ICEL

ICEL

Analisis Dampak Perubahan Iklim: Sudah Waktunya, Indonesia!

Tahun 2017, sebuah Pengadilan Tinggi di Afrika Selatan memutus batalnya sebuah proyek pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara (PLTU-B) di Gauteng. Kasus tersebut, Earthlife Afrika Johannesburg v. Menteri Lingkungan Hidup dan 4 lainnya, segera mendapat sambutan luas di seluruh dunia. Pasalnya, kasus ini memuat sebuah preseden penting: bahwa pertimbangan perubahan iklim harus dimasukkan ke dalam proses penilaian dampak lingkungan.

 

Logika hakim dalam memutus perkara tersebut cukup sederhana: Undang-undang Lingkungan Hidup Afrika Selatan secara umum mensyaratkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) memuat “penilaian terhadap dampak lingkungan dari suatu kegiatan.” Dalam perkara Afrika Selatan, menurut hakim hal ini “secara alami mensyaratkan” penilaian dampak perubahan iklim, antara lain mengingat “semua pihak menerima argumen bahwa emisi GRK dari PLTU Batubara adalah pencemaran yang membawa perubahan lingkungan dengan dampak merugikan.” Dengan demikian, perintah untuk mempertimbangkan pencemaran, dampak lingkungan atau degradasi lingkungan secara logis mengharapkan pertimbangan perubahan iklim.

 

Indonesia juga memiliki norma hukum serupa. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 mensyaratkan bahwa ANDAL harus mengevaluasi semua dampak lingkungan yang signifikan dari suatu proyek. Dan interpretasi terhadap ketentuan ini diuji dalam suatu perkara Tata Usaha Negara yang menggugat izin lingkungan sebuah pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara. Dalam I Ketut Mangku Wijana, dkk v. Gubernur Provinsi Bali dan PT PLTU Celukan Bawang, analisis dampak perubahan iklim kembali hadir sebagai batu uji.

 

Kasus PLTU-B Celukan Bawang merupakan contoh sempurna kesembronoan pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup dari suatu proyek. Bali, pulau yang terancam kenaikan permukaan air laut yang diprediksi mencapai 1,32m pada tahun 2100, justru mengambil keputusan mengizinkan pembangunan kontributor terbesar emisi gas rumah kaca – PLTU Batubara. Keputusan ini diambil tanpa adanya pertimbangan apapun mengenai bagaimana proyek tersebut berkontribusi terhadap perubahan iklim, bagaimana perubahan iklim akan berdampak terhadap proyek, dan bagaimana dampak perubahan iklim dapat berinteraksi dan memperparah dampak lingkungan proyek PLTU batubara tersebut.

 

Dalam kasus PLTU-B Celukan Bawang, emisi CO2  dan kontribusi emisi ini terhadap perubahan iklim adalah signifikan. Perkiraan kasar lepasan emisi CO2  PLTU-B Celukan Bawang selama masa hidupnya (30 tahun) mencapai lebih dari 200 juta ton CO2 . Selama itu pula pengerukan terhadap 75.241.207,8 ton batubara harus dilakukan untuk memastikan suplai bagi pembangkit – sebuah emisi tambahan dari hilangnya hutan dan lepasnya metan saat proses penambangan.

 

Selain kontribusinya dalam menggagalkan upaya mitigasi perubahan iklim global, proyek ini juga rentan terhadap dampak perubahan iklim. Pesisir Bali yang selama ini memiliki pertahanan alamiah berupa terumbu karang akan kehilangan pertahanan tersebut seiring meningkatnya suhu laut – yang menimbulkan konsekuensi pahit berupa terjangan gelombang pasang yang lebih kuat dan sering. Beberapa infrastruktur vital PLTU Celukan Bawang berada di pesisir pada ketinggian 0 s.d. 12,5m, termasuk kolam abu yang menampung limbah beracun dan berbahaya serta fasilitas bongkar muat batubara. Kegagalan untuk mengisolasi dampak yang mungkin ditimbulkan dalam keadaan abnormal, misal pada gelombang pasang kuat, berpotensi menghasilkan kerusakan lingkungan yang luas – dan pada beberapa keadaan, seperti abu beracun batubara, tidak terbalikkan.

 

Pengadilan dan pembuat kebijakan di seluruh dunia telah menafsirkan norma analisis mengenai dampak lingkungan mewajibkan penilaian dampak iklim dari proyek yang diusulkan. Melihat skala dampak perubahan iklim yang berhubungan dengan proyek PLTU Batubara, sudah selayaknya pengadilan Indonesia juga menafsirkan bahwa pengambilan keputusan kelayakan lingkungan menghendaki pertimbangan mengenai dampak perubahan iklim sebagai dampak penting hipotetik dalam AMDAL.

 

Dan ruh preseden Afrika Selatan seharusnya tidak berhenti di Celukan Bawang saja. Indonesia, dengan rencana pembangunan 21.000 MW PLTU batubara, kerap dikritik berpotensi melanggar komitmennya dalam Perjanjian Paris mengenai perubahan iklim untuk mereduksi emisi GRK sebesar 29% – tanpa syarat. Jika selama ini instrumen pengujian tidak terjamah masyarakat, Analisis Dampak Perubahan Iklim menawarkan sebuah solusi dengan tingkat kedetailan yang tepat; serta peluang partisipasi yang dapat melibatkan berbagai pihak.

 

Sudah saatnya Indonesia memanfaatkan momentum ini sebagai suatu kesempatan perbaikan, mengikuti jejak negara-negara seperti Fiji dan Pakistan, serta Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Australia dan lain-lain. (Quina)