ICEL

ICEL

[Siaran Pers Bersama] Sidang Perdana, Koalisi Ibukota Tuntut Udara Bersih

Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibukota), gabungan individu maupun organisasi yang gigih memperjuangkan atas udara yang bersih menghadiri sidang perdana gugatan warga negara (citizen lawsuit) atas buruknya kualitas udara Jakarta hari ini (1/8) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui sidang perdana dan gugatan ini, Koalisi Ibukota menuntut agar Para Tergugat melakukan serangkaian kebijakan untuk memenuhi hak atas udara bersih bagi Para Penggugat dan 10 (sepuluh) juta warga Jakarta lainnya.

 

Buruknya kualitas udara Jakarta ini disebabkan oleh parameter pencemar yang telah melebihi Baku Mutu Udara Nasional (BMUN) sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 dan dan Baku Mutu Udara Daerah Provinsi DKI Jakarta (BMUA DKI Jakarta) sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Provinsi DKI Jakarta. Sebagai contoh singkat, angka konsentrasi PM 2,5 dari Januari hingga Juni 2019 adalah 37, 82 μg/m3 atau 2 kali lebih tinggi dari standar nasional atau 3 kali lebih tinggi dari standar Badan Kesehatan Dunia (WHO).

 

Mengapa hal ini begitu penting? Karena tingginya parameter pencemar yang melebihi baku mutu akan menimbulkan gangguan kesehatan. Setidak-tidaknya 58,3% warga Jakarta menderita berbagai penyakit yang diakibatkan polusi udara yang trendnya terus meningkat setiap tahun yang menelan biaya pengobatan setidak-tidaknya Rp. 51,2 triliun. Angka ini diprediksi akan semakin meningkat seiring memburuknya kualitas udara Jakarta apabila tidak ada langkah-langkah perbaikan dari para pengambil kebijakan (baca: pemerintah).

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Sidang Perdana, Koalisi Ibukota Tuntut Udara Bersih

[Open Recruitment] IT Support

LOWONGAN KERJA

IT Support

 

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) merupakan lembaga riset dan advokasi dalam bidang hukum dan kebijakan lingkungan hidup. Didirikan sejak 1993, ICEL telah melakukan perubahan kebijakan, peningkatan kapasitas dan advokasi hukum baik dalam bidang hukum lingkungan umum (general environmental law) maupun sektoral. Beberapa sub-bidang hukum lingkungan yang menjadi fokus ICEL melingkupi isu pencemaran; kehutanan, perkebunan dan perubahan fungsi lahan; perubahan iklim; perlindungan flora dan fauna; akses informasi, partisipasi dan keadilan lingkungan; pesisir dan maritim; pertambangan dan energi. ICEL melakukan advokasi dengan jaringan baik di tingkat internasional, regional, nasional dan sub-nasional.

ICEL membuka lowongan pekerjaan untuk 1 (satu) orang IT Support  untuk membantu dalam hal program komputer, administrasi jaringan, teknik komputer, pengembangan Web, dukungan teknis, dan sebagainya.

 

KEWAJIBAN:

  1. Menerima, memprioritaskan dan menyelesaikan permintaan bantuan IT;
  2. Instalasi, perawatan dan penyediaan dukungan harian baik untuk hardware & software Windows atau Macintosh, peralatan termasuk laptop, printer, scanner, hard-drives external, dll;
  3. Korespondensi dengan penyedia jasa eksternal termasuk Internet Service Provider, penyedia jasa Email, hardware, dan software supplier, dll;
  4. Melakukan pemeliharaan jaringan & sistem informasi ICEL (wifi, website, ojs);
  5. Mengembangkan server database internal ICEL
  6. Membeli hardware IT, software dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hal tersebut, setelah berkoordinasi dengan Deputi  Monev dan KM;

 

KUALIFIKASI:

  1. D3 / S1 bidang Ilmu Komputer, Teknik Informatika, Sistem Informasi atau bidang yang masih relevan.
  2. Memahami Sistem Jaringan, software, hardware beserta trouble shootingnya.
  3. Memahami mikrotik jaringan seperti wifi, router, dan/ atau modem beserta trouble shootingnya;
  4. Mahir Windows System, Linux System, Networking, Troubleshooting;
  5. Tidak asing dengan bahasa pemrograman;
  6. Memiliki kemampuan/ pengetahuan maintain data server dan keamanan data center.
  7. Memahami mengeni server, storage, dan virtualisasi.

Baca Selengkapnya[Open Recruitment] IT Support

27 Juli, Memperingati Hari Sungai Nasional: Kompleksitas Penyebab Masalah Sungai-Sungai Tercemar di Indonesia

Setiap tanggal 27 Juli Indonesia memperingati Hari Sungai Nasional, momen ini  menjadi tepat untuk mengevaluasi kondisi sungai-sungai dan memberikan gambaran kompleksitas permasalahan sungai dari hulu hingga hilir.

Indonesia sebagai hamparan negara kepulauan memiliki luas perairan yang lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang ada. Sungai merupakan salah satu aliran perairan yang menjadi tempat bergantung bahkan merupakan sumber kehidupan utama dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Berdasarkan RPJMN 2015-2019, yang terangkum capaian nawacita maka beban Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam mewujudkan tujuan prioritas percepatan pembangunan diantaranya ialah menjaga kualitas Lingkungan Hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), sebagai salah satu tujuan memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia,[1]

Baca Selengkapnya27 Juli, Memperingati Hari Sungai Nasional: Kompleksitas Penyebab Masalah Sungai-Sungai Tercemar di Indonesia

[Siaran Pers] Menunggu Pelaksanaan Kewajiban Pemerintah dan Pertamina Pasca Tumpahan Minyak di Pesisir Karawang

JAKARTA, 25 JULI 2019 – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menghimbau Pertamina  untuk melakukan upaya penanggulangan dan pemulihan atas tumpahan minyak di Pesisir Karawang secara efektif dan terkoordinir. Pasalnya Pertamina sudah lalai memberikan informasi peringatan dini kepada masyarakat di pesisir Karawang. Tumpahan minyak, yang diduga disebabkan karena kegiatan eksplorasi Pertamina, diupayakan oleh masyarakat untuk tidak tersebar ke area lain dengan cara menciduk tumpahan minyak mentah tersebut dan memasukannya ke dalam karung tanpa perlindungan khusus.[1] Minyak mentah memiliki kemungkinan besar mengandung zat berbahaya dan manusia tidak bisa kontak langsung dengan zat berbahaya tersebut tanpa ada perlindungan khusus.[2]

“Pertamina tidak memperingatkan masyarakat daerah Pesisir Karawang untuk menghindari area tumpahan minyak mentah yang menjadi kewajibannya dalam menanggulangi tumpahan minyak berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Lingkungan Hidup,” ujar Ohiongyi Marino, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim  ICEL.

Penanggulangan lainnya yang wajib dilakukan Pertamina berdasarkan Pasal 53 UU PPLH adalah isolasi area, penghentian sumber pencemaran dan cara lainnya. “Atas kelalaian tersebut, kami mendesak Pertamina bersama-sama dengan pemerintah untuk juga melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat Pesisir Karawang karena mereka telanjur terkontaminasi minyak mentah yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.”

Setelah penanggulangan selesai dilakukan, Pertamina berdasarkan Pasal 54 UU PPLH berkewajiban melakukan upaya pemulihan. Pemulihan harus dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyusun rencana pemulihan yang mendapat persetujuan dari pemerintah. “Upaya penanggulangan dan pemulihan termasuk rencana pemulihan harus dibuka secara transparan kepada publik dengan target masyarakat Pesisir Karawang karena Masyarakat Pesisir Karawang adalah pemangku kepentingan utama di daerah situ,” tambah Ohiongyi.

ICEL juga mendesak pemerintah untuk melakukan penegakan hukum kepada Pertamina untuk memastikan pemberian ganti rugi kepada masyarakat Pesisir Karawang khususnya petani tambak serta ganti rugi kerusakan lingkungan.

Tumpahan minyak di Pantai Karawang bukanlah tumpahan minyak pertama di Indonesia. Contoh lain adalah tumpahan minyak di Teluk Balikpapan yang terjadi tahun 2018. “Insiden tumpahan minyak sudah sering terjadi di Indonesia. Pemerintah harus meningkatkan kesiagaan dan melakukan evaluasi terhadap upaya pencegahan yang dilakukan Pemerintah dan pelaku usaha selama ini untuk mencegah kejadian yang sama terjadi lagi kedepannya”, tutup Ohiongyi.

 

 

Narahubung :

Ohiongyi Marino

Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL

085777070735

 

[1] Rihanto, Dodo, “Pantai Utara Karawang tercemar Tumpahan Minyak, Diduga dari Kebocoran Pipa Pertamina,”https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2019/07/22/pantai-utara-karawang-tercemar-tumpahan-minyak-diduga-dari-kebocoran-pipa-pertamina . Diakses tanggal 22 Juli 2019.

[2] Munawar, Mukhtasor dan Tini Surtiningsih, “Bioremediasi Tumpahan Minyak Mentah dengan Metode Biostimulasi Nutrien Organik di Lingungan Pantai Surabaya Timur”, Jurnal Berkala Penelitian Hayati (Journal of Biological Researches), ISSN: 0852-6834, Vol. 13 No. 1, Desember 2007, hlm. 91-96.

Peranan Ekosistem Mangrove Bagi Kehidupan

Hutan mangrove merupakan komunitas tumbuhan pantai yang mampu hidup dan berkembang pada kondisi perairan yang bersalinitas (tingkat keasinan atau kadar garam terlarut dalam air), pada kawasan pasang surut pantai berlumpur. Mangrove banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah rawa dan/atau padat. Hutan mangrove terdapat di sepanjang garis pantai di kawasan tropis, dan menjadi pendukung berbagai jasa ekosistem, termasuk produksi perikanan dan siklus unsur hara.

Indonesia memiliki sekitar 202 jenis tumbuhan mangrove, meliputi 89 jenis pohon, 44 jenis herba tanah, 44 jenis epifit, 19 jenis pemanjat, 5 jenis palma, dan 1 jenis paku. Dari 202 jenis tersebut, 43 jenis (diantaranya 33 jenis pohon dan beberapa jenis perdu) ditemukan sebagai mangrove sejati (true mangrove). Sementara jenis lain, ditemukan di sekitar mangrove dan dikenal sebagai jenis mangrove ikutan (associate asociate)[1]

Berdasarkan data One Map Mangrove, luas ekosistem mangrove Indonesia 3,5 juta hektare yang terdiri dari 2,2 juta ha di dalam kawasan dan 1,3 juta ha di luar kawasan mangrove. Ekosistem mangrove tersebut berada di 257 kabupaten/kota yang sebagian besar ekosistemnya telah mengalami kerusakan[2]. Luas hutan mangrove telah mengalami penurunan sebesar 30-50% dalam setengah abad terakhir ini karena pembangunan daerah pesisir, perluasan pembangunan tambak dan penebangan yang berlebihan[3]. Kusuma dkk dalam bukunya yang berjudul “Ekologi Mangrove” memaparkan bahwa meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana serta pelabuhan di pinggir pantai akan mempercepat terjadinya penurunan luasan hutan mangrove.

Penurunan ekosistem mangrove akan berdampak terhadap ekonomi, lingkungan/ekologi, sosial dan budaya bagi masyarakat pesisir. Secara ekonomi, ekosistem mengrove dapat berfungsi sebagai sumber pakan konsumen peternakan (pakan cacing, kepiting dan golongan kerang/keong), yang selanjutnya menjadi sumber makanan bagi konsumen di atasnya dalam siklus rantai makanan di suatu ekosistem. Fungsi lain dari ekosistem mangrove sebagai tempat hidup (habitat) berbagai satwa liar, seperti monyet, buaya, biawak, burung dan lain-lain.

Baca SelengkapnyaPeranan Ekosistem Mangrove Bagi Kehidupan

48 Organisasi dan Komunitas Usung #PawaiBebasPlastik

Jakarta – Minggu (21/07/2019) sekitar 48 organisasi dan komunitas sipil bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusung #PawaiBebasPlastik, pawai ini diikuti lebih dari 1500 orang. Pawai dimulai dari bundaran Hotel Indonesia, menuju lapangan Aspirasi Monas, pawai ini juga diiktui oleh beberapa artis kenamaan ibu kota salah satunya adalah Kaka Slank.

Dalam pawai tersebut, menghadirkan monster plastik. Monster plastik ini, terbuat dari sampah plastik yang ditemukan di beberapa pantai yang ada di Bali. Sosok monster plastik didesain berupa mahluk laut dengan tinggi 4 meter, menggambarkan besarnya ancaman dari sampah plastik yang ditimbulkan.

Tujuan adanya pawai ini adalah untuk mengajak masyarakat untuk mendeklarasikan komitmennya terhadap penggunaan plastik sekali pakai. Tidak hanya itu masyarakat juga diajak untuk menolak sedotan plastik dan memilah sampah rumah tangga.

Ada tiga poin penting yang menjadi desakan para peserta dalam kampanye ini, yakni, pemerintah melarang plastik sekali pakai yang berlaku secara nasional (kantong plastik, sedotan plastik, styrofoam, sachet dan microbeads). Kedua, pemerintah memperbaiki sistem tata kelola sampah berupa: penegakan sistem pemilihan sampah dari sumber hingga akhir serta mendukung produksi kemasan dalam negeri yang pro-lingkungan, pro-kearifan lokal dan bebas plastik.

Ketiga, produsen dan pelaku usaha bertanggung jawab atas sampahnya dengan cara mengambil kembali sampah kemasan yang dihasilka, berinovasi dalam merancang kemasan plastik agar lebih mudah digunakan ulang atau didaur ulang, serta berinovasi dalam sistem pengiriman produk agar tidak mengandalkan plastik sekali pakai. (dona)

Selengkapnya disini

 

Pemerintah Bikin Kebijakan Satu Data, Bakal Terbuka buat Publik?

Sumber : https://data.go.id/
  • Bulan lalu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39/2019, tentang Satu Data Indonesia. Perpres ini bertujuan agar pemerintah bisa mengumpulkan, pengelolaan, dan pemanfaatan data secara akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah terakses dan dibagipakaikan.
  • Di Indonesia, berbagai kementerian, lembaga sampai daerah punya data dan menutupi sendiri. Sulit ada sinergi antara lembaga, bahkan cenderung kuat ego sektoral.
  • Dengan Kebijakan Satu Data ini, Bappenas jadi kementerian yang ditunjuk mengumpulkan, kalibrasi data antar lintas kementerian dan lembaga untuk menghilangkan perbedaan.
  • Kalangan organisasi masyarakat sipil menyoroti, jangan hanya bagus di nama kebijakan, terpenting dalam implementasi data bisa terakses masyarakat luas dan ada cara kalau publik ingin menyampaikan informasi atau keberatan.

 

Indonesia hampir memasuki usia 74 tahun. Meskipun begitu, hingga kini masih belum memiliki satu data dan peta yang bisa jadi acuan bagi pemerintah. Tumpang tindih lahan, ketidakpastian hukum dan ketidak sinergian lintas kementerian seringkali terjadi alias ego sektoral masih kuat. Guna memperbaiki kondisi ini, Presiden Joko Widodo, bulan lalu menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39/2019, tentang Satu Data Indonesia.

Data sangat penting dalam menentukan berbagai hal termasuk tata pemerintah. Perbedaan data lintas kementerian dan lembaga bisa menghasilkan kebijakan salah.

Perpres yang ditandatangani pada 17 Juni 2019 ini bertujuan agar pemerintah bisa mengumpulkan, pengelolaan, dan pemanfaatan data secara akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah terakses dan dibagipakaikan.

Yang mengepalai aturan ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Anggota terdiri dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta pejabat pengelola statistik, dan geospasial.

”(Perpes 39/2019) itu bagian dari intergrasi, one map policy itu bagian dari kebijakan satu data,” kata Joshaphat Rizal Primana, Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Bappenas, di Jakarta (10/7/19).

Sebelumnya, pada 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres Nomor 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Langkah ini untuk guna mendorong penggunaan informasi geospasial dalam pembangunan dengan peta skala 1:50.000.

Baca SelengkapnyaPemerintah Bikin Kebijakan Satu Data, Bakal Terbuka buat Publik?

Vonis MA Bukan Soal Menang atau Kalah

JAKARTA, KOMPAS — Vonis Mahkamah Agung yang menolak kasasi Presiden dan tergugat lainnya terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah 2015 agar tak dipandang soal menang dan kalah. Presiden dan jajarannya agar memandang vonis tersebut sebagai kemenangan bersama seluruh warga negara untuk bersama-sama menjalankan pencegahan perulangan kebakaran hutan dan lahan serta memberikan kualitas lingkungan hidup yang baik bagi warganya.

Gugatan warga negara (citizen law suit) tersebut dilayangkan pada tahun 2016 sebagai buntut kebakaran hutan dan lahan hebat di tahun 2015. Saat itu, Kalimantan Tengah menjadi satu dari tujuh provinsi yang mengalami kebakaran lahan yang hebat.

Seluruh tahapan gugatan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan terakhir Mahkamah Agung mengabulkan permohonan penggugat. Hanya satu gugatan yang tak dikabulkan pengadilan yaitu tuntutan agar Presiden meminta maaf kepada warganya atas kebakaran hutan dan lahan.

“Kalau dilihat putusan PN sampai MA sebenarnya memang pemerintah melawan hukum karena tidak menjalankan kewajiban yang telah dimandatkan UU. Tapi ini bukan soal menang atau kalah, substansi vonis MA ini agar Presiden dan jajarannya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan,” kata Raynaldo Sembiring, Deputi Direktur Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Minggu (21/7/2019), di Jakarta.

Substansi vonis MA ini agar Presiden dan jajarannya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan

Ia pun sepakat bahwa putusan MA ini merupakan kemenangan warga dan pemerintah untuk bersama-sama menjalankan undang-undang. Dipandang sisi positif, melalui putusan ini, bisa menguatkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Baca SelengkapnyaVonis MA Bukan Soal Menang atau Kalah

PK Jokowi di Kasus Karhutla Dinilai Bakal Sia-Sia

Jakarta, CNN Indonesia — Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Raynaldo Sembiring menilai upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diambil Pemerintah dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah merupakan usaha yang sia-sia.

Pasalnya, menurut dia, putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi merupakan bentuk permintaan pertanggungjawaban Pemerintah untuk menjalankan amanat undang-undang yang memiliki relevansi dengan pencegahan dan penanganan karhutla.

“Kalau mereka mau PK, sampai 10 kali pun itu enggak akan mungkin mereka akan menang. Alangkah lucunya Pemerintah ketika dia melakukan PK untuk meninggalkan kewajiban hukum yang sudah diamanatkan oleh UU,” ujar Raynaldo saat konferensi pers di kantor WALHI, Jalan Tegal Parang Utara, Minggu (21/7).

Baca SelengkapnyaPK Jokowi di Kasus Karhutla Dinilai Bakal Sia-Sia

Jamin Kepastian Hukum Warga, Pemerintah Diminta Penuhi Putusan MA

indopos.co.id – Mahkamah Agung akhirnya memenangkan warga dalam gugatan CLS Karhutla di Kalimantan Tengah, pada tingkat Kasasi. Putusan ini tertuang dalam Nomor Perkara 3555 K/PDT/2018 yang diketok pada 16 Juli 2019. Presiden dan para tergugat diminta mengeluarkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Selain memutuskan bahwa pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan perkara ini juga menghukum Pemerintah Indonesia atau tergugat untuk memenuhi 10 tuntutan penggugat.

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nur Hidayati mengatakan, tuntutan yang diminta penggugat memenuhi hak warga atas lingkungan yang baik dan bersih, serta melaksanakan perundangan tentang PPLH yang disahkan sejak 2009 yang tidak dibuatkan peraturan pelaksananya oleh pemerintah.

“Sehingga UU tersebut tidak berlaku maksimal dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup. Berkaitan dengan Karhutla, ada 7 Peraturan Pemerintah (PP) yang harus dibuat pemerintah,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati di Jakarta, Minggu (21/7).

Pemerintah Indonesia berkewajiban membentuk tim gabungan melakukan evaluasi terhadap perizinan penyebab kebakaran, penegakan hukum serta upaya pencegahan kebakaran. Membebaskan biaya pengobatan korban asap, serta menyediakan tempat dan mekanisme evakuasi bagi korban asap.

Baca SelengkapnyaJamin Kepastian Hukum Warga, Pemerintah Diminta Penuhi Putusan MA