ICEL

ICEL

[Siaran Pers] Sahabat Pengadilan: Hakim PTUN Bali Punya Kesempatan Selamatkan Warga dan Iklim Global

Jakarta/Denpasar, 14 Agustus 2018  – Empat juta Warga Bali, masyarakat Indonesia bahkan komunitas internasional, sedang menunggu putusan penting yang akan dibuat oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bali yang dijadwalkan diterbitkan pada Kamis pekan ini.

Keputusan penting ini terkait kasus izin lingkungan PLTU Celukan Bawang, yang di antara sederet masalah lain, tidak menyertakan analisis dampak perubahan iklim dalam Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dimiliknya. Keputusan itu juga akan menjadi ajang pembuktian bagaimana akuntabilitas komitmen Indonesia atas pembangunan rendah karbon seperti yang dijanjikan Presiden Jokowi.

Untuk membantu hakim memutus mengenai perlu tidaknya analisis dampak perubahan iklim dalam AMDAL, sembilan lembaga lingkungan hidup di Indonesia dan internasional telah memasukan Pendapat Hukum Sahabat Pengadilan (Amici Curiae Brief) pada 26 Juni 2018. Di antara kesimpulan para Sahabat Pengadilan adalah tidak adanya analisis perubahan iklim yang komprehensif dalam izin lingkungan yang diterbitkan Gubernur Bali itu bertentangan dengan UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

“Hakim PTUN Bali kini punya kesempatan untuk membuat preseden yang melindungi iklim dan menjamin kelestarian lingkungan dengan memutus bahwa Izin Lingkungan PLTU Celukan Bawang wajib mempertimbangkan dampak perubahan iklim dalam AMDAL,” kata Margaretha Quina, Kepala Divisi Pencemaran Lingkungan pada Indonesia Center for Environmental Law.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Sahabat Pengadilan: Hakim PTUN Bali Punya Kesempatan Selamatkan Warga dan Iklim Global

Tumpahan Batubara di Pantai Lampuuk: Pemerintah Didesak Usut Tuntas, Perusahaan Harus Tanggung Jawab

Batubara yang tumpah di pantai dari kapal pengangkut. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia

 

Pantai Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, merana. Pantai indah andalan pariwisata itu tercemar tumpahan batubara. Setidaknya 7.000 ton batubara yang diangkut kapal tongkang milik perusahaan pabrik semen PT Lafarge Cement Indonesia (LCI), mencemari pantai itu. Berbagai kalangan mendesak pemerintah segera mengusut tragedi ini dan anak perusahaan PT Holcim Indonesia harus bertanggung jawab segera menangani tumpahan batubara agar tak merusak laut lebih luas.

Henri Soebagio, Direktur Eksekutif Indonesia Centre for Environmental Law (ICEL) ditemui Mongabay di Jakarta, Senin (6/8/18) mengatakan, pemerintah harus merespon dengan dua hal. Pertama, memerintahkan perusahaan segera membersihkan tumpahan. Kedua, kalau tidak, pemerintah bisa melakukan dulu, lalu perusahaan harus membayar biaya yang keluar.

Dari segi hukum, katanya, sebetulnya UU 32 tahun 2009 memungkinkan pemerintah memberikan sanksi administratif untuk pemulihan. Atau bisa clean up dulu tanpa harus menunggu. Pemerintah clean up dulu, lalu meminta ganti kepada si pelaku,” katanya.

Guna menghindari hal serupa terjadi lagi–mengingat kejadian serupa sudah berulangkali–, katanya, tindakan tegas perlu dilakukan.

Baca SelengkapnyaTumpahan Batubara di Pantai Lampuuk: Pemerintah Didesak Usut Tuntas, Perusahaan Harus Tanggung Jawab

[Open Recruitment]: Staf Media & Komunikasi

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) merupakan lembaga riset dan advokasi dalam bidang hukum dan kebijakan lingkungan hidup. Didirikan sejak 1993, ICEL telah melakukan perubahan kebijakan, peningkatan kapasitas dan advokasi hukum baik dalam bidang hukum lingkungan umum (general environmental law) maupun sektoral. Beberapa sub-bidang hukum lingkungan yang menjadi fokus ICEL melingkupi isu pencemaran; kehutanan, perkebunan dan perubahan fungsi lahan; perubahan iklim; perlindungan flora dan fauna; akses informasi, partisipasi dan keadilan lingkungan; pesisir dan maritim; pertambangan dan energi. ICEL melakukan advokasi dengan jaringan baik di tingkat internasional, regional, nasional dan sub-nasional.

 

Saat ini, ICEL membuka lowongan pekerjaan untuk 1 (satu) orang Staf Media & Komunikasi

 

Kewajiban

  1. Memelihara komunikasi intensif dengan stakeholder ICEL (meliputi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan media) untuk mengawal isu lingkungan.
  2. Melakukan media tracking untuk isu-isu lingkungan terutama terhadap isu yang berkaitan dengan ICEL.
  3. Merekam dan melaporkan aktivitas-aktivitas ICEL baik dalam website ICEL maupun
  4. Menjadi tim redaksi Jurnal Hukum Lingkungan Hidup Indonesia.

 

Kualifikasi

  1. Sarjana Komunikasi dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00 atau mahasiswa Ilmu Komunikasi semester akhir (tinggal menyusun skripsi) dengan Indeks Prestasi Kumulatif terakhir 3,00.
  2. Memiliki pengalaman kepemimpinan dan manajemen.
  3. Memiliki kemampuan menulis dan analisis yang baik.
  4. Memiliki kemampuan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang baik.

 

 

SYARAT ADMINISTRASI

Mengirimkan surat lamaran, curriculum vitae (CV) diserta 1 (satu) salinan kartu identitas/KTP, dan contoh tulisan mengenai mengenai kiprah ICEL dalam isu lingkungan (untuk lowongan Staf Media & Komunikasi) dengan mengacu pada isu-isu yang disebutkan di atas. Tulisan maksimal 2.000 kata.

 

Aplikasi dan tulisan diterima paling lambat Rabu, 25 Juli 2018 melalui email ke info@icel.or.id dengan cc ke astrid@icel.or.id.  Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi e-mail di atas atau (021) 726-2740.

 

Pelamar yang memenuhi kualifikasi akan dihubungi melalui telepon pada hari Jumat, 27 Juli 2018.

 

 

Informasi lebih lanjut:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Jl. Dempo II no. 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

​Phone. (62-21) 7262740, 7233390, Fax. (62-21) 7269331 | www.icel.or.id | info@icel.or.id

[Open Recruitment]: Asisten Peneliti

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) merupakan lembaga riset dan advokasi dalam bidang hukum dan kebijakan lingkungan hidup. Didirikan sejak 1993, ICEL telah melakukan perubahan kebijakan, peningkatan kapasitas dan advokasi hukum baik dalam bidang hukum lingkungan umum (general environmental law) maupun sektoral. Beberapa sub-bidang hukum lingkungan yang menjadi fokus ICEL melingkupi isu pencemaran; kehutanan, perkebunan dan perubahan fungsi lahan; perubahan iklim; perlindungan flora dan fauna; akses informasi, partisipasi dan keadilan lingkungan; pesisir dan maritim; pertambangan dan energi. ICEL melakukan advokasi dengan jaringan baik di tingkat internasional, regional, nasional dan sub-nasional.

 

Saat ini, ICEL membuka lowongan pekerjaan untuk 2 (dua) orang Asisten Peneliti untuk:

  • bidang pengendalian pencemaran (air, udara, tanah, B3, limbah B3, dan sampah); dan
  • bidang kehutanan dan lahan;

 

Kewajiban

  1. Melakukan pengumpulan data, analisis hukum dan pemetaan isu hukum dan kebijakan lingkungan hidup sesuai dengan arahan Peneliti.
  2. Mempersiapkan kontrak, nota dan memo internal, yang terkait dengan program.
  3. Melakukan komunikasi yang diperlukan dengan pihak-pihak terkait.
  4. Mengawal kerangka waktu dan kerangka logis program serta mengevaluasi keluaran program secara berkala.
  5. Membantu Peneliti menyusun laporan program, termasuk mengobservasi dan mendokumentasikan perkembangan program dan/atau isu yang terkait dengan program.
  6. Menghadiri dan berpartisipasi mewakili ICEL dalam pertemuan-pertemuan berkaitan dengan isu yang ditugaskan.

 

Kualifikasi

  1. Sarjana Hukum dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00.
  2. Memiliki pengalaman dalam penulisan ilmiah dan/atau penelitian.
  3. Memiliki pengalaman kepemimpinan atau manajemen tim yang baik, dan bersedia terlibat dalam manajemen program.
  4. Komunikatif baik verbal maupun tulisan, diutamakan yang berkemampuan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang baik.
  5. Memiliki kemampuan analisis hukum, dokumentasi hukum dan pemetaan masalah yang baik.
  6. Memiliki ketertarikan dengan isu: a) perlindungan dan pengelolaan hutan dan lahan, dan b) pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan (air, udara, tanah, B3, limbah B3, dan sampah);
  7. Memiliki ketertarikan terhadap advokasi pembaruan hukum dan kebijakan, advokasi kasus dan pengembangan kapasitas stakeholder.

 

SYARAT ADMINISTRASI

Mengirimkan surat lamaran, curriculum vitae (CV) diserta 1 (satu) salinan kartu identitas/KTP, dan contoh tulisan mengenai hukum lingkungan dengan mengacu pada isu-isu yang disebutkan di atas. Tulisan maksimal 2.000 kata.

 

Aplikasi dan tulisan diterima paling lambat Rabu, 25 Juli 2018 melalui email ke info@icel.or.id dengan cc ke astrid@icel.or.id.  Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi e-mail di atas atau (021) 726-2740.

 

Pelamar yang memenuhi kualifikasi akan dihubungi melalui telepon pada hari Jumat, 27 Juli 2018.

 

Informasi lebih lanjut:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Jl. Dempo II no. 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

​Phone. (62-21) 7262740, 7233390, Fax. (62-21) 7269331 | www.icel.or.id | info@icel.or.id

Jelang Asian Games, Kualitas Udara Jakarta Masih Buruk

“Kurangi aktivitas lama di luar…” “Tidak sehat.” Pada garis tertera angka “151.” Angka ini menunjukkan level kualitas udara buruk dengan pengukuran polutan utama PM 2,5.

Begitu pesan tertera di layar laptop kala saya membuka Google dan memasukkan kata “udara ambien,” atau ISPU, pagi hari, Selasa (17/7/18), sekitar pukul 08.49 di Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Kecamatan Tanah Abang, tepatnya di Kelurahan Gelora, merupakan tempat para olahragawan akan berlaga dalam Asian Games 2018. Dari informasi itu tampak kualitas udara masih buruk padahal sudah memasuki tengah Juli alias mendekati Asian Games, Agustus ini.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus memantau kualitas udara ambien menjelang Asian Games 2018 . Berbagai upaya dilakukan, salah satu memperpanjang pelaksanaan pembatasan kendaraan bermotor polisi ganjil-genap.

MR Karliansyah, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK mengatakan, kebijakan ganjil-genap bisa berdampak pada peningkatan kualitas udara ambien (PM 2,5).

Karliansyah bilang, pemerintah belum memiliki data pemantauan kualitas udara dengan air quality monitoring system di sejumlah lokasi yang diberlakukan kebijakan itu.

“Belum dapat disampaikan mengingat pembatasan kendaraan itu belum sepenuhnya efektif berjalan,” katanya dalam konferensi pers, pekan lalu di Jakarta.

Baca SelengkapnyaJelang Asian Games, Kualitas Udara Jakarta Masih Buruk

[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Sipil Desak DPR Serius Kendalikan Pencemaran Udara: DPR Setuju untuk Awasi KLHK dan ESDM

JAKARTA, 12 Juli 2018 – Masalah pencemaran udara di berbagai kota besar di Indonesia menjadi semakin mengkhawatirkan akibat pesatnya pertumbuhan angka pencemaran dari sumber energi terutama emisi dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tenaga Batubara.

Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Koalisi Masyarakat Sipil untuk Udara Bersih Indonesia dengan para anggota DPR RI hari ini. Dalam pertemuan tersebut, koalisi meminta DPR melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, khususnya terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan (KLHK) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Hadir dalam pertemuan dengan masyarakat sipil tersebut adalah para anggota DPR yang tergabung dalam Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI yang dipimpin oleh Satya Widya Yudha dari Fraksi Golkar.

Mercy Chriesty Barends dari Fraksi PDI-P selaku pemimpin rapat menyambut baik masukan yang diberikan oleh masyarakat sipil dan menerima baik permintaan untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap regulasi seputar udara bersih.

“Kita akan kawal sungguh-sungguh proses perbaikan peraturan ini dan kita akan lakukan pengawasan yang lebih ketat pada kementerian dan instansi terkait,” ujar beliau.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Udara Bersih Indonesia diwakili oleh Greenpeace Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), International Institute for Sustainable Development (IISD) serta Centre for Energy Research Asia (CERA).

Mandeknya pembahasan sejumlah aturan terkait pengendalian pencemaran udara di level kementerian terutama di KLHK, menjadi dasar pentingnya komitmen legislator melaksanakan fungsi pengawasan ini.

“Setidaknya ada beberapa aturan yang hingga kini belum diselesaikan KLHK, seperti Revisi Permen LH No 21/2008 tentang Baku Mutu Emisi PLTU batubara dan pembuatan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengelolaan Kualitas Udara (RPP PKU),” kata perwakilan koalisi sekaligus Kepala Divisi Pencemaran Lingkungan dari ICEL Margaretha Quina.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Sipil Desak DPR Serius Kendalikan Pencemaran Udara: DPR Setuju untuk Awasi KLHK dan ESDM

Tak Perlu UU Perkelapasawitan, Koalisi: Maksimalkan UU Perkebunan

Hutan berubah jadi kebun sawit di Sare Rangan, Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Pilkada korup memicu izin-izin konsesi lahan keluar sebagai modal kampanye politik. (Foto: Sandy Watt untuk The Gecko Project.)

 

Rancangan Undang-undang Perkelapasawitan terus bergulir, terlebih setelah masuk program legislasi prioritas nasional. Meskipun begitu, berbagai kalangan organisasi masyarakat sipil terus menyuarakan tak perlu ada UU khusus sawit ini, cukup memaksimalkan pelaksanaan UU Nomor 39/2014 tentang Perkebunan.

Akhir Mei lalu, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Tolak RUU Perkelapasawitan mendatangi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) untuk memaparkan identifikasi terhadap RUU ini.

Mereka menilai, RUU ini tak menyelesaikan masalah dalam industri perkebunan sawit. Koalisi ini antara lain terjadi Sawit Watch, Elsam, Serikat Petani Kelapa Sawit, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dan Yayasan Madani Berkelanjutan. Lalu, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU), Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), dan Forest Watch Indonesia (FWI).

Mereka diterima Hermanto, anggota Komisi IV DPR juga anggota Badan Legislasi dan Ledia Hanifa Amaliah, anggota Komisi X. Keduanya dari FPKS.

”RUU Perkelapasawitan tak membahas aspek mendasar dalam tata kelola sawit di Indonesia, khusus kesejahteraan petani dan perlindungan tenaga kerja,” kata Achmad Surambo, Deputi Direktur Sawit Watch.

RUU ini, katanya, malah condong ke kepentingan pengusaha seperti pengaturan keringanan pajak dan keringanan pelaku usaha perkebunan besar yang melanggar aturan.

Baca SelengkapnyaTak Perlu UU Perkelapasawitan, Koalisi: Maksimalkan UU Perkebunan

Analisis Dampak Perubahan Iklim: Sudah Waktunya, Indonesia!

Tahun 2017, sebuah Pengadilan Tinggi di Afrika Selatan memutus batalnya sebuah proyek pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara (PLTU-B) di Gauteng. Kasus tersebut, Earthlife Afrika Johannesburg v. Menteri Lingkungan Hidup dan 4 lainnya, segera mendapat sambutan luas di seluruh dunia. Pasalnya, kasus ini memuat sebuah preseden penting: bahwa pertimbangan perubahan iklim harus dimasukkan ke dalam proses penilaian dampak lingkungan.

 

Logika hakim dalam memutus perkara tersebut cukup sederhana: Undang-undang Lingkungan Hidup Afrika Selatan secara umum mensyaratkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) memuat “penilaian terhadap dampak lingkungan dari suatu kegiatan.” Dalam perkara Afrika Selatan, menurut hakim hal ini “secara alami mensyaratkan” penilaian dampak perubahan iklim, antara lain mengingat “semua pihak menerima argumen bahwa emisi GRK dari PLTU Batubara adalah pencemaran yang membawa perubahan lingkungan dengan dampak merugikan.” Dengan demikian, perintah untuk mempertimbangkan pencemaran, dampak lingkungan atau degradasi lingkungan secara logis mengharapkan pertimbangan perubahan iklim.

 

Indonesia juga memiliki norma hukum serupa. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 mensyaratkan bahwa ANDAL harus mengevaluasi semua dampak lingkungan yang signifikan dari suatu proyek. Dan interpretasi terhadap ketentuan ini diuji dalam suatu perkara Tata Usaha Negara yang menggugat izin lingkungan sebuah pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara. Dalam I Ketut Mangku Wijana, dkk v. Gubernur Provinsi Bali dan PT PLTU Celukan Bawang, analisis dampak perubahan iklim kembali hadir sebagai batu uji.

Baca SelengkapnyaAnalisis Dampak Perubahan Iklim: Sudah Waktunya, Indonesia!

Hakim Diminta Pertimbangkan Dampak Perubahan Iklim Akibat Pembangkit Batubara

Greenpeace dan nelayan Celukan Bawang Bali utara melakukan aksi menolak PLTU Celukan Bawang pada Selasa (18/4/2018). Foto : Made Nagi/Greenpeace/Mongabay Indonesia

 

Sembilan lembaga hukum lingkungan dari dalam dan luar negeri mengajukan pendapat hukum “Sahabat Pengadilan” atau Amicus Curiae Brief pada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar terkait dengan gugatan terhadap ekspansi PLTU Celukan Bawang, Bali. Salah satu kajiannya adalah bahaya emisi pelepasan lebih dari 200 juta ton CO2 selama 30 tahun beroperasinya pabrik ini nanti.

Mereka meminta majelis untuk membatalkan Keputusan Gubernur yang memberikan izin lingkungan untuk perluasan PLTU Celukan Bawang sampai penilaian penuh untuk dampak iklim proyek telah diselesaikan. Para pemberi pendapat hukum (amici curiae) ini yakni Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Earthjustice, Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), Client Earth, Center for Environmental Rights, EDOs of Australia, Environmental Justice Australia, dan The Access Initiative. Mereka (Amici) adalah organisasi nirlaba yang memiliki keahlian dalam hukum lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan, hukum, dan kebijakan iklim.

Dokumen pendapat hukum ini disampaikan ke PTUN Denpasar pada Selasa (26/06/2018) oleh salah satu perwakilan yakni Margaretha Quina, Kepala Divisi Pencemaran Lingkungan dari ICEL. “Kami terima dan akan sampaikan ke majelis hakim. Sepertinya baru pertama kali Amicus, bahan bacaan majelis hakim,” ujar Katherina Yunita, Humas PTUN Denpasar dan salah satu hakim bersertifikasi lingkungan. Menurutnya perkara lingkungan hidup tergolong baru dan belum banyak hakim tersertifikasi lingkungan.

Amicus bisa jadi bahan bacaan hakim walau tak bisa mempengaruhi keputusan. Ini disebut kasus dengan register Lingkungan Hidup pertama di PTUN Denpasar. Dua hakim lain yang sudah tersertifikasi di kasus lingkungan adalah Himawan Krisbiyantoro dan Hakim Ketua A.K Setiyono.

Baca SelengkapnyaHakim Diminta Pertimbangkan Dampak Perubahan Iklim Akibat Pembangkit Batubara

Dampak Pembangunan PLTU Batubara di Buleleng pada Perubahan Iklim

Margaretha Quina saat menyerahkan dokumen Amicus Curiae ke PTUN Denpasar, Selasa, 12 Juni 2018 (Foto : kanalbali)

 

DENPASAR, kanalbali.com — Sembilan lembaga lingkungan hidup Indonesia dan internasional meminta Hakim yang memimpin sidang gugatan izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Buleleng untuk mempertimbangkan dampak perubahan iklim.

“Selama 30 tahun beroperasi, pembangkit ini akan melepaskan lebih dari 200 juta ton CO2,” kata Margaretha Quina, dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), saat mengajukan Amicus Curiae ke PTUN Denpasar, Selasa (26/6).

Jumlah itu didapat karena menurut AMDAL, penambahan unit pembangkit 2 x 330 MW di Celukan Bawang akan membakar 2.950.635,60 ton batubara per tahun selama periode operasinya.

Dengan asumsi bahwa PLTU Celukan Bawang akan beroperasi dengan efisiensi sebesar 85 persen selama 30 tahun sesuai dengan izin usaha pembangkit, perluasan Celukan Bawang akan menghasilkan pembakaran setidaknya 75.241.207,8 ton batubara selama masa operasional pabrik.

Amicus Curiae sendiri adalah pendapat hukum “Sahabat Pengadilan” yang berusaha memberikan pandangan yang lebih luas kepada hakim. Lembaga lainnya adalah Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Earthjustice, Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), Client Earth, Center for Environmental Rights, EDOs of Australia, Environmental Justice Australia dan The Access Initiative.

Baca SelengkapnyaDampak Pembangunan PLTU Batubara di Buleleng pada Perubahan Iklim