ICEL

ICEL

Langka Tindakan Nyata Terhadap Pencemar Citarum

 

KOALISI Melawan Limbah yang terdiri atas Greenpeace, Wahana Lingkungan Hidul Indonesia (Walhi), Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (Pawapeling), LBH Bandung, dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menindak pencemar sungai Citarum.

“Langka sekali tindakan nyatanya untuk menindak perusahaan yang mencemari. Contohnya, ada 3 perusahaan yang gugatan TUN (Tata Usaha Negara)nya kami menangkan tapi tidak ditindak. Padahal dari sidak (inspeksi mendadak) kemarin, perusahaan tersebut masih mencemari,” ungkap pengampanye Urban dan Energi Walhi Dwi Sawung, di Jakarta, Kamis (1/2), terkait belum adanya tindakan terhadap perusahaan pencemar Sungai Citarum.

Baca SelengkapnyaLangka Tindakan Nyata Terhadap Pencemar Citarum

Pemerintah Siapkan Perpres Pembangkit Listrik dari Sampah

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terkait pengelolaan sampah dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Bantargebang, Kota Bekasi, Rabu (20/12).

 

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemerintah telah menyiapkan peraturan presiden pengganti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18/2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Menurut Menteri Kordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan,dalam Perpres tersebut, pemerintah memasukan tiga wilayah baru. Sehingga, ada sepuluh daerah yang didukung untuk melaksanakan percepatan pengolahan sampah menjadi energi terbarukan. Tambahan wilayah tersebut, di antaranya Medan dan Bali yang didorong untuk menerapkan sistem pengolahan waste to energy tersebut.

Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Perpres Pembangkit Listrik dari Sampah

Pengolahan Energi Terbarukan dari Sampah Adaptasi 3 Negara

BANDUNG,(PR).- Pemerintah telah menyiapkan peraturan presiden pengganti  untuk daerah yang melaksanakan percepatan pengolahan sampah menjadi energi terbarukan.

Peraturan yang dimaksud yakni Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar. Sebelumnya peraturan itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Demikian diungkapkan Menteri Kordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan di sela rapat kordinasi penanganan Citarum di Aula Barat, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa 16 Januari 2018. Menurut dia, ada tambahan wilayah di antaranya Medan dan Bali yang didorong untuk menerapkan sistem pengolahan waste to energy tersebut.

“Formula sudah didapat, ada economic modelnya, variabel, bunga, dan besaran megawatt-nya,” ujar dia.

Baca SelengkapnyaPengolahan Energi Terbarukan dari Sampah Adaptasi 3 Negara

[Open Recruitment] Konsultan Strategi Komunikasi

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) merupakan lembaga riset dan advokasi dalam bidang hukum dan kebijakan lingkungan hidup. Didirikan sejak 1993, ICEL telah melakukan perubahan kebijakan, peningkatan kapasitas dan advokasi hukum baik dalam bidang hukum lingkungan umum (general environmental law) maupun sektoral. Beberapa sub-bidang hukum lingkungan yang menjadi fokus ICEL melingkupi isu pencemaran; kehutanan, perkebunan dan perubahan fungsi lahan; perubahan iklim; perlindungan flora dan fauna; akses informasi, partisipasi dan keadilan lingkungan; pesisir dan maritim; pertambangan dan energi. ICEL melakukan advokasi dengan jaringan baik di tingkat internasional, regional, nasional dan sub-nasional.

ICEL membuka lowongan pekerjaan untuk 1 (satu) orang Konsultan Strategi Komunikasi untuk kerja-kerja ICEL dalam bidang pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah dan/atau perlindungan pesisir, pulau-pulau kecil dan laut. Konsultan akan dikontrak untuk 50 hari kerja selama rentang waktu Februari s.d. Desember 2018. Bekerja jarak jauh dimungkinkan, kehadiran di kantor ICEL berdasarkan kesepakatan rencana kerja dengan tim peneliti.

Baca Selengkapnya[Open Recruitment] Konsultan Strategi Komunikasi

[Open Recruitment] Konsultan Riset Perizinan

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) merupakan lembaga riset dan advokasi dalam bidang hukum dan kebijakan lingkungan hidup. Didirikan sejak 1993, ICEL telah melakukan perubahan kebijakan, peningkatan kapasitas dan advokasi hukum baik dalam bidang hukum lingkungan umum (general environmental law) maupun sektoral. Beberapa sub-bidang hukum lingkungan yang menjadi fokus ICEL melingkupi isu pencemaran; kehutanan, perkebunan dan perubahan fungsi lahan; perubahan iklim; perlindungan flora dan fauna; akses informasi, partisipasi dan keadilan lingkungan; pesisir dan maritim; pertambangan dan energi. ICEL melakukan advokasi dengan jaringan baik di tingkat internasional, regional, nasional dan sub-nasional.

ICEL membuka lowongan pekerjaan untuk 1 (satu) orang Konsultan Riset Perizinan untuk kerja-kerja ICEL dalam bidang pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah dan/atau perlindungan pesisir, pulau-pulau kecil dan laut. Konsultan akan dikontrak untuk 40 hari kerja selama rentang waktu Februari s.d. November 2018. Bekerja jarak jauh dimungkinkan, kehadiran di kantor ICEL berdasarkan kesepakatan rencana kerja dengan tim peneliti.

Baca Selengkapnya[Open Recruitment] Konsultan Riset Perizinan

Sungai Citarum Bermasalah, LSM Desak Pemerintah Tindak Pemilik Industri

BANJIR LUAPAN SUNGAI CITARUM: Warga mengamankan gas elpiji saat banjir di Desa Bojong Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (16/12).

Jakarta, (Tagar 9/1/2018) – Pemerintah didesak sejumlah LSM untuk terus menangani masalah sampah, terutama limbah industri di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Jawa Barat, yang tidak kunjung menunjukkan kemajuan.

“Tidak ada gebrakan pemerintah. Sudah 30 tahun program di Citarum belum ada perkembangan, keadaannya masih seperti ‘itu-itu’ saja,” kata Dwi Sawung, Pengampanye Urban dan Energi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dalam diskusi lingkungan di Jakarta, Selasa (9/1).

Diskusi tersebut diikuti oleh Koalisi Melawan Limbah dan Masyarakat yang terdiri atas Greenpeace, Walhi, Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (Pawapeling), LBH Bandung, dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

Baca SelengkapnyaSungai Citarum Bermasalah, LSM Desak Pemerintah Tindak Pemilik Industri

Refleksi Lingkungan 2017: Ada Perbaikan, Banyak juga Catatan Kekurangan

Kebun sawit ini ditanam dilahan terlarang, hutan gambut. Larangan ini sesuai dengan aturan pemerintah Indonesia. Apakah, beragam aturan itu akan dihancurkan oleh RUU Perkelapasaitan? Foto: Sapariah Saturi/ Mongabay Indonesia

 

Tahun 2017, segera berganti. Perisitiwa demi peristiwa lingkungan silih berganti. Ada kejadian baik, ada peristiwa buruk. Ada perbaikan tata kelola lingkungan tetapi masih ada kekurangan. Tahun ini, beberapa kebijakan atau aturan soal lingkungan keluar, paling ramai terkait tata kelola gambut.

Di tahun ini pula, asosiasi perusahaan kayu dan perusahaan sawit bersatu buat menggugat beberapa beberapa poin dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan berujung pencabutan gugatan.

Aturan gambut juga mendapatkan keberatan dari berbagai pihak, baik pengusaha sampai pemerintah daerah. Perlawanan juga dilakukan asosiasi usaha sampai perusahaan. Salah satu perusahaan raksasa pulp and paper, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menggugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena atas keberatan atas keluarnya SK 5322 tahun 2017 soal pembatalan rencana kerja usaha (RKU) periode 2010-2019. Putusan hakim, menolak gugatan RAPP alias KLHK menang.

Baca SelengkapnyaRefleksi Lingkungan 2017: Ada Perbaikan, Banyak juga Catatan Kekurangan

[Siaran Pers] Pengadilan Menolak Permohonan RAPP! Kemenangan Bersama Perlindungan Gambut

Kamis, 21 Desember 2017, menjadi penanda kemenangan Pemerintah RI atas permohonan fiktif positif yang diajukan oleh PT RAPP. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak permohonan penetapan keputusan fiktif-positif RAPP terhadap SK MenLHK no.5322/Men-LHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2017 yang  membatalan Rencana Kerja Usaha (RKU) PT. RAPP untuk tahun 2010-2019. Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan menolak RKU tersebut karena belum disesuaikan dengan kebijakan perlindungan gambut.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Pengadilan Menolak Permohonan RAPP! Kemenangan Bersama Perlindungan Gambut

[Siaran Pers] Amici Curiae PT. RAPP Vs KLHK

Pada tanggal 18 Desember 2017, Kami yang namanya disebut di bawah ini mengajukan pandangan sebagai sahabat pengadilan (amici curiae) kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang saat ini sedang mengadili perkara Permohonan Nomor 17/P/FP/2017/PTUN.JKT, antara PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP), sebagai Pemohon, melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) sebagai Termohon. PT. RAPP mengajukan permohonan penetapan dikabulkannya keberatan mereka atas diterbitkannya Surat Menteri LHK Nomor SK.5322/MenLHK-PHPL/UPL.1/10/2017 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 173/VI-BHPT/2010 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 93/VI-BUHT/2013 (selanjutnya disebut SK Pembatalan RKUPHHK-HTI).

Pandangan sebagai amici curiae di atas kami ajukan atas dasar keprihatinan dan kepedulian atas kondisi perlindungan lingkungan hidup, di Indonesia, khususnya terkait dengan kebakaran hutan dan gambut. Kami meletakkan gugatan di atas di dalam serangkaian upaya yang bertujuan mendelegitimasi PP No. 71 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah oleh PP No. 57 Tahun 2016, tentang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (selanjutnya disebut PP Gambut) dan turunannya. Rangkaian upaya tersebut, antara lain, adalah gugatan uji materil ke MA atas Peraturan Menteri LHK No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017, atau bahkan penyebarluasan hasil penelitian atau seminar sepihak yang pada intinya hendak mengatakan bahwa PP Gambut berbahaya bagi ekonomi Indonesia.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Amici Curiae PT. RAPP Vs KLHK