ICEL

ICEL

Menanti Penguatan Aturan Soal Sampah Plastik

“Pakai kantong plastik add RM0,25.” Begitu bunyi pengumuman yang terpampang di depan salah satu gerai makanan terkenal di Kuala Lumpur, Malaysia, awal April lalu.

Saya lihat para pengunjung jarang sekali mau membungkus makanan dengan plastik. Kebanyakan mereka makan di tempat. Pemandangan serupa saya temukan hampir di setiap saya berbelanja, termasuk di gerai peritel kecil. Ada peritel masih sediakan plastik, konsumen akan mereka tanya dulu mau pakai plastik—dengan tambahan biaya– atau bawa kantong sendiri.

Ketika saya berbelanja di salah satu swalayan besar di negara bagian itu, tak ada pakai kantong plastik lagi. Mereka menyediakan tas non plastik berkualitas bagus dengan harga per lembar RM1.

Bagi yang tak membawa tas dari rumah, otomatis akan menggunakan tas dari swalayan dengan konsekuensi mengeluarkan anggaran tambahan.

Malaysia, bikin aturan larangan gunakan kantong plastik selama setahun di beberapa daerah, seperti Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya, Melaka dan Johor. Uji coba ini setahun, sebelum berlaku secara nasional. Tampaknya, aturan ini bakal lebih kuat di bawah Perdana Menteri, Mahathir Mohamad, jika merujuk ucapan-ucapannya soal ini.

Kebijakan semacam ini, ‘memaksa’ masyarakat lebih sadar tak gunakan plastik walaupun sebagian mereka dengan pertimbangan awal soal anggaran.

Indonesia, pernah bikin kebijakan hampir sama pada 2016, beberapa kota jadi wilayah uji coba tiga bulan penerapan kantong plastik berbayar bagi para peritel. Bahkan, Kementerian Keuangan, sempat berinisiatif menyusun insentif dan disinsentif terkait sampah plastik ini.

Sayangnya, beragam kebijakan ini seakan hilang pelahan padahal lumayan memberikan dampak pengurangan konsumsi plastik dan mulai mendorong kesadaran masyarakat.

Baca SelengkapnyaMenanti Penguatan Aturan Soal Sampah Plastik

Ocean Hero Kita: Optimis Indonesia Bisa Kurangi Pencemaran Sampah Plastik di Laut

NUSANTARANEW.CO, Jakarta – Dalam rangka Hari Samudera Dunia dan sebagai bagian dari Kampanye Clean Seas, Badan PBB untuk Lingkungan untuk pertama kali memberi penghargaan kepada 5 orang Ocean Heroes dari Indonesia, India, Inggris Raya, Thailand dan Amerika Serikat. Fakta dan riset menunjukkan bahwa lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di samudera. Penelitian terakhir memperkirakan bahwa saat ini ada lebih dari 150 juta ton plastik di laut. Dalam skenario bisnis seperti biasa, pada tahun 2050, akan lebih banyak plastik daripada ikan.

Studi lain menunjukkan bahwa semua potongan-potongan sampah yang ada dalam perut ikan dari Indonesia terdiri dari plastik, sedangkan pada ikan dari Amerika Serikat 20% dikonfirmasikan terdiri dari plastik dalam bentuk serat.

Tiza Mafira (34), Ocean Hero 2018 dari Indonesia, seorang pengacara dan Direktur Gerakan Diet Kantong Plastik Indonesia (GIDKP), telah mengkampanyekan pengendalian dan penghapusan plastik sekali pakai sejak 2013. Dia mendorong pelarangan penggunaan kantung plastik sekali pakai di kawasan-kawasan ritel. Organisasi Tiza meluncurkan petisi pada tahun 2015 untuk meminta pengecer tidak lagi memberikan kantung plastik secara gratis. Tahun berikutnya, uji coba nasional kantong plastik berbayar diperkenalkan. Setelah enam bulan, ada pengurangan penggunaan kantong plastik yang signifikan (55%). Meski uji coba ini dihentikan karena tidak tercapai kesepakatan diantara semua pihak, beberapa provinsi berinisiatif menyiapkan peraturan mereka sendiri dan dua kota di Indonesia telah melarang kantong plastik di toko ritel modern.

Baca SelengkapnyaOcean Hero Kita: Optimis Indonesia Bisa Kurangi Pencemaran Sampah Plastik di Laut

Pemkab Bandung Dinilai Lalai Soal Pabrik yang Cemari Sungai Citarum

Satgas Citarum menyegel pabrik PT MTG di Jalan Raya Dayeuhkolot No 341 D Desa Citereup Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. (Kumparan)

 

BANDUNG, bandungkiwari – Satgas Citarum melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pabrik PT MTG di Jalan Raya Dayeuhkolot No 341 D Desa Citereup Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Koalisi Melawan Limbah (KML), pabrik tersebut berkegiatan mengolahan emas. KML merupakan koalisi terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (Pawapeling), Greenpeace Indonesia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Indonesian Water Protection (IWP) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung.
Disebutkan, di pabrik tersebut terdapat sebuah gudang yang menyimpan tumpukan dan ceceran bahan berupa serbuk berwarna putih serta berjejeran tong plastik berwarna biru.
Di dalam area lain terlihat sebuah kolam berukurang sekitar 2 x 4 meter yang di dalamnya terdapat genangan air berwarna putih keruh. Bahan itu diduga adalah material air raksa ‘merkuri’ (Hg), sejinis bahan kimia beracun yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan hidup.

Baca SelengkapnyaPemkab Bandung Dinilai Lalai Soal Pabrik yang Cemari Sungai Citarum

[Siaran Pers] Peringatan Hari Laut Sedunia
Kekayaan Laut Nusantara dan Miskinnya Regulasi Perlindungannya

Jakarta, 8 Juni 2018 – Pemerintahan Jokowi-JK menjanjikan laut Indonesia sebagai masa depan dan poros bangsa. Namun, faktanya regulasi-regulasi yang berlaku saat ini tidak dapat mendukung terealisasikannya janji tersebut. Pada hari laut sedunia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) memberikan beberapa catatan kepada Pemerintah terkait kelemahan kondisi hukum Indonesia yang dapat mengancam masa depan laut kita.

Ada empat isu terkait pencemaran laut yang menjadi perhatian ICEL saat ini, yaitu sampah plastik di laut, PLTU Batubara, penurunan stok ikan di laut, dan kesejahteraan nelayan.

Sampah plastik merupakan isu yang cukup populer saat ini. Indonesia adalah negara terbesar kedua yang berkontribusi terhadap besarnya jumlah sampah plastik di laut. “Pemerintah telah beberapa kali menginformasikan di mata dunia internasional mengenai Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik di Laut yang akan mereka susun dan eksekusikan untuk memenuhi janji mereka mengurangi sampah plastik hingga 70% di tahun 2025. Namun, sudah satu tahun sejak rencana tersebut dicanangkan dan belum ada produk hukum yang dihasilkan sampai saat ini,” kata Ohiongyi Marino, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL.

Isu kedua adalah mengenai PLTU Batubara yang semakin mendominasi jumlah pembangkit listrik di Indonesia. Semakin bertambahnya jumlah PLTU Batubara tidak didukung oleh standard baku mutu air limbah dari PLTU Batubara yang kuat dan tegas untuk menjamin terlindunginya laut dari pencemaran air limbah. “Standard baku mutu air limbah yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2009 terlalu rendah untuk dapat mendorong terpenuhinya baku mutu air laut yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004,” kata Angela Vania, Peneliti Divisi Pesisir dan Maritim ICEL. Ditambah lagi, PLTU Batubara sebagai salah satu kontributor CO2 terbesar di atmosfer juga akan mengakibatkan pengasaman (asidifikasi) laut yang berujung pada terganggunya rantai makanan di laut.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Peringatan Hari Laut Sedunia Kekayaan Laut Nusantara dan Miskinnya Regulasi Perlindungannya

Pemerintah Indonesia Diminta Serius Tangani Sampah Plastik

PELAKSANAAN sistem pemilahan sampah hingga saat ini masih sangat minim di Indonesia. Padahal, jika pemilahan dan pengolahan dapat berjalan dengan maksimal, diperkirakan minimal 70% sampah bisa dicegah masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Tiza mengatakan, hampir 70% sampah di Indonesia adalah sampah organik yang dapat dipilah dan dijadikan berbagai jenis hasil olah seperti kompos. Namun umumnya, masayarakat masih mencampur semua jenis sampah rumah tangga sebelum dibuang ke tempat pembuangan atau diserahkan pada pemulung.

“Masyarakat Indonesia sulit sekali memilah karena sama sekali tidak ada konsekuensinya kalau tidak memilah. Pemerintah perlu menetapkan konsekuensi hukumnya, misalnya sampahnya tidak diangkut, atau dikenakan denda,” ujar Tiza Mafira, Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Rabu (6/6).

“Upaya yang dilakukan pemerintah saat ini baru sebatas sosialisasi. Impact-nya tidak besar. Makanya harus ada regulasi berisi konsekuensi hukum,” ujar Tiza.

Baca SelengkapnyaPemerintah Indonesia Diminta Serius Tangani Sampah Plastik

Wakil Ketua KPK Angkat Bicara Soal Kasus Kallista Alam

PT. Kallista Alam lolos dari denda ratusan miliar Rupiah karena terbukti membakar hutan dan lahan. Atas preseden itu, Wakil Ketua KPK Laode Syarif berbagi strategi penyitaan aset.

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif. (Foto: KBR)

 

KBR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarief menyampaikan pandangan tentang indikasi kejanggalan proses peradilan terhadap PT. Kallista Alam. Perusahaan sawit yang beroperasi di Kabupaten Nagan Raya, Aceh itu divonis bersalah karena terbukti membakar lahan gambut pada 2009-2012 silam dan, didenda Rp366 miliar.

Tapi rupanya saat itu putusan tak berhenti pada vonis Pengadilan Negeri Meulaboh tahun 2014. Manajemen Perusahaan naik banding ke Pengadilan Tinggi Aceh, namun ditolak. Tak puas, lantas PT Kallista Alam mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang juga berbuah putusan penolakan pada 2016. Belum patah arang, perusahaan berkeras dengan mengajukan peninjauan kembali yang kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung pada putusan April 2017.

Padahal dua bulan sebelum itu, pada Februari 2017 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melayangkan teguran ke Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh untuk segera mengeksekusi putusan pengadilan. 

Baca SelengkapnyaWakil Ketua KPK Angkat Bicara Soal Kasus Kallista Alam

Empat Alasan Bab Tindak Pidana Khusus dalam RKUHP Minta Dicabut

Konfrensi pers Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta pencabutan tindak pidana khusus dari RKUHP, Minggu (3/6) di Jakarta. Foto: RFQ

 

Banyak perubahan ketentuan yang harus dilakukan daripada sekedar menduplikasi tindak pidana dan mengubah pendekatan penanggulangan masalah yang sudah lebih kontekstual pengaturannya pada UU sektoral.

 

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di DPR bersama pemerintah telah menyepakati bab tindak pidana khusus. Terdapat 14 jenis tindak pidana khusus yang ditarik ke dalam RKUHP. Mulai kejahatan narkotika, kejahatan siber, pencucian uang, korupsi, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, lingkungan hidup, hingga kejahatan terhadap anak.

 

Namun, sejak awal kesepakatan mengundang ketidaksetujuan dari kalangan masyarakat sipil, khususnya Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Analis Gender Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, Arinta Dea mengatakan ada empat alasan agar bab tindak pidana khusus dari RKUHP dicabut.

 

Pertama, diskresi aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal pidana dikhawatirkan Semakin besar. Belum lagi, terdapat penyesuaian sanksi pidana di masing-masing tindak pidana utama dalam RKUHP dengan UU asal. Kedua, adanya inkonsistensi pembuat UU dalam menentukan 14 jenis tindak pidana khusus yang masuk dalam RKUHP. Padahal jenis tindak pidana khusus yang berada di luar KUHP berjumlah 22 jenis.

Baca SelengkapnyaEmpat Alasan Bab Tindak Pidana Khusus dalam RKUHP Minta Dicabut

Talkshop: Biofuel dan Nasib Hutan dan Gambut

Pada 4 Juni 2018, Madani Institute menyelenggarakan Talk-shop yang mengusung tema Biofuel dan Nasib Hutan dan Gambut. Diskusi ini diikuti oleh beberapa lembaga seperti Kaoem Telapak, Econusa, CIFOR, Rainforest Foundation Norway, FWI, Greenpeace, TuK Indonesia, Rainforest Alliance. Narasumber Talk-shop adalah Lorelou Desjardins dari Rainforest Foundation Norway (RFN) dan Dr. Chris Malins dari Cerulogy.

Lorelou Desjardins dari RFN memaparkan perkembangan pembahasan tentang European Union Directive tentang posisi dan proporsi kebijakan biofuel generasi pertama sebagai energi terbarukan dalam kerangka penurunan emisi dari deforestasi (selanjutnya disebut Renewable Energy Directive). Menurut Desjardins, komoditas minyak kelapa sawit tidak menjadi satu-satunya isu yang diperdebatkan dalam draf revisi Renewable Energy Directive. Terlebih, ia menanggapi bahwa pandangan tentang draf Renewable Energy Directive jika disahkan akan menghentikan impor CPO dari Indonesia adalah keliru. Renewable Energy Directive bicara tentang target pengurangan emisi dari deforestasi pada sektor energi terbarukan dengan usulan mengeluarkan biofuel generasi pertama dari kategori energi terbarukan. Biofuel selama ini menjadi salah satu komponen yang ada dalam daftar energi terbarukan, akan tetapi hasil penelitian yang dijadikan rujukan komisi dan parlemen menunjukkan bahwa biofuel yang bersumber dari pertanian pangan (food-based) kontraproduktif dengan upaya mengurangi deforestasi.

Dalam usulan perubahan Renewable Energy Directive, isu kelapa sawit hanyalah sebagian kecil dari hal yang dibahas. Tahap yang sedang dijalankan sekarang adalah proses pembahasan poin-poin usulan directive dari versi proposal yang diajukan komisi dan bahan dari council. Pada Januari 2018, parlemen EU melakukan voting dan memilih untuk mengeluarkan kelapa sawit dari target energi terbarukan yang disubsidi.

Secara sederhana menurut Desjardins, peta aktor dalam pembahasan Renewable Energy Directive adalah: (1) NGOs di EU menginginkan tidak ada bahan makanan yang digunakan untuk bahan bakar, (2) Perusahaan minyak menginginkan lebih banyak kelapa sawit, dan (3) petani Eropa yang menginginkan impor kelapa sawit dikurangi. Sejauh ini, perusahaan minyaklah yang menurut pengamatan RFN mempunyai kekuatan paling kuat (dalam lobi dan sumber daya).

Perkembangan pemanfaatan biofuel meningkat pesat pada tahun 2014. Parlemen EU tidak mengatakan agar impor kelapa sawit dihentikan, tapi menginginkan agar subsidi ke biodiesel dari sumber kelapa sawit dihentikan. Keputusan Parlemen adalah agar penambahan penggunaan kelapa sawit yang diproyeksikan meningkat paska 2020 tidak lagi disubsidi. Namun, lagi-lagi, keputusan ini sekarang sedang dalam tahap pembahasan karena memang demikianlah mekanisme yang harus dilalui sebelum mengesahkan directive seperti ini.

Pembicara kedua, Dr. Chris Malins memaparkan hasil penelitiannya tentang proyeksi dampak dari kebijakan biofuel terhadap ekspansi sawit dan perubahan iklim. Secara garis besar, hasil penelitiannya menunjukkan korelasi antara kebijakan biofuel dengan perubahan iklim. Menurut Dr. Malins, perkembangan produksi dan konsumsi biofuel sangat dipengaruhi oleh intervensi kebijakan pemerintah di bidang biofuel. Pasar biofuel menjadi sumber serapan terbesar bagi produksi kelapa sawit. Sementara, perluasan kelapa sawit berasosiasi dengan deforestasi dan deforestasi kontraproduktif dengan upaya menanggulangi perubahan iklim.

Penelitian Dr. Malins menyimpulkan bahwa permintaan dan penggunaan biofuel yang bersumber dari kelapa sawit akan terus meningkat signifikan dan mengakibatkan sekitar 4.5 juta hektar hutan dibabat, termasuk 2.9 lahan gambut pada tahun 2050. Oleh karena itu, dalam rangka menghentikan angka deforestasi penting sekali ada intervensi kebijakan seperti yang akan dilakukan EU–jika keputusan Parlemen EU disepakati–karena akan menekan angka permintaan (demand). Sebagai perbandingan, Amerika Serikat sudah tidak memasukkan biofuel dari kelapa sawit ataupun bahan pangan lainnya sebagai bagian dari sumber energi terbarukan.

Diskusi dilanjutkan dengan membahas konteks Indonesia dengan peserta diskusi. Topik pembahasan lebih lanjut dalam diskusi dianataranya: Pertama, penting untuk meluruskan pandangan bahwa draf Renewable Energy Directive yang ada saat ini tidak hendak menghentikan impor kelapa sawit di Indonesia tetapi menghendaki agar biofuel dari kelapa sawit untuk konsumsi transportasi dan listrik serta pemanas tidak lagi dihitung sebagai konsumsi kotor energi terbarukan.

proporsi biofuel dari kelapa sawit dari kategori sumber energi terbarukan. Kedua, peningkatan produktivitas kelapa sawit perlu dijaga agar tidak mengakibatkan ekspansi deforestasi. Ketiga, perlu dilakukan peningkatan kapasitas untuk pekebun skala kecil dan masyarakat agar dapat menjalankan produksi perkelapasawitan secara berkelanjutan. Keempat, kebijakan perkelapasawitan di Indonesia mensyaratkan pembenahan tata kelola penggunaan lahan secara menyeluruh jika ingin sejalan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pemenuhan target pengurangan emisi.  (Isna)

 

 

Referensi:

  • Driving Deforestation: The Impact of expanding palm oil demand through biofuel policy – Dr. Chris Molins, January 2018
  • For peat’s sake: Understanding the climate implications of palm oil biodiesel consumption, Dr. Chris Molins, April 2017

Pemerintah Didesak Tarik Pidana Khusus dari KUHP

Aliansi nasional reformasi KUHP menggelar jumpa pers hari Minggu (3/6) di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan. Aliansi yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Pesaudaraan Korban NAPZA Indonesia (PKNI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat ini menilai pemerintah tak perlu tergesa-gesa untuk mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Aliansi ini menganalisis paling tidak empat tindak pidana khusus akan terganggu jika dimasukkan ke RKUHP. Keempat jenis tindak pidana khusus tersebut adalah narkotika dan psikotropika, lingkungan hidup, korupsi, dan pelanggaran HAM berat.

Alviana, Pelaksana Advokasi Hukum Pesaudaraan Korban NAPZA Indonesia (PKNI) mengatakan narkotika sebagai tindak pidana khusus tidak bisa dimasukkan ke KUHP. “Jika KUHP diterapkan, hanya ada pendekatan hukuman untuk menangani NAPZA, yang sudah terbukti gagal di banyak negara,” ujarnya.

Pendekatan pidana, menurut Alviana, hanya akan mengganggu pekerjaan yang sudah dilakukan oleh lembaga dan kementerian terkait, serta masyarakat sipil, utamanya ke persoalan penanganan pengguna narkoba.

Sementara itu, Kepala Bidang Advokasi KontraS Putri Kanesia mengatakan penerapan RKUHP hanya akan menghambat penuntasan kasus pelanggaran HAM yang efektif. “Dari namanya saja sudah berubah menjadi tindak pidana berat, bukan pelanggaran HAM berat,” keluh Putri.

Penetapan RKUHP, menurut Putri, juga akan menutup jalan bagi dituntaskannya kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. “Dalam RKUHP ada asas untuk tidak dipidana dua kali. Kemudian, ancaman hukuman yang tadinya minimal 10 tahun, maksimal 25 tahun, turun menjadi minimal 5 tahun,” jelas Putri.

Lalola Easter, Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan jika RKUHP hanya akan mementahkan lagi sifat pengkhususan yang ada di undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pada draf per tanggal 8 Maret 2018, Lalola mengatakan jika penjatuhan pidana denda pada tipikor menjadi sangat rendah dibandingkan dengan Undang-undang Tipikor.

“RKUHP juga tidak mengenal bentuk pidana tambahan seperti uang pengganti, padahal mekanisme pidana tambahan harus dilihat sebagai upaya pemulihan aset negara,” terang Lalola.

Aliansi sepakat jika masing-masing tindak pidana khusus tersebut harus diatur secara spesifik di luar pembahasan RKUHP. “RKUHP ini sebenarnya untuk kepentingan siapa? Jangan-jangan nanti rakyat lagi yang dirugikan,” kata Lalola.

 

Sumber : https://www.alinea.id/nasional/pemerintah-didesak-tarik-pidana-khusus-dari-rkuhp-b1U089bKA

RKUHP Disebut Tak Bisa Bikin Jera Kejahatan terhadap Satwa

Jakarta, CNN Indonesia — Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai belum mampu melindungi satwa liar dari tindak kejahatan. Sanksi lebih berat dan rumusan yang lebih lengkap didorong untuk dicantumkan dalam RKUHP demi menghadirkan efek jera.

“Hukuman yang diberikan harus yang bisa memberikan efek jera karena untuk lingkungan hidup apabila sudah menyangkut kejahatan lingkungan hidup itu bukan kejahatan ringan,” kata Wenni Adzkia, peneliti dari Indonesian Center of Environmental Law (ICEL), di Jakarta, Rabu (30/5).

Ia menyebut dampak dari kejahatan terhadap satwa liar sangat besar pengaruhnya pada ekosistem alam, termasuk manusia.

Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), lanjutnya, nilai transaksi dari kejahatan terhadap satwa liar mencapai sekitar Rp13 triliun.

Sementara, ancaman maksimumnya, dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, hanya lima tahun penjara dan denda Rp200 juta.

“Kerugian ekologis dari kejahatan itu tak sebanding dengan ancaman pidana yang tersedia,” imbuh Wenni.

Di sisi lain, pengaturan soal kejahatan terhadap satwa liar pada RKUHP sangat sedikit. Mengacu pada draf RKUHP pada 2 Februari, pidana itu hanya diatur pada pasal 367 ayat (1) huruf a dengan ancaman enam bulan penjara dan denda kategori II (Rp50 juta), pasal 369, serta pasal 371 ayat (1) dan ayat (2).

Baca SelengkapnyaRKUHP Disebut Tak Bisa Bikin Jera Kejahatan terhadap Satwa