ICEL

ICEL

Parameter Baku Mutu Udara Perlu Dikawal

JAKARTA, KOMPAS — Koalisi Gerak Bersihkan Udara mengusulkan agar revisi peraturan pemerintah memperkuat pemantauan 13 parameter baku mutu ambien pencemaran udara. Hal itu diharapkan memberikan jaminan lebih kuat bagi masyarakat untuk mendapatkan mutu udara yang sehat.

“Penetapan baku mutu udara ambien hendaknya tetap mencakup berbagai parameter yang ditetapkan pada PP Nomor 41 Tahun 1999 dengan penambahan pada parameter tertentu, seperti HAP (hazardous air pollutant atau polutan udara berbahaya),” kata Bondan Andriyanu, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Rabu (22/11), di Jakarta.

Selain Greenpeace Indonesia, organisasi lain dalam koalisi itu adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan Koalisi Penghapusan Bensin Bertimbal. Mereka memberikan masukan tertulis kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait revisi PP No 41/1999.

Peraturan itu direvisi pemerintah jadi RPP Pengelolaan Kualitas Udara. Kementerian LHK menargetkan akhir bulan ini rancangan PP mulai diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kompas, 10/11).

Baca SelengkapnyaParameter Baku Mutu Udara Perlu Dikawal

Terapkan Pengetatan Baku Mutu Emisi

JAKARTA, KOMPAS — Rencana pemerintah meningkatkan baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga uap disambut baik. Langkah ini sebagai wujud partisipasi Indonesia menurunkan emisi nasional sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Karena itu, pengetatan baku mutu emisi agar dilakukan secara signifikan dengan melihat hasil pemantauan pada pembangkit-pembangkit listrik eksisting.

Baca SelengkapnyaTerapkan Pengetatan Baku Mutu Emisi

Aturan Baku Mutu Sedang Direvisi

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merevisi aturan baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga termal atau uap. Pada aturan baru akan ada penambahan parameter emisi merkuri. Langkah ini diapresiasi sejumlah pihak karena dasar hukumnya telah lama. Pemerintah diminta transparan dalam proses ini agar baku mutu nanti menjamin hak asasi untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. ”Kami merevisi baku mutu emisi menjadi lebih baik,” kata Dasrul Chaniago, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kamis (9/11), di Jakarta. Aturan baru itu merevisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal. Revisi akan menambahkan parameter merkuri. Selama ini, baku mutu hanya mengatur batas konsentrasi debu atau partikulat (particulate matter) secara umum. Di dalam debu emisi pembangkit listrik tenaga uap (batubara) bisa menghasilkan jenis partikel aluminium, selenium, kobalt, dan arsenik. Dasrul mengatakan, draf permen baru sedang dirampungkan dan targetnya bulan depan dibahas di Biro Hukum KLHK. Terkait angka batas emisi maksimum dalam permen baru, ia enggan menyebutkan. ”Kalau belum dipublikasi, nanti jadi gejolak. Kami masih bahas dengan (Kementerian) ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) serta pelaku usaha,” ujarnya.

Baca SelengkapnyaAturan Baku Mutu Sedang Direvisi

Diusulkan Ada Lembaga Payung

JAKARTA, KOMPAS — Konservasi tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang bersifat sektoral, melainkan harus dipandang dalam suatu bentangan ekosistem lanskap. Karena ruang lingkupnya yang luas, dibutuhkan lembaga payung dalam tata kelola konservasi pada masa depan.

Masukan tersebut mengemuka dalam Audiensi RUU Konservasi dan Keanekaragaman Hayati antara Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi yang beranggotakan sejumlah organisasi masyarakat sipil dan Foretika, Senin (18/9), di Kompleks DPR. Pertemuan dipimpin anggota Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi, dari Fraksi PAN. Foretika merupakan lembaga pendidikan tinggi kehutanan yang beranggotakan 45 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia.

Dari rangkaian usulan yang disampaikan, usulan tentang adanya lembaga payung menguat seiring dengan keinginan menjadikan UU Konservasi sebagai payung dari berbagai kebijakan terkait ekosistem, tata ruang, dan lingkungan. Selain itu, diusulkan perubahan paradigma dalam memandang konservasi, yaitu konservasi berbasis ekosistem suatu lanskap.

Baca SelengkapnyaDiusulkan Ada Lembaga Payung

Indonesia Diminta Meratifikasi

JAKARTA, KOMPAS — Konvensi Minamata tentang merkuri telah berlaku secara global mulai Rabu (16/8). Sekalipun turut menandatangani perjanjian ini, Indonesia belum meratifikasinya. Mengingat pentingnya konvensi pengaturan logam berat berbahaya ini, Indonesia didorong segera meratifikasi dan menyiapkan rencana implementasinya secara nasional.

“Kami mengapresiasi KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang telah secara tegas menyatakan akan meratifikasi Konvensi Minamata dan telah mengadvokasi rancangan undang-undang ratifikasi ini di DPR. Namun, upaya ini perlu dilakukan secara lebih agresif,” kata Yuyun Ismawati, peraih Goldman Environmental Prize 2009 yang juga pegiat BaliFokus, Kamis (17/8).

Yuyun mengatakan, ratifikasi ini penting dilakukan segera mengingat permasalahan merkuri di lapangan semakin mengkhawatirkan. Di sisi lain, jalur pasokan dan pemasaran merkuri terjadi secara lintas batas negara sehingga Indonesia tidak bisa bergerak sendirian.

Baca SelengkapnyaIndonesia Diminta Meratifikasi

HAM, Keadilan, dan Kemitraan

Hari Lingkungan Hidup 5 Juni dibayangi sebuah keprihatinan yang mendalam. Dua asosiasi utama pelaku usaha industri kehutanan mengajukan uji materi terkait undang-undang yang bertujuan melindungi lingkungan, khususnya hutan. Pengajuan uji materi ini berpotensi melanggar hak asasi manusia dan keadilan.

Awal pekan lalu, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mengajukan uji materi terkait isu tanggung jawab mutlak (strict liability). Uji materi diajukan pada Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kegiatan membuka lahan dengan cara membakar dan terkait kearifan lokal. Pasal lain yang diajukan adalah Pasal 88 dan Pasal 99 UU No 32/2009 dan Pasal 49 UU No 41/1999 yang berkaitan dengan tanggung jawab mutlak.

Gugatan tersebut melahirkan pertanyaan tentang makna kemitraan “negara-swasta”, bagian dari konsep kemitraan negara dan masyarakat. Di dunia global, kemitraan pemerintah-masyarakat (baca: swasta) dipandang sebagai solusi manjur untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan akhir pembangunan (baca: kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat).

Baca SelengkapnyaHAM, Keadilan, dan Kemitraan

‘Panas’ dengan Hukum Kebakaran Hutan, Asosiasi Pengusaha Kayu dan Sawit Gugat UU Lingkungan

Foto : Mongabay

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengajukan gugatan peninjauan kembali (judicial review) UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi.

Adapun pasal-pasal yang digugat merupakan kunci bagi pemerintah menjatuhkan para perusahaan pembakar hutan yakni pengujian Pasal 69 ayat (1) dan (2), Pasal 88, Pasal 99 UU Nomor 32/2009 juncto Pasal 49 UU Nomor 41/1999.

Pada 29 Mei 2017, MK menggelar sidang agenda pemeriksaan pendahuluan berdasarkan surat gugatan dari APHI dan GAPKI teregistrasi dengan Nomor 25/PUU-XV/2017. Persidangan sekitar lebih satu jam itu, dipimpin Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, I Gede Palguna, dan Suhartoyo.

Baca Selengkapnya‘Panas’ dengan Hukum Kebakaran Hutan, Asosiasi Pengusaha Kayu dan Sawit Gugat UU Lingkungan

Standar Emisi dari Energi Batubara Rendah

JAKARTA, KOMPAS — Standar emisi dari pemakaian batubara dalam pembangkit listrik tenaga uap di Indonesia dinilai terlalu rendah. Hal itu berdampak pada makin buruknya mutu udara sehingga mengancam kehidupan manusia.

Standar emisi mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal. Itu mengatur unsur partikel debu (PM) 100 miligram per meter kubik serta masing-masing 750 mg/meter kubik untuk sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen dioksida (NO2).

Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Margaretha Quina menilai standar itu terlalu rendah di tengah inisiatif global menaikkan batas emisi dari pemakaian batubara pada PLTU, termasuk India. “Ada teknologi untuk mereduksi emisi,” kata Margaretha pada diskusi “Standar Emisi bagi Energi Berbasis Batubara”, Selasa (23/5), di Jakarta.

Baca SelengkapnyaStandar Emisi dari Energi Batubara Rendah

Butuh Implementasi, Bukan Perundangan Baru

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak DPR menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan. Mereka menilai RUU ini tidak diperlukan karena justru berpotensi menimbulkan kontraproduktif dengan upaya perbaikan tata kelola hutan dan lahan serta pemenuhan hak asasi manusia yang sedang dilakukan pemerintah.

Dalam Kertas Kebijakan Koalisi Masyarakat Sipil Pemerhati Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup “Pembahasan RUU Perkelapasawitan Harus Segera Dihentikan”, sejumlah 12 organisasi masyarakat menyatakan RUU Perkelapasawitan kontraproduktif dengan UU Kehutanan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU Perkebunan. Dalam RUU itu ada sejumlah pelemahan hukum pidana bagi pelanggaran kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Andi Muttaqien, perwakilan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), juga menunjukkan RUU Perkelapasawitan masih mencantumkan pasal sumir yang berpotensi mengkriminalisasikan masyarakat. Pasal itu antara lain pelarangan pembukaan/pengolahan lahan yang mengganggu kepentingan umum.

Baca SelengkapnyaButuh Implementasi, Bukan Perundangan Baru

Argumen Lemah, Gugatan Ditolak KIP

JAKARTA, KOMPAS — Gugatan keterbukaan informasi publik tentang kajian komprehensif reklamasi pantai utara Jakarta yang diajukan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta ditolak majelis komisioner Komisi Informasi Pusat, Senin (15/5). Argumen KSTJ dinilai kurang kuat karena hanya mengutip pernyataan pejabat dari pemberitaan media daring.

KSTJ menuntut keterbukaan informasi terkait hasil kajian komite gabungan reklamasi Teluk Jakarta sejak Agustus 2016. Kajian dikeluarkan era mantan Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang membatalkan reklamasi Pulau G, C, D, dan N. Itu dilandaskan kajian bahwa reklamasi Teluk Jakarta membahayakan lingkungan, lalu lintas laut, dan proyek vital.

Usai membacakan pertimbangan dan simpulan, Ketua Majelis Komisioner Evy Trisulo mengatakan, KIP menolak permohonan seluruh pemohon atau KSTJ. Majelis berpendapat, sesuai fakta persidangan termohon, Kemenko Kemaritiman telah memaparkan yang pokoknya tak ada kajian hingga proses reshuffle kabinet dari Rizal Ramli ke Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam sidang, Kemenko Kemaritiman mengungkapkan komite bersama bertugas mendiskusikan dan menelaah sebelum ada keputusan moratorium reklamasi.

“Pemohon hanya melampirkan bukti pemberitaan dari media online. Bukti itu lemah sehingga obyek tidak jelas,” ujar anggota komisioner, Dyah Aryani.

Meski ditolak majelis komisioner, Evy Trisulo menyatakan pendapat berbeda. Itu, di antaranya, didasarkan pada badan publik wajib memberi data untuk umum.

Terkait putusan itu, pemohon dari Pusat Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Rayhan Dudayev, mengatakan, dirinya menunggu putusan majelis komisioner. ICEL akan mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Kenapa kami minta kajian? Karena ingin tahu metode yang dilakukan, bagaimana metode analisisnya. Kami bisa bandingkan dengan kajian akademisi juga. Apa memang sejak awal pemerintah ingin satu rekomendasi?” kata Rayhan.

 

Sumber:https://kompas.id/baca/metro/2017/05/16/argumen-lemah-gugatan-ditolak-kip/