Ganti Rugi Polusi, Ambang Batas Baku Mutu Harus Jelas

  • Berita
  • 99 views

Beritasatu.com – Persoalannya, hingga saat ini belum ada standar baku mutu yang jelas

Penerapan polluters pays principle, yaitu pelaku polusi harus membayar ganti rugi, tidak bisa dilakukan tanpa adanya kejelasan batas ambang baku mutu yang harus dipatuhi.

Henri Subagyo, Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), mengatakan hal tersebut, saat dihubungi Beritasatu.com, Senin (17/9), menanggapi rencana Kementerian Lingkungan Hidup (KemLH) menerapkan polluters pays principle, pada Januari 2013.

“Belum siap karena memang ada banyak prasyarat yang harus dipenuhi, seperti inventarisasi sumber daya alam, ekoregion, penetapan daya dukung, dan daya tampung yang belum diselesaikan. Jadi, cukup bahaya kalau dilaksanakan,” kata Henri.

Penerjemahan polluters pays principle adalah yang mencemari harus membayar, namun pelaksanaannya jelas tidak semudah itu, jika standarnya tidak jelas.

“Polluters pays principle itu kalau ada 20 perusahaan diberikan standar [baku mutu] 2 untuk pencemaran, jadi kalau mereka lebih dari satu maka harus membayar, berarti lebih dari dua akan dikenakan sanksi. Masalahnya, belum ada batas baku mutu yang jelas. Memang ada untuk sungai, tetapi belum bisa mencakup semuanya. Kalau tidak, ya bahaya,” katanya.

Selain itu juga harus ada sistem kuota karena sisa batas pencemaran bisa dijual kepada pihak lain.

“Maksudnya, kalau kuota pencemaran 5, lalu ambang baku yang ditekan bisa sampai 3, sisanya bisa dijual ke perusahaan lainnya. Pakai proper pun tidak bisa menjawab karena tidak semua perusahaan ikut proper.”

Namun jika prinsip itu bisa diterapkan nanti, maka uang ganti rugi tersebut bisa digunakan untuk membiayai perbaikan pencemaran yang terjadi.

“Tidak bisa dimasukkan sebagai pendapatan negara. KLH harus punya mekanisme memastikan bahwa dana itu untuk perbaikan. Jadi, kalau sungai tercemar, ya uang itu digunakan untuk membersihkan pencemaran itu,” kata Henri.

Sumber: Beritasatu.com