ICEL

ICEL

Gerakan Bersihkan Indonesia Minta Masalah “Korupsi Hukum dan HAM” Jadi Tema Debat Pilpres

Aksi koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Bersihkan Indonesia. (Istimewa; sumber foto :Kumparan.com)

 

BANDUNG, bandungkiwari – Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Bersihkan Indonesia menilai setidaknya ada 5 pekerjaan rumah (PR) utama yang harus diselesaikan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan wapres) 2019-2024 terkait isu lingkungan hidup dan energi.

Lima PR itu terkait korupsi, hukum dan HAM, yang perlu dipertimbangkan sebagai komitmen yang dipaparkan dalam debat resmi paslon capres dan wapres pada Kamis (17/1/2019) nanti.

Gerakan Bersihkan Indonesia merupakan gabungan 35 lembaga, salah satunya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat. Juru Bicara Bersihkan Indonesia yang juga Direktur Walhi Jawa Barat Dadan Ramdan mengatakan, kasus peminggiran warga dalam berbagai proyek strategis nasional menunjukan aspek HAM dan partisipasi warga masih sering diabaikan.

Dadan menjelaskan, dalam catatan Walhi sepanjang tahun 2018, di 13 provinsi saja tercatat 163 pejuang lingkungan dikriminalisasi. Untuk di wilayah Jawa Barat sendiri, selama tahun 2018, ada 32 orang warga, petani, pejuang lingkungan yang mengalami kriminalisasi.

Sayangnya, kata Dadan, kondisi itu bertolak belakang apabila kejahatan dilakukan oleh pihak korporasi dan individu (orang kuat). Dadan menilai, negara belum memiliki ketegasan soal ini.

Baca SelengkapnyaGerakan Bersihkan Indonesia Minta Masalah “Korupsi Hukum dan HAM” Jadi Tema Debat Pilpres

Gerakan #BersihkanIndonesia Jelang Debat Capres-Wapres

Sumber Foto: www.galamedianews.com

 

GERAKAN Bersihkan Indonesia menilai setidaknya ada 5 pekerjaan rumah (PR) utama terkait korupsi, hukum dan HAM yang harus diselesaikan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan wapres) 2019-2024 terkait isu lingkungan hidup dan energi. PR tersebut perlu dipertimbang sebagai komitmen yang dipaparkan dalam debat resmi paslon capres dan wapres pada Kamis (17/1/2019) besok.

Juru Bicara Bersihkan Indonesia, Margaretha Quina menjelaskan, sejauh ini belum terlihat adanya capres yang mendorong akses partisipasi dan peran publik atau masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

“Banyaknya gugatan terhadap produk hukum yang dikeluarkan pemerintah merupakan indikasi buruknya partisipasi publik. Sayangnya tren ini terus menguat. Di hulu aturan percepatan meminggirkan partisipasi publik, di hilir perkara-perkara lingkungan hidup yang menggugat pemerintah direspon dengan persistensi pemerintah untuk melindungi proyek,” tutur Quina yang juga peneliti Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) dalam rilisnya, Rabu (16/1/2019).

Baca SelengkapnyaGerakan #BersihkanIndonesia Jelang Debat Capres-Wapres

Jelang Debat, Capres-Cawapres Perlu Cermati 3 Isu Lingkungan Ini

Sebagai bagian penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU telah merancang jadwal debat antara kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Rencananya debat akan digelar 5 kali, dan debat pertama dijadwalkan 17 Januari 2019. Ada berbagai isu yang akan dibahas dalam acara debat itu, antara lain terkait Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup.

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mencatat Pilpres 2019 akan menentukan arah kebijakan pemerintah dalam waktu 5 tahun ke depan. Kebijakan yang akan ditempuh Presiden dan Wakil Presiden terpilih nantinya tak lepas dari capaian pemerintah periode sebelumnya. ICEL mencatat sedikitnya ada 3 isu lingkungan yang penting untuk diperhatikan Capres-Cawapres.

Pertama, tata kelola hutan dan lahan. Mengenai penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan. ICEL mencatat belum ada upaya yang berdampak nyata pada pemulihan lingkungan. Pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin, dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno dinilai belum banyak mengulas bagaimana merencanakan pemulihan dan strategi eksekusi gugatan triliunan yang dimenangkan pemerintah.

Menurut ICEL, isu pengendalian kebakaran hutan dan lahan kedua pasangan Capres-Cawapres masih berfokus pada peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Padahal, Inpres No.11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mengamanatkan peran itu dijalankan lintas kementerian dan lembaga.

Baca SelengkapnyaJelang Debat, Capres-Cawapres Perlu Cermati 3 Isu Lingkungan Ini

Peta Jalan Pengelolaan Limbah dan Kajian Lingkungan Freeport, Seperti Apa?

Foto : ModADA, kolam endapan tailing Freeport yang saat ini sudah lebih tinggi dari Kota Mimika. (Sumber Foto: Yoga Pribadi; Mongabay)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menilai, masalah lingkungan di PT Freeport Indonesia (Freeport), begitu kompleks. Limbah tailing ke sungai begitu besar dan sudah berlangsung puluhan tahun, sejak 1974 sampai 2018. Untuk pembenahan, Freeport pun harus membuat peta jalan pengelolaan tailing dan kajian lingkungan.

Ilyas Asaad, Inspektur Jenderal KLHK, mengatakan dari hasil audit BPK 2017, KLHK menerjunkan direktorat terkait untuk menginventarisasi masalah di lapangan. Upaya perbaikan ini, katanya, mulai saat informasi audit BPK ini.

”Ditemukan 48 masalah, KLHK lalu menerbitkan sanksi administratif paksaan pemerintah,” katanya, juga Ketua Tim Pengendalian Penyelesaian Permasalahan Lingkungan PT Freeport Indonesia.

Keempat puluh delapan pelanggaran ini, 31 temuan masalah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) maupun rencana pengelolaan lingkungan/rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), izin lingkungan. Lalu, lima temuan pelanggaran pencemaran air, lima temuan pelanggaran pencemaran air, lima pelanggaran pencemaran udara, dan tujuh pelanggaran pengelolaan limbah dan bahan berbahaya beracun (B3).

Dalam sanksi itu, KLHK meminta Freeport memperbaiki amdal mereka sejak 1997, melalui dokumen kajian lingkungan hidup.

Baca SelengkapnyaPeta Jalan Pengelolaan Limbah dan Kajian Lingkungan Freeport, Seperti Apa?

Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres – Cawapres

Foto : Direktur ICEL Henri Subagiyo (tengah) dan Margaretha Quina (kiri) usai acara Catatan Awal Tahun ICEL di Paradigma Kafe, Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat ( Sumber : Liranews)

Jakarta, LiraNews.com — Tahun 2019 akan menentukan arah kebijakan pemerintah dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bisa saja, langkah yang diambil presiden terpilih nanti tentu tak terlepas dari capaian kinerja dan kelemahan yang ada dalam tahun-tahun sebelumnya.

“ICEL memberikan refleksi terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam periode waktu 2014-2018. Catatan ini dituangkan dalam “Catatan Awal Tahun 2019: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres, ”terang Rika Fajrini, Kepala Divisi Tata Kelola Hutan dan Lahan pada acara Catatan Awal Tahun ICEL di Paradigma Kafe, Pegangsaan Menteng Jakarta Pusar, Rabu (9/1/2019).

Menurutnya, dari isu tata kelola hutan dan lahan, ICEL mencatat penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla belum berorientasi dan berimplikasi nyata pada pemulihan lingkungan. Juga narasi bagaimana rencana pemulihan dan strategi eksekusi dari gugatan triliunan rupiah yang dimenangkan pemerintah belum banyak dibahas.

Baca SelengkapnyaNarasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres – Cawapres

Divestasi Freeport Agar Dorong Pemulihan Lingkungan

JAKARTA, KOMPAS – Divestasi PT Freeport Indonesia agar bisa membawa perbaikan bagi pemulihan lingkungan di wilayah pertambangannya di Mimika, Papua. Permasalahan utama saat ini adalah jumlah tailing atau lumpur sisa tambang yang sangat besar dan berkorelasi dengan dampak penempatannya bagi sungai yang dilintasi dan pesisir.

Hal itu untuk membuktikan sanksi administratif maupun peninjauan ulang operasional Freeport yang dilakukan pemerintah bukan semata-mata untuk kelancaran negosiasi divestasi. Upaya perbaikan dan pemulihan lingkungan pun agar dilakukan terbuka dan perkembangannya bisa diikuti publik.

“Bila pemerintah setelah mendapatkan porsi 51 persen itu menurunkan standar (kualitas lingkungan), berarti rentetan pemberian sanksi adalah bagian strategi mengakuisisi 51 persen itu,” kata Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Rabu (9/1/2019) di Jakarta.

Di sela-sela Catatan Awal Tahun 2019 ICEL itu, ia mengharapkan agar proses divestasi tak hanya untuk mengejar keuntungan ekonomi. Tak kalah penting, divestasi juga membawa perlindungan lingkungan bagi Papua beserta isu-isu sosial terkait.

Baca SelengkapnyaDivestasi Freeport Agar Dorong Pemulihan Lingkungan

PN Muarojambi Belum Eksekusi PT RKK Perusahaan Pembakar Hutan yang Didenda Rp 2 M

Inilahjambi – Pengadilan Negeri Muarojambi belum mengeksekusi Direktur Operasi PT Ricky Kurniawan Kertapersada (RKK) Munadhi.

Padahal Munadhi wajib membayar denda Rp 2 Milyar untuk kasus pembakaran lahan di kawasan Muarojambi, berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1154 K/PID.SUS.LH/2017 tertanggal 7 Maret 2018.

Selain membayar denda, dia juga dijatuhi pidana penjara selama satu tahun enam bulan.

Putusan Mahkamah Agung tersebut berdasarkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum Pegadilan Muaro Jambi atas vonis bebas Majelis Hakim terhadap Munadhi dan PT RKK pada pada 26 Januari 2017 lalu.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali harus mengawal eksekusi denda triliunan rupiah ke pembakar hutan.

Termasuk kasus gugatan KLHK sebesar Rp 1 triliun ke pembakar hutan PT National Sago Prima (NSP) yang dimenangkan KLHK.

Baca SelengkapnyaPN Muarojambi Belum Eksekusi PT RKK Perusahaan Pembakar Hutan yang Didenda Rp 2 M

Menunggu Pengadilan RI Berani Eksekusi Perusak Hutan Rp 18,3 T !

Foto: Gedung MA di Jalan Medan Merdeka Utara (Ari/detikcom)

 

Jakarta – Para perusak hutan telah divonis denda hingga total Rp 18,3 triliun. Namun hingga kini pengadilan belum mengeksekusi putusan itu.

Salah satu yang dihukum adalah PT Merbau Pelalawan Lestari. Perusahaan itu didenda Rp 16 triliun karena merusak hutan.

“Kami sudah tiga kali mengirimkan surat untuk permohonan eksekusi kepada PN Pekanbaru, termasuk mendatangi dan bertemu langsung dengan Ketua PN Pekanbaru. Dan sudah membayarkan biaya aanmaning (pemanggilan pihak termohon). Saat ini kami sedang menunggu tindak lanjut dari ketua PN untuk memanggil PT MPL (termohon) untuk pelaksanaan eksekusi,” kata Ditjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani saat dihubungi detikcom, Kamis (3/1/2019).

Meski pengadilan tidak memiliki progres yang jelas, KLHK tidak surut. KLHK berkomitmen putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap untuk dieksekusi.

“Kami terus memperjuangkan hak-hak konstitusi setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat,” ujarnya.

Baca Juga : Ketua MA Diminta Kawal Eksekusi Denda Rp 18,3 T ke Pembakar Hutan

Berdasarkan putusan kasasi MA, PT MPL terbukti merusak 7.463 ha kawasan hutan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kerusakan itu telah menyebabkan kerugian lingkungan sebesar Rp 16,2 triliun.

Baca SelengkapnyaMenunggu Pengadilan RI Berani Eksekusi Perusak Hutan Rp 18,3 T !

Ketua MA Diminta Kawal Eksekusi Denda Rp 18,3 T ke Pembakar Hutan

Jakarta – Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali diminta mengawal eksekusi denda triliunan rupiah ke pembakar hutan. Terbaru, MA memenangkan KLHK atas gugatan Rp 1 triliun ke pembakar hutan PT National Sago Prima (NSP).

“Ketua Mahkamah Agung RI seharusnya mengingatkan atau bahkan menegur para Ketua Pengadilan Negeri tersebut apabila terbukti lalai untuk menjalankan eksekusi yang tentu akan berdampak buruk pada citra pengadilan,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, dalam siaran persnya, Rabu (2/1/2019).

Menurut Henri, saat ini sudah ada sekitar 9 perkara yang sudah dimenangkan dan berkekuatan hukum tetap dengan total kerugian yang dikabulkan kurang lebih Rp 18,5 triliun.

“Sayangnya, belum satu pun yang dieksekusi oleh pengadilan setempat di mana gugatan tersebut dimasukkan,” cetus Henri.

Baca SelengkapnyaKetua MA Diminta Kawal Eksekusi Denda Rp 18,3 T ke Pembakar Hutan

MA Harus Kawal Eksekusi Perusak Hutan

INDOPOS.CO.ID – Mahkamah Agung (MA) didesak agar mengawal eksekusi terkait kasus perusak hutan Rp 18,3 triliun. Pasalnya, selama tiga tahun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akhirnya menang melawan perusak lingkungan di berbagai kasus.

”Kami telah menyelesaikan 567 kasus pidana masuk ke pengadilan, 18 gugatan terhadap perusahaan (inkrah, Red) dengan nilai Rp 18,3 triliun dan 132 kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan,” ungkap Rasio Ridho Sani, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK) dalam siaran persnya, Rabu (2/1/2019).

Ridho menguraikan, sepanjang 3,5 tahun, Ditjen Gakkum telah menangani 2.677 pengaduan, 3.135 pengawasan izin, dan menerbitkan 541 sanksi administrasi bagi usaha atau kegiatan yang melanggar perizinan dan peraturan perundangan bidang lingkungan dan kehutanan.

Baca SelengkapnyaMA Harus Kawal Eksekusi Perusak Hutan