HAM, Keadilan, dan Kemitraan

Hari Lingkungan Hidup 5 Juni dibayangi sebuah keprihatinan yang mendalam. Dua asosiasi utama pelaku usaha industri kehutanan mengajukan uji materi terkait undang-undang yang bertujuan melindungi lingkungan, khususnya hutan. Pengajuan uji materi ini berpotensi melanggar hak asasi manusia dan keadilan.

Awal pekan lalu, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mengajukan uji materi terkait isu tanggung jawab mutlak (strict liability). Uji materi diajukan pada Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kegiatan membuka lahan dengan cara membakar dan terkait kearifan lokal. Pasal lain yang diajukan adalah Pasal 88 dan Pasal 99 UU No 32/2009 dan Pasal 49 UU No 41/1999 yang berkaitan dengan tanggung jawab mutlak.

Gugatan tersebut melahirkan pertanyaan tentang makna kemitraan “negara-swasta”, bagian dari konsep kemitraan negara dan masyarakat. Di dunia global, kemitraan pemerintah-masyarakat (baca: swasta) dipandang sebagai solusi manjur untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan akhir pembangunan (baca: kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat).

Dalam uji materi tersebut terdapat masyarakat adat yang bakal menanggung konsekuensinya. Sepintas bunyi pasal-pasal itu menampakkan perlakuan yang berbeda terhadap korporasi dan masyarakat adat. Itulah yang mendasari gugatan uji materi tersebut.

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo mengatakan, “Mengapa perlakuan berbeda? Ada beberapa alasan. Pertama, dari sisi skala, korporasi bisa menguasai ratusan ribu hektar (hutan) karena motivasinya adalah mencari keuntungan. Sementara masyarakat lokal atau masyarakat adat, skala luasannya kecil-kecil dan tujuan utama aktivitasnya bersifat subsisten, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bukan mencari profit.”

Pembedaan itu, katanya, tak bisa disebut diskriminasi, tetapi upaya negara memberikan porsi yang proporsional sesuai dengan hak dan tanggung jawab bagi korporasi dan masyarakat. Sebuah upaya yang mencerminkan adanya kesetaraan di hadapan hukum.

Aturan tentang strict liability diberlakukan untuk tiga kategori kegiatan. Pertama, usaha atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3). Kedua, kegiatan yang menghasilkan limbah B3. Ketiga, kegiatan atau usaha yang menimbulkan ancaman serius pada kesehatan dan lingkungan, yaitu kerusakan lingkungan yang tak terpulihkan.

Pemenuhan HAM

Pasal-pasal yang diajukan untuk uji materi adalah pasal-pasal yang bertujuan memenuhi hak asasi manusia (HAM) sesuai UUD 1945. Konstitusi telah berkomitmen memenuhi hak-hak warga untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, juga berkomitmen pada pemenuhan hak-hak tradisional bagi masyarakat adat.

Di lapangan, penerapan strict liability oleh pemerintah berjalan tertatih-tatih. Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati mengungkapkan, kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan pada 2015 senilai sekitar Rp 200 triliun menurut perkiraan Bank Dunia dan sekitar 250.000 orang menderita infeksi saluran pernapasan akut yang bakal berdampak jangka panjang bagi anak balita. Namun, korporasi tidak menanggung biaya eksternalitas tersebut. Negara dan masyarakat yang membayarnya.

Dengan kondisi penegakan hukum yang lemah seperti itu, kata Nur Hidayati, perusahaan tidak jera sehingga ini berkembang menjadi moral hazard. “Maka, perlu gerakan moral dan gerakan etis untuk perbaikan perilaku perusahaan,” ujarnya.

Kalaupun negara berhasil menuntut pertanggungjawaban korporasi, dalam banyak kasus eksekusi tak dapat dilaksanakan. Hal ini, kata Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani, karena akar perusahaan sulit dilacak.

Dari fakta-fakta tersebut, Nur Hidayati menuturkan, “Keberadaan pasal-pasal tersebut membawa peluang untuk mewujudkan keadilan.” Intinya, jika pasal-pasal tersebut dihilangkan, semakin banyak penjahat lingkungan yang lolos dari jerat hukum.

Pakar hukum lingkungan, pemrakarsa ICEL, yang kini aktif di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mas Achmad Santosa, menegaskan, “Pasal-pasal pamungkas seperti ini tidak boleh dihilangkan.”

Secara historis dan perundang-undangan, sebelum lahirnya keputusan yang mengeluarkan wilayah adat dari kawasan hutan negara, perlindungan hutan merupakan tanggung jawab negara. Korporasi mendapatkan izin pengelolaan dan pemanfaatan hutan dari negara. Maka, sudah menjadi konsekuensi logis dari pemberian izin itu, korporasilah yang bertanggung jawab untuk melindungi hutan, salah satunya dari kebakaran.

Di ranah global, pada Konferensi Bumi Rio+20 tahun 2012, dalam dokumen The Future We Want terdapat klausul yang mengakui peran masyarakat adat dalam pembangunan berkelanjutan. Perihal tanggung jawab mutlak telah berlaku umum bagi kegiatan usaha yang berpotensi merusak lingkungan yang tak terpulihkan. Perusahaan minyak BP pada 2012 sepakat membayar 7,8 miliar dollar AS (kini setara Rp 101,4 triliun) untuk tumpahan minyak di Teluk Meksiko tahun 2010.

Seiring gugatan uji materi tersebut, inilah saat yang tepat untuk memberikan pemaknaan ulang pada kemitraan antara pemerintah dan korporasi atau pihak swasta. Mendudukkan pemerintah sebagai regulator lengkap dengan penegakan hukumnya dan korporasi sebagai pihak yang wajib mematuhi regulasi. Di sisi lain, sudah tiba saatnya masyarakat adat dengan kearifan lokalnya dijadikan mitra tepercaya pemerintah.

 

Sumber : https://kompas.id/baca/humaniora/ilmu-pengetahuan-teknologi/2017/06/06/ham-keadilan-dan-kemitraan/