Satu jam seusai upacara pengibaran bendera peringatan HUT ke-74 RI, Sabtu (17/8) pagi tadi, ketua Kelompok Nelayan Tradisional (KNT) Muara Angke Iwan Carmidi berlayar di atas kapal nelayan kecil miliknya. Dua kapal lain menyusul di belakang, mengangkut nelayan lain dan beberapa anak-anak. Sejalan dengan laju perahu yang melambat, sayup-sayup terdengar suara mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya.
“Kami mau merayakan kemerdekaan ala nelayan. Kami bersama keluarga dan anak-anak ingin merayakan kemerdekaan di tengah lautan kita sendiri,” kata Iwan, setelah kapalnya berlabuh di tepi Pantai Maju Bersama, Pulau D kawasan reklamasi Teluk Jakarta. Bendera Merah Putih berkibar di kapalnya.
Didampingi sejumlah aktivis dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), puluhan nelayan itu juga menyampaikan kekecewaannya atas pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-74 RI oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Pulau D Reklamasi pagi tadi. Bagi mereka, pengembangan kawasan atau reklamasi di Teluk Jakarta sangat memukul mata pencaharian mereka sebagai nelayan.
“Kami sangat menolak dan kecewa dengan pelaksanaan upacara di pulau haram ini!” kata Iwan lagi.
Pemerintah bersama DPR dan DPD RI sepakat mendorong pembentukan Rancangan Undang Undang Energi Baru Terbarukan (EBT). Pada Sidang Tahunan MPR 2019, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya mengapresiasi respons cepat DPD dalam menyikapi tantangan mendesak yang dihadapi oleh daerah, salah satunya adalah terkait energi terbarukan. Respons cepat ini memang telah dilakukan oleh DPD dengan menginisiasi adanya RUU EBT yang saat ini tengah dibahas di Komisi VII DPR.
Meski demikian pembentukan RUU EBT tersebut dianggap belum dikaji secara mendalam antara pemerintah bersama legislatif. Meski menanggapi positif peningkatan produksi EBT, peneliti Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Grita Anindarini, menilai perlu kajian mendalam apakah adanya RUU ini dapat menjawab kebutuhan tersebut. Grita mengatakan bahwa dalam naskah akademik RUU EBT dijelaskan bahwa UU No.30 Tahun 2007 tentang Energi, saat ini belum cukup mengakomodir tentang energi baru terbarukan karena pengaturan EBT masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, salah satu permasalahan yang mengakibatkan kondisi ini terjadi adalah karena Pemerintah tidak kunjung menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Energi Baru dan Terbarukan, sebagaimana diamanatkan dalam UU Energi.
Tingkat deforestasi tertinggi, yakni 3,5 juta hektare (ha) yang pernah terjadi di Indonesia pada periode 1996-2000, turun drastis menjadi 0,44 juta ha pada periode 2017-2018.
PANEL Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim PBB (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC) baru-baru ini mengeluarkan laporan khusus bertajuk Perubahan Iklim dan Lahan (Climate Change and Land). Panel yang diisi para pakar dari berbagai dunia itu menekankan perlindungan hutan dan reforestasi sebagai kunci menahan laju perubahan iklim agar suhu Bumi tak melonjak lebih dari 2 derajat celsius.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa sepanjang sejarah, penggunaan lahan oleh manusia menyumbang lebih dari 70% emisi gas rumah kaca global. Dalam laporan itu juga disebutkan pada periode 2007-2016 emisi global dari sektor berbasis lahan (pertanian, kehutanan, dan alih fungsi lahan) mencapai 23% dari emisi global.
Berkaca dari data tersebut, IPCC merekomendasi seluruh negara, termasuk Indonesia untuk menekan deforestasi, melindungi gambut, mangrove, hingga restorasi ekosistem. Laporan itu juga merekomendasikan agar dunia mengurangi 30 gigaton emisi karbon per tahun pada 2030.
Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo menyatakan laporan IPCC mengingatkan semua pihak bahwa berbagai upaya untuk merespons perubahan iklim terkait dengan penggunaan lahan menjadi sangat krusial.
Jakarta, Gatra.com – Permasalahan pengelolaan energi baru terbarukan (EBT) dinilai belum terakomodir secara optimal dalam naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) EBT.
Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Raynaldo Sembiring mengatakan perlu evaluasi besar-besaran naskah RUU EBT. Mulai dari persoalan pengawasan, evaluasi proyek, dan inventarisasi data terkait dengan potensi daerah.
“Kemudian regulasi yang ada belum optimal menciptakan iklim investasi EBT yang kondusif bagi investor, termasuk terkait harga dan insentif,” ujar Raynaldo, Selasa (20/8).
Selain itu, ICEL menyoroti tumpang tindih aturan dan peran pusat dan daerah dalam pengelolaan EBT. Sehingga naskah RUU EBT masih jauh dari harapan.
Presiden Jokowi mengapresiasi respon cepat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyikapi tantangan yang dihadapi daerah, salah satunya adalah terkait EBT.
DPD menginisiasi RUU EBT, yang saat ini dengan dibahas di Komisi VII DPR bersama pemerintah.
Sumber : https://www.gatra.com/detail/news/438807/politic/icel-naskah-ruu-ebt-masih-jauh-dari-harapan
Jakarta, CNN Indonesia — Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan, ICEL, Walhi, JATAM Kaltim, Kaoem Telapak, BEM UI , dan lain-lain akan menggugat proses kemudahan perizinan investasi terpadu daring (Online Single Submission/OSS) yang dijalankan pemerintah.
Koordinator Kampanye Walhi Nasional Edo Rahman mengatakan gugatan diajukan karena menurut mereka sistem perizinan investasi tersebut menimbulkan masalah pada perlindungan lingkungan hidup.Masalah lingkungan terutama terjadi pada investasi sektor kehutanan, ketenagalistrikan, perkebunan kelapa sawit.
Selain itu perizinan investasi tersebut juga dinilai LSM bertentangan dengan undang-undang. Pertentangan tersebut terkait pengurusan Amdal sebagai syarat investasi yang bisa diurus belakangan.
“Hal ini tentunya bertentangan dengan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menempatkan Amdal sebagai syarat sebelum terbitnya izin lingkungan dan izin usaha,” jelas Edo, Senin (12/8).
Konferensi pers “Persiapan Langkah Hukum Terhadap PP OSS” 12 Agustus 2019. (Foto: WALHI/videograb/VOA Indonesia)
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) peduli lingkungan berencana akan menggugat Presiden Joko Widodo terkait Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau PP OSS (Online Single Submission) dalam proses investasi, karena berpotensi bisa meluasnya kerusakan lingkungan.
JAKARTA — Ambisi Presiden Joko Widodo untuk mempermudah izin investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian tanah air, dan memperkecil ruang korupsi dengan mengadakan PP OSS (Online Single Submission) diakui sejumlah pihak sebagai kemajuan dalam reformasi birokrasi.
Namun sayangnya, menurut sejumlah LSM peduli lingkungan, Jokowi justru menghilangkan suatu hal yang tidak kalah penting untuk keberlangsungan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) yaitu menjadikan studi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) bukan lagi komponen utama dalam proses penerbitan izin usaha investasi.
Deputi Program Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL) Raynaldo Sembiring, mengatakan boleh saja pemerintah berambisi untuk meningkatkan investasi dengan mempermudah keluarnya izin usaha, namun kalau harus mengancam pelestarian SDA, maka hal tersebut sangat berbahaya, karena PP OSS ini secara jelas telah menghilangkan pentingnya substansi amdal. Amdal kemudian hanya ditempatkan sebagai dokumen administratif yang dipenuhi sesudah izin diterbitkan.
Hal ini, kata Raynaldo bertentangan dengan UU no.32 tahun 2008 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang menempatkan amdal sebagai syarat sebelum terbitnya izin lingkungan dan izin usaha.
“Seolah-olah asal tidak korupsi, asal ekonomi lancar boleh merusak lingkungan ‘kan bahaya. Logika seperti ini menurut saya sangat berbahaya untuk dibangun. Dan ini sebenarnya mengafirmasi, menunjukkan bahwa memang sejak awal sampai dengan lima tahun ke depan, memang Jokowi fokus untuk pembangunan ekonomi. Yang menjadi soal adalah sepertinya Jokowi membaca konstitusi itu setengah-setengah, tidak selesai. Jelas konstitusi kita ada dalam pasal 33 ayat 4 pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan. Sehingga tidak boleh ada penegasian terhadap aspek pelestarian lingkungan, apalagi penegasian ini hanya dilakukan melalui Peraturan Pemerintah, bayangkan dia melampaui UU hanya karena dia Presiden punya diskresi, memerintahkan semua Kementerian/Lembaga dan Pemda untuk mengikuti keinginannya melampaui UU Lingkungan dan UU lainnya. Ini sangat berbahaya,” ungkapnya dalam konferensi pers di Kantor Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Jakarta, Senin (12/8).
Bulan lalu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39/2019, tentang Satu Data Indonesia. Perpres ini bertujuan agar pemerintah bisa mengumpulkan, pengelolaan, dan pemanfaatan data secara akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah terakses dan dibagipakaikan.
Di Indonesia, berbagai kementerian, lembaga sampai daerah punya data dan menutupi sendiri. Sulit ada sinergi antara lembaga, bahkan cenderung kuat ego sektoral.
Dengan Kebijakan Satu Data ini, Bappenas jadi kementerian yang ditunjuk mengumpulkan, kalibrasi data antar lintas kementerian dan lembaga untuk menghilangkan perbedaan.
Kalangan organisasi masyarakat sipil menyoroti, jangan hanya bagus di nama kebijakan, terpenting dalam implementasi data bisa terakses masyarakat luas dan ada cara kalau publik ingin menyampaikan informasi atau keberatan.
Indonesia hampir memasuki usia 74 tahun. Meskipun begitu, hingga kini masih belum memiliki satu data dan peta yang bisa jadi acuan bagi pemerintah. Tumpang tindih lahan, ketidakpastian hukum dan ketidak sinergian lintas kementerian seringkali terjadi alias ego sektoral masih kuat. Guna memperbaiki kondisi ini, Presiden Joko Widodo, bulan lalu menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39/2019, tentang Satu Data Indonesia.
Data sangat penting dalam menentukan berbagai hal termasuk tata pemerintah. Perbedaan data lintas kementerian dan lembaga bisa menghasilkan kebijakan salah.
Perpres yang ditandatangani pada 17 Juni 2019 ini bertujuan agar pemerintah bisa mengumpulkan, pengelolaan, dan pemanfaatan data secara akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah terakses dan dibagipakaikan.
Yang mengepalai aturan ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Anggota terdiri dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta pejabat pengelola statistik, dan geospasial.
”(Perpes 39/2019) itu bagian dari intergrasi, one map policy itu bagian dari kebijakan satu data,” kata Joshaphat Rizal Primana, Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Bappenas, di Jakarta (10/7/19).
Sebelumnya, pada 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres Nomor 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Langkah ini untuk guna mendorong penggunaan informasi geospasial dalam pembangunan dengan peta skala 1:50.000.
JAKARTA, KOMPAS — Vonis Mahkamah Agung yang menolak kasasi Presiden dan tergugat lainnya terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah 2015 agar tak dipandang soal menang dan kalah. Presiden dan jajarannya agar memandang vonis tersebut sebagai kemenangan bersama seluruh warga negara untuk bersama-sama menjalankan pencegahan perulangan kebakaran hutan dan lahan serta memberikan kualitas lingkungan hidup yang baik bagi warganya.
Gugatan warga negara (citizen law suit) tersebut dilayangkan pada tahun 2016 sebagai buntut kebakaran hutan dan lahan hebat di tahun 2015. Saat itu, Kalimantan Tengah menjadi satu dari tujuh provinsi yang mengalami kebakaran lahan yang hebat.
Seluruh tahapan gugatan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan terakhir Mahkamah Agung mengabulkan permohonan penggugat. Hanya satu gugatan yang tak dikabulkan pengadilan yaitu tuntutan agar Presiden meminta maaf kepada warganya atas kebakaran hutan dan lahan.
“Kalau dilihat putusan PN sampai MA sebenarnya memang pemerintah melawan hukum karena tidak menjalankan kewajiban yang telah dimandatkan UU. Tapi ini bukan soal menang atau kalah, substansi vonis MA ini agar Presiden dan jajarannya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan,” kata Raynaldo Sembiring, Deputi Direktur Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Minggu (21/7/2019), di Jakarta.
Substansi vonis MA ini agar Presiden dan jajarannya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan
Ia pun sepakat bahwa putusan MA ini merupakan kemenangan warga dan pemerintah untuk bersama-sama menjalankan undang-undang. Dipandang sisi positif, melalui putusan ini, bisa menguatkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Jakarta, CNN Indonesia — Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Raynaldo Sembiring menilai upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diambil Pemerintah dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah merupakan usaha yang sia-sia.
Pasalnya, menurut dia, putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi merupakan bentuk permintaan pertanggungjawaban Pemerintah untuk menjalankan amanat undang-undang yang memiliki relevansi dengan pencegahan dan penanganan karhutla.
“Kalau mereka mau PK, sampai 10 kali pun itu enggak akan mungkin mereka akan menang. Alangkah lucunya Pemerintah ketika dia melakukan PK untuk meninggalkan kewajiban hukum yang sudah diamanatkan oleh UU,” ujar Raynaldo saat konferensi pers di kantor WALHI, Jalan Tegal Parang Utara, Minggu (21/7).
indopos.co.id – Mahkamah Agung akhirnya memenangkan warga dalam gugatan CLS Karhutla di Kalimantan Tengah, pada tingkat Kasasi. Putusan ini tertuang dalam Nomor Perkara 3555 K/PDT/2018 yang diketok pada 16 Juli 2019. Presiden dan para tergugat diminta mengeluarkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Selain memutuskan bahwa pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan perkara ini juga menghukum Pemerintah Indonesia atau tergugat untuk memenuhi 10 tuntutan penggugat.
Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nur Hidayati mengatakan, tuntutan yang diminta penggugat memenuhi hak warga atas lingkungan yang baik dan bersih, serta melaksanakan perundangan tentang PPLH yang disahkan sejak 2009 yang tidak dibuatkan peraturan pelaksananya oleh pemerintah.
“Sehingga UU tersebut tidak berlaku maksimal dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup. Berkaitan dengan Karhutla, ada 7 Peraturan Pemerintah (PP) yang harus dibuat pemerintah,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati di Jakarta, Minggu (21/7).
Pemerintah Indonesia berkewajiban membentuk tim gabungan melakukan evaluasi terhadap perizinan penyebab kebakaran, penegakan hukum serta upaya pencegahan kebakaran. Membebaskan biaya pengobatan korban asap, serta menyediakan tempat dan mekanisme evakuasi bagi korban asap.
