ICEL

ICEL

Indonesia Diminta Meratifikasi

JAKARTA, KOMPAS — Konvensi Minamata tentang merkuri telah berlaku secara global mulai Rabu (16/8). Sekalipun turut menandatangani perjanjian ini, Indonesia belum meratifikasinya. Mengingat pentingnya konvensi pengaturan logam berat berbahaya ini, Indonesia didorong segera meratifikasi dan menyiapkan rencana implementasinya secara nasional.

“Kami mengapresiasi KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang telah secara tegas menyatakan akan meratifikasi Konvensi Minamata dan telah mengadvokasi rancangan undang-undang ratifikasi ini di DPR. Namun, upaya ini perlu dilakukan secara lebih agresif,” kata Yuyun Ismawati, peraih Goldman Environmental Prize 2009 yang juga pegiat BaliFokus, Kamis (17/8).

Yuyun mengatakan, ratifikasi ini penting dilakukan segera mengingat permasalahan merkuri di lapangan semakin mengkhawatirkan. Di sisi lain, jalur pasokan dan pemasaran merkuri terjadi secara lintas batas negara sehingga Indonesia tidak bisa bergerak sendirian.

Baca SelengkapnyaIndonesia Diminta Meratifikasi

HAM, Keadilan, dan Kemitraan

Hari Lingkungan Hidup 5 Juni dibayangi sebuah keprihatinan yang mendalam. Dua asosiasi utama pelaku usaha industri kehutanan mengajukan uji materi terkait undang-undang yang bertujuan melindungi lingkungan, khususnya hutan. Pengajuan uji materi ini berpotensi melanggar hak asasi manusia dan keadilan.

Awal pekan lalu, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mengajukan uji materi terkait isu tanggung jawab mutlak (strict liability). Uji materi diajukan pada Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kegiatan membuka lahan dengan cara membakar dan terkait kearifan lokal. Pasal lain yang diajukan adalah Pasal 88 dan Pasal 99 UU No 32/2009 dan Pasal 49 UU No 41/1999 yang berkaitan dengan tanggung jawab mutlak.

Gugatan tersebut melahirkan pertanyaan tentang makna kemitraan “negara-swasta”, bagian dari konsep kemitraan negara dan masyarakat. Di dunia global, kemitraan pemerintah-masyarakat (baca: swasta) dipandang sebagai solusi manjur untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan akhir pembangunan (baca: kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat).

Baca SelengkapnyaHAM, Keadilan, dan Kemitraan

‘Panas’ dengan Hukum Kebakaran Hutan, Asosiasi Pengusaha Kayu dan Sawit Gugat UU Lingkungan

Foto : Mongabay

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengajukan gugatan peninjauan kembali (judicial review) UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi.

Adapun pasal-pasal yang digugat merupakan kunci bagi pemerintah menjatuhkan para perusahaan pembakar hutan yakni pengujian Pasal 69 ayat (1) dan (2), Pasal 88, Pasal 99 UU Nomor 32/2009 juncto Pasal 49 UU Nomor 41/1999.

Pada 29 Mei 2017, MK menggelar sidang agenda pemeriksaan pendahuluan berdasarkan surat gugatan dari APHI dan GAPKI teregistrasi dengan Nomor 25/PUU-XV/2017. Persidangan sekitar lebih satu jam itu, dipimpin Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, I Gede Palguna, dan Suhartoyo.

Baca Selengkapnya‘Panas’ dengan Hukum Kebakaran Hutan, Asosiasi Pengusaha Kayu dan Sawit Gugat UU Lingkungan

Standar Emisi dari Energi Batubara Rendah

JAKARTA, KOMPAS — Standar emisi dari pemakaian batubara dalam pembangkit listrik tenaga uap di Indonesia dinilai terlalu rendah. Hal itu berdampak pada makin buruknya mutu udara sehingga mengancam kehidupan manusia.

Standar emisi mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Usaha dan Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal. Itu mengatur unsur partikel debu (PM) 100 miligram per meter kubik serta masing-masing 750 mg/meter kubik untuk sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen dioksida (NO2).

Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Margaretha Quina menilai standar itu terlalu rendah di tengah inisiatif global menaikkan batas emisi dari pemakaian batubara pada PLTU, termasuk India. “Ada teknologi untuk mereduksi emisi,” kata Margaretha pada diskusi “Standar Emisi bagi Energi Berbasis Batubara”, Selasa (23/5), di Jakarta.

Baca SelengkapnyaStandar Emisi dari Energi Batubara Rendah

Butuh Implementasi, Bukan Perundangan Baru

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak DPR menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan. Mereka menilai RUU ini tidak diperlukan karena justru berpotensi menimbulkan kontraproduktif dengan upaya perbaikan tata kelola hutan dan lahan serta pemenuhan hak asasi manusia yang sedang dilakukan pemerintah.

Dalam Kertas Kebijakan Koalisi Masyarakat Sipil Pemerhati Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup “Pembahasan RUU Perkelapasawitan Harus Segera Dihentikan”, sejumlah 12 organisasi masyarakat menyatakan RUU Perkelapasawitan kontraproduktif dengan UU Kehutanan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU Perkebunan. Dalam RUU itu ada sejumlah pelemahan hukum pidana bagi pelanggaran kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Andi Muttaqien, perwakilan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), juga menunjukkan RUU Perkelapasawitan masih mencantumkan pasal sumir yang berpotensi mengkriminalisasikan masyarakat. Pasal itu antara lain pelarangan pembukaan/pengolahan lahan yang mengganggu kepentingan umum.

Baca SelengkapnyaButuh Implementasi, Bukan Perundangan Baru

Argumen Lemah, Gugatan Ditolak KIP

JAKARTA, KOMPAS — Gugatan keterbukaan informasi publik tentang kajian komprehensif reklamasi pantai utara Jakarta yang diajukan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta ditolak majelis komisioner Komisi Informasi Pusat, Senin (15/5). Argumen KSTJ dinilai kurang kuat karena hanya mengutip pernyataan pejabat dari pemberitaan media daring.

KSTJ menuntut keterbukaan informasi terkait hasil kajian komite gabungan reklamasi Teluk Jakarta sejak Agustus 2016. Kajian dikeluarkan era mantan Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang membatalkan reklamasi Pulau G, C, D, dan N. Itu dilandaskan kajian bahwa reklamasi Teluk Jakarta membahayakan lingkungan, lalu lintas laut, dan proyek vital.

Usai membacakan pertimbangan dan simpulan, Ketua Majelis Komisioner Evy Trisulo mengatakan, KIP menolak permohonan seluruh pemohon atau KSTJ. Majelis berpendapat, sesuai fakta persidangan termohon, Kemenko Kemaritiman telah memaparkan yang pokoknya tak ada kajian hingga proses reshuffle kabinet dari Rizal Ramli ke Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam sidang, Kemenko Kemaritiman mengungkapkan komite bersama bertugas mendiskusikan dan menelaah sebelum ada keputusan moratorium reklamasi.

“Pemohon hanya melampirkan bukti pemberitaan dari media online. Bukti itu lemah sehingga obyek tidak jelas,” ujar anggota komisioner, Dyah Aryani.

Meski ditolak majelis komisioner, Evy Trisulo menyatakan pendapat berbeda. Itu, di antaranya, didasarkan pada badan publik wajib memberi data untuk umum.

Terkait putusan itu, pemohon dari Pusat Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Rayhan Dudayev, mengatakan, dirinya menunggu putusan majelis komisioner. ICEL akan mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Kenapa kami minta kajian? Karena ingin tahu metode yang dilakukan, bagaimana metode analisisnya. Kami bisa bandingkan dengan kajian akademisi juga. Apa memang sejak awal pemerintah ingin satu rekomendasi?” kata Rayhan.

 

Sumber:https://kompas.id/baca/metro/2017/05/16/argumen-lemah-gugatan-ditolak-kip/

Izin Lingkungan Skala Amdal Pulau G Diproses

JAKARTA, KOMPAS — Meski pemerintah belum membuka secara transparan kajian komprehensif reklamasi Teluk Jakarta, perizinan analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal Pulau G tetap berlanjut. Saat ini, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau BPTSP masih membuka ruang untuk menampung pendapat, tanggapan, dan saran terkait permohonan dan penerbitan izin amdal Pulau G.

Pengumuman permohonan penerbitan izin lingkungan skala amdal itu diproses BPTSP DKI sejak 18 April lalu. Semua bisa disampaikan di kantor BPTSP di Balai Kota atau lewat e-mail bidangteknis.bptsp@gmail.com dan pengaduanptspdki@gmail.com.

Namun, menurut Kepala BPTSP DKI Edi Junaedi, hingga Kamis (27/4), belum ada masukan resmi masuk ke BPTSP atau e-mail. Tanggapan masuk melalui akun Facebook atau Twitter resmi DKI. “Kami hanya membuka masukan, saran, dan pendapat hingga 4 Mei. Setelah itu, dokumen akan kami kirimkan ke Dinas Lingkungan Hidup DKI,” ujar Edi, Kamis.

Edi menuturkan, jika tidak ada masukan sama sekali dari masyarakat, setelah 4 Mei dokumen perizinan akan kembali masuk ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk diproses izin amdalnya. Dokumen akan diuji oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) di sidang amdal. Izin lingkungan itu nantinya juga akan diterbitkan oleh DLH DKI.

Baca SelengkapnyaIzin Lingkungan Skala Amdal Pulau G Diproses

Kajian Komprehensif Kementerian Ditagih

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Koordinator Kemaritiman belum memiliki kajian komprehensif lingkungan, sosial, dan hukum seputar reklamasi pantai utara Jakarta. Pada saat Kemenko Kemaritiman mengeluarkan kebijakan moratorium reklamasi, mereka melakukan kajian tiga bulan, April-Juni 2016.

Hal itu terungkap dalam sidang sengketa informasi antara Pusat Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) dan Kemenko Kemaritiman di Komisi Informasi Pusat, Jakarta, Senin (3/4). Sidang dipimpin Ketua Majelis Komisioner Evi Trisulo.

Pihak pemohon, yaitu peneliti ICEL, Rayhan Dudayev, mengatakan, pernyataan Menko Kemaritiman tentang adanya kajian komprehensif tentang reklamasi sudah kerap diungkapkan di media massa. Namun, saat pihaknya meminta dokumen kajian itu, baik ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Kemenko Kemaritiman, ternyata dokumen itu tidak ada. Padahal, itu sangat dibutuhkan sebagai dasar membuat kebijakan yang berdampak pada kehidupan warga pesisir utara Jakarta.

Baca SelengkapnyaKajian Komprehensif Kementerian Ditagih

‘Penyelundupan Hukum’ dalam Kasus Izin Pabrik Semen di Kendeng?

Puluhan petani dari tiga kota di pegunungan Kendeng melakukan aksi memasung kaki dengan Semen untuk kedua kalinya. (BBC Indonesia)

Presiden Joko Widodo rencananya akan memanggil Menteri BUMN, KSP, dan PT Semen Indonesia, Senin (20/03), untuk membahas tuntutan warga Kendeng yang melakukan aksi dengan menyemen kaki untuk kedua kalinya di depan Istana Negara.

“Jadi Senin presiden akan membahas masalah Kendeng ini bersama Menteri BUMN, Kepala Staf Presiden dan PT Semen Indonesia di Istana,” kata juru bicara kepresidenan, Johan Budi, kepada BBC Indonesia.

“Hanya itu sementara yang bisa saya katakan karena pertemuannya kan baru akan berlangsung. Tapi presiden mengikuti semua ini, dan Senin akan membahasnya,” lanjutnya.

Pada hari Senin pula, 10 pegiat perempuan dari Jakarta akan ikut memasung kaki dengan semen untuk bergabung dengan 50 warga Pegunungan Kendeng yang sudah terlebih dahulu melakukannya di depan Istana Merdeka, sejak Senin (13/03) pekan lalu.

Baca Selengkapnya‘Penyelundupan Hukum’ dalam Kasus Izin Pabrik Semen di Kendeng?

Presiden Didesak Jatuhkan Sanksi Kepada Gubernur Jawa Tengah

SEMARANG, KOMPAS — Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo meminta Presiden, melalui Kementerian Dalam Negeri, untuk memberikan sanksi kepada Gubernur Jawa Tengah karena dianggap dengan sengaja mengabaikan putusan Mahkamah Agung terkait polemik pembangunan pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

”Pada prinsipnya putusan PK MA melarang penambangan dan pengeboran di atas Cekungan Air Tanah,” ujar Henri.

Seperti diwartakan sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali mengeluarkan izin lingkungan yang baru untuk PT Semen Indonesia (SI) pada 23 Febuari 2017. Padahal, sebelumnya, MA telah memenangkan gugatan warga Rembang untuk membatalkan izin lingkungan pabrik semen di Rembang.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga telah memerintahkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kawasan Pegunungan Kendeng. KLHS itu tengah berlangsung dan baru akan diumumkan pada April mendatang.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin lingkungan baru bagi pabrik PT SI di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. ”Tapi, mestinya semua pihak harus tunduk pada hasil KLHS yang merupakan perintah Presiden,” kata Teten.

Baca SelengkapnyaPresiden Didesak Jatuhkan Sanksi Kepada Gubernur Jawa Tengah