ICEL

ICEL

admin

Perlindungan Lingkungan Hidup dan SDA Diperkirakan Makin Suram

Sejumlah organisasi masyarakat sipil meragukan komitmen pemerintah dan DPR periode 2019-2024 dalam melindungi dan membenahi tata kelola lingkungan hidup serta Sumber Daya Alam (SDA). Keraguan itu terlihat dari proses legislasi dan penyusunan regulasi yang diterbitkan pemerintah dan DPR beberapa waktu terakhir. Sebab, substansinya memberi ruang yang besar alih fungsi hutan dan lahan untuk kepentingan bisnis (korporasi).

Direktur Eksekutif ICEl Henri Subagiyo mencatat sedikitnya ada 5 RUU dan peraturan pemerintah yang melemahkan perlindungan lingkungan hidup. Pertama, RUU Perkelapasawitan. Menurut Henri, RUU ini akan meningkatkan ekstensifikasi perkebunan yang berpotensi meningkatkan konflik tenurial dan lingkungan. Kedua, RKUHP, selain memuat ketentuan yang bisa menjerat aktivis HAM dan lingkungan hidup, RUU ini melemahkan pidana yang menjerat korporasi.

Henri menerangkan seharusnya pidana bagi korporasi diperkuat, sehingga yang dijerat bukan saja struktur pengurus, tapi juga badan hukumnya serta pengendali korporasi yang berada di luar struktur korporasi. Selain itu, korporasi induk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan anak perusahaannya. “Misalnya jika lahan konsesi anak perusahaan terbakar, maka harus dikejar pidananya sampai ke tingkat induk perusahaan,” kata Henri dalam diskusi di Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Ketiga, RUU Pertanahan. Henri menilai RUU Pertanahan ini meningkatkan penguasaan tanah secara berlebihan dan kurang mempertimbangkan fungsi lingkungan dalam tata kelola pertanahan. Keempat, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). PP OSS tidak memposisikan analisis dampak lingkungan (amdal) sebagai pertimbangan dalam menerbitkan izin lingkungan.

Baca SelengkapnyaPerlindungan Lingkungan Hidup dan SDA Diperkirakan Makin Suram

Mengejar Tanggung Jawab Korporasi Pembakar Lahan

JAKARTA – Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Children’s Fund/Unicef), yang dilansir situs unicef.org, Selasa (24/9/2019) mengingatkan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan dan Sumatra terhadap anak. Kebakaran ini disebut menyebabkan 10 juta anak terpapar risiko polusi udara.

Perwakilan Unicef, Debora Comini berpendapat, setiap tahun, ada jutaan anak yang menghirup udara beracun dan mengancam kesehatan serta mengakibatkan mereka tidak dapat belajar di sekolah. Mereka mengalami kerugian fisik dan kognitif seumur hidup.

Dia menguraikan, anak-anak rentan terhadap polusi udara karena mereka bernapas lebih cepat. Sementara, kekuatan fisik dan daya tahan tubuhnya belum sempurna. Unicef juga memperkirakan, 2,4 juta anak balita di kedua wilayah tersebut terdampak kabut asap dan kebakaran hutan yang sudah berlangsung sejak Juli 2019.

Berdasarkan riset, bayi lahir dari ibu terpapar polusi tingkat tinggi saat hamil, berisiko lebih besar mengalami gangguan pertumbuhan di dalam rahim. Bahkan, berdampak pada berat badan lahir yang rendah, hingga lahir prematur.

Baca SelengkapnyaMengejar Tanggung Jawab Korporasi Pembakar Lahan

ICEL Kritik Visi DPR dan DPD RI Terpilih Terkait SDA dan Lingkungan

“Hal yang patut kita pertanyakan terkait persoalan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan kepada DPR dan DPD RI yang terpilih adalah, mereka mau ngapain?”

Begitu keluh Henri Subagiyo dalam diskusi opini “Evaluasi Kinerja Dan Reformasi Parlemen” yang disiarkan oleh MNC Trijaya 104.6 FM Jakarta. Dalam diskusi tersebut Henri Subagiyo selaku Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyampaikan pandangannya kepada DPR periode 2019-2024 yang terpilih. Jakarta, Selasa (08/10/2019).

“Banyak hal yang menjadi catatan saya untuk parlemen kita, salah satunya adalah ketika kita berbicara mengenai sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup kepada DPR, hal yang sering kali menjadi jalan keluar atau solusi adalah dengan merancang undang-undang. Padahal persoalan bangsa ini banyak sekali dan resepnya tidak selalu undang-undang. Bisa saja resepnya ada pada implementasi, saya sangat kecewa pada DPR periode yang lalu, ketika komisi III membentuk Panja pada kasus-kasus karhutla, banyak sekali rekomendasi yang diberikan, itu tidak tuntas dilaksanakan.”

“Kemudian kita berbicara mengenai kejahatan tenurial dan illegal logging yang putusannya dimenangkan oleh pemerintah namun hingga saat ini putusannya tidak ada di eksekusi, tetapi apa yang dilakuka oleh DPR? Harusnya DPR duduk bersama untuk melihat dan mendengar apa sih langkah-langkah kerja yang terukur yang harus kemudian mereka lakukan. Dan publikpun bisa memberikan masukan yang jelas. Jangan sampai pemerintah berbicara ok kami akan mencoba mengurai konflik tenurial yang ada diperkebunan, tetapi malah mengeluarkan RUU Perkelapasawitan yang isinya ketika kita bedah bersama-sama malah menggiring konflik itu menjadi lebih besar lagi.” Ujar Henri kembali.

Sayangnya hingga saat ini DPR RI pada periode sebelumnya hingga saat ini tidak memiliki program kerja, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek untuk menanggapi permasalahan SDA dan lingkungan hidup.

Dalam diskusi opini tersebut turut hadir sebagai narasumber Sekjen TI Indonesia Dadang Trisangsongko, Koordinator Nasional PWYP Indonesia Maryanti Abdullah, Direktur IESR Fabby Tumiwa, Ketua KoDe Inisiatif Veri Junaidi, Bersihkan Indonesia Ahmad Ashov, Ketua BEM UNJ M. Abdul Basit. (Dona)

Untuk diskusi selengkapnya simak video dibawah ini:

 

[Open Recruitment] Finance Officer dan Finance Assistant

LOWONGAN KERJA

Finance Officer dan Finance Assistant

 

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) adalah organisasi hukum lingkungan non pemerintah yang independen, bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan hukum lingkungan, advokasi dan pemberdayaan masyarakat, membutuhkan (1) Finance Officer dan (2) Finance Assistant.

Finance Officer – Tanggung Jawab Kerja :

  • Meriview dan memverifikasi anggaran untuk setiap aktivitas Program.
  • Membantu staff program dalam pengembangan anggaran kegiatan budget rencana kerja.
  • Memonitoring biaya proyek agar sesuai dengan anggaran yang disetujui.
  • Memonitor dan memastikan arus kas bulanan pada rekening bank.
  • Menyusun laporan kepada pihak Donor.
  • Menyusun laporan keuangan Lembaga.
  • Menyiapkan Laporan Pajak.
  • Menguasai Software Quicbook, Sango atau yang lainnya.
  • Mengurus administrasi asuransi karyawan.
  • Bekerjasama dengan internal auditor dan external auditor bila diperlukan.
  • Menghitung dan melakukan pembayaran gaji & BPJS TK setiap bulan.
  • Mensupervisi staff administrasi & keuangan.
  • Mengurus kontrak kerja karyawan.

Baca Selengkapnya[Open Recruitment] Finance Officer dan Finance Assistant

Ini Peraturan dan Rancangan Undang-Undang Terkait Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Mempengaruhi Krisis Iklim Indonesia

3 tahun terakhir ini pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan terkait sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dapat mempercepat krisis iklim di Indonesia. Tidak hanya itu, di masa-masa akhir pemerintahan periode 2014-2018, DPR juga mengebut 2 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengancam masa depan seluruh warga negara Indonesia. Padahal menurut IPCC dan PBB, kita hanya punya waktu 11 tahun lagi sebelum bencana iklim terbesar terjadi. Peraturan dan RUU apa sajakah yang dapat mempercepat krisis iklim Indonesia?

Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP 13/2017 – RTRWN)

Peraturan ini mengubah beberapa pasal tentang rencana tata ruang wilayah nasional yang telah diatur sebelumnya. Permasalahannya adalah aturan ini membolehkan dibangunnya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sebelumnya tidak ada dalam RTRW Provinsi/Kab/kota hanya dengan rekomendasi menteri. Padahal seharusnya ruang untuk pelaksanaan kegiatan/proyek harus ditetapkan terlebih dahulu dalam RTRW Provinsi/Kab/kota. Penetapan RTRW Provinsi/Kab/kota pun perlu ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang memastikan terintegrasinya pembangunan berkelanjutan serta pertimbangan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang partisipatif dalam suatu kebijakan/rencana/program.

Baca SelengkapnyaIni Peraturan dan Rancangan Undang-Undang Terkait Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Mempengaruhi Krisis Iklim Indonesia

Hari Tani: Masih Menanti Penyelesaian Konflik Agraria

Jakarta – (Selasa, 24 September 2019) Banyaknya konflik agraria yang terjadi di Indonesia saat ini mengingatkan kepada kita konflik agraria di masa lalu. Sebagaimana kita tahu, konflik agraria yang terjadi di Indonesia ini sudah terjadi dari zaman dahulu, paling kentara adalah saat zaman orde baru.

Dinamika rentetan konflik agraria saat ini berakar dari ideologi orde baru yang menegaskan bahwa pembangunan adalah hal yang harus dilakukan untuk mendongkrak perekonomian rakyat. Maka dari itu, menurut pemerintah, tanah dipersepsikan milik kepentingan umum demi pembangunan. Banyak kasus perampasan tanah yang dilakukan oleh pihak pemerintah terhadap rakyat.

Pada 1965 pemerintah melakukan intimidasi untuk merampas tanah rakyat. Rakyat yang tidak bersedia tanahnya dirampas dilabeli dengan antek-antek PKI, dimana pernyataan sebagai PKI kala itu sebagai hal yang menakutkan. Sehingga Mau tidak mau, rakyat harus pasrah menyerahkan tanahnya kepada pemerintah dengan kompensasi ganti rugi, bahkan ada juga masyarakat yang tidak mendapatkan ganti rugi.

Dengan dalih untuk mempercepat pembangunan, pemerintah pada masa orde baru mengandeng investor demi terselenggaranya program pembangunan. Gelombang penolakan atas rampasan tanah terjadi saat itu, sayangnya gelombang penolakan tersebut diabaikan oleh pemerintahan orde baru..Pemerintah terkesan membela para investor ketimbang rakyat yang tanahnya dirampas.

Baca SelengkapnyaHari Tani: Masih Menanti Penyelesaian Konflik Agraria

ICEL Tagih Komitmen Pemerintah Tangani Sampah Plastik di Laut

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menagih realisasi janji Pemerintah untuk menangani sampah plastik di laut. Kebetulan, pada 21 September lalu, bertepatan dengan satu tahun Peraturan Presiden (Perpres) No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Perpres ini adalah regulasi yang menunjukkan komitmen Pemerintah untuk mengurangi sampah plastic di laut hingga 70 persen pada 2025.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah penerbitan regulasi teknis untuk menindaklanjuti Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanggulangan Sampah Laut. Dalam perpres tersebut disebutkan empat peraturan dan satu peraturan internasional yang masih harus diterbitkan pada 2018-2019 untuk menunjang pelaksanaan program pengurangan sampah. Ketiadaan regulasi itu dianggap sebagai wujud rendahnya komitmen pemerintah. ICEL menilai komitmen Pemerintah dalam melaksanakan Perpres ini sangat rendah.

Berkaitan dengan pengelolaan sampah di laut, regulasi yang masih dibutuhkan adalah PP tentang cukai plastik; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Ada pula Peraturan Menteri Pariwisata mengenai standar operasional pengelolaan sampah dari kegiatan destinasi bahari; dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peningkatan penggunaan sampah plastik sebagai bahan tambahan pembuatan jalan. Adapun traktat internasional adalah mengenai penanggulangan sampak plastik di laut yang mencakup persoalan lintas batas negara.

Baca SelengkapnyaICEL Tagih Komitmen Pemerintah Tangani Sampah Plastik di Laut

Diusulkan Bentuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferesi pers pada 20 September 2019 pukul 14.33 WIB memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan kepada DPR agar pengesahan RUU KUHP ditunda. Presiden meminta agar pengesahan RUU KUHP tidak dilakukan DPR pada periode ini. Langkah Presiden diapresiasi. Selanjutnya, Presiden disarankan untuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana.

“Atas sikap Presiden Jokowi tersebut, ICJR memberikan apresiasi terhadap langkah yang diambil Presiden ini. Langkah ini, menurut kami, adalah sebuah langkah yang tepat mengingat dalam draf RUU KUHP yang ada sekarang masih perlu dibahas dan terus diperbaiki,” kata Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara, di Jakarta, Minggu (22/9).

Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana ini lanjut Anggara, melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari akademisi dan ahli dari seluruh bidang ilmu yang terkait seperti kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan masyarakat serta masyarakat sipil.

Keberadaan komite tersebut penting untuk dapat menjaga kebijakan hukum pidana yang dibuat selalu sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. ”Dan dibahas secara komprehensif yang mendapatkan dukungan luas dari masyarakat,” ujarnya.

Baca SelengkapnyaDiusulkan Bentuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana

Workshop Penyusunan Buku Keterbukaan Informasi Publik di Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam

 

Jakarta – ICEL mengadakan Workshop Penyusunan Buku Keterbukaan Informasi Publik di Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Beberapa organisasi masyarakat sipil yg fokus pada isu lingkungan dan sumber daya alam ikut hadir dalam Workshop ini, diantaranya GERAK Aceh, FITRA Riau, JARI Kalbar, Sikola Mombine Sulteng, LBH Padang, KIPRA Papua, PERDU Papua Barat, Mnukwar Papua Barat, JANGKAR Papua Barat, PBHKP Papua Barat, JATAM Kalimantan Timur, PLH Kalimantan Utara, Lalingka Kalimantan Utara, BUMI Kalimantan Timur, JAL Kalimantan Timur dan Forest Watch Indonesia (FWI). Di Hotel Aston TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (23/09/2019).

Buku yang akan disusun ini akan memuat perjalanan advokasi keterbukaan informasi di sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan segala capaian dan tantangannya. Ragam advokasi baik berupa pendampingan Komisi Informasi dan Badan Publik, maupun pendampingan masyarakat dan permintaan informasi dari organisasi yg hadir sejak tahun 2010 akan dirangkum menjadi satu.
Harapannya, buku ini nanti dapat menambah literasi keterbukaan informasi yang memang masih sangat minim.

“Saat ini masih sedikit sekali literatur terkait keterbukaan informasi publik yg beredar di masyarakat. Buku ini nantinya diharapkan dapat menjadi bahan tambahan pembelajaran baik bagi masyarakat maupun organisasi masyarakat sipil yang mau melakukan advokasi keterbukaan informasi publik baik dalam bentuk pendampingan pemerintah ataupun masyarakat,” terang Astrid Debora Meliala Deputi Direktur ICEL yang juga aktif mengawal isu keterbukaan informasi.
Selamat peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia (Right To Know Day) 28 September 2019!

Siaran Pers Satu Tahun Perpres 83/2018: Rendahnya Komitmen Pemerintah dalam Penanganan Sampah Plastik di Laut

JAKARTA, 21 September 2019 – Hari ini tepat satu tahun berlakunya Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Perpres ini merupakan tindak lanjut komitmen Pemerintah untuk mengurangi sampah plastik di laut sebesar 70% sampai dengan tahun 2025. Namun komitmen pemerintah dalam melaksanakan Perpres ini sangat rendah.  Masih sedikit tindakan nyata yang dilakukan Pemerintah dalam implementasi Perpres ini.

Sejauh ini, sebagian besar tindakan nyata yang dilakukan Pemerintah berfokus pada upaya penanggulangan, sedangkan upaya pencegahan masih minim perhatian Pemerintah. ICEL menaruh perhatian besar pada amanat pembentukan peraturan perundang-undangan dalam perpres ini. Amanat dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan Sampah Laut dalam Perpres No. 83 Tahun 2018 adalah membentuk 4 (empat) peraturan perundang-undangan dan 1 (satu) kesepakatan internasional untuk tahun 2018-2019.  Semua peraturan ini masih belum ada atau disahkan oleh Pemerintah. Peraturan dan kesepakatan internasional yang dimaksud adalah:

Baca SelengkapnyaSiaran Pers Satu Tahun Perpres 83/2018: Rendahnya Komitmen Pemerintah dalam Penanganan Sampah Plastik di Laut