LSM Tolak Proper 2011 KLH

  • Berita
  • 166 views

Koalisi lembaga swadaya masyarakat menolak tegas hasil pemeringkatan kinerja perusahaan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) karena standar penilaian masih jauh dari harapan.
 
Hal tersebut disampaikan oleh Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), di Jakarta, Jumat (2/12), menanggapi pengumuman Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau lebih dikenal sebagai Proper tahun 2011.
 
“Kami, masyarakat sipil menolak sistem Proper karena sistem penilaian belum cukup penuhi standard. (Proper) tidak bisa dijadikan sebagai legitimasi karena belum comply,” kata Henri.
 
Meskipun hanya bersifat sukarela, namun Henri menegaskan justru penilaian harus dilaksanakan “beyond compliance”.

“Peraturan-peraturannya kan juga harus jelas. Di KLH sendiri baku mutu yang digunakan masih belum memasukkan beberapa partikel, itu harus dibenahi dulu. Kemudian, turunan peraturan dari UU 32 (tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) juga masih belum ada,” jelasnya.
 
Lebih lanjut, ia menyatakan, mekanisme pengaduan atau protes dari masyarakat belum ditampung di dalam mekanisme penilaian Proper, sehingga beberapa perusahaan yang sedang konflik dengan masyarakat justru mendapatkan peringkat yang baik.

“Ini kan harus hati-hati dalam pemberian Proper karena bisa mempengaruhi publik, perusahaan bisa mengklaim mereka sudah penuhi standar lingkungan, padahal sebenarnya mereka masih berkonflik dengan masyarakat setempat,” tambah Henri.
 
Proper merupakan program tahunan yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan menerapkan model peringkat untuk menilai perusahaan mana saja yang taat dan patuh terhadap aturan-aturan lingkungan hidup. Peringkat yang diberikan berdasarkan warna, yaitu Emas, Hijau, Biru, Merah, dan Hitam.
 
Untuk Emas, perusahaan tersebut telah menaati peraturan beyond compliance’, sementara, yang terjelek akan mendapatkan Hitam.
 
Tahun ini, lima perusahaan berhasil mendapatkan Emas, yaitu PT Holcim Indonesia – Cilacap Plant, PT Pertamina Geothermal Area Kamojang, Chevron Geothermal Salak Ltd, PT Medco E&P Indonesia – Rimau Asset, dan PT Badak NGL.
 
Henri juga menambahkan tidak adanya perubahan dalam sistem Proper terlihat dari masih kurangnya penegakan hukum bagi perusahaan yang berpredikat Hitam.

“Seandainya baku mutu ketat dan jelas aturannya, maka perusahaan Hitam akan langsung diproses, tapi, hingga saat ini tidak ada keterkaitan langsung antara penegakan hukum dengan Proper,” tandasnya.

/WEB