ICEL

ICEL

[Siaran Pers Bersama] Upaya Masyarakat Memperoleh Hak Dalam Mengakses Informasi Dari Badan Publik : Sengketa Informasi Antara Masyarakat dengan BLHD dan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barito Timur

Palangka Raya, 25 September 2016. Alfrid, warga Desa Danau, Kec. Awang, Kab. Barito Timur sedang memperjuangkan haknya dalam memperoleh informasi atas penolakan BLHD Kab. Bartim dan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kab. Bartim membuka informasi publik milik PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur (BNJM) dan PT. Wings Sejati. Informasi publik yang diminta kepada BLHD Bartim, yaitu Izin Pembuangan Limbah Cair ke Air PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur (BNJM) dan PT. Wings Sejati serta AMDAL dan Izin Lingkungan PT. BNJM, sedangkan informasi yang diminta kepada Distamben adalah IUP Operasi Produksi PT. BNJM tahun 2016 dan bukti penempatan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang PT. BNJM. Sesuai dengan pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008, dokumen yang dimohonkan oleh Alfrid tidak bersifat rahasia sehingga BLHD dan Distamben Bartim seharusnya bersikap kooperatif. Dasar pengajuan permohonan informasi kepada BLHD dan Distamben Kab. Bartim adalah aktivitas pertambangan batu bara kedua perusahaan telah menimbulkan pencemaran sepanjang Sungai Paku, Barito Timur dimana masyarakat menjadi pihak yang terkena dampak tercemarnya Sungai Paku.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Upaya Masyarakat Memperoleh Hak Dalam Mengakses Informasi Dari Badan Publik : Sengketa Informasi Antara Masyarakat dengan BLHD dan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barito Timur

Mengapa Kami Menggugat Perpres Percepatan PLTSa?

“PARA PEMOHON percaya bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menentukan masa depan bumi Pertiwi generasi penerus bangsa Indonesia. Di ujung palu Mahkamah Agung, generasi mendatang akan melihat sejarahnya: apakah lingkungan hidup dan kesehatan mereka telah diabaikan demi kepentingan jangka pendek generasi pendahulunya; ataukah lembaga peradilan menjadi ujung tombak untuk memastikan bahwa keadilan ekologis juga merupakan hak mereka.”

– Bagian Pendahuluan, Aisya Adilla, cs. vs. Presiden RI tentang Uji Materiil Perpres No. 18 Tahun 2016

Pada 15 Juli 2016, sebuah kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak Bakar Sampah mengajukan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar (“Perpres Percepatan PLTSa”). Para pemohon terdiri dari enam organisasi lingkungan hidup dan persampahan (WALHI, Balifokus, Gita Pertiwi, Perkumpulan YPBB, KRUHA, dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)) serta lima belas individu yang mewakili masyarakat dari tujuh kota yang tercantum dalam Perpres Percepatan PLTSa. […]

Baca selengkapnya disini

[Siaran Pers] Tonggak Pembaharuan Hukum Dalam Putusan Perkara KLHK vs PT National Sago Prima!

JAKARTA, 12 Agustus 2016 – Setelah mengalami penundaan, akhirnya pada Kamis (11/08/2016) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutus perkara perdata kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) melawan PT. National Sago Prima (PT NSP). Putusan Majelis Hakim yang menghukum dan memerintahkan PT NSP untuk membayar ganti rugi terhadap kerusakan lahan akibat kebakaran sebesar Rp 319.168.422.500 dan melakukan pemulihan sebesar Rp 753.745.500.000 mendapat apresiasi dari banyak pihak. Salah satu dalil Menteri LHK (Penggugat) yang diterima oleh Majelis Hakim adalah bahwa PT NSP (Tergugat) telah terbukti tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam pengendalian dan pencegahan kebakaran lahan. Sedangkan Majelis Hakim menolak pembelaan Tergugat yang menyatakan bahwa sumber api yang membakar konsesi usahanya berasal dari pihak ketiga. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat tetap bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran lahan di dalam konsesinya meskipun sumber api berasal dari pihak ketiga.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Tonggak Pembaharuan Hukum Dalam Putusan Perkara KLHK vs PT National Sago Prima!

Siaran Pers “3 REKOMENDASI ICEL UNTUK PERLINDUNGAN LAUT INDONESIA”

Jakarta, 9 Juni 2016 – Peringatan hari laut sedunia yang jatuh pada 8 Juni 2016, mengangkat tema “Healthy oceans, healthy planet” dapat menjadi momentum penting untuk menilai dan menguatkan kebijakan perlindungan laut di Indonesia yang berjalan saat ini. Pemerintahan Jokowi-JK secara tegas berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara poros maritim di dunia. Pada pidato pelantikannya, Presiden Jokowi menyatakan komitmennya terhadap perubahan tata kelola laut di Indonesia. Salah satu bentuk perubahan tata kelola laut yang wajib dilakukan adalah perlindungan laut di Indonesia. Namun hingga saat ini, banyak kebijakan perlindungan laut yang tidak sejalan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. ICEL secara khusus mencatat beberapa kebijakan di bidang kelautan dan pesisir yang tidak memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain : (1) Pemberian Izin Reklamasi di sejumlah kabupaten/kota di wilayah pesisir Indonesia; (2) Masuknya pengaturan kegiatan pertambangan laut dalam (deep sea mining) dalam revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara; dan (3) Lemahnya kebijakan pengelolaan dan pengendalian limbah di laut.

Baca SelengkapnyaSiaran Pers “3 REKOMENDASI ICEL UNTUK PERLINDUNGAN LAUT INDONESIA”

[Siaran Pers] Tiga Rekomendasi ICEL Untuk Perlindungan Laut Indonesia

Jakarta, 9 Juni 2016 – Peringatan hari laut sedunia yang jatuh pada 8 Juni 2016, mengangkat tema “Healthy oceans, healthy planet” dapat menjadi momentum penting untuk menilai dan menguatkan kebijakan perlindungan laut di Indonesia yang berjalan saat ini. Pemerintahan Jokowi-JK secara tegas berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara poros maritim di dunia. Pada pidato pelantikannya, Presiden Jokowi menyatakan komitmennya terhadap perubahan tata kelola laut di Indonesia. Salah satu bentuk perubahan tata kelola laut yang wajib dilakukan adalah perlindungan laut di Indonesia. Namun hingga saat ini, banyak kebijakan perlindungan laut yang tidak sejalan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. ICEL secara khusus mencatat beberapa kebijakan di bidang kelautan dan pesisir yang tidak memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain : (1) Pemberian Izin Reklamasi di sejumlah kabupaten/kota di wilayah pesisir Indonesia; (2) Masuknya pengaturan kegiatan pertambangan laut dalam (deep sea mining) dalam revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara; dan (3) Lemahnya kebijakan pengelolaan dan pengendalian limbah di laut.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Tiga Rekomendasi ICEL Untuk Perlindungan Laut Indonesia

[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Sipil Siap Uji Materiil Perpres Percepatan Pltsa

Jakarta, 3 Juni 2016 – Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pengelolaan sampah dan lingkungan hidup akan mengajukan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar (“Perpres Percepatan PLTSa”).

Permohonan uji materiil ini akan diajukan ke Mahkamah Agung (MA) oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), BaliFokus, Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton), Greenpeace Indonesia, KRuHA dan Gita Pertiwi.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Sipil Siap Uji Materiil Perpres Percepatan Pltsa

[Siaran Pers] Putusan Pencabutan Izin Reklamasi Pulau G, Bentuk Progresifitas Hakim Lingkungan Hidup

JAKARTA (31/05/2016) – Putusan PTUN Jakarta Timur yang mencabut izin pelaksanaan reklamasi No. 2238 Tahun 2014 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G dapat menjadi preseden yang baik dalam penegakan hukum lingkungan ke depan. “Putusan ini merupakan preseden yang baik. Pertimbangan hakim dalam memutus sudah tepat dan progresif. Patut diapresiasi dan dicontoh oleh hakim-hakim lainnya yang menangani perkara lingkungan hidup,” tegas Direktur ICEL, Henri Subagiyo, di Jakarta, Selasa (31/5/2016).

Seperti diketahui, proses gugatan izin pelaksanaan reklamasi No. 2238 Tahun 2014 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G telah berjalan sekitar sembilan bulan dan pada Rabu (31 Mei 2016) PTUN Jaktim memutuskan izin reklamasi tersebut dicabut. Dalam beberapa pertimbangannya hakim menggunakan argumentasi hukum lingkungan dan pertimbangan-pertimbangan yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Putusan Pencabutan Izin Reklamasi Pulau G, Bentuk Progresifitas Hakim Lingkungan Hidup

Cerita Perempuan Pejuang Energi dari Pelosok Negeri

Lima perempuan dari penjuru Indonesia meramaikan Pojok Energi yang diselenggarakan IESR pada hari Kartini, Jum’at, 21 April 2016. Dimoderasi Faby Tumiwa dari IESR, kelima Kartini modern ini menceritakan pengalamannya dalam perjuangan perempuan terkait dengan akses energi di masa kini.

Mama Seni, seorang ibu paruh baya dari Waingapu, Sumba, NTT, menceritakan pengalamannya merintis penggunaan biogas dari kotoran sapi, kerbau dan babi bersama dengan kelompok wanita Pane yang ia ketuai. Dimulai pada bulan Oktober 2015, Mama Seni mencoba memasang biogas di rumahnya untuk menggantikan kayu bakar dan minyak tanah yang pada saat itu merupakan bahan bakar rumah tangga utama.
“Tadinya saya pakai satu minggu 10 liter minyak tanah. Sekarang saya sudah pakai dua kompor dengan biogas, dan walaupun kompor mati satu, minyak tanah 10 L itu bisa saya pakai satu bulan,” ujar Mama Seni. “Selain itu, kami juga memakai bio slurry cair dan padat dari biogas. Dulu kami pakai pupuk kimia, 450 ribu (5 sak) per bulan, tanah kami yang dulunya sudah tandus sekarang sudah makin subur,” lanjutnya. Keuntungan ekonomi pun mereka rasakan tidak hanya dari penghematan biaya, namun juga naiknya harga hasil tani yang sekarang dihargai sebagai organik. Sekarang, selain mengkonsumsi sendiri, Mama Seni dan kelompoknya juga mempromosikan penggunaan biogas kepada masyarakat di luar kelompoknya yang berkunjung atau membeli hasil tani darinya.

Baca SelengkapnyaCerita Perempuan Pejuang Energi dari Pelosok Negeri

Konsultasi Publik Penyusunan Regulasi Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu Pada KPHL dan KPHP

Konsultasi Publik Penyusunan Regulasi Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu Pada KPHL dan KPHP telah dilaksanakan di Palembang pada tanggal 4 Februari 2016. Konsultasi publik tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan dari Dinas Kehutanan Provinsi, BP2HP, BPDAS, dan Perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil serta Kepala KPHL dan KPHP se-regional Sumatera atas rancangan Peraturan Menteri yang telah disusun oleh tim Perumus. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari bekerjasama dengan ICEL menyusun rancangan peraturan tersebut sejak akhir Januari 2016. Kegiatan ini terselenggara dengan dukungan MFP3.  (admin)

Kebijakan Energi Terbarukan Harus Dipertegas

JAKARTA – Pemerintah diminta mempertegas kebijakan penyediaan energi terbarukan. Sebab, penyediaan energi melalui sumber daya berbahan fosil cenderung lebih merusak kelestarian lingkungan.

“Sektor energi yang tidak ramah lingkungan telah menjadi salah satu penekan bagi persoalan lingkungan hidup selama ini,” ujar Ketua Lembaga Penelitian Hukum Lingkungan Indonesia Center For Environtment Law (ICEL) Henri Subagiyo di Jakarta, Senin (28/12/2015).