ICEL

ICEL

Hakim Agung Dukung In Dubio Pro Natura

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) meluncurkan Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Kamis (13/2) lalu. Berdasarkan catatan hukumonline, ini bukan kali pertama ICEL meluncurkan jurnal sejenis. Tetapi penerbitan edisi lama tersendat, hingga kemudian diluncurkan kembali. Edisi perdana Januari 2014 secara khusus mengangkat tema Demokrasi Lingkungan.

ICEL: UU PPLH Jangan Sampai Dirumahkacakan!

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) jangan sampai dirumahkacakan dan menjadi tidak berkutik.

Hal itu disampaikan Direktur Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) Henri Subagiyo dalam diskusi ‘Demokrasi Lingkungan’, yang merupakan rangkaian Peluncuran Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia di Jakarta pada Kamis (13/2).

ICEL: RPP Limbah B3 Tak Berpihak pada Perlindungan Lingkungan Hidup

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Rencana Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (RPP Limbah B3) tidak berorientasi pada perlindungan lingkungan dan kesehatan. Hal ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Ini disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo dalam Konsultasi Publik RPP B3 di Jakarta Pusat pekan lalu.

Tiga Alasan ICEL Kritik RPP Limbah B3

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengkritik sebagian materi RPP Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Bahkan saat konsultasi publik RPP ini di Jakarta, Kamis pekan lalu, ICEL termasuk yang bersuara keras menentang sebagian materi RPP. Di mata ICEL, RPP ini tidak berpihak pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perizinan di Sektor Tambang Paling Buruk

JAKARTA – Buruknya perizinan sektor pertambangan membuat pengelolaan sumber daya alam menjadi tak terkontrol. Hasilnya jutaan hektare (ha) hutan dan berbagai jenis biodiversitas menghilang.

“Di bidang pertambangan sekitar 68 persen dokumen izin tidak diberikan. Bidang kehutanan sekitar 46 persen dokumen izin tidak diberikan. Bidang perkebunan sekitar 36 persen dokumen izin tidak diberikan,” Ohongyi Marino menguraikan, peneliti Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), di Jakarta, Minggu (9/2).

Pemimpin Daerah Minim Niat Hadapi Bencana

JAKARTA – Animo pemimpin daerah dalam upaya mitigasi bencana masih terlihat minim. Penyebab dominannya disinyalisasi akibat kurangnya wawasan lingkungan. Demikian diungkapkan beberapa pengamat bencana, Kamis (23/1).

“Sejauh ini, pengelolaan lingkungan hidup masih dilakukan parsial berbasis, wilayah administratif masing-masing daerah. Itu tanpa mengedepankan konsep kesatuan ekoregion yang sudah dimandatkan UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH),” ujar Yustisia Rahman dari Pusat Hukum Lingkungan Indonesia (Indonesia Center for Environmental Law/Icel).

KI Pusat Gandeng IPC dan ICEL Susun Renstra dan Roadmap

KI Pusat melakukan dialog lanjutan tentang penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Peta Jalan (Roadmap) KI Pusat dengan Indonesia Parliament Center (IPC) dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) di Kantor KI Pusat Jakarta, Selasa (21/1). Bagi KI Pusat, bantuan program dari IPC dan ICEL merupakan kebutuhan karena dana dari APBN belum bisa mendukung berbagai program substansial dan pencapaian visi-misi KI Pusat.

Kebutuhan Informasi Lingkungan Meningkat

Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA menegaskan bahwa kunci penyelesaian permasalahan lingkungan hidup adalah “masyarakat sadar, peduli dan bergerak” dengan menjunjung lingkungan hidup pada posisi strategis dalam pembangunan. “Karena itu diperlukan diperlukan informasi yang benar dan terus menerus dikomunikasikan dengan tepat kepada masyarakat,” kata Balthasar Kambuaya pada acara Refleksi Akhir Tahun Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 19 Desember 2011 di Jakarta.