ICEL

ICEL

Pemulihan Harus Dimulai dari Penanganan Limbah Industri

Dari kiri, peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Margareta Quina, Pengampanye Urban dan Energi Walhi Dwi Sawung, dan Juru Kampanye Greenpeace Ahmad Ashov dalam diskusi media ”Memulihkan Citarum” di Walhi Eksekutif Nasional, Jakarta, Senin (8/1).

 

JAKARTA, KOMPAS — Upaya pemulihan Sungai Citarum yang saat ini tercemar harus dilakukan secara masif dan terencana.

Sejumlah pegiat lingkungan hidup menilai, pemulihan perlu dimulai dari limbah industri sebab pencemaran industri merupakan sumber pencemar yang relatif mudah dikontrol dan diawasi.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi di sepanjang 279 kilometer (km) pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum selama puluhan tahun.

Kerusakan ini merugikan sekitar 20 juta warga di sekitar Sungai Citarum. Berbagai dampak buruk dirasakan, antara lain berdampak pada kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan keberlangsungan hidup lainnya.

Peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Margareta Quina, mengatakan, selama 30 tahun, berbagai program dan gerakan untuk mendukung restorasi Sungai Citarum belum memberikan dampak yang signifikan.

”Citarum tetap tercemar berat oleh limbah industri, sampah, dan limbah rumah tangga,” ujar Margareta dalam diskusi media yang diadakan Koalisi Melawan Limbah di Jakarta, Senin (8/1).

Koalisi Melawan Limbah merupakan gabungan pegiat lingkungan yang terdiri dari Greenpeace, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (Pawapeling), Lembaga Bantuan Hukum Bandung, dan ICEL.

Baca SelengkapnyaPemulihan Harus Dimulai dari Penanganan Limbah Industri

Administrasi Proyek Sunter Belum Beres

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pembangunan fasilitas pengelola sampah di dalam kota atau intermediate treatment facility di Sunter, Jakarta Utara, berlanjut. Pembangunan menunggu proses administrasi.

Tahun 2016, Pemprov DKI menyatakan peletakan batu pertama ITF di Sunter direncanakan Maret 2017, lalu diundur Agustus 2017. Namun, pembangunan belum kunjung dimulai. “Proses administrasi menurut rencana selesai akhir Januari,” ujar Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Ali Maulana Hakim, yang dihubungi Rabu (3/1).

Secara keseluruhan, bakal ada lima ITF di DKI Jakarta. ITF di Sunter akan didanai konsep buy offer transfer (BOT), yang setelah 25 tahun kepemilikannya beralih ke Pemprov. Adapun empat ITF lain didanai buy offer owner (BOO) dan seterusnya dimiliki swasta yang membangun ITF.

Proses administrasi lama, kata Ali, karena penyesuaian. Contohnya, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang ditunjuk Pemprov DKI membangun ITF Sunter butuh perpanjangan surat penugasan sebelum meneken kontrak dengan Fortum, perusahaan Finlandia mitra membangun ITF berteknologi insinerator. Itu melalui revisi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Fasilitas Pengelola Sampah di Dalam Kota/Intermediate Treatment Facility.

Baca SelengkapnyaAdministrasi Proyek Sunter Belum Beres

Refleksi Lingkungan 2017: Ada Perbaikan, Banyak juga Catatan Kekurangan

Kebun sawit ini ditanam dilahan terlarang, hutan gambut. Larangan ini sesuai dengan aturan pemerintah Indonesia. Apakah, beragam aturan itu akan dihancurkan oleh RUU Perkelapasaitan? Foto: Sapariah Saturi/ Mongabay Indonesia

 

Tahun 2017, segera berganti. Perisitiwa demi peristiwa lingkungan silih berganti. Ada kejadian baik, ada peristiwa buruk. Ada perbaikan tata kelola lingkungan tetapi masih ada kekurangan. Tahun ini, beberapa kebijakan atau aturan soal lingkungan keluar, paling ramai terkait tata kelola gambut.

Di tahun ini pula, asosiasi perusahaan kayu dan perusahaan sawit bersatu buat menggugat beberapa beberapa poin dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan berujung pencabutan gugatan.

Aturan gambut juga mendapatkan keberatan dari berbagai pihak, baik pengusaha sampai pemerintah daerah. Perlawanan juga dilakukan asosiasi usaha sampai perusahaan. Salah satu perusahaan raksasa pulp and paper, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menggugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena atas keberatan atas keluarnya SK 5322 tahun 2017 soal pembatalan rencana kerja usaha (RKU) periode 2010-2019. Putusan hakim, menolak gugatan RAPP alias KLHK menang.

Baca SelengkapnyaRefleksi Lingkungan 2017: Ada Perbaikan, Banyak juga Catatan Kekurangan

Pemerintah Menang, RAPP Harus Revisi Rencana Kerja Sesuai Aturan Gambut

Kado indah akhir tahun bagi lingkungan dan kemanusiaan datang dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Hari ini, Kamis (21/12/17), pengadilan menolak gugatan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) kepada pemerintah.

Perusahaan ini melayangkan gugatan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas keberatan atas keluarnya SK 5322 tahun 2017 soal pembatalan rencana kerja usaha (RKU) periode 2010-2019. RAPP menganggap, dengan pembatalan RKU itu, operasional perusahaan tak bisa jalan lagi. KLHK menolak RKU perusahaan karena belum sesuai aturan perlindungan gambut.

RAPP menyebutkan, pasal peralihan di Pasal 45 PP Nomor 71/2014 jadi dasar pembatalan RKU. Ketentuan peralihan inilah yang dipermasalahkan RAPP. Perusahaan ini beranggapan, kebijakan perbaikan tata kelola gambut tak bersifat retroaktif alias RAPP tidak wajib menyesuaikan RKU berdasarkan kebijakan pasca terbit PP 57/2016.

Baca SelengkapnyaPemerintah Menang, RAPP Harus Revisi Rencana Kerja Sesuai Aturan Gambut

KLHK: Standar Kebersihan Udara Indonesia Berbeda dengan WHO

REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta — Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dasrul Chaniago mengatakan dirinya sudah melibatkan publik terkait pembuatan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengelolaan Kualitas Udara (RPP PKU). Ia juga mengatakan standar kebersihan udara di Indonesia berbeda dengan yang ditetapkan Badan Kesehataan Dunia atau WHO.

“Terakhir tanggal 1 November 2017, itu kami libatkan semua seperti Greenpeace, WALHI (WahanaLingkungan Hidup Indonesia), dan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia). Memang waktu itu tidak ada ICEL (Indonesian Center of Environmental Law) karena ICEL itu kan konsultannya,” kata Dasrul, ketika dihubungi, Senin (18/12) lalu.

Aktivis Green Peace Indonesia melakukan aksi bahaya polusi udara di halaman Kantor kementerian Kesehatan, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/9) (Foto: Republika/Putra M. Akbar)

Dasrul juga menambahkan, ICEL adalah konsultan yang digunakan KLHK untuk membuat RPP PKU. Ia menyebut sudah hampir dua tahun bekerja sama dengan lembaga tersebut.
“Saya sudah meminta masukan mereka, dan mereka sudah memberikan masukan dan mereka sudah ngirim email masukan-masukan,” tambah dia.
Terkait komentar mengenai perbedaan standar dengan WHO, Dasrul mengatakan memang berbeda karena penelitiannya tidak dilakukan di tempat yang sama. “Kalau WHO itu kan di sana, kita kan meneliti negara kita (di sini),” kata dia.

 

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/12/19/p16fxh423-klhk-standar-kebersihan-udara-indonesia-berbeda-dengan-who

Pembangunan Abaikan Kesehatan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan di kota-kota besar di Indonesia dinilai mengabaikan kesehatan masyarakat. Hal itu terindikasi dari tingginya tingkat pencemaran udara yang terjadi dari tahun ke tahun. Karena itu, pemerintah didesak untuk mempertimbangkan aspek kesehatan udara dalam pembangunan.

Hal itu terungkap dalam pemaparan akhir tahun yang dilakukan Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat untuk Udara Bersih di Jakarta, Senin (18/12). Koalisi ini antara lain terdiri dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Green Peace Indonesia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

”Perencanaan pembangunan mengabaikan kualitas udara. Berdasarkan parameter baku, sejumlah indikasi menunjukkan kondisi udara melebihi standar mutu,” kata Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ICEL Margaretha Quina.

Hasil pemantauan kualitas udara yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di sejumlah kota besar pada 2012-2017 mengungkapkan risiko laten dengan tingginya paparan polutan. Salah satu parameter yang dipakai adalah PM2.5, yakni partikel mikroskopis (PM) yang dihasilkan dari semua jenis pembakaran, termasuk kendaraan bermotor, pembangkit listrik, dan industri. Sifat PM2.5 bergerak bebas di udara, mudah dihirup, dan masuk ke aliran darah manusia. Partikel ini memicu infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terutama pada anak-anak, dan kanker paru.

Kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang, memiliki kandungan PM2.5 tahunan rata-rata di atas baku mutu 12 mikrogram per meter kubik (µg/m3) yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pada skala mikro, penelitian KPBB pada 2016 menunjukkan, di Jakarta 58,3 persen warga terpapar penyakit yang dipicu pencemaran udara, seperti ISPA, asma, dan pneumonia. Biaya kesehatan atas penyakit-penyakit itu mencapai Rp 51,2 triliun.

Sektor transportasi

Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin mengatakan, pencemaran udara di Indonesia umumnya bersumber dari sektor transportasi, industri, dan sampah (pembakaran). Mengacu sumber-sumber ini, seharusnya penanganannya lebih terarah.

Di sektor transportasi, pemerintah menetapkan standar emisi Euro2 yang bisa menekan emisi 90 persen. ”Masalahnya bahan bakar yang digunakan, seperti premium, pertalite, dan solar, tak memenuhi standar tersebut. Harusnya standar emisi dipadukan dengan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan,” ujar Ahmad.

Di hilir, katanya, perlu razia emisi kendaraan pribadi. Selama ini yang sering diuji kendaraan umum, padahal jumlah kendaraan pribadi lebih banyak. Razia bisa berujung penindakan, misalnya kendaraan ditilang karena tidak memenuhi baku mutu emisi. Di sektor industri pun perlu uji emisi yang dihasilkan pabrik.

Margaretha mengingatkan, pemerintah perlu memperketat regulasi yang mengatur pencemaran udara. Ia mencontohkan regulasi terkait pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan baku batubara. Aturan yang diacu adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2008 dengan standar PM 100 µg/m3, nitrogen dioksida (N02) 750 µg/m3, dan sulfur dioksida (S02) 750 µg/m3.

Padahal, banyak negara lain yang seperti Indonesia mengejar pertumbuhan ekonomi, menaikkan standar tiga parameter untuk PLTU. Contohnya India yang menetapkan PM 30 µg/m3 serta NO2 dan S02 masing-masing 100 µg/m3.

 

Sumber : https://kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2017/12/19/pembangunan-abaikan-kesehatan-masyarakat/

 

Jelang Asian Games 2018, Kualitas Udara Buruk

Jakarta, 18 Desember 2017 – Catatan akhir tahun koalisi LSM untuk udara bersih di Indonesia “Gerak Bersihkan Udara” mengungkapkan bahwa kualitas udara Indonesia di Indonesia tidak mengalami perbaikan yang signifikan, kendati semakin menguatnya kesadaran masyarakat dan pemerintah akan bahaya pencemaran udara, dan khususnya jelang penyelenggaran ajang olahraga mancanegara Asian Games 2018.

Menurut Ahmad Safrudin dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbal, data pemantauan kualitas udara di berbagai kota (2001 – 2016) oleh KLHK menunjukkan adanya risiko laten pencemaran udara yang ditandai tingginya paparan PM10, PM2.5, SO2, O3, CO, NOx dan Pb yang bersumber dari kendaraan bermotor, kebakaran lahan/hutan, pembangkit listrik, smelter, proses konstruksi, pengolahan sampah, rumah tangga dan lain-lain.

“Kondisi kesehatan dari para atlit mancanegara yang akan bertanding di Indonesia pada bulan Agustus 2018 nanti akan terancam oleh buruknya kualitas udara Jakarta dan Palembang. Mereka terancam gagal dalam memecah rekor mereka dan juga dapat jatuh sakit akibat pencemaran udara,” ujar Ahmad.

Risiko laten pencemaran udara menyebabkan tingginya angka sakit termasuk yang penyakit kronis seperti jantung koroner, risiko cacat fisik, cacat mental, down syndrome, tremor hingga kematian. Kasus di DKI Jakarta misalnya, 58,3% warganya terpapar penyakit akibat pencemaran udara dan harus membayar biaya kesehatan hingga Rp51,2 T (2016).

Baca SelengkapnyaJelang Asian Games 2018, Kualitas Udara Buruk

Koalisi LSM: Kualitas Udara Jakarta Terancam PLTU Batubara

Jakarta, CNN Indonesia — Kualitas udara di Indonesia diklaim belum mengalami perbaikan yang signifikan. Hal ini diungkapkan sebagai catatan akhir tahun koalisi LSM untuk udara bersih Indonesia ‘Gerak Bersihkan Udara melalui pernyataan tertulisnya kepada CNNIndonesia.com.

Ahmad Safrudin dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbal, data pemantauan kualitas udara di berbagai kora (2001-2016) oleh KLHK menunjukkan adanya risiko laten pencemaran udara. Ini ditandai dengan tingginya kandungan PM10, PM2,5, SO2, O3, CO, Nox, dan Pb yang bersumber dari kendaraan bermotor, kebakaran lahan atau hutan. Tak cuma itu, pembangkit listrik, smelter, proses konstruksi, pengolahan sampah, dan polusi rumah tangga juga turut menyumbang pencemaran udara.

Kualitas udara di Indonesia diklaim belum mengalami perbaikan yang signifikan. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

“Tahun ini kita melihat munculnya ancaman baru, yaitu PLTU Batubara sebagai bagian dari rencana ambisius pemerintah Indonesia untuk melakukan ekspansi ketenagalistrikan sebanyak 35 ribu megawatt,” kata Bondan Andriyanu, juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia.

Baca SelengkapnyaKoalisi LSM: Kualitas Udara Jakarta Terancam PLTU Batubara

Cabut Raperda Reklamasi, Anies Berpotensi Tabrak UU

Ilustrasi proses reklamasi dan warga pesisir Jakarta. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Jakarta, CNN Indonesia — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mencabut dua rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait reklamasi dari DPRD DKI Jakarta. Selanjutnya, Anies mengatakan pada tahun depan tak akan ada pembahasan raperda itu di DPRD, karena timnya akan melakukan pengkajian.

Menanggapi hal tersebut, jika terlalu lama Pemprov DKI disebut melalaikan amanat Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

“Mereka menarik Raperda RZWP3K (Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), tetapi harus segera menyusun yang baru. Itu kewajibaan Pemda sesuai yang ada di UU nomor 27 tahun 2007,” kata Ketua Divisi Pesisir dan Maritim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Ohiongyi Marino di Cikini, Jakarta, Jumat (15/12).

Baca SelengkapnyaCabut Raperda Reklamasi, Anies Berpotensi Tabrak UU

Pembangunan Infrastruktur Harus Seimbang dengan Upaya Melestarikan Lingkungan

JAKARTA, KOMPAS — Kalangan lembaga kajian dan advokasi mendorong pemerintah untuk menyeimbangkan pembangunan infrastruktur dengan program-program kelestarian lingkungan hidup. Salah satu yang perlu dioptimalkan adalah program redistribusi hutan dan lahan.

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo menilai, gencarnya pembangunan proyek infrastruktur belum sebanding dengan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam. Pembaruan hukum dan kebijakan untuk perlindungan lingkungan hidup juga masih belum optimal.

”Ada beberapa catatan, seperti soal redistribusi tanah serta bakaran hutan dan lahan yang perlu menjadi perhatian pemerintah ke depan,” ujar Henri dalam acara Catatan Akhir Tahun 2017 yang diadakan ICEL di Jakarta, Selasa (15/12).

 

Dalam catatan ICEL, ada beberapa kebijakan pemerintah yang perlu diapresiasi, tetapi masih jauh dari target yang diharapkan. Salah satunya adalah mengenai kebijakan perhutanan sosial yang baru mencapai 1,1 juta hektar dari target 7,6 juta hektar tahun 2017.

Baca SelengkapnyaPembangunan Infrastruktur Harus Seimbang dengan Upaya Melestarikan Lingkungan