ICEL

ICEL

Hari Bumi 2019: Kenali Perbedaan Bakau dan Mangrove Serta Urgensi Penanaman Maupun Pelestariannya

Selamat Hari Bumi!

 

Hari Bumi, yang jatuh di tanggal 22 April, diperingati sejak tahun 1970 silam. Hari Bumi 1970 menyuarakan kesadaran yang mulai tumbuh, menyalurkan energi dari gerakan-gerakan anti-perang dan menempatkan kesadaran lingkungan di garda terdepan.[1]  Hingga saat ini, Hari Bumi sudah diperingati hampir setengah abad! Ada banyak cara untuk memperingati Hari Bumi, salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran untuk menanam pohon, khususnya pohon bakau, dan menjaga kelestarian hutan mangrove.

 

Bakau dan Mangrove, Apa Bedanya?

Pohon bakau adalah jenis tanaman mangrove tropis dari genus Rhizophora. Di hutan mangrove, bakau biasanya tumbuh di bagian paling depan yang berhadapan dengan laut.[2] Dengan demikian, bakau hanyalah salah satu spesies yang ada di kawasan hutan mangrove. Mangrove sendiri didefinisikan sebagai varietas komunitas pantai tropik dan subtropik berupa pepohonan atau semak-semak yang tumbuh di daerah yang terkena pasang surut air laut. Istilah mangrove ini tidak hanya tertuju pada satu jenis spesies tertentu, tetapi mencakup semua pohon-pohon atau semak-semak di suatu kawasan yang terkena pasang surut air laut dan membentuk suatu komunitas.[3]

 

Hutan Mangrove di Indonesia dan Permasalahan Sampah yang Mengiringinya

Berdasarkan data Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)[4], Indonesia memiliki 2.900.000 hektar (ha) yang notabene hampir 1/4 dari seluruh hutan mangrove yang ada di dunia. Luas hutan mangrove di Indonesia ini bahkan hampir sama dengan luas negara Belgia. Sayangnya, kerusakan hutan mangrove terjadi setiap tahun. Setiap tahun, 52.000 ha hutan mangrove Indonesia hilang. Dalam satu hektar, hutan mangrove Indonesia menyimpan 5x lebih banyak dari karbon hutan dataran tinggi. Bila hutan mangrove ini rusak, emisi tahunan dari kerusakan hutan mangrove Indonesia bisa mencapai 190.000.000 CO2 ton/tahun, jumlah ini sama dengan emisi jika setiap mobil di Indonesia jika mengitari bumi selama 2x.

 

Permasalahan lain yang mengiringi eksistensi hutan mangrove adalah soal sampah yang seringkali tersangkut di sela-sela akar mangrove. Sebagai contoh, hutan mangrove di kawasan Tanjung Benoa. Kawasan ini bukannya tidak memiliki tempat sampah untuk memfasilitasi sampah-sampah yang dihasilkan oleh para pengunjung, namun tetap saja banyak sampah yang dibuang sembarangan.[5] Sampah-sampah ini yang kemudian tersangkut di akar mangrove. Mirip dengan itu, di Untung Jawa, Kepulauan Seribu, ditemukan banyak sekali sampah yang mengambang dan tersangkut di sela-sela akar Rhizophora. Menurut informasi dari warga sekitar, ternyata, semua sampah ini berasal dari aktivitas manusia yang membuang sampah sembarangan ke sungai, laut, maupun di mangrove itu sendiri. Saat warga membuang sampah ke laut, pada saat pasang, sampah tersebut akan mengarah ke daratan terbawa arus, yang di saat surut, sampah tak kembali ke laut, melainkan tersangkut ke akar-akar mangrove. [6] Di Tarakan, hal yang sama turut terjadi. Menurut Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tarakan, Hariyanto, sampah plastik misalnya berupa botol minuman terapung dan tertinggal di atas permukaan lumpur atau tanah. Akhirnya, menutup permukaan sekitarnya dan mengakibatkan mangrove yang ada jadi terhimpit dan tidak bisa bernapas.[7] Bila mangrove kemudian mati, maka ia tidak bisa menjalankan fungsinya yang pada dasarnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia.

 

Fungsi Hutan Mangrove

Hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat secara fisik, biologi maupun ekonomi. Fungsi dan manfaat hutan mangrove secara fisik antara lain:[8] a) penahan abrasi pantai; b) penahan intrusi (peresapan) air laut ke daratan; c) penahan badai dan angin yang bermuatan garam; d) menurunkan kandungan karbondioksida (CO2) di udara (pencemaran udara); dan e) penambat bahan-bahan pencemar (racun) di perairan pantai.

 

Fungsi dan manfaat hutan mangrove secara biologi antara lain:[9] a) tempat hidup biota laut, baik untuk berlindung, mencari makan, pemijahan maupun pengasuhan; b) sumber makanan bagi spesies-spesies yang ada di sekitarnya; dan c) tempat hidup berbagai satwa lain, misal kera, buaya, dan burung. Sedangkan fungsi dan manfaat hutan mangrove secara ekonomi antara lain:[10] a) tempat rekreasi dan pariwisata; b) sumber bahan kayu untuk bangunan dan kayu bakar; c) penghasil bahan pangan seperti ikan, udang, kepiting, dan lainnya; d) bahan penghasil obat-obatan seperti daun Bruguiera sexangula yang dapat digunakan sebagai obat dan penghambat tumor; dan e) sumber mata pencaharian masyarakat sekitar seperti dengan menjadi nelayan penangkap ikan dan petani tambak.

 

Setelah mengetahui fungsi dan manfaat hutan mangrove, yuk mulai tanam pohon bakau dan jaga kelestarian hutan mangrove dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai yang hanya akan berakhir di akar mangrove dan membuatnya sulit bernapas hingga ujung-ujungnya mati. (Erou)

 

[1] Earth Day, “The History of Earth Day,” https://www.earthday.org/about/the-history-of-earth-day/ diakses pada 11/4/2019 pukul 15.27 WIB.

[2] Ensiklopedi Jurnal Bumi, “Pohon Bakau,” https://jurnalbumi.com/knol/pohon-bakau/ diakses pada 11/4/2019 pukul 16.35 WIB.

[3] Pertamina, “Mangrove Samakah dengan Bakau?” https://www.pertamina.com/id/news-room/csr-news/mangrove-samakah-dengan-bakau- diakses pada 11/4/2019 pukul 16.37 WIB.

[4] Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), “5 Alasan Menghentikan Deforestasi Hutan Mangrove Sangat Berguna bagi Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia,” http://www.cifor.org/publications/pdf_files/posters/5783-infographic.pdf diakses pada 11/4/2019 pukul 17.46 WIB.

[5] Aditya Mardiastuti, Detik News “Duh, Banyak Sampah Nyangkut di Akar Mangrove Teluk Benoa,” https://news.detik.com/berita/d-4313492/duh-banyak-sampah-nyangkut-di-akar-mangrove-teluk-benoa diakses pada 15/4/2019 pukul 11.43 WIB.

[6] Ganis Riyan Efendi, MangroveMagz “Jenis Sampah Yang “Hinggap” Di Mangrove,” http://mangrovemagz.com/2016/11/16/jenis-sampah-yang-hinggap-di-mangrove/ diakses pada 15/4/2019 pukul 13.38 WIB.

[7] MK, Metro Kaltara “Sampah Plastik Ancam Merusak Ekosistem Hutan Mangrove,” http://www.metrokaltara.com/sampah-plastik-ancam-merusak-ekosistem-hutan-mangrove/ diakses pada 15/4/2019 pukul 13.49 WIB.

[8] Nurhenu Karuniastuti, Forum Manajemen Vol. 06 No.1 “Peranan Hutan Mangrove bagi Lingkungan Hidup,” http://www.pusdiklatmigas.esdm.go.id/file/m1_Peranan_Hutan__________Nurhenu_K.pdf diakses pada 15/4/2019 pukul 14.57 WIB.

[9] Ibid.

[10] Ibid.

Perlindungan Hukum bagi Nelayan Indonesia

Secara garis geografis Indonesia memiliki dua pertiga luas lautan daripada luas daratan. Karena memiliki wilayah laut yang luas, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk memajukan perekonomian Indonesia melalui pemanfaatan sumber daya laut. Sayangnya, sumber daya laut yang memiliki potensi besar belum dapat menjamin kesejahteraan bagi nelayan Indonesia. Data yang dikeluarkan oleh BPS periode 2000-2016 jumlah rumah tangga nelayan menurun dari tahun 2003 berjumlah 2.144.959 menjadi 965.756 pada tahun 2016. Selain itu, sebanyak 115 perusahaan pengolahan ikan nasional gulung tikar akibat tak mendapat pasokan ikan mengingat kapal-kapal illegal fshing langsung membawa ikan curiannya ke luar negeri.

Turunnya jumlah rumah tangga nelayan, menjadi pertanyaan yang mendasar apakah kesejahteraan nelayan di Indonesia telah terjamin? Sehingga nelayan-nelayan yang dulunya menjadi profesi yang utama menjadi beralih pada profesi yang lain. Salah satu faktor yang dapat menunjang kesejahteraan nelayan adalah wadah hukum yang bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan nelayan. Pada dasarnya, ada empat payung hukum bagi nelayan di Indonesia yaitu (i) UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (UU No. 7 Tahun 2016), (ii) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya UU No. 45 Tahun 2009 (UU Perikanan), (iii) UU No. 32 Tahun 2014 tentang kelautan (UU Kelautan), dan (iv) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan perubahannya UU No. 1 Tahun 2014 (UU Pengelolaan WP3K).

Baca SelengkapnyaPerlindungan Hukum bagi Nelayan Indonesia

Air untuk Semua

‘Selamat Hari Air Sedunia’ bak kata-kata sakti, kalimat itu mampu menyedot perhatian publik pada tanggal tertentu. Teptatnya pada tanggal 22 Maret 2019 ini, banyak sekali berseliweran infografis atau hanya sekedar kata-kata maupun ucapan yang mengingatkan mengenai kondisi air, terutama air sungai yang ada dibelahan dunia.

Ketika kita berbicara mengenai kualitas air sungai di Indonesia, hal yang pertama kita ingat pastilah mengenai pencemaran yang terjadi oleh limbah industri maupun limbah rumah tangga. Ironi, itulah kata yang pertama terucap. Sebab Indonesia yang mendapatkan peringkat ke lima (5) di Dunia sebagai pemilik sumber daya air tawar yang melimpah[1].

Limbah industri maupun limbah rumah tangga kerap kali dibuang langsung ke sungai. Dan parahnya air sungai yang telah tercemar ini, menjadi sebuah ancaman bagi kesehatan masyarakat. Dalam perkiraan Global Burden of Diseases, secara global sekitar 1,8 juta kematian dini disebabkan faktor resiko yang terkait pencemaran air, utamanya terkait sanitasi yang tidak aman dan sumber air yang tidak aman. Sekalipun demikian, di negara maju permasalahan ini telah dapat tertangani dengan baik. Namun, belum demikian di Indonesia.

Data LHK yang dikutip dari Tirto.id menunjukkan bahwa dari pengujian yang dilakukan pada 100 aliran sungai, 52% sungai mengalami cemar berat, 20% tercemar sedang, 7% tercemar ringan dan 21% berada dalam keadaan baik. Pada 2016 berdasarkan pemantauan di 918 titik sampel pada 122 sungai di Indonesia oleh KLHK, 68% kondisi air sungai di Indonesia dalam kategori cemar berat. Sedangkan data yang dikeluarkan oleh BAPPENAS, air sungai di Jakarta dapat mengancam kesehatan apabila dikonsumsi, mengingat 96% dari air sungai di Jakarta tercemar berat (Jakarta Post, 2018).

Baca SelengkapnyaAir untuk Semua

Situasi Ekspor dan Impor Sampah Plastik di Indonesia: Implikasi dari Kebijakan National Sword China

Pada 21 Maret 2019, Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) mengadakan konferensi pers yang berjudul “Situasi Ekspor dan Impor Sampah Plastik di Indonesia: Implikasi dari Kebijakan National Sword China” yang bertempat di The Hook, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Konferensi pers ini didukung oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang Lingkungan Hidup yakni BaliFokus/Nexus3 Foundation, Ecological Observation and Wetlands Conservation (ECOTON), Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi (YPBB), Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Adapun tujuan pelaksanaan konferensi pers ini adalah untuk memaparkan situasi, permasalahan, dan rekomendasi terkait praktik impor sampah plastik yang bermasalah.

 

Banjir Plastik Brantas

Prigi Arisandi, Direktur Eksekutif ECOTON, menyampaikan paparan yang ia beri judul “Banjir Plastik Brantas”. Disampaikan olehnya, di dekat Sungai Brantas ada banyak pabrik tebu dan industri kertas. Adapun banjir sampah plastik yang ia maksud pada dasarnya berasal dari industri-industri yang ada di dekat sungai tersebut. Prigi juga menyampaikan daftar negara asal sampah plastik dengan Amerika Serikat, Kanada dan Inggris menempati urutan pertama hingga ketiga secara berurutan. Sampah plastik yang diimpor oleh Indonesia ini tidak semuanya bisa digunakan oleh industri-industri yang ada di sini, sehingga ujung-ujungnya sisa sampah impor yang tidak bisa digunakan akan dibakar.  Termasuk dalam kategori ini yakni serpihan plastik bercampur kertas (tidak bisa didaur ulang) sehingga digunakan untuk bakar tahu atau bahan bakar lainnya.

 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh ECOTON, dengan mengambil sampel di 6 lokasi di Sungai Brantas, ditemukan bahwa sampel penelitian menunjukkan adanya mikroplastik di Sungai Brantas yakni sekitar 293-2499 partikel/liter. Parahnya, 92% persediaan air minum di Surabaya berasal dari Sungai Brantas. Prigi menyimpulkan, semakin banyak mikroplastik yang terlepas ke dalam sungai, semakin banyak mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh manusia.

Baca SelengkapnyaSituasi Ekspor dan Impor Sampah Plastik di Indonesia: Implikasi dari Kebijakan National Sword China

Masyarakat Tak Dilibatkan Dalam RUU EBT

“Dalam Naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) belum membahas terkait partisipasi masyarakat didalamnya. Keterlibatan masyarakat dari awal tentu akan mengurangi adanya konflik yang terjadi”. Pembicaraan ini tertuang didalam forum diskusi Pembahasan CSO Mengenai RUU EBT yang diselenggarakan oleh World Wide Fund for Nature (WWF) di Hotel The Akmani, Jakarta. Selasa (12/03/2019).

Dalam diskusi tersebut ICEL hadir sebagai Narasumber sebagai pemantik diskusi yang diwakili oleh Grita Anindarini Peneliti dari Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup ICEL. Grita membahas mengenai kekurangan yang ada didalam RUU EBT salah satunya adalah terkait partisipasi publik yang belum diangkat didalam RUU tersebut. Selain itu, hadir juga Surya Dharma Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) sebagai narasumber utama.

Dalam diskusi yang berlangsung, Grita menyampaikan bahwa “Dari awal kami khawatir seandainya Energi Baru dan Energi Terbarukan ini dimasukan ke dalam satu regulasi yang sama tanpa ada perlakuan yang berbeda, maka alokasi dana dan insentif justru lebih banyak dialokasikan kepada energi baru, bukan energi terbarukan. Kalaupun nantinya RUU yang akan bergulir adalah tetap RUU Energi Baru Terbarukan, kami berharap dalam RUU tersebut perlakuan atas energi baru dan energi terbarukan bisa dibedakan. Sebab dari draf per Oktober 2018, perlakuan terhadap energi baru dan energi terbarukan masih dipersamakan.”

“Setelah membaca RUU versi METI dan Naskah akademik dari DPD ini, hasil dari analisis kami banyak sekali hal yang belum dibahas secara detail, beberapa diantaranya adalah adanya tumpang tindih kewenangan yang butuh untuk diuraikan, tidak adanya pembahasan mengenai sertifikat, serta belum membahas jika terjadinya konflik dengan satwa langka pada tempat yang akan dikembangkan proyek EBT,” Ujar Grita.

Pernyataan Grita tersebut, akan menjadi catatan dan masukan oleh METI dalam usulan RUU yang sedang digagas oleh METI. Selain itu, beberapa gagasan dari CSO lainnya juga menjadi pertimbangan untuk penyempurnaan RUU EBT ini.

RUU EBT Belum Libatkan Perempuan

Ada pertanyaan yang menarik yang disampaikan oleh peserta diskusi, yakni mengenai keterlibatan peran perempuan. “Saya melihat didalam RUU EBT ini, belum ada peran perempuan didalamnya. Padahal jika ditelusuri lebih lanjut bahwa proyek ini nantinya akan dilaksanakan didaerah-daerah yang memiliki potensi. Kita ketahui bahwa, perempuan memiliki andil yang cukup besar terkait permasalahan energi ini,” Ujar peserta dari Koalisi Perempuan Indonesia.

“Terkait isu gender memang sulit sekali untuk kita jelaskan dan kita masukan kedalam pasal khusus. Tetapi didalam RUU ini perempuan diasumsikan masuk kedalam pertisipasi masyarakat, dan menurut saya peran perempuan itu setara dengan laki-laki. Yang harus kita titik beratkan disini adalah profesionalitas dari masing-masing individu. Dan bagaimana untuk meningkatkan kompetensi dari kemampuan masing-masing, baik kemampuan perempuan maupun kemampuan laki-laki,” Ujar Surya menanggapi. (Dona)      

Memperdebatkan Kesehatan: Harus Mengingat Lingkungan

Oleh: Margaretha Quina

Kadiv Pengendalian Pencemaran LH ICEL

Jelang debat putaran ketiga dengan mengangkat tema pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial dan budaya yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Maret 2019 memiliki hubungan yang kuat dengan debat pada putaran kedua. Yakni ketika berbicara mengenai kesehatan, yang tidak terpisahkan dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pada debat kedua yang salah satunya membahas lingkungan hidup, tidak satupun paslon berkomitmen untuk melakukan pencegahan pencemaran, misal dengan pengetatan baku mutu lingkungan hidup, moratorium izin pada wilayah-wilayah yang telah tercemar. Padahal, pencegahan merupakan kunci utama baik dalam pemulihan maupun pemeliharaan kualitas lingkungan, yang akan berdampak pada dampak kesehatan akibat pencemaran.

Berdasarkan laporan dari Lancet Commission on Pollution & Health (2017), pencemaran merupakan faktor lingkungan terbesar yang menyebabkan penyakit dan kematian dini di dunia. Penyakit yang disebabkan oleh pencemaran bertanggung jawab terhadap sekitar 9 juta kematian dini pada tahun 2015 (16% dari seluruh kematian di seluruh dunia) Pencemaran secara tidak proporsional membunuh orang-orang miskin dan kelompok rentan. Hampir 92% dari kematian yang terkait pencemaran terjadi di negara berpendapatan rendah dan menengah. Di seluruh negara terlepas dari tingkat perekonomiannya, tingkat pencemaran paling tinggi ada pada kelompok minoritas dan orang-orang yang termarginalisasi. 70% dari penyakit yang disebabkan oleh pencemaran adalah penyakit tidak menular.

Baca SelengkapnyaMemperdebatkan Kesehatan: Harus Mengingat Lingkungan

Nature X Youth: Ajakan Mencintai Lingkungan Kepada Generasi Milenial

Sabtu (16/03/2019) lembaga World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia menyelenggarakan acara #NatureXYouth untuk melakukan diskusi dan solusi dari para milenials untuk alam, dalam diskusi ini WWF sekaligus melakukan peluncuran website WWF Indonesia dengan wajah baru.

Acara tersebut banyak dihadiri oleh anak-anak muda dari berbagai komunitas, diskusi yang berlangsung sangat apik, mampu membuat anak-anak muda untuk memberikan solusi yang nyata untuk menjaga bumi. Salah satunya ajakan stop menggunakan kemasan plastik sekali pakai, membawa botol minuman sendiri, membawa wadah makanan sendiri dan tolak sedotan.

Diskusi ini dibagi dalam beberapa sesi antara lain, Nature and Nature Collaboration, Nature and Life Style dan eco futures and youth. Narasumber yang dihadirkan dari tiga sisi ini, merupakan anak-anak muda yang kreatif inovatif dan memiliki keingan yang kuat untuk menyalamatkan bumi, diantaranya adalah Nadine Alexandra, Robi Navikula, Davina Veronika, Kleting Titi Wigati, Zigia dan Gita Syahrani.

Hal yang paling menarik dalam diskusi ini adalah ketika Robi Navikula bercerita bagaimana ia dan teman-teman pegiat lingkungan lainnya mengedukasi warga Bali untuk tidak lagi menggunakan sedotan plastik dan beralih kepada kemasan tradisional yang biasanya masyarakat Bali gunakan. Yakni dengan menggunakan daun pisang dan wadah dari anyaman daun kelapa. Selain itu Robi juga mengajak peserta untuk menggaungkan kalimat bawa botol, bawa wadah, stop kantong plastik dan tolak sedotan. Acara sesi diskusi dari Robi ditutup dengan film dokumenter yang ia buat bersama para pegiat lingkungan lainnya dengan judul Pulau Plastik yang dapat diakses disini (https://www.youtube.com/watch?v=4xUAUWcPq74 ). Film Pulau Plastik merupakan rangkaian dari 8 seri film dokumenter yang menggambarkan sampah plastik menjadi ancaman yang nyata dan bagaimana mereka akan mengatasinya. Dan beruntung saat ini pemerintah Bali telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Peraturan Walikota Denpasar Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Dilain sisi pembahasan, ada Kleting Titi Wigati dalam Nature and Life Style menyatakan bahwa setiap memproduksi satu baju membutuhkan satu galon air bersih, dan bayangkan jika setiap hari indusrti textile menghasilkan baju dalam tiap kodinya berapa jumlah air galon yang harus dikeluarkan. “Kami selalu menggunakan bahan daur ulang untuk membuat sebuah produk/pakaian baru,  profesi kami memulung kain bekas yang tak terpakai di gundang-gundang textil dan kami merancangnya kembali agar masih layak untuk digunakan,” ujar Kleting.

Selain Kleting, ada Zigia sebagai narasumber yang cukup menarik perhatian penulis. Sebab bersama perusahaan startup, Evoware, Zigia menciptakan gelas yang dapat dimakan maupun didaur ulang. Dan bahkan menciptakan wadah kopi yang ketika dicelupkan kedalam air panas, wadahnya ikutan larut kedalam air tersebut. Bahan baku dari wadah yang mereka ciptakan ini berasal dari rumput laut. Wadah gelas yang mereka ciptakan dapat memiliki beragam rasa, mulai dari mint hingga memiliki rasa green tea.

Lanjut Zigia, produk yang mereka hasilkan dilirik oleh perusahaan produksi mie yang terkenal di Indonesia, untuk mengganti kemasan bumbu mie yang tidak ramah lingkungan. Sayangnya karena produksi Evoware terbatas pada bahan baku kerjasama tersebut terpaksa harus mereka tolak. “Untuk menjaga kualitas bahan baku tetap baik dan berlimpah, kami memberdayakan masyarakat di pesisir pantai dengan memberikan edukasi seputar penanganan dan pemeliharaan lumput laut, dan koperasi masyarakat,” ujar Zigia Kembali. (Dona)

World Wildlife Day 2019 untuk Kelestarian Biota Laut Indonesia (II)

Jarang Disorot Namun Terus Mengintai, Perlu Evaluasi Regulasi terkait Bycatch dan Penetapan Perlindungan Jenis

 

Kedua, jika dibandingkan dengan ancaman sampah plastik, yang jarang mendapat sorotan media masa adalah ancaman penangkapan liar yang tak teregulasi dengan baik, khususnya terkait bycatch atau tangkapan sampingan, dan minimnya perlindungan terhadap jenis biota laut.

Sebesar 80% hiu yang ditangkap oleh nelayan merupakan hasil bycatch.[1] Karena bycatch pula setiap tahun, 7.700 penyu di perairan Indonesia terbunuh secara tidak sengaja karena terjebak pukat.[2]   Guna mengatasi tingginya biota laut yang tertangkap atau terbunuh karena bycatch, Pemerintah perlu menerbitkan regulasi yang lebih spesifik mengenai bycatch. Untuk meminimalisir hasil tangkapan sampingan, Pemerintah memang telah membatasi jenis alat penangkap ikan yang boleh digunakan oleh Nelayan.[3] Selain itu juga terdapat Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan (KP) No.PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas (Permen KP No. 12/2012) untuk mengatur tentang hasil bycatch yang secara ekologi terkait dengan perikanan tuna, termasuk hiu, burung laut, penyu laut, mamalia laut termasuk paus, dan hiu monyet, termasuk pelaporannya. Namun belum ada pengaturan mekanisme yang jelas untuk mengawasi hasil penangkapan dan pelaporan bycatch. Kementerian KP juga belum mengatur standar operasional bagi Nelayan apabila terdapat satwa laut yang dilindungi tertangkap sebagai bycatch.

Disamping perbaikan regulasi bycatch, diperlukan juga perbaikan regulasi terkait penetapan status perlindungan jenis. Dari sepuluh spesies hiu yang terdaftar dalam Appendiks I dan II CITES,[4] hanya empat spesies yang mendapatkan perlindungan secara hukum. Yang mendapatkan status perlindungan penuh hanya hiu paus (Rhincodon typus)[5], dan yang mendapat perlindungan terbatas hanya hiu monyet (Alopias spp.), hiu koboi (Carcharinus longimanus) dan hiu martil (Sphyrna spp.). Dikatakan terbatas, karena perlindungan yang diberikan pada hiu monyet bukan dalam bentuk penetapan status perlindungan, namun kewajiban untuk melepas hiu monyet yang tertangkap sebagai bycatch dalam keadaan hidup, seagaimana diatur dalam Permaturan Menteri KP No. 12/2012.[6] Sedangkan bagi hiu koboi dan hiu martil, bentuk perlindungan hanya berupa larangan pengeluaran hiu dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri, namun tidak terdapat larangan penangkapan, dan larangan pengeluaran hiu ke luar negeri tersebut pun telah berakhir pada 31 Desember 2018. [7] Oleh karena itu pemerintah perlu mengevaluasi penetapan status perlindungan jenis hiu, terutama bagi hiu monyet, hiu koboi, dan hiu martil, serta spesies lain dalam Appendiks CITES yang belum mendapatkan perlindungan hukumnya d Indonesia.

Baca SelengkapnyaWorld Wildlife Day 2019 untuk Kelestarian Biota Laut Indonesia (II)

World Wildlife Day 2019 untuk Kelestarian Biota Laut Indonesia (I)

“Oceans regulate our climate, produce half the oxygen we breathe, provide nourishment for 3+ billion people, and absorb 30% of carbon dioxide released into the atmosphere and fully 90% of the heat from climate change. To ensure that oceans and marine species are preserved and protected, nature-based solutions that bring together public, private and civil society partners need to be replicated and scaled-up.” Abdoulaye Mar Dieye, UN Assistant Secretary General and Director of UNDP’s Bureau for Policy and Programme

Tanggal 3 Maret 2019 lalu dunia internasional merayakan World Wildlife Day (WWD) yang telah diperingati secara global sejak tahun 2015. Tahun 2019 ini untuk pertama kalinya WWD mengangkat isu kelautan dengan tema “Life Below Water: For People and Planet”, yang juga sejalan dengan Butir 14 Sustainable Development Goals (SDGs) dan dengan fokus pada spesies ekosistem bahwa laut.[1]

Indonesia memiliki luas wilayah laut mencapai 75% dari luas total wilayahnya[2] yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Wilayah laut Indonesia yang sedemikian luas telah menjadi rumah bagi ribuan jenis biota laut, baik yang menetap (misalnya 2.057 spesies ikan terumbu karang 120 spesies hiu, kedua spesies pari manta, dan enam dari tujuh spesies penyu laut yang ada di dunia), atau yang singgah sementara (misalnya berbagai jenis paus dan lumba-lumba).[3]

Namun atas kekayaan keanekaragaman hayati laut tersebut, Indonesia juga tengah memasuki masa darurat perlindungan biodiversitas laut. Berbagai macam aktivitas manusia berdampak buruk pada ekosistem dan kelangsungan hidup spesies laut, misalnya spesies hiu dan penyu.

Darurat Sampah Plastik di Laut: Menanti Aksi Konkrit Pelaksanaan Perpres 83/2018

Pertama, tengah menjadi sorotan adalah tercemarnya ekosistem laut akibat pembuangan sampah plastik. Indonesia membuang 400 ribu ton sampah plastik ke laut per tahunnya,[4] yang menepatkan Indonesia diposisi kedua tertinggi di dunia dalam hal pembuangan sampah plastik ke laut setelah Tiongkok.[5] Sampah plastik terutama mengancam hiu paus (Rhincodon typus) sebagai filter feeder atau pemakan penyaring.[6]  Pada awal Februari 2019 di perairan negara Malaysia ditemukan seekor hiu paus yang mati dengan kantong plastik berukuran 46 cm x 32 cm menyumbat saluran pencernaan hiu paus tersebut.[7] Indonesia sendiri juga digemparkan oleh kasus tewasnya Paus Sperma (yang juga termasuk filter feeder) di perairan Wakatobi akibat 5,9 kilogram sampah plastik yang di perutnya, pada November 2018 yang lalu.[8] Selain mengancam hiu paus, sampah plastik bagi penyu juga terlihat seperti ubur-ubur makanannya, hingga mengakibatkan 1000 penyu laut mati per tahun akibat plastik, sebagaimana kasusnya ditemukan di Kepulauan Seribu (November 2018)[9] dan Kulonprogo (Desember 2018).[10]

Baca SelengkapnyaWorld Wildlife Day 2019 untuk Kelestarian Biota Laut Indonesia (I)

Vote4Forest, Upaya Perjuangan RUU Konservasi yang Tak Membumi.

Jakarta | Rabu (27/02/2019), #Vote4Forest mengadakan diskusi publik RUU Konsevasi dalam Kaca Mata Milenial. Dalam diskusi tersebut dihadiri oleh Mikhail Ghorbachev Dom dari Calon Legislatif Banten III, Reny Frenandes Pemerhati Isu Sosial, Rika Fajrini Kadiv Tata Kelola Hutan dan Lahan ICEL, Trias Fetra Yayasan Madani Berkelanjutan, dan Adrian Putra dari WikiDPR.org.

Dalam diskusi tersebut,  #Vote4Forest memaparkan Kajian Rekam Jejak Anggota DPR Dalam Proses Legislasi Rancangan Undang-Undang Terkait Isu Lingkungan. Kajian ini difokuskan pada perspektif dan kecenderungan sikap para politisi di Senayan dalam proses legislasi RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE). “ Anggota Legislatif masih setengah hati memperjuangkan Rancangan Undang-Undang  . Hingga hari ini, pembahasan RUU KSDHAE tersebut mandek ditengah jalan padahal urgensi payung hukum konservasi tersebut sangat tinggi.” Ujar  Trias Fetra dari Yayasan Madani Berkelanjutan.

“Payung hukum konservasi yang digunakan negara saat ini, yaitu UU No. 5/1990 tentang  KSDAHE, sudah tidak lagi relevan dengan kompleksitas permasalahan di tingkat tapak. Sudah 29 tahun lamanya UU tersebut belum direvisi sehingga tak lagi sesuai dengan tantangan zaman dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, misalnya dalam merespon kejahatan terkait perlindungan satwa liar, kata Trias Fetra, peneliti dari Yayasan Madani Berkelanjutan.

“Memang terdapat banyak faktor di luar DPR dalam pengesahan RUU ini, namun anggota legislatif seharusnya lebih intens menjalin komunikasi dan duduk bersama dengan pemerintah serta menyerap aspirasi publik dan pemangku kepentingan dalam percepatan pengesahan legislasi ini,” lanjut Trias.

Sementara itu Rika Fajrini Kadiv Tatata Kelola Hutan dan Lahan ICEL menyatakan bahwa, UU No 5 Tahun 1990 memang tidak relevan lagi dengan keadaan saat ini, apa yang disampaikan oleh Trias benar adanya. Namun selama mengkawal RUU Konservasi ini, banyak sekali tarik ulur yang terjadi. Sejak mengawal RUU pada tahun 2015 ada beberapa masalah yang kita higlight permasalahannya yakni pada tingkat legislasinya pada UU no. 5 tahun 1990. Dan yang kedua terkait tingkat sumber daya genetiknya. “Jika teman-teman membaca dengan seksama UU No. 5/1990 itu tidak ada sama sekali membahas mengenai sumber daya genetiknya. Dan UU ini hanya menyasar mengenai konservasi dan spesies dan ekosistem. Di Indonesia sendiri sebenarnya kita sama sekali tidak ada UU mengenai perlindungan keanekaragaman genetik dan pengetahuan tradisional lainnya. Dan sebenarnya keaneka ragaman sumber daya genetik kita sangat berisan langsung dengan keanekaragaman pengetahuan tradisional, dan ini sangat disayangkan sekali.”

Baca SelengkapnyaVote4Forest, Upaya Perjuangan RUU Konservasi yang Tak Membumi.