ICEL

ICEL

Aktivis Minta Unsur Hukum Lingkungan Dikeluarkan dari RKUHP

Penyertaan aturan-aturan terkait hukum lingkungan hidup dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dianggap tidak tepat. Karena di dalamnya tidak terdapat peningkatan atau perbaikan hal-hal yang di UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tetapi justru cenderung melemahkan.

Deputi Direktur Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) Raynaldo Sembiring mengatakan hal itu di antaranya terlihat dari beberapa isi pasal ancaman yang cenderung berpotensi melemahkan hukuman pidana bagi pelaku kejahatan lingkungan karena tidak memiliki batasan hukuman minimal khusus.

“Jadi itu nantinya bisa membuat hakim semakin tidak punya pedoman batasan minimal hukuman. jadi tergantung penafsiran hakim lalu memutuskan hukuman minimal,” ujar Raynaldo di kantor Walhi, Jakarta, Rabu (14/03).

Hal lain yang juga dikatakan Raynaldo belum ada dalam RKUHP tentang lingkungan ialah ketentuan mengenai sistem pembuktian. Seperti diketahui, dalam kasus lingkungan, minimnya pembuktian membuat syarat untuk memproses hukum kerap terbatas.

Padahal di banyak negara, penyelesaian hukum lingkungan sudah lebih terbuka dalam mempertimbangkan berbagai potensi lain, sehingga meringankan beban pembuktian.

“Misalnya dalam kebakaran hutan atau kasus limbah, seharusnya dibuat kalau semua yang berkontribusi harus ikut tanggung jawab. Saat ini, di UU 32 belum dibahas. Yang penting seperti itu justru tidak dibahas dalam RKUHP,” ujar Raynaldo.

Dikatakan Raynaldo, bila tidak ada penguatan signifikan, akan jauh lebih baik jika penyertaan hukum terkait lingkungan dikeluarkan dari RKUHP. Karena dikhawatirkan penyertaan tanpa adanya pembahasan dan pengkajian yang matang, malah akan menyebabkan penegakan hukum lingkungan di Indonesia semakin berat dan sulit.

“Dikeluarkan saja, dikaji ulang dan matang dulu agar tidak ada isi pasal baru yang justru melemahkan,” tutup Raynaldo.

 

Sumber :http://www.mediaindonesia.com/news/read/149704/aktivis-minta-unsur-hukum-lingkungan-dikeluarkan-dari-rkuhp/2018-03-14