ICEL

ICEL

Pencemaran Laut dan Perhitungan Kerugiannya

Ikan dan sampah plastik. Foto: Google.

 

PermenLH No. 7 Tahun 2014 memberikan formula perhitungan biaya pemulihan dan kerugian ekosistem untuk beberapa komponen lingkungan hidup. Namun, formula-formula perhitungan yang diberikan hanya terkait komponen lingkungan hidup terrestrial.

Peristiwa pencemaran laut kerap terjadi di Indonesia akibat tumpahan minyak, tabrakan kapal dengan terumbu karang, pembuangan air limbah yang mencemari laut, dan masih banyak lagi. Peristiwa tersebut antara lain:  kasus montara yang sudah berlangsung selama 10 tahun, tumpahan minyak di Balikpapan yang terjadi tahun 2018, dan tabrakan Kapal MV Caledonia Sky dengan terumbu karang di Raja Ampat. Pencemaran-pencemaran tesebut tentu terdapat  kerugian pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem pesisir dan laut dan menjadi hal yang penting untuk menghitung kerugian pencemaraan tersebut. Peraturan yang mengatur terkait perhitungan kerugian lingkungan hidup adalah PermenLH No. 7 Tahun 2014.[1] Sayangnya, PermenLH No. 7 Tahun 2014 terlalu bias darat.

Baca SelengkapnyaPencemaran Laut dan Perhitungan Kerugiannya

Pertanggungjawaban Pemulihan Dampak Kejahatan Konservasi Keanekaragaman Hayati dalam Hukum Indonesia

 

Kamis, 23 Mei 2019 kemarin, ICEL mengadakan FGD dengan tema “Pertanggungjawaban Pemulihan Dampak Kejahatan Konservasi Keanekaragaman Hayati dalam Hukum Indonesia” di Hotel Aston Priority & Conference Center, T.B. Simatupang. FGD ini mengundang Dr. Jamartin Sihite (BOS Foundation) sebagai penggiat konservasi orangutan, Yoyok Hadiprakarsa (Indonesia Hornbill Conservation Society) sebagai penggiat konservasi rangkong gading, dan Dr. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M. (FHUI) sebagai pembahas segi hukum lingkungan. Hadir sebagai peserta berbagai NGO yang bergerak di isu perlindungan satwa baik dalam tataran kebijakan maupun lapangan.

Beberapa poin menarik dari hasil FGD adalah sebagai berikut. Kejahatan terhadap satwa berpengaruh terhadap ekosistem, karena satwa (orangutan dan rangkong) memiliki peran sendiri-sendiri terhadap ekosistemnya. Sebaliknya, kerusakan habitat (kebakaran hutan, pembukaan lahan) juga berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup satwa, dan seringkali ancaman kerusakan habitat ini tidak terakomodir dari segi hukum karena habitat satwa terdapat diluar kawasan konservasi, yaitu diarea HPL dan HPT. Biaya perbaikan dan pemulihan terbesar dikeluarkan pada rehabilitasi dan pelepasliaran satwa, namun hal tersebut bisa disebabkan karena belum ada standar yang pasti untuk menghitung kerugian ekologis akibat kejahatan konservasi.

Untuk menggugat pertanggungjawaban pemulihan terhadap pelaku, dapat dipergunakan hak gugat organisasi lingkungan hidup yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Meski belum pernah terdapat kasusnya, karena UU No. 5 Tahun 1990 sendiri tidak mengatur pertanggungjawaban perdata, maka penggunaan UU PPLH untuk meminta pertanggungjawaban pemulihan terhadap pelaku kejahatan konservasi layak dicoba. Adapun gugatan tersebut tidak melulu berupa uang (moneter), namun dapat berupa tindakan pemulihan tertentu (non-moneter), dan bagi NGO dapat menggugat biaya yang telah dikeluarkan untuk merehabilitasi dan melepasliarkan satwa sebagai (real cost).

Cegah Jual Beli Data Pribadi, Komisi Informasi Diminta Bersikap

Koalisi masyarakat sipil yang selama ini intens mengadvokasi kebebasan memperoleh informasi, Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) meminta Komisi Informasi Pusat untuk menyikapi kebocoran data pribadi. Data pribadi termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diamanatkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sebagai lembaga yang diberi amanat mengawal penerapan UU No. 14 Tahun 2008, sudah seharusnya Komisi Informasi ikut berperan mencegah kebocoran data pribadi warga negara.

FOINI prihatin dan menyayangkan terjadinya kebocoran data pribadi warga negara, apalagi jika diperjualbelikan secara bebas. Lembaga-lembaga negara seharusnya hadir mencegah kebocoran dan jika memungkinkan menempuh upaya hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti menjadikan data pribadi warga negara sebagai objek jual beli.

Anggota FOINI yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, meminta Komisi Informasi menjalin kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga lainnya yang berwenang untuk memperkuat perlindungan data nasabah. Sikap proaktif lintas lembaga akan memudahkan pencegahan kebocoran data pribadi warga negara lebih lanjut. “Untuk merespons maraknya jual beli data pribadi ini, kami berharap Komisi Informasi Pusat dapat berkoordinasi dengan Bank Indonesia, OJK, atau lembaga keuangan lainnya untuk memperkuat sistem pengamanan data personal nasabah,” paparnya.

Bahkan, Henri meminta aparat penegak hukum menindak pelaku yang dengan sengaja membocorkan data pribadi yang seharusnya dikuasai dan dijaga lembaga tertentu. Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 menetapkan data pribadi (seperti PIN, password, nama ibu, penghasilan) sebagai informasi yang dikecualikan, dan karena itu bersifat rahasia. Tidak bisa sembarang orang dapat mengakses data pribadi. Jika ada yang menyalahgunakan, maka sudah sepatutnya pelaku diproses hukum.

Pihak yang dirugikan sebenarnya dapat menempuh upaya hukum pidana. Sesuai Pasal 54 UU KIP, warga yang dirugikan dapat melaporkan oknum-oknum yang dianggap memberikan informasi yang dikecualikan terutama informasi pribadi. Ancaman pidananya penjara dan denda.

Baca SelengkapnyaCegah Jual Beli Data Pribadi, Komisi Informasi Diminta Bersikap

Secercah Harapan Untuk Keanekaragam Hayati Indonesia

Tanggal 22 Mei diperingati sebagai Hari Keanekaragaman Hayati Internasional sejak tahun 2000 silam. Mulanya, Hari Keanekaragaman Hayati Internasional ditetapkan pada tanggal 29 Desember sebagai peringatan berlakunya Konvensi Keanekaragaman Hayati pada tahun 1992. Perubahan ini dilakukan untuk mengingat betapa sulitnya perjuangan pengadopsian teks Konvensi Keanekaragaman Hayati oleh Nairobi Final Act.

 

Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati sejak tahun 1994 dan menjadi pihak dalam protokol-protokol turunannya. Kemahsyuran Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terkaya tidak diragukan lagi, bahkan dengan tingkat endemisitas jenis fauna yang sangat tinggi. Satwa endemik Indonesia diantaranya adalah Komodo, Orangutan Sumatera, Orangutan Kalimantan, Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Badak Sumatera, Badak Jawa, Dan Burung Cendrawasih.

 

Ancaman Keanekaragaman Hayati: Deforestasi dan Degradasi Hutan

Perlindungan atas keanekaragaman hayati pada tingkat jenis tentunya tidak terlepas dari perlindungan atas habitatnya. Namun sangat disayangkan, eksistensi satwa-satwa tersebut terancam karena ancaman terhadap habitatnya, seperti deforestasi dan degradasi hutan.

 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat angka deforestasi di Indonesia (di dalam dan di luar hutan) pada tahun 2014-2015 mencapai 1.092.181.5 hektar.[1] Lebih lanjut, hasil analisis KLHK menunjukkan bahwa deforestasi tinggi pada provinsi yang didalamnya terdapat banyak izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta perubahan peruntukkan kawasan hutan seperti kegiatan penanaman, perkebunan, land clearing, operasi tambang, dan sebagainya.[2]

Baca SelengkapnyaSecercah Harapan Untuk Keanekaragam Hayati Indonesia

Rencana Perubahan dan Perancangan Peraturan Persampahan di DKI Jakarta

Senin, 20 Mei 2019, peneliti Indonesian Center for Environmental Law, Margaretha Quina, diundang pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai ahli independen untuk memberikan masukan bagi 4 (empat) rancangan peraturan yang sedang disusun oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu:

  1. Rancangan Perubahan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (revisi Perda DKI 3/2013);
  2. Rancangan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Lembaga Pengelolaan Sampah (Rapergub LPS);
  3. Rancangan Perturan Gubernur tentang Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah (Rapergub Sarpras);
  4. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Biaya Pengelolaan Sampah (Rapergub Tipping Fee).

Revisi Perda DKI 3/2013. ICEL memiliki beberapa catatan terkait dengan perancangan peraturan ini. Secara umum, revisi Perda DKI 3/2013 hanya berisi ketentuan-ketentuan untuk mengakomodir pembangunan beberapa intermediate treatment facility (ITF) di DKI Jakarta. Tidak tampak ada kaitan antara revisi yang dilakukan dengan niatan perbaikan sistem pengelolaan sampah secara utuh dari hulu ke hilir. Beberapa dinamika terkini, seperti dorongan yang semakin kuat untuk pengurangan sampah, juga tidak direspon. Sekalipun DKI Jakarta menyatakan bahwa revisi Perda yang lebih menyeluruh akan dilakukan, kami berpendapat bahwa revisi Perda akan lebih efisien dan bermanfaat apabila dilakukan secara holistik.

Selain itu, terkait dengan perubahan terkait ITF sendiri, ICEL menganggap terdapat beberapa resiko hukum dalam rancangan terkini. Rancangan tersebut memperkenalkan terminologi baru, “fasilitas pengolahan sampah antara,” yang tidak dikenal dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah maupun peraturan turunannya (i.e. PP No. 81 Tahun 2012). Akibatnya, FPSA menduduki tempat yang janggal dalam hubungannya dengan sistematika pengelolaan persampahan serta peraturan turunan lain. Contohnya, ketika seluruh norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) penyelenggaraan sarana dan prasarana diatur dalam Permen PUPR No. 3 Tahun 2013, FPSA tidak termasuk sarpras yang diatur di dalamnya.

Resiko hukum yang lain adalah ketidakjelasan terminologi “teknologi pengelolaan sampah yang tepat guna, teruji dan ramah lingkungan” yang digunakan dalam mendefinisikan FPSA. Mengingat tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai apa tepatnya teknologi tersebut, bagaimana teknologi tersebut ditentukan, serta verifikasi untuk membuktikan pemenuhan kualifikasi teknologi tersebut, terminologi ini rawan membuka ruang ketidakpastian hukum. Untuk meminimalisir kemungkinan sengketa, perlu penjabaran lebih lanjut beserta penentuan mekanisme penentuan beserta indikator terbuktinya pemenuhan “teknologi pengelolaan sampah yang tepat guna, teruji dan ramah lingkungan.”

Baca SelengkapnyaRencana Perubahan dan Perancangan Peraturan Persampahan di DKI Jakarta

[Siaran Pers] Freedom of Information Network Indonesia (FoINI) Desak Komisi Informasi Pusat Sikapi Perihal Kebocoran Data Pribadi

Jakarta, 20 Mei 2019. Praktik jual beli data pribadi semakin meresahkan masyarakat. Pertengahan Mei 2019, Harian KOMPAS selama tiga hari berturut-turut mengupas isu tentang jual beli data pribadi. Sebagian besar data pribadi yang diperjualbelikan terkait dengan informasi perbankan. Hasil investigasi KOMPAS menyebutkan data pribadi tersebut bebas diperjualbelikan dengan harga bervariasi di kalangan tenaga pemasaran kartu kredit. Ragam informasi di dalamnya berisi nama, nomor telepon, alamat, hingga nama ibu kandung. Lebih dari itu, ada pula yang dilengkapi dengan informasi kemampuan finansial pemiliknya. Jenis informasi ini secara resmi seharusnya hanya dapat diakses oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini informasi pribadi tidak hanya diperjualbelikan secara offline namun juga secara online di aplikasi belanja online besar seperti Tokopedia dan Bukalapak.

Sebetulnya persoalan jual beli data pribadi nasabah bukan isu baru di dunia perbankan. Sebagaimana dikutip KOMPAS, 13 Mei 2019, Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rohan Hadas mengungkapkan bahwa selama ini penjualan data pribadi nasabah kartu kredit telah menjadi isu dalam industri perbankan. Pendapat serupa diungkapkan oleh pimpinan bank lainnya. Pengawasan terhadap data nasabah di bank telah dilaksanakan secara ketat. Hal ini didukung oleh pengaturan dalam Pasal 40 UU 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mewajibkan Bank untuk merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya. Pengecualian hanya diberikan kepada otoritas resmi yang dimandatkan dalam UU Perbankan seperti pejabat pajak, pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, pengadilan,  dan bank lain berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Freedom of Information Network Indonesia (FoINI) Desak Komisi Informasi Pusat Sikapi Perihal Kebocoran Data Pribadi

[Open Recruitment] Asisten Peneliti

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) merupakan lembaga riset dan advokasi dalam bidang hukum dan kebijakan lingkungan hidup. Didirikan sejak 1993, ICEL telah melakukan perubahan kebijakan, peningkatan kapasitas dan advokasi hukum baik dalam bidang hukum lingkungan umum (general environmental law) maupun sektoral. Beberapa sub-bidang hukum lingkungan yang menjadi fokus ICEL melingkupi isu pencemaran; kehutanan, perkebunan dan perubahan fungsi lahan; perubahan iklim; perlindungan flora dan fauna; akses informasi, partisipasi dan keadilan lingkungan; pesisir dan maritim; pertambangan dan energi. ICEL melakukan advokasi dengan jaringan baik di tingkat internasional, regional, nasional dan sub-nasional. Saat ini, ICEL membuka lowongan pekerjaan untuk 1 (satu) orang Asisten Peneliti untuk Divisi Pesisir dan Maritim.

 

Kewajiban

  1. Melakukan pengumpulan data, analisis hukum dan pemetaan isu hukum dan kebijakan lingkungan hidup sesuai dengan arahan Peneliti.
  2. Mempersiapkan kontrak, nota dan memo internal, yang terkait dengan program.
  3. Melakukan komunikasi yang diperlukan dengan pihak-pihak terkait.
  4. Mengawal kerangka waktu dan kerangka logis program serta mengevaluasi keluaran program secara berkala.
  5. Membantu Peneliti menyusun laporan program, termasuk mengobservasi dan mendokumentasikan perkembangan program dan/atau isu yang terkait dengan program.
  6. Menghadiri dan berpartisipasi mewakili ICEL dalam pertemuan-pertemuan berkaitan dengan isu yang ditugaskan.

 

Kualifikasi

  1. Sarjana Hukum dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00.
  2. Memiliki pengalaman dalam penulisan ilmiah dan/atau penelitian.
  3. Memiliki pengalaman kepemimpinan atau manajemen tim yang baik, dan bersedia terlibat dalam manajemen program.
  4. Komunikatif baik verbal maupun tulisan, diutamakan yang berkemampuan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang baik.
  5. Memiliki kemampuan analisis hukum, dokumentasi hukum dan pemetaan masalah yang baik.
  6. Memiliki ketertarikan dengan isu: a) perlindungan dan pengelolaan pesisir dan laut dan b) pengendalian pencemaran pesisir dan laut;
  7. Memiliki ketertarikan terhadap advokasi pembaruan hukum dan kebijakan, advokasi kasus dan pengembangan kapasitas stakeholder.

 

SYARAT ADMINISTRASI

Mengirimkan surat lamaran, curriculum vitae (CV) diserta 1 (satu) salinan kartu identitas/KTP, dan contoh tulisan mengenai hukum lingkungan dengan mengacu pada isu-isu yang disebutkan di atas. Tulisan maksimal 2.000 kata.

 

Aplikasi dan tulisan diterima paling lambat Minggu, 9 Juni 2019 melalui email ke info@icel.or.id dengan cc ke angelarustandi@gmail.com dengan subjek email “Lamaran Asisten Peneliti”.  Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi e-mail di atas atau (021) 726-2740.

 

Pelamar yang memenuhi kualifikasi akan dihubungi melalui telepon pada hari Rabu, 12 Juni 2019.

 

Informasi lebih lanjut:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Jl. Dempo II no. 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

​Phone. (62-21) 7262740, 7233390, Fax. (62-21) 7269331 | www.icel.or.id | info@icel.or.id

 

ICEL Mendesak Komisi Informasi Pusat untuk Lebih Aktif Merespons Isu-Isu Aktual

Lokasi : Menteng ( foto ICEL)

 

Menteng-Jumat, 16 Mei 2019. Menanggapi berbagai persoalan keterbukaan informasi yang ramai di media massa, ICEL mengundang Komisi Informasi Pusat dan anggota Freedom of Information Network Indonesia (FoINI) untuk berdiskusi. Diskusi yang santai namun serius ini membahas isu populer seputar keterbukaan informasi HGU mulai dari pengabaian putusan Mahkamah Agung oleh Kementerian ATR/BPN yang kembali mencuat pasca debat Pilpres kedua Februari lalu, disusul oleh beredarnya Surat TAN.03.01/265/D.II.M.EKON.05/2019 dari Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada tanggal 6 Mei lalu yang bunyi suratnya terkesan membatasi hak masyarakat atas informasi HGU sawit. Di luar isu keterbukaan informasi HGU, diskusi juga membahas persoalan kebocoran data pribadi yang dalam beberapa hari terakhir diliput oleh KOMPAS.

 

Komisi Informasi Pusat menyampaikan update pertemuan dengan utusan Kemenko Perekonomian mengenai persoalan keterbukaan informasi HGU. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa sebetulnya tidak ada niat Kemenko Perekonomian untuk menutup informasi HGU sawit dari masyarakat. Kebijakan yang ada diarahkan untuk pengelolaan data sawit yang menjadi salah satu poin Instruksi Presiden dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2018  tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau yang populer dikenal dengan Inpres Moratorium Sawit. Lebih lanjut, pembatasan pun lebih kepada persoalan teknologi yang belum lengkap jika informasi diberikan dalam bentuk shape file. Karenanya, fokus utama pemerintah saat ini adalah untuk merapikan satu peta sawit. Komisi Informasi Pusat juga menyampaikan akan ada beberapa pertemuan lanjutan untuk menyikapi persoalan keterbukaan informasi HGU ini. Merespons hal ini, ICEL dan FoINI mendesak Komisi Informasi Pusat untuk mendiskusikan lebih lanjut persoalan keterbukaan informasi HGU tidak hanya kepada Kemenko Perekonomian melainkan juga kepada lembaga terkait lainnya seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan jika dibutuhkan juga dengan Badan Informasi Geospasial.

Baca SelengkapnyaICEL Mendesak Komisi Informasi Pusat untuk Lebih Aktif Merespons Isu-Isu Aktual

PP OSS Dinilai Lemahkan Posisi Wajib AMDAL

Pemerintah terus berupaya untuk mempermudah proses perizinan di Indonesia. Hadirnya Online Single Submission (OSS) yang diluncurkan pada tahun lalu diharapkan dapat mendukung upaya percepatan penanaman modal. OSS merupakan platform yang disediakan pemerintah untuk mengurus perizinan secara terintegrasi.

Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), yang lebih mudah disebut dengan nama generik OSS ini hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia yang selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain melalui PTSP, masyarakat dapat mengakses Sistem OSS secara daring di mana pun dan kapan pun.

Sistem OSS dibangun dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, dengan cara menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dalam beleid terbaru mengenai OSS, yakni PP No. 24 Tahun 2018, Pemerintah mengatur antara lain tentang jenis, pemohon, dan penerbitan perizinan berusaha; pelaksanaan perizinan berusaha; reformasi perizinan berusaha per sektor, sistem OSS, lembaga OSS, pendanaan OSS; insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS; penyelesaian permasalahan dan hambatan brusaha; serta sanksi.

Apa yang membedakan OSS dengan pengurusan perizinan sebelum OSS? Sistem OSS membalik proses perizinan yang dilakukan sebelumnya. Jika sebelumya izin operasional atau izin komersil dikeluarkan setelah serangkaian perizinan seperti izin lingkungan, AMDAL, dan lain sebagainya, dikantongi oleh pengusaha. Namun dengan OSS, dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), pengusaha bisa mendapatkan izin operasional dan izin komersil, dan proses AMDAL diselesaikan secara bertahap pasca NIB terbit.

Baca SelengkapnyaPP OSS Dinilai Lemahkan Posisi Wajib AMDAL

Persiapkan Instrumen Pelaksanaan Dalam Negeri

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia sebagai negara peratifikasi Konvensi Basel agar segera mempersiapkan instrumen pengelolaan dan pengawasan perdagangan sampah plastik antarnegara. Ini menyikapi hasil pasca-Amandemen Konvensi Basel yang diputuskan 187 negara dalam sidang Konferensi Para Pihak PBB untuk Konvensi Basel, Konvensi Rotterdam, dan Konvensi Stockholm.

Ketetapan yang berstatus legally binding (berkekuatan hukum/wajib) tersebut mulai berlaku penuh pada 1 Januari 2021. “Dalam rangka menuju ke situ Indonesia harus melakukan sosialisasi, diantaranya ke Bea Cukai. Karena yang jalankan itu Bea Cukai,” kata Agus Haryono, Deputi Ilmu Pengetahuan Teknik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Senin (13/5/2019), di Jakarta.

Agus menjadi delegasi Indonesia dalam sidang maraton pada 29 April – 10 Mei 2019 di Jenewa, Swiss tersebut. Sidang tersebut merupakan Konferensi Para Pihak (COP) ke-14 Konvensi Basel, COP-9 Konvensi Rotterdam, dan COP-9 Konvensi Stockholm.

Ia mengatakan, proses sidang yang mengendalikan perdagangan limbah plastik hasil Proposal Norwegia tersebut berlangsung alot. Selama ini sampah plastik hanya masuk dalam Annex IX atau komoditas perdagangan yang tak perlu diatur antarnegara. Kini, sampah plastik – sesuai kriteria – masuk dalam Annex II dan Annex VIII yang membutuhkan notifikasi dari negara eksportir ke negara tujuan dan mendapat persetujuan dari negara tujuan.

Baca SelengkapnyaPersiapkan Instrumen Pelaksanaan Dalam Negeri