ICEL

ICEL

admin

Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan di Indonesia

Hari Penggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan telah diperingati selama 24 tahun yang lalu. Pada tahun 1994, Majelis Umum PBB melalui resolusi Majelis Umum menetapkan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan atau biasa yang disebut dengan World Day to Combat Desetification (WDCD) yakni setiap tanggal 17 Juni. Ketetapan ini didasari oleh keinginan untuk menyadarkan berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat dan para pelaku usaha yang berkaitan dengan lahan untuk peduli terhadap masalah degradasi lahan dan kekeringan.

Degradasi lahan sejatinya adalah perubahan keadaan lahan yang bersifat negatif, dimana  lahan mengalami penurunan produktifitas dan potensi kegunaan untuk mendukung kehidupan.  Degradasi lahan adalah lahan yang telah menurun fungsi dan produktifitasnya sebagai penyedia jasa lingkungan yang diakibatkan oleh kontaminasi aktifitas manusia dan faktor alam dengan sendirinya.[1] Aktifitas manusia yang menyebabkan dergadasi lahan antara lain alih fungsi lahan, kesalahan dalam mengelola lahan dan pencemaran bahan kimia.

Dari ketiga penyebab ini, alih fungsi lahan adalah salah satu faktor yang paling banyak terjadi, misalnya mengalihfungsikan lahan hutan menjadi lahan pertanian, lalu ada juga pengalihfungsian DAS, yang sejatinya untuk mengalirkan air sungai untuk mendukung kehidupan, namun banyak digunakan untuk keperkuan industri, perkebunan dan pemukiman. Selain faktor dari aktivitas manusia, faktor alam sendiri juga dapat menyebabkan degradasi lahan, misalnya terjadi kekeringan, yang biasa terjadi di daerah-daerah yang intensitas hujannya sangat kecil, lalu juga jika terjadi erosi tanah. Erosi tanah sering terjadi dan menjadi salah satu penyebab yang dominan terjadinya degradasi lahan. Dampak lanjut dari lahan yang sudah mengalami degradasi lahan ini disebut dengan lahan kritis.

Baca SelengkapnyaUpaya Pemerintah dalam Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan di Indonesia

LBH Bakal Layangkan Gugatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama Koalisi Ibukota telah membuka pos pengaduan calon penggugat. Guna mengajukan gugatan terkait pencemaran udara Jakarta.

Hasilnya, ada 37 calon penggugat selama pos dibuka pada 14 April-14 Mei 2019. Mereka warga yang merasa dirugikan akibat buruknya udara Ibu Kota. Akan tetapi, menurut pengacara publik LBH Jakarta Ayu Eza Tiara, pihaknya harus melakukan verifikasi terhadap para calon penggugat tersebut.

“Kita buka satu bulan ternyata sudah ada 37 yang mau menggugat pemerintah, tapi memang kita verifikasi lagi dong. Kita enggak mungkin sembarangan, ini orang harus punya legal standing segala macam,” kata Ayu saat dihubungi Republika, Jumat (7/6).

Ayu mengatakan, gugatan akan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan ini. Ia mengaku, LBH Jakarta telah melakukan riset dan kajian selama satu tahun terkait pencemaran udara di Ibu Kota ini bersama para aktivis dan organisasi non-pemerintah (NGO) yang fokus terhadap hal ini.

Baca SelengkapnyaLBH Bakal Layangkan Gugatan

Indonesia Bakal Reekspor Sampah Plastik Ilegal

Warga negara asing yang juga pemerhati lingkungan memungut sampah dalam gerakan bersih pantai dan laut memperingati International Coastal Cleanup 2019 di Pantai Mertasari, Denpasar, Bali, Jumat (10/5/2019). Kegiatan tersebut dalam upaya membebaskan laut dari sampah, terutama sampah plastik yang dinilai menjadi ancaman serius di perairan. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/nym/foc.

 

JAKARTA – Indonesia segera mengirim ulang (reekspor) sampah plastik yang masuk secara ilegal. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan pengiriman ulang sampah plastik tersebut dilakukan karena tidak sesuai ketentuan yang ada.

“Sampah yang masuk ke Indonesia yang ada plastik itu pasti tidak legal dan pada dasarnya ketentuannya ada. Oleh karena itu, kita akan melakukan reekspor,” ujar Siti usai halalbihalal di lingkungan KLHK, seperti diberitakan Antara, Senin (10/6).

Dikatakan Siti, masuknya sampah plastik secara ilegal ke Indonesia bukan pertama kali terjadi. Hal serupa terjadi selama beberapa tahun terakhir yang direspons dengan reekspor sampah plastik puluhan kontainer pada tahun 2015 dan 2016.

Adapun upaya reekspor tahun ini, lanjut dia, sudah dapat dilakukan. Hari ini (10/6), pihaknya melakukan rapat di tingkat direktorat jenderal (dirjen) dan akan segera melangsungkan rapat dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Perdagangan (Mendag).

Baca SelengkapnyaIndonesia Bakal Reekspor Sampah Plastik Ilegal

LSM Gugat Masalah Polusi Udara di Jakarta, Anies: Hak Warga Negara

tirto.id – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama Koalisi Ibu kota akan menggugat sejumlah pejabat pemerintah yang dinilai bertanggung jawab atas polusi udara yang terjadi di Jakarta. Gugatan rencananya akan dilayangkan salah satunya ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menanggapi hal tersebut, Anies menilai gugatan yang dilayangkan merupakan hak warga negara. “Setiap warga negara berhak untuk menggunakan jalur hukum. Jadi saya tak berhak untuk melarang bahkan menganjurkan jangan, enggak boleh, itu prinsip dasar demokrasi,” kata Anies saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Senin (10/6/2019). Data terkait pencemaran udara tersebut berasal dari aduan masyarakat, serta sejumlah LSM, di antaranya adalah Center for Environmental Law (ICEL), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta, dan Greenpeace. “Kita terima kasih apresiasi pada LSM-LSM yang peduli pada lingkungan hidup. Data yang mereka buat, studi yang mereka lakukan itu bisa kita manfaatkan. Studi dari Greenpeace itu bermanfaat untuk kita pakai, jadi kita apresiasi,” kata Anies. Terkait salah satu faktor pencemaran udara di Jakarta yang diakibatkan oleh PLTU di sekitar Jakarta, Anies enggan berkomentar. “Kalau terkait pembangkit listrik itu bukan wilayah kita. Kalau terkait kendaraan bermotor nanti kita akan lakukan,” ujarnya. Salah satu langkah yang diambil oleh Anies adalah menghadirkan bus listrik. “Arah kita semua bus baru menggunakan tenaga listrik bebas listrik. Jakarta Insyaallah akan bersih udaranya secara bertahap,” ujarnya. Selain ke Anies, gugatan juga akan dilayangkan ke Presiden Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kesehatan, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, dan Gubernur DKI Jakarta.

Sumber :

Alaidrus, F. (2019, June 10). LSM Gugat Masalah Polusi Udara di Jakarta, Anies: Hak Warga Negara. Retrieved June 12, 2019, from https://tirto.id/lsm-gugat-masalah-polusi-udara-di-jakarta-anies-hak-warga-negara-ecal

Pencemaran Laut dan Perhitungan Kerugiannya

Ikan dan sampah plastik. Foto: Google.

 

PermenLH No. 7 Tahun 2014 memberikan formula perhitungan biaya pemulihan dan kerugian ekosistem untuk beberapa komponen lingkungan hidup. Namun, formula-formula perhitungan yang diberikan hanya terkait komponen lingkungan hidup terrestrial.

Peristiwa pencemaran laut kerap terjadi di Indonesia akibat tumpahan minyak, tabrakan kapal dengan terumbu karang, pembuangan air limbah yang mencemari laut, dan masih banyak lagi. Peristiwa tersebut antara lain:  kasus montara yang sudah berlangsung selama 10 tahun, tumpahan minyak di Balikpapan yang terjadi tahun 2018, dan tabrakan Kapal MV Caledonia Sky dengan terumbu karang di Raja Ampat. Pencemaran-pencemaran tesebut tentu terdapat  kerugian pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem pesisir dan laut dan menjadi hal yang penting untuk menghitung kerugian pencemaraan tersebut. Peraturan yang mengatur terkait perhitungan kerugian lingkungan hidup adalah PermenLH No. 7 Tahun 2014.[1] Sayangnya, PermenLH No. 7 Tahun 2014 terlalu bias darat.

Baca SelengkapnyaPencemaran Laut dan Perhitungan Kerugiannya

Cabut dan Evaluasi Kembali SK MenLHK 517/2018 Terkait Kasus Buol

Pada tanggal 19 September 2018, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit selama 3 tahun ke depan (Inpres 8/2018). Terbitnya Inpres 8/2018 memiliki arti bahwa seluruh perizinan perkebunan sawit yang dimohonkan di kawasan hutan wajib ditolak hingga 3 tahun ke depan setelah Inpres 8/2018 selesai berlaku.

 

Namun, hanya dua bulan pasca Inpres 8/2018 diterbitkan, tepatnya pada tanggal 23 November 2019, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan SK Pelepasan Kawasan Hutan No. 517/MENLHK/SETJEN/PLA/2/11/2018 (SK MenLHK 517/2018) untuk kebun sawit PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP) di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan, apakah penerbitan SK MenLHK 517/2018 tersebut melanggar ketentuan karena diterbitkan di masa moratorium izin sawit?

 

Berdasarkan analisis hukum yang dilakukan oleh ICEL, terdapat setidaknya empat hal yang perlu menjadi perhatian

 

Pertama, SK MenLHK 517/2018 telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan pengecualian dalam Inpres 8/2018, di mana selama masa moratorium, SK Pelepasan Kawasan Hutan tetap dapat diterbitkan apabila persetujuan pencadangan kawasan hutan, permohonan tata batas ulang, serta realisasi lahan, telah dilaksanakan sebelum Inpres 8/2018 diterbitkan.

 

Kedua, SK MenLHK 517/2018 tidak memuat informasi bahwa kawasan hutan yang dilepas adalah kawasan hutan tidak produktif. Padahal terdapat ketentuan pada Pasal 51 PP No. 104 Tahun 2015 dan Pasal 19 Permen LHK No. 96 dan Tahun 2018 yang mengatur bahwa kawasan hutan yang dapat dilepaskan adalah kawasan hutan produksi yang tidak produktif, di mana penutupan lahannya didominasi lahan tidak berhutan seperti semak belukar, lahan kosong, dan kebun campur. Menurut Greenomics dan analisis spasial oleh Madani, kawasan hutan yang dimohonkan masihlah berupa hutan produktif dengan 80% berupa tutupan hutan lebat.

 

Ketiga, Bahwa berdasarkan poin kedua di atas, ICEL menilai SK MenLHK 517/2018 mengandung cacat substansial. Dengan demikian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki wewenang untuk membatalkan SK tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

 

Keempat, Bahwa PT HIP ternyata memiliki rekam jejak yang buruk terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh Hartati Murdaya berupa suap kepada Amran Batalipu selaku Bupati Buol pada tahun 2012 yang lalu. Penerbitan SK MenLHK 517/2018 dianggap telah mencoreng semangat penegakan hukum anti-korupsi, tidak sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan, serta menyalahi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan tata kelola perusahaan yang baik.

 

ICEL mendorong Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencabut serta mengevaluasi kembali SK MenLHK 517/2018. Pencabutan SK tersebut, apabila benar-benar dijalankan, tidaklah menyalahi peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disampaikan di atas. Hal tersebut justru menunjukkan komitmen Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk senantiasa bertindak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang baik. (Adri)

 

 

 

 

Pertanggungjawaban Pemulihan Dampak Kejahatan Konservasi Keanekaragaman Hayati dalam Hukum Indonesia

 

Kamis, 23 Mei 2019 kemarin, ICEL mengadakan FGD dengan tema “Pertanggungjawaban Pemulihan Dampak Kejahatan Konservasi Keanekaragaman Hayati dalam Hukum Indonesia” di Hotel Aston Priority & Conference Center, T.B. Simatupang. FGD ini mengundang Dr. Jamartin Sihite (BOS Foundation) sebagai penggiat konservasi orangutan, Yoyok Hadiprakarsa (Indonesia Hornbill Conservation Society) sebagai penggiat konservasi rangkong gading, dan Dr. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M. (FHUI) sebagai pembahas segi hukum lingkungan. Hadir sebagai peserta berbagai NGO yang bergerak di isu perlindungan satwa baik dalam tataran kebijakan maupun lapangan.

Beberapa poin menarik dari hasil FGD adalah sebagai berikut. Kejahatan terhadap satwa berpengaruh terhadap ekosistem, karena satwa (orangutan dan rangkong) memiliki peran sendiri-sendiri terhadap ekosistemnya. Sebaliknya, kerusakan habitat (kebakaran hutan, pembukaan lahan) juga berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup satwa, dan seringkali ancaman kerusakan habitat ini tidak terakomodir dari segi hukum karena habitat satwa terdapat diluar kawasan konservasi, yaitu diarea HPL dan HPT. Biaya perbaikan dan pemulihan terbesar dikeluarkan pada rehabilitasi dan pelepasliaran satwa, namun hal tersebut bisa disebabkan karena belum ada standar yang pasti untuk menghitung kerugian ekologis akibat kejahatan konservasi.

Untuk menggugat pertanggungjawaban pemulihan terhadap pelaku, dapat dipergunakan hak gugat organisasi lingkungan hidup yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Meski belum pernah terdapat kasusnya, karena UU No. 5 Tahun 1990 sendiri tidak mengatur pertanggungjawaban perdata, maka penggunaan UU PPLH untuk meminta pertanggungjawaban pemulihan terhadap pelaku kejahatan konservasi layak dicoba. Adapun gugatan tersebut tidak melulu berupa uang (moneter), namun dapat berupa tindakan pemulihan tertentu (non-moneter), dan bagi NGO dapat menggugat biaya yang telah dikeluarkan untuk merehabilitasi dan melepasliarkan satwa sebagai (real cost).

Cegah Jual Beli Data Pribadi, Komisi Informasi Diminta Bersikap

Koalisi masyarakat sipil yang selama ini intens mengadvokasi kebebasan memperoleh informasi, Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) meminta Komisi Informasi Pusat untuk menyikapi kebocoran data pribadi. Data pribadi termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diamanatkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sebagai lembaga yang diberi amanat mengawal penerapan UU No. 14 Tahun 2008, sudah seharusnya Komisi Informasi ikut berperan mencegah kebocoran data pribadi warga negara.

FOINI prihatin dan menyayangkan terjadinya kebocoran data pribadi warga negara, apalagi jika diperjualbelikan secara bebas. Lembaga-lembaga negara seharusnya hadir mencegah kebocoran dan jika memungkinkan menempuh upaya hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti menjadikan data pribadi warga negara sebagai objek jual beli.

Anggota FOINI yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, meminta Komisi Informasi menjalin kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga lainnya yang berwenang untuk memperkuat perlindungan data nasabah. Sikap proaktif lintas lembaga akan memudahkan pencegahan kebocoran data pribadi warga negara lebih lanjut. “Untuk merespons maraknya jual beli data pribadi ini, kami berharap Komisi Informasi Pusat dapat berkoordinasi dengan Bank Indonesia, OJK, atau lembaga keuangan lainnya untuk memperkuat sistem pengamanan data personal nasabah,” paparnya.

Bahkan, Henri meminta aparat penegak hukum menindak pelaku yang dengan sengaja membocorkan data pribadi yang seharusnya dikuasai dan dijaga lembaga tertentu. Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 menetapkan data pribadi (seperti PIN, password, nama ibu, penghasilan) sebagai informasi yang dikecualikan, dan karena itu bersifat rahasia. Tidak bisa sembarang orang dapat mengakses data pribadi. Jika ada yang menyalahgunakan, maka sudah sepatutnya pelaku diproses hukum.

Pihak yang dirugikan sebenarnya dapat menempuh upaya hukum pidana. Sesuai Pasal 54 UU KIP, warga yang dirugikan dapat melaporkan oknum-oknum yang dianggap memberikan informasi yang dikecualikan terutama informasi pribadi. Ancaman pidananya penjara dan denda.

Baca SelengkapnyaCegah Jual Beli Data Pribadi, Komisi Informasi Diminta Bersikap

Secercah Harapan Untuk Keanekaragam Hayati Indonesia

Tanggal 22 Mei diperingati sebagai Hari Keanekaragaman Hayati Internasional sejak tahun 2000 silam. Mulanya, Hari Keanekaragaman Hayati Internasional ditetapkan pada tanggal 29 Desember sebagai peringatan berlakunya Konvensi Keanekaragaman Hayati pada tahun 1992. Perubahan ini dilakukan untuk mengingat betapa sulitnya perjuangan pengadopsian teks Konvensi Keanekaragaman Hayati oleh Nairobi Final Act.

 

Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati sejak tahun 1994 dan menjadi pihak dalam protokol-protokol turunannya. Kemahsyuran Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terkaya tidak diragukan lagi, bahkan dengan tingkat endemisitas jenis fauna yang sangat tinggi. Satwa endemik Indonesia diantaranya adalah Komodo, Orangutan Sumatera, Orangutan Kalimantan, Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Badak Sumatera, Badak Jawa, Dan Burung Cendrawasih.

 

Ancaman Keanekaragaman Hayati: Deforestasi dan Degradasi Hutan

Perlindungan atas keanekaragaman hayati pada tingkat jenis tentunya tidak terlepas dari perlindungan atas habitatnya. Namun sangat disayangkan, eksistensi satwa-satwa tersebut terancam karena ancaman terhadap habitatnya, seperti deforestasi dan degradasi hutan.

 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat angka deforestasi di Indonesia (di dalam dan di luar hutan) pada tahun 2014-2015 mencapai 1.092.181.5 hektar.[1] Lebih lanjut, hasil analisis KLHK menunjukkan bahwa deforestasi tinggi pada provinsi yang didalamnya terdapat banyak izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta perubahan peruntukkan kawasan hutan seperti kegiatan penanaman, perkebunan, land clearing, operasi tambang, dan sebagainya.[2]

Baca SelengkapnyaSecercah Harapan Untuk Keanekaragam Hayati Indonesia

Rencana Perubahan dan Perancangan Peraturan Persampahan di DKI Jakarta

Senin, 20 Mei 2019, peneliti Indonesian Center for Environmental Law, Margaretha Quina, diundang pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai ahli independen untuk memberikan masukan bagi 4 (empat) rancangan peraturan yang sedang disusun oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu:

  1. Rancangan Perubahan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (revisi Perda DKI 3/2013);
  2. Rancangan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Lembaga Pengelolaan Sampah (Rapergub LPS);
  3. Rancangan Perturan Gubernur tentang Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah (Rapergub Sarpras);
  4. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Biaya Pengelolaan Sampah (Rapergub Tipping Fee).

Revisi Perda DKI 3/2013. ICEL memiliki beberapa catatan terkait dengan perancangan peraturan ini. Secara umum, revisi Perda DKI 3/2013 hanya berisi ketentuan-ketentuan untuk mengakomodir pembangunan beberapa intermediate treatment facility (ITF) di DKI Jakarta. Tidak tampak ada kaitan antara revisi yang dilakukan dengan niatan perbaikan sistem pengelolaan sampah secara utuh dari hulu ke hilir. Beberapa dinamika terkini, seperti dorongan yang semakin kuat untuk pengurangan sampah, juga tidak direspon. Sekalipun DKI Jakarta menyatakan bahwa revisi Perda yang lebih menyeluruh akan dilakukan, kami berpendapat bahwa revisi Perda akan lebih efisien dan bermanfaat apabila dilakukan secara holistik.

Selain itu, terkait dengan perubahan terkait ITF sendiri, ICEL menganggap terdapat beberapa resiko hukum dalam rancangan terkini. Rancangan tersebut memperkenalkan terminologi baru, “fasilitas pengolahan sampah antara,” yang tidak dikenal dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah maupun peraturan turunannya (i.e. PP No. 81 Tahun 2012). Akibatnya, FPSA menduduki tempat yang janggal dalam hubungannya dengan sistematika pengelolaan persampahan serta peraturan turunan lain. Contohnya, ketika seluruh norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) penyelenggaraan sarana dan prasarana diatur dalam Permen PUPR No. 3 Tahun 2013, FPSA tidak termasuk sarpras yang diatur di dalamnya.

Resiko hukum yang lain adalah ketidakjelasan terminologi “teknologi pengelolaan sampah yang tepat guna, teruji dan ramah lingkungan” yang digunakan dalam mendefinisikan FPSA. Mengingat tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai apa tepatnya teknologi tersebut, bagaimana teknologi tersebut ditentukan, serta verifikasi untuk membuktikan pemenuhan kualifikasi teknologi tersebut, terminologi ini rawan membuka ruang ketidakpastian hukum. Untuk meminimalisir kemungkinan sengketa, perlu penjabaran lebih lanjut beserta penentuan mekanisme penentuan beserta indikator terbuktinya pemenuhan “teknologi pengelolaan sampah yang tepat guna, teruji dan ramah lingkungan.”

Baca SelengkapnyaRencana Perubahan dan Perancangan Peraturan Persampahan di DKI Jakarta