ICEL

ICEL

Tata Ruang Untuk Wilayah Rawan Bencana

Januari hingga September 2018 Indonesia mengalami delapan deretan gempa bumi. Dua diantaranya dilalui dengan duka yang mendalam. Gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat terjadi 459 kali dalam kurun waktu yang singkat yang mengakibatkan 14 orang meninggal dunia dan 60-an orang luka-luka serta mengakibatkan kerugian secara moril dan materil.

Dalam waktu sebulan, gempa juga terjadi pada wilayah Sulawesi Tenggara. Gempa yang disusul oleh tsunami ini, meluluh lantakkan Kabupaten Donggala. Tercatat hingga saat ini 2.010 orang meninggal dunia, dan melumpuhkan sendi perekonomian Kabupaten Donggala. Isak tangis tak terbendung tatkala korban syok atas kehilangan kerabat, dan kehilangan harta dan benda. Indonesia menangis. Berbekal kejadian pada tsunami Aceh 2004 lalu, Indonesia sigap dalam penanganan pasca bencana. Namun, tidak sigap dalam siaga bencana.

Pada 2012 lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengeluarkan Peta Indeks Rawan Bencana Indonesia. BNPB menjelaskan, hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki risiko bencana. Baik yang berada di wilayah perbukitan, dataran rendah, hingga kawasan pesisir. Sayangnya peta yang dikeluakan oleh BNPB menjadi sebuah peringatan diatas kertas bagi pemerintah daerah. Resiko bencana tidak dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Kepala Divisi Tata Kelola Hutan dan Lahan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Rika Fajrini menyatakan bahwa mitigasi bencana dimulai dari perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan kerawanan bencana dalam menentukan peruntukan dan pemanfaatan ruangnya. Saat ini banyak daerah yang sedang melakukan revisi tata ruangnya, kesempatan emas untuk mengawal: pertama, RTRW daerah sudah harus memuat peta kerawanan bencana; kedua, arah pemanfaatan wilayah rawan bencana tidak kontraproduktif. Pembangunan skala besar dan Infrastruktur vital tidak diletakan di daerah rawan bencana; ketiga, Perencanaan memuat mitigasi bencana seperti wilayah evakuasi, wilayah “green belt” buat penahan abrasi dan penghambat gelombang.

Baca SelengkapnyaTata Ruang Untuk Wilayah Rawan Bencana

Negara Jangan Kalah

Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo ternyata bukan saksi ahli pertama yang di­gugat balik PT Jatim Jaya Per­kasa (JJP). Sebelum gugatan menyasar Bambang, PT JJP ju­ga pernah menggugat pakar lingkungan hidup yang juga rekan sejawat Bambang di Fakultas Kehutanan IPB, Basuki Wasis, pada 16 Agustus 2017.

Bambang dan Basuki merupakan saksi ahli kasus kebakaran hutan dan lahan (kar­hut­la) yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kala itu, PT JJP menggugat Basuki untuk membayar ganti rugi sebesar Rp610 miliar. Namun, gugatan itu berakhir dengan mediasi melalui akta perdamaian pada 31 Oktober 2017.

Meski gugatan dari PT JJP kandas, Basuki Wasis belum bisa bernapas lega karena ha­­rus menghadapi gugatan dalam kasus lain yang masih ter­­kait dengan kapasitas dia sebagai saksi ahli.

Kali ini, Basuki bertindak sebagai saksi ahli yang diajukan KPK dalam kasus mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan nikel di dua kabupaten di Sultra, selama 2009-2014.

Baca SelengkapnyaNegara Jangan Kalah

[Siaran Pers] ICEL Apresiasi Moratorium Perizinan Kelapa Sawit, Meski Aspek Penegakan Hukum Masih Lemah

Jakarta | 03/10/2018. Diterbitkannya moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit oleh Presiden Joko Widodo di Gedung Binagraha, Jakarta, Kamis (20/9/2018) lalu disambut baik oleh lembaga Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo mengapresiasi kebijakan ini, yang pas dengan momentum untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lahan, khususnya dari aktivitas perkebunan sawit. Namun demikian, Henri menilai pengaturan mengenai aspek penegakan hukum masih sangat lemah.

Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam kebijakan ini, khususnya berkaitan dengan keberhasilan Inpres yang telah dikeluarkan oleh Presiden terkait moratorium perizinana kelapa sawit. Pertama proses pengambilan kebijakan dalam penundaan dan evaluasi belum menunjukkan adanya mekanisme pelibatan para pemangku kepentingan. Hampir semua unsur di dalam pemerintahan selama ini terlibat dalam pemberian izin yang menyalahi aturan ataupun adanya pembiaran pelanggaran yang terjadi. Sementara itu, tidak terdeteksi bagaimana pelibatan pemangku kepentingan selain pemerintah seperti publik dan perusahaan.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] ICEL Apresiasi Moratorium Perizinan Kelapa Sawit, Meski Aspek Penegakan Hukum Masih Lemah

Jokowi Harus Stop Pembangunan PLTSa Sunter Jakarta

 

Rencana Pemprov. DKI Jakarta melalui PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) dengan menggandeng perusahaan mitra dalam proyek listrik sampah ini, yakni Fortum asal Finlandia, sesungguhnya proyek ini pernah gagal tahun 2016 masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan MoU di tanda tangani oleh Pjs. Gubernur Jakarta Sumarsono.

Namun Proyek PLTSa Sunter tersebut batal karena dasar pelaksanaannya yaitu Perpres No.18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) atas permohonan “gugatan” uji materiil Koalisi Nasional Tolak Bakar Sampah yang diajukan oleh Direktur Green Indonesia Foundation, H. Asrul Hoesein bersama 15 orang pemohon perorangan dan Walhi, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), BaliFokus, KruHA, Gita Pertiwi dan Perkumpulan YPBB (Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi).

Permohonan uji materiil disampaikan pada 18 Juli 2016 dengan nomor register 27/P/HUM/2016. Sementara putusan MA keluar pada 2 November 2016. Setelah dibatalkan Perpres 18 Tahun 2016 diatas, berbagai upaya Kementerian LHK dengan melibatkan hampir seluruh menteri dan para menteri koordinator telah menerbitkan lagi Perpres No. 97 Tahun 2017 Kebijakan dan Strategi Nasional – Jaktranas – Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Tanggal Pengundangan (24 Oktober 2017), tapi terselip program PLTSa di dalamnya. Sungguh hebat akal konseptor Jaktranas Sampah.

Baca SelengkapnyaJokowi Harus Stop Pembangunan PLTSa Sunter Jakarta

Pemerintah Tidak Konsisten, Jumlah Satwa Yang Dilindungi Malah Terus Dikurangi

Pemerintah telah mengeluarkan 5 jenis burung dari daftar jenis tumbuhan dan satwa dilindungi. Sebelumnya, burung seperti Cucak Rawa, Murai Batu, dan Jalak Suren, dilindungi oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LHK) no. 20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Dengan demikian pemerintah merevisi peraturan tersebut menjadi Permen LHK no. 92/2018. Belakangan dari tiga jenis burung diatas, 2 jenis satwa burung yaitu Anis-bentet kecil dan Anis-bentet Sangihe juga dikeluarkan dari daftar satwa dilindungi.

Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Raynaldo Sembiring menuturkan, pihaknya bersama Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (Pokja Konservasi) berpendapat bahwa dasar penetapan yang digunakan dalam Permen LHK no. 92/2018 tidak sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah no. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Pasal 1A ayat (2) Permen LHK no. 92/2018 secara khusus mengatur penambahan kriteria penetapan menjadi satwa tidak dilindungi dan sebaliknya. Mulai dari banyaknya penangkaran, banyaknya pemeliharaan untuk kepentingan hobi dan dukungan dalam kehidupan masyarakat, dan/atau lomba/kontes.

“Kriteria tersebut sesungguhnya mengingkari Pasal 6 PP no. 7/1999 yang menyatakan bahwa jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dapat diubah statusnya menjadi tidak dilindungi apabila populasinya telah mencapai tingkat pertumbuhan tertentu sehingga jenis yang bersangkutan tidak lagi termasuk kriteria jenis tumbuhan dan satwa dilindungi,” katanya dalam siaran persnya, Jumat (28/09/2018).

Baca SelengkapnyaPemerintah Tidak Konsisten, Jumlah Satwa Yang Dilindungi Malah Terus Dikurangi

[Siaran Pers Bersama] Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) 

Respon KSTJ atas Pencabutan Izin Reklamasi Pulau-Pulau Buatan

Jakarta-Kamis, 27 September 2018. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mencabut 13 Izin Persetujuan Prinsip dan Pembatalan Surat Perjanjian Kerjasama atas Pulau-Pulau Reklamasi yang telah diterbitkan. Atas tindakan tersebut, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta memberikan catatan-catatan penting, antara lain:

Pertama, pulau-pulau reklamasi yang telah diberikan izin oleh Pemerintah Provinsi adalah berjumlah 17 pulau, sedangkan izin yang dicabut oleh Gubernur DKI Jakarta berjumlah 13 pulau. Jika Pemerintah Provinsi ingin menghentikan reklamasi, maka Gubernur seharusnya mencabut izin 17 pulau tersebut tanpa terkecuali. Meskipun 4 (empat) pulau yang tidak dicabut izinnya telah terbangun, hal ini seharusnya bukan menjadi halangan untuk tidak mencabut izin pulau-pulau tersebut.

Kedua, Gubernur DKI Jakarta melakukan pencabutan terhadap izin persetujuan prinsip dan pembatalan kerja sama, namun dalam catatan koalisi terdapat beberapa pulau yang sudah memiliki izin pelaksanaan reklamasi seperti Pulau F, Pulau I, Pulau K, dan Pulau G. Pencabutan izin persetujuan prinsip dan pembatalan kerja sama dengan pengembang tidak serta merta secara hukum membatalkan izin pelaksanaan reklamasi. Perlu ada tindakan hukum lanjutan terhadap izin pelaksanaan reklamasi dengan melakukan pencabutan. Dengan demikian Pemerintah DKI Jakarta juga harus melakukan pencabutan atas izin pelaksanaan reklamasi yang telah diterbitkan.

Ketiga, diperlukan transparansi terhadap pencabutan-pencabutan 13 izin reklamasi tersebut dengan melakukan publikasi surat pembatalan reklamasi dan juga rekomendasi Badan Pelaksana Pantura Jakarta yang menjadi dasar pencabutan oleh Gubernur DKI Jakarta.

Keempat, keterbukaan informasi atas kelanjutan 4 (empat) pulau yang sudah terbangun dan belum dicabut izinnya yaitu Pulau D, Pulau C, Pulau N, dan Pulau G. Dibutuhkan kajian lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya untuk menentukan nasib 4 (empat) pulau tersebut. Pelibatan masyarakat luas juga diperlukan untuk ikut menentukan kelanjutan dari 4 pulau tersebut.

Kelima, memastikan agar kegiatan pelaksanaan reklamasi tidak diatur lagi dalam peraturan perundang-perundangan berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Pesisir dan Teluk Jakarta melalui penyusunan KLHS Tata Ruang. KLHS akan menjadi dasar pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta ataupun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) DKI Jakarta.

Keenam, harus dilakukan pemulihan atas ekosistem pesisir dan Teluk Jakarta yang diawali dengan menyusun rencana pemulihan oleh Pemerintah DKI Jakarta yang melibatkan pakar dan juga masyarakat. Rencana pemulihan dibutuhkan karena setiap ekosistem menyediakan jasa ekosistem dengan kualitas dan nilai yang berbeda-beda sehingga membutuhkan upaya pemulihan yang berbeda-beda pula. Selain itu, upaya pemulihan ini termasuk juga pemulihan akibat dampak ekonomi dan sosial dari reklamasi.

Bersama dengan siaran pers ini, kami Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta meminta kepada Gubernur DKI Jakarta untuk :

  1. Mencabut seluruh izin reklamasi 17 pulau tanpa terkecuali termasuk 4 pulau yang sudah terbangun,
  2. Pencabutan izin sampai dengan izin usaha pelaksanaan reklamasi
  3. Pembongkaran terhadap 4 pulau yang terbangun.
  4. Pemulihan ekosistem Pesisir dan Teluk Jakarta dengan membentuk Tim yang terdiri dari unsur masyarakat, pakar, dan pemerintah

Narahubung :

  1. Tigor Hutapea (KSTJ) : 081282796684
  2. Ohiongyi (ICEL) : 085777070735
  3. Nelson (LBH Jakarta) : 081396820400
  4. Martin (KNTI) : 081286030453

Awasi Moratorium Sawit

 

Keputusan pemerintah untuk memoratorium pembukaan kebun sawit baru selama tiga tahun ke depan diapresiasi para pegiat lingkungan. Namun, mereka menekankan pentingnya pengawasan dan transparansi agar kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Presiden No 8 Tahun 2018 itu benar-benar terlaksana dengan baik.

Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Teguh Surya menilai penerbitan Instruksi Presiden No 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebun­an Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebun­an Kelapa Sawit itu menjadi langkah yang strategis untuk menyelesaikan kesengkarutan perizinan perkebunan sawit, termasuk tumpang-tindih dengan kawasan hutan.

“Para pejabat penerima instruksi harus konsisten menjalankannya. Dukungan dan pengawalan para pihak terkait sangat dibutuhkan mengingat seluruh proses evaluasi per­izinan dan berbagai tugas lain yang dimandatkan Presiden dalam inpres itu harus selesai dalam waktu tiga tahun,” katanya, Senin (24/9).

Baca SelengkapnyaAwasi Moratorium Sawit

Moratorium Sawit Momentum Perbaikan Tata Kelola Hutan

 

Presiden Joko Widodo menerbitkan moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Penerbitan izin perkebunan baru bakal dibekukan selama tiga tahun ke depan.

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo menyambut positif kebijakan tersebut. Penerbitan Inpres merupakan momentum untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lahan khususnya aktivitas perkebunan sawit.

“Kebijakan ini perlu mendapat apresiasi tentunya untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lahan,” ujarnya menjawab Media Indonesia, Senin (24/9).

Meski begitu, dia mencatat proses kebijakan moratorium dan evaluasi belum menunjukkan adanya mekanisme pelibatan para pemangku kepentingan lain karena hampir semua unsur yang terlibat berasal dari pemerintah.

Karena itu, dia mengingatkan pentingnya keterbukaan atas hasil penundaan dan evaluasi perizinan. Pasalnya, Inpres diharapkan bisa mendukung upaya pelestarian dengan mengembalikan kawasan hutan yang telanjur menjadi perkebunan sawit.

“Bisa jadi dampak keterlanjuran selama ini sesungguhnya tidak hanya merugikan negara dalam arti pemerintah namun juga merugikan masyarakat karena pelanggaran perizinan yang selama ini terjadi,” pungkasnya.

 

Sumber : m.mediaindonesia.com

[Siaran Pers Bersama] Pokja Konservasi dan Forum Konservasi Burung Indonesia: Episode Mempertahankan Ketertinggalan UU No 5/1990: P.92/2018, Menumbalkan Konservasi Demi Politik dan Ekonomi

“Jangan sampai aturan (hukum) diubah hanya melalui sebuah kesepakatan
golongan tertentu, karena itu hanya akan mempermalukan kita, sebagaimana yang
telah dilakukan oleh kaum Sofis di masa lalu!”

Jakarta, 21 September 2018. Penolakan sekelompok masyarakat terhadap Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan No P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi (P.20/2018) yang baru berumur ±2 (dua) bulan semakin kuat terdengar. Penolakan inipun pada akhirnya mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengundangkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa (P.92/2018). Peraturan baru ini antara lain menarik 5 jenis burung dari daftar P.20/2018 yaitu: Kucica Hutan/Murai Batu, Cucak Rawa, Jalak Suren, Anis Bentet Kecil, dan Anis Bentet Sangihe.

Menyikapi situasi ini, Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi (Pokja Konservasi) berpendapat bahwa:

  1. Dasar Penetapan yang Digunakan dalam P.92/2018 Tidak Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP No 7/1999)

Pasal 1A ayat (2) P.92/2018 secara khusus mengatur penambahan kriteria penetapan menjadi satwa tidak dilindungi dan sebaliknya, atas: (1) banyaknya penangkaran, (2) banyaknya pemeliharaan untuk kepentingan hobi dan dukungan dalam kehidupan masyarakat, dan/atau (3) lomba/kontes. Kriteria tersebut sesungguhnya mengingkari Pasal 6 PP No 7/1999 yang menyatakan bahwa jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dapat diubah statusnya menjadi tidak dilindungi apabila populasinya telah mencapai tingkat pertumbuhan tertentu sehingga jenis yang bersangkutan tidak lagi termasuk kriteria jenis tumbuhan dan satwa dilindungi.

Faktanya, data dari LIPI melalui surat No B.4325/IPH.1/KS.02.04/IX/2018 tertanggal 5 September 2018 menyimpulkan adanya penurunan populasi kucica hutan/murai batu, perkiraan kepunahan di alam untuk jalak suren dan cucak rawa. Sementara untuk kedua jenis lainnya, tidak pernah terangkat isu adanya penolakan terhadap jenis tersebut, namun tiba-tiba dieliminasi dari daftar perlindungan. Oleh karena itu, tidak ada alasan yuridis dan ilmiah untuk mengubah status perlindungan jenis-jenis tersebut menjadi tidak dilindungi karena saat ini DI ALAM PERTUMBUHAN POPULASINYA MENURUN DAN MENDEKATI KEPUNAHAN.

  1. Tanpa Rekomendasi Otorita Ilmiah, P.92/2018 Merupakan Produk Hukum yang Cacat

Adapun syarat penetapan ini setidaknya harus memenuhi (1) rekomendasi otorita ilimiah (LIPI), dan (2) syarat pemenuhan kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PP No 7/1999. Sementara, P.92/2018 disusun tidak berdasarkan pertimbangan dari LIPI dan LIPI tidak pernah memberikan ataupun menyampaikan rekomendasi untuk mengeluarkan 5 jenis tersebut dari daftar TSL dilindungi dalam P.20/2018.

  1. Bermain dalam Ruang Politik, P.92/2018 Dilahirkan Tanpa Dasar Kajian Ilmiah

Baru berumur ±2 (dua) bulan, KLHK secara tergesa-gesa menggantikan P.20/2018 dengan P.92/2018. Perubahan yang sangat cepat ini menimbulkan pertanyaan bagaimana basis ilmiah pengeluaran kelima jenis burung ini dari daftar perlindungan. Pun apabila KLHK mendalilkan pertimbangan aspek sosial, tetap dibutuhkan data dan informasi ilmiah yang akurat dalam mengklaim aspek sosial masyarakat sebagai dasar perubahan.

Selain itu, penyelenggaraan kontes/lomba diantaranya Presiden Cup V, yang diklaim sebagai Festival dan Pameran Burung Berkicau Terbesar di Indonesia pada 28 Oktober 2018, juga dikonfirmasi dalam P.92/2018 sebagai dasar perubahan status perlindungan. Padahal jalannya perlombaan itu tidak akan terganggu jika kelima jenis tersebut memang merupakan hasil penangkaran. Apa inklusi adanya lomba/kontes sebagai pertimbangan kuat eliminasi suatu jenis dari daftar perlindungan?

  1. 92/2018 Tidak Mencerminkan Kecermatan Pemerintah Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dalam Kebijakan Perlindungan Suatu Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Ada di Alam

Bahwa data yang diberikan oleh LIPI maupun kelompok masyarakat terkait dengan hasil pengamatan burung di lapangan seharusnya dijadikan sebagai dasar pemerintah untuk mengambil langkah yang hati-hati dalam menentukan kebijakan perlindungan terhadap kelima jenis satwa dilindungi. Alih-alih menyelamatkan keberadaan populasi kelima jenis burung tersebut di alam berdasarkan data sebaran populasi yang tersedia saat ini, pemerintah memilih untuk mengamankan sektor politik bisnis yang diklaim dapat memberikan keuntungan besar.

  1. Kelestarian Suatu Populasi Burung Utamanya Bukan Diukur Dari Banyaknya Burung Di Sangkar, Tapi Keberadaan Di Habitat Aslinya

Rumah bagi kucica hutan/murai batu, cucak rowo, jalak suren, anis bentet kecil, dan anis bentet sangihe adalah alam yang diciptakan Tuhan, bukan “alam buatan” manusia. Oleh karenanya, suara kelompok masyarakat tertentu tidak dapat dijadikan dasar penentuan nasib ketiga jenis burung tersebut. Jika karena mereka bersifat inanimatif (tidak dapat bicara) dan tidak mengganggu manusia, maka cara terbaik memperlakukannya adalah membiarkan mereka menempati alamnya, sesuai kodrat-Nya.

  1. Akar Permasalahan Lainnya, Paradigma Lama Konservasi UU No 5 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No 5/1990)

Bahwa kelima jenis burung ini statusnya memang sudah harus dilindungi. Hanya saja, permasalahan ini tidak luput dari ketertinggalan KLHK: (1) untuk melakukan inventarisasi dan evaluasi keberadaan populasi, (2) mendata dan mengontrol pemanfaatan, serta (3) atas paradigma lama status perlindungan konservasi. Paradigma konservasi UU No 5/1990 hanya menyediakan dua titik ekstrim, yaitu dilindungi atau tidak dilindungi. UU No 5/1990 sendiri tidak memberi mandat pada KLHK untuk melakukan pengontrolan pemanfaatan jenis yang tidak dilindungi, sehingga populasi di alamnya semakin menurun. Selain itu “mekanisme antara” dalam kenaikan status perlindungan juga tidak ada dasar hukumnya. Jika pemerintah melakukan pengontrolan dan suatu saat memang harus dinaikkan statusnya, seharusnya ada “mekanisme antara” untuk terlebih dahulu mengkondisikan
sosial dan psikologis masyarakat. KLHK pun seharusnya kembali memperjuangkan perubahan ini dalam revisi UU No 5/1990, agar regulasi konservasi tak hanya menyelamatkan populasi tapi juga mencegah goncangan sosial dan psikologis masyarakat.

Berdasarkan keenam poin di atas, diundangkannya P.92/2018 merupakan langkah yang kurang bijak dalam pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.

Oleh karena itu, kami menuntut kepada:

  1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk mencabut P.92/2018 dan mengembalikan status perlindungan Kucica Hutan/Murai Batu, Cucak rawa, Jalak Suren, Anis Bentet Kecil, dan Anis Bentet Sangihe; dan
  2. Presiden RI c.q Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk segera melakukan
    pembahasan revisi Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
    Hayati dan Ekosistemnya.

Narahubung:
1. Raynaldo Sembiring (0813 7667 0167)
2. Darmawan Liswanto (0812 5614 030)

 

 

Keppres 20/2018, Pembatasan Akses Informasi di Era Keterbukaan Informasi

 

Pada 21 Agustus 2018 Presiden Joko Widodo mengesahkan Keputusan Presiden No. 20 tahun 2018 (Keppres 20/2018) tentang Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Keppres tersebut walaupun tidak bersifat mengatur namun berdampak luas, karena dapat membatasi keterbukaan informasi.

Hal Ini karena Keppres 20/2018 memberikan kewenangan akses data dan informasi geospasial yang dapat dibagi-pakai melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) kepada tujuh aktor, yaitu: Presiden, Wakil Presiden, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Menteri atau pimpinan lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota (vide pasal 1 dan 2). Namun, tidak semua aktor tersebut memiliki kewenangan yang sama. Presiden, Wakil Presiden, Menko Perekonomian, BAPPENAS, Kepala BIG memiliki kewenangan mengunduh dan melihat (vide pasal 4). Sedangkan, Menteri atau pimpinan lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota memiliki kewenangan mengunduh, melihat, dan tertutup yang akan diatur dengan peraturan menko perekonomian (vide pasal 5).

Baca SelengkapnyaKeppres 20/2018, Pembatasan Akses Informasi di Era Keterbukaan Informasi