ICEL

ICEL

Hanya Sanksi Administratif bagi Pertamina untuk Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan : Apakah Adil?

Foto : Walhi Kaltim

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Pertamina (Persero) terkait insiden tumpahan minyak di Teluk Balikpapan.

 

Sanksi tersebut berupa perintah untuk melakukan kajian risiko lingkungan dan audit lingkungan dengan fokus pada keamanan pipa penyalur minyak, kilang minyak, dan sarana pendukung.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR pada Senin (16/04), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkap sejumlah kesalahan dalam sistem pipa Pertamina, antara lain tidak terdapatnya sistem pemantauan pipa otomatis dan sistem peringatan dini.

“Kalau sistemnya baik, sebenarnya tidak perlu menunggu lima sampai tujuh jam (sampai ketahuan) dan tidak perlu sampai kebakaran,” kata Siti di sela rapat kepada wartawan.



Lima temuan tim KLHK:

  1. Dokumen Lingkungan tidak mencantumkan dampak penting alur pelayaran pada pipa
  2. Dokumen Lingkungan tidak mencantumkan kajian perawatan pipa
  3. Inspeksi pipa tidak memadai, hanya untuk kepentingan sertifikasi
  4. Tidak memiliki sistem pemantauan pipa otomatis
  5. Tidak memiliki sistem peringatan dini

Baca SelengkapnyaHanya Sanksi Administratif bagi Pertamina untuk Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan : Apakah Adil?

DPR Desak Pertamina Serius Tangani Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan

Biota laut yang mati karena tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Foto: Facebook KLHK/ Mongabay Indonesia

 

Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR dan PT Pertamina (Persero) pada Selasa (10/4/18), membahas pertangungjawaban PT Pertamina (Persero) terhadap korban tumpahan minyak dan kebakaran di Teluk Balikpapan, batal. DPR berang dan kesal gara-gara Elia Massa Manik, Direktur Utama PT Pertamina, tak hadir dalam rapat penting ini malah memilih menghadiri pertemuan lain.

DPR menilai sikap ini menunjukkan ketidakseriusan Pertamina menangani kasus tumpahan minyak yang menewaskan lima orang dan pencemaran air mencapai 17.000 hektar. Sebanyak 40.000 barel minyak mentah mencemari perairan karena kebocoran pipa bawah laut di Refinery Unit V. Bahkan, penanganan dampak sosial, soal ganti rugi kepada korban dinilai sangat lamban.

”Beliau sendiri berkeinginan hadir. Sesungguhnya beliau memohon minta jadwal ulang untuk memberikan jawaban kepada Komisi VII,” kata Arief Budiman, Direktur Keuangan Pertamina, memberikan alasan.

Ketidakhadiran Dirut Pertamina disebutkan karena menghadiri acara Indonesia-Africa Forum di Bali, hingga diwakilkan kepada Direktur Pemasaran Korporasi dan Ritel Pertamina dan Direktur Pengolahan Pertamina.

“Pimpinan, bisa gak minta mereka berdiskusi diberi waktu 10 menit untuk mencari alasan yang bisa masuk akal atas ketidakhadiran dirut ini,” kata Adian Yunus Yusak Napitupulu, anggota Komisi VII, siang itu.

Baca SelengkapnyaDPR Desak Pertamina Serius Tangani Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan

Revisi UU Konservasi Disetop, Pemerintah Diminta Jelaskan

Pemerintah didesak menjelaskan penghentian revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah untuk menjelaskan keputusannya untuk tidak melanjutkan pembahasan revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (11/4), anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) itu menilai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya perlu menjelaskan alasan penghentian pembahasan RUU Konservasi. Mengingat kebijakan pemerintah terkait konservasi dinilai belum memuaskan.

Sebelumnya, rapat terbatas pemerintah tentang RUU Konservasi pada Rabu (4/4) menilai, revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 belum dibutuhkan. Sebab, ketentuan yang ada sudah cukup untuk menjaga sumber daya alam dan ekosistem.

Baca SelengkapnyaRevisi UU Konservasi Disetop, Pemerintah Diminta Jelaskan

Opini: Penanggulangan dan Langkah Hukum pada Kasus Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan

Sumber foto: Facebook Topan Wamustofa Hamzah/Walhi Kalimantan Timur

 

Sabtu 31 Maret 2018, langit dan air di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, berwarna hitam. Langit hitam karena kapal terbakar, di laut terjadi tumpahan minyak mentah. Saat itu, diduga tumpahan karena kegiatan salah satu perusahaan eksploitasi minyak—belakangan terungkap, kalau tumpahan minyak karena pipa bawah laut PT Pertamina, terputus. Minyak mentah pun tumpah mengotori laut.

Sangat disayangkan, informasi resmi mengenai kronologis peristiwa ini -termasuk siapa pihak bertanggungjawab- tidak disampaikan segera kepada publik.

Malah, terlebih dahulu beredar informasi tak resmi mengenai dampak tumpahan minyak yang menguraikan ada korban jiwa, kerugian lingkungan dan kerugian masyarakat.

Kalau mengacu Pasal 53, ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 (selanjutnya disebut “UU 32/2009”), pemberian informasi kepada masyarakat merupakan salah satu langkah dalam upaya penanggulangan.

Selain penyampaian informasi resmi cepat dan tepat, setidaknya ada tiga langkah lain perlu dilakukan pemerintah dalam menangani kasus ini. Pertama, memastikan pihak bertanggungjawab melakukan penanggulangan atau jika belum dapat ditentukan, pemerintah terlebih dahulu melakukan penanggulangan.

Kedua, memastikan pihak yang bertanggungjawab untuk pemulihan lingkungan. Ketiga, upaya penegakan hukum yang bersifat melengkapi kedua poin sebelumnya. Kedua langkah pertama merupakan prioritas pertama, sedangkan langkah terakhir sebagai prioritas kedua.

Baca SelengkapnyaOpini: Penanggulangan dan Langkah Hukum pada Kasus Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan

Gugatan Hukum Disiapkan

Insiden tumpahan minyak di Teluk Balikpapan belum berhasil dibersihkan. Para aktivis lingkungan menganggap ada kelalaian sehingga mereka menyiapkan gugatan hukum.

 

BALIKPAPAN,KOMPAS – Aktivis dan lembaga swadaya masyarakat lingkungan menyiapkan gugatan hokum terhadap Pertamina terkait dengan kasus tumpahnya minyak mentah di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Ada beberapa hal yang dianggap kejanggalan dan kelalaian. Pemulihan lingkungan dan pembayaran kerugian masyarakat yang terdampak harus ditanggung Pertamina.

Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Tumpahan Minyak (KMPTM) Teluk Balikpapan menyatakan, gugatan itu nantinya disampaikan melalui Pengadilan Negeri Balikpapan. Tercemarnya hamper 13.000 hektar perairan teluk bukan perkara kecil. Namun, kasus ini seperti dianggap biasa.

Tim hokum koalisi, yang juga Koordinator Direktur Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Universitas Balikpapan, Wawan Sanjaya, Senin (9/4/2018) mengatakan, gugatan perbuatan melawan hokum yang diajukan berpijak pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2006 tentang penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut.

“ Seharusnya, tanpa digugat, Pertamina wajib menginventarisirdan membayar kerugian masyarakat. Dari kerugian yang menimbulkan korban tewas (lima orang) kepada keluarganya sampai kerugian ekonomi nelayan tangkap dan nelayan budidaya. Juga kewajiban menanggulangi dampak lingkungan,” katanya.

Baca SelengkapnyaGugatan Hukum Disiapkan

Revisi KUHP Berpotensi Lemahkan Hukum Lingkungan dan Ancam Masyarakat Adat, Mengapa?

DPR dan pemerintah tengah merevisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Dari sisi lingkungan hidup, berbagai kalangan menilai, revisi ini melemahkan hukum lingkungan yang sudah ada. Banyak substansi menyebabkan kemunduran dalam tatanan hukum negeri ini. RUU inipun dinilai mengancam kehidupan masyarakat adat. Mengapa bisa begitu?

Raynaldo G Sembiring, Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengatakan, revisi ini berpotensi pelemahan penegakan hukum Indonesia mengacu pada UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemerintah, katanya, perlu mengkaji ulang isi RKUHP soal pidana lingkungan dengan perbaikan dengan menyesuaikan tindak pidana lingkungan hidup.

”RKUHP ini tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Apalagi, memasukkan syarat unsur ‘melawan hukum’ di dalamnya,” katanya.

Dia menilai, ada kontroversi dalam RKUHP, antara lain, perumusan tindak pidana lingkungan, sistem pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup.

Baca SelengkapnyaRevisi KUHP Berpotensi Lemahkan Hukum Lingkungan dan Ancam Masyarakat Adat, Mengapa?

Kerusakan vs Pemulihan Lingkungan

Upaya konservasi lingkungan seringkali kalah cepat dibandingkan aksi perusakan. Maraknya kebakaran hutan dan perburuan liar merupakan tanda konservasi tidak berjalan baik. Revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 yang diandalkan sebagai solusi tak kunjung dibahas.

 

Jakarta, Gatra.com – “Negara pembakar hutan.” Demikian julukan yang kerap ditimpakan kepada Indonesia. Nota protes keras dari negara tetangga juga sering dilayangkan agar Indonesia serius mengatasi kerusakan dan kebakaran hutan.

Pada 2015 silam, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menjadi sorotan dunia karena kerusakannya cukup parah dengan kerugian fantastis Rp 221 trilyun. Kerusakan itu berdampak pada ekosistem hutan. Tak pelak lebih cepat daripada upaya merestorasinya.

Coordinator Campaign WWF Indonesia, Sulistyowati Diah Hayuningrum mengungkapkan, amburadulnya upaya restorasi terjadi karena pemerintah kurang tegas menindak pelaku perusakan.” Jadi tidak seimbang,” katanya.

Berdasar data WWF, hutan di Sumatera, misalnya, tersisa tinggal 24% dan Kalimantan 53,9%. Masifnya alih fungsi hutan menjadi penyebab utama.

Dampaknya, daya jelajah satwa liar seperti gajah Sumatera dan harimau Sumatera semakin sempit. Tak mengherankan, konflik dengan manusia pun meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Spesies hewan dilindungi ini jumlahnya menurun. Harimau Sumatera diprediksi tinggal 317 ekor dan gajah Sumatera kurang dari 1.000 ekor.

Kondisi tersebut, menurut Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo, sudah pada titik darurat keanekaragaman hayati. Karena yang terancam di masa depan bukan hanya hewan yang dilindungi, melainkan juga keragaman hayati hutan.

Apalagi, pembahasan RUU perubahan UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) belum menjadi prioritas utama baik DPR maupun pemerintah.

Baca SelengkapnyaKerusakan vs Pemulihan Lingkungan

Dugaan Suap Proyek Jalan Wali Kota Kendari, ICEL: Gali Juga ke Perkara Lingkungan

Jalan lingkar yang dibangun di tengah laut, pesisir Pulau Bungkuroko, Kendari, Sulawesi Tenggara. Jalan ini membentang di tengah laut sepanjang tiga kilometer.(Foto: Kamarudin/ Mongabay Indonesa)

 

Duapuluh delapan Februari lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Asrun, mantan Wali Kota Kendari, juga kandidat Gubernur Sulawesi Tenggara, bersama puteranya, Adriatma Dwi Putra, selaku Wali Kota Kendari saat ini.

Keduanya terjaring operasi tangkap tangan KPK, dan digelandang ke Mapolda Sultra, sebelum dibawa ke Jakarta. KPK menyebutkan, mereka terjaring karena diduga terlibat suap pengadaan barang dan jasa dalam penuntasan jalan outer ring road, proyek era Arsun, mulai pencanangan pada 2015.

KPK merilis Adriatma Dwi Putra selaku wali kota diduga terima suap Rp2,8 miliar dari pengusaha bernama Hasmun Hamzah, selaku Direktur PT Sarana Bangun Nusantara (SBN). Perusahaan ini dalam laman website LPSE Kota Kendari disebutkan sebagai pemenang lelang proyek Jalan Bungkutoko menuju Pelabuhan Kendari New Port.

Baca SelengkapnyaDugaan Suap Proyek Jalan Wali Kota Kendari, ICEL: Gali Juga ke Perkara Lingkungan

Revisi KUHP Tidak Jelas, Rawan Disalahgunakan

RMOL. Kalangan aktivis menilai, pembahasan Revisi Kitab Un­dang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), baik pada Buku I tentang Aturan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana, terdapat ambiguitas yang rawan disalahgunakan, cend­erung represif. Bahkan, berpotensi melemahkan penega­kan hukum terhadap beberapa tindak pidana khusus.

Salah satu kontroversi dan permasalahan yang dimuat da­lam KUHP ialah terkait dengan rumusan tindak pidana ling­kungan, sistem pemidanaan dan pertanggujawaban pidana lingkungan hidup.

Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Raynaldo Sembiring mengatakan, pembahasan RKUHP ternyata menghilangkan ke-khas-an ketentuan pidana dalam UU no. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Baca SelengkapnyaRevisi KUHP Tidak Jelas, Rawan Disalahgunakan

Izin Operasional PLTU Cirebon Dipertanyakan

Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan ICEL, Margaretha Quina, (Foto: Teddy Permana/Jabarnews).

 

JABARNEWS | BANDUNG – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) bersama 12 belas ahli hukum, aktivis, dan peneliti lingkungan ajukan pendapat hukum soal izin operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT Cirebon Energi Prasarana, di Kecamatan Astanajapura dan Mundu Cirebon.

Pendapat hukum untuk PLTU berkpasitas 1 x 1.000 MW itu menyoal keabsahan keputusan tata usaha negara (KTUN) soal penerbitan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemprov Jabar tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional untuk PLTU itu.

Baca SelengkapnyaIzin Operasional PLTU Cirebon Dipertanyakan