Dorong Penggunaan UU Pencucian Uang

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diminta menguji penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam penanganan kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan. Itu bisa menimbulkan efek jera karena menyasar pemilik modal yang jarang tersentuh dalam kasus kejahatan lingkungan.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) Henri Subagiyo, Rabu (15/2), di Jakarta, menyatakan, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang belum pernah diuji penyidik pegawai negeri sipil di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Padahal, Pasal 2 UU itu menyebut, hasil tindak pidana ialah harta dari kejahatan, termasuk terkait lingkungan dan kehutanan.

Tak adanya penyebutan kewenangan PPNS KLHK di Pasal 74 dinilai tak jadi soal. Penjelasan Pasal 74 menyebut penyidik tindak pidana asal, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri, kejaksaan, Badan Narkotika Nasional, Direktorat Jenderal Pajak, dan Ditjen Bea dan Cukai. Ditjen Penegakan Hukum KLHK bisa berkoordinasi dengan instansi itu. “Terutama berkoordinasi dengan kejaksaan sebagai penuntut di pengadilan,” ucapnya.

Pada 26 Juli 2011, Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta, Jaksa Agung Basrief Arief, dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo menandatangani nota kesepahaman hukum lingkungan. Pada 6 November 2012, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya menggelar rapat koordinasi penegakan hukum lingkungan, dihadiri Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali serta perwakilan kejaksaan dan Polri.

Pada 20 Mei 2013, pedoman penanganan perkara melalui pendekatan multidoor bagi kasus sumber daya alam-lingkungan hidup ditandatangani sejumlah pejabat eselon satu. KLHK juga bisa bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan jika curiga kejahatan yang ditangani terkait pencucian uang. “Ditjen Penegakan Hukum harus memanfaatkan itu untuk menyasar otak pelaku kejahatan lingkungan,” kata Henri.

Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, penjelasan Pasal 74 UU TPPU tak memasukkan penyidik KLHK sebagai penyidik berwenang terkait TPPU. Jadi, penegakan hukum TPPU dari tindak pidana lingkungan dan kehutanan lewat multidoor. Namun, belum ada kasus LHK yang memakai UU TPPU.

 

Sumber :https://kompas.id/baca/humaniora/ilmu-pengetahuan-teknologi/2017/02/17/dorong-penggunaan-uu-pencucian-uang/