ICEL

ICEL

Kualitas Udara Jakarta Memburuk

Foto : Kompas

 

JAKARTA, KOMPAS—Kualitas udara di kota-kota besar di Indonesia, khususnya Jakarta dan sekitarnya, memburuk sehingga rentan memicu berbagai persoalan kesehatan. Untuk itu, pemerintah dituntut menyiapkan rencana aksi untuk mengatasi persoalan ini didasarkan data saintifik dan terbuka bagi publik.

​“Dari berbagai data yang ada, kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya melebihi ambang batas kesehatan yang disarankan WHO (Organisasi Kesehatan Dunia). Namun, sampai sekarang belum ada rencana aksi yang jelas untuk mengatasi hal ini,” kata Pengkampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu, di Jakarta, Selasa (4/12).

​Menurut data Greenpeace Indonesia, rata-rata konsentrasi partikel pencemar atau dengan ukuran di bawah 2,5 mikron gram per meter kubik (μg/m3) atau PM 2,5 di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan dari tahun 2017 dan2018 menunjukkan peningkatan.

Data yang diolah dari stasiun Kedutaan Besar Amerika Serikat inimenunjukkan, rata-rata konsentrasi PM 2.5 di Jakarta Selatan pada semester pertama tahun 2017 sebesar 26,8 μg/m3 dan Jakarta Pusat 29,09 μg/m3. Sedangkan pada periode sama tahun 2018 di Jakarta Selatan 31,88 μg/m3 dan di Jakarta Pusat 38,34 μg/m3.

Sebagaimana diketahui, pencemaran PM2,5 bisa berdampak pada berbagai masalah kesehatan, mulai dari pernafasan hingga menjadi pemicu kanker. Kualitas udara di Jakarta ini, menurut Bondan, dikhawatirkan memburuk seiring rencana pembangunan sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menggunakan sumber energi batubara. ​

Baca SelengkapnyaKualitas Udara Jakarta Memburuk

Sayangi Laut, Penanganan Sampah Harus dari Hulu

Kematian paus sperma di Wakatobi beberapa hari yang lalu menunjukan bahwa Indonesia darurat sampah plastik. Hal ini dikarenakan ditemukannya 5,9 kg sampah didalam perut paus sperma, ketika perut paus ini dibelah oleh warga di Desa Kapota Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Januari 2016, kejadian yang sama juga pernah terjadi. Sebanyak 13 paus sperma mati di bibir pantai Jerman, didalam perut paus tersebut ditemukan gumpalan-gumpalan plastik yang mengisyaratkan bahwa dunia saat ini memiliki problem yang sama dalam pengelolaan sampah plastik.

Kematian paus sperma merupakan salah satu bahaya yang ditimbulkan oleh adanya sampah plastik di lautan. Dikutip dari laman beberapa media lokal, ada sekitar 260 spesies laut yang terdampak dari adanya sampah di laut, survei yang telah dilakukan di Universitas Hasanuddin Makassar[1] juga menyatakan bahwa 28 persen ikan yang ada di pasar ikan mengkonsumsi plastik. Hal ini tidak menutup kemungkinan biota laut lainnya akan tidak sengaja memakan sampah plastik juga, karena mengganggap plastik tersebut merupakan makanan mereka. Penutupan permukaan laut oleh sampah plastik dapat membahayakan biota laut yang memberikan manfaat sangat besar bagi jutaan penduduk yang hidup dekat pesisir ini. Padahal, terumbu karang membutuhkan cahaya matahari agar dapat bertahan hidup.

Selain itu keberadaan partikel plastik kecil (microplastics) juga menjadi ancaman yang serius bagi kesehatan pangan yang berasal dari laut. Peneliti Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) M Reza Cordova saat dikutip dari laman berita Mongabay menyatakan bahwa, microplastics yang ada di dalam air laut Indonesia diperkirakan berkisar 30 hingga 960 partikel/liter.

Baca SelengkapnyaSayangi Laut, Penanganan Sampah Harus dari Hulu

Mampukah Pembangkit Berbasis EBT Menjadi Penopang Kelistrikan Indonesia?

Telah menjadi pembahasan umum bahwa hingga saat ini pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (“EBT”) di Indonesia masih belum maksimal dan terkendala banyak isu. Setidaknya hal inilah yang diidentifikasi oleh berbagai pakar dalam Seminar “Strategi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik” di Institut Teknologi Bandung, 26-27 November 2018. Secara khusus, Eddie Widiono, dari Prakrasa Jaringan Cerdas Indonesia, menyatakan bahwa baru sekitar 1% pembangkit energi baru terbarukan yang terpasang dari seluruh total potensi, sebesar 866 GW. Tidak hanya itu, Eddie mengungkapkan fenomena bahwa penetrasi pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT nyatanya turun dari tahun 2009 hingga 2016. “Pada 2009, penetrasi pembangunan pembangkit EBT kita sudah mencapai 11% kWh, namun di tahun 2016 angka ini turun mencapai 7%. Hal ini dikarenakan pembangunan PLTU Batubara ternyata lebih cepat”, pungkasnya. Sekalipun begitu, Eddie menyatakan bahwa melihat tren ini, perlu dilakukan langkah strategis agar target pengembangan EBT sebesar 23% pada 2025 tercapai.

Lebih jauh, dalam Seminar yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan ini, para pembicara sepakat bahwa langkah strategis ini merupakan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak. Isu yang menjadi fokus tidak lagi hanya bagaimana cara yang perlu dilakukan oleh Pemerintah untuk mencapai target pengembangan EBT tersebut. Namun, terdapat isu besar lainnya yang menjadi pembahasan yakni bagaimana pembangkit berbasis EBT ini dapat dioptimalkan untuk menopang pemenuhan kebutuhan kelistrikan di seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan pembangkit berbasis EBT memiliki peran bukan hanya dalam mendorong pengembangan energi yang rendah emisi, namun juga dapat menjadi jawaban atas permasalahan elektrifikasi di daerah terluar dan terpencil. Selain itu, secara umum pengembangan EBT ke depannya juga diprediksikan akan jauh lebih murah dibandingkan pembangkit berbasis energi fosil. Pertanyaannya kini, apakah benar EBT mampu menjadi penopang pemenuhan kebutuhan listrik di seluruh wilayah Indonesia?

Baca SelengkapnyaMampukah Pembangkit Berbasis EBT Menjadi Penopang Kelistrikan Indonesia?

Hutan Hujan Tropis Sumatera : Warisan Dunia yang Terancam Punah

Hutan hujan tropis Sumatera telah lama dielu-elukan dunia sebagai surga di khatulistiwa. keanekaragaman hayati hutan hujan tropis ini bukan main, baik dari segi jumlah spesies maupun keunikan spesies. Hutan Tropis Sumatera merupakan rumah bagi kurang lebih 10,000 spesies tumbuhan, termasuk didalamnya 17 genus endemik; 200 spesies mamalia dimana 22 spesies diantaranya adalah mamalia asia yang tidak ditemukan di pulau lain di Indonesia, dan 15 spesies lainnya hanya ditemukan di wilayah Indonesia, termasuk hewan eksotis endemik Orang Utan Sumatera.

Wilayah hutan hujan tropis ini juga menyimpan bukti biogeografis evolusi pulau sumatera. Karena keunikannya ini, pada tahun 2004 United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) menetapkan Hutan Hujan Tropis Sumatera sebagai situs alam warisan dunia yang terdiri dari 3 (tiga) taman nasional, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Namun sayangnya, hutan yang disanjung UNESCO sebagai kawasan yang memiliki “outstanding universal value” dan “exceptional biodiversity” ini terancam keberadaannya dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2011 hingga saat ini, Hutan Hujan Tropis Sumatera masuk dalam daftar merah warisan dunia dalam bahaya (world-heritage in danger list).

Kebakaran hutan dan lahan, perambahan untuk kebun dan tambang, pembalakan liar, perburuan satwa dilindungi, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan bendungan, merupakan beberapa ancaman yang dapat merusak integritas kawasan tersebut.  

Baca SelengkapnyaHutan Hujan Tropis Sumatera : Warisan Dunia yang Terancam Punah

Selamatkan Kawasan Karst Indonesia, Warisan Dunia Masa Depan Dibawah Bayang-Bayang Tambang

Kawasan karst merupakan ekosistem unik yang mempunyai peran ekologis penting di alam. Kawasan karst menjadi penjamin ketersediaan air bersih melalui danau dan sungai bawah tanahnya, berperan sebagai regulator iklim dalam bentuk reservoir karbon dalam bentuk batuan karbonat, penyimpan informasi lingkungan masa lalu, dan menjadi habitat bagi flora dan fauna unik dan bahkan endemik yang telah berevolusi sehingga dapat beradaptasi dengan kondisi karst.

Tidak hanya peran ekologisnya yang signifikan, kawasan-kawasan karst di Indonesia juga menyimpan catatan sejarah perkembangan budaya umat manusia dari ribuan tahun lalu. Karst Sangkurilang Mangkalihat di Kalimantan Timur memiliki setidaknya 37 goa prasejarah, di dalam goa prasejarah ini terdapat lukisan-lukisan tangan tertua di Asia Tenggara dan juga artefak-artefak dari zaman batu hingga zaman logam.[1] Karst Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan menyimpan situs hunian manusia purba, beberapa diantaranya adalah Gua Babi dan Gua Tengkorak.[2] Goa-goa hunian manusia purba lengkap dengan lukisan dinding purba ini juga terdapat di kawasan karst Maros-Pangkep Sulawesi Selatan.[3]

Keunggulan ekologis dan peran budayanya ini membuat kawasan-kawasan karst di Indonesia didorong untuk masuk dalam daftar Warisan Dunia UNESCO. Hingga saat ini Pemerintah Indonesia telah menominasikan kawasan karst Sangkurilang Mangkalihat dan karst Maros-Pangkep untuk menjadi Warisan Dunia UNESCO. Karst Maros-Pangkep bahkan digadang-gadang dapat menyaingi keindahan Karst Cina Selatan yang telah terlebih dahulu masuk dalam daftar Warisan Dunia UNESCO.

Baca SelengkapnyaSelamatkan Kawasan Karst Indonesia, Warisan Dunia Masa Depan Dibawah Bayang-Bayang Tambang

[Siaran Pers] Kematian Biota Laut Akibat Sampah Laut, Penerapan Perpres Penanganan Sampah Laut Mendesak Dilakukan

Dalam rentang waktu 1 minggu, sudah ditemukan dua jenis biota laut mati dengan keadaan perut yang berisi sampah laut. Tanggal 19 November 2018 ditemukan seekor paus sperma mati terdampar di perairan Pulau Kapota, Taman Nasional Wakatobi karena menelan 5,9 kg sampah plastik. 8 hari kemudian di Pulau Pari, Kepulauan Seribu ditemukan juga dua hingga tiga penyu mati yang diduga akibat memakan sampah. Di sekitar lokasi tempat matinya penyu terdapat banyak sampah, eceng gondok, dan tumpahan minyak tetapi yang paling mendominasi adalah sampah plastik .

Ketidakseriusan pemerintah dalam penanganan sampah laut menjadi permasalahan masih banyaknya sampah laut. Masih minimnya langkah nyata penanganan sampah laut dan lambatnya penerbitan regulasi penanganan sampah laut menjadi gambaran ketidakseriusan pemerintah. Terkait penerbitan regulasi penanganan sampah laut, pemerintah telah berkomitmen sejak tahun 2016 untuk menurunkan sampah laut, namun aturan pelaksananya  baru muncul akhir tahun 2018 yaitu Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.

Penerapan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 yang berisi rencana aksi nasional penanganan sampah laut tahun 2018-2025 menjadi penting untuk dilaksanakan. Peraturan ini menjadi wadah hukum pertama dan satu-satunya yang mengatur penanganan sampah plastik di laut secara terpadu dan komprehensif. Sampai sekarang belum terlihat aksi – aksi tegas dalam melaksanakan aturan ini.

Untuk penanganan sampah laut ini, ICEL mendesak pemerintah untuk melakukan langkah awal dengan mengurangi jumlah sampah laut dengan melakukan pembersihan dan pengambilan sampah laut. Lalu dalam jangka panjang, melakukan pencegahan sampah hasil kegiatan di darat agar tidak sampai ke laut dan melakukan pengawasan dan memberikan sanksi kepada pelaku yang melakukan pembuangan sampah dari kegiatan di laut.

Selain penerapan rencana aksi dan langkah-langkah awal tersebut, Pemerintah juga harus melakukan harmonisasi pelaksanaan Perpres No. 83 Tahun 2018 dengan Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah TanggaPerpres No. 83 Tahun 2018 disusun untuk menindaklanjuti komitmen Pemerintah yang akan mengurangi sampah plastik di laut sampai dengan 70% di tahun 2025 dan Perpres No. 97 Tahun 2017 disusun dengan target pengurangan sampah hingga 30% dan pengelolaan sampah hingga 70% pada tahun 2025.

“Pada aturan masing-masing, kedua Perpres ini menjadi acuan oleh pemerintah daerah, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian dalam menyusun dokumen rencana strategis masing-masing. Bagaimana kedua Perpres ini dapat saling mendukung tercapainya target untuk mengurangi sampah merupakan pekerjaan rumah Pemerintah,” ujar Ohiongyi Marino, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL.

ICEL memberikan kritik atas Perpres No. 83 Tahun 2018 yang tidak memuat masukan dari publik terkait perlunya kebijakan disinsentif bagi produsen, pemegang merek dan pelaku usaha ritel modern, pusat perbelanjaan, jasa dan makanan.

“Kebijakan disinsentif ini diperlukan untuk memberikan dorongan yang lebih kuat bagi produsen, pemegang merek dan pelaku usaha dalam mengurangi penggunaan sampah plastik,” menurut Ohiongyi.

ICEL menilai rencana aksi dalam Perpres ini juga hanya memberikan standard capaian setiap program yang hanya melihat ‘bungkus’ saja tanpa melihat dalamnya. Misalkan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya sampah plastik diukur hanya berdasarkan jumlah sosialisasi yang akan dilakukan, tidak ada penilaian secara spesifik mengenai apa yang dapat dikatakan sudah terjadi peningkatan kesadaran ataupun target pengelolaan sampah yang baik yang diukur dari jumlah sarana pengelolaan sampah, bukan dari performa masing-masing sarana tersebut nantinya. Namun terlepas kelemahan perpres ini, langkah nyata mendesak untuk segera dilakukan.

“Jika tidak segera dilakukan, dikhawatirkan rencana aksi ini hanya menjadi aturan belaka. Sehingga  kematian paus di Wakatobi dan penyu di Pulau Pari hanyalah awal dari kasus-kasus serupa yang akan muncul ke depannya.” tutup Ohiongyi.

Perpres ini ditandatangani satu bulan sebelum Our Ocean Conference diselenggarakan di Bali.

Penerapan Perpres No. 8 Tahun 2018 penting untuk dilakukan untuk menanggulangi sampah laut di Indonesia, selain itu penerapan akan Perpres ini akan membuktikan komitmen Indonesia di mata dunia intenasional dalam menjaga laut agar tetap sehat. Tidak hanya dalam membuat aturan, tapi juga langkah nyata aturan tersebut.

 

 

Narahubung

Ohiongyi Marino(Kepala Divisi Pesisir dan Maritim) 085777070735

Pengetatan Emisi Mutlak Diperlukan

Para pembicara kunci berfoto bersama usai pembukaan Better Air Quality Ke-10 di Kuching, Sarawak, Malaysia, Rabu (14/11/2018; Foto :KOMPAS/ICHWAN SUSANTO)

 

KUCHING, KOMPAS – Sistem berupa regulasi dari pemerintah masih diperlukan bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk memperbaiki kualitas udara di perkotaan. Indonesia harus memperketat baku mutu ambien polusi udara yang telah berumur 20 tahun maupun baku mutu emisi berbagai sumber utama pencemaran udara seperti pembangkit tenaga listrik berbahan bakar yang berumur 10 tahun.

Pencemaran udara merupakan tantangan banyak negara di Asia baik yang bersumber dari industri maupun penggunaan bahan bakar biomassa di rumah tangga. Dalam Better Air Quality Conference Ke-10, 14-16 November 2018, di Kuching, Malaysia kecepatan China dalam memperbaiki kualitas udaranya dalam lima tahun terakhir menjadi sorotan.

Meski saat ini emisi yang ditimbulkan masih sangat tinggi, namun angka dan kualitas udaranya sudah jauh lebih baik. Sumber pencemaran utama di Kota Beijing dan sekitarnya berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar batubara.

Baca SelengkapnyaPengetatan Emisi Mutlak Diperlukan

ICEL: Menilik Aturan Status Perlindungan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Jakarta – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengadakan diskusi kelompok terpumpun dengan mengambil tema “Menilik Aturan Status Perlindungan Jenis Tumbuhan dan Satwa” pada 30 September 2018 di Hotel SwisBel-Residence Kalibata. Diskusi yang diikuti oleh beberapa organisasi masyarakat sipil penggiat konservasi ini dilatarbelakangi oleh tarik ulur perubahan status perlindungan jenis tumbuhan dan satwa, yaitu antara Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (P.20/2018) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.92/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas P.20/2018 (P.92/2018).

“Dari kedua aturan tersebut, setidaknya teridentifikasi permasalahan mengenai kepastian hukum terkait kepemilikan dan perdagangan satwa yang menjadi objek tarik ulur status perlindungan,” ungkap Wenni Adzkia (ICEL) saat memaparkan pengantar diskusi.

Dalam proses pembahasan diskusi ini setidaknya ada 3 hal yang menjadi sorotan utama, yaitu kedudukan kriteria status perlindungan, teknik perancangan dan kesesuaian peraturan perundang-undangan, serta implikasi terhadap pemidanaan. Untuk mendalami ketiga isu tersebut, ICEL juga menghadirkan pembicara dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, dan akademisi hukum pidana dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Baca SelengkapnyaICEL: Menilik Aturan Status Perlindungan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Banyak Sungai Tercemar Limbah Sawit, Berharap KPK Tangani Tak Hanya di Danau Sembuluh

Pembuangan limbah dari pabrik PT. Mustika Sembuluh yang mengalir ke Sungai Sampit dan Pondok Damar. Kini, sungai Sampit pun tak bisa digunakan keperluan sehari-hari layaknya dahulu. Foto: Walhi Kalteng 2013

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyeret beberapa petinggi anak usaha sawit Sinar Mas dan anggota DPRD Kalimantan Tengah, dalam kasus suap pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh. Enam orang sudah ditahan atas dugaan suap oleh PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) dan PT Smart Tbk, kepada beberapa anggota DPRD Kalteng.

Febri Diansyah, juru bicara KPK mengatakan, yang ditahan antara lain Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, Sekteratis Komisi B DPRD Kalteng Punding LH Bangkan, dan anggota Komisi B DPRD Kalteng Arisavanah dan Edy Rosada. Dari perusahaan ditahan Direktur BAP Edy Saputra Suradja, dan CEO BAP wilayah Kalteng bagian utara, Willy Agung Adipradhana.

“Enam tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan di empat rumah tahanan terpisah. Tersangka ESS dan PUN ditahan di Rutan Klas I Jakarta Timur cabang KPK. WAA di Rutan Klas I Jakarta Pusat. BM ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat, dan ER di Rutan Polres Metro Jakarta Timur,” katanya dalam keterangan pers pekan lalu.

Dikutip dari Kompas.com, satu tersangka lain, Manajer Legal BAP, Teguh Dudy Syamsury Zaldy, menyerahkan diri ke KPK Senin (29/10/18). Teguh diduga sebagai pemberi suap.

Baca SelengkapnyaBanyak Sungai Tercemar Limbah Sawit, Berharap KPK Tangani Tak Hanya di Danau Sembuluh

[Call for Paper] Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol. 5 Issue 2

 

CALL FOR PAPERS !!

Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (ISSN: 2355-1305) menerima artikel ilmiah untuk:

Vol. 5 Issue 2 (April 2019)

 

JHLI mengangkat tema “Dinamika Politik terhadap Kebijakan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam” dengan cakupan topik: (1) Pencemaran air, udara, tanah dan bahan beracun berbahaya (B3); (2) Pengelolaan sampah; (3) Perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati; (4) Tata kelola hutan dan lahan; (5) Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam laut; (6) Kesehatan lingkungan dan hak asasi manusia; (7) Keadilan lingkungan; (8) Tata ruang dan lingkungan hidup; (9) Perubahan iklim; (10) Perikanan; (11) Keterbukaan informasi; dan lain-lain.

 

Syarat artikel:

  1. Artikel orisinil yang belum pernah dipublikasikan;
  2. Panjang naskah 4.000 – 5.000 kata (tidak termasuk catatan kaki & daftar pustaka) dilengkapi abstrak max. 150 kata;
  3. Mematuhi kaidah pengutipan (catatan kaki & daftar pustaka: Chicago style) dan bebas unsur plagiarisme;
  4. Mematuhi syarat formil lainnya

(lih: http://icel.or.id/berita/pengumuman )

Tulisan dapat dikirimkan ke jurnal@icel.or.id dengan cc astrid@icel.or.id.
Abstrak diterima selambat-lambatnya 30 November 2018 dan naskah lengkap diterima selambat-lambatnya 31 Januari 2019. Tulisan yang diterima Sidang Redaksi akan diberikan notifikasi melalui surel.