ICEL

ICEL

admin

Nyanyi sendu Indonesia Raya di tepi Teluk Jakarta

Satu jam seusai upacara pengibaran bendera peringatan HUT ke-74 RI, Sabtu (17/8) pagi tadi, ketua Kelompok Nelayan Tradisional (KNT) Muara Angke Iwan Carmidi berlayar di atas kapal nelayan kecil miliknya. Dua kapal lain menyusul di belakang, mengangkut nelayan lain dan beberapa anak-anak. Sejalan dengan laju perahu yang melambat, sayup-sayup terdengar suara mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya.

“Kami mau merayakan kemerdekaan ala nelayan. Kami bersama keluarga dan anak-anak ingin merayakan kemerdekaan di tengah lautan kita sendiri,” kata Iwan, setelah kapalnya berlabuh di tepi Pantai Maju Bersama, Pulau D kawasan reklamasi Teluk Jakarta. Bendera Merah Putih berkibar di kapalnya.

Didampingi sejumlah aktivis dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), puluhan nelayan itu juga menyampaikan kekecewaannya atas pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-74 RI oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Pulau D Reklamasi pagi tadi. Bagi mereka, pengembangan kawasan atau reklamasi di Teluk Jakarta sangat memukul mata pencaharian mereka sebagai nelayan.

“Kami sangat menolak dan kecewa dengan pelaksanaan upacara di pulau haram ini!” kata Iwan lagi.

Baca SelengkapnyaNyanyi sendu Indonesia Raya di tepi Teluk Jakarta

Urgensi Pembentukan RUU Energi Baru Terbarukan Dipertanyakan

Pemerintah bersama DPR dan DPD RI sepakat mendorong pembentukan Rancangan Undang Undang Energi Baru Terbarukan (EBT). Pada Sidang Tahunan MPR 2019, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya mengapresiasi respons cepat DPD dalam menyikapi tantangan mendesak yang dihadapi oleh daerah, salah satunya adalah terkait energi terbarukan. Respons cepat ini memang telah dilakukan oleh DPD dengan menginisiasi adanya RUU EBT yang saat ini tengah dibahas di Komisi VII DPR.

 

Meski demikian pembentukan RUU EBT tersebut dianggap belum dikaji secara mendalam antara pemerintah bersama legislatif. Meski menanggapi positif peningkatan produksi EBT, peneliti Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Grita Anindarini, menilai perlu kajian mendalam apakah adanya RUU ini dapat menjawab kebutuhan tersebut. Grita mengatakan bahwa dalam naskah akademik RUU EBT dijelaskan bahwa UU No.30 Tahun 2007 tentang Energi, saat ini belum cukup mengakomodir tentang energi baru terbarukan karena pengaturan EBT masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.

 

Menurutnya, salah satu permasalahan yang mengakibatkan kondisi ini terjadi adalah karena Pemerintah tidak kunjung menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Energi Baru dan Terbarukan, sebagaimana diamanatkan dalam UU Energi.

Baca SelengkapnyaUrgensi Pembentukan RUU Energi Baru Terbarukan Dipertanyakan

Perlindungan Hutan Jadi Tumpuan

Tingkat deforestasi tertinggi, yakni 3,5 juta hektare (ha) yang pernah terjadi di Indonesia pada periode 1996-2000, turun drastis menjadi 0,44 juta ha pada periode 2017-2018.

PANEL Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim PBB (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC) baru-baru ini mengeluarkan laporan khusus bertajuk Perubahan Iklim dan Lahan (Climate Change and Land). Panel yang diisi para pakar dari berbagai dunia itu menekankan perlindungan hutan dan reforestasi sebagai kunci menahan laju perubahan iklim agar suhu Bumi tak melonjak lebih dari 2 derajat celsius.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa sepanjang sejarah, penggunaan lahan oleh manusia menyumbang lebih dari 70% emisi gas rumah kaca global. Dalam laporan itu juga disebutkan pada periode 2007-2016 emisi global dari sektor berbasis lahan (pertanian, kehutanan, dan alih fungsi lahan) mencapai 23% dari emisi global.

Berkaca dari data tersebut, IPCC merekomendasi seluruh negara, termasuk Indonesia untuk menekan deforestasi, melindungi gambut, mangrove, hingga restorasi ekosistem. Laporan itu juga merekomendasikan agar dunia mengurangi 30 gigaton emisi karbon per tahun pada 2030.

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo menyatakan laporan IPCC mengingatkan semua pihak bahwa berbagai upaya untuk merespons perubahan iklim terkait dengan penggunaan lahan menjadi sangat krusial.

Baca SelengkapnyaPerlindungan Hutan Jadi Tumpuan

ICEL: Naskah RUU EBT Masih jauh Dari Harapan

Jakarta, Gatra.com – Permasalahan pengelolaan energi baru terbarukan (EBT) dinilai belum terakomodir secara optimal dalam naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) EBT.

Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Raynaldo Sembiring mengatakan perlu evaluasi besar-besaran naskah RUU EBT. Mulai dari persoalan pengawasan, evaluasi proyek, dan inventarisasi data terkait dengan potensi daerah.

“Kemudian regulasi yang ada belum optimal menciptakan iklim investasi EBT yang kondusif bagi investor, termasuk terkait harga dan insentif,” ujar Raynaldo, Selasa (20/8).

Selain itu, ICEL menyoroti  tumpang tindih aturan dan peran pusat dan daerah dalam pengelolaan EBT. Sehingga naskah RUU EBT masih jauh dari harapan.

Presiden Jokowi mengapresiasi respon cepat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyikapi tantangan yang dihadapi daerah, salah satunya adalah terkait EBT.

DPD menginisiasi  RUU EBT, yang saat ini dengan dibahas di Komisi VII DPR bersama pemerintah.

 

Sumber : https://www.gatra.com/detail/news/438807/politic/icel-naskah-ruu-ebt-masih-jauh-dari-harapan

[Siaran Pers Bersama] 36 Organisasi Masyarakat Sipil Laporkan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian

Jakarta, 21 Agustus 2019.  36 organisasi masyarakat sipil melaporkan Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Darwin Nasution pada Rabu, 21 Agustus 2019. Laporan tersebut sehubungan dengan penerbitan Surat Nomor: TAN.03.01/265/D.II.M.EKON/05/2019 tertanggal 6 Mei 2019, perihal Data dan Informasi terkait Kebun Kelapa Sawit.

 

“Surat Deputi tersebut dijadikan alasan beberapa Badan Publik untuk menolak memberikan informasi publik. Di Jambi misalnya, permohonan informasi oleh peneliti kami ditolak Dinas Perkebunan, atas dasar Surat Deputi tersebut. Jelas ini merupakan pelanggaran prosedur,“ jelas Henri Subagiyo, Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

 

Meski tidak ditujukan secara eksplisit kepada Kementerian/Lembaga atau Daerah, informasi yang tertuang dalam poin ke-3 surat tersebut memang terkesan memberikan arahan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan data dan informasi mengenai Hak Guna Usaha (HGU) kebun kelapa sawit (berupa nama pemegang, peta, dan lokasi) sebagai informasi dikecualikan. Arahan tersebut kembali ditegaskan dalam poin ke-4 yang meminta Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk tidak melakukan inisiatif membuat kesepakatan dengan pihak lain dalam pemberian data dan informasi yang terkait dengan kebun kelapa sawit.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] 36 Organisasi Masyarakat Sipil Laporkan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian

[Siaran Pers] Urgensi Pembentukan RUU Energi Baru Terbarukan Perlu Dikaji Lebih Lanjut

Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, mengapresiasi respon cepat Dewan Perwakilan Daerah dalam menyikapi tantangan mendesak yang dihadapi oleh daerah, salah satunya adalah terkait energi terbarukan. Respon cepat ini memang telah dilakukan oleh DPD dengan menginisiasi adanya RUU Energi Baru Terbarukan (RUU EBT), yang saat ini tengah dibahas di Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat. Grita Anindarini, Peneliti Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Indonesian Center for Environmental Law, menganggap respon Presiden Joko Widodo ini adalah hal positif mengingat kebutuhan akan transisi energi di Indonesia adalah hal yang perlu menjadi fokus dan perlu direspon cepat. Sekalipun begitu, perlu kajian mendalam apakah adanya RUU ini dapat menjawab kebutuhan tersebut.

Dalam naskah akademik RUU EBT, dijelaskan bahwa UU No. 30 Tahun 2007 (UU Energi) saat ini belum cukup mengakomodir tentang energi baru terbarukan, karena pengaturan EBT masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Grita memandang bahwa salah satu permasalahan yang mengakibatkan kondisi ini terjadi adalah karena Pemerintah tidak kunjung menerbitkan Peraturan Pemerintah Energi Baru dan Terbarukan, sebagaimana diamanatkan dalam UU Energi. Pada dasarnya dalam pembentukan PP ini telah masuk dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 2015-2019, namun hingga saat ini peraturan tersebut belum terbit. Berdasarkan Renstra tersebut, seharusnya PP Energi Baru dan Terbarukan dapat dijadikan rujukan yang lebih detail terkait pengelolaan energi baru dan terbarukan meliputi pengusaaan sumber daya, penyediaan dan pemanfaatan, pengusahaan, hak dan kewajiban, kemudahan dan insentif, harga energi, penelitian dan pengembangan, hingga pembinaan dan pengawasan.

“Akibat ketiadaan Peraturan Pemerintah ini, selama ini terkait penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan secara umum, insentif hingga harga diatur dalam level Peraturan Menteri yang kerap dengan cepat berubah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum”, ujar Grita dalam siaran persnya. Jakarta (20/08).

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Urgensi Pembentukan RUU Energi Baru Terbarukan Perlu Dikaji Lebih Lanjut

[Siaran Pers Bersama] KARHUTLA: KAPOLRI PERLU EVALUASI JAJARAN POLDA SECARA MENYELURUH

Situasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia saat ini sedang dalam kondisi mengkhawatirkan. Lebih dari 1000 hotspot dalam beberapa hari ini terus meningkat dan mencatatkan 80% dari total hotspot di negara-negara ASEAN berdasarkan data Asean Specialized Meteorological Center (ASMC). Ini merupakan sejarah tertinggi sejak tahun 2015. Dalam kunjungan terkait Karhutla yang dilakukan Panglima TNI-Kapolri-Menteri LHK di Riau, Kapolri Jendral Tito Karnavian menyatakan bahwa akan menarik kasus-kasus Karhutla ke Mabes jika di Polda penegakan hukum tidak efektif.

Menanggapi pernyataan Kapolri tersebut, Henri Subagiyo Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) berharap bahwa itu bukan hanya sekedar lip service ditengah situasi Karhutla yang semakin memburuk. “Kita sudah pernah disuguhi hal yang serupa. Tetapi seringkali hal-hal demikian berjalan tidak konsisten setelah Karhutla reda. Padahal upaya pengendalian Karhutla termasuk penegakan hukum harus terus berjalan meskipun hotspot dilapangan berkurang. Kapolri Jendral Tito Karnavian sendiri sudah pernah meneken Surat Edaran Kapolri No. SE/15/XI/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada tanggal 10 November 2016. SE tersebut bisa dibilang cukup komprehensif yang mencakup arahan bagi jajaran Polri untuk melakukan upaya preemtif, preventif dan represif lengkap dengan arahan melakukan upaya pembuktian dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Tapi hasilnya hingga saat ini belum banyak dirasakan oleh publik, khususnya penegakan hukum bagi para pelaku korporasi. Ingat bahwa terkait dengan penegakan hukum ini Komisi III DPR RI sempat membentuk Panitia Kerja Karhutla di tahun 2016 meskipun hasilnya tidak jelas.”

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] KARHUTLA: KAPOLRI PERLU EVALUASI JAJARAN POLDA SECARA MENYELURUH

LSM akan Gugat Sistem Perizinan Investasi OSS

Kantor pelayanan OSS. (CNN Indonesia/Yuliyanna Fauzi)

Jakarta, CNN Indonesia — Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan, ICEL, Walhi, JATAM Kaltim, Kaoem Telapak, BEM UI , dan lain-lain akan menggugat proses kemudahan perizinan investasi terpadu daring (Online Single Submission/OSS) yang dijalankan pemerintah.

Koordinator Kampanye Walhi Nasional Edo Rahman mengatakan gugatan diajukan karena menurut mereka sistem perizinan investasi tersebut menimbulkan masalah pada perlindungan lingkungan hidup.Masalah lingkungan terutama terjadi pada investasi sektor kehutanan, ketenagalistrikan, perkebunan kelapa sawit.

Selain itu perizinan investasi tersebut juga dinilai LSM bertentangan dengan undang-undang. Pertentangan tersebut terkait pengurusan Amdal sebagai syarat investasi yang bisa diurus belakangan.

“Hal ini tentunya bertentangan dengan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menempatkan Amdal sebagai syarat sebelum terbitnya izin lingkungan dan izin usaha,” jelas Edo, Senin (12/8).

Baca SelengkapnyaLSM akan Gugat Sistem Perizinan Investasi OSS

LSM Lingkungan Siapkan Gugatan kepada Jokowi Terkait PP OSS

Konferensi pers “Persiapan Langkah Hukum Terhadap PP OSS” 12 Agustus 2019. (Foto: WALHI/videograb/VOA Indonesia)

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) peduli lingkungan berencana akan menggugat Presiden Joko Widodo terkait Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau PP OSS (Online Single Submission) dalam proses investasi, karena berpotensi bisa meluasnya kerusakan lingkungan.

 

JAKARTA — Ambisi Presiden Joko Widodo untuk mempermudah izin investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian tanah air, dan memperkecil ruang korupsi dengan mengadakan PP OSS (Online Single Submission) diakui sejumlah pihak sebagai kemajuan dalam reformasi birokrasi.

Namun sayangnya, menurut sejumlah LSM peduli lingkungan, Jokowi justru menghilangkan suatu hal yang tidak kalah penting untuk keberlangsungan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) yaitu menjadikan studi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) bukan lagi komponen utama dalam proses penerbitan izin usaha investasi.

Deputi Program Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL) Raynaldo Sembiring, mengatakan boleh saja pemerintah berambisi untuk meningkatkan investasi dengan mempermudah keluarnya izin usaha, namun kalau harus mengancam pelestarian SDA, maka hal tersebut sangat berbahaya, karena PP OSS ini secara jelas telah menghilangkan pentingnya substansi amdal. Amdal kemudian hanya ditempatkan sebagai dokumen administratif yang dipenuhi sesudah izin diterbitkan.

Hal ini, kata Raynaldo bertentangan dengan UU no.32 tahun 2008 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang menempatkan amdal sebagai syarat sebelum terbitnya izin lingkungan dan izin usaha.

“Seolah-olah asal tidak korupsi, asal ekonomi lancar boleh merusak lingkungan ‘kan bahaya. Logika seperti ini menurut saya sangat berbahaya untuk dibangun. Dan ini sebenarnya mengafirmasi, menunjukkan bahwa memang sejak awal sampai dengan lima tahun ke depan, memang Jokowi fokus untuk pembangunan ekonomi. Yang menjadi soal adalah sepertinya Jokowi membaca konstitusi itu setengah-setengah, tidak selesai. Jelas konstitusi kita ada dalam pasal 33 ayat 4 pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan. Sehingga tidak boleh ada penegasian terhadap aspek pelestarian lingkungan, apalagi penegasian ini hanya dilakukan melalui Peraturan Pemerintah, bayangkan dia melampaui UU hanya karena dia Presiden punya diskresi, memerintahkan semua Kementerian/Lembaga dan Pemda untuk mengikuti keinginannya melampaui UU Lingkungan dan UU lainnya. Ini sangat berbahaya,” ungkapnya dalam konferensi pers di Kantor Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Jakarta, Senin (12/8).

Baca SelengkapnyaLSM Lingkungan Siapkan Gugatan kepada Jokowi Terkait PP OSS

Substansi RUU Pertanahan Belum Menjawab Permasalahan Agraria, Pengesahan Harus Ditunda!

Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUU Pertanahan) yang saat ini tengah dibahas oleh DPR RI dan Pemerintah memiliki tujuan untuk menyasar tiga permasalahan utama yang tertera pada bagian menimbang naskah RUU, yaitu mengatasi ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; tumpang tindih peraturan perundang-undangan; serta konflik dan sengketa pertanahan. Namun sangat disayangkan, substansi RUU Pertanahan pada naskah per tanggal 22 Juni 2019 belum dapat menjawab tiga persoalan utama tersebut.

RUU pertanahan saat ini belum dapat menjawab permasalahan ketimpangan struktural penguasaan tanah. RUU ini mengatur mengenai pembatasan penguasaan atas tanah, namun juga membuka peluang penyimpangan terhadap pembatasan ini.[1] RUU ini sama sekali tidak mengatur mengenai perombakan penguasaan tanah dan redistribusi kelebihan penguasaan atas tanah. Malahan, RUU ini berpotensi memberikan pemutihan bagi pelanggaran penguasaan fisik atas tanah yang melebihi Hak Guna Usaha (HGU) atau penguasaan atas tanah yang belum memiliki HGU.[2]

RUU ini juga nampaknya hendak menghidupkan kembali konsep domein verklaring yang dahulu digunakan Belanda untuk merampas tanah dari masyarakat, dengan mengatur bahwa tanah yang tidak dapat dibuktikan hak atas tanahnya maka otomatis menjadi tanah negara. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi masyarakat adat yang hingga saat ini masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan terhadap wilayah adatnya.

Baca SelengkapnyaSubstansi RUU Pertanahan Belum Menjawab Permasalahan Agraria, Pengesahan Harus Ditunda!