ICEL

ICEL

Pemerintah Didesak Bikin Aturan Ketat Soal Mercuri

Mongabay.co.id – Kalangan organisasi masyarakat sipil di Indonesia, mendesak pemerintah segera mengatur ketat distribusi dan penggunaan mercuri beserta penegakan hukum bagi pelanggar karena mengancam manusia dan lingkungan. Apalagi, Indonesia telah sepakat menandatangani dan siap meratifikasi Minamata Convention on Mercury, hasil pertemuan di Kumamoto, Jepang pada 10 Oktober 2013.

Dengan perjanjian baru ini,  mengatur perdagangan dan peredaran merkuri, pembatasan dan penghapusan penggunaan merkuri dalam produk dan proses industri. Ia juga membatasi pengelolaan merkuri di tambang emas skala kecil (PESK), pengendalian emisi dan lepasan merkuri ke udara, air dan tanah, pengelolaan limbah merkuri dan penyimpanan stok merkuri, serta remediasi lahan tercemar merkuri. Dampak pencemaran merkuri terhadap kesehatan dan lingkungan adalah signifikan dan tidak dapat dipulihkan.

Activists Call for Halt in Mercury Imports After Treaty Signing

Jakartaglobe.beritasatu.com – A coalition of activist groups has praised Indonesia for signing an international treaty on mercury emissions, but emphasized that the country has much to do to reduce the use of the highly toxic metal across the archipelago.

“We have to stop importing mercury and Indonesia must set a mercury-reduction target immediately in the national implementation plan,” said Yuyun Ismawati, a representative of BaliFokus.

On Oct 10, government representatives from 139 countries agreed to adopt the new mercury treaty, named the Minamata Convention on Mercury, in Kumamoto, Japan. As of today, 94 countries, including Indonesia, have signed the treaty.

Indonesia Dikepung Merkuri, Bahan Berbahaya dan Mematikan

Gresnews.com – Pada tanggal 10 Oktober 2013, wakil pemerintah dari 139 negara sepakat mengadopsi perjanjian baru tentang merkuri, dinamakan Minamata Convention on Mercury, di Kumamoto, Jepang. Saat ini 94 negara, termasuk Indonesia, telah menandatangani dan sedang mempersiapkan ratifikasi.

Perjanjian baru ini mengatur perdagangan dan peredaran merkuri, pembatasan dan penghapusan penggunaan merkuri dalam produk dan proses industri, pengelolaan merkuri di tambang emas skala kecil (PESK), pengendalian emisi dan lepasan merkuri ke udara, air dan tanah, pengelolaan limbah merkuri dan penyimpanan stok merkuri, dan remediasi lahan tercemar merkuri

Suryadi, Berkeras Tangani Kasus Sumberdaya Alam Kendati Tak Hasilkan Materi

Mongabay.co.id – Belum sempat beristirahat setelah lima jam menempuh perjalanan Pekanbaru-Bengkalis, Suryadi bergegas keluar dari mobil memasuki ruang sidang Pengadilan Negeri Bengkalis. Tiga majelis hakim, panitera Aminah, Penuntut Umum Zia Ulfattah dan terdakwa Yannas sudah berada dalam ruang sidang.

Pagi itu, pukul 11.25, Kamis, 31 Oktober 2013 sidang kasus penembakan oleh masyarakat terhadap pekerja PT Riau Andalan Pulp and Paper dengan agenda pembacaan putusan akan segera dilakukan. Dalam persidangan ini hakim menyatakan terdakwa Yannas bersalah, karena melakukan penembakan terhadap pekerja PT RAPP bernama Chodirin tanggal 13 Juli 2013 silam. Hakim memutuskan terdakwa Yannas, yang merupakan warga yang merasa dirugikan oleh PT RAPP dengan hukuman di balik jeruji selama 16 tahun.

Diskusi: Peran Mahasiswa Dalam Mendorong Transparansi Pemilu 2014

Rumahpemilu.org – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) bekerja sama dengan Departemen Kajian Strategis BEM Universitas Indonesia akan menyelenggarakan Diskusi Publik untuk memaksimalkan peran mahasiswa dalam terlaksananya Pemilu yang transparan dan akuntabel pada 2014, dengan Tema “Peran Mahasiswa Dalam Mendorong Transparansi Pemilu 2014″

Narasumber yang kami undang dalam acara ini antara lain:

a. Bapak  John Fresly (Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat);
b. Bapak Muhammad Arwani Thomafi (anggota DPR RI);
c. Perwakilan KPU.
d. Dessy Eko Prayitno (Peneliti ICEL).

Program: Penguatan Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Sistem Untuk Merespon Permintaan Atas Transparansi Informasi

Jarikalteng.or.id – Disahkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) tahun 2008 telah menghadirkan perubahan di Republik Indonesia. Ini merupakan penegasan, bahwa hak atas informasi setiap warga negara dijamin oleh negara. Artinya, pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik dapat dijalankan dengan lebih optimal.

UU KIP telah lama dinantikan. Dahulu, akses masyarakat terhadap segala macam informasi benar-benar terbatas. Informasi diberikan hanya jika diminta, semuanya dianggap sebagai hak institusi dan bersifat rahasia, kecuali yang dipublikasikan. Sesudah UU KIP disahkan, informasi pun menjadi hak warga negara. Kini semua informasi adalah milik publik, kecuali yang dirahasiakan, dan institusi wajib mempublikasikannya secara pro aktif, pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan. Presiden RI menginstruksikan keterbukaan di bahkan tanpa perlu diminta terlebih dahulu.

ICEL Kritik Bagian Penerangan Kejaksaan

Hukumonline.com – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menilai Bagian Penerangan di jajaran kejaksaan, termasuk Kejaksaan Negeri Riau, belum berfungsi. “Kejaksaan Negeri sudah ada bagian penerangan, namun hanya sekadar menjalankan kewajiban, tapi belum berfungsi optimal,” kata Executive Director ICEL Henri Subagiyo di Pekanbaru, Kamis (12/9).

Oleh karena itu, pihaknya melatih seluruh jaksa di Kejaksaan Negeri Riau tentang transparansi dalam penanganan proses hukum kepada publik. Ia mengatakan pelatihan ini untuk membantu lembaga kejaksaan agar mau membuka akses kepada publik di masa reformasi.

Indonesian Villagers Sue President Over Climate Change

Mongabay.com – Eight Indonesian villagers have sued the country’s president and a number of other high-level government officials over the impacts of climate change and environmental destruction in their province, reports Mongabay-Indonesia. The villagers say they have suffered health problems, experienced financial losses and seen a general decline in their quality of life due to forest and peatland clearing, and they are pinning the blame on some of Indonesia’s highest elected and appointed officials.

The villagers involved in the lawsuit are from Riau, a province on the island of Sumatra that has seen widespread deforestation over the past 25 years and been plagued by massive forest fires since June. The eight residents of Riau’s Pelalawan and Rokan Hilir districts filed the suit with the Central Jakarta District Court on Monday, together with members of the Forest Rescue Network Riau (Jikalahari), Telapak Riau and the Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

SBY Faces Class-Action Lawsuit Over ‘Climate Change Effects’ 

Thejakartapost.com – Environmental activists have submitted a class-action lawsuit against President Susilo Bambang Yudhoyono over the claim he has failed to protect people in Riau province from the effects of climate change.

The lawsuit was also aimed at Forestry Minister Zulkifli Hasan, Environment Minister Balthasar Kambuaya and Riau Governor Rusli Zainal, who is now detained by the Corruption Eradication Commission (KPK) on graft charges.

“We filed this lawsuit to press President SBY to take action against his two ministers, whom we see as having no willingness to protect the public, especially the people of Riau province, from the effects of climate change,” Civil Society Forum for Climate Justice coordinator Mida Saragih told The Jakarta Post after filing the lawsuit at the Central Jakarta District Court on Monday. 

Koalisi Masyarakat Sipil: Badan REDD+ Jangan Terjebak Proyek

Mongabay.co.id – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global mengingatkan Badan Pengelola REDD+  agar tak terjebak pendekatan proyek karena permasalahan kehutanan di Indonesia, begitu kompleks. “Ia  tidak bisa diselesaikan hanya dengan proyek REDD+. Yang menjadi permasalahan bukan dana, melainkan kejelasan langkah dan kemauan politik,” kata Teguh Surya, Forest Political Campainger Greenpeace SEA –Indonesia, di Jakarta, Senin (9/9/13).

Koalisi juga menilai, pembentukan lembaga REDD+ seakan tak disertai evaluasi memadai terhadap lembaga-lembaga non struktural yang ada lebih dari 80 unit. Kajian menunjukkan, sebagian besar lembaga-lembaga ini tak berjalan efektif tetapi sangat efisien dalam menghamburkan uang negara.