ICEL

ICEL

Pernyataan Bersama Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintah Terbuka

Negara Harus Melanjutkan Agenda Kemitraan Pemerintah Terbuka

Indonesia sudah menjadi anggota Open Government Partnership (OGP) selama hampir 7 tahun. OGP atau Kemitraan Pemerintah Terbuka merupakan inisiatif global yang membawa visi menciptakan pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Tatakelola OGP dijalankan berdasarkan prinsip kemitraan yang setara (co-governance) antara pemerintah dan masyarakat sipil.

Dengan mengambil momentum Pertemuan Nasional Masyarakat Sipil untuk Pemerintahan Terbuka ke-3 pada 12-13 Desember 2018 di Jakarta, kami 107 perwakilan organisasi masyarakat sipil yang berasal dari seluruh Nusantara berkumpul untuk membahas isu-isu kunci yang berkaitan dengan OGP.

Kami mengakui bahwa OGP adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mengamankan komitmen konkret pemerintah untuk mempromosikan dan mewujudkan transparansi, memberdayakan warga, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi memperkuat tata kelola pemerintahan. Komitmen ini menanggapi empat nilai utama: transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan inovasi.

Kami menghormati dan mendukung semangat OGP dan upaya-upaya untuk menciptakan keterbukaan pemerintah. Juga pelibatan masyarakat sipil dan pemberian ruang untuk para reformis dan inovator sebagai aktor utama demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pembangunan.

Setelah mempertimbangkan kemajuan dan pencapaian OGP sejauh ini, kami mempertimbangkan tiga isu berikut, untuk dipertimbangkan ke depan: Pertama, kepentingan dan kebutuhan untuk membangun, memperluas, dan mengkonsolidasikan ruang sipil; Kedua, seiring perumusan agenda pasca Pemilu 2019, meliputi tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dan kebutuhan-kebutuhan mendasar untuk menggabungkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan Ketiga, kebutuhan OGP untuk membangun dan memelihara mekanisme partisipasi masyarakat sipil dan aksi konkret dari Pemerintah.

Baca SelengkapnyaPernyataan Bersama Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintah Terbuka

Rendahnya Implementasi Indonesia dalam Mengendalikan Perubahan Iklim

Keseriusan pemerintah Indonesia patut dipertanyakan dalam mengendalikan laju perubahan iklim. Pasalnya komitmen yang diajukan oleh Indonesia pada 2016 lalu belum menunjukan adanya peta jalan yang lebih konkret.

Dalam Nationally Determined Contribution (NDC) yang diajukan 2016 lalu Indonesia menjanjikan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri yang mempertimbangkan target pembangunan (Skenario Counter Measure 1/CM1) dan 41% jika dibantu dengan bantuan internasional yang mempertimbangkan target pembangunan (Skenario Counter Measure 2/CM2).[1] Komitmen ini akan dilakukan dalam periode 2020 sampai 2030, dengan perhitungan dari baseline bisnis seperti biasa pada tahun 2010.

Pengurangan gas rumah kaca paling signifikan akan dicapai pada sektor kehutanan yang berkontribusi sebesar 17,2% (CM1) dan 23% (CM2).[2] Disusul dengan kontribusi dari sektor energi sebesar 11% (CM1) dan 14% (CM2).[3] Saat ini pemerintah Indonesia mengaku sudah membuat roadmap implementasi NDC, kedua sektor yang berkontribusi terbesar ini dinyatakan sudah siap tetapi dokumennya belum dapat diakses/dipublikasikan dimanapun. Padahal transparansi merupakan hal penting dalam implementasi Paris Agreement. Lebih jauh lagi, komitmen pemerintah ini akan sulit untuk dicapai karena implementasi yang tidak serius.

Baca SelengkapnyaRendahnya Implementasi Indonesia dalam Mengendalikan Perubahan Iklim

Melampaui “Bagi-Bagi Sertifikat” untuk Menuju Reforma Agraria Berbasis HAM

Pada 10 – 11 Desember 2018, Komnas HAM menyelenggarakan Peringatan Hari HAM Internasional 2018 dengan mengangkat tema “70 Tahun DUHAM dan Setelahnya: Menuju Pemajuan dan Penegakan HAM yang Lebih Baik. Peringatan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan instansi lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil penggiat HAM, serta juga perwakilan dari korban pelanggaran HAM. Adapun dari 2 hari pelaksanaan Peringatan 70 Tahun  DUHAM, ICEL berkesempatan untuk mengikuti rangkaian kegiatan di hari pertama yang diselenggarakan di Royal Hotel Kuningan, dengan fokus hari pertama pada penyampaian materi dan perumusan rekomendasi.

Dalam Peringatan 70 Tahun DUHAM ini, terdapat 3 (tiga) fokus topik yang diangkat, yaitu tentang 1) berkembangnya intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme; 2) penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu; dan 3) reforma agraria berbasis HAM.

Dari sudut pandang lingkungan hidup, Peringatan 70 Tahun DUHAM belum mengangkat secara spesifik isu mengenai hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, meskipun isu lingkungan hidup kian memprihatinkan dari tahun ke tahun dengan maraknya pencemaran oleh Limbah B3, pembukaan lahan kawasan hutan untuk perkebunan, dan juga meningkatnya kriminalisasi dan pembungkaman partisipasi masyarakat pejuang lingkungan hidup dengan menggunakan instrument hukum. Namun sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Sandrayati Moniaga, isu lingkungan hidup bukannya tidak diangkat sama sekali, hanya saja menjadi bagian dari pembahasan pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR No IX/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Baca SelengkapnyaMelampaui “Bagi-Bagi Sertifikat” untuk Menuju Reforma Agraria Berbasis HAM

Komnas HAM: Aduan Masyarakat Terkait Korporasi Sulit Ditindak Lanjuti

Sepanjang 2018, Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) menerima aduan masyarakat sebanyak 5.828 berkas. Jumlah ini meningkat dari pengaduan pada 2017, yakni sebanyak 5.387 berkas. Pengaduan hak atas kesejahteraan yang paling banyak diadukan terkait dengan konflik agraria sebanyak 1.062 berkas pengaduan. Selain itu ada trend pengaduan yang muncul sebanyak 973 lembaga korporasi yang diadukan oleh masyarakat mendaptkan peringkat kedua setelah lembaga kepolisian yakni sebesar 1.592 aduan.

Aduan masyarakat terhadap lembaga korporasi semakin meningkat, Komnas HAM mengakui sangat sulit untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait hal ini. Berbagai upaya telah dilakukaan mulai dari pemantauan, dan mediasi. Sayangnya pihak koroporasi selalu mangkir saat melakukan mediasi bersama dengan masyarakat.

“Aduan terhadap lembaga korporasi sangat mencemaskan, karena angka pengaduannya semakin lama semakin tinggi. Gagasan terkait bisnis human rights itu menjadi sangat penting di Indonesia. Kami telah melakukan pemanatauan, penawaran mediasi, tetapi pihak korporasi tidak pernah datang untuk melakukan mediasi. Kepatuhan mereka luar biasa sulitnya jika dibandingkan dengan lembaga Kepolisian. Jika lembaga Kepolisian kita surati, maka hanya perlu dua minggu untuk mendapatkan jawaban. Sedangkan pada lembaga korporasi bertahun-tahun tidak ada jawaban. Dan aduan terhadap lembaga korporasi ini menjadi tantangan kita yang besar kedepannya,” Ujar Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM, dalam Loka Karya Nasional Hari HAM 2018 dan 70 Tahun Deklarasi Universal HAM (DunHAM) di Hotel Royal Kuningan, Jakarta. (10/12/2018).

Baca SelengkapnyaKomnas HAM: Aduan Masyarakat Terkait Korporasi Sulit Ditindak Lanjuti

KLHK Diminta Buat Kajian Dampak Pembuangan Limbah PLTU ke Laut

BREAKINGNEWS.CO.ID– Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta kepada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara agar dalam membuang limbah memperhatikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal.

Hal tersebut diutarakan Bambang kepada wartawan, Sabtu (8/12/2018) menanggapi persoalan lemahnya perlindungan perairan pesisir Indonesia dari dampak pembuangan sebagian limbah air lindi abu batubara PLTU batubara yang dibuang ke laut.

Bambang pun mendorong KLHK melakukan kajian mendalam tentang dampak limbah yang dibuang PLTU ke laut terutama terhadap biodata laut.

“Jika terjadi pencemaran, KLHK harus menindak tegas pelaku yang melakukan pencemaran,” ujar Bambang, Sabtu (8/12).

Baca SelengkapnyaKLHK Diminta Buat Kajian Dampak Pembuangan Limbah PLTU ke Laut

Banjir Bandang Landa Indonesia Sepanjang 2018, Mitigasi Bencana Diperlukan

Meningkatnya curah hujan pada akhir tahun ini membuat sejumlah wilayah yang ada di Indonesia mengalami banjir dan longsor. Sebanyak 83 insiden bencana banjir dan longsor terjadi di wilayah Jawa Barat selama bulan November 2018. Dari catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah[1] (BPBD) Jabar, 83 kejadian itu meliputi 23 insiden banjir dan 60 longsor. Dari jumlah tersebut, enam orang meninggal dunia. Pada medio Oktober lalu BMKG telah memberikan sinyal kewaspadaan akan terjadinya banjir, namun sinyal yang telah diberikan oleh BMKG masih luput dari adanya korban.

Kepala Divisi Tata Kelola Hutan dan Lahan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Rika Fajrini menyatakan bahwa banjir bandang yang terjadi di beberapa kawasan di Indonesia bisa saja disebabkan curah hujan yang tinggi dan ditambah lagi dengan keadaan daya tampung suatu kawasan yang kurang memadai.

“Banjir dan longsor yang terjadi dalam bulan-bulan ini, bisa saja diakibatkan dari adanya pembalakan liar (illegal logging). Namun perlu penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah kawasan tersebut imbas dari illegal logging atau murni bencana alam. Untuk mengantisipasi adanya korbaN jiwa dan korban non fisik, perlu adanya upaya mitigasi lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun sejauh ini, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah terbilang siaga dengan adanya peringatan dari BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” lanjut Rika.

Yang paling penting adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terutama di daerah rawan bencana, masyarakat perlu diberikan simulasi bencana menghadapi banjir bandang. Sehingga hal ini bisa mengurangi dampak resiko dari banjir bandang.

RTRW Sebagai Upaya Mitigasi

Selain meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi resiko bencana, perencanaan dari tata ruang wilayah juga dapat sebagai upaya mitigasi. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus memasukkan kajian resiko bencana untuk melihat sejauh mana tingkat kerawanan, ancaman, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut.

Hal ini sebagai upaya perlindungan kepada masyarakat, terutama pada masyarakat yang wilayahnya rentan terhadap adanya bencana. Rencana tata ruang berdasarkan perspektif mitigasi bencana, sangat berguna dalam mereduksi ancaman terhadap bencana. (Dona)

 

 

[1] Kompas. 2018. “Di Jawa Barat, 83 Bencana Banjir dan Longsor Terjadi Selama November”, https://regional.kompas.com/read/2018/11/14/17493501/di-jawa-barat-83-bencana-banjir-dan-longsor-terjadi-selama-november. Diakses 03 Desember 2018 pukul 14.29 WIB

Limbah PLTU Ancam Laut

Sebagian PLTU batubara saat ini ataupun yang akan dibangun pada masa mendatang berada di pesisir. Namun, baku mutu limbah air lindi abu batubara belum diatur.

 

JAKARTA, KOMPAS – Perlindungan perairan pesisir Indonesia dari dampak limbah buangan pembangkit listrik tenaga uap batubara lemah, Aturan saat ini tak cukup memastikan laut terbebas pencemaran limbah cair dari penyimpanan batubara dan abu hasil pembakaran dan operasional termal.

Pengaturan dan pengetatan baku mutu mendesak dilakukan karena 91 persen PLTU batubara berada di pesisir yang membangkitkan listrik 24.435,96 megawatt (MW). Ke depan, 82 persen PLTU berbahan bakar batubara kapasitas 44.047 MW ada di pesisir (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik /RUPTL 2018-2027).

Analisis yang dilakukan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengungkapkan, peraturan baku mutu air limbah PLTU batubara longgar.

Baca SelengkapnyaLimbah PLTU Ancam Laut

Peneliti Ingatkan Limbah PLTU Tingkatkan Suhu Laut

Konfigurasi Perahu Tolak PLTU Warga Batang membentuk tulisan “Tolak PLTU” dengan konfigurasi perahu sebagai aksi bersama Greenpeace menolak rencana pembangunan pembangkit listrik bertenaga batubara di Desa Ponowareng, Batang, Jawa Tengah, Rabu (24/9). Menurut mereka limbah PLTU tersebut akan mengancam lahan sawah produktif dan sektor perikanan laut di wilayah Batang terutama yang berbatasan langsung dengan proyek tersebut. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

 

Jakarta, (ANTARA News)- Peneliti Divisi Pesisir dan Maritim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Angela Vania mengingatkan bahaya peningkatan suhu air laut secara permanen akibat limbah bahang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara yang membahayakan ekosistem.

Angela di Jakarta, Rabu, mengatakan aturan baku mutu untuk parameter suhu limbah bahang dalam Peraturan Menteri lingkungan Hidup (PermenLH) Nomor 8 Tahun 2009 terlalu longgar, dan tidak dapat mendukung terpenuhinya baku mutu air laut dalam Keputusan Menteri lingkungan Hidup (KepmenLH) Nomor 51  Tahun 2004.

Karena itu, ia mengatakan untuk mencegah terjadinya peningkatan suhu air laut maka pihaknya mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera mengeluarkan kebijakan yang mengatur parameter suhu baku mutu air laut dalam KepmenLH Nomor 51 Tahun 2004, yakni perbedaan 2 derajat celsius dari suhu alami.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa suhu rata-rata air laut di Indonesia mencapai 29,5 derajat celsius. Sehingga baku mutu suhu limbah bahang dari PLTU Batu bara harusnya mencapai 31,5 derajat celsius.

Baca SelengkapnyaPeneliti Ingatkan Limbah PLTU Tingkatkan Suhu Laut

Regulasi Baku Mutu Limbah PLTU Dinilai Belum Memadai

Foto: MI/Syahrul Karim

 

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyatakan Indonesia tidak memiliki peraturan spesifik terkait baku mutu air limbah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara yang dibuang ke laut. Karenanya, potensi pencemaran atau kerusakan lingkungan laut disebut bakal menjadi ancaman ke depannya.

Peneliti Divisi Pesisir dan Maritim ICEL, Angela Vania, saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (5/12), mengatakan, peraturan baku mutu air limbah PLTU batu bara yang ada saat ini terbilang longgar. Landasan utama yang diacu ialah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal, turunan dari Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

“PP No 82 Tahun 2001 sendiri tidak mengatur spesifik terkait air laut sehingga Permen LH No 8 Tahun 2009 tidak dapat digunakan untuk acuan baku mutu air limbah PLTU batu bara yang dibuang ke laut. Tidak adanya baku mutu air limbah tersebut mengakibatkan tidak adanya jaminan perlindungan ekosistem pesisir dan laut,” ucapnya.

PLTU yang berada di kawasan pesisir mengambil air laut sebagai salah satu bahan baku untuk membangkitkan listrik. Mengutip riset yang dilakukan peneliti lain, Vania menjelaskan limbah PLTU memiliki sejumlah dampak negatif bagi ekosistem lain. Contohnya, air limbah PLTU umumnya bersuhu tinggi bisa mencapai 40 derajat celcius. Ketika dibuang kembali ke laut bisa berkontribusi pada naiknya suhu perairan. Limbah juga mengandung logam yang berbahaya bagi biota laut.

Baca SelengkapnyaRegulasi Baku Mutu Limbah PLTU Dinilai Belum Memadai

Peneliti ICEL: Limbah PLTU Tingkatkan Suhu Air Laut

JAKARTA (HN) – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengingatkan bahaya peningkatan suhu air laut secara permanen akibat limbah bahan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu bara yang membahayakan ekosistem.

“Aturan baku mutu untuk parameter suhu limbah bahang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) Nomor 8 Tahun 2009 terlalu longgar, dan tidak dapat mendukung terpenuhinya baku mutu air laut dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (KepmenLH) Nomor 51 Tahun 2004,” kata Peneliti Divisi Pesisir dan Maritim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Angela Vania, kutip Antara, di Jakarta, Rabu (5/12).

Karena itu, ia mengatakan untuk mencegah terjadinya peningkatan suhu air laut maka pihaknya mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera mengeluarkan kebijakan yang mengatur parameter suhu baku mutu air laut dalam KepmenLH Nomor 51 Tahun 2004, yakni perbedaan 2 derajat celsius dari suhu alami.

Baca SelengkapnyaPeneliti ICEL: Limbah PLTU Tingkatkan Suhu Air Laut