ICEL

ICEL

Koalisi LSM: Kualitas Udara Jakarta Terancam PLTU Batubara

Jakarta, CNN Indonesia — Kualitas udara di Indonesia diklaim belum mengalami perbaikan yang signifikan. Hal ini diungkapkan sebagai catatan akhir tahun koalisi LSM untuk udara bersih Indonesia ‘Gerak Bersihkan Udara melalui pernyataan tertulisnya kepada CNNIndonesia.com.

Ahmad Safrudin dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbal, data pemantauan kualitas udara di berbagai kora (2001-2016) oleh KLHK menunjukkan adanya risiko laten pencemaran udara. Ini ditandai dengan tingginya kandungan PM10, PM2,5, SO2, O3, CO, Nox, dan Pb yang bersumber dari kendaraan bermotor, kebakaran lahan atau hutan. Tak cuma itu, pembangkit listrik, smelter, proses konstruksi, pengolahan sampah, dan polusi rumah tangga juga turut menyumbang pencemaran udara.

Kualitas udara di Indonesia diklaim belum mengalami perbaikan yang signifikan. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

“Tahun ini kita melihat munculnya ancaman baru, yaitu PLTU Batubara sebagai bagian dari rencana ambisius pemerintah Indonesia untuk melakukan ekspansi ketenagalistrikan sebanyak 35 ribu megawatt,” kata Bondan Andriyanu, juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia.

Baca SelengkapnyaKoalisi LSM: Kualitas Udara Jakarta Terancam PLTU Batubara

Cabut Raperda Reklamasi, Anies Berpotensi Tabrak UU

Ilustrasi proses reklamasi dan warga pesisir Jakarta. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Jakarta, CNN Indonesia — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mencabut dua rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait reklamasi dari DPRD DKI Jakarta. Selanjutnya, Anies mengatakan pada tahun depan tak akan ada pembahasan raperda itu di DPRD, karena timnya akan melakukan pengkajian.

Menanggapi hal tersebut, jika terlalu lama Pemprov DKI disebut melalaikan amanat Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

“Mereka menarik Raperda RZWP3K (Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), tetapi harus segera menyusun yang baru. Itu kewajibaan Pemda sesuai yang ada di UU nomor 27 tahun 2007,” kata Ketua Divisi Pesisir dan Maritim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Ohiongyi Marino di Cikini, Jakarta, Jumat (15/12).

Baca SelengkapnyaCabut Raperda Reklamasi, Anies Berpotensi Tabrak UU

Catatan Akhir Tahun ICEL 2017

Seperti tahun-tahun sebelumnya, ICEL konsisten memberikan catatan kritis terkait kinerja pemerintah. Catatan Akhir Tahun kali ini dikemas dengan judul: “Kebijakan Pemerintahan JOKOWI-JK tahun 2017 : Ambisi Mega Proyek, Minim Perlindungan Lingkungan”. Bertempat di Kekini, Jakarta Pusat diskusi kali ini dihadiri oleh berbagai media yang memiliki fokus terhadap perkembangan hukum lingkungan di Indonesia.

Adapun pokok bahasan yang diangkat dalam acara ini mengenai : (1). Kebijakan dan penegakan hukum lingkungan; (2). Kehutanan dan lahan; (3). Pencemaran lingkungan; dan (4) Kelautan dan pesisir. Dimana kebijakan pemerintah mengenai masalah tersebut tengah menjadi sorotan publik karena dianggap belum optimal dalam memberikan perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Baca SelengkapnyaCatatan Akhir Tahun ICEL 2017

Pembangunan Infrastruktur Harus Seimbang dengan Upaya Melestarikan Lingkungan

JAKARTA, KOMPAS — Kalangan lembaga kajian dan advokasi mendorong pemerintah untuk menyeimbangkan pembangunan infrastruktur dengan program-program kelestarian lingkungan hidup. Salah satu yang perlu dioptimalkan adalah program redistribusi hutan dan lahan.

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo menilai, gencarnya pembangunan proyek infrastruktur belum sebanding dengan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam. Pembaruan hukum dan kebijakan untuk perlindungan lingkungan hidup juga masih belum optimal.

”Ada beberapa catatan, seperti soal redistribusi tanah serta bakaran hutan dan lahan yang perlu menjadi perhatian pemerintah ke depan,” ujar Henri dalam acara Catatan Akhir Tahun 2017 yang diadakan ICEL di Jakarta, Selasa (15/12).

 

Dalam catatan ICEL, ada beberapa kebijakan pemerintah yang perlu diapresiasi, tetapi masih jauh dari target yang diharapkan. Salah satunya adalah mengenai kebijakan perhutanan sosial yang baru mencapai 1,1 juta hektar dari target 7,6 juta hektar tahun 2017.

Baca SelengkapnyaPembangunan Infrastruktur Harus Seimbang dengan Upaya Melestarikan Lingkungan

[Siaran Pers] Catatan Akhir Tahun ICEL 2017. Kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK Tahun 2017: Ambisi Megaproyek, Minim Perlindungan Lingkungan

Jakarta, 15 Desember 2017 – Tahun 2017 merupakan kesempatan bagi Jokowi-JK memperlihatkan porsi keberpihakan pada pembangunan berkelanjutan. Sayangnya, keberpihakan itu dinilai minim berdasarkan pengalaman advokasi kasus, penelitian, dan pendampingan yang dilakukan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) selama tahun 2017.

“Kami tidak bermaksud mencari kesalahan pemerintah namun hendak memberikan pesan kritis bahwa proyek strategis yang dilaksanakan pemerintah belum diiringi dengan kebijakan korektif untuk mengamankan kelestarian lingkungan hidup,” ujar Henri. Henri menggarisbawahi 4 tema besar catatan ICEL, yakni: kebijakan dan penegakan hukum lingkungan hidup; bidang tata kelola hutan dan lahan; bidang maritim, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan LH.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Catatan Akhir Tahun ICEL 2017. Kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK Tahun 2017: Ambisi Megaproyek, Minim Perlindungan Lingkungan

[Open Recruitment] Asisten Peneliti

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) merupakan lembaga riset dan advokasi dalam bidang hukum dan kebijakan lingkungan hidup. Didirikan sejak 1993, ICEL aktif dalam melakukan pembaharuan hukum baik dalam bidang hukum lingkungan umum (general environmental law) maupun sektoral. Beberapa sub-bidang hukum lingkungan yang menjadi fokus ICEL melingkupi isu pencemaran; kehutanan, perkebunan dan perubahan fungsi lahan; perubahan iklim; perlindungan keanekaragaman hayati; akses informasi, partisipasi dan keadilan lingkungan; pesisir dan maritim; pertambangan dan energi. ICEL juga melakukan advokasi dengan jaringan baik di tingkat internasional, regional, nasional dan sub-nasional.

ICEL membuka lowongan pekerjaan untuk Asisten Peneliti yang akan dilibatkan dalam riset dan advokasi pengembangan hukum lingkungan, baik dalam kerangka program maupun non-program.

KEWAJIBAN

  1. Melakukan pengumpulan data, analisis hukum dan pemetaan isu hukum dan kebijakan lingkungan hidup sesuai dengan arahan serta pertanyaan kunci yang diberikan oleh Peneliti, baik dalam kerangka program maupun non-program;
  2. Mempersiapkan kontrak, nota dan memo internal, yang terkait dengan program, serta melakukan komunikasi yang diperlukan dengan pihak-pihak terkait;
  3. Membantu Peneliti mempersiapkan dan menghadiri aktivitas-aktivitas yang dirinci dalam program;
  4. Mengawal kerangka waktu dan kerangka logis program serta mengevaluasi keluaran program secara berkala;
  5. Membantu Peneliti menyusun laporan program, termasuk mengobservasi dan mendokumentasikan perkembangan program dan/atau isu yang terkait dengan program;
  6. Menghadiri dan berpartisipasi mewakili ICEL dalam pertemuan-pertemuan berkaitan dengan isu yang ditugaskan, serta memelihara dan memperluas jaringan ICEL dalam isu tersebut, baik program maupun non-program.

KUALIFIKASI

  1. Sarjana Hukum dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00;
  2. Memiliki pengalaman dalam penulisan ilmiah dan/atau penelitian;
  3. Memiliki pengalaman kepemimpinan atau manajemen tim yang baik, dan bersedia terlibat dalam manajemen program;
  4. Komunikatif baik verbal maupun tulisan, diutamakan yang berkemampuan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang baik;
  5. Memiliki kemampuan analisis hukum, dokumentasi hukum dan pemetaan masalah yang baik;
  6. Memiliki ketertarikan dengan isu : a). pelindungan dan pengelolaan hutan dan lahan, b). pelindungan dan pengelolaan pesisir dan laut, dan c). pencemaran dan perusakan lingkungan;
  7. Memiliki ketertarikan melakukan advokasi pembaruan hukum dan kebijakan, advokasi kasus dan pengembangan kapasitas terhadap stakeholders;
  8. Menyukai tantangan dan dapat bekerja dengan mobilitas tinggi.

 

SYARAT ADMINISTRASI

Mengirimkan surat lamaran, curriculum vitae (CV), salinan kartu identitas/KTP, dan contoh tulisan mengenai hukum lingkungan dengan mengacu pada isu-isu yang disebutkan di atas. Tulisan maksimal 2.000 kata, diterima paling lambat Minggu, 17 Desember 2017 melalui email ke info@icel.or.id dengan cc ke rika@icel.or.id . Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi e-mail di atas atau (021) 726-2740.

download di sini

 

Parameter Baku Mutu Udara Perlu Dikawal

JAKARTA, KOMPAS — Koalisi Gerak Bersihkan Udara mengusulkan agar revisi peraturan pemerintah memperkuat pemantauan 13 parameter baku mutu ambien pencemaran udara. Hal itu diharapkan memberikan jaminan lebih kuat bagi masyarakat untuk mendapatkan mutu udara yang sehat.

“Penetapan baku mutu udara ambien hendaknya tetap mencakup berbagai parameter yang ditetapkan pada PP Nomor 41 Tahun 1999 dengan penambahan pada parameter tertentu, seperti HAP (hazardous air pollutant atau polutan udara berbahaya),” kata Bondan Andriyanu, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Rabu (22/11), di Jakarta.

Selain Greenpeace Indonesia, organisasi lain dalam koalisi itu adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan Koalisi Penghapusan Bensin Bertimbal. Mereka memberikan masukan tertulis kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait revisi PP No 41/1999.

Peraturan itu direvisi pemerintah jadi RPP Pengelolaan Kualitas Udara. Kementerian LHK menargetkan akhir bulan ini rancangan PP mulai diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kompas, 10/11).

Baca SelengkapnyaParameter Baku Mutu Udara Perlu Dikawal

Terapkan Pengetatan Baku Mutu Emisi

JAKARTA, KOMPAS — Rencana pemerintah meningkatkan baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga uap disambut baik. Langkah ini sebagai wujud partisipasi Indonesia menurunkan emisi nasional sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Karena itu, pengetatan baku mutu emisi agar dilakukan secara signifikan dengan melihat hasil pemantauan pada pembangkit-pembangkit listrik eksisting.

Baca SelengkapnyaTerapkan Pengetatan Baku Mutu Emisi

Aturan Baku Mutu Sedang Direvisi

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merevisi aturan baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga termal atau uap. Pada aturan baru akan ada penambahan parameter emisi merkuri. Langkah ini diapresiasi sejumlah pihak karena dasar hukumnya telah lama. Pemerintah diminta transparan dalam proses ini agar baku mutu nanti menjamin hak asasi untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. ”Kami merevisi baku mutu emisi menjadi lebih baik,” kata Dasrul Chaniago, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kamis (9/11), di Jakarta. Aturan baru itu merevisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal. Revisi akan menambahkan parameter merkuri. Selama ini, baku mutu hanya mengatur batas konsentrasi debu atau partikulat (particulate matter) secara umum. Di dalam debu emisi pembangkit listrik tenaga uap (batubara) bisa menghasilkan jenis partikel aluminium, selenium, kobalt, dan arsenik. Dasrul mengatakan, draf permen baru sedang dirampungkan dan targetnya bulan depan dibahas di Biro Hukum KLHK. Terkait angka batas emisi maksimum dalam permen baru, ia enggan menyebutkan. ”Kalau belum dipublikasi, nanti jadi gejolak. Kami masih bahas dengan (Kementerian) ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) serta pelaku usaha,” ujarnya.

Baca SelengkapnyaAturan Baku Mutu Sedang Direvisi

[Siaran Pers] Masyarakat Sipil: Revisi Baku Mutu Emisi PLTU Batubara Harus Lebih Ketat

JAKARTA, 10 November 2017 – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang merevisi aturan baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga termal atau uap. “Kami merevisi baku mutu emisi menjadi lebih baik,” kata Dasrul Chaniago, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK, Kamis (9/11) di Jakarta. Aturan yang sekarang berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 tahun 2008, dianggap sudah tidak relevan lagi dengan teknologi terbaik yang tersedia dan jauh lebih longgar dibandingkan standar emisi global. Selain itu, data ketaatan yang dimiliki KLHK menunjukkan bahwa pelaku usaha telah mampu mengontrol emisi jauh di bawah baku mutu yang berlaku sekarang. Di samping itu, ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Minamata tentang merkuri mengharuskan negara mengontrol sumber-sumber emisi merkuri, sehingga paramter merkuri perlu ditambahkan terutama untuk baku mutu emisi PLTU Batubara.

Momentum ini disambut baik masyarakat sipil, yang menganggap sudah saatnya baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga uap direvisi. Margaretha Quina, Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), menganggap revisi baku mutu emisi ini perlu dilakukan segera. “Dengan ambisi penambahan kapasitas pembangkit listrik yang sebagian besar berbahan bakar fosil, termasuk 21.000 MW dari batubara, beban emisi diproyeksikan bertambah dengan masif. Dari semua pembangkit termal, yang paling relevan pengetatan baku mutunya adalah PLTU Batubara,” ujarnya.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Masyarakat Sipil: Revisi Baku Mutu Emisi PLTU Batubara Harus Lebih Ketat