ICEL

ICEL

[SIARAN PERS BERSAMA] Gerakan #BersihkanIndonesia Tantang Dua Pasang Capres Cawapres #BersihkanIndonesia

#BersihkanIndonesia

Jakarta, 19 September 2018 – Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi”. Selama ini, Indonesia tidak memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan transisi energi yang berkeadilan dan melepaskan ketergantungan sistem energi dan ketenagalistrikannya terhadap energi fosil.

“#BersihkanIndonesia bertujuan menantang capres dan cawapres untuk berani berkomitmen merealisasikan tuntutan dari gerakan ini dengan menuangkannya dalam dokumen visi-misi dan kampanye mereka,” tegas Merah Johansyah Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), mewakili #BersihkanIndonesia.

“#BersihkanIndonesia pun mengajak masyarakat untuk memastikan bahwa siapapun kandidat yang terpilih untuk memenuhi komitmen ini saat terpilih nanti menjadi presiden dan wakil presiden RI periode 2019-2024,” ujar Nur Hidayati Direktur Eskekutif Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI), mewakili #BersihkanIndonesia.

Ketergantungan terhadap energi fosil, khususnya batu bara memiliki dampak negatif dalam jangka panjang terhadap kesehatan, lingkungan hidup, dan perekonomian negara. Pada aspek kesehatan misalnya, pembakaran batu bara menyimpan risiko kesehatan publik yang besar dari polusi udara yang ditimbulkan.

Batu bara membebani Indonesia dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dari hulu ke hilir, biaya kesehatan, lingkungan dan sosial dari industri ekstraktif yang tidak diperhitungkan, dan pada akhirnya harus ditanggung rakyat.

Batu bara juga mengancam ketahanan pangan. Konsesi pertambangan batu bara mengancam seperlima tanah produktif yang seharusnya mendukung agenda ketahanan pangan Indonesia. Selain itu, biaya kesehatan dampak dari PLTU Batubara mencapai sekitar Rp 351 Triliun untuk setiap tahun operasi pembangkit.

“PLTU batu bara diperkirakan telah menyebabkan 6.500 kematian dini setiap tahunnya. Dengan rencana pembangunan PLTU batu bara baru, angka kematian ini bisa mencapai 28.300 orang setiap tahunnya,” jelas Juru Bicara #BersihkanIndonesia Iqbal Damanik, yang juga Peneliti Auriga Nusantara.

Karena itu, Indonesia membutuhkan langkah kebijakan yang serius untuk menghentikan penggunaan energi fosil dan beralih pada penggunaan energi terbarukan yang bersih di tahun 2025. “Kebijakan pemerintah yang tepat akan mendukung energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan harga yang lebih murah dibandingkan pembangkit berbahan bakar fosil, terutama batu bara. Pemerintah yang terpilih pada tahun 2019 nanti harus menjadikan energi terbarukan sebagai pilihan yang pertama dan utama dalam perencanaan ketenagalistrikan negeri ini,” jelas Juru Bicara #BersihkanIndonesia Verena Puspawardani dari Koaksi Indonesia.

#BersihkanIndonesia muncul sebagai aksi moral bersama yang ingin menyuarakan perubahan sistematis dan terstruktur dalam pilihan energi di Indonesia, yang tertuang dalam kebijakan pemerintah di 2019- 2024 nanti.

Dalam momentum pemilu 2019, #BersihkanIndonesia mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk mendorong mewujudkan cita-cita Indonesia Berdaulat Energi sebagai berikut:

Melepaskan Ketergantungan kepada Energi Fosil
Pembangunan ekonomi yang mengabaikan biaya lingkungan, sosial, kesehatan perlu diakhiri. Penerbitan izin tambang batu bara baru dan perluasan lubang tambang baru harus dihentikan di tahun ini. Pembangunan PLTU baru ditiadakan mulai 2020. Subsidi batu bara dihentikan secara bertahap dan dialihkan untuk percepatan energi terbarukan. Penguasaan ekonomi yang oligarkis, serta peraturan- peraturan yang tidak kompetitif atau mematikan inovasi perlu diubah sehingga membangun iklim investasi yang kondusif bagi percepatan pengembangan energi terbarukan.

Mempercepat Pengembangan Energi Terbarukan
Percepatan pengembangan energi terbarukan perlu dilakukan oleh pemerintah dan sektor terkait, melalui perbaikan kebijakan, pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah terpilih 2019 harus menjadikan energi terbarukan sebagai pilihan pertama dan utama dalam perencanaan ketenagalistrikan negeri ini.

Penambahan kapasitas pembangkitan listrik hanya bersumber dari energi terbarukan pada tahun 2025. Hal ini harus diterjemahkan dengan adanya insentif fiskal dan kebijakan yang berpihak pada energi terbarukan yang didukung alokasi anggaran yang memadai. Tata kelola ketenagalistrikan harus didesain untuk mampu merangsang pengembangan teknologi sistem ketenagalistrikan yang sedang mengalami perubahan signifikan secara global. Selain itu, pemerintah harus memprioritaskan perbaikan desain dan sistem jaringan ketenagalistrikan (transmisi dan distribusi) yang mampu merespon dinamika permintaan dan pasokan yang terdesentralisasi dan mandiri.

Memperbaiki Tata Kelola Energi dan Ketenagalistrikan yang Menjunjung Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Publik
Pembelajaran dari perkara-perkara korupsi dan konflik kepentingan perlu digunakan untuk mereformasi akuntabilitas sektor energi dengan upaya preventif. Diperlukan komitmen politik untuk membuka data-data energi yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Terbukanya data-data ini harus didesain untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan perencanaan ketenagalistrikan yang inklusif, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, aturan-aturan terkait tata kelola energi perlu diselaraskan untuk memastikan adanya perangkat dan mekanisme yang mendukung tata kelola energi yang bersih.

Penegakan Hukum dan Transisi Berkeadilan yang Berperspektif Pemulihan
Internalisasi biaya lingkungan, sosial dan kesehatan, serta biaya pemulihan, harus dilakukan terhadap tambang dan PLTU batu bara yang belum berakhir masa operasinya. Selain itu, pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari eksternalitas negatif yang selama ini ditanggung rakyat harus bertanggung jawab secara hukum. Korupsi batu bara, baik di hulu (pertambangan) maupun hilir (pembangkitan tenaga listrik), perlu menjadi agenda prioritas dalam penanganan korupsi, dan diikuti dengan pengembalian aset. Pemulihan lingkungan harus dilakukan, dengan mengutamakan prinsip pencemar membayar melalui pertanggungjawaban hukum yang menyentuh dalang intelektual (mastermind).

Juru Bicara #BersihkanIndonesia:

Nur Hidayati (081316101154)
Merah Johansyah (081347882228)
Iqbal Damanik (08114445026)
Verena Puspawardani (081398272690)

Pendukung Gerakan #BersihkanIndonesia:

1. Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER)
2. Auriga Nusantara
3. Center for Energy Research Asia (CERA)
4. Greenpeace Indonesia
5. G-CinDe (Gerakan Cinta Desa) Jambi
6. Hutan Kita Institute
7. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
8. Indonesia Corruption Watch (ICW)
9. Institute for Essential Services Reform (IESR)
10. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
11. Jejaring Sumatera Terang Untuk Energi Bersih
12. Kanopi Bengkulu
13. Kelopak Bengkulu
14. Koaksi Indonesia
15. KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) Sumut
16. Lembaga Tiga Beradik (LTB) Jambi
17. LBH Bandung
18. LBH Pekanbaru
19. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
20. Walhi Jabar
21. Walhi Jateng
22. Walhi Kalsel
23. Walhi Sumsel
24. Perkumpulan Pembela Lingkungan Hidup (P2LH) Aceh
25. Publish What You Pay Indonesia
26. PUPA Bengkulu
27. Sajogyo Institute
28. Serikat Mahasiswa untuk Rakyat (SMuR) Aceh
29. Trend Asia
30. Yayasan Srikandi Lestari
31. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
32. 350.org Indonesia

 

Menanti Ketegasan Pemerintah Setop Reklamasi Teluk Benoa

 

“Resmi! Amdal ditolak. Izin Lokasi PT. TWBI Gugur! Selamat tuk Bali, lebih dari 5 tahun konsisten menolak reklamasi Teluk Benoa Kini tinggal tunggu nyali Jokowi batalkan Perpres 51/2014 warisan SBY….,” begitu cuitan I Gede Ari Astina alias Jerinx pada 27 Agustus 2018, melalui akun sosial medianya, twitter dan instagram.

Jerinx mempertanyakan, keberanian Presiden Joko Widodo mencabut peraturan presiden yang memungkinkan reklamasi Teluk Benoa. Aturan ini, terbit pertengahan September 2014, tak lama sebelum kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berakhir.

Pada 26 Agustus 2018, izin lokasi reklamasi PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI), sudah kadaluwarsa. Artinya, proyek reklamasi Teluk Benoa, dapat dinyatakan batal sesuai hukum berlaku.

Perlawanan masyarakat Bali, menolak reklamasi Teluk Benoa, cukup panjang. Penolakan antara lain oleh warga yang tergabung dalan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBali).

Warga mulai melawan pada 2012, kala proyek reklamasi muncul lewat Surat Keputusan Nomor 2138/02-C/HK/2012 tentang izin dan hak pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaan wilayah Perairan Teluk Benoa. Surat itu tertanggal 26 Desember 2012 oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

Penerbitan izin ini tanpa sepengetahuan masyarakat dan terkesan sembunyi-sembunyi. Proyek sangat bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 45/2011 tentang tata ruang kawasan perkotaan sarbagita yang menyebut Teluk Benoa, sebagai kawasan konservasi.

Baca SelengkapnyaMenanti Ketegasan Pemerintah Setop Reklamasi Teluk Benoa

KLHK Harus Jatuhkan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah, Kepada Perusahaan Yang Cemari Sungai Cileungsi

Foto: Dok ICEL

Jakarta, (29/08/2018). Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menemukan pipa pembuangan dari salah satu pabrik tekstil didekat sungai Cileungsi, yang belakangan airnya menjadi hitam pekat.

Pipa itu ditemukan kemarin (28/08/2018) ketika tim menelusuri aliran sungai dari hulu, yakni dibawah jembatan Wika, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Tempo, Edisi 29 Agustus 2018)

Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran Margaretha Quina menyatakan bahwa pada musim kemarau sebagian besar sungai yang ada di Indonesia sudah tercemar berat. Artinya, daya tampung sungai untuk menerima air limbah sudah terlampaui.

Identifikasi titik buangan ilegal merupakan langkah pertama yang dapat dilakukan. Jika terbukti ada pelanggaran, ini merupakan alasan yang cukup bagi KLHK untuk menjatuhkan sanksi administrasi paksaan pemerintah. Namun, langkah ini harus juga diikuti dengan reformasi izin supaya beban cemaran yang diizinkan menyesuaikan dengan daya tampung sungai. Jika tidak dilakukan, masyarakat berhak menggugat.

Di Sumedang, izin Pembuangan air limbah oleh PT Kahatex sudah pernah digugat masyarakat dan dibatalkan pengadilan. Alasan pembatalannya adalah izin diberikan kendati sungai Cikijing sudah cemar berat. Padahal, jika daya tampung sungai telah terlampaui, izin tidak dapat diberikan lagi. Mungkin ini juga perlu dilakukan di Cileungsi, yang kondisinya juga sudah cemar berat.

Penyegelan Lahan Konsesi Terbakar di Kalbar Diapresiasi

DIREKTUR Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo mengapresiasi langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menyegel area terbakar milik lima perusahaan perkebunan di Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar).

Langkah penyegelan diharapkan mampu mendorong proses penegakan hukum secara tegas. “Ini patut diapresiasi. Perlu terus dilakukan oleh KLHK dan kepolisian. Ini perlu dikawal jangan sampai berhenti di tengah jalan prosesnya karena baru tahap awal yakni penyegelan,” ujarnya menjawab Media Indonesia, Senin (27/8).

Menurutnya, penyegelan perlu dibarengi dengan audit kepatuhan perusahaan terhadap upaya pengendalian dan pencegahan karhutla. “Jika melanggar perlu pula dikenakan sanksi administrasi termasuk perintah tindakan untuk memulihkan kerusakan yang ada,” jelasnya.

Diharapkan, proses hukum juga tidak berhenti di tengah jalan. Pasalnya, lanjut Henri, sejumlah kasus hukum karhutla ada pula yang terhenti. “Polri pada 2015 memang banyak menetapkan tersangka tapi banyak pula yang di SP3. Jangan sampai terulang seperti itu,” tandasnya.

Sebelumnya, tim KLHK menyegel area terbakar milik lima perusahaan perkebunan di Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar). Lima perusahaan itu adalah PT SUM, PT PLD, PT AAN, PT APL, dan PT RJP. Penyegelan dilakukan berturut-turut pada Sabtu (25/8) dan Minggu (26/8).

 

Sumber : http://mediaindonesia.com/read/detail/181011-penyegelan-lahan-konsesi-terbakar-di-kalbar-diapresiasi

Jokowi Divonis Lawan Hukum, Walhi: Presiden Masih Setengah Hati

Jokowi meninjau kebakaran hutan (Biro Pers Istana; news.detik.com)

 

Palangkaraya – Presiden Joko Widodo memilih melakukan perlawanan dengan mengajukan kasasi. Ia menolak divonis melakukan perbuatan melawan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Seharusnya pemerintah tidak mengajukan kasasi dan menerima putusan ini sebagai fakta bahwa tahun 2015 penanganan kebakaran hutan dan lahan belum maksimal. Upaya kasasi bertolak belakang dengan keinginan warga yang menginginkan segera adanya perlindungan hutan dan masyarakat secara total dari bencana kebakaran hutan,” kata Arie Rompas.

Hal itu disampaikan dalam siaran pers yang dilansir Walhi, Senin (27/8/2018). Arie merupakan salah satu penggugat prinsipal dan team leader kampanye hutan Greenpeace Indonesia.

Hingga saat ini, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Bahkan kabut asap menyelimuti Pontianak dalam beberapa minggu terakhir sehingga memaksa pemerintah daerah meliburkan sekolah di semua tingkatan.

Baca SelengkapnyaJokowi Divonis Lawan Hukum, Walhi: Presiden Masih Setengah Hati

Citarum Harum Berpeluang Raih Nirwasita Tantra Award 2018

Pj Gubernur Jabar M Iriawan, memaparkan program Citarum Harum kepada tim juri, Jakarta, (Foto: Humas Prov Jabar).

 

JABARNEWS | JAKARTA – Pemulihan sungai Citarum dari pencemaran limbah melalui program Citarum Harum mendapat apresiasi positif dari 4 Panelis atau tim juri penilaian Nirwasita Tantra Award 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Program Citarum Harum yang telah digulirkan sejak tahun lalu dan merupakan lanjutan dari program Citarum Bestari ini dipaparkan secara rinci oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Mochamad Iriawan di hadapan para pakar lingkungan hidup yang berasal dari LSM, KPK, Akademisi dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Senin (27/08/2018) di ruang Rimbaw II Manggala Wanabakti kantor Kementerian LHK Jakarta.

Paparan dan wawancara tersebut juga merupakan tahapan terakhir sebelum ditetapkan meraih penghargaan Nirwasita Tantra 2018. Jabar masuk seleksi tahap akhir bersama Provinsi Jatim, Sumsel, Sumbar dan Bali.

Menurut salah satu Panelis, Hariadi Kartodihardjo, sungai Citarum mengalami perubahan signifikan saat ini. Terlebih pasca turunnya payung hukum yaitu Perpres No 15 tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum yang menguatkan program Citarum Harum.

Baca SelengkapnyaCitarum Harum Berpeluang Raih Nirwasita Tantra Award 2018

Presiden Diminta Cabut Kasasi

Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Reynaldo Sembiring menyampaikan pandangannya terkait langkah kasasi yang ditempuh pemerintah pada kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah tahun 2015. Minggu (Foto: kompas.id 26/8/2018).

 

JAKARTA, KOMPAS – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat meminta Presiden Joko Widodo membatalkan upaya kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah pada 2015. Upaya kasasi dinilai akan merugikan masyarakat dan memperlambat penyelesaian masalah tata kelola kasus kebakaran hutan dan lahan yang masih terus terjadi.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menyampaikan permintaan tersebut adalah Green Peace Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dan perwakilan tim pengacara Gerakan Anti Asap (GAAs) Kalimantan Tengah (Kalteng).

Pada 22 Maret 2017, Pengadilan Tinggi Palangkaraya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memvonis presiden, empat menteri, serta Gubernur Kalteng dan DPRD Kalteng bersalah atau lalai dalam bencana asap kebakaran hutan dan lahan pada 2015. Putusan itu mengabulkan gugatan warga yang diajukan para aktivis lingkungan yang tergabung dalam GAAs Kalteng. Atas putusan itu, presiden mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. (Kompas, 23/8/2018)

Dalam putusan itu disebutkan, asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan satu balita, satu anak, dan dua orang dewasa di Kalteng meninggal dunia; 37.744 orang (Agustus-September 2015) menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA); 4.453 orang menderita diare; dan kerugian lainnya.

Baca SelengkapnyaPresiden Diminta Cabut Kasasi

LSM Minta Pemerintah Jalankan Putusan Pengadilan Soal Kebakaran Hutan Kalimantan

Aktivis Greenpeace bersama sejumlah relawan membentangkan banner sebagai bentuk kampanye mencegah terjadinya kembali kebakaran lahan gambut di Desa Paduran, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. (ANTARA FOTO/Greenpeace/Ulet Ifansasti)

 

Jakarta (ANTARA News) – Lembaga-lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah menjalankan putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menyatakan pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah pada 2015,dan berharap Presiden Joko Widodo membatalkan upaya untuk mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut.

“Seharusnya pemerintah tidak mengajukan kasasi dan menerima putusan inisebagai fakta bahwa pada 2015 penanganan kebakaran hutan dan lahan belum maksimal. Upaya kasasi bertolak belakang dengan keinginan warga yang menginginkan segera adanya perlindungan hutan dan masyarakat secara total dari bencana kebakaran hutan,” kata salah satu penggugat prinsipal dan Team Leader Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas dalam keterangan tertulisnya, Minggu.

Kebakaran hutan dan kabut asap yang terjad setiap tahundalam kurun 18 tahun di Kalimantan Tengah telah mendorong Gerakan Anti Asap mengajukan upaya hukum diwakili tujuh warga Palangkaraya menyampaikan gugatan warga negara.

Gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya dan kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada November 2017.

Baca SelengkapnyaLSM Minta Pemerintah Jalankan Putusan Pengadilan Soal Kebakaran Hutan Kalimantan

[Siaran Pers Bersama] Koalisi Masyarakat Sipil: Upaya kasasi akan merugikan masyarakat, pemerintah diminta menjalankan putusan pengadilan demi korban asap kebakaran hutan

      Foto: kompas.id

Jakarta 26 Agustus 2018. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat meminta Presiden Joko Widodo mencabut upaya kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menyatakan pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah pada tahun 2015. Kebakaran hutan dan kabut asap yang selalu terjadi setiap tahun dalam kurun waktu 18 tahun ini telah mendorong Gerakan Anti Asap mengajukan upaya hukum diwakili 7 orang warga Palangkaraya menggunakan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit).

 

Gugatan tersebut kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya dan dikuatkan oleh pengadilan tinggi Palangkaraya pada bulan November 2017,[1] namun Presiden memutuskan untuk melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung sehingga kepastian hukum atas hak warga untuk bebas dari kebakaran hutan dan asap masih terus terancam.[2]

 

“Seharusnya pemerintah tidak mengajukan kasasi dan menerima putusan ini sebagai fakta bahwa tahun 2015 penanganan kebakaran hutan dan lahan belum maksimal. Upaya kasasi bertolak belakang dengan keinginan warga yang menginginkan segera adanya perlindungan hutan dan masyarakat secara total dari bencana kebakaran hutan,” tegas Arie Rompas salah satu penggugat prinsipal dan Team Leader kampanye hutan Greenpeace Indonesia.  

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Koalisi Masyarakat Sipil: Upaya kasasi akan merugikan masyarakat, pemerintah diminta menjalankan putusan pengadilan demi korban asap kebakaran hutan

Eksekusi Putusan Karhutla Jalan Ditempat

Dari laman berita Kompas yang dilansir pada 20 Agustus 2018 lalu, menuliskan bahwa berbelit-belitnya proses eksekusi terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan bisa jadi preseden buruk bagi penegakan hukum perdata. Kasus-kasus perdata lain bisa mengikuti proses mempermainkan administrasi peradilan jika kasus ini tak kunjung mendapat ketegasan Mahkamah Agung sebagai otoritas tertinggi yudikatif. Hal itu belajar dari eksekusi kasus kebakaran hutan dan lahan PT Kallista Alam di Meulaboh

Menanggapi hal ini, Deputi Direktur bidang Pengembangan Program Raynaldo G. Sembiring angkat bicara bahwa tidak semua kasus kerugian lingkungan hidup sulit untuk dieksekusi. Salah satu contohnya pada kasus PT Selat Nasik Indokwarsa dan PT Selat Pesak Indokwarsa melawan Kementerian Lingkungan Hidup, kedua perusahaan tersebut secara sukarela bersedia membayar biaya pemulihan akibat kerusakan lingkungan yang terjadi. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tingkat Mahkamah Agung. Persidangan perkara ini dimulai pada tahun 2008 dan berakhir pada tahap Peninjauan Kembali di tahun 2012.

“Eksekusi putusan menemui masalah pada perkara karhutla yang cukup banyak digugat oleh KLHK sejak 2013 contohnya pada KLHK menggugat PT Kallista Alam. Lebih kurang Ada tiga belas perkara yang telah disidangkan dengan nilai kerugian lingkungan lebih kurang 18 Triliun. Dimana 16,3 Triliun telah berkekuatan hukum tetap dan tinggal menunggu eksekusi.”

Baca SelengkapnyaEksekusi Putusan Karhutla Jalan Ditempat