ICEL

ICEL

ICEL dalam Berita

Menteri KKP: Perikanan & Pertambangan Tidak Bisa Berdampingan

tirto.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusung sebuah program Pandu Laut Nusantara. Salah satu tujuannya adalah melakukan zonasi terhadap pulau-pulau kecil, serta memaksimalkan pengelolaan dan pelestarian ekosistem laut. Saat ditanyakan terkait keberadaan sejumlah tambang yang memiliki dampak terhadap ekosistem pulau-pulau kecil, Menteri KKP, Susi Pudjiastuti, menilai memang sulit membuat pertambangan dan perikanan hidup berdampingan. “Yang jelas perikanan dan tambang tidak bisa hidup berdampingan,” kata Susi dalam konferensi pers di JCC Senayan, Jakarta, pada Sabtu (6/4/2019). Namun di sisi lain Susi juga mengatakan bahwa suatu wilayah punya kewenangan untuk menentukan sumber penghasilan dari pertambangan atau sektor lain. Susi menilai bahwa dikeluarkannya izin pertambangan pun pasti telah melalui sejumlah proses penilaian. “Terkait tambang yang sudah dibuat sebelumnya, ada aturan dan izin yang sudah dikeluarkan,” kata Susi. Merespons masalah ini, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim dari Indonesian Center for Environment Law (ICEL), Ohiongyi Marino mengemukakan, pulau-pulau kecil seharusnya diprioritaskan untuk penelitian, pariwisata, dan pertanian masyarakat. Menurut Ohiongyi, ketentuan tersebut diterangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. “Nah menurut UU tersebut juga, pulau kecil bukan diprioritaskan untuk pertambangan,” kata Ohiongyi kepada reporter Tirto, Jumat (14/12/2018). Sementara, Koordinator Jatam Nasional, Merah Johansah mengatakan pertambangan di pulau kecil akan melahirkan sejumlah masalah, baik terhadap lingkungan hidup maupun masyarakat. “Tambang di pulau-pulau kecil itu sama saja bunuh diri. Sektor pertanian sangat penting di sana, dan keberlangsungan air sangat penting karena dia pulau-pulau kecil. Kalau air tercemar, sudahlah, tambang itu pasti mencemari,” kata Merah.

 

Sumber :

Alaidrus, F. (2019, April 06). Menteri KKP: Perikanan & Pertambangan Tidak Bisa Berdampingan. Retrieved from https://tirto.id/menteri-kkp-perikanan-pertambangan-tidak-bisa-berdampingan-dljs

Indepth: Lalai Menjaga Sungai

Kota Jakarta yang dilalui oleh 13 sungai, tidak terlalu peduli dengan kebersihan sungai. Apalagi dengan kesehatan sungainya, salah satu sungai yang tercemar adalah kali Pesanggrahan. Dimana setiap hari air limbah industri rumah tangga dibuang ke sungai ini.

Simak Penuturan Kadiv Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup ICEL Margaretha Quina terkait hal ini dalam Liputan Khusus Berita satu “Indepth: Lalai Menjaga Sungai”

 

Sumber :

Indepth: Lalai Menjaga Sungai

BeritaSatu – https://www.youtube.com/watch?v=w2OfTiZHdZI&feature=youtu.be

Meski Dilarang, Impor Sampah Plastik 2018 Naik 141%

Jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau bersama ratusan siswa dan warga Pantai Payung, Kecamatan Nongsa, Batam, Sabtu (21/10), melakukan aksi bersih pantai sebagai rangkaian dari gerakan bersih pantai dan laut (GBPL). ( Foto: Ist , beritasatu.com )

 

Jakarta, Beritasatu.com – Di Indonesia telah ada regulasi yang mengatur tentang sampah impor yaitu UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan peraturan Kemendag Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 tentang impor limbah non bahan berbahaya dan beracun.

Peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Fajri Fadillah mengatakan dua aturan tersebut sudah cukup kuat untuk mengontrol impor limbah, namun implementasinya masih terus diawasi. “Pemerintah perlu mengevaluasi kembali perusahaan yang memiliki izin impor plastik dan paper scrap, apakah sudah sesuai perizinan, dan apakah praktik yang mereka lakukan tidak mencemari lingkungan,” kata dia, pekan lalu.

Indikasi impor sampah plastik ini ditemukan secara nyata di beberapa daerah di Indonesia, seperti Gresik, Jawa Timur.
Di daerah ini, ditemukan beberapa bentuk sampah, seperti serpihan plastik bercampur kertas yang tidak bisa didaur ulang, yang biasanya digunakan untuk bakar tahu atau bahan bakar lainnya, serta sampah plastik, yang bentuknya beragam berupa jenis botol, sachet, kemasan makanan, personal care, serta produk rumah tangga.

Pemerintah seyogyanya mengusut tindakan impor sampah plastik tersebut, sampai mencabut persetujuan impor terhadap importir produsen kertas yang melakukan pembiaran terhadap sampah plastik yang terjadi. Impor sampah plastik yang terjadi di Gresik Jawa Timur merupakan kegiatan yang dilarang dan diancam pidana menurut Pasal 29 Ayat (1) Huruf b jo. Pasal 37 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Baca SelengkapnyaMeski Dilarang, Impor Sampah Plastik 2018 Naik 141%

Sengkarut Pengelolaan Limbah Medis, Bikin Miris

Warga berada di sekitar tumpukan sampah limbah medis di tempat pembuangan sementara (TPS) Panguragan Wetan, Kab. Cirebon, Jawa Barat, beberapa waktu lalu (Sumber: ANTARA FOTO/Dedhez Anggara)

JAKARTA – Industri rumah sakit tak henti-hentinya harus menghadapi tantangan. Di saat penyelenggaraan pelayanan kesehatan terus dipaksa untuk meningkat dan klaim BPJS Kesehatan kerap molor dibayar, sebuah rumah sakit masih harus menghadapi tuntutan serius terkait pengelolaan limbah medis.

Yang jadi masalah, hingga saat ini tak semua limbah medis tertangani secara baik. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada akhir 2018, total limbah medis yang dihasilkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) per harinya mencapai 296,86 ton. Dari jumlah itu, hanya sekitar 168,8 ton yang mampu dikelola.

Artinya, 128,06 ton sisanya menumpuk dan menambah beban pengelolaan di hari berikutnya. Begitu seterusnya, hingga tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di sejumlah rumah sakit seringkali penuh dengan kantong-kantong limbah.

Belum terkelolanya limbah medis tidak terlepas dari minimnya alat pengelola limbah medis itu sendiri. Hingga 2018, total rumah sakit yang punya alat pembakaran limbah atau insinerator hanya 63 rumah sakit saja. Padahal jumlah rumah sakit di Indonesia tercatat sebanyak 2.820 unit. Ke-63 insinerator rumah sakit itu pun dikalkulasikan hanya mampu mengolah 68 ton limbah per hari.

Baca SelengkapnyaSengkarut Pengelolaan Limbah Medis, Bikin Miris

Pembentuk UU Dinilai ‘Setengah Hati’ Perjuangkan RUU Konservasi SDA

Rancangan undang-undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) sepertinya mandeg pembahasannya. RUU yang bakal menggantikan UU No.5 Tahun 1990 tentang KSDAHE ini seolah kandas sejak pemerintah menilai RUU ini masih banyak kekurangan perumusannya karena tak sejalan dengan filosofi universal tentang konservasi dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Padahal, RUU Konservasi SDA yang merupakan usul inisatif DPR ini sudah memasuki tahun ketiga dalam daftar RUU Prolegnas Prioritas sejak 2017 sampai dengan 2019. Karena itu, DPR dinilai kalangan pegiat konservasi lingkungan hidup dan hayati “setengah hati” memperjuangkan RUU Konservasi SDA ini.

“Anggota legislatif (DPR) masih ‘setengah hati’ memperjuangan RUU KSDAHE. Hingga hari ini pembahasannya mandeg di tengah jalan. Padahal, urgensi payung hukum konservasi SDA tersebut sangat tinggi,” ujar Peneliti Yayasan Madani Berkelanjutan, Trias Fetra dalam sebuat diskusi bertajuk “Kajian Rekam Jejak Anggota DPR dalam Proses Legislasi RUU Terkait Isu Lingkungan” di Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Menurut Trias, payung hukum konservasi yang mengacu pada UU 5/1990 dirasa sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian seiring perkembangan teknologi yang sangat cepat. Akibatnya, modus-modus kejahatan terhadap hewan langka atau satwa liar tak mampu dijangkau tanpa adanya sanksi yang tegas/keras terhadap pelakunya. Karena, itu, UU 5/1990 harus segera direvisi.

Baca SelengkapnyaPembentuk UU Dinilai ‘Setengah Hati’ Perjuangkan RUU Konservasi SDA

Polemik Lahan Prabowo, Aktivis Minta HGU Tak Jadi Jualan Politik

TEMPO.CO, Jakarta – Pembicaraan mengenai Hak Guna Usaha atau Lahan Prabowo menjadi sorotan tiga Lembaga Swadaya Masyarakat bidang lingkungan. Forest Watch Indonesia (FWI), Greenpeace Indonesia, dan Indonesian Center of Environmental Law (ICEL) meminta persoalan HGU tak menjadi dagangan politik kubu Jokowi Widodo atau Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019.

Permintaan tersebut dilakukan merespons Jokowi yang mengungkap lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah milik Prabowo di debat capres kedua Ahad malam lalu. Dalam debat itu, Prabowo mengakui ia memang menguasai sejumlah lahan milik negara dengan status HGU.

“Sentilan informasi yang dikeluarkan oleh capres nomor urut 01 adalah sebuah ironi. Informasi yang seharusnya dibuka untuk publik, yang sebelumnya ditutup-tutupi, justru dibuka dalam panggung debat antar capres sebagai bagian dari upaya melanggengkan kekuasaan,” kata Mufti Barri, Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan FWI dalam rilis yang diterima Tempo, Rabu, 20 Februari 2019.

Baca SelengkapnyaPolemik Lahan Prabowo, Aktivis Minta HGU Tak Jadi Jualan Politik

Benang Merah Program Hukum Pasangan Capres dengan Topik Debat Tahap II


Dua pasangan capres cawapres saat debat putaran pertama. Foto: RES/ Hukum Online

 

Debat pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tahap II yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 17 Februari mendatang akan mengangkat tema Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur. Berbeda dari debat tahap pertama, debat berikutnya secara umum berkaitan dengan sektor perekonomian.

Isu infrastruktur tampaknya bakal banyak disorot karena sebagai petahana, Joko Widodo memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Isu ini bisa menjadi salah satu yang bisa ‘dijual’ sebagai keunggulan petahana. Tetapi bagi kandidat penantang, infrastruktur juga merupakan isu yang bisa dijadikan sasaran empuk yang dikaitkan dengan kasus korupsi, kecelakaan kerja di proyek-proyek infrastruktur, dan kemacetan lalu lintas akibat pembangunan infrastruktur. Demikian isu lain, selalu ada nada positif yang dibanggakan petahana, atau celah yang bisa diserang sang penantang.

Pihak-pihak yang berkepentingan dengan isu debat kedua sudah menyampaikan masukan, baik langsung ke Komisi Pemilihan Umum maupun tidak langsung. Rabu (23/1) lalu, misalnya, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), telah menyampaikan masukan langsung kepada Ketua KPU Arief Budiman. ICEL memberikan beberapa catatan penting terkait situasi pengelolaan lingkungan hidup dan proyeksi kebijakan yang penting dielaborasi dalam debat mendatang.

Baca SelengkapnyaBenang Merah Program Hukum Pasangan Capres dengan Topik Debat Tahap II

Menanti Adu Gagasan Politik Lingkungan dalam Debat Capres Putaran Kedua

Pada Kamis 13 Juli 2017, Ibrahim, 72 tahun, warga Mantadulu, transmigran dari Lombok Tengah mempelihatkan sertifikat tanah yang diklaim PTPN XIV. Konflik lahan antara warga dan perusahaan, termasuk perusahaan negara, banyak terjadi. Foto: Eko Rusdianto/ Mongabay Indonesia

 

  • Pada 17 Februari nanti, debat putaran kedua capres-cawapres berlangsung dengan tema pangan, energi, sumber daya alam, lingkungan dan infrastruktur
  • Organisasi masyarakat sipil menekankan, dalam debat putaran kedua nanti, para kandidat bisa mengelaborasi permasalahan lingkungan dengan baik, bisa membahas komitmen dan strategi mengatasi persoalan lingkungan. Kedua paslon berani berdebat pada level substansi dan menjangkau problem mendasar persoalan lingkungan dan sumber daya alam. Bukan hanya sebatas isu lingkungan di permukaan
  • KPU diminta memilih panelis yang memiliki kompetensi dan integritas. Orang-orang yang memiliki catatan buruk dalam agenda perlindungan lingkungan, terlebih yang membela perusak lingkungan sebaiknya tidak ditunjuk menjadi panelis
  • Beberapa usulan isu bisa jadi bahasan atau pemantik dalam debat putaran kedua, seperti anak kecil banyak meninggal di lubang bekas tambang batubara, kebakaran hutan dan lahan, kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan dan agraria serta transisi dari energi fosil, batubara ke energi terbarukan yang ramah lingkungan.

 

Putaran kedua debat calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) akan berlangsung pada 17 Februari mendatang. Tema yang diangkat mengenai pangan, energi, sumber daya alam, lingkungan dan infrastruktur. Organisasi masyarakat sipil memberikan berbagai masukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), antara lain, Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), audiensi dengan KPU Selasa (22/1/19). Masukan juga datang dari Walhi dan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia.

“Salah satu poin masukan kita kemarin, bagaimana segmentasi itu tidak terlalu kaku. Hingga isu-isu yang sebenarnya memiliki keterkaitan, bisa langsung dibahas oleh para kandidat dengan durasi yang cukup,” kata Raynaldo Sembiring, Deputi Direktur ICEL di Jakarta, Kamis (24/1/19).

Dia mengatakan, kelima tema dalam debat putaran kedua memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Harapannya, dalam debat putaran kedua nanti, para kandidat bisa mengelaborasi permasalahan lingkungan dengan baik. Mereka bisa membahas komitmen dan strategi mengatasi persoalan lingkungan.

Baca SelengkapnyaMenanti Adu Gagasan Politik Lingkungan dalam Debat Capres Putaran Kedua

PWYP Indonesia Dorong Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklamasi & Paskatambang

Pasca dilaksanakannya penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) melalui Koordinasi dan Supervisi Sektor Mineral dan Batubara (Korsup Minerba) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2014-2018, telah dilakukan pencabutan dan pengakhiran 4.678 IUP. Saat ini terdapat, 5.670 IUP yang telah diterbitkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dimana 5.131 IUP diantaranya telah berstatus Clean and Clear(CnC) (Kementerian ESDM, Desember 2018).

Banyaknya izin tambang yang dikeluarkan telah menimbulkan sejumlah persoalan. Diantaranya adalah minimnya kepatuhan perusahaan dalam menempatkan dana jaminan dan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Data Kementerian ESDM menyebutkan sebanyak 40% dari pemilik IUP belum menempatkan jaminan reklamasi (jamrek) dan 86% dari pemilik IUP belum menempatkan jaminan pascatambang (Kementerian ESDM, Juni 2018). Ditemukan juga tidak sinkronnya data laporan dan perhitungan kebutuhan dananya, hingga proses pelaksanaan di lapangan yang tidak sesuai dengan harapan.

Salah satu penyebab masalah dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang adalah belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum. Karenanya,PWYP Indonesia menyelenggarakan FGD mengenai Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang, (24/1) lalu, untuk mendapatkan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum.

Tiyas Nur Cahyani, Kasi Perlindungan Lingkungan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Kementerian ESDM, menyampaikan sejumlah upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian ESDM untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Misalnya, diterbitkannya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomo 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik yang diikuti dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No 1827/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik. Juga memberikan early warning terhadap perusahaan-perusahaan yang terlambat menyampaikan rencana reklamasi dan/atau pascatambang; menempatkan jaminan reklamasi dan/atau jaminan paskatambang; dan menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi dan/atau paskatambang.

Baca SelengkapnyaPWYP Indonesia Dorong Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklamasi & Paskatambang

Panelis Debat Ronde Dua Disarankan Bebas Kasus Lingkungan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyarankan panelis debat Capres 2019 pada 17 Februari mendatang wajib bebas dari kasus lingkungan hidup. Pada sesi debat kedua, salah satu tema yang diangkat oleh KPU adalah lingkungan hidup bersama tema energi dan infrastruktur.

Ketua Tim Adhoc Politik Keadilan Ekologis WALHI, Khalisah Khalid, berharap porsi panelis di sesi kedua debat berbeda dengan sesi pertama. Sebab, ia merasa panelis kurang menonjol pada sesi debat pertama. Padahal, ia meyakini panelis bisa memberi pendalaman materi pada pasangan Capres-Cawapres.

“Tak berharap kejadian di debat pertama terulang. Semoga aturannya diubah KPU biar ada kewenangan bagi panelis menanggapi. Mereka di depan jangan sekedar pajangan saja, kan konteks masalahnya mereka yang paham,” katanya dalam konferensi pers pada Kamis, (24/1).

Ia menyayangkan debat perdana Pilpres 2019 yang tidak membahas substansi masalah. Menurutnya, kedua paslon cenderung menjauhi isu krusial. Padahal isu lingkungan juga sedikit bisa diusik pada sesi debat perdana dengan penekanan terhadap korupsi sumber daya alam.

“Kami mendorong paslon berani berdebat pada level substansi dan menjangkau problem mendasar dari persoalan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Bukan sebatas isu permukaan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Deputi Direktur Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL), Raynaldo Sembiring menilai panelis punya peran penting dalam debat Pilpres. Sehingga, kata dia, ICEL dan WALHI berharap agar panelis yang ditunjuk memiliki rekam jejak dan pengalaman baik terhadap lingkungan hidup.

“Kami mendorong agar KPU memilih panelis yang memiliki kompetensi dan integritas. Karenanya, orang-orang yang memiliki catatan buruk dalam agenda perlindungan lingkungan, apalagi membela perusak lingkungan sebaiknya tidak ditunjuk menjadi panelis,” ujarnya.

Ia berharap KPU dapat melacak siapa calon panelis yang berintegritas dan membangun komunikasi dengan organisasi yang selama ini bekerja untuk isu penyelamatan lingkungan hidup dan sumber daya alam maupun media. “Kedua pasangan calon pun sebaiknya tidak mengintervensi KPU dalam menentukan panelis,” sebutnya.

 

Sumber: https://m.republika.co.id/amp/pluxrg328