ICEL

ICEL

[Siaran Pers] 11 TAHUN UU KIP, KETERBUKAAN INFORMASI LINGKUNGAN MASIH JAUH PANGGANG DARI API

Jakarta, 30 April 2019. Komisi Informasi Pusat untuk kesekian kalinya kembali mengusulkan tanggal 30 April sebagai Hari Keterbukaan Informasi Nasional. Hal ini dikemukakan oleh Cecep Suryadi, Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2021 dalam Diskusi Implementasi Keterbukaan Informasi yang diselenggarakan di Kantor Komisi Informasi Pusat pada Selasa 30 April 2019.

 

Sebelumnya usul ini telah pernah disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2016, Abdulhamid Dipopramono dalam Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi di Mataram, 14 September 2014 lalu. Salah satu alasannya adalah tanggal 30 April merupakan hari bersejarah bagi perkembangan keterbukaan informasi di Indonesia, yang ditandai dengan diundangkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, lazim disebut dengan UU KIP. “Mengingat UU KIP lahir dari inisiatif sekelompok masyarakat sipil pasca reformasi, peringatan hari ini juga diharapkan dapat menjadi penghargaan kepada upaya perintisan keterbukaan informasi,” jelas Abdulhamid Dipopramono yang juga hadir dalam diskusi di Kantor Komisi Informasi Pusat pada hari ini.

 

“Jika membaca catatan sejarah, UU KIP memang lahir dari perjuangan sekelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Kebebasan Memperoleh Informasi (Koalisi KMIP), yang aktif mengawal pembahasan RUU KIP sejak tahun 2000 bersama DPR dan Pemerintah. Namun jauh sebelum itu, hak atas informasi telah pernah digunakan sebagai dasar untuk mengakses dokumen lingkungan melalui gugatan Walhi melawan PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) pada tahun 1988. Majelis Hakim kala itu berpendapat Penggugat tidak bisa membuktikan dasar hukum memiliki hak untuk meminta informasi kepada Tergugat. Tak berhenti di sini, aktivis lingkungan hidup kemudian mendorong diakuinya hak atas informasi lingkungan hidup dalam revisi UU Lingkungan Hidup pada tahun 1997. Meski demikian, belum ada mekanisme pelayanan informasi publik yang baku dari Badan Publik. Gema reformasi dan kebutuhan akan akses informasi untuk mengawal pemerintahan mendorong Koalisi KMIP untuk mendorong lahirnya undang-undang yang mengatur terkait keterbukaan informasi publik,” Deputi Direktur Monitoring, Evaluasi dan Manajemen Pengetahuan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Astrid Debora Meliala menambahkan.

Delapan tahun waktu dihabiskan untuk membahas secara rinci setiap isu terkait keterbukaan informasi hingga pada tanggal 30 April 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008 ini resmi diundangkan. Delapan tahun bukanlah waktu yang singkat untuk membahas berbagai pro dan kontra terkait keterbukaan informasi. Pasca diundangkan, UU KIP tepat hari ini sudah berusia 11 tahun. Bagaimana potret keterbukaan informasi di Indonesia, khususnya di sektor lingkungan?

 

Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana menyampaikan perkembangan ketaatan Badan Publik terhadap UU KIP belum menggembirakan. Di sektor lingkungan dan sumber daya alam misalnya, masih ada jenis informasi yang sudah diputus terbuka oleh Komisi Informasi bahkan Mahkamah Agung yang sampai hari ini juga belum dieksekusi. “Dari data monev Komisi Informasi Pusat tahun lalu, Badan Publik baru sebatas taat pada standar pelayanan UU KIP. Jika kami meningkatkan kualifikasi penilaian, mungkin tidak sebaik sekarang nilainya“, lanjut Gede.

 

Sementara itu, Solthoen G. Nanggara, Direktur Forest Watch Indonesia mengapresiasi kinerja pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dinilai sudah semakin membaik. Dalam beberapa permintaan informasi, KLHK sudah responsif memberikan informasi sebagaimana diminta. Meskipun demikian, respons demikian tidak berlaku bagi beberapa instansi lainnya seperti Kementerian ATR/BPN yang sampai saat ini masih menolak memberikan informasi terkait HGU yang sudah diputus terbuka. “Namun demikian, masih jadi pertanyaan mengenai akurasi data dan kemutakhirannya. Dari informasi yang sudah terbuka dan dapat diberikan, apakah informasi tersebut sudah menjawab kebutuhan masyarakat? Hal ini masih menjadi tantangan pemerintah ke depannya, “tambah Soelthon.

 

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah mengemukakan bahwa UU KIP belum diimplementasikan maksimal dari mulai keberadaan PPID di tiap-tiap OPD di pemerintah daerah.  Publik masih sulit mengakses informasi yang sebenarnya merupakan informasi terbuka. Kesulitan ini membuat masyarakat juga sulit berpartisipasi mengawal kebijakan pemerintah. “Di sektor kehutanan dan perkebunan misanya, seperti dokumen  amdal, perizinan, dan HGU. Kementerian ATR masih menganggap HGU informasi yang dikecualikan. Padahal sudah ada 4 putusan MA dan 11 putusan Komisi Informasi daerah yang menyatakan dokumen HGU adalah informasi terbuka dan dapat diakses. Ini jadi catatan sendiri karena Indonesia telah 11 tahun memiliki UU KIP dan aktif di forum Open Government namun masih ada lembaga pemerintah yang mengabaikan putusan pengadilan untuk membuka informasi publik,“ lanjut Merah lagi.

 

Senada dengan itu, Henri Subagiyo, Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) juga menyampaikan apresiasi terhadap berbagai capaian keterbukaan informasi yang tidak terlepas dari berbagai peran pihak terkait seperti Komisi Informasi, Badan Publik, masyarakat sipil, dan masyarakat pengguna informasi itu sendiri. Namun demikian, ada beberapa catatan yang patut diperhatikan dalam menyiapkan kebijakan terkait ketebukaan informasi ke depannya.

 

Pertama, perlunya mendorong standar layanan informasi proaktif terhadap informasi yang sudah jelas-jelas terbuka. Jadi tidak perlu menunggu adanya permintaan informasi lagi. Kedua, banyak informasi yang sudah diputus oleh Komisi Informasi dan pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung namun sampai saat ini belum dilaksanakan. Ini menjadi catatan penting untuk terus dipantau perkembangannya. Ketiga, perlunya konsistensi dari putusan sengketa informasi. Putusan dari Komisi Informasi di daerah yang satu kadang berbeda dengan putusan Komisi Informasi  daerah lainnya untuk jenis informasi yang sama. “Kami berharap ke depannya pemerintah bisa jauh lebih serius mengembangkan sistem informasi proaktif sehingga terhadap informasi terbuka tidak perlu diajukan permintaan lagi bahkan sengketa. Dengan demikian tentunya banyak waktu yang dapat dihemat, “Henri menutup penjelasannya.

 

 

Narahubung

Henri Subagiyo (0815 8574 1001)

Astrid Debora (0812 8142 6007)