RPP Gambut Cacat Hukum!

KOPI, JAKARTA, 11/03/2014 – Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, cacat secara hukum sebab materi dalam RPP tersebut bertentangan dengan mandat Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). “PP yang dimandatkan oleh UUPPLH, khususnya Pasal 32, mengatur soal ketentuan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Tapi dalam RPP ini, justru pasal soal kriteria baku kerusakan tersebut paling sedikit, selain itu RPP ini lebih berorientas kepada urusan pemanfaatan lingkungan hidup, bukan perlindungan,” tegas Yustisia Rahman, Peneliti Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) dalam diskusi menganalisa RPP Ekosistem Gambut yang digelar Koalisi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global, di Jakarta, Senin (10/3/2014).