ICEL

ICEL

LBH Bakal Layangkan Gugatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama Koalisi Ibukota telah membuka pos pengaduan calon penggugat. Guna mengajukan gugatan terkait pencemaran udara Jakarta.

Hasilnya, ada 37 calon penggugat selama pos dibuka pada 14 April-14 Mei 2019. Mereka warga yang merasa dirugikan akibat buruknya udara Ibu Kota. Akan tetapi, menurut pengacara publik LBH Jakarta Ayu Eza Tiara, pihaknya harus melakukan verifikasi terhadap para calon penggugat tersebut.

“Kita buka satu bulan ternyata sudah ada 37 yang mau menggugat pemerintah, tapi memang kita verifikasi lagi dong. Kita enggak mungkin sembarangan, ini orang harus punya legal standing segala macam,” kata Ayu saat dihubungi Republika, Jumat (7/6).

Ayu mengatakan, gugatan akan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan ini. Ia mengaku, LBH Jakarta telah melakukan riset dan kajian selama satu tahun terkait pencemaran udara di Ibu Kota ini bersama para aktivis dan organisasi non-pemerintah (NGO) yang fokus terhadap hal ini.

Baca SelengkapnyaLBH Bakal Layangkan Gugatan

Indonesia Bakal Reekspor Sampah Plastik Ilegal

Warga negara asing yang juga pemerhati lingkungan memungut sampah dalam gerakan bersih pantai dan laut memperingati International Coastal Cleanup 2019 di Pantai Mertasari, Denpasar, Bali, Jumat (10/5/2019). Kegiatan tersebut dalam upaya membebaskan laut dari sampah, terutama sampah plastik yang dinilai menjadi ancaman serius di perairan. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/nym/foc.

 

JAKARTA – Indonesia segera mengirim ulang (reekspor) sampah plastik yang masuk secara ilegal. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan pengiriman ulang sampah plastik tersebut dilakukan karena tidak sesuai ketentuan yang ada.

“Sampah yang masuk ke Indonesia yang ada plastik itu pasti tidak legal dan pada dasarnya ketentuannya ada. Oleh karena itu, kita akan melakukan reekspor,” ujar Siti usai halalbihalal di lingkungan KLHK, seperti diberitakan Antara, Senin (10/6).

Dikatakan Siti, masuknya sampah plastik secara ilegal ke Indonesia bukan pertama kali terjadi. Hal serupa terjadi selama beberapa tahun terakhir yang direspons dengan reekspor sampah plastik puluhan kontainer pada tahun 2015 dan 2016.

Adapun upaya reekspor tahun ini, lanjut dia, sudah dapat dilakukan. Hari ini (10/6), pihaknya melakukan rapat di tingkat direktorat jenderal (dirjen) dan akan segera melangsungkan rapat dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Perdagangan (Mendag).

Baca SelengkapnyaIndonesia Bakal Reekspor Sampah Plastik Ilegal

LSM Gugat Masalah Polusi Udara di Jakarta, Anies: Hak Warga Negara

tirto.id – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama Koalisi Ibu kota akan menggugat sejumlah pejabat pemerintah yang dinilai bertanggung jawab atas polusi udara yang terjadi di Jakarta. Gugatan rencananya akan dilayangkan salah satunya ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menanggapi hal tersebut, Anies menilai gugatan yang dilayangkan merupakan hak warga negara. “Setiap warga negara berhak untuk menggunakan jalur hukum. Jadi saya tak berhak untuk melarang bahkan menganjurkan jangan, enggak boleh, itu prinsip dasar demokrasi,” kata Anies saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Senin (10/6/2019). Data terkait pencemaran udara tersebut berasal dari aduan masyarakat, serta sejumlah LSM, di antaranya adalah Center for Environmental Law (ICEL), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta, dan Greenpeace. “Kita terima kasih apresiasi pada LSM-LSM yang peduli pada lingkungan hidup. Data yang mereka buat, studi yang mereka lakukan itu bisa kita manfaatkan. Studi dari Greenpeace itu bermanfaat untuk kita pakai, jadi kita apresiasi,” kata Anies. Terkait salah satu faktor pencemaran udara di Jakarta yang diakibatkan oleh PLTU di sekitar Jakarta, Anies enggan berkomentar. “Kalau terkait pembangkit listrik itu bukan wilayah kita. Kalau terkait kendaraan bermotor nanti kita akan lakukan,” ujarnya. Salah satu langkah yang diambil oleh Anies adalah menghadirkan bus listrik. “Arah kita semua bus baru menggunakan tenaga listrik bebas listrik. Jakarta Insyaallah akan bersih udaranya secara bertahap,” ujarnya. Selain ke Anies, gugatan juga akan dilayangkan ke Presiden Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kesehatan, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, dan Gubernur DKI Jakarta.

Sumber :

Alaidrus, F. (2019, June 10). LSM Gugat Masalah Polusi Udara di Jakarta, Anies: Hak Warga Negara. Retrieved June 12, 2019, from https://tirto.id/lsm-gugat-masalah-polusi-udara-di-jakarta-anies-hak-warga-negara-ecal

Cegah Jual Beli Data Pribadi, Komisi Informasi Diminta Bersikap

Koalisi masyarakat sipil yang selama ini intens mengadvokasi kebebasan memperoleh informasi, Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) meminta Komisi Informasi Pusat untuk menyikapi kebocoran data pribadi. Data pribadi termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diamanatkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sebagai lembaga yang diberi amanat mengawal penerapan UU No. 14 Tahun 2008, sudah seharusnya Komisi Informasi ikut berperan mencegah kebocoran data pribadi warga negara.

FOINI prihatin dan menyayangkan terjadinya kebocoran data pribadi warga negara, apalagi jika diperjualbelikan secara bebas. Lembaga-lembaga negara seharusnya hadir mencegah kebocoran dan jika memungkinkan menempuh upaya hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti menjadikan data pribadi warga negara sebagai objek jual beli.

Anggota FOINI yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, meminta Komisi Informasi menjalin kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga lainnya yang berwenang untuk memperkuat perlindungan data nasabah. Sikap proaktif lintas lembaga akan memudahkan pencegahan kebocoran data pribadi warga negara lebih lanjut. “Untuk merespons maraknya jual beli data pribadi ini, kami berharap Komisi Informasi Pusat dapat berkoordinasi dengan Bank Indonesia, OJK, atau lembaga keuangan lainnya untuk memperkuat sistem pengamanan data personal nasabah,” paparnya.

Bahkan, Henri meminta aparat penegak hukum menindak pelaku yang dengan sengaja membocorkan data pribadi yang seharusnya dikuasai dan dijaga lembaga tertentu. Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 menetapkan data pribadi (seperti PIN, password, nama ibu, penghasilan) sebagai informasi yang dikecualikan, dan karena itu bersifat rahasia. Tidak bisa sembarang orang dapat mengakses data pribadi. Jika ada yang menyalahgunakan, maka sudah sepatutnya pelaku diproses hukum.

Pihak yang dirugikan sebenarnya dapat menempuh upaya hukum pidana. Sesuai Pasal 54 UU KIP, warga yang dirugikan dapat melaporkan oknum-oknum yang dianggap memberikan informasi yang dikecualikan terutama informasi pribadi. Ancaman pidananya penjara dan denda.

Baca SelengkapnyaCegah Jual Beli Data Pribadi, Komisi Informasi Diminta Bersikap

PP OSS Dinilai Lemahkan Posisi Wajib AMDAL

Pemerintah terus berupaya untuk mempermudah proses perizinan di Indonesia. Hadirnya Online Single Submission (OSS) yang diluncurkan pada tahun lalu diharapkan dapat mendukung upaya percepatan penanaman modal. OSS merupakan platform yang disediakan pemerintah untuk mengurus perizinan secara terintegrasi.

Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), yang lebih mudah disebut dengan nama generik OSS ini hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia yang selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain melalui PTSP, masyarakat dapat mengakses Sistem OSS secara daring di mana pun dan kapan pun.

Sistem OSS dibangun dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, dengan cara menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dalam beleid terbaru mengenai OSS, yakni PP No. 24 Tahun 2018, Pemerintah mengatur antara lain tentang jenis, pemohon, dan penerbitan perizinan berusaha; pelaksanaan perizinan berusaha; reformasi perizinan berusaha per sektor, sistem OSS, lembaga OSS, pendanaan OSS; insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS; penyelesaian permasalahan dan hambatan brusaha; serta sanksi.

Apa yang membedakan OSS dengan pengurusan perizinan sebelum OSS? Sistem OSS membalik proses perizinan yang dilakukan sebelumnya. Jika sebelumya izin operasional atau izin komersil dikeluarkan setelah serangkaian perizinan seperti izin lingkungan, AMDAL, dan lain sebagainya, dikantongi oleh pengusaha. Namun dengan OSS, dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), pengusaha bisa mendapatkan izin operasional dan izin komersil, dan proses AMDAL diselesaikan secara bertahap pasca NIB terbit.

Baca SelengkapnyaPP OSS Dinilai Lemahkan Posisi Wajib AMDAL

Persiapkan Instrumen Pelaksanaan Dalam Negeri

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia sebagai negara peratifikasi Konvensi Basel agar segera mempersiapkan instrumen pengelolaan dan pengawasan perdagangan sampah plastik antarnegara. Ini menyikapi hasil pasca-Amandemen Konvensi Basel yang diputuskan 187 negara dalam sidang Konferensi Para Pihak PBB untuk Konvensi Basel, Konvensi Rotterdam, dan Konvensi Stockholm.

Ketetapan yang berstatus legally binding (berkekuatan hukum/wajib) tersebut mulai berlaku penuh pada 1 Januari 2021. “Dalam rangka menuju ke situ Indonesia harus melakukan sosialisasi, diantaranya ke Bea Cukai. Karena yang jalankan itu Bea Cukai,” kata Agus Haryono, Deputi Ilmu Pengetahuan Teknik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Senin (13/5/2019), di Jakarta.

Agus menjadi delegasi Indonesia dalam sidang maraton pada 29 April – 10 Mei 2019 di Jenewa, Swiss tersebut. Sidang tersebut merupakan Konferensi Para Pihak (COP) ke-14 Konvensi Basel, COP-9 Konvensi Rotterdam, dan COP-9 Konvensi Stockholm.

Ia mengatakan, proses sidang yang mengendalikan perdagangan limbah plastik hasil Proposal Norwegia tersebut berlangsung alot. Selama ini sampah plastik hanya masuk dalam Annex IX atau komoditas perdagangan yang tak perlu diatur antarnegara. Kini, sampah plastik – sesuai kriteria – masuk dalam Annex II dan Annex VIII yang membutuhkan notifikasi dari negara eksportir ke negara tujuan dan mendapat persetujuan dari negara tujuan.

Baca SelengkapnyaPersiapkan Instrumen Pelaksanaan Dalam Negeri

Masih Sedikit Pemda yang Larang Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Konferensi pers dukung pelarangan plastik sekali pakai di Indonesia, Senin (29/4/2019) di Jakarta. Dalam acara tersebut diungkapkan aturan pelarangan sampah sekali pakai sebagi implementasi nyata dari undang-undang terkait pengelolaan sampah. (Foto: KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO)

JAKARTA, KOMPAS – Sejumlah kota di Indonesia mulai mengimplementasikan secara nyata terkait pengelolaan sampah melalui pelarangan plastik sekali pakai. Aturan tersebut dilakukan untuk menekan jumlah sampah plastik yang sulit diurai dan tidak dapat didaur ulang. Namun masih sedikit pemerintah daerah di Indonesia yang melarang penggunaan plastik sekali pakai.

Beberapa pemerintah daerah seperti Kota Bogor (Jawa Barat), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Balikpapan (Kalimantan Timur), dan Provinsi Bali mulai tegas melarang penggunaan plastik sekali pakai. Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik Tiza Mafira mengatakan, masyarakat mendukung aturan tersebut karena mereka sadar bahwa plastik sekali pakai (PSP) mencemari lingkungan, contohnya di Bali.

“Banyak bukti pencemaran lingkungan tersebut seperti adanya paus yang terdampar dan isi perutnya banyak terdapat sampah plastik,” ujar Tiza dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (29/4/2019). Melalui kesadaran tersebut, masyarakat pun mulai membawa kantong sendiri saat berbelanja.

Adapun sampah plastik yang banyak ditemukan mencemari laut, antara lain kantong plastik, Styrofoam, puntung rokok, sedotan plastik, dan bungkus makanan ringan yang memiliki dua lapisan yang berbeda. Sampah-sampah tersebut sulit didaur ulang dan para pengusaha daur ulang tidak mau menerima sampah tersebut karena memiliki nilai ekonomi yang rendah. Akibatnya, sampah tersebut dibuang sembarangan sehingga mencemari lingkungan.

Baca SelengkapnyaMasih Sedikit Pemda yang Larang Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Ganti Rugi Rp35,4 M Bisa Pulihkan Terumbu Karang

PASCAPELUNASAN ganti rugi sebesar Rp35,4 miliar oleh dua kapal asing, yaitu MV Lyric Poet dan MT Alex, pemerintah diharapkan segera memulihkan ekosistem terumbu karang di perairan Bangka Belitung yang rusak akibat kandasnya dua kapal asing itu.

“Pemulihan bisa dilakukan melalui pemanfaatan ganti rugi tersebut. Pemerintah bisa menyusun rencana dan melakukan pemulihannya sesuai dengan rencana,” ujar Kepala Divisi Pesisir dan Maritim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Ohiongyi Marino saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, rencana pemulihan perlu mempertimbangkan pengembalian kondisi terumbu karang yang rusak, juga kerugian atas jasa lingkungan yang dialami ­masyarakat dan pemerintah setempat atas kasus ­itu. “Rencana pemulihan penting karena akan mengukur sejauh mana lingkungan itu pulih kembali nantinya,” tambah Marino.

Baca SelengkapnyaGanti Rugi Rp35,4 M Bisa Pulihkan Terumbu Karang

Menteri KKP: Perikanan & Pertambangan Tidak Bisa Berdampingan

tirto.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusung sebuah program Pandu Laut Nusantara. Salah satu tujuannya adalah melakukan zonasi terhadap pulau-pulau kecil, serta memaksimalkan pengelolaan dan pelestarian ekosistem laut. Saat ditanyakan terkait keberadaan sejumlah tambang yang memiliki dampak terhadap ekosistem pulau-pulau kecil, Menteri KKP, Susi Pudjiastuti, menilai memang sulit membuat pertambangan dan perikanan hidup berdampingan. “Yang jelas perikanan dan tambang tidak bisa hidup berdampingan,” kata Susi dalam konferensi pers di JCC Senayan, Jakarta, pada Sabtu (6/4/2019). Namun di sisi lain Susi juga mengatakan bahwa suatu wilayah punya kewenangan untuk menentukan sumber penghasilan dari pertambangan atau sektor lain. Susi menilai bahwa dikeluarkannya izin pertambangan pun pasti telah melalui sejumlah proses penilaian. “Terkait tambang yang sudah dibuat sebelumnya, ada aturan dan izin yang sudah dikeluarkan,” kata Susi. Merespons masalah ini, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim dari Indonesian Center for Environment Law (ICEL), Ohiongyi Marino mengemukakan, pulau-pulau kecil seharusnya diprioritaskan untuk penelitian, pariwisata, dan pertanian masyarakat. Menurut Ohiongyi, ketentuan tersebut diterangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. “Nah menurut UU tersebut juga, pulau kecil bukan diprioritaskan untuk pertambangan,” kata Ohiongyi kepada reporter Tirto, Jumat (14/12/2018). Sementara, Koordinator Jatam Nasional, Merah Johansah mengatakan pertambangan di pulau kecil akan melahirkan sejumlah masalah, baik terhadap lingkungan hidup maupun masyarakat. “Tambang di pulau-pulau kecil itu sama saja bunuh diri. Sektor pertanian sangat penting di sana, dan keberlangsungan air sangat penting karena dia pulau-pulau kecil. Kalau air tercemar, sudahlah, tambang itu pasti mencemari,” kata Merah.

 

Sumber :

Alaidrus, F. (2019, April 06). Menteri KKP: Perikanan & Pertambangan Tidak Bisa Berdampingan. Retrieved from https://tirto.id/menteri-kkp-perikanan-pertambangan-tidak-bisa-berdampingan-dljs

Indepth: Lalai Menjaga Sungai

Kota Jakarta yang dilalui oleh 13 sungai, tidak terlalu peduli dengan kebersihan sungai. Apalagi dengan kesehatan sungainya, salah satu sungai yang tercemar adalah kali Pesanggrahan. Dimana setiap hari air limbah industri rumah tangga dibuang ke sungai ini.

Simak Penuturan Kadiv Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup ICEL Margaretha Quina terkait hal ini dalam Liputan Khusus Berita satu “Indepth: Lalai Menjaga Sungai”

 

Sumber :

Indepth: Lalai Menjaga Sungai

BeritaSatu – https://www.youtube.com/watch?v=w2OfTiZHdZI&feature=youtu.be