ICEL

ICEL

Pemerintah Takut Ungkap Nama Perusahaan Biang Asap

FORUMHIJAU.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya kompak tidak akan membongkar nama-nama perusahaan yang diduga melakukan pembakaran lahan, dan hutan di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Hal ini berbanding terbalik dengan penanganan kasus korupsi dan pidana lainnya dimana nama tersangka diinformasikan ke publik. Padahal, pembakaran lahan dan hutan merupakan tindak pidana luar biasa.

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo menyayangkan sikap kedua menteri tersebut.

“Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah lebih mementingkan nama baik perusahaan pelaku pembakaran hutan ketimbang jutaan rakyat yang menjadi korban kabut asap,” kata Henri, Senin (26/10).

Padahal, lanjutnya, pemilik perusahaan yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan seharusnya turut diusut dan diungkap ke publik.

“Sanksi administrasi dan ganti rugi saja tidak cukup untuk membuat jera perusahaan pelaku pembakaran. Pemerintah harus ungkap nama- nama perusahaan tersebut. Kita harus beri sanksi moral juga kepada perusahaan,” jelasnya.

Henri menambahkan, pengungkapan nama dimaksudkan agar publik tahu siapa aktor intelektual ataupun perusahaan penanggung jawab. Tak hanya itu, lanjutnya, pemimpin perusahaan juga harus diketahui.

“Jangan setengah-setengah dalam menghukum kejahatan luar biasa. Mereka ini melakukan pembakaran bertahun-tahun. Ini sangat aneh, pasti ada tekanan politik yang dilakukan perusahaan pembakar hutan dan lahan,” ujarnya.

Aturan Kendur Celah Kayu Ilegal

Aturan baru Menteri Perdagangan yang tak mewajibkan legalitas kayu pada mebel dan furnitur mengendurkan upaya tata kelola kehutanan. Itu bisa membuka lagi celah pengoplosan kayu ilegal dengan kayu legal karena tak ada verifikasi legalitas produk jadi.

Menteri Perdagangan diminta merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89 Tahun 2015 untuk menghentikan peredaran dan penggunaan kayu-kayu ilegal hasil pembalakan liar. “Dalam satu sistem rantai pasokan kayu ada dari hulu dan hilir yang semua harus dipastikan legalitasnya,” kata Agus Justianto, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam, Kamis (22/10) di Jakarta.

Perusahaan Jadi Tersangka Pembakar Hutan, Pemilik ‘Harus Diusut’

Pemilik perusahaan yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan seharusnya turut diusut.

Hal itu dikemukakan pengamat hukum lingkungan setelah 12 perusahaan dijadikan tersangka pelaku pembakaran hutan dan lahan oleh kepolisian Indonesia.

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, mengatakan bahwa penindakan terhadap perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan memang telah diterapkan.

Asap Masih Pekat, Pemerintah Daerah Dituntut Terbuka jika Tak Mampu

PALANGKARAYA, KOMPAS — Setelah Senin lalu jarak pandang di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, berkisar 100-1.500 meter, pada Selasa (29/9) siang jarak pandang hanya 100-400 meter. Jumlah titik panas kembali meningkat dan udara masih terus bertahan di level sangat berbahaya.

Upaya pemadaman terus dilakukan, tetapi tidak ada hasil signifikan. Pemerintah daerah dituntut terbuka jika memang tak mampu menangani kebakaran lahan ini agar bantuan yang diperlukan dari pihak lain bisa segera direalisasikan.

[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Ragukan Komitmen KLHK dalam Tindak Lanjut Pengaduan Pencemaran

Perwakilan masyarakat terdampak pencemaran Sungai Ciujung, Kab. Serang, Banten, menyampaikan aspirasinya dalam Kongres Sungai Indonesia 2015 yang diselenggarakan di Banjarnegara, Jawa Tengah, 26-30 Agustus 2015. Menyambut musim kemarau, masyarakat kembali was-was dengan mulai menghitamnya Sungai Ciujung.

“Kejadian ini berulang selama lebih dari 2 dekade, namun hingga kini, belum ada langkah tegas yang diambil oleh KLHK, Bupati/BLHD Kab. Serang, maupun PU,” ujar Amrin Fasa, salah satu perwakilan masyarakat yang tergabung dalam kelompok advokasi Riung Hijau. Setidaknya sejak 2011, masyarakat telah mengadvokasi penegakan hukum terhadap PT Indah Kiat Pulp and Paper (“IKPP”) Serang, yang merupakan pencemar dengan kontribusi terbesar pembuangan limbah ke Sungai Ciujung.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Ragukan Komitmen KLHK dalam Tindak Lanjut Pengaduan Pencemaran

Penyederhanaan Izin Lingkungan Jangan Gegabah

Jakarta (ANTARA News) – Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam mengkritisi wacana penyederhanaan izin lingkungan.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo, penyederhanaan izin tidak bisa dilakukan tanpa didahului evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur perizinan yang berjalan selama ini serta efektivitas mekanisme pengawasan terhadap izin-izin tersebut.

[Siaran Pers Bersama] Kritik Terhadap Wacana Penyederhanaan Izin Lingkungan

Usulan penyederhanaan izin lingkungan yang saat ini ramai diperbincangkan mendapat perhatian serius dari banyak pihak. Pro dan kontra pun kemudian muncul menanggapi usulan ini. Beberapa pihak yang mendukung usulan ini berpendapat penyederhanaan izin diperlukan untuk menciptakan kemudahan investasi. Sedangkan pihak yang menolak mendasarkan bahwa penyederhanaan izin lingkungan berpotensi mengurangi bobot pertimbangan lingkungan bagi kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Menyikapi polemik ini, kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam secara terpisah menyampaikan pendapat kritis atas wacana penyederhanaan izin lingkungan.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Kritik Terhadap Wacana Penyederhanaan Izin Lingkungan

[Siaran Pers] Darurat Lingkungan Menjelang Pemilukada Serentak 2015

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) yang rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada tahun ini merupakan alarm bagi upaya pelestarian lingkungan hidup. Pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada 204 wilayah administrasi di Indonesia ini harus dikawal sejak jauh hari, terutama dampaknya terhadap eksploitasi sumber daya alam. Kekhawatiran ini muncul, terutama pada beberapa daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, dimana ada potensi pemberian izin secara masif untuk mengumpulkan dana terutama oleh calon incumbent. Keadaan ini sudah menjadi fakta umum, dimana trend pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam meningkat seiring mendekati jadwal Pemilukada. Besarnya biaya bagi calon kepala daerah untuk mengikuti proses pemilihan merupakan salah satu sebab munculnya pemberian izin secara masif. Pemilukada yang akan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung diprediksi tetap akan membutuhkan dana yang besar, sehingga tetap ada potensi korupsi dengan pemberian izin eksploitasi sumber daya alam.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Darurat Lingkungan Menjelang Pemilukada Serentak 2015

Keterbukaan Informasi Lingkungan Senjata Advokasi Pencemaran Air Bagi Masyarakat

Ketersediaan informasi lingkungan yang memadai merupakan syarat mutlak bagi partisipasi masyarakat yang lebih berkualitas dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ICEL menunjukan terdapat 20 (dua puluh) dokumen lingkungan hidup yang menurut peraturan perundang-undangan harus dipublikasikan secara proaktif oleh pemerintah, diantara dua puluh dokumen tersebut, dokumen-dokumen yang hendaknya menjadi prioritas adalah: 1) Izin lingkungan 2) izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 3) hasil monitoring lingkungan dan 4) penegakan hukum lingkungan. Sementara jajak pendapat yang dilakukan ICEL pada masyarakat di sekitar Sungai Ciujung Banten, Sungai Asahan Toba Samosir Sumatera Utara dan Kali Surabaya Jawa Timur menunjukan bahwa informasi mengenai kualitas lingkungan hidup (air,udara dan tanah) merupakan informasi lingkungan paling penting yang harus dipublikasikan Pemerintah secara proaktif.

Baca SelengkapnyaKeterbukaan Informasi Lingkungan Senjata Advokasi Pencemaran Air Bagi Masyarakat

[Siaran Pers] Komisi Informasi Pusat Menutup Jalan bagi Keterbukaan Informasi di Sektor Kehutanan

Hari ini (13/2) dalam sidang ajudikasi yang digelar di Komisi Informasi Pusat (KIP), Majelis Komisioner mengabulkan sebagian permohonan informasi Citra Hartati yang diajukan kepada Kemenhut (kini KLHK). Majelis Komisioner yang terdiri dari John Fresly, Abdulhamid Dipo Pramono dan Rumadi Ahmad menyatakan bahwa informasi peta analisis Citra Satelit Tutupan Hutan di Provinsi NAD tahun 2010-2013 dan seluruh dokumen SK Menhut Penetapan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT beserta lampiran peta dalam format JPEG adalah informasi terbuka, namun demikian Majelis menganggap bahwa peta dalam format shapefile adalah informasi yang dikecualikan.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Komisi Informasi Pusat Menutup Jalan bagi Keterbukaan Informasi di Sektor Kehutanan