ICEL

ICEL

Polemik Lahan Prabowo, Aktivis Minta HGU Tak Jadi Jualan Politik

TEMPO.CO, Jakarta – Pembicaraan mengenai Hak Guna Usaha atau Lahan Prabowo menjadi sorotan tiga Lembaga Swadaya Masyarakat bidang lingkungan. Forest Watch Indonesia (FWI), Greenpeace Indonesia, dan Indonesian Center of Environmental Law (ICEL) meminta persoalan HGU tak menjadi dagangan politik kubu Jokowi Widodo atau Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019.

Permintaan tersebut dilakukan merespons Jokowi yang mengungkap lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah milik Prabowo di debat capres kedua Ahad malam lalu. Dalam debat itu, Prabowo mengakui ia memang menguasai sejumlah lahan milik negara dengan status HGU.

“Sentilan informasi yang dikeluarkan oleh capres nomor urut 01 adalah sebuah ironi. Informasi yang seharusnya dibuka untuk publik, yang sebelumnya ditutup-tutupi, justru dibuka dalam panggung debat antar capres sebagai bagian dari upaya melanggengkan kekuasaan,” kata Mufti Barri, Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan FWI dalam rilis yang diterima Tempo, Rabu, 20 Februari 2019.

Baca SelengkapnyaPolemik Lahan Prabowo, Aktivis Minta HGU Tak Jadi Jualan Politik

[Siaran Pers Bersama] BALADA HGU DALAM PILPRES 2019 : INFORMASI HGU JANGAN SEKEDAR JADI DAGANGAN POLITIK

Jakarta, 20 Februari 2019. Publik dikejutkan pada debat putaran kedua calon presiden (capres) 2019 ketika capres nomor urut 01, Joko Widodo, mengungkapkan areal yang dimiliki oleh capres 02 Prabowo Subianto, 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di  Aceh. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengakui bahwa dirinya memang menguasai sejumlah lahan milik negara dengan status Hak Guna Usaha (HGU).

Informasi HGU adalah informasi publik yang telah ditegaskan melalui putusan Komisi Informasi Pusat (KIP), lalu dikuatkan dengan putusan PTUN dan Mahkamah Agung (MA). Putusan ini sebagai bagian dari perjuangan keterbukaan informasi yang dilakukan FWI bersama publik sejak 1 Desember 2015. Meskipun telah dinyatakan terbuka, sampai detik rilis ini dikeluarkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) masih membangkang dan belum juga mau membuka dan menyerahkan informasi HGU yang disengketakan.

Baca : http://fwi.or.id/publikasi/putusan-mahkamah-agung-republik-indonesia/

Mufti Barri, Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan FWI mengungkapkan kejadian tersebut sebagai ironi. “Sentilan informasi yang dikeluarkan oleh capres nomor urut satu adalah sebuah ironi dimana informasi yang seharusnya dibuka untuk publik, yang sebelumnya selalu ditutup-tutupi, tapi malah dibuka dalam panggung debat antar capres sebagai bagian dari upaya melanggengkan kekuasaan. Sementara urgensi keterbukaan informasi HGU yang lebih besar, seperti penyelesaian konflik sosial, tumpang tindih perizinan dan deforestasi malah diabaikan.”

Apresiasi bisa diberikan oleh publik ketika Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2017  Pasal 61 memasukkan putusan pengadilan atas informasi HGU yang secara utuh terbuka bagi publik, sebagai bentuk perubahan kebijakan yang mengarah pada tata kelola sumber daya alam yang lebih terbuka. Namun ketika implementasinya berbanding terbalik, apresiasi tidak layak lagi diberikan. Kenyataannya, produk kebijakan tersebut dilanggar oleh pembuat kebijakan itu sendiri.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] BALADA HGU DALAM PILPRES 2019 : INFORMASI HGU JANGAN SEKEDAR JADI DAGANGAN POLITIK

Diskusi Terpumpun: Kebijakan Pidana Konservasi Keanekaragaman Hayati: Tinjauan atas Jenis Pidana dan Tindak Pidana Konservasi

Pada 21 Januari 2019, ICEL telah mengadakan diskusi terpumpun dengan tema Kebijakan Pidana Konservasi Keanekaragaman Hayati: Tinjauan atas Jenis Pidana dan Tindak Pidana Konservasi. Kegiatan ini merupakan kerja sama hibah antara Yayasan Kehati – Tropical Forest Conservation Act Sumatera (TFCAS)- dengan ICEL.

Kegiatan diskusi ini dihadiri oleh dua narasumber yakni Dulhadi dan Pansos Sugiharto dari Gakkum KLHK, dan Miko Susanto Ginting dari Dosen Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera.

Hadir pula dua penanggap yakni, Sandoro Purba dari Lembaga Advokad dan Irma Hermawati dari lembaga WCS. Tutrut hadir beberapa lembaga CSO dalam diskusi ini yakni, KIARA, WCS, PILI, MaPPI FHUI, ICJR.

Diskusi ini menyoroti UU No. 5 tahun 1990 dengan isu utama terkait pemidanaan. FGD ini menjadi satu rangkaian dari riset mengenai penegakan hukum di bidang KSDAHE, dan dalam rangka merespon usulan dan wacana yang berkembang di masyarakat sipil terkait efektivitas gakum KKH.

Cek selengkapnya di video dibawah ini

[Siaran Pers] ICEL: Apresiasi KPU dan Kritisi Visi Misi Debat Pilpres 2019

Indonesian Center For Environmental Law (ICEL) memberikan apresiasi kepada KPU atas penyelengaraan debat pada putaran kedua Calon Presiden 2019, yang digelar tadi malam (Minggu, 17 Februari 2019). Sebab pada debat putaran kedua ini, KPU mampu menyusun alur debat menjadi jauh lebih menarik.

“Alur debat Capres 2019 tadi malam, jauh sangat menarik dari debat sebelumnya. Langkah-langkah KPU untuk melakukan pembenahan patut kita apresiasi. Berbagai pertanyaan juga cukup beragam menggambarkan keseluruhan tema. Selamat untuk KPU,” ujar Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo dalam rilis yang disampaikannya.

“Terkait visi misi lingkungan dan sumber daya alam yang dipaparkan oleh kedua pasangan calon (Paslon), kita masih perlu memberikan garis bawah kepada kedua Paslon. Paslon 01 meskipun cukup mengelaborasi soal hubungan lingkungan dengan berbagai sektor namun dalam beberapa hal akurasi datanya masih lemah. Sebagai contoh soal data Karhutla, pencemaran limbah industri, tata kelola sawit dan penanganan lubang tambang. Sedangkan Paslon 02 harus bekerja lebih ekstra untuk mendetailkan langkah-langkah strategisnya dengan mendasarkan pada persoalan dan fakta di lapangan. Saya berharap waktu yang tersisa hingga Pilpres benar-benar dimanfaatkan oleh keduanya untuk mendemonstrasikan gagasan mereka kepada publik dengan lebih baik.” ujar Henri kembali.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] ICEL: Apresiasi KPU dan Kritisi Visi Misi Debat Pilpres 2019

[Open Recruitment] Enumerator IKHL 2019

Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa telah terjadi perubahan positif pada tata kelola hutan dan lahan selama masa pemerintahan Joko Widodo dengan pemberian akses perhutanan sosial dan TORA, penyelesaian berbagai konflik penggunaan lahan, dan pemantauan perizinan serta penegakan hukum.[1] Perbaikan tata kelola ini bahkan mendapat apresiasi FAO. Namun, rendahnya Indeks Kelola Hutan dan Lahan (IKHL) pada 2016 silam menjadi refleksi bahwa perbaikan tata kelola hutan dan lahan belum selesai. IKHL 2016 melihat tata kelola hutan dan lahan dalam tiga prinsip utama, tiga dimensi penyelenggaraan kewenangan strategis, dan tiga sektor di 12 provinsi Indonesia. Salah satu penyebab rendahnya IKHL 2016 dikarenakan belum efektifnya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pemerintah daerah masih berbenah menyiapkan diri untuk mengimplementasikannya. Lain cerita dengan masa pemerintahan Joko Widodo, dimana undang-undang tersebut telah berlaku secara efektif.

Oleh karena itu, penting untuk mengecek kebenaran perbaikan tata kelola yang terjadi agar tidak hanya menjadi klaim sepihak dari pusat saja dan tercipta pemanfaatan hutan dan lahan yang berkelanjutan. Pengecekan tersebut akan dilakukan dengan penelitian endline IKHL, yang merupakan instrumen penelitian yang dikembangkan oleh masyarakat sipil untuk memotret pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan urusan kehutanan, perkebunan, dan pertambangan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Baca Selengkapnya[Open Recruitment] Enumerator IKHL 2019

[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Sipil Tagih Pembahasan Soal Energi Bersih di Debat Capres

Foto: Bersihkan Indonesia

Jakarta, 11 Februari 2019 – Debat Capres ke-2 akan berlangsung pada Minggu, 17 Februari 2019 mendatang dengan bertemakan energi, lingkungan hidup, infrastruktur, pangan, dan sumber daya alam. Tema tersebut sangat dinantikan untuk menegaskan sejauh mana  komitmen dan program kerja para capres dalam transisi nyata ke  energi bersih yang tidak menghasilkan emisi dan merusak lingkungan seperti batu bara.

Untuk mendesakkan aspirasi tersebut #BersihkanIndonesia melakukan aksi kreatif di depan KPU  (Komisi Pemilihan Umum) Pusat Jakarta, dengan tajuk “Kami Ingin Masa Depan, Kami Ingin Energi Bersih”. Tujuannya agar Paslon Capres memiliki komitmen yang jelas dan terukur untuk melakukan tindakan nyata mewujudkan kedaulatan energi yang bersih dan tidak merusak lingkungan. Gerakan #BersihkanIndonesia merupakan gerakan non partisan yang didorong oleh 35 organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang berfokus pada isu energi.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Sipil Tagih Pembahasan Soal Energi Bersih di Debat Capres

World Wetland Day: Gambut, Penyumbang Karbon

Foto: Henri Subagiyo

Direvisinya PP 71/2014 dengan PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut, memberikan harapan yang lebih besar dalam pemulihan lahan gambut dan pengurangan kebakaran.

Sekitar 60% lahan basah yang ada di dunia adalah gambut, di Indonesia lahan gambut mencapai 12% luas daratan. 50% dari seluruh total lahan gambut yang ada di negara-negara non-annexed I (negara-negara non penyumbang gas rumah kaca akibat kegiatan manusia sejak revolusi industri tahun 1850-an) berkontribusi terhadap penambahan gas rumah kaca di muka bumi.

Tahun 2009, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26-41% hingga tahun 2020. Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan mengelola lahan gambut secara berkelanjutan.

Prof Azwar Ma’as, Pakar Gambut dari Universitas Gadjah Mada, mengatakan pengelolaan lahan gambut perlu kehati-hatian, tidak bisa sembarangan untuk dilakukan pengelolaan, apalagi pada lahan gambut yang memiliki kubah gambut sedalam 3 meter. Pengelolaan lahan gambut harus melihat satu kesatuan hidrologis (lansekap), mempertahankan kubah gambut sangat penting agar sumber air terpenuhi sepanjang tahun, dan terhindar dari banjir maupun kekeringan[1].

Baca SelengkapnyaWorld Wetland Day: Gambut, Penyumbang Karbon

Perpanjangan Waktu Pengumpulan Naskah JHLI Vol.5 No.2

 

Yth Calon Penulis,
Mengingat beberapa Calon Penulis membutuhkan perpanjangan waktu untuk pengumpulan naskah final, Redaksi JHLI memberikan kesempatan kepada Calon Penulis untuk menyelesaikan tulisannya. Naskah lengkap Kami terima selambat-lambatnya tanggal 7 Februari 2019.

Selain itu, sehubungan dengan uji coba Open Journal System JHLI, Kami juga mengundang Calon Penulis untuk terlebih dahulu mendaftarkan diri pada link: http://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/user/register, untuk selanjutnya mengikuti panduan pengiriman naskah full melalui sistem yang sedang diuji coba, bersamaan dengan kiriman manual melalui email biasa.

Jika ada yang masih belum jelas, silakan ditanyakan. Kami siap membantu.

 

Salam hormat,
Redaksi JHLI

[Siaran Pers Bersama] Upaya Pembunuhan Direktur WALHI NTB, Negara Gagal Lindungi Pejuang Lingkungan Hidup

Jakarta, Rabu, 30 Januari 2019 – Pembakaran rumah Murdani, Direktur WALHI NTB pada 28 Januari 2019, sekitar Pukul 03.00 WITA merupakan bentuk nyata kegagalan negara memberikan jaminan dan perlindungan kepada Pejuang Lingkungan Hidup. Peristiwa ini patut diduga terencana dan ditujukan untuk membunuh Murdani dan keluarganya. Hal ini dapat diketahui dari hasil investigasi dan temuan Tim WALHI yang mencatat bahwa ada empat titik pembakaran, yang dua diantaranya merupakan akses penting untuk keluar masuk rumah, yaitu di pintu utama dan pintu dapur. Temuan dua titik ini memperkuat dugaan WALHI, agar Murdani dan keluarganya tidak mempunyai keluar rumah. Sedangkan dua kobaran api lainnya ditemukan di depan mobil avanza dan di bagian depan mobil dum truk di halaman rumahnya. Kejadian ini diduga dilakukan secara terencana oleh orang yang terlatih, karena ditemukan topi yang menutup CCTV yang berada di bagian luar pintu dapur.

Kejadian pembakaran rumah yang bertujuan menghilangkan nyawa Murdani dan keluarganya patut diduga berelasi dengan perlawanan dan kritik WALHI NTB terhadap aktivitas indutri pertambangan pasir dan pembangunan yang abai terhadap kondisi lingkungan hidup di Propinsi tersebut. Dugaan ini semakin kuat, karena sejak 2016, Murdani telah beberapa kali mencapat ancaman pembunuhan. Terhadap ancaman tersebut, ia sudah melaporkannya kepada Polda NTB, namun tidak ada tindakan dan penanganan yang serius oleh Polda NTB. Seharusnya Polda NTB memberikan perlindungan khusus kepada Murdani pasca ancaman yang dialaminya.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Upaya Pembunuhan Direktur WALHI NTB, Negara Gagal Lindungi Pejuang Lingkungan Hidup

Benang Merah Program Hukum Pasangan Capres dengan Topik Debat Tahap II


Dua pasangan capres cawapres saat debat putaran pertama. Foto: RES/ Hukum Online

 

Debat pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tahap II yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 17 Februari mendatang akan mengangkat tema Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur. Berbeda dari debat tahap pertama, debat berikutnya secara umum berkaitan dengan sektor perekonomian.

Isu infrastruktur tampaknya bakal banyak disorot karena sebagai petahana, Joko Widodo memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Isu ini bisa menjadi salah satu yang bisa ‘dijual’ sebagai keunggulan petahana. Tetapi bagi kandidat penantang, infrastruktur juga merupakan isu yang bisa dijadikan sasaran empuk yang dikaitkan dengan kasus korupsi, kecelakaan kerja di proyek-proyek infrastruktur, dan kemacetan lalu lintas akibat pembangunan infrastruktur. Demikian isu lain, selalu ada nada positif yang dibanggakan petahana, atau celah yang bisa diserang sang penantang.

Pihak-pihak yang berkepentingan dengan isu debat kedua sudah menyampaikan masukan, baik langsung ke Komisi Pemilihan Umum maupun tidak langsung. Rabu (23/1) lalu, misalnya, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), telah menyampaikan masukan langsung kepada Ketua KPU Arief Budiman. ICEL memberikan beberapa catatan penting terkait situasi pengelolaan lingkungan hidup dan proyeksi kebijakan yang penting dielaborasi dalam debat mendatang.

Baca SelengkapnyaBenang Merah Program Hukum Pasangan Capres dengan Topik Debat Tahap II