ICEL

ICEL

LBH Bakal Layangkan Gugatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama Koalisi Ibukota telah membuka pos pengaduan calon penggugat. Guna mengajukan gugatan terkait pencemaran udara Jakarta.

Hasilnya, ada 37 calon penggugat selama pos dibuka pada 14 April-14 Mei 2019. Mereka warga yang merasa dirugikan akibat buruknya udara Ibu Kota. Akan tetapi, menurut pengacara publik LBH Jakarta Ayu Eza Tiara, pihaknya harus melakukan verifikasi terhadap para calon penggugat tersebut.

“Kita buka satu bulan ternyata sudah ada 37 yang mau menggugat pemerintah, tapi memang kita verifikasi lagi dong. Kita enggak mungkin sembarangan, ini orang harus punya legal standing segala macam,” kata Ayu saat dihubungi Republika, Jumat (7/6).

Ayu mengatakan, gugatan akan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan ini. Ia mengaku, LBH Jakarta telah melakukan riset dan kajian selama satu tahun terkait pencemaran udara di Ibu Kota ini bersama para aktivis dan organisasi non-pemerintah (NGO) yang fokus terhadap hal ini.

Baca SelengkapnyaLBH Bakal Layangkan Gugatan

Indonesia Bakal Reekspor Sampah Plastik Ilegal

Warga negara asing yang juga pemerhati lingkungan memungut sampah dalam gerakan bersih pantai dan laut memperingati International Coastal Cleanup 2019 di Pantai Mertasari, Denpasar, Bali, Jumat (10/5/2019). Kegiatan tersebut dalam upaya membebaskan laut dari sampah, terutama sampah plastik yang dinilai menjadi ancaman serius di perairan. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/nym/foc.

 

JAKARTA – Indonesia segera mengirim ulang (reekspor) sampah plastik yang masuk secara ilegal. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan pengiriman ulang sampah plastik tersebut dilakukan karena tidak sesuai ketentuan yang ada.

“Sampah yang masuk ke Indonesia yang ada plastik itu pasti tidak legal dan pada dasarnya ketentuannya ada. Oleh karena itu, kita akan melakukan reekspor,” ujar Siti usai halalbihalal di lingkungan KLHK, seperti diberitakan Antara, Senin (10/6).

Dikatakan Siti, masuknya sampah plastik secara ilegal ke Indonesia bukan pertama kali terjadi. Hal serupa terjadi selama beberapa tahun terakhir yang direspons dengan reekspor sampah plastik puluhan kontainer pada tahun 2015 dan 2016.

Adapun upaya reekspor tahun ini, lanjut dia, sudah dapat dilakukan. Hari ini (10/6), pihaknya melakukan rapat di tingkat direktorat jenderal (dirjen) dan akan segera melangsungkan rapat dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Perdagangan (Mendag).

Baca SelengkapnyaIndonesia Bakal Reekspor Sampah Plastik Ilegal

LSM Gugat Masalah Polusi Udara di Jakarta, Anies: Hak Warga Negara

tirto.id – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama Koalisi Ibu kota akan menggugat sejumlah pejabat pemerintah yang dinilai bertanggung jawab atas polusi udara yang terjadi di Jakarta. Gugatan rencananya akan dilayangkan salah satunya ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menanggapi hal tersebut, Anies menilai gugatan yang dilayangkan merupakan hak warga negara. “Setiap warga negara berhak untuk menggunakan jalur hukum. Jadi saya tak berhak untuk melarang bahkan menganjurkan jangan, enggak boleh, itu prinsip dasar demokrasi,” kata Anies saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Senin (10/6/2019). Data terkait pencemaran udara tersebut berasal dari aduan masyarakat, serta sejumlah LSM, di antaranya adalah Center for Environmental Law (ICEL), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta, dan Greenpeace. “Kita terima kasih apresiasi pada LSM-LSM yang peduli pada lingkungan hidup. Data yang mereka buat, studi yang mereka lakukan itu bisa kita manfaatkan. Studi dari Greenpeace itu bermanfaat untuk kita pakai, jadi kita apresiasi,” kata Anies. Terkait salah satu faktor pencemaran udara di Jakarta yang diakibatkan oleh PLTU di sekitar Jakarta, Anies enggan berkomentar. “Kalau terkait pembangkit listrik itu bukan wilayah kita. Kalau terkait kendaraan bermotor nanti kita akan lakukan,” ujarnya. Salah satu langkah yang diambil oleh Anies adalah menghadirkan bus listrik. “Arah kita semua bus baru menggunakan tenaga listrik bebas listrik. Jakarta Insyaallah akan bersih udaranya secara bertahap,” ujarnya. Selain ke Anies, gugatan juga akan dilayangkan ke Presiden Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kesehatan, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, dan Gubernur DKI Jakarta.

Sumber :

Alaidrus, F. (2019, June 10). LSM Gugat Masalah Polusi Udara di Jakarta, Anies: Hak Warga Negara. Retrieved June 12, 2019, from https://tirto.id/lsm-gugat-masalah-polusi-udara-di-jakarta-anies-hak-warga-negara-ecal

Pertanggungjawaban Pemulihan Dampak Kejahatan Konservasi Keanekaragaman Hayati dalam Hukum Indonesia

 

Kamis, 23 Mei 2019 kemarin, ICEL mengadakan FGD dengan tema “Pertanggungjawaban Pemulihan Dampak Kejahatan Konservasi Keanekaragaman Hayati dalam Hukum Indonesia” di Hotel Aston Priority & Conference Center, T.B. Simatupang. FGD ini mengundang Dr. Jamartin Sihite (BOS Foundation) sebagai penggiat konservasi orangutan, Yoyok Hadiprakarsa (Indonesia Hornbill Conservation Society) sebagai penggiat konservasi rangkong gading, dan Dr. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M. (FHUI) sebagai pembahas segi hukum lingkungan. Hadir sebagai peserta berbagai NGO yang bergerak di isu perlindungan satwa baik dalam tataran kebijakan maupun lapangan.

Beberapa poin menarik dari hasil FGD adalah sebagai berikut. Kejahatan terhadap satwa berpengaruh terhadap ekosistem, karena satwa (orangutan dan rangkong) memiliki peran sendiri-sendiri terhadap ekosistemnya. Sebaliknya, kerusakan habitat (kebakaran hutan, pembukaan lahan) juga berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup satwa, dan seringkali ancaman kerusakan habitat ini tidak terakomodir dari segi hukum karena habitat satwa terdapat diluar kawasan konservasi, yaitu diarea HPL dan HPT. Biaya perbaikan dan pemulihan terbesar dikeluarkan pada rehabilitasi dan pelepasliaran satwa, namun hal tersebut bisa disebabkan karena belum ada standar yang pasti untuk menghitung kerugian ekologis akibat kejahatan konservasi.

Untuk menggugat pertanggungjawaban pemulihan terhadap pelaku, dapat dipergunakan hak gugat organisasi lingkungan hidup yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Meski belum pernah terdapat kasusnya, karena UU No. 5 Tahun 1990 sendiri tidak mengatur pertanggungjawaban perdata, maka penggunaan UU PPLH untuk meminta pertanggungjawaban pemulihan terhadap pelaku kejahatan konservasi layak dicoba. Adapun gugatan tersebut tidak melulu berupa uang (moneter), namun dapat berupa tindakan pemulihan tertentu (non-moneter), dan bagi NGO dapat menggugat biaya yang telah dikeluarkan untuk merehabilitasi dan melepasliarkan satwa sebagai (real cost).

Cegah Jual Beli Data Pribadi, Komisi Informasi Diminta Bersikap

Koalisi masyarakat sipil yang selama ini intens mengadvokasi kebebasan memperoleh informasi, Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) meminta Komisi Informasi Pusat untuk menyikapi kebocoran data pribadi. Data pribadi termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diamanatkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sebagai lembaga yang diberi amanat mengawal penerapan UU No. 14 Tahun 2008, sudah seharusnya Komisi Informasi ikut berperan mencegah kebocoran data pribadi warga negara.

FOINI prihatin dan menyayangkan terjadinya kebocoran data pribadi warga negara, apalagi jika diperjualbelikan secara bebas. Lembaga-lembaga negara seharusnya hadir mencegah kebocoran dan jika memungkinkan menempuh upaya hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti menjadikan data pribadi warga negara sebagai objek jual beli.

Anggota FOINI yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, meminta Komisi Informasi menjalin kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga lainnya yang berwenang untuk memperkuat perlindungan data nasabah. Sikap proaktif lintas lembaga akan memudahkan pencegahan kebocoran data pribadi warga negara lebih lanjut. “Untuk merespons maraknya jual beli data pribadi ini, kami berharap Komisi Informasi Pusat dapat berkoordinasi dengan Bank Indonesia, OJK, atau lembaga keuangan lainnya untuk memperkuat sistem pengamanan data personal nasabah,” paparnya.

Bahkan, Henri meminta aparat penegak hukum menindak pelaku yang dengan sengaja membocorkan data pribadi yang seharusnya dikuasai dan dijaga lembaga tertentu. Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 menetapkan data pribadi (seperti PIN, password, nama ibu, penghasilan) sebagai informasi yang dikecualikan, dan karena itu bersifat rahasia. Tidak bisa sembarang orang dapat mengakses data pribadi. Jika ada yang menyalahgunakan, maka sudah sepatutnya pelaku diproses hukum.

Pihak yang dirugikan sebenarnya dapat menempuh upaya hukum pidana. Sesuai Pasal 54 UU KIP, warga yang dirugikan dapat melaporkan oknum-oknum yang dianggap memberikan informasi yang dikecualikan terutama informasi pribadi. Ancaman pidananya penjara dan denda.

Baca SelengkapnyaCegah Jual Beli Data Pribadi, Komisi Informasi Diminta Bersikap

[Siaran Pers] Freedom of Information Network Indonesia (FoINI) Desak Komisi Informasi Pusat Sikapi Perihal Kebocoran Data Pribadi

Jakarta, 20 Mei 2019. Praktik jual beli data pribadi semakin meresahkan masyarakat. Pertengahan Mei 2019, Harian KOMPAS selama tiga hari berturut-turut mengupas isu tentang jual beli data pribadi. Sebagian besar data pribadi yang diperjualbelikan terkait dengan informasi perbankan. Hasil investigasi KOMPAS menyebutkan data pribadi tersebut bebas diperjualbelikan dengan harga bervariasi di kalangan tenaga pemasaran kartu kredit. Ragam informasi di dalamnya berisi nama, nomor telepon, alamat, hingga nama ibu kandung. Lebih dari itu, ada pula yang dilengkapi dengan informasi kemampuan finansial pemiliknya. Jenis informasi ini secara resmi seharusnya hanya dapat diakses oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini informasi pribadi tidak hanya diperjualbelikan secara offline namun juga secara online di aplikasi belanja online besar seperti Tokopedia dan Bukalapak.

Sebetulnya persoalan jual beli data pribadi nasabah bukan isu baru di dunia perbankan. Sebagaimana dikutip KOMPAS, 13 Mei 2019, Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rohan Hadas mengungkapkan bahwa selama ini penjualan data pribadi nasabah kartu kredit telah menjadi isu dalam industri perbankan. Pendapat serupa diungkapkan oleh pimpinan bank lainnya. Pengawasan terhadap data nasabah di bank telah dilaksanakan secara ketat. Hal ini didukung oleh pengaturan dalam Pasal 40 UU 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mewajibkan Bank untuk merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya. Pengecualian hanya diberikan kepada otoritas resmi yang dimandatkan dalam UU Perbankan seperti pejabat pajak, pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, pengadilan,  dan bank lain berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Freedom of Information Network Indonesia (FoINI) Desak Komisi Informasi Pusat Sikapi Perihal Kebocoran Data Pribadi

[Open Recruitment] Asisten Peneliti

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) merupakan lembaga riset dan advokasi dalam bidang hukum dan kebijakan lingkungan hidup. Didirikan sejak 1993, ICEL telah melakukan perubahan kebijakan, peningkatan kapasitas dan advokasi hukum baik dalam bidang hukum lingkungan umum (general environmental law) maupun sektoral. Beberapa sub-bidang hukum lingkungan yang menjadi fokus ICEL melingkupi isu pencemaran; kehutanan, perkebunan dan perubahan fungsi lahan; perubahan iklim; perlindungan flora dan fauna; akses informasi, partisipasi dan keadilan lingkungan; pesisir dan maritim; pertambangan dan energi. ICEL melakukan advokasi dengan jaringan baik di tingkat internasional, regional, nasional dan sub-nasional. Saat ini, ICEL membuka lowongan pekerjaan untuk 1 (satu) orang Asisten Peneliti untuk Divisi Pesisir dan Maritim.

 

Kewajiban

  1. Melakukan pengumpulan data, analisis hukum dan pemetaan isu hukum dan kebijakan lingkungan hidup sesuai dengan arahan Peneliti.
  2. Mempersiapkan kontrak, nota dan memo internal, yang terkait dengan program.
  3. Melakukan komunikasi yang diperlukan dengan pihak-pihak terkait.
  4. Mengawal kerangka waktu dan kerangka logis program serta mengevaluasi keluaran program secara berkala.
  5. Membantu Peneliti menyusun laporan program, termasuk mengobservasi dan mendokumentasikan perkembangan program dan/atau isu yang terkait dengan program.
  6. Menghadiri dan berpartisipasi mewakili ICEL dalam pertemuan-pertemuan berkaitan dengan isu yang ditugaskan.

 

Kualifikasi

  1. Sarjana Hukum dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00.
  2. Memiliki pengalaman dalam penulisan ilmiah dan/atau penelitian.
  3. Memiliki pengalaman kepemimpinan atau manajemen tim yang baik, dan bersedia terlibat dalam manajemen program.
  4. Komunikatif baik verbal maupun tulisan, diutamakan yang berkemampuan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang baik.
  5. Memiliki kemampuan analisis hukum, dokumentasi hukum dan pemetaan masalah yang baik.
  6. Memiliki ketertarikan dengan isu: a) perlindungan dan pengelolaan pesisir dan laut dan b) pengendalian pencemaran pesisir dan laut;
  7. Memiliki ketertarikan terhadap advokasi pembaruan hukum dan kebijakan, advokasi kasus dan pengembangan kapasitas stakeholder.

 

SYARAT ADMINISTRASI

Mengirimkan surat lamaran, curriculum vitae (CV) diserta 1 (satu) salinan kartu identitas/KTP, dan contoh tulisan mengenai hukum lingkungan dengan mengacu pada isu-isu yang disebutkan di atas. Tulisan maksimal 2.000 kata.

 

Aplikasi dan tulisan diterima paling lambat Minggu, 9 Juni 2019 melalui email ke info@icel.or.id dengan cc ke angelarustandi@gmail.com dengan subjek email “Lamaran Asisten Peneliti”.  Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi e-mail di atas atau (021) 726-2740.

 

Pelamar yang memenuhi kualifikasi akan dihubungi melalui telepon pada hari Rabu, 12 Juni 2019.

 

Informasi lebih lanjut:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Jl. Dempo II no. 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

​Phone. (62-21) 7262740, 7233390, Fax. (62-21) 7269331 | www.icel.or.id | info@icel.or.id

 

ICEL Mendesak Komisi Informasi Pusat untuk Lebih Aktif Merespons Isu-Isu Aktual

Lokasi : Menteng ( foto ICEL)

 

Menteng-Jumat, 16 Mei 2019. Menanggapi berbagai persoalan keterbukaan informasi yang ramai di media massa, ICEL mengundang Komisi Informasi Pusat dan anggota Freedom of Information Network Indonesia (FoINI) untuk berdiskusi. Diskusi yang santai namun serius ini membahas isu populer seputar keterbukaan informasi HGU mulai dari pengabaian putusan Mahkamah Agung oleh Kementerian ATR/BPN yang kembali mencuat pasca debat Pilpres kedua Februari lalu, disusul oleh beredarnya Surat TAN.03.01/265/D.II.M.EKON.05/2019 dari Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada tanggal 6 Mei lalu yang bunyi suratnya terkesan membatasi hak masyarakat atas informasi HGU sawit. Di luar isu keterbukaan informasi HGU, diskusi juga membahas persoalan kebocoran data pribadi yang dalam beberapa hari terakhir diliput oleh KOMPAS.

 

Komisi Informasi Pusat menyampaikan update pertemuan dengan utusan Kemenko Perekonomian mengenai persoalan keterbukaan informasi HGU. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa sebetulnya tidak ada niat Kemenko Perekonomian untuk menutup informasi HGU sawit dari masyarakat. Kebijakan yang ada diarahkan untuk pengelolaan data sawit yang menjadi salah satu poin Instruksi Presiden dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2018  tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau yang populer dikenal dengan Inpres Moratorium Sawit. Lebih lanjut, pembatasan pun lebih kepada persoalan teknologi yang belum lengkap jika informasi diberikan dalam bentuk shape file. Karenanya, fokus utama pemerintah saat ini adalah untuk merapikan satu peta sawit. Komisi Informasi Pusat juga menyampaikan akan ada beberapa pertemuan lanjutan untuk menyikapi persoalan keterbukaan informasi HGU ini. Merespons hal ini, ICEL dan FoINI mendesak Komisi Informasi Pusat untuk mendiskusikan lebih lanjut persoalan keterbukaan informasi HGU tidak hanya kepada Kemenko Perekonomian melainkan juga kepada lembaga terkait lainnya seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan jika dibutuhkan juga dengan Badan Informasi Geospasial.

Baca SelengkapnyaICEL Mendesak Komisi Informasi Pusat untuk Lebih Aktif Merespons Isu-Isu Aktual

PP OSS Dinilai Lemahkan Posisi Wajib AMDAL

Pemerintah terus berupaya untuk mempermudah proses perizinan di Indonesia. Hadirnya Online Single Submission (OSS) yang diluncurkan pada tahun lalu diharapkan dapat mendukung upaya percepatan penanaman modal. OSS merupakan platform yang disediakan pemerintah untuk mengurus perizinan secara terintegrasi.

Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), yang lebih mudah disebut dengan nama generik OSS ini hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia yang selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain melalui PTSP, masyarakat dapat mengakses Sistem OSS secara daring di mana pun dan kapan pun.

Sistem OSS dibangun dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, dengan cara menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dalam beleid terbaru mengenai OSS, yakni PP No. 24 Tahun 2018, Pemerintah mengatur antara lain tentang jenis, pemohon, dan penerbitan perizinan berusaha; pelaksanaan perizinan berusaha; reformasi perizinan berusaha per sektor, sistem OSS, lembaga OSS, pendanaan OSS; insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS; penyelesaian permasalahan dan hambatan brusaha; serta sanksi.

Apa yang membedakan OSS dengan pengurusan perizinan sebelum OSS? Sistem OSS membalik proses perizinan yang dilakukan sebelumnya. Jika sebelumya izin operasional atau izin komersil dikeluarkan setelah serangkaian perizinan seperti izin lingkungan, AMDAL, dan lain sebagainya, dikantongi oleh pengusaha. Namun dengan OSS, dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), pengusaha bisa mendapatkan izin operasional dan izin komersil, dan proses AMDAL diselesaikan secara bertahap pasca NIB terbit.

Baca SelengkapnyaPP OSS Dinilai Lemahkan Posisi Wajib AMDAL

Persiapkan Instrumen Pelaksanaan Dalam Negeri

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia sebagai negara peratifikasi Konvensi Basel agar segera mempersiapkan instrumen pengelolaan dan pengawasan perdagangan sampah plastik antarnegara. Ini menyikapi hasil pasca-Amandemen Konvensi Basel yang diputuskan 187 negara dalam sidang Konferensi Para Pihak PBB untuk Konvensi Basel, Konvensi Rotterdam, dan Konvensi Stockholm.

Ketetapan yang berstatus legally binding (berkekuatan hukum/wajib) tersebut mulai berlaku penuh pada 1 Januari 2021. “Dalam rangka menuju ke situ Indonesia harus melakukan sosialisasi, diantaranya ke Bea Cukai. Karena yang jalankan itu Bea Cukai,” kata Agus Haryono, Deputi Ilmu Pengetahuan Teknik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Senin (13/5/2019), di Jakarta.

Agus menjadi delegasi Indonesia dalam sidang maraton pada 29 April – 10 Mei 2019 di Jenewa, Swiss tersebut. Sidang tersebut merupakan Konferensi Para Pihak (COP) ke-14 Konvensi Basel, COP-9 Konvensi Rotterdam, dan COP-9 Konvensi Stockholm.

Ia mengatakan, proses sidang yang mengendalikan perdagangan limbah plastik hasil Proposal Norwegia tersebut berlangsung alot. Selama ini sampah plastik hanya masuk dalam Annex IX atau komoditas perdagangan yang tak perlu diatur antarnegara. Kini, sampah plastik – sesuai kriteria – masuk dalam Annex II dan Annex VIII yang membutuhkan notifikasi dari negara eksportir ke negara tujuan dan mendapat persetujuan dari negara tujuan.

Baca SelengkapnyaPersiapkan Instrumen Pelaksanaan Dalam Negeri