Belum Ada Metode Baku Pengecualian Informasi

Hampir dua tahun setelah UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) berlaku, hingga kini belum ada metode baku dan seragam mengenai pengecualian informasi publik.

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini, Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010, juga tak mengaturnya. Akibatnya, masing-masing badan publik cenderung membuat sendiri pengecualian tanpa pijakan hukum yang jelas.