ICEL

ICEL

Bagian 3 : Timbal dalam Cat: Menunggu Regulasi “Level Aman”

Setelah penghapusan bensin bertimbal terimplementasi secara berkala di level global, cat enamel merupakan salah satu sumber paparan timbal (Pb) terakhir ke manusia. Cat enamel masih digunakan dalam beberapa hal yang sangat dekat dengan keseharian kita, atau anak-anak kita. Di mainan anak-anak, taman kanak-kanak, cat tembok warna warni, penanda jalan, bangku taman, dan lain-lain; yang memberi akses pada timbal untuk terinhalasi dalam dosis rendah namun jangka panjang.

Sekalipun WHO mengakui bahwa tidak ada level aman untuk paparan timbal, penelitian UNEP (2016) menunjukkan bahwa level aman timbal dalam cat enamel yang diterima secara global berada pada 90 ppm. Sayangnya, di Indonesia belum ada regulasi yang membatasi level timbal dalam cat enamel. Sekalipun telah memiliki berbagai SNI yang membatasi kadar timbal dalam berbagai cat, cat enamel luput diatur dan baru dinaungi SNI sukarela pada tingkat 600 ppm. Level ini hampir 7x lebih tinggi dari level aman yang ditetapkan WHO.

Baca SelengkapnyaBagian 3 : Timbal dalam Cat: Menunggu Regulasi “Level Aman”

Bagian 2: Pengelolaan Bahan Kimia, Beban Penyakit dan Prioritas Politik

Tahun 2017 merupakan tahun penting bagi isu pengendalian pencemaran – lebih spesifik lagi, pengelolaan bahan kimia. Dalam pembukaan pertemuan regional Asia Pasifik oleh Sekretariat SAICM di Bangkok, 23 Januari 2018, dua laporan penting yang diluncurkan pada tahun 2017 kembali disoroti dalam kaitannya dengan pencemaran dan pengelolaan bahan kimia.

Pertama, Laporan Komisi Lancet tentang Pencemaran dan Kesehatan, yang merangkum jumlah total 9 juta kematian di seluruh dunia akibat pencemaran air, udara, maupun bahan kimia. Jumlah ini lebih banyak dari kombinasi malaria, TBC dan AIDS dan 15 kali lipat kematian dari seluruh perang dan jenis kekerasan lainnya. Laporan Lancet juga membandingkan biaya yang hilang sebagai akibat dari pencemaran: US$ 4,6 triliun per tahun; dibandingkan dengan investasi pengendalian pencemaran yang jauh lebih murah. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, penghapusan bensin bertimbal telah memberikan manfaat ekonomi rata-rata sebesar US$ 200 milyar setiap tahunnya semenjak 1980.

Baca SelengkapnyaBagian 2: Pengelolaan Bahan Kimia, Beban Penyakit dan Prioritas Politik

Pendekatan Strategis terhadap Pengelolaan Bahan Kimia Internasional (EN: “Strategic Approach to International Chemical Management” – SAICM)

Bagian 1: Pengantar

SAICM (dilafalkan “sai-kem”) jelas bukan merupakan akronim yang ramah di lidah, apalagi jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. SAICM bukan konvensi, bukan juga protokol; namun memiliki signifikansi yang cukup besar dari sisi politis jika dilihat dari proses pendiriannya. Dalam hukum internasional, SAICM adalah soft law; yang artinya, SAICM adalah kerangka kebijakan yang tidak harus, namun dapat menjadi panduan bagi negara-negara yang mendirikan dan menandatangani deklarasinya. SAICM lahir dari dorongan para kepala negara, yang melahirkan Deklarasi Dubai tentang Pengelolaan Bahan Kimia Internasional yang disepakati menteri-menteri lingkungan hidup, kepala delegasi dan masyarakat sipil di Konferensi Internasional tentang Pengelolaan Bahan Kimia (Februari 2006). Hingga kini, SAICM terdiri atas 175 negara dan 85 organisasi non-pemerintah, yang mencakup perwakilan dari industri dan masyarakat sipil.

Baca SelengkapnyaPendekatan Strategis terhadap Pengelolaan Bahan Kimia Internasional (EN: “Strategic Approach to International Chemical Management” – SAICM)

Ancaman Pidana dalam RKUHP: Gegabah Merusak Harmonisasi?

Seruan untuk menghentikan pembahasan RKUHP di DPR kembali digaungkan dalam diskusi tentang Penyusunan Ancaman Pidana dalam RKUHP yang diadakan oleh STHI Jentera, Selasa 13 Februari 2018. Para pemateri yang terdiri dari akademisi menilai bahwa metode Delphi yang digunakan dalam penyusunan ancaman pidana RKUHP terlalu terburu-buru, rentan bias, dan tidak cermat. Metode Delphi adalah salah satu metode yang biasa digunakan dalam penelitian sosial untuk mendapatkan gambaran kolektif atas suatu isu. Namun, penggunaan metode ini untuk RKUHP ini dilakukan dalam tempo sesingkat-singkatnya (dimulai pada Januari 2017 dan harus selesai secepat mungkin), oleh ahli yang merangkap sebagai tim perumus, dan tanpa mempertimbangkan data ataupun evaluasi praktik penegakan hukum pidana selama ini.

Baca SelengkapnyaAncaman Pidana dalam RKUHP: Gegabah Merusak Harmonisasi?

Data Restorasi agar Terbuka

Masyarakat membutuhkan informasi perkembangan dua tahun restorasi gambut pascakebakaran hutan dan lahan 2015. Pemerintah diminta membuka data dan peta terkait.

 

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah 20 kelompok masyarakat sipil dari 8 provinsi di Indonesia, dalam Simpul Jaringan Pantau Gambut, membangun kanal informasi daring sebagai dukungan pada restorasi gambut yang dikerjakan pemerintah dua tahun terakhir.

Kanal informasi dalam pantaugambut.id berisi antara lain peta perkembangan restorasi gambut untuk menjembatani upaya pemerintah yang belum menuntaskan kebijakan satu peta. Namun, data itu belum memasukkan perkembangan restorasi yang digarap di bawah supervisi Badan Restorasi Gambut (BRG) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Simpul Jaringan kesulitan mendapat data dan peta itu. Karena upaya restorasi belum dibuka ke publik, rasa memiliki terhadap pekerjaan besar membasahi kembali gambut jadi tak terbentuk. Temuan Simpul Jaringan, masyarakat awam di lokasi restorasi kerap tak mengetahui pengerjaan restorasi di daerahnya. Bahkan ada temuan, proyek restorasi hanya jadi pekerjaan kaum elite desa.

Muhammad Teguh Surya, Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan, Selasa (13/2), di Jakarta, mewakili 20 jejaring kelompok masyarakat sipil di 8 provinsi yang memiliki gambut, mengenalkan situs pantaugambut.id. Situs itu berisi peta, data, dan informasi terkait gambut dan restorasinya sebagai sarana kanal informasi bagi masyarakat terkait perkembangan restorasi gambut.(KOMPAS/ICHWAN SUSANTO)

Baca SelengkapnyaData Restorasi agar Terbuka

Atlet-atlet Asian Games Berisiko Terpapar Polusi

JAKARTA, KOMPAS — Penyelenggaraan Asian Games 2018 pada 18 Agustus-2 September 2018 membutuhkan udara bersih di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan. Di Jakarta diperlukan terobosan khusus karena data indeks mutu udara dua tahun terakhir menunjukkan, saat itu udara Jakarta terpolusi debu atau PM2,5 pada rentang menengah hingga tak sehat.

Di Palembang, mutu udara periode itu aman karena di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Mutu ini agar dijaga dengan memastikan tak ada kebakaran hutan dan lahan.

Di Jakarta, jika memakai standar WHO, hampir semua hari pada periode itu melewati standar WHO 25 mikrogram per milimeter kubik. Debu halus ini berbahaya karena bisa mencapai paru-paru sampai pembuluh darah sehingga memicu berbagai penyakit berbahaya.

Baca SelengkapnyaAtlet-atlet Asian Games Berisiko Terpapar Polusi

Pemerintah Akan Ubah Batas Emisi Proyek Listrik

Pembangunan Konstruksi PLTU Suralaya Unit 8 dan 9

 

JAKARTA. Sepucuk surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tanggal 12 Januari 2018 berpotensi mengubah skema investasi proyek setrum di dalam negeri. Pasalnya, surat tersebut menyoal rencana penurunan batas emisi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Surat yang diteken oleh M.R. Karliansyah, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK tersebut adalah balasan atas surat WALHI tanggal 20 Desember 2017. Surat tersebut menyebutkan,  pada prinsipnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PLN dan perusahaan pembangkit mendukung rencana penurunan emisi pembangkit dengan cara mervisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) 21/2008.

Baca SelengkapnyaPemerintah Akan Ubah Batas Emisi Proyek Listrik

Revisi Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal (PermenLH No. 21 Tahun 2008)

Salah sumber tidak bergerak yang cukup penting pengaruhnya terhadap kualitas udara adalah pembangkit listrik tenaga termal, khususnya PLTU Batubara. Peraturan yang sekarang berlaku untuk PLT termal adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal. PermenLH No. 21 Tahun 2008 mengatur baku mutu emisi untuk PLTU (uap), PLTG (gas), PLTGU (gas dan uap), PLTD (diesel) dan PLTP (panas bumi).

PermenLH No. 21 Tahun 2008: Norma Terkini

BME PLTU Batubara Indonesia tergolong longgar, dimana PermenLH No. 21 Tahun 2008 menetapkan 2 (dua) standar berbeda untuk pembangkit baru dan lama, dengan ketentuan peralihan bagi pembangkit yang perencanaannya disusun sebelum ditetapkannya Permen No. 21 Tahun 2008 namun beroperasi setelahnya, sebagai berikut:

*) Ket: Lampiran A berlaku untuk pembangkit yang telah beroperasi sebelum ditetapkannya PermenLH No. 21 Tahun 2008; dan Lampiran B berlaku untuk pembangkit yang perencanaannya disusun dan beroperasi setelah penetapan Permen No. 21 Tahun 2008.

Baca SelengkapnyaRevisi Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal (PermenLH No. 21 Tahun 2008)

‘Panas’ dengan Hukum Kebakaran Hutan, Asosiasi Pengusaha Kayu dan Sawit Gugat UU Lingkungan

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengajukan gugatan peninjauan kembali (judicial review) UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi.

Adapun pasal-pasal yang digugat merupakan kunci bagi pemerintah menjatuhkan para perusahaan pembakar hutan yakni pengujian Pasal 69 ayat (1) dan (2), Pasal 88, Pasal 99 UU Nomor 32/2009 juncto Pasal 49 UU Nomor 41/1999.

Pada 29 Mei 2017, MK menggelar sidang agenda pemeriksaan pendahuluan berdasarkan surat gugatan dari APHI dan GAPKI teregistrasi dengan Nomor 25/PUU-XV/2017. Persidangan sekitar lebih satu jam itu, dipimpin Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, I Gede Palguna, dan Suhartoyo.

Baca Selengkapnya‘Panas’ dengan Hukum Kebakaran Hutan, Asosiasi Pengusaha Kayu dan Sawit Gugat UU Lingkungan