ICEL

ICEL

Koalisi LSM: Kualitas Udara Jakarta Terancam PLTU Batubara

Jakarta, CNN Indonesia — Kualitas udara di Indonesia diklaim belum mengalami perbaikan yang signifikan. Hal ini diungkapkan sebagai catatan akhir tahun koalisi LSM untuk udara bersih Indonesia ‘Gerak Bersihkan Udara melalui pernyataan tertulisnya kepada CNNIndonesia.com.

Ahmad Safrudin dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbal, data pemantauan kualitas udara di berbagai kora (2001-2016) oleh KLHK menunjukkan adanya risiko laten pencemaran udara. Ini ditandai dengan tingginya kandungan PM10, PM2,5, SO2, O3, CO, Nox, dan Pb yang bersumber dari kendaraan bermotor, kebakaran lahan atau hutan. Tak cuma itu, pembangkit listrik, smelter, proses konstruksi, pengolahan sampah, dan polusi rumah tangga juga turut menyumbang pencemaran udara.

Kualitas udara di Indonesia diklaim belum mengalami perbaikan yang signifikan. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

“Tahun ini kita melihat munculnya ancaman baru, yaitu PLTU Batubara sebagai bagian dari rencana ambisius pemerintah Indonesia untuk melakukan ekspansi ketenagalistrikan sebanyak 35 ribu megawatt,” kata Bondan Andriyanu, juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia.

Baca SelengkapnyaKoalisi LSM: Kualitas Udara Jakarta Terancam PLTU Batubara

Cabut Raperda Reklamasi, Anies Berpotensi Tabrak UU

Ilustrasi proses reklamasi dan warga pesisir Jakarta. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Jakarta, CNN Indonesia — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mencabut dua rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait reklamasi dari DPRD DKI Jakarta. Selanjutnya, Anies mengatakan pada tahun depan tak akan ada pembahasan raperda itu di DPRD, karena timnya akan melakukan pengkajian.

Menanggapi hal tersebut, jika terlalu lama Pemprov DKI disebut melalaikan amanat Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

“Mereka menarik Raperda RZWP3K (Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), tetapi harus segera menyusun yang baru. Itu kewajibaan Pemda sesuai yang ada di UU nomor 27 tahun 2007,” kata Ketua Divisi Pesisir dan Maritim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Ohiongyi Marino di Cikini, Jakarta, Jumat (15/12).

Baca SelengkapnyaCabut Raperda Reklamasi, Anies Berpotensi Tabrak UU

Pembangunan Infrastruktur Harus Seimbang dengan Upaya Melestarikan Lingkungan

JAKARTA, KOMPAS — Kalangan lembaga kajian dan advokasi mendorong pemerintah untuk menyeimbangkan pembangunan infrastruktur dengan program-program kelestarian lingkungan hidup. Salah satu yang perlu dioptimalkan adalah program redistribusi hutan dan lahan.

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo menilai, gencarnya pembangunan proyek infrastruktur belum sebanding dengan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam. Pembaruan hukum dan kebijakan untuk perlindungan lingkungan hidup juga masih belum optimal.

”Ada beberapa catatan, seperti soal redistribusi tanah serta bakaran hutan dan lahan yang perlu menjadi perhatian pemerintah ke depan,” ujar Henri dalam acara Catatan Akhir Tahun 2017 yang diadakan ICEL di Jakarta, Selasa (15/12).

 

Dalam catatan ICEL, ada beberapa kebijakan pemerintah yang perlu diapresiasi, tetapi masih jauh dari target yang diharapkan. Salah satunya adalah mengenai kebijakan perhutanan sosial yang baru mencapai 1,1 juta hektar dari target 7,6 juta hektar tahun 2017.

Baca SelengkapnyaPembangunan Infrastruktur Harus Seimbang dengan Upaya Melestarikan Lingkungan

Parameter Baku Mutu Udara Perlu Dikawal

JAKARTA, KOMPAS — Koalisi Gerak Bersihkan Udara mengusulkan agar revisi peraturan pemerintah memperkuat pemantauan 13 parameter baku mutu ambien pencemaran udara. Hal itu diharapkan memberikan jaminan lebih kuat bagi masyarakat untuk mendapatkan mutu udara yang sehat.

“Penetapan baku mutu udara ambien hendaknya tetap mencakup berbagai parameter yang ditetapkan pada PP Nomor 41 Tahun 1999 dengan penambahan pada parameter tertentu, seperti HAP (hazardous air pollutant atau polutan udara berbahaya),” kata Bondan Andriyanu, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Rabu (22/11), di Jakarta.

Selain Greenpeace Indonesia, organisasi lain dalam koalisi itu adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan Koalisi Penghapusan Bensin Bertimbal. Mereka memberikan masukan tertulis kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait revisi PP No 41/1999.

Peraturan itu direvisi pemerintah jadi RPP Pengelolaan Kualitas Udara. Kementerian LHK menargetkan akhir bulan ini rancangan PP mulai diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kompas, 10/11).

Baca SelengkapnyaParameter Baku Mutu Udara Perlu Dikawal

Terapkan Pengetatan Baku Mutu Emisi

JAKARTA, KOMPAS — Rencana pemerintah meningkatkan baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga uap disambut baik. Langkah ini sebagai wujud partisipasi Indonesia menurunkan emisi nasional sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Karena itu, pengetatan baku mutu emisi agar dilakukan secara signifikan dengan melihat hasil pemantauan pada pembangkit-pembangkit listrik eksisting.

Baca SelengkapnyaTerapkan Pengetatan Baku Mutu Emisi

Aturan Baku Mutu Sedang Direvisi

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merevisi aturan baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga termal atau uap. Pada aturan baru akan ada penambahan parameter emisi merkuri. Langkah ini diapresiasi sejumlah pihak karena dasar hukumnya telah lama. Pemerintah diminta transparan dalam proses ini agar baku mutu nanti menjamin hak asasi untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. ”Kami merevisi baku mutu emisi menjadi lebih baik,” kata Dasrul Chaniago, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kamis (9/11), di Jakarta. Aturan baru itu merevisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal. Revisi akan menambahkan parameter merkuri. Selama ini, baku mutu hanya mengatur batas konsentrasi debu atau partikulat (particulate matter) secara umum. Di dalam debu emisi pembangkit listrik tenaga uap (batubara) bisa menghasilkan jenis partikel aluminium, selenium, kobalt, dan arsenik. Dasrul mengatakan, draf permen baru sedang dirampungkan dan targetnya bulan depan dibahas di Biro Hukum KLHK. Terkait angka batas emisi maksimum dalam permen baru, ia enggan menyebutkan. ”Kalau belum dipublikasi, nanti jadi gejolak. Kami masih bahas dengan (Kementerian) ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) serta pelaku usaha,” ujarnya.

Baca SelengkapnyaAturan Baku Mutu Sedang Direvisi

Diusulkan Ada Lembaga Payung

JAKARTA, KOMPAS — Konservasi tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang bersifat sektoral, melainkan harus dipandang dalam suatu bentangan ekosistem lanskap. Karena ruang lingkupnya yang luas, dibutuhkan lembaga payung dalam tata kelola konservasi pada masa depan.

Masukan tersebut mengemuka dalam Audiensi RUU Konservasi dan Keanekaragaman Hayati antara Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi yang beranggotakan sejumlah organisasi masyarakat sipil dan Foretika, Senin (18/9), di Kompleks DPR. Pertemuan dipimpin anggota Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi, dari Fraksi PAN. Foretika merupakan lembaga pendidikan tinggi kehutanan yang beranggotakan 45 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia.

Dari rangkaian usulan yang disampaikan, usulan tentang adanya lembaga payung menguat seiring dengan keinginan menjadikan UU Konservasi sebagai payung dari berbagai kebijakan terkait ekosistem, tata ruang, dan lingkungan. Selain itu, diusulkan perubahan paradigma dalam memandang konservasi, yaitu konservasi berbasis ekosistem suatu lanskap.

Baca SelengkapnyaDiusulkan Ada Lembaga Payung

Indonesia Diminta Meratifikasi

JAKARTA, KOMPAS — Konvensi Minamata tentang merkuri telah berlaku secara global mulai Rabu (16/8). Sekalipun turut menandatangani perjanjian ini, Indonesia belum meratifikasinya. Mengingat pentingnya konvensi pengaturan logam berat berbahaya ini, Indonesia didorong segera meratifikasi dan menyiapkan rencana implementasinya secara nasional.

“Kami mengapresiasi KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang telah secara tegas menyatakan akan meratifikasi Konvensi Minamata dan telah mengadvokasi rancangan undang-undang ratifikasi ini di DPR. Namun, upaya ini perlu dilakukan secara lebih agresif,” kata Yuyun Ismawati, peraih Goldman Environmental Prize 2009 yang juga pegiat BaliFokus, Kamis (17/8).

Yuyun mengatakan, ratifikasi ini penting dilakukan segera mengingat permasalahan merkuri di lapangan semakin mengkhawatirkan. Di sisi lain, jalur pasokan dan pemasaran merkuri terjadi secara lintas batas negara sehingga Indonesia tidak bisa bergerak sendirian.

Baca SelengkapnyaIndonesia Diminta Meratifikasi

HAM, Keadilan, dan Kemitraan

Hari Lingkungan Hidup 5 Juni dibayangi sebuah keprihatinan yang mendalam. Dua asosiasi utama pelaku usaha industri kehutanan mengajukan uji materi terkait undang-undang yang bertujuan melindungi lingkungan, khususnya hutan. Pengajuan uji materi ini berpotensi melanggar hak asasi manusia dan keadilan.

Awal pekan lalu, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mengajukan uji materi terkait isu tanggung jawab mutlak (strict liability). Uji materi diajukan pada Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kegiatan membuka lahan dengan cara membakar dan terkait kearifan lokal. Pasal lain yang diajukan adalah Pasal 88 dan Pasal 99 UU No 32/2009 dan Pasal 49 UU No 41/1999 yang berkaitan dengan tanggung jawab mutlak.

Gugatan tersebut melahirkan pertanyaan tentang makna kemitraan “negara-swasta”, bagian dari konsep kemitraan negara dan masyarakat. Di dunia global, kemitraan pemerintah-masyarakat (baca: swasta) dipandang sebagai solusi manjur untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan akhir pembangunan (baca: kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat).

Baca SelengkapnyaHAM, Keadilan, dan Kemitraan

‘Panas’ dengan Hukum Kebakaran Hutan, Asosiasi Pengusaha Kayu dan Sawit Gugat UU Lingkungan

Foto : Mongabay

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengajukan gugatan peninjauan kembali (judicial review) UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi.

Adapun pasal-pasal yang digugat merupakan kunci bagi pemerintah menjatuhkan para perusahaan pembakar hutan yakni pengujian Pasal 69 ayat (1) dan (2), Pasal 88, Pasal 99 UU Nomor 32/2009 juncto Pasal 49 UU Nomor 41/1999.

Pada 29 Mei 2017, MK menggelar sidang agenda pemeriksaan pendahuluan berdasarkan surat gugatan dari APHI dan GAPKI teregistrasi dengan Nomor 25/PUU-XV/2017. Persidangan sekitar lebih satu jam itu, dipimpin Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, I Gede Palguna, dan Suhartoyo.

Baca Selengkapnya‘Panas’ dengan Hukum Kebakaran Hutan, Asosiasi Pengusaha Kayu dan Sawit Gugat UU Lingkungan