ICEL

ICEL

LLH Ajukan Pendapat Hukum di PTUN Denpasar

Salah satu bangunan PLTU Celukan Bawang, Buleleng, Bali (Foto : Antaranews.com)

Denpasar (Antaranews Bali) – Sembilan Lembaga Lingkungan Hidup (LLH) Indonesia dan internasional mengajukan pendapat hukum “Sahabat Pengadilan” kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar terkait gugatan terhadap ekspansi PLTU Celukan Bawang, Bali.

“Sembilan lembaga hukum lingkungan yang mengajukan Pendapat Hukum yakni Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Earthjustice, Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), Client Earth, Center for Environmental Rights, EDOs of Australia, Environmental Justice Australia, The Access Initiative,” kata Kepala Divisi Pencemaran Lingkungan dari Indonesian ‘Center for Environmental Law’, Margaretha Quina, di Denpasar, Selasa.

Menurut Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) , penambahan unit pembangkit 2 x 330 MW di Celukan Bawang akan membakar 2.950.635,60 ton batubara per tahun selama periode operasinya.

Dengan asumsi bahwa PLTU Celukan Bawang akan beroperasi dengan efisiensi sebesar 85 persen selama 30 tahun sesuai dengan izin usaha pembangkit, maka perluasan Celukan Bawang akan menghasilkan pembakaran setidaknya 75.241.207,8 ton batubara selama masa operasional pabrik.

Baca SelengkapnyaLLH Ajukan Pendapat Hukum di PTUN Denpasar

Kasus PLTU Buleleng, Hakim Diminta Akomodasi Isu Perubahan Iklim

TEMPO.CO, Denpasar – Sahabat Pengadilan memohon majelis hakim mengakomodasi persoalan dampak perubahan iklim ketika menyidangkan gugatan izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Buleleng, Bali.

Permintaan tersebut disampaikan 9 lembaga lingkungan hidup Indonesia dan internasional yang mengajukan pendapat hukum ‘Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae)’  kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar pada Selasa, 26 Juni 2018.

“Proyek tersebut tidak memenuhi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Nomor 32 tahun 2009 dan merongrong komitmen Indonesia dalam konferensi perubahan iklim,” kata Margaretha Quina, dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

Selain ICEL, lembaga hukum lingkungan lain yang memasukan Amicus Curiae adalah Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Earthjustice, Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), Client Earth, Center forEnvironmental Rights, EDOs of Australia, Environmental Justice Australia dan The Access Initiative.

Baca SelengkapnyaKasus PLTU Buleleng, Hakim Diminta Akomodasi Isu Perubahan Iklim

[Siaran Pers] Sahabat Pengadilan: Pemerintah Harus Memperhitungkan Dampak Perubahan Iklim dalam Perluasan PLTU Celukan Bawang

BALI/JAKARTA, 26 JUNI 2018 – Sembilan lembaga lingkungan hidup Indonesia dan internasional mengajukan pendapat hukum “Sahabat Pengadilan” kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar terkait dengan gugatan terhadap ekspansi PLTU Celukan Bawang, Bali [1]. Proyek tersebut tidak memenuhi Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan No.32 tahun 2009 dan merongrong komitmen iklim internasional Indonesia.

 

Pendapat hukum setebal 18 halaman itu menyebutkan bahwa perluasan PLTU Celukan Bawang tidak menyertakan analisis komprehensif terhadap dampak perubahan iklim dalam pengambilan keputusan diterbitkannya izin lingkungan. Padahal, izin lingkungan seharusnya didasarkan pada keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menganalisis secara komprehensif bagaimana dampak proyek terhadap lingkungan hidup [2]. Dampak terhadap lingkungan hidup ini selayaknya mencakup dampak perubahan iklim.

 

“Amici meyakini bahwa kewajiban hukum dan ketentuan dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berikut turunannya memberikan cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan batal izin lingkungan PLTU Batubara yang tidak mempertimbangkan dampak perubahan iklim,” ujar Margaretha Quina, Kepala Divisi Pencemaran Lingkungan dari Indonesian Center for Environmental Law.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Sahabat Pengadilan: Pemerintah Harus Memperhitungkan Dampak Perubahan Iklim dalam Perluasan PLTU Celukan Bawang

Menyelamatkan Nyawa Petani: Pelarangan Paraquat di Vietnam

Pelarangan herbisida di negeri agraris tentu bukan pilihan politis yang mudah. Vietnam, sebuah negeri agraris yang juga memiliki sejarah gelap dengan bahan kimia, tahun 2017 lalu mengambil langkah berani untuk melarang sebuah herbisida yang digunakan secara luas di negeri tersebut: paraquat.  Melalui keputusan Menteri Pertanian no. 287/QD-BNN-BVTV pada Februari 2017, paraquat harus dihapuskan secara berkala dalam waktu 2 (dua) tahun, baik perdagangan maupun penggunaannya sebagai herbisida.

Paraquat adalah nama umum untuk herbisida yang membunuh gulma dengan reaksi oksidasi dan membendung reaksi fotosintesisnya. Di berbagai negara agraris, paraquat umum digunakan di tanah terlantar dan perkebunan jagung, padi, kapas, kedelai, jeruk, kopi, tebu, kelengkeng, karet, pisang dan mangga.

Namun, paraquat juga memiliki efek membunuh pada manusia, dimana satu tegukan dapat menyebabkan kematian. Preseden yang cukup terkenal dalam pelarangan paraquat terjadi pada 2004 di European Union, dimana negara-negara Skandinavia membanding keputusan EU yang mengizinkan penggunaan paraquat sebagai herbisida. Negara-negara tersebut menyampaikan bukti-bukti ilmiah mengenai indikasi neurotoksin yang berhubungan dengan paraquat, dan penelitian mengenai hubungan paraquat dengan penyakit Parkinson.

Baca SelengkapnyaMenyelamatkan Nyawa Petani: Pelarangan Paraquat di Vietnam

Mengatur Timbal dalam Cat: Belajar dari Filipina

Awal Juni ini, Manny Colonzo, peneliti EcoWaste Coalition dan International POPs Elimination Network (IPEN), mendapatkan penghargaan Goldman Environmental Prize. Salah satu penghargaan paling bergengsi bagi pejuang lingkungan ini diperoleh Manny atas kerjanya dalam menjembatani ilmu pengetahuan termutakhir dengan legislasi batas aman timbal dalam cat. Angka 90 ppm, yang secara global disepakati sebagai tingkat aman timbal dalam cat, telah menjadi kewajiban hukum bagi seluruh perusahaan cat di Filipina sejak 2013. Kerja Manny dan tim ini berhasil melindungi 12 juta anak-anak Filipina, yang merupakan kelompok paling rentan, terhadap dampak paparan timbal dalam cat.

Manny dan tim memulai advokasi ini dengan pengumpulan data mengenai kandungan timbal dalam cat pada tahun 2013. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 61% sampel (dari total 122 merk cat) mengandung timbal lebih dari 90 ppm; dengan 39% dari total sampel mengandung timbal lebih dari 10.000 ppm. Sampel dengan kandungan timbal tertinggi mnunjukkan level yang mencengangkan pada 156.000 ppm.

Studi tersebut mendapatkan perhatian yang cukup signifikan di Filipina, dan memancing perdebatan publik mengenai keamanan cat. Tidak hanya publik, industri cat pun bereaksi atas temuan tersebut. Manny dan timnya menyambut momentum ini dengan membangun aliansi dengan industri manufaktur cat. Dengan strategi diplomasi dan komunikasi yang luar biasa, Manny dan tim berhasil merangkul industri cat beserta asosiasinya sebagai ujung tombak advokasi ini.

Baca SelengkapnyaMengatur Timbal dalam Cat: Belajar dari Filipina

Kontaminasi Kadmium, Dampak Kesehatan dan Keamanan Pangan: Pembelajaran dari Cina

Tahun 2011, dunia dikejutkan dengan pemberitaan beberapa media terkemuka bahwa 12 juta ton beras di Cina terkontaminasi logam berat. Tak lama berselang, sebuah artikel ilmiah di Cina mengkonfirmasi bahwa 10% beras Cina mengandung kadmium dengan tingkat yang membahayakan kesehatan manusia; dan pada 2017 pada studi serupa angka ini meningkat menjadi 18%.

Kadmium merupakan salah satu karsinogen bagi manusia dan terhubung dengan kanker payudara, ginjal, paru-paru, pankreas, prostat dan kandung kemih; serta berdampak pada reproduksi. Kadmium digunakan dalam proses penyepuhan dengan listrik (electroplating), baterai, televisi dan laboratorium; selain menjadi bagian penting dalam pengoperasian reaktor nuklir. Dengan membludaknya industrialisasi di Cina, membludak pula dampak kadmium terhadap lingkungan. Bersama dengan beberapa logam berat lainnya, seperti arsenik, merkuri dan timbal, kadmium menyebabkan permasalahan kesehatan genting di Cina – terkenal sebagai fenomena “desa kanker” – sebelum akhirnya Cina mulai membenahi kebijakan pencegahan pencemarannya.

Salah satu pembelajaran mengenai dampak kadmium datang dari Desa Zhentou, yang dimulai dengan operasi pabrik kimia yang digadangkan “nir emisi.” Kelemahan penegakan instrumen pencegahan serta pengawasannya berkontribusi cukup besar terhadap munculnya dampak dari pabrik ini, sehingga kadmium, indium serta logam berat lainnya dibuang ke sungai yang merupakan air baku kota dibawahnya tanpa diolah.

Baca SelengkapnyaKontaminasi Kadmium, Dampak Kesehatan dan Keamanan Pangan: Pembelajaran dari Cina

Elektronik Kita: Kanker dalam Industri Semikonduktor

Tidak terbayang di kepala Hwang Sang-gi bahwa bahwa anak gadisnya, Hwang Yumi, akan meninggal karena leukimia pada umur 22 tahun. Tidak pernah pula ia berpikir bahwa ia akan menuntut keadilan ke Pengadilan Tinggi Seoul untuk menghadapi raksasa industri elektronik tempat anaknya bekerja: Samsung.

Hwang Yumi merupakan salah satu dari gadis-gadis muda berusia 18-25 tahun yang dipekerjakan Samsung di pabrik semikonduktornya. Ia juga merupakan salah satu angka kematian terawal sebelum bermunculannya kasus-kasus penyakit terminal lain ke permukaan pada 2007. Profil pekerja yang dilakukan sebuah LSM lokal, Supporters of Health and Rights of People in the Semi-conductor Industry (SHARPs), pada 2016 setidaknya telah mendokumentasikan 224 pekerja yang mengalami berbagai penyakit, mulai dari leukimia, tumor otak hingga sklerosis ganda dan kemandulan. Dari 224 pekerja, 76 orang telah meninggal. Di tim Hwang Yumi sendiri, 7 dari 18 pekerja mengalami permasalahan kesehatan yang berat sebelum berumur 40 tahun.

Apa tepatnya bahan kimia yang mengakibatkan penyakit ini masih menjadi misteri. Bekerja di pabrik semikonduktor melibatkan ratusan bahan kimia, sebagian karsinogenik atau radioaktif, yang selain dampak individualnya juga mungkin bereaksi satu sama lain sebagai campuran. Detail mengenai bahan kimia yang terlibat dalam proses produksi pun masih enggan diberikan Samsung sekalipun pengadilan telah memerintahkan pemberian informasi berulang kali. Rahasia dagang menjadi tameng, baik sebagai bantahan dalam perkara pengadilan maupun dalam komunikasi publik. Yang kita ketahui sekarang adalah perangkat kesehatan dan keselamatan kerja yang disediakan bagi para pekerja semikonduktor ini sangat tidak memadai.

Baca SelengkapnyaElektronik Kita: Kanker dalam Industri Semikonduktor

[Open Recruitment] Finance Officer dan Finance Assistant

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) adalah organisasi hukum lingkungan non pemerintah yang independen, bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan hukum lingkungan, advokasi dan pemberdayaan masyarakat, membutuhkan (1) Finance Officer dan (2) Finance Assistant

 

Finance Officer – Tanggung Jawab Kerja :

  • Meriview dan memverifikasi anggaran untuk setiap aktivitas Program
  • Membantu staff Program dalam pengembangan anggaran kegiatan budget rencana kerja
  • Memonitoring biaya proyek agar sesuai dengan anggaran yang disetujui
  • Memonitor dan memastikan arus kas bulanan pada rekening bank
  • Menyusun laporan kepada pihak Donor
  • Menyusun laporan keuangan Lembaga
  • Menyiapkan Laporan Pajak
  • Menguasai Software Quicbook, Sango atau yang lainnya
  • Mengurus administrasi asuransi karyawan
  • Bekerjasama dengan internal auditor dan external auditor bila diperlukan
  • Menghitung dan melakukan pembayaran gaji
  • Mensupervisi staff administrasi & keuangan

 

Persyaratan:

  • Pendidikan S-1 Akuntansi
  • Belum Menikah/Single
  • Pengalaman kerja di bidang keuangan minimal 3 tahun terutama di NGO, dengan banyak program/kegiatan;
  • Memiliki kemampuan analisis yang kuat dan teliti.
  • Memiliki kemampuan yang baik dalam mengoperasikan komputer, terutama program microsoft office
  • Jujur, loyal, mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan ataupun tulisan

Baca Selengkapnya[Open Recruitment] Finance Officer dan Finance Assistant

Menanti Penguatan Aturan Soal Sampah Plastik

“Pakai kantong plastik add RM0,25.” Begitu bunyi pengumuman yang terpampang di depan salah satu gerai makanan terkenal di Kuala Lumpur, Malaysia, awal April lalu.

Saya lihat para pengunjung jarang sekali mau membungkus makanan dengan plastik. Kebanyakan mereka makan di tempat. Pemandangan serupa saya temukan hampir di setiap saya berbelanja, termasuk di gerai peritel kecil. Ada peritel masih sediakan plastik, konsumen akan mereka tanya dulu mau pakai plastik—dengan tambahan biaya– atau bawa kantong sendiri.

Ketika saya berbelanja di salah satu swalayan besar di negara bagian itu, tak ada pakai kantong plastik lagi. Mereka menyediakan tas non plastik berkualitas bagus dengan harga per lembar RM1.

Bagi yang tak membawa tas dari rumah, otomatis akan menggunakan tas dari swalayan dengan konsekuensi mengeluarkan anggaran tambahan.

Malaysia, bikin aturan larangan gunakan kantong plastik selama setahun di beberapa daerah, seperti Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya, Melaka dan Johor. Uji coba ini setahun, sebelum berlaku secara nasional. Tampaknya, aturan ini bakal lebih kuat di bawah Perdana Menteri, Mahathir Mohamad, jika merujuk ucapan-ucapannya soal ini.

Kebijakan semacam ini, ‘memaksa’ masyarakat lebih sadar tak gunakan plastik walaupun sebagian mereka dengan pertimbangan awal soal anggaran.

Indonesia, pernah bikin kebijakan hampir sama pada 2016, beberapa kota jadi wilayah uji coba tiga bulan penerapan kantong plastik berbayar bagi para peritel. Bahkan, Kementerian Keuangan, sempat berinisiatif menyusun insentif dan disinsentif terkait sampah plastik ini.

Sayangnya, beragam kebijakan ini seakan hilang pelahan padahal lumayan memberikan dampak pengurangan konsumsi plastik dan mulai mendorong kesadaran masyarakat.

Baca SelengkapnyaMenanti Penguatan Aturan Soal Sampah Plastik

Ocean Hero Kita: Optimis Indonesia Bisa Kurangi Pencemaran Sampah Plastik di Laut

NUSANTARANEW.CO, Jakarta – Dalam rangka Hari Samudera Dunia dan sebagai bagian dari Kampanye Clean Seas, Badan PBB untuk Lingkungan untuk pertama kali memberi penghargaan kepada 5 orang Ocean Heroes dari Indonesia, India, Inggris Raya, Thailand dan Amerika Serikat. Fakta dan riset menunjukkan bahwa lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di samudera. Penelitian terakhir memperkirakan bahwa saat ini ada lebih dari 150 juta ton plastik di laut. Dalam skenario bisnis seperti biasa, pada tahun 2050, akan lebih banyak plastik daripada ikan.

Studi lain menunjukkan bahwa semua potongan-potongan sampah yang ada dalam perut ikan dari Indonesia terdiri dari plastik, sedangkan pada ikan dari Amerika Serikat 20% dikonfirmasikan terdiri dari plastik dalam bentuk serat.

Tiza Mafira (34), Ocean Hero 2018 dari Indonesia, seorang pengacara dan Direktur Gerakan Diet Kantong Plastik Indonesia (GIDKP), telah mengkampanyekan pengendalian dan penghapusan plastik sekali pakai sejak 2013. Dia mendorong pelarangan penggunaan kantung plastik sekali pakai di kawasan-kawasan ritel. Organisasi Tiza meluncurkan petisi pada tahun 2015 untuk meminta pengecer tidak lagi memberikan kantung plastik secara gratis. Tahun berikutnya, uji coba nasional kantong plastik berbayar diperkenalkan. Setelah enam bulan, ada pengurangan penggunaan kantong plastik yang signifikan (55%). Meski uji coba ini dihentikan karena tidak tercapai kesepakatan diantara semua pihak, beberapa provinsi berinisiatif menyiapkan peraturan mereka sendiri dan dua kota di Indonesia telah melarang kantong plastik di toko ritel modern.

Baca SelengkapnyaOcean Hero Kita: Optimis Indonesia Bisa Kurangi Pencemaran Sampah Plastik di Laut