ICEL

ICEL

Administrasi Proyek Sunter Belum Beres

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pembangunan fasilitas pengelola sampah di dalam kota atau intermediate treatment facility di Sunter, Jakarta Utara, berlanjut. Pembangunan menunggu proses administrasi.

Tahun 2016, Pemprov DKI menyatakan peletakan batu pertama ITF di Sunter direncanakan Maret 2017, lalu diundur Agustus 2017. Namun, pembangunan belum kunjung dimulai. “Proses administrasi menurut rencana selesai akhir Januari,” ujar Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Ali Maulana Hakim, yang dihubungi Rabu (3/1).

Secara keseluruhan, bakal ada lima ITF di DKI Jakarta. ITF di Sunter akan didanai konsep buy offer transfer (BOT), yang setelah 25 tahun kepemilikannya beralih ke Pemprov. Adapun empat ITF lain didanai buy offer owner (BOO) dan seterusnya dimiliki swasta yang membangun ITF.

Proses administrasi lama, kata Ali, karena penyesuaian. Contohnya, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang ditunjuk Pemprov DKI membangun ITF Sunter butuh perpanjangan surat penugasan sebelum meneken kontrak dengan Fortum, perusahaan Finlandia mitra membangun ITF berteknologi insinerator. Itu melalui revisi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Fasilitas Pengelola Sampah di Dalam Kota/Intermediate Treatment Facility.

Baca SelengkapnyaAdministrasi Proyek Sunter Belum Beres

Refleksi Lingkungan 2017: Ada Perbaikan, Banyak juga Catatan Kekurangan

Kebun sawit ini ditanam dilahan terlarang, hutan gambut. Larangan ini sesuai dengan aturan pemerintah Indonesia. Apakah, beragam aturan itu akan dihancurkan oleh RUU Perkelapasaitan? Foto: Sapariah Saturi/ Mongabay Indonesia

 

Tahun 2017, segera berganti. Perisitiwa demi peristiwa lingkungan silih berganti. Ada kejadian baik, ada peristiwa buruk. Ada perbaikan tata kelola lingkungan tetapi masih ada kekurangan. Tahun ini, beberapa kebijakan atau aturan soal lingkungan keluar, paling ramai terkait tata kelola gambut.

Di tahun ini pula, asosiasi perusahaan kayu dan perusahaan sawit bersatu buat menggugat beberapa beberapa poin dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan berujung pencabutan gugatan.

Aturan gambut juga mendapatkan keberatan dari berbagai pihak, baik pengusaha sampai pemerintah daerah. Perlawanan juga dilakukan asosiasi usaha sampai perusahaan. Salah satu perusahaan raksasa pulp and paper, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menggugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena atas keberatan atas keluarnya SK 5322 tahun 2017 soal pembatalan rencana kerja usaha (RKU) periode 2010-2019. Putusan hakim, menolak gugatan RAPP alias KLHK menang.

Baca SelengkapnyaRefleksi Lingkungan 2017: Ada Perbaikan, Banyak juga Catatan Kekurangan

Pemerintah Menang, RAPP Harus Revisi Rencana Kerja Sesuai Aturan Gambut

Kado indah akhir tahun bagi lingkungan dan kemanusiaan datang dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Hari ini, Kamis (21/12/17), pengadilan menolak gugatan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) kepada pemerintah.

Perusahaan ini melayangkan gugatan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas keberatan atas keluarnya SK 5322 tahun 2017 soal pembatalan rencana kerja usaha (RKU) periode 2010-2019. RAPP menganggap, dengan pembatalan RKU itu, operasional perusahaan tak bisa jalan lagi. KLHK menolak RKU perusahaan karena belum sesuai aturan perlindungan gambut.

RAPP menyebutkan, pasal peralihan di Pasal 45 PP Nomor 71/2014 jadi dasar pembatalan RKU. Ketentuan peralihan inilah yang dipermasalahkan RAPP. Perusahaan ini beranggapan, kebijakan perbaikan tata kelola gambut tak bersifat retroaktif alias RAPP tidak wajib menyesuaikan RKU berdasarkan kebijakan pasca terbit PP 57/2016.

Baca SelengkapnyaPemerintah Menang, RAPP Harus Revisi Rencana Kerja Sesuai Aturan Gambut

[Siaran Pers] Pengadilan Menolak Permohonan RAPP! Kemenangan Bersama Perlindungan Gambut

Kamis, 21 Desember 2017, menjadi penanda kemenangan Pemerintah RI atas permohonan fiktif positif yang diajukan oleh PT RAPP. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak permohonan penetapan keputusan fiktif-positif RAPP terhadap SK MenLHK no.5322/Men-LHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2017 yang  membatalan Rencana Kerja Usaha (RKU) PT. RAPP untuk tahun 2010-2019. Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan menolak RKU tersebut karena belum disesuaikan dengan kebijakan perlindungan gambut.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Pengadilan Menolak Permohonan RAPP! Kemenangan Bersama Perlindungan Gambut

[Siaran Pers] Amici Curiae PT. RAPP Vs KLHK

Pada tanggal 18 Desember 2017, Kami yang namanya disebut di bawah ini mengajukan pandangan sebagai sahabat pengadilan (amici curiae) kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang saat ini sedang mengadili perkara Permohonan Nomor 17/P/FP/2017/PTUN.JKT, antara PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP), sebagai Pemohon, melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) sebagai Termohon. PT. RAPP mengajukan permohonan penetapan dikabulkannya keberatan mereka atas diterbitkannya Surat Menteri LHK Nomor SK.5322/MenLHK-PHPL/UPL.1/10/2017 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 173/VI-BHPT/2010 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 93/VI-BUHT/2013 (selanjutnya disebut SK Pembatalan RKUPHHK-HTI).

Pandangan sebagai amici curiae di atas kami ajukan atas dasar keprihatinan dan kepedulian atas kondisi perlindungan lingkungan hidup, di Indonesia, khususnya terkait dengan kebakaran hutan dan gambut. Kami meletakkan gugatan di atas di dalam serangkaian upaya yang bertujuan mendelegitimasi PP No. 71 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah oleh PP No. 57 Tahun 2016, tentang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (selanjutnya disebut PP Gambut) dan turunannya. Rangkaian upaya tersebut, antara lain, adalah gugatan uji materil ke MA atas Peraturan Menteri LHK No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017, atau bahkan penyebarluasan hasil penelitian atau seminar sepihak yang pada intinya hendak mengatakan bahwa PP Gambut berbahaya bagi ekonomi Indonesia.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Amici Curiae PT. RAPP Vs KLHK

Wiranto Sebut Asap Kebakaran Hutan dan Lahan Seperti Teroris

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengibaratkan asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bak teroris. Hal itu didasari penyebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut sebagai persoalan global yang tidak memandang batasan wilayah geografis.

“Ini masalah global, ini masalah strategis regional. Asap seperti terorisme, tidak kenal batasan wilayah,” ujarnya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencegahan Kebakaran Hutan Kebun dan Lahan (Karhutbunla), Jakarta, Selasa (19/12).

Karena itu pemerintah merasa perlu menggelar rapat koodinasi terkait karhutla.

“Ini bukan masalah Indonesia saja, ini masalah global. Kalau terjadi kebakaran, ramai-ramai memarahi Indonesia. Asapnya bisa lewat batas negara ke Malaysia, ke Singapura. Mereka marahnya ke Indonesia,” ujar Wiranto yang juga menyorot posisi Indonesia sebagai paru-paru dunia.

Dalam rapat tersebut, Wiranto mengapresiasi kerja sama institusi yang membuat jumlah kebakaran hutan dan titik panas (hotspot) berkurang sepanjang 2017.

Wiranto menyebut ada penurunan signifikan pada jumlah hotspot yang mencapai 70 ribu pada 2015, menjadi 2 ribu pada tahun ini. Begitu juga angka kebakaran hutan yang mencapai 2 juta hektare di 2015, menjadi hanya 150 hektare pada 2017. Selain itu angka kasus pembakaran hutan dan lahan tahun ini hanya 26 kasus, dibanding 2015 yang mencapai 275.

Wiranto mengaku selain ada faktor iklim yang lebih basah, kerja keras semua pihak dalam hal ini pun menjadi penentu menurunnya titik panas itu.

Sebelumnya, pekan lalu Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengkritik agar pemerintah tak cepat puas akibat adanya penurunan titik panas.

“Harus diingat, menurut BMKG, tahun ini termasuk tahun kemarau basah, sehingga ada peningkatan curah hujan,” ujarnya Ketua Divisi Kehutanan dan Lahan ICEL Rika Fajri pada diskusi Catatan Akhir Tahun 2017 ICEL di Jakarta, Jumat (15/12).

Rika mengatakan penanganan karhutla bukan hanya tentang pemadaman titik api. Akan tetapi ada dua aspek lainnya, yaitu pencegahan dan pemulihan hutan dan lahan yang terbakar. Dua aspek tersebut, menurutnya, belum dilakukan Pemerintah secara memuaskan.

Ilustrasi : ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Bantahan KLHK

Dalam (Rakernas) Pencegahan Kebakaran Hutan Kebun dan Lahan (Karhutbunla) hari ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya membantah berkurangnya titik panas (hotspot) dan kebakaran hutan di 2017 karena pengaruh iklim basah.

“Ini adalah hasil yang dicapai seluruh bagian, bukan hanya karena perubahan iklim. Beberapa tahun lalu kita lihat usahanya standar, tapi tahun ini bulan Maret sudah harus standby,” kata Siti.

Siti mengatakan, KLHK dan beberapa Menko berhasil membangun sistem komunikasi yang baik dengan perangkat daerah dan masyarakat. Sudah terbangun jaringan komunikasi termasuk lewat media sosial.

“Saya menekankan bahwa dalam dua tahun terkahir, terlihat sekali berbagai upaya dan sistem kami kerahkan. Ketika ada hotspot, dilakukan koordinasi dari bawah-atas, atas-bawah. Pola-pola yang dibangun masyakat dan sistem monitoring bekerja dengan baik,” tutur Siti.

Siti juga memaparkan beberapa data terkait keberhasilan itu berdasarkan data dari satelit Noah yang digunakan ASEAN. Ada penurunan jumlah hospot sebanyak 98% dari tahun 2015 hingga 2017.

Selain itu, berdasarkan data satelit Terra dari BMKG dan LAPAN terpantau ada 70.900 hotspot di seluruh Indonesia para 2015. Lalu turun menjadi 3.000 pada tahun berikutnya, dan menjadi 2.411 pada tahun ini.

 

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171219131125-20-263429/wiranto-sebut-asap-kebakaran-hutan-dan-lahan-seperti-teroris

KLHK: Standar Kebersihan Udara Indonesia Berbeda dengan WHO

REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta — Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dasrul Chaniago mengatakan dirinya sudah melibatkan publik terkait pembuatan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengelolaan Kualitas Udara (RPP PKU). Ia juga mengatakan standar kebersihan udara di Indonesia berbeda dengan yang ditetapkan Badan Kesehataan Dunia atau WHO.

“Terakhir tanggal 1 November 2017, itu kami libatkan semua seperti Greenpeace, WALHI (WahanaLingkungan Hidup Indonesia), dan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia). Memang waktu itu tidak ada ICEL (Indonesian Center of Environmental Law) karena ICEL itu kan konsultannya,” kata Dasrul, ketika dihubungi, Senin (18/12) lalu.

Aktivis Green Peace Indonesia melakukan aksi bahaya polusi udara di halaman Kantor kementerian Kesehatan, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/9) (Foto: Republika/Putra M. Akbar)

Dasrul juga menambahkan, ICEL adalah konsultan yang digunakan KLHK untuk membuat RPP PKU. Ia menyebut sudah hampir dua tahun bekerja sama dengan lembaga tersebut.
“Saya sudah meminta masukan mereka, dan mereka sudah memberikan masukan dan mereka sudah ngirim email masukan-masukan,” tambah dia.
Terkait komentar mengenai perbedaan standar dengan WHO, Dasrul mengatakan memang berbeda karena penelitiannya tidak dilakukan di tempat yang sama. “Kalau WHO itu kan di sana, kita kan meneliti negara kita (di sini),” kata dia.

 

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/12/19/p16fxh423-klhk-standar-kebersihan-udara-indonesia-berbeda-dengan-who

Pembangunan Abaikan Kesehatan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan di kota-kota besar di Indonesia dinilai mengabaikan kesehatan masyarakat. Hal itu terindikasi dari tingginya tingkat pencemaran udara yang terjadi dari tahun ke tahun. Karena itu, pemerintah didesak untuk mempertimbangkan aspek kesehatan udara dalam pembangunan.

Hal itu terungkap dalam pemaparan akhir tahun yang dilakukan Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat untuk Udara Bersih di Jakarta, Senin (18/12). Koalisi ini antara lain terdiri dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Green Peace Indonesia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

”Perencanaan pembangunan mengabaikan kualitas udara. Berdasarkan parameter baku, sejumlah indikasi menunjukkan kondisi udara melebihi standar mutu,” kata Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ICEL Margaretha Quina.

Hasil pemantauan kualitas udara yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di sejumlah kota besar pada 2012-2017 mengungkapkan risiko laten dengan tingginya paparan polutan. Salah satu parameter yang dipakai adalah PM2.5, yakni partikel mikroskopis (PM) yang dihasilkan dari semua jenis pembakaran, termasuk kendaraan bermotor, pembangkit listrik, dan industri. Sifat PM2.5 bergerak bebas di udara, mudah dihirup, dan masuk ke aliran darah manusia. Partikel ini memicu infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terutama pada anak-anak, dan kanker paru.

Kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang, memiliki kandungan PM2.5 tahunan rata-rata di atas baku mutu 12 mikrogram per meter kubik (µg/m3) yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pada skala mikro, penelitian KPBB pada 2016 menunjukkan, di Jakarta 58,3 persen warga terpapar penyakit yang dipicu pencemaran udara, seperti ISPA, asma, dan pneumonia. Biaya kesehatan atas penyakit-penyakit itu mencapai Rp 51,2 triliun.

Sektor transportasi

Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin mengatakan, pencemaran udara di Indonesia umumnya bersumber dari sektor transportasi, industri, dan sampah (pembakaran). Mengacu sumber-sumber ini, seharusnya penanganannya lebih terarah.

Di sektor transportasi, pemerintah menetapkan standar emisi Euro2 yang bisa menekan emisi 90 persen. ”Masalahnya bahan bakar yang digunakan, seperti premium, pertalite, dan solar, tak memenuhi standar tersebut. Harusnya standar emisi dipadukan dengan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan,” ujar Ahmad.

Di hilir, katanya, perlu razia emisi kendaraan pribadi. Selama ini yang sering diuji kendaraan umum, padahal jumlah kendaraan pribadi lebih banyak. Razia bisa berujung penindakan, misalnya kendaraan ditilang karena tidak memenuhi baku mutu emisi. Di sektor industri pun perlu uji emisi yang dihasilkan pabrik.

Margaretha mengingatkan, pemerintah perlu memperketat regulasi yang mengatur pencemaran udara. Ia mencontohkan regulasi terkait pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan baku batubara. Aturan yang diacu adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2008 dengan standar PM 100 µg/m3, nitrogen dioksida (N02) 750 µg/m3, dan sulfur dioksida (S02) 750 µg/m3.

Padahal, banyak negara lain yang seperti Indonesia mengejar pertumbuhan ekonomi, menaikkan standar tiga parameter untuk PLTU. Contohnya India yang menetapkan PM 30 µg/m3 serta NO2 dan S02 masing-masing 100 µg/m3.

 

Sumber : https://kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2017/12/19/pembangunan-abaikan-kesehatan-masyarakat/

 

Jelang Asian Games 2018, Kualitas Udara Buruk

Jakarta, 18 Desember 2017 – Catatan akhir tahun koalisi LSM untuk udara bersih di Indonesia “Gerak Bersihkan Udara” mengungkapkan bahwa kualitas udara Indonesia di Indonesia tidak mengalami perbaikan yang signifikan, kendati semakin menguatnya kesadaran masyarakat dan pemerintah akan bahaya pencemaran udara, dan khususnya jelang penyelenggaran ajang olahraga mancanegara Asian Games 2018.

Menurut Ahmad Safrudin dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbal, data pemantauan kualitas udara di berbagai kota (2001 – 2016) oleh KLHK menunjukkan adanya risiko laten pencemaran udara yang ditandai tingginya paparan PM10, PM2.5, SO2, O3, CO, NOx dan Pb yang bersumber dari kendaraan bermotor, kebakaran lahan/hutan, pembangkit listrik, smelter, proses konstruksi, pengolahan sampah, rumah tangga dan lain-lain.

“Kondisi kesehatan dari para atlit mancanegara yang akan bertanding di Indonesia pada bulan Agustus 2018 nanti akan terancam oleh buruknya kualitas udara Jakarta dan Palembang. Mereka terancam gagal dalam memecah rekor mereka dan juga dapat jatuh sakit akibat pencemaran udara,” ujar Ahmad.

Risiko laten pencemaran udara menyebabkan tingginya angka sakit termasuk yang penyakit kronis seperti jantung koroner, risiko cacat fisik, cacat mental, down syndrome, tremor hingga kematian. Kasus di DKI Jakarta misalnya, 58,3% warganya terpapar penyakit akibat pencemaran udara dan harus membayar biaya kesehatan hingga Rp51,2 T (2016).

Baca SelengkapnyaJelang Asian Games 2018, Kualitas Udara Buruk

Koalisi LSM: Kualitas Udara Jakarta Terancam PLTU Batubara

Jakarta, CNN Indonesia — Kualitas udara di Indonesia diklaim belum mengalami perbaikan yang signifikan. Hal ini diungkapkan sebagai catatan akhir tahun koalisi LSM untuk udara bersih Indonesia ‘Gerak Bersihkan Udara melalui pernyataan tertulisnya kepada CNNIndonesia.com.

Ahmad Safrudin dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbal, data pemantauan kualitas udara di berbagai kora (2001-2016) oleh KLHK menunjukkan adanya risiko laten pencemaran udara. Ini ditandai dengan tingginya kandungan PM10, PM2,5, SO2, O3, CO, Nox, dan Pb yang bersumber dari kendaraan bermotor, kebakaran lahan atau hutan. Tak cuma itu, pembangkit listrik, smelter, proses konstruksi, pengolahan sampah, dan polusi rumah tangga juga turut menyumbang pencemaran udara.

Kualitas udara di Indonesia diklaim belum mengalami perbaikan yang signifikan. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

“Tahun ini kita melihat munculnya ancaman baru, yaitu PLTU Batubara sebagai bagian dari rencana ambisius pemerintah Indonesia untuk melakukan ekspansi ketenagalistrikan sebanyak 35 ribu megawatt,” kata Bondan Andriyanu, juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia.

Baca SelengkapnyaKoalisi LSM: Kualitas Udara Jakarta Terancam PLTU Batubara