DPR Didesak Tuntaskan Revisi UU Migas

  • Berita
  • 65 views
Jakarta, Petrominer — Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia minta DPR segera menuntaskan revisi UU No.22/2001 tentang Migas. Salah satu masukan konstruktif yang sedang dibangun oleh Koalisi PWYP adalah menyusun draft revisi UU Migas alteratif versi masyarakat sipil, yang dikoordinir oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).
 
Menurut Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif ICEL, publik dan stakeholder di sektor migas saat ini berharap pada DPR untuk segera membahas dan menuntaskan pembahasan revisi UU Migas.
 
“Moral hazard seperti korupsi, ketertutupan, tidak transparan, serta kebocoran. Di sisi lain, persoalan kelembagaan juga menjadi tantangan tersendiri dalam tata kelola sektor migas,” tutur Henri dalam siaran pers yang diterima Petrominer, Senin (15/12).
 
Namun sayang, paparnya, pembahasan revisi UU Migas yang pernah berlangsung di DPR tidak jelas nasibnya hingga saat ini. Padahal sudah sebelas tahun berlalu pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 yang membatalkan beberapa pasal dalam UU migas. Selain itu, Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 yang membubarkan BP Migas juga harus segera ditindaklanjut.
 
“Kami mendesak revisi UU Migas harus dimasukan dan dituntaskan dalam Prolegnas 2015,” tegas Henri.