ICEL

ICEL

[Open Recruitment] Enumerator IKHL 2019

 

Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa telah terjadi perubahan positif pada tata kelola hutan dan lahan selama masa pemerintahan Joko Widodo dengan pemberian akses perhutanan sosial dan TORA, penyelesaian berbagai konflik penggunaan lahan, dan pemantauan perizinan serta penegakan hukum.[1] Perbaikan tata kelola ini bahkan mendapat apresiasi FAO. Namun, rendahnya Indeks Kelola Hutan dan Lahan (IKHL) pada 2016 silam menjadi refleksi bahwa perbaikan tata kelola hutan dan lahan belum selesai. IKHL 2016 melihat tata kelola hutan dan lahan dalam tiga prinsip utama, tiga dimensi penyelenggaraan kewenangan strategis, dan tiga sektor di 12 provinsi Indonesia. Salah satu penyebab rendahnya IKHL 2016 dikarenakan belum efektifnya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pemerintah daerah masih berbenah menyiapkan diri untuk mengimplementasikannya. Lain cerita dengan masa pemerintahan Joko Widodo, dimana undang-undang tersebut telah berlaku secara efektif.

Oleh karena itu, penting untuk mengecek kebenaran perbaikan tata kelola yang terjadi agar tidak hanya menjadi klaim sepihak dari pusat saja dan tercipta pemanfaatan hutan dan lahan yang berkelanjutan. Pengecekan tersebut akan dilakukan dengan penelitian endline IKHL, yang merupakan instrumen penelitian yang dikembangkan oleh masyarakat sipil untuk memotret pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan urusan kehutanan, perkebunan, dan pertambangan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Baca Selengkapnya[Open Recruitment] Enumerator IKHL 2019

Menteri KKP: Perikanan & Pertambangan Tidak Bisa Berdampingan

tirto.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusung sebuah program Pandu Laut Nusantara. Salah satu tujuannya adalah melakukan zonasi terhadap pulau-pulau kecil, serta memaksimalkan pengelolaan dan pelestarian ekosistem laut. Saat ditanyakan terkait keberadaan sejumlah tambang yang memiliki dampak terhadap ekosistem pulau-pulau kecil, Menteri KKP, Susi Pudjiastuti, menilai memang sulit membuat pertambangan dan perikanan hidup berdampingan. “Yang jelas perikanan dan tambang tidak bisa hidup berdampingan,” kata Susi dalam konferensi pers di JCC Senayan, Jakarta, pada Sabtu (6/4/2019). Namun di sisi lain Susi juga mengatakan bahwa suatu wilayah punya kewenangan untuk menentukan sumber penghasilan dari pertambangan atau sektor lain. Susi menilai bahwa dikeluarkannya izin pertambangan pun pasti telah melalui sejumlah proses penilaian. “Terkait tambang yang sudah dibuat sebelumnya, ada aturan dan izin yang sudah dikeluarkan,” kata Susi. Merespons masalah ini, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim dari Indonesian Center for Environment Law (ICEL), Ohiongyi Marino mengemukakan, pulau-pulau kecil seharusnya diprioritaskan untuk penelitian, pariwisata, dan pertanian masyarakat. Menurut Ohiongyi, ketentuan tersebut diterangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. “Nah menurut UU tersebut juga, pulau kecil bukan diprioritaskan untuk pertambangan,” kata Ohiongyi kepada reporter Tirto, Jumat (14/12/2018). Sementara, Koordinator Jatam Nasional, Merah Johansah mengatakan pertambangan di pulau kecil akan melahirkan sejumlah masalah, baik terhadap lingkungan hidup maupun masyarakat. “Tambang di pulau-pulau kecil itu sama saja bunuh diri. Sektor pertanian sangat penting di sana, dan keberlangsungan air sangat penting karena dia pulau-pulau kecil. Kalau air tercemar, sudahlah, tambang itu pasti mencemari,” kata Merah.

 

Sumber :

Alaidrus, F. (2019, April 06). Menteri KKP: Perikanan & Pertambangan Tidak Bisa Berdampingan. Retrieved from https://tirto.id/menteri-kkp-perikanan-pertambangan-tidak-bisa-berdampingan-dljs

[Siaran Pers Bersama] Klarifikasi Terbuka Gerakan #BersihkanIndonesia

Sehubungan dengan penyebaran selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat (terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam klarifikasi terbuka ini) yang secara sepihak mencatut nama Gerakan #BersihkanIndonesia beserta logo-logo dari seluruh anggota Gerakan #BersihkanIndonesia. Dengan ini, Gerakan #BersihkanIndonesia menyatakan:

  1. TIDAK pernah dimintai konsultasi atau persetujuan untuk penggunaan nama Gerakan #BersihkanIndonesia dalam selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut.
  2. TIDAK terlibat dalam proses pembuatan atau penyebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut.
  3. Bahwa Gerakan #BersihkanIndonesia TIDAK dimintai konsultasi, persetujuan, atau terlibat diskusi dengan instansi atau lembaga yang BUKAN bagian dari Gerakan #BersihkanIndonesia, yang logonya tercantum dalam selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut, yaitu: Asosiasi Panas Bumi Indonesia; Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat; dan Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia.
  4. Bahwa kesan atau persepsi yang dapat ditimbulkan oleh pembingkaian nama Gerakan #BersihkanIndonesia beserta logo-logo anggota Gerakan #BersihkanIndonesia dalam selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut; yaitu kesan atau persepsi bahwa Gerakan #BersihkanIndonesia mendukung proyek energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut adalah TIDAK BENAR.

Atas dasar hal tersebut, Gerakan #BersihkanIndonesia juga menyatakan hal berikut:

  1. Mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas upaya klarifikasi masyarakat Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, kepada anggota Gerakan #BersihkanIndonesia dan selanjutnya Gerakan #BersihkanIndonesia terkait tidak terlibatnya Gerakan #BersihkanIndonesia dalam selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut.
  2. Bahwa Gerakan #BersihkanIndonesia MENDUKUNG penuh perjuangan masyarakat Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, untuk mempertahankan hak atas ruang hidup masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidupnya.
  3. MENGECAM tindakan sepihak pencatutan nama Gerakan #BersihkanIndonesia dan logo-logo anggota Gerakan #BersihkanIndonesia dalam selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut.
  4. MENGECAM praktik-praktik kotor dan sewenang-wenang dari proyek energi jenis apapun yang meminggirkan dan merugikan hak-hak masyarakat termasuk hak masyarakat untuk menolak proyek tersebut, yang menipu dan mengadu domba masyarakat, lebih-lebih yang menimbulkan dampak negatif jangka pendek dan jangka panjang terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.
  5. Bahwa Gerakan #BersihkanIndonesia sedang dalam proses meminta klarifikasi terbuka terkait pencatutan nama Gerakan #BersihkanIndonesia dan logo-logo anggota Gerakan #BersihkanIndonesia terhadap tiga instansi atau lembaga yang logonya dicantumkan dalam selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut, yaitu: Asosiasi Panas Bumi Indonesia; Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat; dan Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia, sehingga kami menduga, atau tiga instansi atau lembaga tersebut terindikasi kuat menjadi pihak yang bertanggungjawab atas beredarnya selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut.
  6. Bahwa atas dasar klarifikasi dari point 5 tersebut, Gerakan #BersihkanIndonesia menuntut pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mencabut, menarik selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut, dan mengklarifikasi serta memohon maaf secara terbuka baik itu di media instansi atau lembaga (misal website) juga di media massa atas pencatutan nama Gerakan #BersihkanIndonesia dan logo-logo anggota Gerakan #BersihkanIndonesia tersebut.
  7. Bila klarifikasi terbuka tidak dilakukan dalam waktu 5×24 Jam sejak permintaan atas klarifikasi dilayangkan (hingga akhir jam kerja hari Rabu, 10 April 2019), maka Gerakan #BersihkanIndonesia akan melakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Klarifikasi terbuka dari Gerakan #BersihkanIndonesia. Segala informasi yang beredar dapat diklarifikasi kepada kontak Gerakan #BersihkanIndonesia seperti tertera di bawah ini.

 

Atas nama Gerakan #BersihkanIndonesia

Kontak: Arip Yogiawan, YLBHI | arip.yogi@ylbhi.or.id | +62 812-1419-4445

Rilis selengkapnya disini

[Open Recruitment] Asisten Peneliti

 

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) merupakan lembaga riset dan advokasi dalam bidang hukum dan kebijakan lingkungan hidup. Didirikan sejak 1993, ICEL telah melakukan perubahan kebijakan, peningkatan kapasitas dan advokasi hukum baik dalam bidang hukum lingkungan umum (general environmental law) maupun sektoral. Beberapa subbidang hukum lingkungan yang menjadi fokus ICEL melingkupi isu pencemaran; kehutanan, perkebunan dan perubahan fungsi lahan; perubahan iklim; perlindungan flora dan fauna; akses informasi, partisipasi dan keadilan lingkungan; pesisir dan maritim; pertambangan dan energi.

Baca Selengkapnya[Open Recruitment] Asisten Peneliti

Indepth: Lalai Menjaga Sungai

Kota Jakarta yang dilalui oleh 13 sungai, tidak terlalu peduli dengan kebersihan sungai. Apalagi dengan kesehatan sungainya, salah satu sungai yang tercemar adalah kali Pesanggrahan. Dimana setiap hari air limbah industri rumah tangga dibuang ke sungai ini.

Simak Penuturan Kadiv Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup ICEL Margaretha Quina terkait hal ini dalam Liputan Khusus Berita satu “Indepth: Lalai Menjaga Sungai”

 

Sumber :

Indepth: Lalai Menjaga Sungai

BeritaSatu – https://www.youtube.com/watch?v=w2OfTiZHdZI&feature=youtu.be

Meski Dilarang, Impor Sampah Plastik 2018 Naik 141%

Jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau bersama ratusan siswa dan warga Pantai Payung, Kecamatan Nongsa, Batam, Sabtu (21/10), melakukan aksi bersih pantai sebagai rangkaian dari gerakan bersih pantai dan laut (GBPL). ( Foto: Ist , beritasatu.com )

 

Jakarta, Beritasatu.com – Di Indonesia telah ada regulasi yang mengatur tentang sampah impor yaitu UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan peraturan Kemendag Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 tentang impor limbah non bahan berbahaya dan beracun.

Peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Fajri Fadillah mengatakan dua aturan tersebut sudah cukup kuat untuk mengontrol impor limbah, namun implementasinya masih terus diawasi. “Pemerintah perlu mengevaluasi kembali perusahaan yang memiliki izin impor plastik dan paper scrap, apakah sudah sesuai perizinan, dan apakah praktik yang mereka lakukan tidak mencemari lingkungan,” kata dia, pekan lalu.

Indikasi impor sampah plastik ini ditemukan secara nyata di beberapa daerah di Indonesia, seperti Gresik, Jawa Timur.
Di daerah ini, ditemukan beberapa bentuk sampah, seperti serpihan plastik bercampur kertas yang tidak bisa didaur ulang, yang biasanya digunakan untuk bakar tahu atau bahan bakar lainnya, serta sampah plastik, yang bentuknya beragam berupa jenis botol, sachet, kemasan makanan, personal care, serta produk rumah tangga.

Pemerintah seyogyanya mengusut tindakan impor sampah plastik tersebut, sampai mencabut persetujuan impor terhadap importir produsen kertas yang melakukan pembiaran terhadap sampah plastik yang terjadi. Impor sampah plastik yang terjadi di Gresik Jawa Timur merupakan kegiatan yang dilarang dan diancam pidana menurut Pasal 29 Ayat (1) Huruf b jo. Pasal 37 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Baca SelengkapnyaMeski Dilarang, Impor Sampah Plastik 2018 Naik 141%

[Siaran Pers Bersama] Mendesak Pemerintah Untuk Menjalankan Putusan MA tentang Keterbukaam Informasi HGU

Kami menyayangkan pernyataan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Syofyan Djalil menolak membuka data Hak Guna Usaha (HGU) dengan alasan membahayakan kepentingan nasional, dalam hal ini melindungi industri sawit.

Desakan untuk membuka HGU telah sejak lama dilakukan oleh masyarakat sipil. HGU merupakan salah satu informasi bersifat publik yang harus bisa diakses semua orang. Hal ini salah satunya mengacu putusan Komisi Informasi Publik (KIP) yang memenangkan gugatan Forest Watch Indonesia (FWI) dalam perkara Nomor 057/XII/KIP-PS-M-A/2015 tanggal 22 Juli 2016 yang diperkuat dengan putusan Nomor 121 K/TUN/2017 tertanggal 6 Maret 2017. Putusan tersebut memerintahkan Mentri ATR/BPN membuka data HGU yang masih berlaku hingga tahun 2016 di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara baik informasi nama pemegang HGU, tempat/lokasi, luas HGU yang diberikan, jenis komoditi, peta area HGU yang dilengkapi titik koordinat. Namun sampai sekarang tidak pernah diberikan.  “FWI mencatat dari rentang tahun 2013-2018, Kementerian ATR/BPN sudah 11 kali diadukan oleh kelompok masyarakat sipil maupun perorangan untuk kasus sengketa informasi terkait dokumen HGU. Mulai dari Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Aceh dan yang terkahir putusan Komisi Informasi Papua Nomor : 004/III/KI-Papua-PS-A/2018 yang menyatakan informasi yang dimohonkan LBH Papua terkait dokumen HGU 31 perusahaan perkebunan sawit di Papua sampai 2016-2017 bersifat terbuka,” kata Agung Ady Setyawan, Juru Kampanye  Forest Watch Indonesia (FWI).

Beberapa sengketa sampai saat ini terus bergulir di Komisi Informasi baik Pusat maupun Daerah. Greenpeace Indonesia saat ini tengah menjalani sidang gugatan informasi HGU di Komisi Informasi Pusat (KIP) terhadap Kementerian ATR/BPN. “Argumen pemerintah tidak memiliki dasar hukum, bertentangan dengan Undang-undang Informasi Publik serta yang telah dipatahkan oleh Mahkamah Agung. Kami mendukung langkah YLBHI mensomasi Kementerian ATR/BPN dan mengambil langkah hukum jika  pemerintah bersikeras dengan sikapnya.” kata Asep Komarudin Juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Mendesak Pemerintah Untuk Menjalankan Putusan MA tentang Keterbukaam Informasi HGU

Sengkarut Pengelolaan Limbah Medis, Bikin Miris

Warga berada di sekitar tumpukan sampah limbah medis di tempat pembuangan sementara (TPS) Panguragan Wetan, Kab. Cirebon, Jawa Barat, beberapa waktu lalu (Sumber: ANTARA FOTO/Dedhez Anggara)

JAKARTA – Industri rumah sakit tak henti-hentinya harus menghadapi tantangan. Di saat penyelenggaraan pelayanan kesehatan terus dipaksa untuk meningkat dan klaim BPJS Kesehatan kerap molor dibayar, sebuah rumah sakit masih harus menghadapi tuntutan serius terkait pengelolaan limbah medis.

Yang jadi masalah, hingga saat ini tak semua limbah medis tertangani secara baik. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada akhir 2018, total limbah medis yang dihasilkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) per harinya mencapai 296,86 ton. Dari jumlah itu, hanya sekitar 168,8 ton yang mampu dikelola.

Artinya, 128,06 ton sisanya menumpuk dan menambah beban pengelolaan di hari berikutnya. Begitu seterusnya, hingga tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di sejumlah rumah sakit seringkali penuh dengan kantong-kantong limbah.

Belum terkelolanya limbah medis tidak terlepas dari minimnya alat pengelola limbah medis itu sendiri. Hingga 2018, total rumah sakit yang punya alat pembakaran limbah atau insinerator hanya 63 rumah sakit saja. Padahal jumlah rumah sakit di Indonesia tercatat sebanyak 2.820 unit. Ke-63 insinerator rumah sakit itu pun dikalkulasikan hanya mampu mengolah 68 ton limbah per hari.

Baca SelengkapnyaSengkarut Pengelolaan Limbah Medis, Bikin Miris

Pembentuk UU Dinilai ‘Setengah Hati’ Perjuangkan RUU Konservasi SDA

Rancangan undang-undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) sepertinya mandeg pembahasannya. RUU yang bakal menggantikan UU No.5 Tahun 1990 tentang KSDAHE ini seolah kandas sejak pemerintah menilai RUU ini masih banyak kekurangan perumusannya karena tak sejalan dengan filosofi universal tentang konservasi dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Padahal, RUU Konservasi SDA yang merupakan usul inisatif DPR ini sudah memasuki tahun ketiga dalam daftar RUU Prolegnas Prioritas sejak 2017 sampai dengan 2019. Karena itu, DPR dinilai kalangan pegiat konservasi lingkungan hidup dan hayati “setengah hati” memperjuangkan RUU Konservasi SDA ini.

“Anggota legislatif (DPR) masih ‘setengah hati’ memperjuangan RUU KSDAHE. Hingga hari ini pembahasannya mandeg di tengah jalan. Padahal, urgensi payung hukum konservasi SDA tersebut sangat tinggi,” ujar Peneliti Yayasan Madani Berkelanjutan, Trias Fetra dalam sebuat diskusi bertajuk “Kajian Rekam Jejak Anggota DPR dalam Proses Legislasi RUU Terkait Isu Lingkungan” di Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Menurut Trias, payung hukum konservasi yang mengacu pada UU 5/1990 dirasa sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian seiring perkembangan teknologi yang sangat cepat. Akibatnya, modus-modus kejahatan terhadap hewan langka atau satwa liar tak mampu dijangkau tanpa adanya sanksi yang tegas/keras terhadap pelakunya. Karena, itu, UU 5/1990 harus segera direvisi.

Baca SelengkapnyaPembentuk UU Dinilai ‘Setengah Hati’ Perjuangkan RUU Konservasi SDA

Edukasi Seputar Hukum Lingkungan dalam DOLC 2019 FH UI

Jakarta | Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan lembaga ICEL dan edukasi terkait hukum lingkungan kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) dalam acara Days of Law Career (DOLC). Acara ini diselenggarakan dari  tanggal 20-23 Februari 2019 di Lobi FH UI. Dalam acara tersebut, booth ICEL dikunjungi puluhan mahasiswa mulai dari mahasiswa semester dua hingga semester akhir.

Dalam kesempatan tersebut, ICEL juga memberikan souvenir berupa buku-buku terkait hasil penelitian dan kajian yang dilakukan oleh ICEL selama ini. Namun untuk mendapatkan souvenir ini ada beberapa syarat yang diajukan oleh panitia kepada pengunjung, yakni membawa tempat air minum sendiri, membawa tempat makan sendiri, dan menjawab tantangan yang diberikan oleh panitia terkait hukum lingkungan yang terjadi selama lima tahun terakhir ini, dan harapan ke depan terkait kebijakan hukum lingkungan pada lima tahun ke depan.

Pengunjung sangat antusias sekali saat panitia memberikan buku-buku gratis. “Saya sangat senang sekali berkunjung pada booth ICEL, saya dapat bertanya mengenai apa itu ICEL, dan seputar hukum lingkungan. Jadi seperti konsultasi gitu, selain itu saya mendapatkan beberapa buku yang dapat saya pakai saat mengambil mata kuliah hukum lingkungan nanti. Selain itu saya juga ditantang oleh panitia untuk menuliskan permasahalan hukum yang terjadi selama lima tahun belakangan ini” Ujar Aliya yang merupakan mahasiswa FH UI semester dua. 

Baca SelengkapnyaEdukasi Seputar Hukum Lingkungan dalam DOLC 2019 FH UI