ICEL

ICEL

KLH Akan Perbaiki Metode Penilaian Peringkatan Perusahaan (Bahasa) KLH Akan Perbaiki Metode Penilaian Peringkatan Perusahaan

SatuNegeri.com – Salah satu komitmen Kementerian Lingkungan Hidup(KLH) untuk mendorong keterbukaan informasi kepada publik, adalah dengan memperbaiki metode Program Penilaian Peringkat Perusahaan, dengan menerapkan Pollutan Release and Transfer Register – PRTR.

Deputi VII KLH Henri Bastaman mengatakan, PRTR merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan dan menyebarluaskan secara proaktif – via internet, informasi lingkungan dan komposisi zat berbahaya yang dilepas industri ke wahana lingkungan hidup.

Selama ini KLH telah menerapkan program Proper lewat pemeringkatan perusahaan berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan berdasarkan metode color – coding. Namun, beberapa kalangan mengatakan, metode ini belum cukup mengakomodir ketersediaan informasi lingkungan masyarakat.

Sementara, Peneliti Indonesian Center for Environmental Law – ICEL Dyah Paramitha mengatakan, Proper tak cukup karena yang diumumkan hanya hasil pemeringkatan ditunjukkan dengan warna. Untuk proses, kriteria, dan data pendukung penilaian tidak disediakan kepada publik. “Jadi partisipasi masyarakat tidak dapat dilakukan,” katanya.

Kementerian Lingkungan Hidup Perbaiki Proper Melalui PRTR

Energitoday.com – Terkait pemenuhan hak atas informasi lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup – KLH berkomitmen mendorong keterbukaan informasi kepada publik. Salah satu wujud KLH adalah dengan memperbaiki metode Program Penilaian Peringkat Perusahaan, dengan menerapkan Pollutan Release and Transfer Register – PRTR.

Deputi VII KLH Henri Bastaman mengatakan, PRTR merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan dan menyebarluaskan secara proaktif – via internet, informasi lingkungan dan komposisi zat berbahaya yang dilepas industri ke wahana lingkungan hidup. “KLH menyambut baik sistem PRTR dan mendukung diimplementasikan sistem ini di Indonesia,” katanya di Jakarta.

Dia menambahkan, selama ini KLH telah menerapkan program Proper lewat pemeringkatan perusahaan berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan berdasarkan metode color – coding. Namun, beberapa kalangan mengatakan, metode ini belum cukup mengakomodir ketersediaan informasi lingkungan masyarakat.

Sementara, Peneliti Indonesian Center for Environmental Law – ICEL Dyah Paramitha mengatakan, Proper tak cukup karena yang diumumkan hanya hasil pemeringkatan ditunjukkan dengan warna. Untuk proses, kriteria, dan data pendukung penilaian tidak disediakan kepada publik. “Jadi partisipasi masyarakat tidak dapat dilakukan,” katanya.

Perbaiki Program Proper, KLH Siap Terapkan Sistem Informasi Lingkungan Proaktif

Mongabay.co.id – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berkomitmen mendorong keterbukaan informasi kepada publik, terkait pemenuhan hak atas informasi lingkungan.  Salah satu wujud, KLH bersedia memperbaiki metode progam Proper, dengan menerapkan Pollutant Release and Transfer Register (PRTR).

PRTR merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan dan menyebarluaskan secara prokatif (via internet) informasi lingkungan dan komposisi zat berbahaya yang dilepas industri ke wahana lingkungan hidup. “KLH menyambut baik sistem PRTR dan mendukung diimplementasikan sistem ini di Indonesia,” kata Henri Bastaman, Deputi VII KLH di sela-sela Konferensi Internasional tentang Hak Penguatan Informasi bagi Masyarakat dan Lingkungan, di Jakarta, Rabu(1/5/13),

Selama ini, KLH telah menerapkan program Proper lewat pemeringkatan perusahaan berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan berdasarkan metode color-coding. Namun, beberapa kalangan  metode ini belum cukup mengakomodir ketersediaan informasi lingkungan masyarakat.

Dyah Paramitha, Peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)  mengatakan,Proper tak cukup karena yang diumumkan hanya hasil pemeringkatan ditunjukkan dengan warna. Untuk proses, kriteria, dan data pendukung penilaian tidak disediakan kepada publik.  “Jadi, partisipasi masyarakat tidak dapat dilakukan.” Dalam konferensi inipun diusulkan penerapan PRTR dan KLH menyambut baik. “KLH sedang memilah informasi lingkungan yang akan dipublikasikan kepada publik,” ucap Henri.

Di dalam, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) juga mengatur kewajiban pengumuman dokumen-dokumen lingkungan. Kebijakan lain yang mendukung peraturan keterbukaan informasi publik dan lingkungan, antara lain instrumen berbasis lingkungan yang berbentuk insentif dan disinsentif. Instrumen ini, diharapkan bisa mendorong pemenuhan hak atas informasi lingkungan hidup.

“KLH berkomitmen mendorong keterbukaan informasi lingkungan kepada publik mencontoh negara-negara lain.  KLH ingin belajar dari negara lain tentang bagaimana mengemas informasi mudah dipahami masyarakat. Hingga masyarakat tidak dirugikan dengan sifat data lingkungan yang terlalu teknis,” kata Henri.

Konferensi yang dilaksanakan 29 April – 1 Mei 2013 di Jakarta, menyoroti temuan, pembelajaran, dan strategi negara-negara di Asia (Indonesia, Thailand, China, Mongolia, Filipina, dan Jepang) dalam mendorong pemenuhan hak atas informasi lingkungan hidup.

Beberapa permasalahan yang dapat dipetakan, seperti informasi lingkungan yang disediakan pro-aktif oleh pemerintah minim. Juga respon pemerintah terhadap permohonan informasi minim, format dan standar informasi sulit dipahami masyarakat, dan biaya memperoleh informasi mahal.

Informasi Lingkungan: Masyarakat Terdampak Tanpa Akses

Masyarakat terdampak pencemaran tak punya akses keterbukaan informasi lingkungan. Padahal, sudah diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

”Keterbukaan informasi lingkungan mendukung partisipasi masyarakat untuk mengatasi berbagai persoalan lingkungan,” kata Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Henri Bastaman, di Jakarta, Selasa (30/4), pada pertemuan regional World Resource Institute bekerja sama dengan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan The Access Initiative.

Menurut Henri, keterbukaan informasi lingkungan diterapkan dengan baik di negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat. Keterbukaan informasi mendorong partisipasi masyarakat dan memengaruhi kebijakan pemerintah dalam menjaga lingkungan.

Direktur ICEL Henri Subagiyo mengatakan, pertemuan regional itu membahas program penguatan akses keterbukaan informasi lingkungan di Indonesia dan Thailand. Ada dua program di Indonesia, yaitu di Serang, Banten, dan Jepara, Jawa Tengah.

”Keterbukaan informasi lingkungan kurang berjalan baik. Informasi yang semestinya wajib disampaikan ke publik saja banyak yang tak disampaikan,” kata Henri.

Ia mencontohkan, permasalahan warga Serang dihadapkan pada pencemaran Sungai Ciujung dari limbah industri pulp dan kertas. Informasi status sungai yang semestinya disampaikan pemerintah daerah, sampai sekarang belum jelas.

”Penguatan akses keterbukaan informasi lingkungan yang dilaksanakan di Jepara karena adanya pencemaran dari aktivitas kegiatan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di sana,” kata Henri.

Kesulitan warga

Deddy Hartadi dan M Bakri, yang mewakili warga di Serang dan Jepara, mengatakan, selama ini warga masih mengalami kesulitan memperoleh akses keterbukaan informasi lingkungan. Tidak ada yang dibuka kepada publik tentang apa yang sebenarnya terjadi.

”Pada musim kemarau, kami menghadapi pencemaran Sungai Ciujung karena debit dari hulunya hampir nol. Air sungai yang mengalir berupa limbah industri,” kata Deddy.

Bakri mengatakan, pencemaran yang diduga akibat aktivitas pembangkit listrik tenaga uap menyebabkan kematian ikan- ikan laut.

”Dalam setahun, bisa terjadi tiga sampai empat kali kematian ikan massal di pantai yang memanjang hingga 3 kilometer dan 1 kilometer ke arah tengah laut,” ujar Bakri.

Lebih parah lagi, menurut Bakri, setiap hari banyak ikan mati karena tersedot masukan air (water intake) ke mesin pembangkit listrik. Sejauh ini, warga belum bisa mengakses informasi dampak lingkungan akibat aktivitas PLTU tersebut. 

Sumber berita: Kompas, 1 Mei 2013 

CSOs call for REDD+ National Strategy to be implemented

Downtoearth-indonesia.org – Indonesian CSOs are calling for the country’s REDD+ National Strategy, published in June last year, to be fully implemented to respect the rights of indigenous peoples and local communities.[1] In a  January statement, the Coalition for Saving Indonesian Forests and Global Climate, which includes the indigenous peoples’ alliance AMAN, Forests Watch Indonesia, HuMA, ICEL, KPSHK, Sawit Watch and Greenpeace, stated that the National Strategy:

…was prepared with an aim to improve Indonesian forest governance fundamentally and comprehensively. The preparation process was relatively transparent and has involved relevant stakeholders. It acknowledges that currently Indonesian forest governance is facing acute problems, which require extraordinary solutions, aside from ‘business as usual’ measures…[2]

Along with the moratorium on clearing primary forests and peatland signed in May 2011, the REDD+ National Strategy is one of the agreed outcomes set out in the Letter of Intent (LoI) that Indonesia signed with Norway in May 2010 as part of a USD 1 billion REDD+ deal. In addition to the moratorium, the first ‘preparatory phase’ of the agreement, included:

  • setting up a National REDD+ Agency (to be prepared by a REDD+ Task Force) to be fully operational by the end of 2011
  • setting up an independent Monitoring, Reporting and Verification (MRV) Institution
  • setting up an interim financing instrument to handle the preparatory phase
  • developing a REDD+ National Strategy, into a national action plan,[3] and which “proposes methods for implementing FPIC and equitable benefit-sharing”
  • selecting a pilot province for REDD+.[4]

The deadline for setting up the National REDD+ Agency has now been missed by more than one year. The long delay plus the apparent deprioritising of the REDD+ National Strategy (Stranas REDD+), published in June last year, is now causing concern among CSOs in the Coalition.

CSOs involved in consultations to develop the REDD+ National Strategy have pushed to ensure that it contains much of the language of reform they would like to see adopted in the forestry and other natural resource sectors. They are alarmed that the hard-won gains in the REDD+ National Strategy could be lost if it is deprioritised. One indication that this is happening, they say, is the fact that the Strategy has been afforded only weak legal status, through a decree issued by the head of the REDD+ Task Force[5] whereas it should have been issued as a Presidential Regulation at the very least. Another indication is the fact that the National Strategy can’t be implemented because the President has not yet signed a draft regulation to establish the National REDD+ Agency, despite having received it in October 2012. The life of the Task Force has now been extended until the Agency has been established, with a new deadline of June 2013.[6]

Land tenure reform, FPIC and human rights protections in the REDD+ strategy

Indonesia’s REDD+ National Strategy is a 40 page document prepared by the Indonesian REDD+ Task Force and published in June 2012. It has the long term goal of ensuring that Indonesia’s forests become a net carbon sink by 2030. The medium term goal is to achieve the 26-41% reduction in the country’s emissions over projected business as usual levels by 2020. The short term goal (2012-2014) is to improve institutions, governance, spatial plans, and the investment climate to fulfil Indonesia’s commitment to reduce greenhouse gas emissions while maintaining economic growth.

The Strategy sets out its human rights agenda as early as page five, under one of the five principles, where, under the principle of fairness, it states that:

“REDD+ is implemented on the basis of the principles of equality for all and human rights protection in forest management, including for women and communities vulnerable to socio-economic and environmental change.”(p.5)

It also provides for participation by civil society in the REDD+ Agency, whose members will include community groups, indigenous peoples’ organisations and CSOs as well as industry, academic institutions and representatives of government ministries and institutions (p.11).

Under the heading ‘Land Tenure Reform’, the Strategy states that people have a constitutional right to certainty over boundaries and management rights for natural resources. “Land tenure reform is an important prerequisite to create the conditions required for successful implementation of REDD+.” It then sets out that this will be pursued through:

1.     Instruction by the Government to the Home Affairs Ministry and the National Land Agency to implement a survey of land occupied by indigenous peoples and other communities.

2.     Support the National Land Agency to resolve land tenure disputes using existing statutory out-of-court settlement mechanisms.

3.   Harmonization and revision of natural resources management regulations and policies to ensure the principle and processes of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) are internalized in the issuance of all permits for the exploitation of natural resources (p.18).

Under the ‘Conflict Resolution’ heading in a section on the Moratorium, there are more commitments on human rights. The steps to be taken on conflict resolution are:

a.    Involve local communities in all processes, from planning to implementation and evaluation, throughout the new permit moratorium period;

b.    Formulate alternative models for natural resource related conflict resolution based on the fulfilment of human rights as stipulated in international human rights conventions and national legal instruments that have adopted human rights principles;

c.    Effectively take advantage of every opportunity to resolve conflicts through the application of local customs and practices, along with establishing a conflict resolution team with representatives from various sectors and independent parties;

d.    Formulate regulations that require non-government institutions (including Forest Management Units run by State-Owned Enterprises) to formulate standard operational procedures which incorporate principles of inclusiveness through FPIC and other human rights standards. (p.20-21)

There is also encouraging text on sustainability under the ‘Strategic Programs’ section. Implicitly this challenges land use policies as currently practised and which promote mega-projects like MIFEE[7] in Papua. Under a heading, ‘Implementation of an Economy Based on Sustainable Natural Resources Management’ the REDD+ Strategy states it is:

“based on best practices in the management of land for farming, plantations, silviculture and mining. The application of best practice principles is meant to increase the productivity of land without increasing emissions or the risk of other environmental damage, while ensuring adequate benefits from the exploitation of natural resources without expanding the size of cultivated areas.” (p.22)

There is also some attention to gender perspectives in the Strategy, included in a section about changing work paradigms and culture. Here, gender sensitivity is listed as one of five principles to be addressed (p.25).

A substantial section on safeguards (financial, social and environmental), states that social safeguards need to be designed specifically to protect and benefit vulnerable groups including indigenous peoples, local communities and women (p.29).

Free, Prior and Informed Consent (FPIC)

Under the ‘Stakeholder Participation’ section, there are several paragraphs under on implementing FPIC principles.

“The National REDD+ Agency is to implement and apply in all REDD+ programs and projects. The purpose of this approach is to ensure fairness and accountability for indigenous peoples and local communities whose lives and rights will be affected by REDD+ activities.” (p27).

The section sets out seven principles for implementing FPIC as follows:

1.    The application of this protocol involves consultation with the relevant indigenous peoples, local communities, and other members of the public affected by the implementation of REDD+ programs/projects/activities;

2.    Consultation is carried out without force, intimidation, manipulation, or pressure in any form to seek the consent of indigenous peoples and local communities who are potentially affected by REDD+ programs/projects/ activities;

3.    Effective and fully participative consultation involves indigenous and local communities in every step and process that affects them either directly or indirectly. The participation of indigenous peoples can be done through their traditional authorities, or through representative organizations selected on the basis of traditional systems adhered to by the given indigenous community.

4.    Consultation aims to achieve broad consensus or the specific agreement of the indigenous and local communities potentially affected. There are various forms of agreement: tentative agreement, temporary agreement, partial agreement, agreement with specific stipulations, agreement with other options, and full agreement; all of which are decided upon by the concerned public through legal mechanisms, indigenous law practices, or local traditions and habits;

5.    Consultation is based on complete, balanced, honest, unbiased, and easily understood information concerning the alternatives and choices existing for the public within the implementation of REDD+ activities, along with the consequences of each alternative choice. This information is meant to create leeway for broad consensus, with all parties having access to existing opportunities;

6.    Consultation with the public must be done within an adequate frame of time before permits are legalized or activities commenced, and must be done respectfully with adherence to all stipulations and time considerations required within the consultation process;

7.    The FPIC consultation process is the beginning of ongoing or regular communication between members of the community and the would-be implementers of REDD+ activities. There must be agreement on the manner of public consultations, its protocols and mechanisms, including those for complaints and conflict resolution relating to each stage of REDD+ activities.

There is, however, no mention of the right to withhold consent as an option for indigenous peoples or communities.[8]

Legal reforms required for REDD+ and the TAP MPR IX, 2001

Another potential strength of the Strategy is its reference to a key piece of legislation passed by Indonesia’s highest legislative body, the People’s Consultative Assembly (MPR), in 2001. The Assembly’s decree (TAP MPR IX, 2001, on Agrarian Renewal and Natural Resources) was intended to prepare the ground for the reform of all sectoral laws affecting land and natural resources management. Over a decade later, this decree has still not been implemented, but recently TAP MPR IX/2001 has been brought back onto the table in government discussions about land and land reform.[9]

TAP MPR IX, 2001 is highlighted twice in the REDD+ National Strategy document, once under a section about reviewing and strengthening policies and regulations. Here, the Strategy sets out the REDD+ Agency’s mandate to establish a ‘climate-friendly’ legal framework. This, it says, will function as a more detailed manifestation of TAP MPR IX, 2001.  

“The legal framework thus formulated will then function as the basis for evaluation, harmonization, and implementation of the various strategies for policy strengthening. These steps toward the review and perfecting of policies and regulations include, but are not limited to, the revision of regulations on Forestry and Spatial Planning. In this way, the implementation of REDD+ and overall improvements to forest and land use governance will have a solid legal basis.” (p17)

Second, under the ‘Legal Basis’ heading of a chapter about directing the implementation of the REDD+ National Strategy, the documents states:

“The National Strategy has been formulated to function as an integral part of the existing legal framework. However, to ensure its implementation, it is necessary to undertake reform of the existing legal framework so that it becomes stronger, clearer, and harmonized with forest and peatland resource management. Such a sustainable legal framework for the handling of climate change issues may be based on an interpretation of People’s Consultative Assembly Decree concerning the Reform of Agricultural and Natural Resource Management (No. IX/MPR/2001). The REDD+ Agency will coordinate within the scope of this legal framework.” (p.39)

A continuing debate

The call to implement the REDD+ National Strategy by the Coalition for Saving Indonesian Forests and Global Climate is a reflection of a strategic approach that many CSOs have adopted toward the question of REDD+.  They fully recognise that REDD+ is accompanied by huge risks both in terms of impacts on people and forests as well as on the broader level of climate justice.  They are clear too that the REDD+ National Strategy is far from perfect. As highlighted in a forthcoming analysis by HuMa[10], the obstacles to achieving the much-needed reforms identified in the Strategy are formidable. On top of the question of legal hierarchy, or lack of legal clout, the Strategy shifts the task of initiating the legal reforms to the yet-to-be-created REDD+ Agency, thus delaying any progress until that agency is created. While waiting for this to happen, says HuMa, conflicts over land and resources are growing in number, including in those areas which may be included under REDD+ schemes in future.

Another problem identified by HuMa is the fact that the Strategy draws its authority from laws – including the 1999 Forestry Law – that it has identified as in need of reform, which in turn makes the strategy’s own legal basis shaky. Also, the Strategy has failed to take on board last year’s decision by the Constitutional Court to restrict the application of the Forestry Law.[11] The change requires the forestry ministry to go through four stages when determining an area as part of the state forest zone, whereas previously it merely had to ‘designate’ an area as forest. The new ruling means that forests could be at even greater risk of being grabbed by developers than they were before, but it also provides an opportunity to introduce the reforms that the National REDD+ Strategy says are needed. Either way, the Strategy should be based on current law, not the previous version.

Civil society involvement in the preparations to introduce REDD+ policies and programmes in Indonesia has at the very least succeeded in underlining the urgent need for thoroughgoing reform in the way the country’s natural resources are governed and managed. This need for reform, and the need make the recognition of human rights part of the policy framework for REDD+ is now being acknowledged in an official government strategy.

Meanwhile the effectiveness of REDD+ pilot schemes themselves is also increasingly in doubt. Although some significant areas of forest have been allocated to such schemes, their effectiveness has been widely questioned. There is little evidence that deforestation has slowed inside these set-asides. There is even less evidence that such schemes have slowed deforestation outside of them. REDD+ pilots have yet to lead to local communities securing tenurial rights and control of their lands and forests.

Furthermore, in view of the stalemate at the UNFCCC and the unlikelihood of the emergence of a cap-and-trade global market in ‘forest carbon’, international donors are increasingly worried that whatever forest set-asides are achieved under the national REDD+ programme are unlikely to be sustained without a continuing stream of financial rewards to investors and scheme operators. ‘We are concerned that REDD+ pilots schemes are just unsustainable enclaves that have little connection to, or influence on, wider land use plans. Without urgent action to secure local peoples’ control of such areas, these schemes will just fizzle out when the donors leave’ says Marcus Colchester of the UK-based Forest Peoples Programme.

Thanks to Bernadinus Steni from HuMa, www.huma.or.id, and Marcus Colchester and Patrick Anderson of FPP www.forestpeoples.org who offered advice on this article.


[2] See ‘Saving Indonesia’s Remaining Forests Can No Longer be Delayed’ by the Coalition for Saving Indonesian Forests and Global Climate, 28/Jan/2013.

[3] Draft 3 of the National Action Plan is available in Indonesian athttp://www.satgasreddplus.org/download/Draft_3_RAN_REDD+_12Des2012.pdf.

[4] See DTE 89-90, November 2011 for more background.

[5] SK Ketua Satgas REDD+ No. 02/SATGAS REDD PLUS/09/2012 tentang Strategi Nasional REDD+

[6] See statements made by representatives of Greenpeace Indonesia and HuMA at a press conference in Jakarta 28 January 2013, reported in Kompas 29/Jan/2013,http://nasional.kompas.com/read/2013/01/29/03045698/stranas.redd.terancam.sia-sia

[7] See information on MIFEE campaign page.

[8] For fuller information on and discussion on FPIC principles and their application see Forest Peoples Programme at http://www.forestpeoples.org/guiding-principles/free-prior-and-informed-consent-fpic.

[9] See DTE 93-94, ‘Policies and practice: favouring big business over communities’ December 2012, for more background.

[10] Nasib Tenure dalam STRANAS REDD+, Perkumpulan HuMa, forthcoming.

[11] See Daemeter Consulting: ‘Constitutional Court Decision on Indonesia’s Forest Zone Could Lay Groundwork for Sustainable Low Emissions Development’ athttp://www.daemeter.org/news/constitutional-court-decision-on-indonesias-forest-zone-could-lay-groundwork-for-sustainable-low-emissions-development/and also ‘Indonesian CSOs call to save Indonesia’s remaining forests’, DTE 95, March 2013, for more background on the Constitutional Court’s decision and its implications.

Koalisi: RUU Pemberantasan Perusakan Hutan Rentan Kriminalisasi Rakyat

Mongabay.co.id – Pemerintah bersama DPR tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemberantasan Perusakan Hutan yang kabarnya segera disahkan awal April ini. Keberadaan RUU ini berpotensi mengkriminalisasi masyarakat, terutama yang hidup di dalam dan sekitar hutan.

Untuk itu, Koalisi Anti Mafia Kehutanan, mendesak DPR menghentikan proses pembahasan RUU ini. Mereka juga meminta DPR segera revisi UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, salah satu memperbaiki ketentuan berkaitan tindak pidana bidang kehutanan.

“Pembahasan RUU ini terkesan diam-diam, kalangan masyarakat sipil baru mengetahui keberadaan RUU ini beberapa hari lalu. Dari hasil analisis RUU ini, ternyata banyak kekurangan, mulai dari proses sampai isi,” kata Emerson Yuntho dari Indonesian Corruption Watch (ICW) dalam rilis Jumat (22/3/13).

Konflik-konflik agraria di kawasan hutan, terus merebak. Perkumpulan HuMa mencatat, sampai 2012, dari 129 juta hektar kawasan hutan di seluruh Indonesia, terdapat 72 konflik kehutanan di lahan hampir 1,3 juta hektar di 17 provinsi. Data Paguyuban Petani Hutan Jawa (PPHJ), selama 1999-2011 tercatat 34 petani meninggal dan 73 petani luka-luka ditembak dan dianiaya akibat konflik dalam kawasan hutan. “Konflik-konflik ini terjadi akibat ketidakadilan dan kepastian tenurial dalam kawasan hutan.” Salah satu pangkal dari persoalan ini adalah UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. “Tetapi, alih-alih menyelesaikan pangkal persoalan, pemerintah justru mengeluarkan RUU tentang Pemberantasan Perusakan Hutan,” ujar dia.

Siti Rakhma Mary, Koordinator Program Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik Perkumpulan HuMa  mengungkapkan, ada beberapa  masalah dalam RUU ini seperti proses tidak transparan, dengan tak ada keterlibatan publik, termasuk mekanisme konsultasi publik tidak diterapkan dalam RUU ini.

Lalu mengenai isi RUU. Aturan ini bertujuan menangkap para pembalak besar dan memidana orang yang menggunakan kawasan hutan tanpa izin untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan. “Sepintas, maksud RUU ini baik. namun, ada beberapa hal yang meleset, dan membahayakan masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal jika RUU ini diterapkan.”

Beberapa masalah dalam isi RUU ini, antara lain, pertama,  defenisi terorganisir tak jelas, hingga bisa menimbulkan salah tafsir. “Pengertian kejahatan terorganisasi dalam RUU ini berpotensi besar mengkriminalisasi masyarakat .”  Kedua, tak ada penjelasan mengenai definisi peladang tradisional hingga membuat penerapan RUU ini tidak jelas.

Ketiga, penjelasan makna pembalakan liar hanya dipersepsikan sebagai penebangan kayu tanpa izin. Seharusnya, termasuk pemanfaatan hasil hutan kayu di luar kawasan izin, di luar target volume yang ditetapkan dalam izin, dan dalam radius tertentu dari kawasan yang dilindungi.

Keempat, sistematika RUU tidak memisahkan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Padahal, keduanya menyangkut rezim kebijakan tumpang tindih.Kelima, tak memasukkan sertifikasi kayu sebagai bagian dari upaya pencegahan.

Keenam, ada ketentuan “lelang barang bukti” dalam RUU ini hingga membuka jalan bagi pencucian legalitas kayu. Kayu lelangan ini bisa didapatkan perusahaan lagi dengan harga murah.  “Begitu pula, barang bukti kayu tidak jelas jadi diperuntukkan kepentingan siapa?”

Ketujuh, RUU ini masih menggunakan peta penunjukan sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan.  “Ini tidak tepat, karena penunjukan kawasan hutan bukan sebagai dasar memastikan kawasan hutan, sesuai dengan putusan MK No. 45/ 2012,” ucap Rakhma.

Kedelapan, tidak ada pasal-pasal pidana yang dapat menjerat pelaku usaha perkebunan dan pertambangan yang beroperasi usaha tanpa izin sah atau lengkap berdasarkan peraturan berlaku. Kesembilan, tak ada pasal-pasal pidana yang menjerat pejabat berwenang yang mengetahui namun membiarkan pelanggaran para pengusaha itu.  

Untuk itu, koalisi mendesak RUU ini seharusnya tidak dibuat terlebih dahulu, karena berpotensi bertentangan dengan RUU Perlindungan Masyarakat Adat yang saat ini dibahas di DPR.  Rencana revisi UU Kehutanan pun sudah diagendakan DPR serta kemungkinan hasil judicial review UU Kehutanan oleh AMAN ke Mahkamah Konstitusi.  Belum lagi, pengukuhan kawasan hutan belum selesai hingga tidak memungkinkan RUU disahkan. “Karena akan tidak jelas diatas kawasan hutan yang mana RUU ini diterapkan,”  kata Yance Arizona, peneliti dari Epistema Insitute.

Dede Shineba dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)  menambahkan, RUU ini tidak menggolongkan degradasi hutan diakibatkan pengelolaan hutan oleh perusahaan tertentu sebagai perusakan hutan.

Jadi, koalisi berpendapat, RUU ini belum perlu dibuat. Sebab, masih banyak persoalan, dari pengukuhan kawasan hutan, perluasan pasal-pasal pemidanaan untuk korporasi dan pejabat yang memberikan izin, sampai pengaturan hak-hak masyarakat adat perlu mendapat ruang dalam UU No. 41 tahun 1999. Saat ini, yang perlu dilakukan segera revisi UU Kehutanan.

Koalisi ini terdiri dari, ICW, HuMa, Epistema Institute, KPA, Walhi, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Sylvagama, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Sawit Watch, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), dan Pusaka. 

Perda Reklamasi Cegah Tumpang Tindih

Korankaltim.com – Panitia Khusus (Pansus) rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Reklamasi dan Pasca Tambanga DPRD Kaltim melakukan konsultasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Jakarta, kemarin.
Rombongan dipimpin Ketua Pansus Andi Harun diterima pihak Dirjen Perundangan, yakni Lina dan Rahmah. Hadir anggota Pansus, yakni Sarkowi V Zahry, Darlis Pattalongi, Syaifuddin Dj, Hatta Zainal, Datuk Yaser Arafat, Agus Santoso, Masitah dan Jawad Sirajuddin. Konsultasi ditujukan untuk memperoleh gambaran tingkat harmonisasi tata norma yang dijadikan dasar penyusunan Raperda.
“Silakan saja Perda ini disusun dengan lebih detil. Agar Perda tidak hanya bagus konsepnya tapi diharapkan bisa efektif diterapkan,” kata Lina.
Dikatakan, Andi Harun bahwa perda reklamasi tambang dan pasca tambang diperlukan agar ada sanksi yang jelas.
“Kaltim ini banyak usaha pertambangan, tapi sulit sekali untuk penegakan hukumnya,” kata Andi Harun.
Dalam diskusi, Sarkowi V Zahry mengatakan perlunya harmonisasi aturan-aturan terkait. Bahkan diperlukan acuan-acuan dari Kementerian soal hal-hal dalam perumusan sanksi.
“Perda ini untuk menyelamatkan lingkungan Kaltim. Karena itu dalam pelaksanaannya jangan sampai bertentangan dengan aturan lain termasuk dalam penerapan sanksi. Sanksi administratif atau sanksi pidana yang akan diterapkan perlu diperjelas cantolan hukumnya,” kata Sarkowi.
Dari Kementerian Hukum dan HAM menyarankan agar dalam menerapkan sanksi bisa mengacu pada UU Lingkungan Hidup atau hukum lingkungan, yakni UU Nomor 32 Tahun 2009. Dengan demikian soal sanksi jangan sampai melebihi ketentuan yang ada tersebut.
“Bisa juga mengacu pada UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara,” tegasnya.
Dyah Paramita, peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengatakan di tingkat Pusat pun tidak adanya koordinasi antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Kehutanan soal reklamasi. Dyah mengatakan, hal ini berkaitan dengan penentuan keberhasilan proses reklamasi. Dalam PP No 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, pelaku usaha harus menyerahkan dana jaminan reklamasi tambang paling lambat 30 hari sejak rencana reklamasi disetujui Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Dana ini dikembalikan jika proses reklamasi dinilai selesai.
Namun, tidak ada ketentuan mengenai mekanisme audit keberhasilan proses reklamasi itu. Pemegang IUP Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat mengajukan pencairan dana jaminan itu ketika menganggap reklamasi sudah dilakukan. Untuk tingkat pusat, pencairan ini berdasarkan persetujuan Kementerian ESDM. Sayangnya, ulang Dyah, tidak ada koordinasi dengan Kementerian Kehutanan.

ICEL Akan Dorong Efektifitas UU dari Parlemen

Seruu.com – Dalam kurun waktu 2007 hingga 2011 eksplorasi SDA (sumber daya alam) di Indonesia memberikan kontribusi 64% dari Produk Nasional Bruto, bahkan pada tahun ini pemerintah menetargetkan penerimaan dalam pagu APBN 2013 dari sektor SDA sebesar Rp 197,2 triliun.

Adapun strategi peningkatan tersebut berdasar Nota Keuangan APBN 2013 yaitu dengan peningkatan target lifting migas di atas 1 juta barel perhari (bph), optimalisasi penerimaan SDA non Migas melalui peningkatan volume produksi dan pengembangan potensi usaha pertambangan panas bumi.

Melihat paparan dalam struktur APBN tersebut, terlebih suasana politik menjelang Pemilu 2014 dipastikan oleh Indonesian Center for Environtment Law (ICEL) dalam agenda tahun ini akan menyisakan banyak sekali persoalan terutama menyangkut kerusakan lingkungan yang pada kenyataanya hampir tidak pernah dijadikan agenda utama.

“Soal-soal lingkungan dan SDA yang tidak selesai, dan jika kita bercermin pada periode ini, merupakan pride carut marutnya Parlemen. Persoalan-persoalan tersebut akhirnya menjadi sangat beresiko dibarter di tahun politik ini,” tegas Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo kepada Seruu.com di Jakarta, Minggu (9/2/13).

Berdasarkan pemantauan ICEL, persoalan yang sangat urgent di tahun ini dilihat dari ketidakmampuan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam menekan kerusakan lingkungan akibat pertambangan, bahkan pembiaran oleh pemerintah pusat juga tidak adanya keseriusan dari perlemen menjadi indikator semakin parahnya dampak dari pertambangan.

Ini harus diseriusi oleh partai atau parlemen, ICEL melihat peluang bagaimana mengadvokasikan permasalahan ini ke DPR maupun DPD”, ujarnya.

Tian menambahkan, pihaknya kini juga tengah mendalami studi terkait implementasi UU ini, dan berupaya mendorong melalui kekuatan parlemen agar UU 32 Tahun 2009 mampu menjadi mekanisme  untuk melindungi lingkungan.

“Kita mendorong ini lewat kekuatan di Parlemen, ketidak patuhan pemerintah terhadap mandat UU sebagai  bentuk merendahkan lembaga perwakilan rakyat,”tandasnya.

Para Tokoh Paparkan Tujuan Pengarusutamaan Isu Lingkungan Hidup

Dalam paparan ICEL (Indonesian Center for Environtment Law), tren konflik dan pelanggaran HAM berbasis SDA pada tahun 2013 tercatat konflik yang diakibatkan oleh aktivitas eksploitasi SDA akan semakin meningkat seiring dengan makin maraknya perijinan yang diberikan Pra Pemilu maupun Pemilukada. Begitu pula dengan konflik yang diakibatkan oleh aktivitas “bisnis konservasi” yang turut meningkat dengan makin siapnya infrastruktur penunjang.

Dalam hal ini jelas hampir tidak adanya implementasi dari Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahkan isu lingkungan hidup tidak mendapatkan porsi semenarik isu korupsi meski banyak praktek KKN di dalamnya.

“Dan dampaknya langsung ke masyarakat sekitar, maka dari itu kami akan coba dorong ini dari DPR yang mempunyai peran sangat signifikan. Di UU 32 sendiri ada fungsi-fungsi yang diberikan kepada DPR,” tegas Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo kepada Seruu.com di Jakarta, Minggu (9/2/13).

Dengan dorongan melalui parlemen ICEL berharap bisa mendesak pemerintah untuk mengimplementasikan UU Nomor 23 tahun 2009. Ahmad Syafrudin, Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal mengatakan dengan peningkatan produksi energi tahun ini maka akan menjadi ancaman sendiri bagi lingkungan. Dimana energi tidak hanya digunakan tapi dieksploitasi. Sehingga banyak kawasan yang berdekatan dengan tempat penambangan yang menjadi tumbal dari kerusakan lingkungan.

“Seperti tambang nikel di Maluku Utara, bayi sejak lahir kepala luka dan tidak bisa disembuhkan. Banyak kasus yang berdampak dari pengelolaan SDA. Kalo di daerah perkotaan, studi kami 57 persen masyarakat Jakarta terkena pencemaran udara. Saya pikir agak sulit kalau kita mengedepankan isu lingkungan untuk jadi perhatian DPR,” jelasnya.

Ada opsi lain menurut Ahmad bagaimana agar mendorong Kementerian Lingkungan Hidup agar diisi oleh orang-orang yang mampu mengimplementasikan UU karena toh personil KLH sendiri diakuinya tidak kompeten. Ia pesimis 1 tahun kedepan persoalan ini bisa selesai.

“Ini catatan bagi politikus, agar mereka mengingat bagaimana utang mereka terselesaikan,” imbuh Ahmad.

Dua Syarat dari ICEL untuk Ratifikasi Protokol Nagoya

Energytoday.com – Setidaknya, ada dua syarat yang harus dipersiapkan dalam meratifikasi Protokol Nagoya dan memberlakukannya Indonesia.

Persyaratan tersebut dilontarkan Henri Subagiyo dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII DPR, Selasa (29/1/2013).

Persyaratan tersebut, sambung Henri, mulai memastikan kesiapan regulasi dan kelembagaan dan memandatkannya dalam aturan peralihan dalam kurun waktu 2 tahun. Selain itu, tambahnya, ada Prasyarat yang Perlu di Pertimbangkan dalam masa persiapan.

Pertama,  aspek regulasinya, yaitu pembentukan peraturan pelaksana UU No. 32 Tahun 2009 sebagai instrumen perlindungan Lingkungan Hidup (LH) dari kerusakan dan pencemaran lingkungan yang berpotensi mengurangi potensi sumber daya genetik.

Setelah itu, pembentukan undang-undang yang memberikan jaminan keberadaan dan pengakuan hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Serta harmonisasi undang-undang sektoral yang mengatur hak masyarakat adat dalam pemanfaatan SDA.

“Perlu ada RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam Genetik (SDG),” tegas Henri.

Kemudian, penyesuaian UU dibawah rezim  HAKI agar selaras dengan RUU Ratifikasi Protokol Nagoya, Perlindungan dan pengelolaan, mekanisme akses (informasi, partisipasi, dan keadilan), kelembagaan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum, dan pembuatan serta pengesahan RUU Pengelolaan Sumber Daya Genetik.

Kedua, sambungnya, aspek kelembagaan. Mulai dari persiapan dan pembentukan national focal point (desain, bentuk dan kewenangan), prosedur penerapan prinsip PIC dan MAT kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan SDG, peningkatan kapasitas institusi pemerintah untuk melakukan invenatarisasi kekayaan SDG dan Pengetahuan Tradisional terkait dengan SDG dan peningkatan kapasita masyarakat adat

“Pengajuan, pembuatan, penetapan maupun penggunaan HAKI, jangan sampai membuat masyarakat adat malah tidak bisa lagi menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam genetik yang dimiliki atau berasal dari mereka,” tukasnya.