ICEL

ICEL

Perlindungan Hukum bagi Nelayan Indonesia

Secara garis geografis Indonesia memiliki dua pertiga luas lautan daripada luas daratan. Karena memiliki wilayah laut yang luas, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk memajukan perekonomian Indonesia melalui pemanfaatan sumber daya laut. Sayangnya, sumber daya laut yang memiliki potensi besar belum dapat menjamin kesejahteraan bagi nelayan Indonesia. Data yang dikeluarkan oleh BPS periode 2000-2016 jumlah rumah tangga nelayan menurun dari tahun 2003 berjumlah 2.144.959 menjadi 965.756 pada tahun 2016. Selain itu, sebanyak 115 perusahaan pengolahan ikan nasional gulung tikar akibat tak mendapat pasokan ikan mengingat kapal-kapal illegal fshing langsung membawa ikan curiannya ke luar negeri.

Turunnya jumlah rumah tangga nelayan, menjadi pertanyaan yang mendasar apakah kesejahteraan nelayan di Indonesia telah terjamin? Sehingga nelayan-nelayan yang dulunya menjadi profesi yang utama menjadi beralih pada profesi yang lain. Salah satu faktor yang dapat menunjang kesejahteraan nelayan adalah wadah hukum yang bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan nelayan. Pada dasarnya, ada empat payung hukum bagi nelayan di Indonesia yaitu (i) UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (UU No. 7 Tahun 2016), (ii) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya UU No. 45 Tahun 2009 (UU Perikanan), (iii) UU No. 32 Tahun 2014 tentang kelautan (UU Kelautan), dan (iv) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan perubahannya UU No. 1 Tahun 2014 (UU Pengelolaan WP3K).

Baca SelengkapnyaPerlindungan Hukum bagi Nelayan Indonesia

[Open Recruitment] Enumerator IKHL 2019

 

Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa telah terjadi perubahan positif pada tata kelola hutan dan lahan selama masa pemerintahan Joko Widodo dengan pemberian akses perhutanan sosial dan TORA, penyelesaian berbagai konflik penggunaan lahan, dan pemantauan perizinan serta penegakan hukum.[1] Perbaikan tata kelola ini bahkan mendapat apresiasi FAO. Namun, rendahnya Indeks Kelola Hutan dan Lahan (IKHL) pada 2016 silam menjadi refleksi bahwa perbaikan tata kelola hutan dan lahan belum selesai. IKHL 2016 melihat tata kelola hutan dan lahan dalam tiga prinsip utama, tiga dimensi penyelenggaraan kewenangan strategis, dan tiga sektor di 12 provinsi Indonesia. Salah satu penyebab rendahnya IKHL 2016 dikarenakan belum efektifnya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pemerintah daerah masih berbenah menyiapkan diri untuk mengimplementasikannya. Lain cerita dengan masa pemerintahan Joko Widodo, dimana undang-undang tersebut telah berlaku secara efektif.

Oleh karena itu, penting untuk mengecek kebenaran perbaikan tata kelola yang terjadi agar tidak hanya menjadi klaim sepihak dari pusat saja dan tercipta pemanfaatan hutan dan lahan yang berkelanjutan. Pengecekan tersebut akan dilakukan dengan penelitian endline IKHL, yang merupakan instrumen penelitian yang dikembangkan oleh masyarakat sipil untuk memotret pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan urusan kehutanan, perkebunan, dan pertambangan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Baca Selengkapnya[Open Recruitment] Enumerator IKHL 2019

Menteri KKP: Perikanan & Pertambangan Tidak Bisa Berdampingan

tirto.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusung sebuah program Pandu Laut Nusantara. Salah satu tujuannya adalah melakukan zonasi terhadap pulau-pulau kecil, serta memaksimalkan pengelolaan dan pelestarian ekosistem laut. Saat ditanyakan terkait keberadaan sejumlah tambang yang memiliki dampak terhadap ekosistem pulau-pulau kecil, Menteri KKP, Susi Pudjiastuti, menilai memang sulit membuat pertambangan dan perikanan hidup berdampingan. “Yang jelas perikanan dan tambang tidak bisa hidup berdampingan,” kata Susi dalam konferensi pers di JCC Senayan, Jakarta, pada Sabtu (6/4/2019). Namun di sisi lain Susi juga mengatakan bahwa suatu wilayah punya kewenangan untuk menentukan sumber penghasilan dari pertambangan atau sektor lain. Susi menilai bahwa dikeluarkannya izin pertambangan pun pasti telah melalui sejumlah proses penilaian. “Terkait tambang yang sudah dibuat sebelumnya, ada aturan dan izin yang sudah dikeluarkan,” kata Susi. Merespons masalah ini, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim dari Indonesian Center for Environment Law (ICEL), Ohiongyi Marino mengemukakan, pulau-pulau kecil seharusnya diprioritaskan untuk penelitian, pariwisata, dan pertanian masyarakat. Menurut Ohiongyi, ketentuan tersebut diterangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. “Nah menurut UU tersebut juga, pulau kecil bukan diprioritaskan untuk pertambangan,” kata Ohiongyi kepada reporter Tirto, Jumat (14/12/2018). Sementara, Koordinator Jatam Nasional, Merah Johansah mengatakan pertambangan di pulau kecil akan melahirkan sejumlah masalah, baik terhadap lingkungan hidup maupun masyarakat. “Tambang di pulau-pulau kecil itu sama saja bunuh diri. Sektor pertanian sangat penting di sana, dan keberlangsungan air sangat penting karena dia pulau-pulau kecil. Kalau air tercemar, sudahlah, tambang itu pasti mencemari,” kata Merah.

 

Sumber :

Alaidrus, F. (2019, April 06). Menteri KKP: Perikanan & Pertambangan Tidak Bisa Berdampingan. Retrieved from https://tirto.id/menteri-kkp-perikanan-pertambangan-tidak-bisa-berdampingan-dljs

[Siaran Pers Bersama] Klarifikasi Terbuka Gerakan #BersihkanIndonesia

Sehubungan dengan penyebaran selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat (terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam klarifikasi terbuka ini) yang secara sepihak mencatut nama Gerakan #BersihkanIndonesia beserta logo-logo dari seluruh anggota Gerakan #BersihkanIndonesia. Dengan ini, Gerakan #BersihkanIndonesia menyatakan:

  1. TIDAK pernah dimintai konsultasi atau persetujuan untuk penggunaan nama Gerakan #BersihkanIndonesia dalam selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut.
  2. TIDAK terlibat dalam proses pembuatan atau penyebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut.
  3. Bahwa Gerakan #BersihkanIndonesia TIDAK dimintai konsultasi, persetujuan, atau terlibat diskusi dengan instansi atau lembaga yang BUKAN bagian dari Gerakan #BersihkanIndonesia, yang logonya tercantum dalam selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut, yaitu: Asosiasi Panas Bumi Indonesia; Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat; dan Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia.
  4. Bahwa kesan atau persepsi yang dapat ditimbulkan oleh pembingkaian nama Gerakan #BersihkanIndonesia beserta logo-logo anggota Gerakan #BersihkanIndonesia dalam selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut; yaitu kesan atau persepsi bahwa Gerakan #BersihkanIndonesia mendukung proyek energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut adalah TIDAK BENAR.

Atas dasar hal tersebut, Gerakan #BersihkanIndonesia juga menyatakan hal berikut:

  1. Mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas upaya klarifikasi masyarakat Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, kepada anggota Gerakan #BersihkanIndonesia dan selanjutnya Gerakan #BersihkanIndonesia terkait tidak terlibatnya Gerakan #BersihkanIndonesia dalam selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut.
  2. Bahwa Gerakan #BersihkanIndonesia MENDUKUNG penuh perjuangan masyarakat Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, untuk mempertahankan hak atas ruang hidup masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidupnya.
  3. MENGECAM tindakan sepihak pencatutan nama Gerakan #BersihkanIndonesia dan logo-logo anggota Gerakan #BersihkanIndonesia dalam selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut.
  4. MENGECAM praktik-praktik kotor dan sewenang-wenang dari proyek energi jenis apapun yang meminggirkan dan merugikan hak-hak masyarakat termasuk hak masyarakat untuk menolak proyek tersebut, yang menipu dan mengadu domba masyarakat, lebih-lebih yang menimbulkan dampak negatif jangka pendek dan jangka panjang terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.
  5. Bahwa Gerakan #BersihkanIndonesia sedang dalam proses meminta klarifikasi terbuka terkait pencatutan nama Gerakan #BersihkanIndonesia dan logo-logo anggota Gerakan #BersihkanIndonesia terhadap tiga instansi atau lembaga yang logonya dicantumkan dalam selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut, yaitu: Asosiasi Panas Bumi Indonesia; Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat; dan Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia, sehingga kami menduga, atau tiga instansi atau lembaga tersebut terindikasi kuat menjadi pihak yang bertanggungjawab atas beredarnya selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut.
  6. Bahwa atas dasar klarifikasi dari point 5 tersebut, Gerakan #BersihkanIndonesia menuntut pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mencabut, menarik selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut, dan mengklarifikasi serta memohon maaf secara terbuka baik itu di media instansi atau lembaga (misal website) juga di media massa atas pencatutan nama Gerakan #BersihkanIndonesia dan logo-logo anggota Gerakan #BersihkanIndonesia tersebut.
  7. Bila klarifikasi terbuka tidak dilakukan dalam waktu 5×24 Jam sejak permintaan atas klarifikasi dilayangkan (hingga akhir jam kerja hari Rabu, 10 April 2019), maka Gerakan #BersihkanIndonesia akan melakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Klarifikasi terbuka dari Gerakan #BersihkanIndonesia. Segala informasi yang beredar dapat diklarifikasi kepada kontak Gerakan #BersihkanIndonesia seperti tertera di bawah ini.

 

Atas nama Gerakan #BersihkanIndonesia

Kontak: Arip Yogiawan, YLBHI | arip.yogi@ylbhi.or.id | +62 812-1419-4445

Rilis selengkapnya disini

[Open Recruitment] Asisten Peneliti

 

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) merupakan lembaga riset dan advokasi dalam bidang hukum dan kebijakan lingkungan hidup. Didirikan sejak 1993, ICEL telah melakukan perubahan kebijakan, peningkatan kapasitas dan advokasi hukum baik dalam bidang hukum lingkungan umum (general environmental law) maupun sektoral. Beberapa subbidang hukum lingkungan yang menjadi fokus ICEL melingkupi isu pencemaran; kehutanan, perkebunan dan perubahan fungsi lahan; perubahan iklim; perlindungan flora dan fauna; akses informasi, partisipasi dan keadilan lingkungan; pesisir dan maritim; pertambangan dan energi.

Baca Selengkapnya[Open Recruitment] Asisten Peneliti

Indepth: Lalai Menjaga Sungai

Kota Jakarta yang dilalui oleh 13 sungai, tidak terlalu peduli dengan kebersihan sungai. Apalagi dengan kesehatan sungainya, salah satu sungai yang tercemar adalah kali Pesanggrahan. Dimana setiap hari air limbah industri rumah tangga dibuang ke sungai ini.

Simak Penuturan Kadiv Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup ICEL Margaretha Quina terkait hal ini dalam Liputan Khusus Berita satu “Indepth: Lalai Menjaga Sungai”

 

Sumber :

Indepth: Lalai Menjaga Sungai

BeritaSatu – https://www.youtube.com/watch?v=w2OfTiZHdZI&feature=youtu.be

Meski Dilarang, Impor Sampah Plastik 2018 Naik 141%

Jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau bersama ratusan siswa dan warga Pantai Payung, Kecamatan Nongsa, Batam, Sabtu (21/10), melakukan aksi bersih pantai sebagai rangkaian dari gerakan bersih pantai dan laut (GBPL). ( Foto: Ist , beritasatu.com )

 

Jakarta, Beritasatu.com – Di Indonesia telah ada regulasi yang mengatur tentang sampah impor yaitu UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan peraturan Kemendag Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 tentang impor limbah non bahan berbahaya dan beracun.

Peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Fajri Fadillah mengatakan dua aturan tersebut sudah cukup kuat untuk mengontrol impor limbah, namun implementasinya masih terus diawasi. “Pemerintah perlu mengevaluasi kembali perusahaan yang memiliki izin impor plastik dan paper scrap, apakah sudah sesuai perizinan, dan apakah praktik yang mereka lakukan tidak mencemari lingkungan,” kata dia, pekan lalu.

Indikasi impor sampah plastik ini ditemukan secara nyata di beberapa daerah di Indonesia, seperti Gresik, Jawa Timur.
Di daerah ini, ditemukan beberapa bentuk sampah, seperti serpihan plastik bercampur kertas yang tidak bisa didaur ulang, yang biasanya digunakan untuk bakar tahu atau bahan bakar lainnya, serta sampah plastik, yang bentuknya beragam berupa jenis botol, sachet, kemasan makanan, personal care, serta produk rumah tangga.

Pemerintah seyogyanya mengusut tindakan impor sampah plastik tersebut, sampai mencabut persetujuan impor terhadap importir produsen kertas yang melakukan pembiaran terhadap sampah plastik yang terjadi. Impor sampah plastik yang terjadi di Gresik Jawa Timur merupakan kegiatan yang dilarang dan diancam pidana menurut Pasal 29 Ayat (1) Huruf b jo. Pasal 37 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Baca SelengkapnyaMeski Dilarang, Impor Sampah Plastik 2018 Naik 141%

Air untuk Semua

‘Selamat Hari Air Sedunia’ bak kata-kata sakti, kalimat itu mampu menyedot perhatian publik pada tanggal tertentu. Teptatnya pada tanggal 22 Maret 2019 ini, banyak sekali berseliweran infografis atau hanya sekedar kata-kata maupun ucapan yang mengingatkan mengenai kondisi air, terutama air sungai yang ada dibelahan dunia.

Ketika kita berbicara mengenai kualitas air sungai di Indonesia, hal yang pertama kita ingat pastilah mengenai pencemaran yang terjadi oleh limbah industri maupun limbah rumah tangga. Ironi, itulah kata yang pertama terucap. Sebab Indonesia yang mendapatkan peringkat ke lima (5) di Dunia sebagai pemilik sumber daya air tawar yang melimpah[1].

Limbah industri maupun limbah rumah tangga kerap kali dibuang langsung ke sungai. Dan parahnya air sungai yang telah tercemar ini, menjadi sebuah ancaman bagi kesehatan masyarakat. Dalam perkiraan Global Burden of Diseases, secara global sekitar 1,8 juta kematian dini disebabkan faktor resiko yang terkait pencemaran air, utamanya terkait sanitasi yang tidak aman dan sumber air yang tidak aman. Sekalipun demikian, di negara maju permasalahan ini telah dapat tertangani dengan baik. Namun, belum demikian di Indonesia.

Data LHK yang dikutip dari Tirto.id menunjukkan bahwa dari pengujian yang dilakukan pada 100 aliran sungai, 52% sungai mengalami cemar berat, 20% tercemar sedang, 7% tercemar ringan dan 21% berada dalam keadaan baik. Pada 2016 berdasarkan pemantauan di 918 titik sampel pada 122 sungai di Indonesia oleh KLHK, 68% kondisi air sungai di Indonesia dalam kategori cemar berat. Sedangkan data yang dikeluarkan oleh BAPPENAS, air sungai di Jakarta dapat mengancam kesehatan apabila dikonsumsi, mengingat 96% dari air sungai di Jakarta tercemar berat (Jakarta Post, 2018).

Baca SelengkapnyaAir untuk Semua

Situasi Ekspor dan Impor Sampah Plastik di Indonesia: Implikasi dari Kebijakan National Sword China

Pada 21 Maret 2019, Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) mengadakan konferensi pers yang berjudul “Situasi Ekspor dan Impor Sampah Plastik di Indonesia: Implikasi dari Kebijakan National Sword China” yang bertempat di The Hook, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Konferensi pers ini didukung oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang Lingkungan Hidup yakni BaliFokus/Nexus3 Foundation, Ecological Observation and Wetlands Conservation (ECOTON), Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi (YPBB), Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Adapun tujuan pelaksanaan konferensi pers ini adalah untuk memaparkan situasi, permasalahan, dan rekomendasi terkait praktik impor sampah plastik yang bermasalah.

 

Banjir Plastik Brantas

Prigi Arisandi, Direktur Eksekutif ECOTON, menyampaikan paparan yang ia beri judul “Banjir Plastik Brantas”. Disampaikan olehnya, di dekat Sungai Brantas ada banyak pabrik tebu dan industri kertas. Adapun banjir sampah plastik yang ia maksud pada dasarnya berasal dari industri-industri yang ada di dekat sungai tersebut. Prigi juga menyampaikan daftar negara asal sampah plastik dengan Amerika Serikat, Kanada dan Inggris menempati urutan pertama hingga ketiga secara berurutan. Sampah plastik yang diimpor oleh Indonesia ini tidak semuanya bisa digunakan oleh industri-industri yang ada di sini, sehingga ujung-ujungnya sisa sampah impor yang tidak bisa digunakan akan dibakar.  Termasuk dalam kategori ini yakni serpihan plastik bercampur kertas (tidak bisa didaur ulang) sehingga digunakan untuk bakar tahu atau bahan bakar lainnya.

 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh ECOTON, dengan mengambil sampel di 6 lokasi di Sungai Brantas, ditemukan bahwa sampel penelitian menunjukkan adanya mikroplastik di Sungai Brantas yakni sekitar 293-2499 partikel/liter. Parahnya, 92% persediaan air minum di Surabaya berasal dari Sungai Brantas. Prigi menyimpulkan, semakin banyak mikroplastik yang terlepas ke dalam sungai, semakin banyak mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh manusia.

Baca SelengkapnyaSituasi Ekspor dan Impor Sampah Plastik di Indonesia: Implikasi dari Kebijakan National Sword China

Masyarakat Tak Dilibatkan Dalam RUU EBT

“Dalam Naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) belum membahas terkait partisipasi masyarakat didalamnya. Keterlibatan masyarakat dari awal tentu akan mengurangi adanya konflik yang terjadi”. Pembicaraan ini tertuang didalam forum diskusi Pembahasan CSO Mengenai RUU EBT yang diselenggarakan oleh World Wide Fund for Nature (WWF) di Hotel The Akmani, Jakarta. Selasa (12/03/2019).

Dalam diskusi tersebut ICEL hadir sebagai Narasumber sebagai pemantik diskusi yang diwakili oleh Grita Anindarini Peneliti dari Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup ICEL. Grita membahas mengenai kekurangan yang ada didalam RUU EBT salah satunya adalah terkait partisipasi publik yang belum diangkat didalam RUU tersebut. Selain itu, hadir juga Surya Dharma Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) sebagai narasumber utama.

Dalam diskusi yang berlangsung, Grita menyampaikan bahwa “Dari awal kami khawatir seandainya Energi Baru dan Energi Terbarukan ini dimasukan ke dalam satu regulasi yang sama tanpa ada perlakuan yang berbeda, maka alokasi dana dan insentif justru lebih banyak dialokasikan kepada energi baru, bukan energi terbarukan. Kalaupun nantinya RUU yang akan bergulir adalah tetap RUU Energi Baru Terbarukan, kami berharap dalam RUU tersebut perlakuan atas energi baru dan energi terbarukan bisa dibedakan. Sebab dari draf per Oktober 2018, perlakuan terhadap energi baru dan energi terbarukan masih dipersamakan.”

“Setelah membaca RUU versi METI dan Naskah akademik dari DPD ini, hasil dari analisis kami banyak sekali hal yang belum dibahas secara detail, beberapa diantaranya adalah adanya tumpang tindih kewenangan yang butuh untuk diuraikan, tidak adanya pembahasan mengenai sertifikat, serta belum membahas jika terjadinya konflik dengan satwa langka pada tempat yang akan dikembangkan proyek EBT,” Ujar Grita.

Pernyataan Grita tersebut, akan menjadi catatan dan masukan oleh METI dalam usulan RUU yang sedang digagas oleh METI. Selain itu, beberapa gagasan dari CSO lainnya juga menjadi pertimbangan untuk penyempurnaan RUU EBT ini.

RUU EBT Belum Libatkan Perempuan

Ada pertanyaan yang menarik yang disampaikan oleh peserta diskusi, yakni mengenai keterlibatan peran perempuan. “Saya melihat didalam RUU EBT ini, belum ada peran perempuan didalamnya. Padahal jika ditelusuri lebih lanjut bahwa proyek ini nantinya akan dilaksanakan didaerah-daerah yang memiliki potensi. Kita ketahui bahwa, perempuan memiliki andil yang cukup besar terkait permasalahan energi ini,” Ujar peserta dari Koalisi Perempuan Indonesia.

“Terkait isu gender memang sulit sekali untuk kita jelaskan dan kita masukan kedalam pasal khusus. Tetapi didalam RUU ini perempuan diasumsikan masuk kedalam pertisipasi masyarakat, dan menurut saya peran perempuan itu setara dengan laki-laki. Yang harus kita titik beratkan disini adalah profesionalitas dari masing-masing individu. Dan bagaimana untuk meningkatkan kompetensi dari kemampuan masing-masing, baik kemampuan perempuan maupun kemampuan laki-laki,” Ujar Surya menanggapi. (Dona)