ICEL

ICEL

Homepage

ICEL

Indonesian Center for Environmental Law

 

Kata Pengantar dari Direktur Eksekutif

Selamat datang di website kami! Merupakan suatu kehormatan karena Anda telah mengunjungi situs kami. ICEL telah menjadi poros pertempuran untuk memenangkan pengembangan hukum dan tata kelola lingkungan yang baik di Indonesia. Kami bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan di dalam jaringan internasional, organisasi non-pemerintah di tingkat nasional, regional, aktivis, dan akademisi yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas lingkungan bagi generasi sekarang dan masa depan. Anda bisa menemukan informasi detail di website ini atau anda bisa menghubungi kami.

News

Contact Us

Our Location

Jl. Dempo II No. 21,
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan,
Indonesia 12120
+62 21 726 2740
+62 21 726 9330
info@icel.or.id

Tentang Kami

ICEL adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang independen untuk hukum lingkungan, terlibat dalam advokasi dan pemberdayaan masyarakat.

Visi Kami

Terwujudnya sistem hukum dan tatakelola lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang berkeadilan, demokratis, dan berkelanjutan.

Misi Kami

Maritim

Laporan Program

Laporan Keuangan

Publications » Research

Researchers

Bahcrul Fauzi

Bahcrul Fauzi

Bella Nathania, S.H.

Bella Nathania, S.H.

Bella lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2017 dengan kekhususan ilmu perundang-undangan. Setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bella membantu BAKTI-Kominfo dalam membangun jaringan telekomunikasi di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Selanjutnya Bella bekerja sebagai tim asistensi Komisioner Divisi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terkhusus mengasistensi Bawaslu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, PTUN, dan Pengadilan Umum. Dalam beberapa kesempatan Bella juga terlibat dalam perancangan peraturan perundang-undangan di berbagai instansi. Saat ini Bella bertugas di Divisi Pengendalian Pencemaran. Email:

Dalila Adiba Yanuar Doman, S.H

Dalila Adiba Yanuar Doman, S.H

Dalila lulus dari Universitas Islam Indonesia (UII) di tahun 2018 dengan konsentrasi studi Hukum Beracara dan Hukum Internasional. Dalila lulus dengan pengerucutan konsentrasi Hukum Lingkungan Internasional hingga topik Tugas Akhir Dalila adalah mengenai kewajiban hukum perlindungan keanekaragaman hayati ditinjau dari hukum internasional dan nasional. Sebelum bergabung dengan ICEL, Dalila magang sebagai Legal Officer di salah satu start-up di Jakarta kemudian memutuskan untuk bergabung dengan ICEL. Di ICEL, Dalila mengembangkan potensinya dan melatih kemampuan hukum lingkungan dengan bergabung dalam Divisi Pesisir dan Maritim. Email: dalila@icel.or.id

Sukiyo

Sukiyo

Achmad Soleh

Achmad Soleh

Hizkia Setiadi

Hizkia Setiadi

Eko Aristyo, A.Md

Eko Aristyo, A.Md

Dona Rahayu, S.P

Dona Rahayu, S.P

Dona lulus dari Fakultas Pertanian Universitas Riau. Pernah mengikuti pendidikan praktisi media sosial marketing, di ICEL bertugas sebagai team media ICEL

Yanuar Filayudha, S.Hum

Yanuar Filayudha, S.Hum

Yanuar lulus dari Ilmu Perpustakaan UNDIP dan saat ini bertugas sebagai pustakawan di ICEL

Annasstasya Mia Amallia, S.H

Annasstasya Mia Amallia, S.H

Annasstasya Mia Amallia, akrab dipanggil Tasya. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2018 dengan fokus kekhususan pada bidang Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria. Kemudian bergabung di ICEL pada tahun 2019.  Saat ini Tasya tengah mengembangkan minat serta pengetahuannya di bawah Divisi Pengendalian Pencemaran, khususnya pada bidang Energi dan Sumber Daya Alam. email: annasstasya@icel.or.id

Grita Anindarini, S.H., LL.M.

Grita Anindarini, S.H., LL.M.

Grita Anindarini memperoleh beasiswa Chevening dan meraih gelar LL.M dari University of Aberdeen pada tahun 2018, dengan fokus pada Energy Law. Sebelumnya, Ninda lulus dengan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia dengan fokus terkait Hukum Energi dan Sumber Daya Alam. Di ICEL, Ninda bertanggung jawab atas masalah pengendalian pencemaran serta isu pengelolaan energi dan ketenagalistrikan. Keahlian: energi dan ketenagalistrikan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran air. Email: anindagrita@icel.or.id.

Antonius Aditantyo Nugroho, S.H

Antonius Aditantyo Nugroho, S.H

Antonius Aditantyo Nugroho, memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan fokus pada studi hukum, masyarakat dan pembangunan pada tahun 2016. Setelah lulus, sempat bekerja di sebuah bank swasta sebagai corporate legal, sebelum akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan ICEL pada tahun 2018. Di ICEL tengah mengembangkan minat dan pengetahuan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, pertambangan, dan pertanahan. Email:  a.aditantyo.n@gmail.com atau di tyo@icel.or.id

Marsya Mutmainah Handayani, S.H., LL.M

Marsya Mutmainah Handayani, S.H., LL.M

Marsya Mutmainah Handayani memperoleh beasiswa LPDP dan meraih gelar LL.M dari Lancaster University pada tahun 2017, dengan fokus pada Climate Change Loss and Damage. Sebelumnya, Marsya mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia dengan fokus terkait Hukum Pidana dan Hukum Bisnis. Di ICEL, Marsya bertanggung jawab atas isu Indeks Kelola Hutan dan Lahan (IKHL), review perizinan, penataan ruang, perubahan iklim, dan hukum pidana lingkungan. Email: marsya@icel.or.id

Rika Fajrini, S.H., M.GES

Rika Fajrini, S.H., M.GES

Rika memperoleh beasiswa Monbukagakusho dan meraih gelar M.GES dari Universitas Kyoto pada tahun 2017 dengan fokus penelitian pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Sebelumnya Rika memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia dengan fokus studi hukum, masyarakat dan pembangunan. Rika telah bergabung dengan ICEL sejak tahun 2013 dan banyak terlibat dalam program pengembangan kapasitas penegak hukum dan masyarakat serta advokasi kebijakan tata kelola hutan dan lahan. Keahlian : Keanekaragaman hayati, kerugian lingkungan dan pertanggungjawabannya, kebijakan penataan ruang, dan akses masyarakat adat/lokal terhadap sumber daya alam. Email : rika@icel.or.id atau rika.fajrini@gmail.com

Henri Subagiyo, S.H., M.H

Henri Subagiyo, S.H., M.H

Henri Subagiyo bergabung dengan ICEL pada tahun 2004 dan diangkat sebagai Direktur Eksekutif pada tahun 2011. Setelah lulus sebagai Sarjana Hukum dengan nilai cum laude dari Universitas Brawijaya pada tahun 2003, Henri meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2013. Henri memiliki pengalaman dalam berbagai penelitian dan advokasi kebijakan di bidang lingkungan dan layanan informasi publikasi antara lain: penyusunan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Henri juga secara aktif terlibat dalam memfasilitasi dan melayani sebagai narasumber dalam berbagai program pelatihan untuk pemerintah, penegak hukum, masyarakat mengenai topik yang terkait dengan informasi lingkungan dan publik. Keahlian: isu lingkungan, keterbukaan informasi publik dan advokasi kasus yang berkaitan dengan lingkungan dan sumber daya alam. Email: henrisubagiyo@gmail.com.

Publications » Policy Paper

2 Years of FLEGT License, Credibility and Accountability of Timber Legality Assurance System (SVLK) Must Be Improved

Publication Year:2018
Intended Agency:

-

Recommendation:

Lihat    Download

Comparative Analysis of Proposed Emission Standards for Coal-based Power Plants in Indonesia

Publication Year:2018
Intended Agency:

The Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia

Recommendation:

Lihat    Download

Regulating Emissions of Coal-Based Power Sector: Proceedings and Recommendations of roundtable

Publication Year:2017
Intended Agency:

Ministry of Environment and Forestry, Ministry of Energy and Mineral Resources, Local Environmental Board, civil society.

Recommendation:

Lihat    Download

Indonesia’s Coal Power Emission Norms: Lessons From India and China

Publication Year:2017
Intended Agency:

Ministry of Environmental & Forestry & Local Environmental Board

Recommendation:

Lihat    Download

1

Publications » Journal

Publications » Book

LAND AND FOREST GOVERNANCE INDEX :
The Performance of Local Governments in Land and Forest Governance in Indonesia (A Case Study of Nine Districts)

ISBN:
Author(s):

Yustisia Rahman [et al]

Publisher(s):

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Indonesia faces serious problems related to unsustainable land and forest governance, including rapid deforestation and forest degradation. One cause of these problems is poor governance at all levels of government. At the local level, the problems become even more complex due to regional autonomy laws. To address these challenges, the Land and Forest Governance Index (LFGI) was developed as a measure of the performance of district governments’ in governing land and forests. The LFGI is a numerical measurement of the extent to which district governments have applied good governance principles in governing land and forests in accordance with their respective authorities. The principles of good governance that are measured are transparency, participation, accountability and coordination. The results of this study can be used both by civil society to promote change, and by governments to evaluate policies and their implementation. […]

View

1

Peneliti

Bahcrul Fauzi

Bahcrul Fauzi

Bella Nathania, S.H.

Bella Nathania, S.H.

Bella lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2017 dengan kekhususan ilmu perundang-undangan. Setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bella membantu BAKTI-Kominfo dalam membangun jaringan telekomunikasi di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Selanjutnya Bella bekerja sebagai tim asistensi Komisioner Divisi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terkhusus mengasistensi Bawaslu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, PTUN, dan Pengadilan Umum. Dalam beberapa kesempatan Bella juga terlibat dalam perancangan peraturan perundang-undangan di berbagai instansi. Saat ini Bella bertugas di Divisi Pengendalian Pencemaran. Email:

Dalila Adiba Yanuar Doman, S.H

Dalila Adiba Yanuar Doman, S.H

Dalila lulus dari Universitas Islam Indonesia (UII) di tahun 2018 dengan konsentrasi studi Hukum Beracara dan Hukum Internasional. Dalila lulus dengan pengerucutan konsentrasi Hukum Lingkungan Internasional hingga topik Tugas Akhir Dalila adalah mengenai kewajiban hukum perlindungan keanekaragaman hayati ditinjau dari hukum internasional dan nasional. Sebelum bergabung dengan ICEL, Dalila magang sebagai Legal Officer di salah satu start-up di Jakarta kemudian memutuskan untuk bergabung dengan ICEL. Di ICEL, Dalila mengembangkan potensinya dan melatih kemampuan hukum lingkungan dengan bergabung dalam Divisi Pesisir dan Maritim. Email: dalila@icel.or.id

Sukiyo

Sukiyo

Achmad Soleh

Achmad Soleh

Hizkia Setiadi

Hizkia Setiadi

Eko Aristyo, A.Md

Eko Aristyo, A.Md

Dona Rahayu, S.P

Dona Rahayu, S.P

Dona lulus dari Fakultas Pertanian Universitas Riau. Pernah mengikuti pendidikan praktisi media sosial marketing, di ICEL bertugas sebagai team media ICEL

Yanuar Filayudha, S.Hum

Yanuar Filayudha, S.Hum

Yanuar lulus dari Ilmu Perpustakaan UNDIP dan saat ini bertugas sebagai pustakawan di ICEL

Annasstasya Mia Amallia, S.H

Annasstasya Mia Amallia, S.H

Annasstasya Mia Amallia, akrab dipanggil Tasya. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2018 dengan fokus kekhususan pada bidang Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria. Kemudian bergabung di ICEL pada tahun 2019.  Saat ini Tasya tengah mengembangkan minat serta pengetahuannya di bawah Divisi Pengendalian Pencemaran, khususnya pada bidang Energi dan Sumber Daya Alam. email: annasstasya@icel.or.id

Grita Anindarini, S.H., LL.M.

Grita Anindarini, S.H., LL.M.

Grita Anindarini memperoleh beasiswa Chevening dan meraih gelar LL.M dari University of Aberdeen pada tahun 2018, dengan fokus pada Energy Law. Sebelumnya, Ninda lulus dengan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia dengan fokus terkait Hukum Energi dan Sumber Daya Alam. Di ICEL, Ninda bertanggung jawab atas masalah pengendalian pencemaran serta isu pengelolaan energi dan ketenagalistrikan. Keahlian: energi dan ketenagalistrikan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran air. Email: anindagrita@icel.or.id.

Antonius Aditantyo Nugroho, S.H

Antonius Aditantyo Nugroho, S.H

Antonius Aditantyo Nugroho, memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan fokus pada studi hukum, masyarakat dan pembangunan pada tahun 2016. Setelah lulus, sempat bekerja di sebuah bank swasta sebagai corporate legal, sebelum akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan ICEL pada tahun 2018. Di ICEL tengah mengembangkan minat dan pengetahuan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, pertambangan, dan pertanahan. Email:  a.aditantyo.n@gmail.com atau di tyo@icel.or.id

Marsya Mutmainah Handayani, S.H., LL.M

Marsya Mutmainah Handayani, S.H., LL.M

Marsya Mutmainah Handayani memperoleh beasiswa LPDP dan meraih gelar LL.M dari Lancaster University pada tahun 2017, dengan fokus pada Climate Change Loss and Damage. Sebelumnya, Marsya mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia dengan fokus terkait Hukum Pidana dan Hukum Bisnis. Di ICEL, Marsya bertanggung jawab atas isu Indeks Kelola Hutan dan Lahan (IKHL), review perizinan, penataan ruang, perubahan iklim, dan hukum pidana lingkungan. Email: marsya@icel.or.id

Rika Fajrini, S.H., M.GES

Rika Fajrini, S.H., M.GES

Rika memperoleh beasiswa Monbukagakusho dan meraih gelar M.GES dari Universitas Kyoto pada tahun 2017 dengan fokus penelitian pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Sebelumnya Rika memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia dengan fokus studi hukum, masyarakat dan pembangunan. Rika telah bergabung dengan ICEL sejak tahun 2013 dan banyak terlibat dalam program pengembangan kapasitas penegak hukum dan masyarakat serta advokasi kebijakan tata kelola hutan dan lahan. Keahlian : Keanekaragaman hayati, kerugian lingkungan dan pertanggungjawabannya, kebijakan penataan ruang, dan akses masyarakat adat/lokal terhadap sumber daya alam. Email : rika@icel.or.id atau rika.fajrini@gmail.com

Henri Subagiyo, S.H., M.H

Henri Subagiyo, S.H., M.H

Henri Subagiyo bergabung dengan ICEL pada tahun 2004 dan diangkat sebagai Direktur Eksekutif pada tahun 2011. Setelah lulus sebagai Sarjana Hukum dengan nilai cum laude dari Universitas Brawijaya pada tahun 2003, Henri meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2013. Henri memiliki pengalaman dalam berbagai penelitian dan advokasi kebijakan di bidang lingkungan dan layanan informasi publikasi antara lain: penyusunan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Henri juga secara aktif terlibat dalam memfasilitasi dan melayani sebagai narasumber dalam berbagai program pelatihan untuk pemerintah, penegak hukum, masyarakat mengenai topik yang terkait dengan informasi lingkungan dan publik. Keahlian: isu lingkungan, keterbukaan informasi publik dan advokasi kasus yang berkaitan dengan lingkungan dan sumber daya alam. Email: henrisubagiyo@gmail.com.

Publikasi » Hasil Penelitian

Penilaian Kinerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Penulis:

Adrianus Eryan
Angela Vania
Isna Fatimah
Ohiongyi Marino

Keterangan:

Sejak diterbitkan Instruksi Presiden tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, belum ada laporan khusus yang sampai kepada publik mengenai bagaimana pelaksanaan kinerja pemerintah dalam upaya menghentikan Kebakaran Lahan. Di awal tahun 2016 hingga saat penelitian ini selesai dilakukan,berita terkait Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Karhutla) selalu di bawah naungan topik besar ‘keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan upaya pengendalian Karhutla’. Pemerintah mengklaim bahwa upaya penanggulangan kebakaran telah berjalan dengan baik. Sayangnya, tidak ada bentuk laporan yang cukup komprehensif dan informatif untuk menjelaskan kepada publik tentang indikator keberhasilan yang digunakan pemerintah.

Lihat    Download

Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Provinsi DKI Jakarta

Penulis:

Margaretha Quina

Keterangan:

Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | Mei 2019 #9

Lembar informasi ini menelaah pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum atas kewajiban-kewajiban ini melalui telaah dokumen dan arsip resmi pemerintah serta wawancara terfokus. Dari lembar informasi ini, kita akan mendapatkan sedikit informasi, mengapa udara Jakarta belum membaik, dan apa langkah yang dapat diambil untuk memperbaikinya.

Lihat    Download

Perubahan Perizinan Lingkungan

Penulis:

Margaretha Quina, Angela Vania

Keterangan:

Seri Lembar Informasi|Perubahan Perizinan Lingkungan & OSS|Mei 2019|#2

Dalam Pasal 50 PP No. 27 Tahun 2012, perubahan izin lingkungan bukanlah hak, melainkan kewajiban yang timbul dalam kondisi tertentu. Kondisi-kondisi atau alasan perubahan tersebut ditentukan secara limitatif.

Seri Lembar Informasi ini membahas mengenai persyaratan perubahan perizinan lingkungan dan mekanisme perubahannya.

Lihat    Download

Pelaksanaan Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara DKI Jakarta

Penulis:

Annisa Erou
Fajri Fadhillah

Keterangan:

Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | April 2019 #8

Strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara (PPU) merupakan pedoman pelaksanaan upaya PPU yang disyaratkan baik oleh Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (PP 41/1999) maupun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah (PermenLH 12/2010). Strategi dan rencana aksi PPU ini diperlukan untuk menanggulangi dan memulihkan mutu udara ambien (bila status mutu udara suatu daerah cemar) atau mempertahankan dan meningkatkan mutu udara ambien (bila status mutu udara baik).1 Dengan demikian, keberadaan strategi dan rencana aksi PPU menjadi sangat penting.Dalam lembar informasi ini, akan dijabarkan fakta-fakta mengenai strategi dan rencana aksi PPU DKI Jakarta dan bagaimana pelaksanaan strategi dan rencana aksi tersebut

Lihat    Download

Indeks Kelola Hutan dan Lahan 2016: Studi Baseline Tata Kelola Hutan dan Lahan di 12 Provinsi

Penulis:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Keterangan:

Permasalahan lingkungan yang dihadapi di sektor hutan dan lahan mencakup deforestasi, kebakaran, dan lahan kritis. Adapun upaya yang dilakukan untuk merespon permasalahan tersebut menghadapi beberapa tantangan mendasar, antara lain: (1) masih timpangnya akses pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang berujung pada konflik sosial dan ketidakpastian pengelolaan SDA; (2) lemahnya perlindungan hutan dan lahan yang mengakibatkan semakin merosotnya daya dukung dan daya tampung lingkungan; serta (3) lemahnya penyelesaian konflik dan penegakan hukum yang mampu mencegah dan mendorong pemulihan deforestasi dan degradasi lahan.

Penelitian ini bertujuan mengukur dan menilai kondisi tata kelola hutan dan lahan yang dilaksanakan pemerintah provinsi berdasarkan tiga prinsip utama tata kelola yang baik, yakni transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, pada penyelenggaran percepatan pemenuhan akses WKM, PHL, dan PKPH di sector kehutanan, perkebunan, dan pertambangan sampai tahun 2016. Sehingga, penelitian ini merupakan sebuah studi baseline untuk melihat capaian pemerintah provinsi sampai tahun 2016.

Lihat    Download

FASILITAS PEMBAKARAN SAMPAH
Intermediate Treatment Facility Sunter, Provinsi DKI Jakarta

Penulis:

Fajri Fadhillah

Keterangan:

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melaksanakan ground breaking Intermediate Treatment Facility Sunter(ITF Sunter) pada tanggal 20 Desember 2018. Bagaimanakah gambaran umum dari pembangunan ITF Sunter? Lembar informasi ini akan menyampaikan ringkasan informasi mengenai ITF Sunter

Lihat    Download

Perizinan Lingkungan Melalui Online Single Submission

Penulis:

Margaretha Quina
Angela Vania

Keterangan:

Seri Lembar Informasi | Perizinan Lingkungan & OSS |April 2019 #1

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau dikenal sebagai PP Online Single Submission(“PP OSS”) merupakan hal baru bagi dunia usaha dan segala yang terdampak karena usaha dan/atau kegiatan yang mendapatkan izin tersebut. Bagi hukum lingkungan dan organisasi lingkungan hidup yang mengawal berbagai usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan, pengetahuan mengenai OSS dan konsekuensinya terhadap perizinan lingkungan masih belum tersedia secara sistematis. Lembar Informasi ini berusaha merangkum hal-hal penting dan baru yang diakibatkan PP OSS terhadap perizinan lingkungan.

Lihat    Download

Inventarisasi Emisi Provinsi DKI Jakarta

Penulis:

Annisa Erou
Fajri Fadhillah

Keterangan:

Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | Maret 2019 #7

Inventarisasi emisi(sering juga disebut sebagai inventarisasi sumber pencemar) merupakan salah satu bagian dari upaya pengendalian pencemaran udara(PPU) sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (PP 41/1999) maupun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah(PermenLH 12/2010). Pada dasarnya, yang dimaksud dengan inventarisasi emisi adalah pencatatan atau pendataan jumlah pencemar udara dari sumber-sumber pencemar udara yang ada dalam suatu wilayah. Adapun sumber pencemar udara yang harus diinventarisasi adalah semua sumber pencemar (baik sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak) di wilayah DKI Jakarta.

Lihat    Download

Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara

Penulis:

Margaretha Quina
Annisa Erou

Keterangan:

Seri Lembar Informasi | Pencemaran Udara | Maret 2019 #6

Dalam menentukan dan melaksanakan program-program pengendalian pencemaran udara, perencanaan menyeluruh yang didasarkan informasi yang valid merupakan landasan utama agar program-program tersebut tepat sasaran. Strategi dan rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara(PPU) merupakan instrumen yang didesain regulasi kita untuk memastikan program-program tersebut mempertimbangkan informasi yang valid dan relevan agar tepat sasaran. Strategi dan rencana aksi PPU diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara(PP41/1999) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah (PermenLH12/2010) sebagai turunannya

Lihat    Download

Partisipasi Publik dalam Perencanaan Ketenagalistrikan

Penulis:

Grita Anindarini
Margaretha Quina

Keterangan:

Seri Lembar Informasi – Ketenagalistrikan – Maret 2019

Usaha ketenagalistrikan merupakan salah satu bidang usaha yang sangat penting. Di Indonesia, dengan didasarkan pada Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), bidang usaha ini merupakan bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dan dikuasai oleh negara.1Adapun usaha ini dianggap sebagai salah satu bidang usaha yang sangat krusial dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta termasuk ke dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Disamping itu, usaha ini juga memiliki peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.2 Oleh karena pentingnya peranan usaha ketenagalistrikan, maka diperlukan perencanaan yang baik dan matang untuk dapat menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik secara merata, andal, dan berkelanjutan.

Lihat    Download

1 2 Next › Last »

Publikasi » Infografis

Rencana Pembangunan PLTU Batubara di Pulau Jawa

Penulis:

Indonesian Center for Environmental Law(ICEL)

Keterangan:

Pembangunan pembangkit listrik merupakan salah satu program prioritas Pemerintah saat ini. Setidaknya hingga 2028, PLN merencanakan akan membangun sebanyak 56.395 MW pembangkit listrik, dengan sumber energi bertumpu pada batubara, yakni 54,6%. Di Pulau Jawa sendiri, hingga 2028 direncanakan akan dibangun sekitar 14.000 MW PLTU Batubara. Cek infografis ini untuk melihat rencana pembangunan PLTU Batubara di daerah kamu, termasuk apakah PLTU tersebut telah memiliki izin lingkungan dalam pembangunannya. Untuk teman-teman yang ingin melihat lebih jauh informasi rencana pembangunan termasuk untuk mengakses dokumen lingkungan dari masing-masing PLTU Batubara di Pulau Jawa, dapat mengakses melalui link berikut: http://bit.ly/transparansiketenagalistrikan

Lihat    Download

Urgensi Peraturan Khusus Mengenai Baku Mutu Pembuangan Air Limbah PLTU Batubara ke Laut

Penulis:

Angela Vania
Ohiongyi Marino

Keterangan:

Pengetatan kebijakan baku mutu air limbah PLTU Batubara yang dibuang ke laut

Lihat    Download

Strategi Pengurangan Sampah 2

Penulis:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Keterangan:

Pelarangan, pembatasan atau disinsentif pada penggunaan plastik dalam transaksi eceran

Lihat    Download

Strategi Pengurangan Sampah 1

Penulis:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Keterangan:

Penaatan ketentuan yang menyasar produsen yang menggunakan plastik sebagai kemasan

Lihat    Download

Pengurangan Sampah Plastik : Kepemimpinan Pemerintah Daerah

Penulis:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Keterangan:

Lihat    Download

Sahabat Pengadilan Beri Pendapat

Penulis:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Keterangan:

Lihat    Download

Keselamatan Iklim Di Tangan Hakim

Penulis:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Keterangan:

Lihat    Download

Janji Iklim Pulau Dewata

Penulis:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Keterangan:

Lihat    Download

Kronologi Putusan VS Penerbitan Perubahan Izin Lingkungan : PT. Cirebon Energi Prasarana

Penulis:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Keterangan:

Lihat    Download

Tikang Tikung Litigasi Izin Lingkungan (2)

Penulis:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Keterangan:

Lihat    Download

1 2 3 4 Next › Last »

Publikasi » Pendapat Hukum

Amici Curiae Brief dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 148/G/LH/2017/PTUN-BDG

Lihat    Download

Pendapat ICEL Terhadap Draft Keputusan KI tentang Pelaksanaan Pasal 4 Perki 1 Tahun 2013

Lihat    Download

Pendapat Hukum Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae Brief)

Lihat    Download

1

 

Publikasi » Kertas Kebijakan

RKUHP: Melemahkan Gakkum Pidana Lingkungan

Tahun Terbit:2019
Instansi yang Dituju:
Rekomendasi:
Keterangan:

Penegakan hukum pidana lingkungan merupakan salah satu sarana dalam mendorong terciptanya pengelolaanlingkungan hidup yang berkelanjutan. Ke-“khas”-an penegakan hukum pidanalingkungan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009).
“Khas”-nya ketentuan pidana dalam UU 32/2009 seolah diabaikan dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Setidaknya hal ini dapat dilihat dalam RKUHP versi terakhir per 24September 2019yang masih menunjukan pelemahan terhadap UU 32/2009 dan bersifat absurd yang tentunya sulit untuk diimplementasikan.

Lihat    Download

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah

Tahun Terbit:2019
Instansi yang Dituju:
Rekomendasi:

Keterangan:

Lihat    Download

Kerangka Hukum Perdagangan Limbah Plastik: Pengaturan Global dan Nasional

Tahun Terbit:2019
Instansi yang Dituju:
Rekomendasi:
Keterangan:

Pasca penerapan pembatasan impor limbah plastik yang diberlakukan Cina, perdagangan limbah plastik merupakan gejala yang semakin kerap mengemuka di Asia Tenggara. Kertas Kebijakan ini dibuat untuk membantu navigasi bagi praktisi dalam memahami aturan hukum yang relevan dengan perdagangan limbah plastik lintas batas. Dalam lembar informasi ini, aturan hukum di tingkat global dan nasional akan dideskripsikan dan analisis akan difokuskan pada celah hukum yang ada. Dari analisis celah hukum tersebut, kertas kebijakan ini merumuskan beberapa rekomendasi, baik dalam kebijakan implementasi aturan hukum yang telah ada, maupun perbaikan aturan hukumnya sendiri.

Lihat    Download

PermenLHK No. P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal (“PermenLHK 15/2019”)

Tahun Terbit:2019
Instansi yang Dituju:
Rekomendasi:
Keterangan:

“Pada akhir April lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akhirnya meluncurkan sebuah peraturan yang telah lama ditunggu-tunggu. PermenLHK No. P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal (“PermenLHK 15/2015”) merupakan peraturan yang memutakhirkan baku mutu emisi untuk pembangkit listrik tenaga termal. Peraturan ini memiliki nilai yang sangat penting karena akan mempengaruhi keekonomian berbagai alteratif sumber energi dan pada akhirnya menentukan lanskap ketenagalistrikan kita. Apa saja hal baru yang diatur dalam peraturan ini? Lihat ringkasan yang kami buat di sini.”

Lihat    Download

2 Tahun Pelaksanaan Lisensi FLEGT, Kredibilitas dan Akuntabilitas Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Harus Ditingkatkan

Tahun Terbit:2018
Instansi yang Dituju:

-

Rekomendasi:

Keterangan:

Lihat    Download

Urgensi Peraturan Khusus Mengenai Baku Mutu Pembuangan Air Limbah PLTU Batubara ke Laut

Tahun Terbit:2018
Instansi yang Dituju:
Rekomendasi:
Keterangan:

Meningkatnya jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara yang direncanakan untuk dibangun mengakibatkan meningkatnya potensi dampak negatif terhadap ekosistem pesisir dan laut yang ditimbulkan kegiatan tersebut. Untuk itu,dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang kuat untuk mengendalikan kegiatan PLTU Batubara sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem pesisir dan laut.

Lihat    Download

Analisis Perbandingan Baku Mutu Emisi yang Diusulkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap Berbahan Bakar Batubara di Indonesia

Tahun Terbit:2018
Instansi yang Dituju:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Rekomendasi:
Keterangan:

Kami bersama dengan Center for Science & Environment India menyampaikan kembali usulan kami kepada KLHK terkait dengan penormaan baku mutu emisi untuk PLTU Batubara. Sejak 2017, ICEL telah secara aktif mengadvokasi kebijakan ini mengingat kontribusi sektor ketenagalistrikan terhadap beban emisi udara kita yang akan melonjak tajam dengan masifnya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berbasiskan bahan bakar fosil. Usulan yang kami sampaikan kali ini bertujuan untuk memberikan jalan tengah yang rasional antara usulan BME yang diajukan KLHK dengan usulan selanjutnya yang diusung ESDM. Analisis perbedaan beban emisi antara usulan KLHK dan ESDM menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dalam hal potensi penurunan beban emisi yang mampu dilakukan oleh kedua baku mutu emisi. Kami mendorong KLHK untuk mengambil keputusan yang berbasiskan bukti ilmiah, dengan mempertimbangkan semua analisis yang ada, termasuk input yang kami sampaikan ini.

Lihat    Download

Kertas Posisi Pokja Konservasi Terhadap RUU KSDAHE

Tahun Terbit:2018
Instansi yang Dituju:
Rekomendasi:
Keterangan:

Lihat    Download

Memperkuat Penaatan dan Penegakan Hukum Administrasi

Tahun Terbit:2017
Instansi yang Dituju:
Rekomendasi:
Keterangan:

Lihat    Download

Mendorong Keterbukaan Informasi Proaktif oleh BLHD

Tahun Terbit:2015
Instansi yang Dituju:
Rekomendasi:
Keterangan:

Lihat    Download

1 2 Next › Last »

Publikasi » Jurnal

Jurnal HLI – Vol. 5 No. 2

ISSN:2655-514X

Link Artikel (OJS)

Lihat    Download

Jurnal HLI – Vol. 5 No. 1

ISSN:2655-514X

Link Artikel (OJS)

Lihat    Download

Jurnal HLI – Vol. 4 Issue 2

ISSN:2355-1305

Link Artikel (OJS)

Lihat    Download

Jurnal HLI – Vol. 4 Issue 1

ISSN:2355-1305

Link Artikel (OJS)

Lihat    Download

Jurnal HLI – Vol. 3 Issue 2

ISSN:

Link Artikel (OJS)

Lihat    Download

Jurnal HLI – Vol. 3 Issue 1

ISSN:

Link Artikel (OJS)

Lihat    Download

Jurnal HLI – Vol. 2 Issue 2

ISSN:

Link Artikel (OJS)

Lihat    Download

Jurnal HLI – Vol. 2 Issue 1

ISSN:

Link Artikel (OJS)

Lihat    Download

Jurnal HLI – Vol. 1 Issue 2

ISSN:

Link Artikel (OJS)

Lihat    Download

Jurnal HLI – Vol. 1 Issue 1

ISSN:

Link Artikel (OJS)

Lihat    Download

1

Publikasi » Buku

Panduan bagi Masyarakat dalam Penanganan Pengaduan Tentang Pelanggaran Pencemaran Air

ISBN:978-602-95603-8-1
Penulis:

Raynaldo Sembiring
Margaretha Quina
Shafira Anindia Alif Hexagraha

Penerbit:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Panduan ini diterbitkan guna memberikan dukungan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam pengawasan dan penegakan hukum atas dugaan adanya pencemaran air. Melalui panduan ini, masyarakat diharapkan mampu mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dengan mendasarkan pada analisa kepatuhan penanggung jawab usaha atau kegiatan atas berbagai ketentuan yang terdapat dalam instrument pengendalian seperti dokumen perizinan dan laporan pelaksanaannya, melakukan pengaduan sesuai dengan prosedur yang ada, hingga memastikan bahwa pengelolaan pengaduan dilaksanakan oleh pemerintah yang berwenang sesuai dengan prosedur hukum yang ada.

Oleh karena itu, panduan ini juga dilengkapi dengan bagaimana masyarakat mendayagunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk mendorong akuntabilitas pengelolaan pengaduan lingkungan hidup oleh pemerintah yang berwenang

Lihat

Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air

ISBN:978-602-95603-7-4
Penulis:

Henri Subagiyo, S.H., M.H.
Raynaldo Sembiring, S.H.
Margaretha Quina, S.H.,LL.M.
Astrid Debora, S.H., M.H.
Isna Fatimah, S.H.
Grita Anindarini, S.H.
Fajri Fadhillah, S.H.

Penerbit:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Buku panduan ini disusun dengan menggabungkan beberapa temuan empirik yang dilakukan secara observasional dan temuan dari studi-studi normatif. Secara umum, buku panduan ini bertujuan agar pengawas lingkungan di daerah mampu mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum – khususnya sanksi administratif – untuk memastikan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan memenuhi kewajibannya serta mencegah dan mengatasi pencemaran air yang terjadi

Lihat

Panduan Praktis Advokasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam bagi Masyarakat

ISBN:978-602-95603-6-7
Penulis:

Rayhan Dudayev, S.H.
R. Kemala Nababan, S.H.
Raynaldo Sembiring, S.H.
Citra Hartati,S.H.,M.H.
Ohiongyi Marino, S.H

Penerbit:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Buku panduan ini menyajikan bukan hanya aturan normatif mengenai bagaimana masyarakat dapat mengakses haknya tetapi juga pembelajaran di lapangan, bagaimana aturan tersebut dapat efektif dijalankan. Pembelajaran di lapangan tersebut didapatkan dari kegiatan pusat pembelajaran bagi komunitas di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang coba dikembangkan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

Lihat

Memulihkan Sungai Sebuah Panduan Umpan Balik dan Partisipasi Komunitas

ISBN:
Penulis:

Margaretha Quina, S.H., LL.M.
Astrid Debora, S.H., M.H.
Fajri Fadhillah, S.H.

Penerbit:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Sebuah Panduan Umpan Balik dan Partisipasi Komunitas. Panduan ini merupakan bagian dari Program Strengthening the Right to Information for People and the Environment III (STRIPE III) yang didukung oleh Yayasan TIFA, Open Society Foundation, dan World Resource Institute.

Lihat

Buku Anotasi UU Nomor 32 Tahun 2009

ISBN:978-602-95603-5-0
Penulis:

Raynaldo Sembiring, S.H (Koordinator)
Yustisia Rahman, S.H
Elizabeth Napitupulu, S.H
Margaretha Quina, S.H
Rika Fajrini, S.H

Penerbit:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab I berisi tentang Bab I, berisi penjelasan tentang latar belakang, metode penelitian, dan sistematika penulisan; Bab II, berisi penjelasan tentang politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Bab III, berisi tentang anotasi hukum terhadap asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Bab IV, berisi tentang anotasi hukum terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup; Bab V, berisi tentang anotasi hukum terhadap perencanaan lingkungan hidup dan pemanfaatan SDA; Bab VI, berisi tentang anotasi hukum terhadap pengendalian lingkungan hidup; Bab VII, berisi tentang anotasi hukum terhadap kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Bab VIII, berisi tentang anotasi hukum terhadap pengawasan dan sanksi administrasi; Bab IX, berisi tentang anotasi hukum terhadap penyelesaian sengketa dan keperdataan lingkungan hidup; dan Bab X, berisi tentang anotasi hukum terhadap hukum pidana lingkungan hidup.

Lihat

Indeks Kelola Hutan dan Lahan Daerah

ISBN:978-602-95603-3-6
Penulis:

Yustisia Rahman
Citra Hartati
Muhammad Maulana
Henri Subagiyo
R. Alam Surya Putra

Penerbit:

Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia (Studi Kasus Pada 9 Kabupaten).

Lihat

Perizinan Terpadu untuk Perbaikan Tata Kelola Hutan di Indonesia

ISBN:978-602-95603-2-9
Penulis:

Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M
Maret Priyanta, S.H., M.H.
Dewi Tresya, S.H.
Wulan Kusumawardhani, S.H.

Penerbit:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Studi Kasus Kalimantan Tengah

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan hakikat pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan hutan, tata kelola hutan yang baik merupakan hakikat pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Pada aspek perizinan di sektor kehutanan, tata kelola hutan yang baik mensyaratkan adanya sistem perizinan yang berasaskan pada prinsip–prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,mulai dari proses pembentukan peraturan tentang sistem perizinan hingga implementasinya.

Lihat

Tanya Jawab Standar Layanan Informasi Publik

ISBN:978-602-98051-09
Penulis:

Josi Khatarina, Dyah Paramita, Henri Subagiyo, Dessy Eko Prayitno, Astrid Debora S.M.

Penerbit:

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
bekerjasama dengan:
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), The Asia Foundation dan Royal Netherlands Embassy Jakarta

Komisi Informasi Pusat telah menerbitkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI No. 1) sebagai salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Lihat

Penafsiran atas Pengecualian di dalam Hak atas Informasi

ISBN:
Penulis:

Dessy Eko Prayitno, Henri Subagiyo, Josi Khatarina, Prayekti Murharjanti, Rifqi S. Assegaf, Toby Mendel, Michael Karanicolas

Penerbit:

Centre for Law and Democracy
Indonesian Center for Environmental Law

Pengalaman di Indonesia dan Negara Lain

Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada akhir April 2008 setelah kampanye panjang yang dilakukan oleh masyarakat sipil bersama-sama dengan elemen masyarakat lainnya. Dalam kampanye ini, masyarakat sipil Indonesia bersama-sama dengan masyarakat bangsa lainnya yang telah menerapkan undang-undang hak atas informasi, memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan informasi yang dikuasai oleh badan-badan publik. UU KIP merupakan suatu undang-undang yang berpotensi mengembangkan demokrasi di Indonesia. Secara khusus, tujuannya adalah untuk membalikkan praktik sejarah yang memperlakukan kebanyakan informasi sebagai bersifat rahasia, dan menciptakan keadaan di mana informasi menjadi terbuka kepada publik, dengan informasi terbatas yang tetap dirahasiakan.

Lihat

Buku Anotasi UU Nomor 14 Tahun 2008

ISBN:978-602-96170-0-9
Penulis:

Henri Subagiyo (Koordinator), Dessy Eko Prayitno, Dewi Tresya, Muhammad Yasin, Wishnu Basuki, Agus Sudibyo Danardono Siradjudin

Penerbit:

Efektiftas pelaksanaan UU KIP akan dipengaruhi setidaknya oleh tiga prasyarat, yaitu: a) pemaknaan substansi UU KIP yang selaras dengan tujuan pembentukannya, yakni menjamin pemenuhan hak masyarakat atas informasi; b) adanya dukungan struktur, baik berupa bentuk kelembagaan yang tepat maupun sarana yang memadai dalam mengimplementasikan norma-norma hukum tersebut; c) adanya  budaya hukum yang baik di tingkat masyarakat maupun elemen-elemen lainnya yang terikat dengan peraturan tersebut. Pembuatan buku anotasi ini dimaksudkan  untuk mendorong  pemenuhan prasyarat tersebut. Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi bagi publik maupun badan publik dalam melaksanakan UU KIP.

Lihat

1

Vision & Mission

this page is still under construction

Organizational

Coalition

this page is still under construction

Funding

this page is still under construction

Board

this page is still under construction

Our Team

 


Henri Subagiyo, S.H., M.H

Henri Subagiyo, S.H., M.H

Raynaldo G. Sembiring, S.H

Raynaldo G. Sembiring, S.H

Astrid Debora Meliala, S.H., M.H

Astrid Debora Meliala, S.H., M.H

Rika Fajrini, S.H., M.GES

Rika Fajrini, S.H., M.GES

Isna Fatimah, S.H

Isna Fatimah, S.H

Adrianus Eryan, S.H

Adrianus Eryan, S.H

Marsya Mutmainah Handayani, S.H., LL.M

Marsya Mutmainah Handayani, S.H., LL.M

Antonius Aditantyo Nugroho, S.H

Antonius Aditantyo Nugroho, S.H

Fajri Fadhillah, S.H

Fajri Fadhillah, S.H

Grita Anindarini, S.H., LL.M.

Grita Anindarini, S.H., LL.M.

Annasstasya Mia Amallia, S.H

Annasstasya Mia Amallia, S.H

1 2 Next › Last »

 

Badan Pelaksana

 


Henri Subagiyo, S.H., M.H

Henri Subagiyo, S.H., M.H

Henri Subagiyo bergabung dengan ICEL pada tahun 2004 dan diangkat sebagai Direktur Eksekutif pada tahun 2011. Setelah lulus sebagai Sarjana Hukum dengan nilai cum laude dari Universitas Brawijaya pada tahun 2003, Henri meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2013. Henri memiliki pengalaman dalam berbagai penelitian dan advokasi kebijakan di bidang lingkungan dan layanan informasi publikasi antara lain: penyusunan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Henri juga secara aktif terlibat dalam memfasilitasi dan melayani sebagai narasumber dalam berbagai program pelatihan untuk pemerintah, penegak hukum, masyarakat mengenai topik yang terkait dengan informasi lingkungan dan publik. Keahlian: isu lingkungan, keterbukaan informasi publik dan advokasi kasus yang berkaitan dengan lingkungan dan sumber daya alam. Email: henrisubagiyo@gmail.com.

Raynaldo G. Sembiring, S.H

Raynaldo G. Sembiring, S.H

Raynaldo meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia dalam jangka waktu 3,5 tahun pada tahun 2012. Pada tahun yang sama Raynaldo bergabung dengan ICEL dan aktif dalam berbagai penelitian mengenai hukum dan advokasi lingkungan. Raynaldo juga terlibat aktif dalam jaringan organisasi non pemerintah untuk mengadvokasi kasus lingkungan dan berpartisipasi dalam proses penyusunan undang-undang lingkungan. Keahlian: advokasi kasus lingkungan dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Email: raynaldosembiring@icel.or.id atau raynaldosembiring@gmail.com

Astrid Debora Meliala, S.H., M.H

Astrid Debora Meliala, S.H., M.H

Astrid meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2009 dan kemudian meraih gelar Magister Hukum dari universitas yang sama pada tahun 2015. Bergabung dengan ICEL pada tahun 2010 dan langsung terlibat dalam penyusunan peraturan Komisi Informasi tentang standar layanan informasi publik dan pedoman penyelesaian sengketa informasi publik. Tahun 2011, Astrid mendampingi Komisi Informasi Pusat sebagai Tenaga Ahli bidang Peraturan Perundang-undangan dan bergabung kembali dengan ICEL pada tahun 2014. Astrid berpengalaman dalam membantu penyusunan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi masyarakat untuk isu keterbukaan informasi. Keahlian: isu keterbukaan informasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Email: astrid@icel.or.id

Rika Fajrini, S.H., M.GES

Rika Fajrini, S.H., M.GES

Rika memperoleh beasiswa Monbukagakusho dan meraih gelar M.GES dari Universitas Kyoto pada tahun 2017 dengan fokus penelitian pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Sebelumnya Rika memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia dengan fokus studi hukum, masyarakat dan pembangunan. Rika telah bergabung dengan ICEL sejak tahun 2013 dan banyak terlibat dalam program pengembangan kapasitas penegak hukum dan masyarakat serta advokasi kebijakan tata kelola hutan dan lahan. Keahlian : Keanekaragaman hayati, kerugian lingkungan dan pertanggungjawabannya, kebijakan penataan ruang, dan akses masyarakat adat/lokal terhadap sumber daya alam. Email : rika@icel.or.id atau rika.fajrini@gmail.com

Isna Fatimah, S.H

Isna Fatimah, S.H

Isna Fatimah memulai karir di ICEL sejak Januari 2015. Isna meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2013. Setelah lulus, Isna memulai karir sebagai staf hukum pada divisi pembaruan dan penegakan hukum di Badan Pengelola REDD+ (sebelumnya Satuan Tugas REDD+). Di lembaga tersebut Isna terlibat dalam pengembangan dan pelaksanaan evaluasi serta penataan perizinan di beberapa wilayah percontohan. Di ICEL saat ini Isna berkontribusi utamanya dalam inisiatif mendorong penataan perizinan melalui evaluasi perizinan, pengawasan sosial terhadap isu kebakaran hutan dan lahan, serta pengawasan sosial pembenahan perkelapasawitan. Keahlian: penataan perizinan berbasis lahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

Adrianus Eryan, S.H

Adrianus Eryan, S.H

Adri lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada bulan Agustus 2017 dan langsung bergabung dengan ICEL sejak saat itu. Saat ini berperan sebagai peneliti pada Divisi Tata Kelola Hutan dan Lahan dengan berfokus pada kebijakan tata kelola hutan dan lahan, penelitian kebakaran hutan, review perizinan di bidang pertambangan dan perkebunan, serta isu korupsi di bidang sumber daya alam. Email: adri@icel.or.id

Marsya Mutmainah Handayani, S.H., LL.M

Marsya Mutmainah Handayani, S.H., LL.M

Marsya Mutmainah Handayani memperoleh beasiswa LPDP dan meraih gelar LL.M dari Lancaster University pada tahun 2017, dengan fokus pada Climate Change Loss and Damage. Sebelumnya, Marsya mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia dengan fokus terkait Hukum Pidana dan Hukum Bisnis. Di ICEL, Marsya bertanggung jawab atas isu Indeks Kelola Hutan dan Lahan (IKHL), review perizinan, penataan ruang, perubahan iklim, dan hukum pidana lingkungan. Email: marsya@icel.or.id

Antonius Aditantyo Nugroho, S.H

Antonius Aditantyo Nugroho, S.H

Antonius Aditantyo Nugroho, memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan fokus pada studi hukum, masyarakat dan pembangunan pada tahun 2016. Setelah lulus, sempat bekerja di sebuah bank swasta sebagai corporate legal, sebelum akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan ICEL pada tahun 2018. Di ICEL tengah mengembangkan minat dan pengetahuan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, pertambangan, dan pertanahan. Email:  a.aditantyo.n@gmail.com atau di tyo@icel.or.id

Fajri Fadhillah, S.H

Fajri Fadhillah, S.H

Fajri meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada bulan Februari 2015 dengan skripsi terkait prinsip kehati-hatian dalam hukum lingkungan. Fajri bergabung dengan ICEL pada bulan November 2015 dan fokus pada isu pengendalian pencemaran lingkungan. Keahlian: pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah padat. Email: fajri@icel.or.id atau fadhillah.fajri@gmail.com.

Grita Anindarini, S.H., LL.M.

Grita Anindarini, S.H., LL.M.

Grita Anindarini memperoleh beasiswa Chevening dan meraih gelar LL.M dari University of Aberdeen pada tahun 2018, dengan fokus pada Energy Law. Sebelumnya, Ninda lulus dengan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia dengan fokus terkait Hukum Energi dan Sumber Daya Alam. Di ICEL, Ninda bertanggung jawab atas masalah pengendalian pencemaran serta isu pengelolaan energi dan ketenagalistrikan. Keahlian: energi dan ketenagalistrikan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian pencemaran air. Email: anindagrita@icel.or.id.

Annasstasya Mia Amallia, S.H

Annasstasya Mia Amallia, S.H

Annasstasya Mia Amallia, akrab dipanggil Tasya. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2018 dengan fokus kekhususan pada bidang Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria. Kemudian bergabung di ICEL pada tahun 2019.  Saat ini Tasya tengah mengembangkan minat serta pengetahuannya di bawah Divisi Pengendalian Pencemaran, khususnya pada bidang Energi dan Sumber Daya Alam. email: annasstasya@icel.or.id

1 2 Next › Last »

 

Dewan

Dewan Pembina

  1. Mas Acmad Santosa (Ketua)
  2. Indro Sugianto (Sekretaris)
  3. Sandra Moniaga
  4. Muhammad Zaidun
  5. Harman Benediktus
  6. Yuyun Ismawati

Dewan Pengawas

  1. Asep Warlan Yusuf
  2. Wiwiek Awiati
  3. Sukma Violetta
  4. Teten Masduki

Dewan Pengurus

  1. Dadang Trisasongko
  2. Josi Khatarina

Koalisi

Donor

this page is still under construction

Struktur Organisasi

Visi

terwujudnya sistem hukum dan tatakelola lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang berkeadilan, demokratis, dan berkelanjutan.

Misi

  1. Melakukan kajian/riset dan advokasi dalam rangka pengembangan hukum dan tata kelola lingkungan.
  2. Melakukan pemberdayaan dan penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam pembaruan dan penegakan hukum lingkungan yang responsive.
  3. Melakukan dukungan pemberdayaan kelompok korban dan/atau potensial menjadi korban untuk dapat memperjuangkan hak-hak lingkungan hidup.

ICEL

Indonesian Center for Environmental Law

(Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia)

Kata Pengantar dari Direktur Eksekutif

Selamat datang di website kami! Merupakan suatu kehormatan karena Anda telah mengunjungi situs kami. ICEL telah menjadi poros pertempuran untuk memenangkan pengembangan hukum dan tata kelola lingkungan yang baik di Indonesia. Kami bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan di dalam jaringan internasional, organisasi non-pemerintah di tingkat nasional, regional, aktivis, dan akademisi yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas lingkungan bagi generasi sekarang dan masa depan. Anda bisa menemukan informasi detail di website ini atau anda bisa menghubungi kami.

Berita

Hubungi Kami

Lokasi Kami

Jl. Dempo II No. 21,
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan,
Indonesia 12120
+62 21 726 2740
+62 21 726 9330
info@icel.or.id

Tentang Kami

ICEL adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang independen untuk hukum lingkungan, terlibat dalam advokasi dan pemberdayaan masyarakat.

Visi Kami

Terwujudnya sistem hukum dan tatakelola lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang berkeadilan, demokratis, dan berkelanjutan.

Misi Kami