ICEL

ICEL

KLHK Diminta Buat Kajian Dampak Pembuangan Limbah PLTU ke Laut

BREAKINGNEWS.CO.ID– Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta kepada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara agar dalam membuang limbah memperhatikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal.

Hal tersebut diutarakan Bambang kepada wartawan, Sabtu (8/12/2018) menanggapi persoalan lemahnya perlindungan perairan pesisir Indonesia dari dampak pembuangan sebagian limbah air lindi abu batubara PLTU batubara yang dibuang ke laut.

Bambang pun mendorong KLHK melakukan kajian mendalam tentang dampak limbah yang dibuang PLTU ke laut terutama terhadap biodata laut.

“Jika terjadi pencemaran, KLHK harus menindak tegas pelaku yang melakukan pencemaran,” ujar Bambang, Sabtu (8/12).

Baca SelengkapnyaKLHK Diminta Buat Kajian Dampak Pembuangan Limbah PLTU ke Laut

Limbah PLTU Ancam Laut

Sebagian PLTU batubara saat ini ataupun yang akan dibangun pada masa mendatang berada di pesisir. Namun, baku mutu limbah air lindi abu batubara belum diatur.

 

JAKARTA, KOMPAS – Perlindungan perairan pesisir Indonesia dari dampak limbah buangan pembangkit listrik tenaga uap batubara lemah, Aturan saat ini tak cukup memastikan laut terbebas pencemaran limbah cair dari penyimpanan batubara dan abu hasil pembakaran dan operasional termal.

Pengaturan dan pengetatan baku mutu mendesak dilakukan karena 91 persen PLTU batubara berada di pesisir yang membangkitkan listrik 24.435,96 megawatt (MW). Ke depan, 82 persen PLTU berbahan bakar batubara kapasitas 44.047 MW ada di pesisir (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik /RUPTL 2018-2027).

Analisis yang dilakukan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengungkapkan, peraturan baku mutu air limbah PLTU batubara longgar.

Baca SelengkapnyaLimbah PLTU Ancam Laut

Peneliti Ingatkan Limbah PLTU Tingkatkan Suhu Laut

Konfigurasi Perahu Tolak PLTU Warga Batang membentuk tulisan “Tolak PLTU” dengan konfigurasi perahu sebagai aksi bersama Greenpeace menolak rencana pembangunan pembangkit listrik bertenaga batubara di Desa Ponowareng, Batang, Jawa Tengah, Rabu (24/9). Menurut mereka limbah PLTU tersebut akan mengancam lahan sawah produktif dan sektor perikanan laut di wilayah Batang terutama yang berbatasan langsung dengan proyek tersebut. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

 

Jakarta, (ANTARA News)- Peneliti Divisi Pesisir dan Maritim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Angela Vania mengingatkan bahaya peningkatan suhu air laut secara permanen akibat limbah bahang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara yang membahayakan ekosistem.

Angela di Jakarta, Rabu, mengatakan aturan baku mutu untuk parameter suhu limbah bahang dalam Peraturan Menteri lingkungan Hidup (PermenLH) Nomor 8 Tahun 2009 terlalu longgar, dan tidak dapat mendukung terpenuhinya baku mutu air laut dalam Keputusan Menteri lingkungan Hidup (KepmenLH) Nomor 51  Tahun 2004.

Karena itu, ia mengatakan untuk mencegah terjadinya peningkatan suhu air laut maka pihaknya mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera mengeluarkan kebijakan yang mengatur parameter suhu baku mutu air laut dalam KepmenLH Nomor 51 Tahun 2004, yakni perbedaan 2 derajat celsius dari suhu alami.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa suhu rata-rata air laut di Indonesia mencapai 29,5 derajat celsius. Sehingga baku mutu suhu limbah bahang dari PLTU Batu bara harusnya mencapai 31,5 derajat celsius.

Baca SelengkapnyaPeneliti Ingatkan Limbah PLTU Tingkatkan Suhu Laut

Regulasi Baku Mutu Limbah PLTU Dinilai Belum Memadai

Foto: MI/Syahrul Karim

 

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyatakan Indonesia tidak memiliki peraturan spesifik terkait baku mutu air limbah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara yang dibuang ke laut. Karenanya, potensi pencemaran atau kerusakan lingkungan laut disebut bakal menjadi ancaman ke depannya.

Peneliti Divisi Pesisir dan Maritim ICEL, Angela Vania, saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (5/12), mengatakan, peraturan baku mutu air limbah PLTU batu bara yang ada saat ini terbilang longgar. Landasan utama yang diacu ialah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal, turunan dari Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

“PP No 82 Tahun 2001 sendiri tidak mengatur spesifik terkait air laut sehingga Permen LH No 8 Tahun 2009 tidak dapat digunakan untuk acuan baku mutu air limbah PLTU batu bara yang dibuang ke laut. Tidak adanya baku mutu air limbah tersebut mengakibatkan tidak adanya jaminan perlindungan ekosistem pesisir dan laut,” ucapnya.

PLTU yang berada di kawasan pesisir mengambil air laut sebagai salah satu bahan baku untuk membangkitkan listrik. Mengutip riset yang dilakukan peneliti lain, Vania menjelaskan limbah PLTU memiliki sejumlah dampak negatif bagi ekosistem lain. Contohnya, air limbah PLTU umumnya bersuhu tinggi bisa mencapai 40 derajat celcius. Ketika dibuang kembali ke laut bisa berkontribusi pada naiknya suhu perairan. Limbah juga mengandung logam yang berbahaya bagi biota laut.

Baca SelengkapnyaRegulasi Baku Mutu Limbah PLTU Dinilai Belum Memadai

Peneliti ICEL: Limbah PLTU Tingkatkan Suhu Air Laut

JAKARTA (HN) – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengingatkan bahaya peningkatan suhu air laut secara permanen akibat limbah bahan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu bara yang membahayakan ekosistem.

“Aturan baku mutu untuk parameter suhu limbah bahang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) Nomor 8 Tahun 2009 terlalu longgar, dan tidak dapat mendukung terpenuhinya baku mutu air laut dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (KepmenLH) Nomor 51 Tahun 2004,” kata Peneliti Divisi Pesisir dan Maritim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Angela Vania, kutip Antara, di Jakarta, Rabu (5/12).

Karena itu, ia mengatakan untuk mencegah terjadinya peningkatan suhu air laut maka pihaknya mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera mengeluarkan kebijakan yang mengatur parameter suhu baku mutu air laut dalam KepmenLH Nomor 51 Tahun 2004, yakni perbedaan 2 derajat celsius dari suhu alami.

Baca SelengkapnyaPeneliti ICEL: Limbah PLTU Tingkatkan Suhu Air Laut

Warga Ancam Gugat Pemerintah Terkait Polusi Udara

Foto : Media Indonesia

 

MASYARAKAT peduli lingkungan yang menamakan diri Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (5/12). Mereka menyerahkan notifikasi gugatan warga negara atau Citizen Law Suit (CLS) terkait polusi udara.

Notifikasi CLS dilayangkan untuk meminta pemerintah melakukan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan kualitas udara.

Mereka menilai sudah bertahun-tahun udara di DKI Jakarta kualitasnya memburuk tanpa intervensi yang tepat untuk memperbaiki kualitas udara yang dihirup warga.

“Melalui notifikasi gugatan ini diharapkan pemerintah dapat menerbitkan strategi dan rencana aksi yang jelas soal pengendalian pencemaran udara,” kata Ketua Tim Advokasi Nelson Nikodemus Simamora.

Baca SelengkapnyaWarga Ancam Gugat Pemerintah Terkait Polusi Udara

Kualitas Udara Jakarta Memburuk

Foto : Kompas

 

JAKARTA, KOMPAS—Kualitas udara di kota-kota besar di Indonesia, khususnya Jakarta dan sekitarnya, memburuk sehingga rentan memicu berbagai persoalan kesehatan. Untuk itu, pemerintah dituntut menyiapkan rencana aksi untuk mengatasi persoalan ini didasarkan data saintifik dan terbuka bagi publik.

​“Dari berbagai data yang ada, kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya melebihi ambang batas kesehatan yang disarankan WHO (Organisasi Kesehatan Dunia). Namun, sampai sekarang belum ada rencana aksi yang jelas untuk mengatasi hal ini,” kata Pengkampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu, di Jakarta, Selasa (4/12).

​Menurut data Greenpeace Indonesia, rata-rata konsentrasi partikel pencemar atau dengan ukuran di bawah 2,5 mikron gram per meter kubik (μg/m3) atau PM 2,5 di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan dari tahun 2017 dan2018 menunjukkan peningkatan.

Data yang diolah dari stasiun Kedutaan Besar Amerika Serikat inimenunjukkan, rata-rata konsentrasi PM 2.5 di Jakarta Selatan pada semester pertama tahun 2017 sebesar 26,8 μg/m3 dan Jakarta Pusat 29,09 μg/m3. Sedangkan pada periode sama tahun 2018 di Jakarta Selatan 31,88 μg/m3 dan di Jakarta Pusat 38,34 μg/m3.

Sebagaimana diketahui, pencemaran PM2,5 bisa berdampak pada berbagai masalah kesehatan, mulai dari pernafasan hingga menjadi pemicu kanker. Kualitas udara di Jakarta ini, menurut Bondan, dikhawatirkan memburuk seiring rencana pembangunan sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menggunakan sumber energi batubara. ​

Baca SelengkapnyaKualitas Udara Jakarta Memburuk

Pengetatan Emisi Mutlak Diperlukan

Para pembicara kunci berfoto bersama usai pembukaan Better Air Quality Ke-10 di Kuching, Sarawak, Malaysia, Rabu (14/11/2018; Foto :KOMPAS/ICHWAN SUSANTO)

 

KUCHING, KOMPAS – Sistem berupa regulasi dari pemerintah masih diperlukan bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk memperbaiki kualitas udara di perkotaan. Indonesia harus memperketat baku mutu ambien polusi udara yang telah berumur 20 tahun maupun baku mutu emisi berbagai sumber utama pencemaran udara seperti pembangkit tenaga listrik berbahan bakar yang berumur 10 tahun.

Pencemaran udara merupakan tantangan banyak negara di Asia baik yang bersumber dari industri maupun penggunaan bahan bakar biomassa di rumah tangga. Dalam Better Air Quality Conference Ke-10, 14-16 November 2018, di Kuching, Malaysia kecepatan China dalam memperbaiki kualitas udaranya dalam lima tahun terakhir menjadi sorotan.

Meski saat ini emisi yang ditimbulkan masih sangat tinggi, namun angka dan kualitas udaranya sudah jauh lebih baik. Sumber pencemaran utama di Kota Beijing dan sekitarnya berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar batubara.

Baca SelengkapnyaPengetatan Emisi Mutlak Diperlukan

Banyak Sungai Tercemar Limbah Sawit, Berharap KPK Tangani Tak Hanya di Danau Sembuluh

Pembuangan limbah dari pabrik PT. Mustika Sembuluh yang mengalir ke Sungai Sampit dan Pondok Damar. Kini, sungai Sampit pun tak bisa digunakan keperluan sehari-hari layaknya dahulu. Foto: Walhi Kalteng 2013

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyeret beberapa petinggi anak usaha sawit Sinar Mas dan anggota DPRD Kalimantan Tengah, dalam kasus suap pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh. Enam orang sudah ditahan atas dugaan suap oleh PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) dan PT Smart Tbk, kepada beberapa anggota DPRD Kalteng.

Febri Diansyah, juru bicara KPK mengatakan, yang ditahan antara lain Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, Sekteratis Komisi B DPRD Kalteng Punding LH Bangkan, dan anggota Komisi B DPRD Kalteng Arisavanah dan Edy Rosada. Dari perusahaan ditahan Direktur BAP Edy Saputra Suradja, dan CEO BAP wilayah Kalteng bagian utara, Willy Agung Adipradhana.

“Enam tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan di empat rumah tahanan terpisah. Tersangka ESS dan PUN ditahan di Rutan Klas I Jakarta Timur cabang KPK. WAA di Rutan Klas I Jakarta Pusat. BM ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat, dan ER di Rutan Polres Metro Jakarta Timur,” katanya dalam keterangan pers pekan lalu.

Dikutip dari Kompas.com, satu tersangka lain, Manajer Legal BAP, Teguh Dudy Syamsury Zaldy, menyerahkan diri ke KPK Senin (29/10/18). Teguh diduga sebagai pemberi suap.

Baca SelengkapnyaBanyak Sungai Tercemar Limbah Sawit, Berharap KPK Tangani Tak Hanya di Danau Sembuluh

Penegak Hukum Agar Cegah Kriminalisasi Pembela Lingkungan

Sejumlah pihak berfoto usai memberikan keterangan pers Menanggapi Gugatan Korporasi terhadap Saksi Ahli Lingkungan, Jumat (26/10/2018) di Jakarta. Ini dilatarbelakangi gugatan yang dilayangkan terhadap saksi ahli Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis (Institut Pertanian Bogor). Dari kanan ke kiri M Isnur (YLBHI), Raynaldo G Sembiring (ICEL), Sandrayati Moniaga (Komnas HAM), Hasto Atmojo Suroyo (LPSK), Made Ali (Jikalahari), Tama S Langkun (ICW), Boy Even Sembiring (Walhi), dan Boenk Aldoe (pencetus petisi). (Foto : Kompas/ Ichwan Susanto)

 

JAKARTA, KOMPAS—Institusi penegakan hukum lingkungan di kepolisian, kejaksaan, dan kementerian terkait agar menciptakan sistem yang melindungi saksi ahli ataupun pembela lingkungan. Hal itu untuk mengantisipasi timbulnya kriminalisasi terhadap masyarakat yang membela lingkungan.

Gugatan perdata seperti dialami pakar dari Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis, memunculkan kesadaran untuk melindungi para pembela lingkungan.

Di ranah peradilan, ada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Itu bisa menjadi acuan bagi hakim yang menangani perkara lingkungan agar diputuskan lebih dulu dalam putusan sela.

Raynaldo G Sembiring, Deputi Direktur Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Jumat (26/10/2018), di Jakarta mengatakan, perlindungan bagi pembela lingkungan belum diatur sistematis dan aplikatif. Hak atas perlindungan itu tertera dalam Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Raynaldo bersama Sandrayati Moniaga (Komnas HAM), Hasto Atmojo Suroyo (Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), Made Ali (Jikalahari), M Isnur (YLBHI), Boy Jerry Even Sembiring (Walhi), dan Tama Satrya Langkun (ICW) menanggapi gugatan korporasi terhadap saksi ahli lingkungan.
Idealnya, antisipasi gugatan ataupun kriminalisasi terhadap pembela lingkungan (Strategic Lawsuit Against Public Participation/SLAPP) diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. ”Namun, tak mudah merevisi kedua kitab itu,” ujarnya.

Baca SelengkapnyaPenegak Hukum Agar Cegah Kriminalisasi Pembela Lingkungan