ICEL

ICEL

Polemik Lahan Prabowo, Aktivis Minta HGU Tak Jadi Jualan Politik

TEMPO.CO, Jakarta – Pembicaraan mengenai Hak Guna Usaha atau Lahan Prabowo menjadi sorotan tiga Lembaga Swadaya Masyarakat bidang lingkungan. Forest Watch Indonesia (FWI), Greenpeace Indonesia, dan Indonesian Center of Environmental Law (ICEL) meminta persoalan HGU tak menjadi dagangan politik kubu Jokowi Widodo atau Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019.

Permintaan tersebut dilakukan merespons Jokowi yang mengungkap lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah milik Prabowo di debat capres kedua Ahad malam lalu. Dalam debat itu, Prabowo mengakui ia memang menguasai sejumlah lahan milik negara dengan status HGU.

“Sentilan informasi yang dikeluarkan oleh capres nomor urut 01 adalah sebuah ironi. Informasi yang seharusnya dibuka untuk publik, yang sebelumnya ditutup-tutupi, justru dibuka dalam panggung debat antar capres sebagai bagian dari upaya melanggengkan kekuasaan,” kata Mufti Barri, Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan FWI dalam rilis yang diterima Tempo, Rabu, 20 Februari 2019.

Baca SelengkapnyaPolemik Lahan Prabowo, Aktivis Minta HGU Tak Jadi Jualan Politik

Benang Merah Program Hukum Pasangan Capres dengan Topik Debat Tahap II


Dua pasangan capres cawapres saat debat putaran pertama. Foto: RES/ Hukum Online

 

Debat pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tahap II yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 17 Februari mendatang akan mengangkat tema Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur. Berbeda dari debat tahap pertama, debat berikutnya secara umum berkaitan dengan sektor perekonomian.

Isu infrastruktur tampaknya bakal banyak disorot karena sebagai petahana, Joko Widodo memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Isu ini bisa menjadi salah satu yang bisa ‘dijual’ sebagai keunggulan petahana. Tetapi bagi kandidat penantang, infrastruktur juga merupakan isu yang bisa dijadikan sasaran empuk yang dikaitkan dengan kasus korupsi, kecelakaan kerja di proyek-proyek infrastruktur, dan kemacetan lalu lintas akibat pembangunan infrastruktur. Demikian isu lain, selalu ada nada positif yang dibanggakan petahana, atau celah yang bisa diserang sang penantang.

Pihak-pihak yang berkepentingan dengan isu debat kedua sudah menyampaikan masukan, baik langsung ke Komisi Pemilihan Umum maupun tidak langsung. Rabu (23/1) lalu, misalnya, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), telah menyampaikan masukan langsung kepada Ketua KPU Arief Budiman. ICEL memberikan beberapa catatan penting terkait situasi pengelolaan lingkungan hidup dan proyeksi kebijakan yang penting dielaborasi dalam debat mendatang.

Baca SelengkapnyaBenang Merah Program Hukum Pasangan Capres dengan Topik Debat Tahap II

Menanti Adu Gagasan Politik Lingkungan dalam Debat Capres Putaran Kedua

Pada Kamis 13 Juli 2017, Ibrahim, 72 tahun, warga Mantadulu, transmigran dari Lombok Tengah mempelihatkan sertifikat tanah yang diklaim PTPN XIV. Konflik lahan antara warga dan perusahaan, termasuk perusahaan negara, banyak terjadi. Foto: Eko Rusdianto/ Mongabay Indonesia

 

  • Pada 17 Februari nanti, debat putaran kedua capres-cawapres berlangsung dengan tema pangan, energi, sumber daya alam, lingkungan dan infrastruktur
  • Organisasi masyarakat sipil menekankan, dalam debat putaran kedua nanti, para kandidat bisa mengelaborasi permasalahan lingkungan dengan baik, bisa membahas komitmen dan strategi mengatasi persoalan lingkungan. Kedua paslon berani berdebat pada level substansi dan menjangkau problem mendasar persoalan lingkungan dan sumber daya alam. Bukan hanya sebatas isu lingkungan di permukaan
  • KPU diminta memilih panelis yang memiliki kompetensi dan integritas. Orang-orang yang memiliki catatan buruk dalam agenda perlindungan lingkungan, terlebih yang membela perusak lingkungan sebaiknya tidak ditunjuk menjadi panelis
  • Beberapa usulan isu bisa jadi bahasan atau pemantik dalam debat putaran kedua, seperti anak kecil banyak meninggal di lubang bekas tambang batubara, kebakaran hutan dan lahan, kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan dan agraria serta transisi dari energi fosil, batubara ke energi terbarukan yang ramah lingkungan.

 

Putaran kedua debat calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) akan berlangsung pada 17 Februari mendatang. Tema yang diangkat mengenai pangan, energi, sumber daya alam, lingkungan dan infrastruktur. Organisasi masyarakat sipil memberikan berbagai masukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), antara lain, Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), audiensi dengan KPU Selasa (22/1/19). Masukan juga datang dari Walhi dan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia.

“Salah satu poin masukan kita kemarin, bagaimana segmentasi itu tidak terlalu kaku. Hingga isu-isu yang sebenarnya memiliki keterkaitan, bisa langsung dibahas oleh para kandidat dengan durasi yang cukup,” kata Raynaldo Sembiring, Deputi Direktur ICEL di Jakarta, Kamis (24/1/19).

Dia mengatakan, kelima tema dalam debat putaran kedua memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Harapannya, dalam debat putaran kedua nanti, para kandidat bisa mengelaborasi permasalahan lingkungan dengan baik. Mereka bisa membahas komitmen dan strategi mengatasi persoalan lingkungan.

Baca SelengkapnyaMenanti Adu Gagasan Politik Lingkungan dalam Debat Capres Putaran Kedua

PWYP Indonesia Dorong Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklamasi & Paskatambang

Pasca dilaksanakannya penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) melalui Koordinasi dan Supervisi Sektor Mineral dan Batubara (Korsup Minerba) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2014-2018, telah dilakukan pencabutan dan pengakhiran 4.678 IUP. Saat ini terdapat, 5.670 IUP yang telah diterbitkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dimana 5.131 IUP diantaranya telah berstatus Clean and Clear(CnC) (Kementerian ESDM, Desember 2018).

Banyaknya izin tambang yang dikeluarkan telah menimbulkan sejumlah persoalan. Diantaranya adalah minimnya kepatuhan perusahaan dalam menempatkan dana jaminan dan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Data Kementerian ESDM menyebutkan sebanyak 40% dari pemilik IUP belum menempatkan jaminan reklamasi (jamrek) dan 86% dari pemilik IUP belum menempatkan jaminan pascatambang (Kementerian ESDM, Juni 2018). Ditemukan juga tidak sinkronnya data laporan dan perhitungan kebutuhan dananya, hingga proses pelaksanaan di lapangan yang tidak sesuai dengan harapan.

Salah satu penyebab masalah dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang adalah belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum. Karenanya,PWYP Indonesia menyelenggarakan FGD mengenai Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang, (24/1) lalu, untuk mendapatkan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum.

Tiyas Nur Cahyani, Kasi Perlindungan Lingkungan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Kementerian ESDM, menyampaikan sejumlah upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian ESDM untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Misalnya, diterbitkannya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomo 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik yang diikuti dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No 1827/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik. Juga memberikan early warning terhadap perusahaan-perusahaan yang terlambat menyampaikan rencana reklamasi dan/atau pascatambang; menempatkan jaminan reklamasi dan/atau jaminan paskatambang; dan menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi dan/atau paskatambang.

Baca SelengkapnyaPWYP Indonesia Dorong Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklamasi & Paskatambang

Panelis Debat Ronde Dua Disarankan Bebas Kasus Lingkungan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyarankan panelis debat Capres 2019 pada 17 Februari mendatang wajib bebas dari kasus lingkungan hidup. Pada sesi debat kedua, salah satu tema yang diangkat oleh KPU adalah lingkungan hidup bersama tema energi dan infrastruktur.

Ketua Tim Adhoc Politik Keadilan Ekologis WALHI, Khalisah Khalid, berharap porsi panelis di sesi kedua debat berbeda dengan sesi pertama. Sebab, ia merasa panelis kurang menonjol pada sesi debat pertama. Padahal, ia meyakini panelis bisa memberi pendalaman materi pada pasangan Capres-Cawapres.

“Tak berharap kejadian di debat pertama terulang. Semoga aturannya diubah KPU biar ada kewenangan bagi panelis menanggapi. Mereka di depan jangan sekedar pajangan saja, kan konteks masalahnya mereka yang paham,” katanya dalam konferensi pers pada Kamis, (24/1).

Ia menyayangkan debat perdana Pilpres 2019 yang tidak membahas substansi masalah. Menurutnya, kedua paslon cenderung menjauhi isu krusial. Padahal isu lingkungan juga sedikit bisa diusik pada sesi debat perdana dengan penekanan terhadap korupsi sumber daya alam.

“Kami mendorong paslon berani berdebat pada level substansi dan menjangkau problem mendasar dari persoalan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Bukan sebatas isu permukaan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Deputi Direktur Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL), Raynaldo Sembiring menilai panelis punya peran penting dalam debat Pilpres. Sehingga, kata dia, ICEL dan WALHI berharap agar panelis yang ditunjuk memiliki rekam jejak dan pengalaman baik terhadap lingkungan hidup.

“Kami mendorong agar KPU memilih panelis yang memiliki kompetensi dan integritas. Karenanya, orang-orang yang memiliki catatan buruk dalam agenda perlindungan lingkungan, apalagi membela perusak lingkungan sebaiknya tidak ditunjuk menjadi panelis,” ujarnya.

Ia berharap KPU dapat melacak siapa calon panelis yang berintegritas dan membangun komunikasi dengan organisasi yang selama ini bekerja untuk isu penyelamatan lingkungan hidup dan sumber daya alam maupun media. “Kedua pasangan calon pun sebaiknya tidak mengintervensi KPU dalam menentukan panelis,” sebutnya.

 

Sumber: https://m.republika.co.id/amp/pluxrg328

Debat Capres II Diminta ‘Bongkar’ Problem Isu Lingkungan dan SDA

Debat calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) tahap kedua akan berlangsung beberapa waktu ke depan. Tema yang diusung dalam debat tersebut mengenai pangan, energi, infrastruktur, sumber daya alam (SDA), dan lingkungan hidup. Debat pertama yang berlangsung 17 Januari lalu menuai kritik berbagai kalangan karena KPU memberikan kisi-kisi soal kepada para kandidat.

“Kita berharap debat kedua nanti ada perbaikan kualitas, sehingga publik bisa mengetahui program yang ditawarkan kedua pasangan capres-cawapres,” ujar Ketua Tim Adhoc Politik Keadilan Ekologis Walhi, Khalisah Khalid dalam keteranganya di Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Perempuan yang disapa Alin itu menjelaskan kedua kandidat sama sekali tidak menyinggung isu lingkungan hidup dan SDA seperti pelanggaran hak atas lingkungan hidup, korupsi, dan hak masyarakat adat/lokal atas SDA. Padahal, publik berharap para kandidat menyentuh masalah ini, dibutuhkan gagasan dan terobosan untuk menjawab masalah lingkungan hidup dan SDA.

“Kami mendorong paslon untuk berani berdebat pada level substansi dan menjangkau problem mendasar dari semua persoalan lingkungan hidup dan sumber daya alam, bukan hanya sebatas isu lingkungan hidup yang berada di permukaan,” kata Alin.

Baca SelengkapnyaDebat Capres II Diminta ‘Bongkar’ Problem Isu Lingkungan dan SDA

Tampilkan Adu Komitmen Lingkungan dalam Debat

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Kamis (24/1/2019) di Jakarta. berbicara kepada media untuk mendorong Komisi Pemilihan Umum memastikan debat kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden pada 17 Februari 2019 lebih berkualitas. Tampak pembicara Khalisah Khalid (Ketua Tim Adhoc Politik Keadilan Ekologis Walhi), Wahyu Perdana (Walhi), Raynaldo Sembiring (ICEL). ( Foto:KOMPAS/ICHWAN SUSANTO)

 

JAKARTA, KOMPAS – Debat pemilihan presiden dan wakil presiden tahap kedua pada 17 Februari 2019 diharapkan memunculkan adu gagasan, konsep, strategi, serta komitmen politik lingkungan. Panelis yang akan ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dalam pekan ini memegang peranan kunci agar debat bermutu dan membuka kapasitas serta keberpihakan para calon pemimpin negara tersebut.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) berturut-turut menyampaikan masukan ini ke KPU. Dengan posisi strategis panelis, KPU diminta berhati-hati memilih panelis meski akan memilihnya dari kalangan akademisi.

Selain meminta agar panelis bukan titipan atau memiliki relasi dengan pasangan calon, mereka juga meminta agar panelis tidak memiliki catatan buruk dalam kerja-kerja lingkungan hidup. “KPU bisa melihat rekam jejaknya agar jangan pilih panelis yang pernah membela perusak lingkungan dan pernah menggadaikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk perusak lingkungan hidup,” kata Raynaldo Sembiring, Deputi Direktur ICEL, Kamis (24/1/2019), di Jakarta.

Baca SelengkapnyaTampilkan Adu Komitmen Lingkungan dalam Debat

Merkuri, Bahan Berbahaya Terlarang Mematikan ini Marak Dijual Online

Dita, gadis 11 tahun ini dulu bocah cerita dan lincah. Namun, keceriaan hilang kala penyakit yang diduga dampak tambang emas, menghampirinya. Dia tak bisa melakukan apa-apa. Dudukpun dipangku sang ibu. Foto: Eko Rusdianto/ Mongabay Indonesia

 

  • Koalisi LSM meminta pemerintah menghentikan perdagangan dan penggunaan merkuri, terutama perdagangan dalam jaringan (daring/online).
  • Maraknya bisnis merkuri dan emas ilegal daring ini diperkirakan merugikan perekonomian Indonesia lebih dari Rp1 triliun (lebih dari US$65 juta).
  • Merkuri adalah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dilarang di seluruh dunia berdasarkan Konvensi Minamata untuk Merkuri. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi ini pada 19 Oktober 2017.
  • Pemerintah diminta berkoordinasi dengan Pemprov dan Pemda menindak pertambangan skala kecil yang masih menggunakan merkuri dan tak berijin.

 

Sejumlah lembaga meminta pemerintah menghentikan perdagangan dan penggunaan merkuri, terutama dalam jaringan (daring/online). Karena cukup banyak yang masih menjajakan terbuka di lapak-lapak daring (e-commerce) hingga kini.

Salah satu penjual yang menawarkan di beberapa lapak daring ketika dikontak membalas dengan menyebut Mas Awi atau Awi Jogja, menggunakan nama pengguna berbeda namun dagangannya sama. Di akun beberapa lapak itu, nama itu memasang no telpon dan aktif membalas tanya jawab calon pembelinya.

Merkuri adalah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dilarang di seluruh dunia berdasarkan Konvensi Minamata untuk Merkuri. Indonesia meratifikasi konvensi ini pada 19 Oktober 2017 dan diperkuat melalui Undang-undang No.11/2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata tentang merkuri.

Sejumlah lembaga lingkungan mengingatkan pemerintah Indonesia dan publik pentingnya menghentikan perdagangan dan penggunaan merkuri segera terutama di sektor pertambangan dalam rangka Hari HAM Sedunia, 10 Desember 2018 lalu, terutama Hak Dasar untuk Hidup Sehat bagi Semua,

Masawijogja di Shopee misalnya menulis stok barang ada dan no kontaknya pada foto produk yang dipajang. “Penjual di internet yg punya barang ini cuma sy, penjual yg lain pada bodong dan bohong semua,” tulisnya saat diakses Jumat (18/01/2019).

Baca SelengkapnyaMerkuri, Bahan Berbahaya Terlarang Mematikan ini Marak Dijual Online

Aturan Baku Mutu Air Limbah PLTU Batubara Bisa Bahayakan Laut

Perkampungan padat warga dekat dengan PLTU Labuan. Foto: Della Syahni/ Mongabay Indonesia

 

 

  • Aturan baku mutu air limbah PLTU batubara masih sangat longgar terutama soal pembuangan limbah ke laut
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menanggapi, kalau mau buang limbah ke laut bisa lewat kajian terlebih dahulu. Sayangnya, kajian dinilai tak akan mampu meminimalisasi dampak PLTU batubara terhadap ekosistem pesisir dan laut
  • Beberapa penelitian di perairan lokasi PLTU memperlihatkan, terjadi kenaikan suhu beberapa derajat dari sebelum dan sesudah ada pembangkit. Kenaikan suhu ini pada akhirnya mengancam kualitas air laut, ikan-ikan, dan kesehatan manusia
  • Guna meminimalisir dampak buruk dari PLTU batubara, perlu aturan khusus baku mutu air limbah PLTU batubara yang dibuang ke laut.

 

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) pada awal Desember 2018, mengkaji peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian kegiatan PLTU batubara supaya tak merusak lingkungan. Hasil analisis mengungkapkan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) No.8 /2009 yang menetapkan baku mutu air limbah untuk pembangkit listrik tenaga termal termasuk PLTU batubara sangat longgar, dan bertentangan dengan aturan lain.

Untuk itu, perlu penguatan kebijakan dengan membentuk peraturan baru khusus baku mutu air limbah PLTU batubara yang dibuang ke laut. Tujuannya, memberi jaminan perlindungan bagi ekosistem pesisir dan laut.

Temuan itu ditanggapi Direktur Jenderal Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, MR Karliansyah. Karliansyah bilang, tak perlu aturan baru, karena PermenLH No.8/2009 sudah mengatur batas maksimum baku mutu air limbah yang boleh dibuang ke lingkungan.

Jika mereka minta izin membuang limbah ke laut, izin pembuangan air limbah harus ada kajian pembuangan air limbah ke laut,” katanya, seperti dikutip dari Kompas, 6 Desember 2018. Dalam penilaian ICEL, kajian pembuangan air limbah dibuat supaya air limbah yang dibuang dapat memenuhi baku mutu sesuai PermenLH No.8/2009. Apabila, baku mutu terlalu longgar, kajian pun tidak akan mampu meminimalisasi dampak PLTU batubara terhadap ekosistem pesisir dan laut.

Baca SelengkapnyaAturan Baku Mutu Air Limbah PLTU Batubara Bisa Bahayakan Laut

Rugi Triliunan Akibat Penjualan Satwa Ilegal

TERANCAM: Seorang penjaga hutan tengah berpatroli di kawasan Balimbing, Aceh, kemarin (21/1). Dikhawatirkan ancaman dari ekspansi agresif perkebunan kelapa sawit dan pulp dan kertas akan menggerus lahan tersebut. Terlebih, hutan ini merupakan rumah bagi orangutan Sumatera yang terancam punah serta gajah, beruang, dan ular, termasuk raja kobra. (FOTO: Chaideer Mahyuddin/AFP/ Tangerangekspres)

 

JAKARTA – Maraknya tindak pidana perdagangan, perburuan satwa liar dan semakin canggih. Untuk memberantas kejahatan tersebut, diperlukan strategi pemerintah, khususnya para jaksa, yang nantinya sebagai ujung tombak menuntut pelaku kejahatan di persidangan.

Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Kabandiklat) Kejaksaan Republik Indonesia, Setia Untung Arimuladi mengatakan, perdagangan ilegal satwa liar menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 9 triliun pertahun, sementara itu kerugian negara dari sektor kehutanan mencapai Rp 598 triliun-Rp 77,9 triliun atau setara US $ 60,7 miliar- US $ 81,4 miliar selama tahun 2003-2015. Pemburuan dan perdangan ilegal satwa liar tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak secara ekologis yang menyebabkan terjadinya kepunahan massal terhadap spesies-spisies tertentu.

“Hal ini sangat menganggu ekositem, penyebaran penyakit, hilangnya kearifan lokal, serta beban lokal serta beban moral dan reputasi bagi negara di mata dunia internasional. Oleh karena itu dalam menangani perkara seperti ini membutuhkan jaksa-jaksa yang handal dalam penanganan perkaranya,” Kata Untung seperti dilansir Fajar Indonesia Network di Jakarta, Senin (21/1).

Baca SelengkapnyaRugi Triliunan Akibat Penjualan Satwa Ilegal