ICEL

ICEL

ICEL: Menilik Aturan Status Perlindungan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Jakarta – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengadakan diskusi kelompok terpumpun dengan mengambil tema “Menilik Aturan Status Perlindungan Jenis Tumbuhan dan Satwa” pada 30 September 2018 di Hotel SwisBel-Residence Kalibata. Diskusi yang diikuti oleh beberapa organisasi masyarakat sipil penggiat konservasi ini dilatarbelakangi oleh tarik ulur perubahan status perlindungan jenis tumbuhan dan satwa, yaitu antara Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (P.20/2018) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.92/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas P.20/2018 (P.92/2018).

“Dari kedua aturan tersebut, setidaknya teridentifikasi permasalahan mengenai kepastian hukum terkait kepemilikan dan perdagangan satwa yang menjadi objek tarik ulur status perlindungan,” ungkap Wenni Adzkia (ICEL) saat memaparkan pengantar diskusi.

Dalam proses pembahasan diskusi ini setidaknya ada 3 hal yang menjadi sorotan utama, yaitu kedudukan kriteria status perlindungan, teknik perancangan dan kesesuaian peraturan perundang-undangan, serta implikasi terhadap pemidanaan. Untuk mendalami ketiga isu tersebut, ICEL juga menghadirkan pembicara dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, dan akademisi hukum pidana dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Baca SelengkapnyaICEL: Menilik Aturan Status Perlindungan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Soot-free Urban Bus Fleet Initiative for the Greater Jakarta

Jakarta – Pada 17 Oktober 2018, diselenggarakan dialog publik yang berjudul “Soot-free Urban Bus Fleet Initiative for the Greater Jakarta” di Kantor Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Gedung Sarinah Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Acara ini dihadiri oleh Deputi Gubernur DKI Jakarta, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), International Council on Clean Transportation (ICCT), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta sebagai pembicara panel diskusi. Acara ini dibagi ke dalam dua sesi panel diskusi yakni sesi panel diskusi yang pertama mengenai “Peluang dan Tantangan Soot-free Bus di Indonesia” serta sesi panel diskusi yang kedua mengenai “Opsi Teknologi Soot-free Bus di Indonesia (Clean Diesel, CNG Bus, Electrical Bus)”, yang mana kedua sesi tersebut diawali oleh sesi pembukaan. Sayangnya, panel diskusi yang kedua tidak dapat dilaksanakan sehingga direncanakan untuk dijadwalkan ulang oleh KPBB karena seluruh pihak pembicara (Scania/PT. United Tractors, BYD, Hino – Indonesia, Mercedes Indonesia maupun PT. Mobil Anak Bangsa) berhalangan hadir.

 

Low Carbon with Soot-free Bus” sebagai Upaya Penurunan Beban Emisi GRK

Ahmad Safruddin (Puput) dari KPBB membuka uraiannya dengan membahas kondisi banyaknya jumlah kendaraan bermotor baik di tingkat nasional maupun di wilayah Jabodetabek. Untuk kendaraan bermotor roda dua, terdapat hampir 100 juta unit sepeda motor di tingkat nasional dan hampir 21 juta unit di wilayah Jabodetabek. Sedangkan untuk kendaraan bermotor roda empat, terdapat hampir 30 juta unit di tingkat nasional dan 6 juta unit di wilayah Jabodetabek. Karena tingginya jumlah transportasi yang ada, tak ayal transportasi-transportasi tersebut menyebabkan pencemaran udara. Bahkan, pencemaran udara ini juga memiliki dampak kesehatan, sebagaimana yang baru-baru ini terjadi yakni membuat tingginya biaya kesehatan yang ditagihkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Pemerintah telah membuat upaya penurunan emisi kendaraan bermotor yakni dengan melaksanakan Kebijakan Ganjil-Genap yang sejauh ini sudah dapat menurunkan konsenterasi PM (Particulate Matter) hingga 15%. Adapun upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah melalui program “Soot-free Urban Bus Fleet Initiative” ini sebagai bagian dari upaya penurunan beban emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 41% dengan bantuan internasional[1]. Program “Soot-free Bus Urban Fleet Initiative” ini dibantu oleh ICCT dan Bappenas. Dijelaskan juga oleh Puput, yang dimaksud dengan “Soot-free Bus Urban Fleet Initiative” adalah program penyediaan armada bus anti jelaga berbasis listrik oleh pemerintah.

Baca SelengkapnyaSoot-free Urban Bus Fleet Initiative for the Greater Jakarta

Laut yang Sehat Untuk Perikanan di Indonesia

Sumber : http://stpbali.com

 

“We need a healthy ocean to provide food and resources continuously, for a sustainable human life”

 

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah kepulauan yang terbesar di dunia. Indonesia memiliki 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km2 yang terdiri dari 2,01 juta km2 daratan, 3,25 juta km2 lautan, dan 2,55  juta km2  Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)[1].

Dengan memiliki cakupan wilayah kepulauan yang besar, tentunya Indonesia memiliki sumber daya alam pesisir yang cukup besar karena didukung adanya ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove. Sumberdaya hayati laut pada kawasan pesisir Indonesia juga memiliki potensi keragaman dan nilai ekonomis yang tinggi salah satunya adalah ikan.

Kita ketahui bahwa perikanan Indonesia mampu menjadi salah satu penompang pangan di Indonesia. Ketersediaan produksi ikan dapat menggantikan pangan dari budidaya holtikultura dan perternakan. Melansir berita dari Bisnis.com, produksi perikanan tangkap 2018 ditargetkan 9,45 juta ton setara Rp209,8 triliun setelah realisasi 2017 meleset dari target. Berdasarkan data estimasi Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), produksi perikanan tangkap tahun lalu 7,7 juta ton yang terdiri atas 7 ton ikan laut dan 642.670 ton ikan perairan darat. Volume itu setara Rp158 triliun.

Baca SelengkapnyaLaut yang Sehat Untuk Perikanan di Indonesia

Kedaulatan Pangan dari Bumi Kendeng

Suasana sembilan orang petani perempuan yang disemen kakinya saat mengelar aksi lanjutan di depan Istana Negara, Jakarta (13/4). Aksi tersebut sebagai penolakan terhadap tambang dan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Jateng. (Sumber: Liputan6.com/Faizal Fanani)

 

“Ketika pohon terakhir telah ditebang, ketika ikan terakhir telah dimakan, dan ketika sumber air terakhir telah tercemari, barulah manusia sadar bahwa uang tak bisa dimakan” – Cree Indian Prophecy

Apa yang terlintas di benak anda ketika pertama kali mendengar kata Kendeng? Kawasan pertanian, kawasan karst, perjuangan ibu-ibu Kendeng menolak semen. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo!

Anda benar. Semua itu berkaitan dengan kedaulatan pangan di “Bumi Kendeng”. Apa itu kedaulatan pangan? Kedaulatan pangan lebih dari sekedar ketahanan pangan, kedaulatan pangan tidak hanya berbicara tentang tersedianya pangan, tetapi juga bagaimana pangan itu diproduksi. Kedaulatan pangan menghendaki pangan dapat diproduksi secara lokal, berkelanjutan dan sesuai dengan budaya dan kearifan lokal tanpa tekanan dari pasar global.

Salah satu pilar kedaulatan pangan adalah akses petani terhadap sumber daya produktif, baik itu lahan, air, bibit dan lingkungan yang mendukung pertanian. Petani Kendeng masih berjuang untuk merebut kembali akses tersebut.

Masih jelas di dalam ingatan penulis, bagaimana perjuangan para “Kartini Kendeng” berusaha menyuarakan persoalan mereka dari pemerintah tingkat daerah hingga pada tingkat nasional. Mulai dari menggelar aksi berjalan kaki sejauh 122 kilometer dari Sukolilo, Kabupaten Pati menuju Kota Semarang, Jawa Tengah. Menyembunyikan lesung di depan Istana Presiden, hingga nekat melakukan pengecoran kaki dengan semen sebagai bentuk protes terhadap pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia di Rembang.

Baca SelengkapnyaKedaulatan Pangan dari Bumi Kendeng

Tata Ruang Untuk Wilayah Rawan Bencana

Januari hingga September 2018 Indonesia mengalami delapan deretan gempa bumi. Dua diantaranya dilalui dengan duka yang mendalam. Gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat terjadi 459 kali dalam kurun waktu yang singkat yang mengakibatkan 14 orang meninggal dunia dan 60-an orang luka-luka serta mengakibatkan kerugian secara moril dan materil.

Dalam waktu sebulan, gempa juga terjadi pada wilayah Sulawesi Tenggara. Gempa yang disusul oleh tsunami ini, meluluh lantakkan Kabupaten Donggala. Tercatat hingga saat ini 2.010 orang meninggal dunia, dan melumpuhkan sendi perekonomian Kabupaten Donggala. Isak tangis tak terbendung tatkala korban syok atas kehilangan kerabat, dan kehilangan harta dan benda. Indonesia menangis. Berbekal kejadian pada tsunami Aceh 2004 lalu, Indonesia sigap dalam penanganan pasca bencana. Namun, tidak sigap dalam siaga bencana.

Pada 2012 lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengeluarkan Peta Indeks Rawan Bencana Indonesia. BNPB menjelaskan, hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki risiko bencana. Baik yang berada di wilayah perbukitan, dataran rendah, hingga kawasan pesisir. Sayangnya peta yang dikeluakan oleh BNPB menjadi sebuah peringatan diatas kertas bagi pemerintah daerah. Resiko bencana tidak dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Kepala Divisi Tata Kelola Hutan dan Lahan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Rika Fajrini menyatakan bahwa mitigasi bencana dimulai dari perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan kerawanan bencana dalam menentukan peruntukan dan pemanfaatan ruangnya. Saat ini banyak daerah yang sedang melakukan revisi tata ruangnya, kesempatan emas untuk mengawal: Pertama, RTRW daerah sudah harus memuat peta kerawanan bencana; Kedua, arah pemanfaatan wilayah rawan bencana tidak kontraproduktif. Pembangunan skala besar dan Infrastruktur vital tidak diletakan di daerah rawan bencana; Ketiga, Perencanaan memuat mitigasi bencana seperti wilayah evakuasi, wilayah “green belt” buat penahan abrasi dan penghambat gelombang.

Baca SelengkapnyaTata Ruang Untuk Wilayah Rawan Bencana

Keppres 20/2018, Pembatasan Akses Informasi di Era Keterbukaan Informasi

 

Pada 21 Agustus 2018 Presiden Joko Widodo mengesahkan Keputusan Presiden No. 20 tahun 2018 (Keppres 20/2018) tentang Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Keppres tersebut walaupun tidak bersifat mengatur namun berdampak luas, karena dapat membatasi keterbukaan informasi.

Hal Ini karena Keppres 20/2018 memberikan kewenangan akses data dan informasi geospasial yang dapat dibagi-pakai melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) kepada tujuh aktor, yaitu: Presiden, Wakil Presiden, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Menteri atau pimpinan lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota (vide pasal 1 dan 2). Namun, tidak semua aktor tersebut memiliki kewenangan yang sama. Presiden, Wakil Presiden, Menko Perekonomian, BAPPENAS, Kepala BIG memiliki kewenangan mengunduh dan melihat (vide pasal 4). Sedangkan, Menteri atau pimpinan lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota memiliki kewenangan mengunduh, melihat, dan tertutup yang akan diatur dengan peraturan menko perekonomian (vide pasal 5).

Baca SelengkapnyaKeppres 20/2018, Pembatasan Akses Informasi di Era Keterbukaan Informasi

KLHK Harus Jatuhkan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah, Kepada Perusahaan Yang Cemari Sungai Cileungsi

Foto: Dok ICEL

Jakarta, (29/08/2018). Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menemukan pipa pembuangan dari salah satu pabrik tekstil didekat sungai Cileungsi, yang belakangan airnya menjadi hitam pekat.

Pipa itu ditemukan kemarin (28/08/2018) ketika tim menelusuri aliran sungai dari hulu, yakni dibawah jembatan Wika, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Tempo, Edisi 29 Agustus 2018)

Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran Margaretha Quina menyatakan bahwa pada musim kemarau sebagian besar sungai yang ada di Indonesia sudah tercemar berat. Artinya, daya tampung sungai untuk menerima air limbah sudah terlampaui.

Identifikasi titik buangan ilegal merupakan langkah pertama yang dapat dilakukan. Jika terbukti ada pelanggaran, ini merupakan alasan yang cukup bagi KLHK untuk menjatuhkan sanksi administrasi paksaan pemerintah. Namun, langkah ini harus juga diikuti dengan reformasi izin supaya beban cemaran yang diizinkan menyesuaikan dengan daya tampung sungai. Jika tidak dilakukan, masyarakat berhak menggugat.

Di Sumedang, izin Pembuangan air limbah oleh PT Kahatex sudah pernah digugat masyarakat dan dibatalkan pengadilan. Alasan pembatalannya adalah izin diberikan kendati sungai Cikijing sudah cemar berat. Padahal, jika daya tampung sungai telah terlampaui, izin tidak dapat diberikan lagi. Mungkin ini juga perlu dilakukan di Cileungsi, yang kondisinya juga sudah cemar berat.

Eksekusi Putusan Karhutla Jalan Ditempat

Dari laman berita Kompas yang dilansir pada 20 Agustus 2018 lalu, menuliskan bahwa berbelit-belitnya proses eksekusi terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan bisa jadi preseden buruk bagi penegakan hukum perdata. Kasus-kasus perdata lain bisa mengikuti proses mempermainkan administrasi peradilan jika kasus ini tak kunjung mendapat ketegasan Mahkamah Agung sebagai otoritas tertinggi yudikatif. Hal itu belajar dari eksekusi kasus kebakaran hutan dan lahan PT Kallista Alam di Meulaboh

Menanggapi hal ini, Deputi Direktur bidang Pengembangan Program Raynaldo G. Sembiring angkat bicara bahwa tidak semua kasus kerugian lingkungan hidup sulit untuk dieksekusi. Salah satu contohnya pada kasus PT Selat Nasik Indokwarsa dan PT Selat Pesak Indokwarsa melawan Kementerian Lingkungan Hidup, kedua perusahaan tersebut secara sukarela bersedia membayar biaya pemulihan akibat kerusakan lingkungan yang terjadi. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tingkat Mahkamah Agung. Persidangan perkara ini dimulai pada tahun 2008 dan berakhir pada tahap Peninjauan Kembali di tahun 2012.

“Eksekusi putusan menemui masalah pada perkara karhutla yang cukup banyak digugat oleh KLHK sejak 2013 contohnya pada KLHK menggugat PT Kallista Alam. Lebih kurang Ada tiga belas perkara yang telah disidangkan dengan nilai kerugian lingkungan lebih kurang 18 Triliun. Dimana 16,3 Triliun telah berkekuatan hukum tetap dan tinggal menunggu eksekusi.”

Baca SelengkapnyaEksekusi Putusan Karhutla Jalan Ditempat

Menuju Perbaikan Tata Kelola Perkebunan Sawit dan Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat Melalui Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Dalam rangka merayakan ulang tahunnya yang ke-20, Sawit Watch menyelenggarakan Lokakarya Nasional “Menuju Perbaikan Tata Kelola Perkebunan Sawit dan Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat Melalui Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial” pada tanggal 13-14 Agustus 2018 bertempat di Gedung YTKI, Kuningan, Jakarta Selatan. Lokakarya ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan rekomendasi ke pemerintah untuk kebijakan perbaikan tata kelola perkebunan sawit dan rekomendasi untuk reforma agraria terutama di sektor perkebunan sawit.

 

Acara dibagi menjadi 4 sesi yang diselenggarakan selama 2 hari. Pada hari pertama dilaksanakan 3 sesi pemaparan dengan tema yang berbeda. Pertama, Reforma Agraria di Perkebunan Sawit. Kedua, Urgensi RUU Perkelapasawitan. Ketiga, Arah Kebijakan Penundaan Izin Baru dan Evlauasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit. Sedangkan sesi keempat yang diadakan pada hari kedua adalah diskusi panel membahas tema yang telah dipaparkan pada hari sebelumnya dan dilanjutkan dengan diskusi pleno serta penyampaian hasil lokakarya.

 

Sesi 1

Fokus pembahasan pada sesi ini adalah reforma agraria dan komoditas sawit. Sesi pertama ini dibuka oleh Prof. Mochammad Maksum Machfoedz selaku Rektor UNUSIA Jakarta dan Waketum PBNU. Beliau menggarisbawahi adanya kajian yang menyebutkan terdapat 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016 yang berdampak pada 86.475 KK dan total luas lahan 1.265.027,39 ha. Pada tahun 2017, kuantitas konflik meningkat hingga 50% dengan mayoritas berada di perkebunan sawit. Prof. Maksum juga menguraikan adanya pembangunan sebagai state building dan akumulasi kapital yang mengakibatkan perubahan demografis hingga menimbulkan prevalensi kekerasan kolektif. Pada akhirnya karakter ekonomi Indonesia memang butuh penyelesaian struktural karena adanya ketimpangan distribusi.

 

Menurut paparan dari Donie selaku Direktur Konsolidasi Tanah Kementerian ATR/BPN, pada dasarnya reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset (asset reform) dan disertai dengan penataan akses (access reform). Apabila digambarkan sebagai rumus maka reforma agraria = penataan aset + penataan akses, di mana penataan aset dilakukan oleh Kementeria ATR/BPN dengan menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, sedangkan penataan akses dilakukan oleh K/L dan Pemda terkait melalui pendidikan, pelatihan, penyediaan infrastruktur, akses permodalan, maupun bantuan lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah.

Baca SelengkapnyaMenuju Perbaikan Tata Kelola Perkebunan Sawit dan Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat Melalui Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Analisis Dampak Perubahan Iklim: Sudah Waktunya, Indonesia!

Tahun 2017, sebuah Pengadilan Tinggi di Afrika Selatan memutus batalnya sebuah proyek pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara (PLTU-B) di Gauteng. Kasus tersebut, Earthlife Afrika Johannesburg v. Menteri Lingkungan Hidup dan 4 lainnya, segera mendapat sambutan luas di seluruh dunia. Pasalnya, kasus ini memuat sebuah preseden penting: bahwa pertimbangan perubahan iklim harus dimasukkan ke dalam proses penilaian dampak lingkungan.

 

Logika hakim dalam memutus perkara tersebut cukup sederhana: Undang-undang Lingkungan Hidup Afrika Selatan secara umum mensyaratkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) memuat “penilaian terhadap dampak lingkungan dari suatu kegiatan.” Dalam perkara Afrika Selatan, menurut hakim hal ini “secara alami mensyaratkan” penilaian dampak perubahan iklim, antara lain mengingat “semua pihak menerima argumen bahwa emisi GRK dari PLTU Batubara adalah pencemaran yang membawa perubahan lingkungan dengan dampak merugikan.” Dengan demikian, perintah untuk mempertimbangkan pencemaran, dampak lingkungan atau degradasi lingkungan secara logis mengharapkan pertimbangan perubahan iklim.

 

Indonesia juga memiliki norma hukum serupa. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 mensyaratkan bahwa ANDAL harus mengevaluasi semua dampak lingkungan yang signifikan dari suatu proyek. Dan interpretasi terhadap ketentuan ini diuji dalam suatu perkara Tata Usaha Negara yang menggugat izin lingkungan sebuah pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara. Dalam I Ketut Mangku Wijana, dkk v. Gubernur Provinsi Bali dan PT PLTU Celukan Bawang, analisis dampak perubahan iklim kembali hadir sebagai batu uji.

Baca SelengkapnyaAnalisis Dampak Perubahan Iklim: Sudah Waktunya, Indonesia!