ICEL

ICEL

Pemerintah Didesak Bentuk Lembaga P3H

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah didesak merealisasikan pembentukan lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Keberadaan lembaga ini diperlukan untuk memastikan agar penegakan hukum tidak lagi menyasar masyarakat kecil di sekitar hutan seperti terjadi saat ini.

Undang-undang tersebut didesain untuk menindak kejahatan kehutanan yang terstruktur dan terorganisasi. Pasal 54 mengamanatkan agar Presiden membentuk lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (P3H).

“Mandat UU P3H adalah dua tahun (setelah diundangkan/jatuh tempo 2015) harus terbentuk lembaga ini melalui perpres (peraturan presiden). Artinya, Presiden Joko Widodo harus membentuk lembaga ini,” kata Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Senin (20/2), di Jakarta.

Undang-undang ini sempat mengundang reaksi negatif dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ataupun organisasi masyarakat sipil. Karena itu, UU P3H diajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, MK menolak permohonan uji materi.

Baca SelengkapnyaPemerintah Didesak Bentuk Lembaga P3H

Dorong Penggunaan UU Pencucian Uang

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diminta menguji penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam penanganan kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan. Itu bisa menimbulkan efek jera karena menyasar pemilik modal yang jarang tersentuh dalam kasus kejahatan lingkungan.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) Henri Subagiyo, Rabu (15/2), di Jakarta, menyatakan, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang belum pernah diuji penyidik pegawai negeri sipil di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Padahal, Pasal 2 UU itu menyebut, hasil tindak pidana ialah harta dari kejahatan, termasuk terkait lingkungan dan kehutanan.

Tak adanya penyebutan kewenangan PPNS KLHK di Pasal 74 dinilai tak jadi soal. Penjelasan Pasal 74 menyebut penyidik tindak pidana asal, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri, kejaksaan, Badan Narkotika Nasional, Direktorat Jenderal Pajak, dan Ditjen Bea dan Cukai. Ditjen Penegakan Hukum KLHK bisa berkoordinasi dengan instansi itu. “Terutama berkoordinasi dengan kejaksaan sebagai penuntut di pengadilan,” ucapnya.

Baca SelengkapnyaDorong Penggunaan UU Pencucian Uang

Restorasi Konsesi Tersendat

JAKARTA, KOMPAS — Restorasi gambut di area konsesi perusahaan terancam berjalan di tempat. Surat penugasan restorasi dari Badan Restorasi Gambut kepada para pemegang konsesi kehutanan tak dapat dijalankan karena kendala birokrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Apabila hal itu tak diatasi, pencegahan kebakaran hutan dengan cara membasahi kembali gambut mustahil dilakukan. Padahal, restorasi 2 juta hektar gambut pada 2019 di tujuh provinsi yang menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan merupakan target Presiden Joko Widodo.

Untuk menjalankan restorasi di lahan korporasi, Badan Restorasi Gambut (BRG) pada pertengahan Desember 2016 menyerahkan surat penugasan kepada perusahaan kehutanan yang masuk dalam peta indikatif restorasi gambut. Dalam peta BRG, area mereka terdeteksi sebagai kubah gambut dan memiliki kanal pengeringan. Sebanyak 25 dari 200 pemegang izin kehutanan telah mendapatkan surat itu.

“Secara aturan, BRG tidak ada kapasitas (memberikan surat penugasan kepada perusahaan). Sudah saya anulir dengan surat ke BRG,” kata Ida Bagus Putera Parthama, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu (1/2), seusai mengisi diskusi yang digelar Yayasan Dr Sjahrir di Jakarta.

Baca SelengkapnyaRestorasi Konsesi Tersendat

Mengapa Kami Menggugat Perpres Percepatan PLTSa?

“PARA PEMOHON percaya bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menentukan masa depan bumi Pertiwi generasi penerus bangsa Indonesia. Di ujung palu Mahkamah Agung, generasi mendatang akan melihat sejarahnya: apakah lingkungan hidup dan kesehatan mereka telah diabaikan demi kepentingan jangka pendek generasi pendahulunya; ataukah lembaga peradilan menjadi ujung tombak untuk memastikan bahwa keadilan ekologis juga merupakan hak mereka.”

– Bagian Pendahuluan, Aisya Adilla, cs. vs. Presiden RI tentang Uji Materiil Perpres No. 18 Tahun 2016

Pada 15 Juli 2016, sebuah kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak Bakar Sampah mengajukan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar (“Perpres Percepatan PLTSa”). Para pemohon terdiri dari enam organisasi lingkungan hidup dan persampahan (WALHI, Balifokus, Gita Pertiwi, Perkumpulan YPBB, KRUHA, dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)) serta lima belas individu yang mewakili masyarakat dari tujuh kota yang tercantum dalam Perpres Percepatan PLTSa. […]

Baca selengkapnya disini