ICEL

ICEL

Perlindungan Lingkungan Hidup dan SDA Diperkirakan Makin Suram

Sejumlah organisasi masyarakat sipil meragukan komitmen pemerintah dan DPR periode 2019-2024 dalam melindungi dan membenahi tata kelola lingkungan hidup serta Sumber Daya Alam (SDA). Keraguan itu terlihat dari proses legislasi dan penyusunan regulasi yang diterbitkan pemerintah dan DPR beberapa waktu terakhir. Sebab, substansinya memberi ruang yang besar alih fungsi hutan dan lahan untuk kepentingan bisnis (korporasi).

Direktur Eksekutif ICEl Henri Subagiyo mencatat sedikitnya ada 5 RUU dan peraturan pemerintah yang melemahkan perlindungan lingkungan hidup. Pertama, RUU Perkelapasawitan. Menurut Henri, RUU ini akan meningkatkan ekstensifikasi perkebunan yang berpotensi meningkatkan konflik tenurial dan lingkungan. Kedua, RKUHP, selain memuat ketentuan yang bisa menjerat aktivis HAM dan lingkungan hidup, RUU ini melemahkan pidana yang menjerat korporasi.

Henri menerangkan seharusnya pidana bagi korporasi diperkuat, sehingga yang dijerat bukan saja struktur pengurus, tapi juga badan hukumnya serta pengendali korporasi yang berada di luar struktur korporasi. Selain itu, korporasi induk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan anak perusahaannya. “Misalnya jika lahan konsesi anak perusahaan terbakar, maka harus dikejar pidananya sampai ke tingkat induk perusahaan,” kata Henri dalam diskusi di Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Ketiga, RUU Pertanahan. Henri menilai RUU Pertanahan ini meningkatkan penguasaan tanah secara berlebihan dan kurang mempertimbangkan fungsi lingkungan dalam tata kelola pertanahan. Keempat, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). PP OSS tidak memposisikan analisis dampak lingkungan (amdal) sebagai pertimbangan dalam menerbitkan izin lingkungan.

Baca SelengkapnyaPerlindungan Lingkungan Hidup dan SDA Diperkirakan Makin Suram

Mengejar Tanggung Jawab Korporasi Pembakar Lahan

JAKARTA – Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Children’s Fund/Unicef), yang dilansir situs unicef.orgSelasa (24/9/2019) mengingatkan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan dan Sumatra terhadap anak. Kebakaran ini disebut menyebabkan 10 juta anak terpapar risiko polusi udara.

Perwakilan Unicef, Debora Comini berpendapat, setiap tahun, ada jutaan anak yang menghirup udara beracun dan mengancam kesehatan serta mengakibatkan mereka tidak dapat belajar di sekolah. Mereka mengalami kerugian fisik dan kognitif seumur hidup.

Dia menguraikan, anak-anak rentan terhadap polusi udara karena mereka bernapas lebih cepat. Sementara, kekuatan fisik dan daya tahan tubuhnya belum sempurna. Unicef juga memperkirakan, 2,4 juta anak balita di kedua wilayah tersebut terdampak kabut asap dan kebakaran hutan yang sudah berlangsung sejak Juli 2019.

Berdasarkan riset, bayi lahir dari ibu terpapar polusi tingkat tinggi saat hamil, berisiko lebih besar mengalami gangguan pertumbuhan di dalam rahim. Bahkan, berdampak pada berat badan lahir yang rendah, hingga lahir prematur.

Baca SelengkapnyaMengejar Tanggung Jawab Korporasi Pembakar Lahan

ICEL Tagih Komitmen Pemerintah Tangani Sampah Plastik di Laut

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menagih realisasi janji Pemerintah untuk menangani sampah plastik di laut. Kebetulan, pada 21 September lalu, bertepatan dengan satu tahun Peraturan Presiden (Perpres) No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Perpres ini adalah regulasi yang menunjukkan komitmen Pemerintah untuk mengurangi sampah plastic di laut hingga 70 persen pada 2025.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah penerbitan regulasi teknis untuk menindaklanjuti Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanggulangan Sampah Laut. Dalam perpres tersebut disebutkan empat peraturan dan satu peraturan internasional yang masih harus diterbitkan pada 2018-2019 untuk menunjang pelaksanaan program pengurangan sampah. Ketiadaan regulasi itu dianggap sebagai wujud rendahnya komitmen pemerintah. ICEL menilai komitmen Pemerintah dalam melaksanakan Perpres ini sangat rendah.

Berkaitan dengan pengelolaan sampah di laut, regulasi yang masih dibutuhkan adalah PP tentang cukai plastik; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Ada pula Peraturan Menteri Pariwisata mengenai standar operasional pengelolaan sampah dari kegiatan destinasi bahari; dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peningkatan penggunaan sampah plastik sebagai bahan tambahan pembuatan jalan. Adapun traktat internasional adalah mengenai penanggulangan sampak plastik di laut yang mencakup persoalan lintas batas negara.

Baca SelengkapnyaICEL Tagih Komitmen Pemerintah Tangani Sampah Plastik di Laut

Diusulkan Bentuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferesi pers pada 20 September 2019 pukul 14.33 WIB memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan kepada DPR agar pengesahan RUU KUHP ditunda. Presiden meminta agar pengesahan RUU KUHP tidak dilakukan DPR pada periode ini. Langkah Presiden diapresiasi. Selanjutnya, Presiden disarankan untuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana.

“Atas sikap Presiden Jokowi tersebut, ICJR memberikan apresiasi terhadap langkah yang diambil Presiden ini. Langkah ini, menurut kami, adalah sebuah langkah yang tepat mengingat dalam draf RUU KUHP yang ada sekarang masih perlu dibahas dan terus diperbaiki,” kata Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara, di Jakarta, Minggu (22/9).

Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana ini lanjut Anggara, melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari akademisi dan ahli dari seluruh bidang ilmu yang terkait seperti kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan masyarakat serta masyarakat sipil.

Keberadaan komite tersebut penting untuk dapat menjaga kebijakan hukum pidana yang dibuat selalu sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. ”Dan dibahas secara komprehensif yang mendapatkan dukungan luas dari masyarakat,” ujarnya.

Baca SelengkapnyaDiusulkan Bentuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana

BNPB Kewalahan Padamkan Api, Kebakaran Meluas Kabut Asap Semakin Parah

KOMPAS.com – Pemerintah disarankan segera menangani dampak kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Di sisi lain, BNPB mengaku kewalahan lantaran peralatan yang dimiliki tak cukup mumpuni memadamkan api dengan cepat. Warga di Pekanbaru, Riau dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menyebut kabut asap yang mengepung sekitar rumah mereka hari-hari ini hampir menyerupai kondisi terparah dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan empat tahun silam atau pada 2015. Lilis Alice, seorang warga Palangkaraya, bercerita terpaksa menutup semua ventilasi udara rumahnya dengan karton sejak awal September lalu. Gara-garanya, asap sudah tak bisa dibendung.

Kata dia, lantai rumahnya menjadi licin dan agak berminyak. Gorden yang tadinya berwarna putih, berubah jadi kecoklatan. Agar udara tidak pengap, ia mengandalkan kipas angin. “Sudah dua minggu sudah tidak buka jendela dan pintu. Asap ini sudah masuk ke rumah,” ujarnya kesal ketika dihubungi BBC News Indonesia, Minggu (15/9/2019). “Kalau pagi, kayak tinggal di negeri di atas awan. Gelap-gelapan. Jadi kalau di dalam rumah, saya nyalakan lampu, saking gelapnya,” sambungnya.

Baca SelengkapnyaBNPB Kewalahan Padamkan Api, Kebakaran Meluas Kabut Asap Semakin Parah

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di RKUHP Jadi Sorotan

Wacana rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) semakin santer disetujui pada Sidang Paripurna DPR terakhir periode 2014-2019, Selasa, 24 September 2019. Menjelang detik-detik akhir tersebut, ternyata muatan pasal RKUHP dianggap masih menyimpan masalah salah satunya penegakan hukum pidana pada sektor lingkungan hidup.

Permasalahan yang jadi sorotan mengenai pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dan pertanggungjawaban korporasi yang luput yang dalam RKUHP. Pasalnya kedua hal ini justru mempersuli dan melemahkan penegakan hukum pidana lingkungan hidup. Hal ini disampaikan Deputi Direktur Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), Raynaldo G Sembiring.

Dia menjelaskan pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam RKHUP merupakan kemunduran dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup. Sebab, pengaturannya justru kembali mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengharuskan terdapat unsur melawan hukum dalam menjatuhkan sanksi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Padahal, dia menjelaskan unsur melawan hukum tersebut justru menghambat proses penegakan hukum. Selain itu, Seperti yang diatur UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 sudah tidak memuat unsur melawan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup. Sehingga, prinsip semua tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum.

Baca SelengkapnyaPenegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di RKUHP Jadi Sorotan

ICEL: Demi Investasi Lingkungan di Abaikan

foto: mataraminside.com/ Suandri Ansah

Mataraminside.com, Jakarta -Mahkamah Agung (MA) di minta oleh Aktivis lingkungan yang berhimpun dalam Koalisi Tolak Perizinan Ngawur untuk membatalkan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Online Single Submission (OSS).

Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Raynaldo Sembiring memaparkan sejumlah alasan dilayangkannya gugatan. Salah satu alasan utamanya yakni PP tersebut dinilai menegasikan peran Amdal dan hanya menjadikannya sebagai syarat formalitas.

“Paling penting adalah OSS juga sudah merusak Undang-Undang Lingkungan melalui penerabasan lewat peraturan di bawahnya (PP),” ujarnya saat konferensi pers di kantor Walhi, Jakarta Selatan, Rabu (4/9).

Jual Beli Penelitian Jadi Kendala Penegakkan Hukum Lingkungan
Kesimpulan itu didapat berdasarkan kajian koalisi yang melihat adanya ketidakjelasan penanggung jawab penerbitan izin lingkungan. Dalam PP OSS tersebut tertuang izin usaha diberikan jika pelaku usaha mampu memenuhi sejumlah persyaratan dan atau komitmen.

Baca SelengkapnyaICEL: Demi Investasi Lingkungan di Abaikan

Halangi Akses Informasi Kebun Sawit, Deputi Menko Perekonomian Dilaporkan LSM

JAKARTA – Puluhan organisasi masyarakat sipil melaporkan Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, kepada Menteri Koordinator Perekonomian Darwin Nasution pada Rabu (21/8). Laporan tersebut sehubungan dengan penerbitan Surat Nomor: TAN.03.01/265/D.II.M.EKON/05/2019 tertanggal 6 Mei 2019, perihal Data dan Informasi terkait Kebun Kelapa Sawit.

“Surat Deputi tersebut dijadikan alasan beberapa Badan Publik untuk menolak memberikan informasi publik. Di Jambi, misalnya, permohonan informasi oleh peneliti kami ditolak Dinas Perkebunan, atas dasar Surat Deputi tersebut. Jelas ini merupakan pelanggaran prosedur,” jelas Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo dalam keterangannya kepada Gresnews.com, Rabu (21/8).

Meski tidak ditujukan secara eksplisit kepada Kementerian/Lembaga atau Daerah, informasi yang tertuang dalam poin ke-3 surat tersebut memang terkesan memberikan arahan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan data dan informasi mengenai Hak Guna Usaha (HGU) kebun kelapa sawit (berupa nama pemegang, peta, dan lokasi) sebagai informasi dikecualikan. Arahan tersebut kembali ditegaskan dalam poin ke-4 yang meminta Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk tidak melakukan inisiatif membuat kesepakatan dengan pihak lain dalam pemberian data dan informasi yang terkait dengan kebun kelapa sawit.

“Kami mendesak Menteri Koordinator Perekonomian untuk memberikan instruksi kepada seluruh jajarannya agar tunduk terhadap ketentuan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP menyatakan informasi HGU beserta dokumen pendukungnya adalah informasi terbuka. Hal ini juga telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam sengketa informasi antara Forest Watch Indonesia dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),” tambah Ahmad Hanafi, Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC).

Desiana Samosir (Pegiat Koalisi Freedom of Information Network Indonesia-FOINI) menuturkan Surat Deputi tersebut bertentangan dengan hukum dan harus dicabut. Pelanggaran konstitusional atas akses informasi, tidak dapat dibiarkan. Lebih lanjut, ke-36 organisasi tersebut meminta Menteri Koordinator Perekonomian untuk membatalkan Surat Deputi tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Jika tidak, organisasi masyarakat sipil akan menempuh upaya hukum lain yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

 

Sumber: http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/116974-halangi-akses-informasi-kebun-sawit-deputi-menko-perekonomian-dilaporkan-lsm/

Nyanyi sendu Indonesia Raya di tepi Teluk Jakarta

Satu jam seusai upacara pengibaran bendera peringatan HUT ke-74 RI, Sabtu (17/8) pagi tadi, ketua Kelompok Nelayan Tradisional (KNT) Muara Angke Iwan Carmidi berlayar di atas kapal nelayan kecil miliknya. Dua kapal lain menyusul di belakang, mengangkut nelayan lain dan beberapa anak-anak. Sejalan dengan laju perahu yang melambat, sayup-sayup terdengar suara mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya.

“Kami mau merayakan kemerdekaan ala nelayan. Kami bersama keluarga dan anak-anak ingin merayakan kemerdekaan di tengah lautan kita sendiri,” kata Iwan, setelah kapalnya berlabuh di tepi Pantai Maju Bersama, Pulau D kawasan reklamasi Teluk Jakarta. Bendera Merah Putih berkibar di kapalnya.

Didampingi sejumlah aktivis dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), puluhan nelayan itu juga menyampaikan kekecewaannya atas pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-74 RI oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Pulau D Reklamasi pagi tadi. Bagi mereka, pengembangan kawasan atau reklamasi di Teluk Jakarta sangat memukul mata pencaharian mereka sebagai nelayan.

“Kami sangat menolak dan kecewa dengan pelaksanaan upacara di pulau haram ini!” kata Iwan lagi.

Baca SelengkapnyaNyanyi sendu Indonesia Raya di tepi Teluk Jakarta

Urgensi Pembentukan RUU Energi Baru Terbarukan Dipertanyakan

Pemerintah bersama DPR dan DPD RI sepakat mendorong pembentukan Rancangan Undang Undang Energi Baru Terbarukan (EBT). Pada Sidang Tahunan MPR 2019, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya mengapresiasi respons cepat DPD dalam menyikapi tantangan mendesak yang dihadapi oleh daerah, salah satunya adalah terkait energi terbarukan. Respons cepat ini memang telah dilakukan oleh DPD dengan menginisiasi adanya RUU EBT yang saat ini tengah dibahas di Komisi VII DPR.

 

Meski demikian pembentukan RUU EBT tersebut dianggap belum dikaji secara mendalam antara pemerintah bersama legislatif. Meski menanggapi positif peningkatan produksi EBT, peneliti Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Grita Anindarini, menilai perlu kajian mendalam apakah adanya RUU ini dapat menjawab kebutuhan tersebut. Grita mengatakan bahwa dalam naskah akademik RUU EBT dijelaskan bahwa UU No.30 Tahun 2007 tentang Energi, saat ini belum cukup mengakomodir tentang energi baru terbarukan karena pengaturan EBT masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.

 

Menurutnya, salah satu permasalahan yang mengakibatkan kondisi ini terjadi adalah karena Pemerintah tidak kunjung menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Energi Baru dan Terbarukan, sebagaimana diamanatkan dalam UU Energi.

Baca SelengkapnyaUrgensi Pembentukan RUU Energi Baru Terbarukan Dipertanyakan