ICEL

ICEL

Ancaman Pidana dalam RKUHP: Gegabah Merusak Harmonisasi?

Seruan untuk menghentikan pembahasan RKUHP di DPR kembali digaungkan dalam diskusi tentang Penyusunan Ancaman Pidana dalam RKUHP yang diadakan oleh STHI Jentera, Selasa 13 Februari 2018. Para pemateri yang terdiri dari akademisi menilai bahwa metode Delphi yang digunakan dalam penyusunan ancaman pidana RKUHP terlalu terburu-buru, rentan bias, dan tidak cermat. Metode Delphi adalah salah satu metode yang biasa digunakan dalam penelitian sosial untuk mendapatkan gambaran kolektif atas suatu isu. Namun, penggunaan metode ini untuk RKUHP ini dilakukan dalam tempo sesingkat-singkatnya (dimulai pada Januari 2017 dan harus selesai secepat mungkin), oleh ahli yang merangkap sebagai tim perumus, dan tanpa mempertimbangkan data ataupun evaluasi praktik penegakan hukum pidana selama ini.

Lebih lanjut, penggunaan metode Delphi yang instan ini membuat Buku II RKUHP yang mengatur tentang tindak pidana terlepas dari Buku I RKUHP yang mengatur tentang aturan umum. Ancaman pidana dalam Buku II masih mengunggulkan pidana penjara sebagai pidana pokok, bahkan suatu tindak pidana diancam lebih berat daripada yang diatur KUHP saat ini, tindak pidana perzinahan contohnya, dalam RKUHP diancam dengan pidana penjara 9 tahun sedangkan dalam KUHP diancam dengan pidana penjara 6 bulan. Hal ini membuktikan bahwa perumus ancaman pidana tidak merujuk pada tujuan pemidanaan yang telah diatur dalam Buku I dan tidak menggubris pidana alternatif yang disediakan dalam buku I. Kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu efek dari mem-favoritkan pidana penjara menunjukkan bahwa penerapan pidana penjara lebih sering menciderai HAM dan keadilan sosial alih-alih memenuhi tujuan pemidanaan.

Akibat lain dari penggunaan metode Delphi yang terburu-buru adalah luputnya keharmonisan norma tindak pidana korporasi dalam Buku I dengan perumusan tindak pidana dalam Buku II. Perumus seolah lupa bahwa dalam RKUHP yang sekarang korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana. Tindak pidana korporasi seharusnya diancam oleh denda atau dengan konversi pidana penjara ke denda, tetapi kebanyakan rumusan ancaman pidana menggunakan rumusan alternatif ‘penjara atau denda.’ Hal ini menimbulkan polemik tersendiri apakah harus mengkonversi pidana penjara ataukah langsung menggunakan ancaman denda yang telah ditetapkan. Lebih lanjut jumlah denda maksimal dalam rumusan pasal merupakan jumlah yang sedikit jika diterapkan kepada korporasi.

KUHP warisan Belanda bukanlah sebuah produk instan, para perancangnya menghabiskan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk merumuskan norma-norma dan tindak pidana-tindak pidana yang masih berlaku sampai sekarang ini. Maka dari itu para pemateri sepakat bahwa perumusan ancaman pidana dalam RKUHP juga memerlukan riset mendalam dan cermat yang berdasarkan atas data dan evaluasi praktik agar terjadi keharmonisan kodifikasi yang diinginkan, dapat digunakan untuk waktu yang lama, dan menjunjung HAM serta keadilan social. Perumusan RKUHP telah terbilang cukup lama tetapi pengambilan keputusan yang terburu-buru dapat menyia-nyiakan itu semua. (marsya)