ICEL

ICEL

Debat Capres II Diminta ‘Bongkar’ Problem Isu Lingkungan dan SDA

Debat calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) tahap kedua akan berlangsung beberapa waktu ke depan. Tema yang diusung dalam debat tersebut mengenai pangan, energi, infrastruktur, sumber daya alam (SDA), dan lingkungan hidup. Debat pertama yang berlangsung 17 Januari lalu menuai kritik berbagai kalangan karena KPU memberikan kisi-kisi soal kepada para kandidat.

“Kita berharap debat kedua nanti ada perbaikan kualitas, sehingga publik bisa mengetahui program yang ditawarkan kedua pasangan capres-cawapres,” ujar Ketua Tim Adhoc Politik Keadilan Ekologis Walhi, Khalisah Khalid dalam keteranganya di Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Perempuan yang disapa Alin itu menjelaskan kedua kandidat sama sekali tidak menyinggung isu lingkungan hidup dan SDA seperti pelanggaran hak atas lingkungan hidup, korupsi, dan hak masyarakat adat/lokal atas SDA. Padahal, publik berharap para kandidat menyentuh masalah ini, dibutuhkan gagasan dan terobosan untuk menjawab masalah lingkungan hidup dan SDA.

“Kami mendorong paslon untuk berani berdebat pada level substansi dan menjangkau problem mendasar dari semua persoalan lingkungan hidup dan sumber daya alam, bukan hanya sebatas isu lingkungan hidup yang berada di permukaan,” kata Alin.

Baca SelengkapnyaDebat Capres II Diminta ‘Bongkar’ Problem Isu Lingkungan dan SDA

Tampilkan Adu Komitmen Lingkungan dalam Debat

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Kamis (24/1/2019) di Jakarta. berbicara kepada media untuk mendorong Komisi Pemilihan Umum memastikan debat kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden pada 17 Februari 2019 lebih berkualitas. Tampak pembicara Khalisah Khalid (Ketua Tim Adhoc Politik Keadilan Ekologis Walhi), Wahyu Perdana (Walhi), Raynaldo Sembiring (ICEL). ( Foto:KOMPAS/ICHWAN SUSANTO)

 

JAKARTA, KOMPAS – Debat pemilihan presiden dan wakil presiden tahap kedua pada 17 Februari 2019 diharapkan memunculkan adu gagasan, konsep, strategi, serta komitmen politik lingkungan. Panelis yang akan ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dalam pekan ini memegang peranan kunci agar debat bermutu dan membuka kapasitas serta keberpihakan para calon pemimpin negara tersebut.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) berturut-turut menyampaikan masukan ini ke KPU. Dengan posisi strategis panelis, KPU diminta berhati-hati memilih panelis meski akan memilihnya dari kalangan akademisi.

Selain meminta agar panelis bukan titipan atau memiliki relasi dengan pasangan calon, mereka juga meminta agar panelis tidak memiliki catatan buruk dalam kerja-kerja lingkungan hidup. “KPU bisa melihat rekam jejaknya agar jangan pilih panelis yang pernah membela perusak lingkungan dan pernah menggadaikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk perusak lingkungan hidup,” kata Raynaldo Sembiring, Deputi Direktur ICEL, Kamis (24/1/2019), di Jakarta.

Baca SelengkapnyaTampilkan Adu Komitmen Lingkungan dalam Debat

Merkuri, Bahan Berbahaya Terlarang Mematikan ini Marak Dijual Online

Dita, gadis 11 tahun ini dulu bocah cerita dan lincah. Namun, keceriaan hilang kala penyakit yang diduga dampak tambang emas, menghampirinya. Dia tak bisa melakukan apa-apa. Dudukpun dipangku sang ibu. Foto: Eko Rusdianto/ Mongabay Indonesia

 

  • Koalisi LSM meminta pemerintah menghentikan perdagangan dan penggunaan merkuri, terutama perdagangan dalam jaringan (daring/online).
  • Maraknya bisnis merkuri dan emas ilegal daring ini diperkirakan merugikan perekonomian Indonesia lebih dari Rp1 triliun (lebih dari US$65 juta).
  • Merkuri adalah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dilarang di seluruh dunia berdasarkan Konvensi Minamata untuk Merkuri. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi ini pada 19 Oktober 2017.
  • Pemerintah diminta berkoordinasi dengan Pemprov dan Pemda menindak pertambangan skala kecil yang masih menggunakan merkuri dan tak berijin.

 

Sejumlah lembaga meminta pemerintah menghentikan perdagangan dan penggunaan merkuri, terutama dalam jaringan (daring/online). Karena cukup banyak yang masih menjajakan terbuka di lapak-lapak daring (e-commerce) hingga kini.

Salah satu penjual yang menawarkan di beberapa lapak daring ketika dikontak membalas dengan menyebut Mas Awi atau Awi Jogja, menggunakan nama pengguna berbeda namun dagangannya sama. Di akun beberapa lapak itu, nama itu memasang no telpon dan aktif membalas tanya jawab calon pembelinya.

Merkuri adalah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dilarang di seluruh dunia berdasarkan Konvensi Minamata untuk Merkuri. Indonesia meratifikasi konvensi ini pada 19 Oktober 2017 dan diperkuat melalui Undang-undang No.11/2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata tentang merkuri.

Sejumlah lembaga lingkungan mengingatkan pemerintah Indonesia dan publik pentingnya menghentikan perdagangan dan penggunaan merkuri segera terutama di sektor pertambangan dalam rangka Hari HAM Sedunia, 10 Desember 2018 lalu, terutama Hak Dasar untuk Hidup Sehat bagi Semua,

Masawijogja di Shopee misalnya menulis stok barang ada dan no kontaknya pada foto produk yang dipajang. “Penjual di internet yg punya barang ini cuma sy, penjual yg lain pada bodong dan bohong semua,” tulisnya saat diakses Jumat (18/01/2019).

Baca SelengkapnyaMerkuri, Bahan Berbahaya Terlarang Mematikan ini Marak Dijual Online

Aturan Baku Mutu Air Limbah PLTU Batubara Bisa Bahayakan Laut

Perkampungan padat warga dekat dengan PLTU Labuan. Foto: Della Syahni/ Mongabay Indonesia

 

 

  • Aturan baku mutu air limbah PLTU batubara masih sangat longgar terutama soal pembuangan limbah ke laut
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menanggapi, kalau mau buang limbah ke laut bisa lewat kajian terlebih dahulu. Sayangnya, kajian dinilai tak akan mampu meminimalisasi dampak PLTU batubara terhadap ekosistem pesisir dan laut
  • Beberapa penelitian di perairan lokasi PLTU memperlihatkan, terjadi kenaikan suhu beberapa derajat dari sebelum dan sesudah ada pembangkit. Kenaikan suhu ini pada akhirnya mengancam kualitas air laut, ikan-ikan, dan kesehatan manusia
  • Guna meminimalisir dampak buruk dari PLTU batubara, perlu aturan khusus baku mutu air limbah PLTU batubara yang dibuang ke laut.

 

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) pada awal Desember 2018, mengkaji peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian kegiatan PLTU batubara supaya tak merusak lingkungan. Hasil analisis mengungkapkan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) No.8 /2009 yang menetapkan baku mutu air limbah untuk pembangkit listrik tenaga termal termasuk PLTU batubara sangat longgar, dan bertentangan dengan aturan lain.

Untuk itu, perlu penguatan kebijakan dengan membentuk peraturan baru khusus baku mutu air limbah PLTU batubara yang dibuang ke laut. Tujuannya, memberi jaminan perlindungan bagi ekosistem pesisir dan laut.

Temuan itu ditanggapi Direktur Jenderal Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, MR Karliansyah. Karliansyah bilang, tak perlu aturan baru, karena PermenLH No.8/2009 sudah mengatur batas maksimum baku mutu air limbah yang boleh dibuang ke lingkungan.

Jika mereka minta izin membuang limbah ke laut, izin pembuangan air limbah harus ada kajian pembuangan air limbah ke laut,” katanya, seperti dikutip dari Kompas, 6 Desember 2018. Dalam penilaian ICEL, kajian pembuangan air limbah dibuat supaya air limbah yang dibuang dapat memenuhi baku mutu sesuai PermenLH No.8/2009. Apabila, baku mutu terlalu longgar, kajian pun tidak akan mampu meminimalisasi dampak PLTU batubara terhadap ekosistem pesisir dan laut.

Baca SelengkapnyaAturan Baku Mutu Air Limbah PLTU Batubara Bisa Bahayakan Laut

Rugi Triliunan Akibat Penjualan Satwa Ilegal

TERANCAM: Seorang penjaga hutan tengah berpatroli di kawasan Balimbing, Aceh, kemarin (21/1). Dikhawatirkan ancaman dari ekspansi agresif perkebunan kelapa sawit dan pulp dan kertas akan menggerus lahan tersebut. Terlebih, hutan ini merupakan rumah bagi orangutan Sumatera yang terancam punah serta gajah, beruang, dan ular, termasuk raja kobra. (FOTO: Chaideer Mahyuddin/AFP/ Tangerangekspres)

 

JAKARTA – Maraknya tindak pidana perdagangan, perburuan satwa liar dan semakin canggih. Untuk memberantas kejahatan tersebut, diperlukan strategi pemerintah, khususnya para jaksa, yang nantinya sebagai ujung tombak menuntut pelaku kejahatan di persidangan.

Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Kabandiklat) Kejaksaan Republik Indonesia, Setia Untung Arimuladi mengatakan, perdagangan ilegal satwa liar menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 9 triliun pertahun, sementara itu kerugian negara dari sektor kehutanan mencapai Rp 598 triliun-Rp 77,9 triliun atau setara US $ 60,7 miliar- US $ 81,4 miliar selama tahun 2003-2015. Pemburuan dan perdangan ilegal satwa liar tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak secara ekologis yang menyebabkan terjadinya kepunahan massal terhadap spesies-spisies tertentu.

“Hal ini sangat menganggu ekositem, penyebaran penyakit, hilangnya kearifan lokal, serta beban lokal serta beban moral dan reputasi bagi negara di mata dunia internasional. Oleh karena itu dalam menangani perkara seperti ini membutuhkan jaksa-jaksa yang handal dalam penanganan perkaranya,” Kata Untung seperti dilansir Fajar Indonesia Network di Jakarta, Senin (21/1).

Baca SelengkapnyaRugi Triliunan Akibat Penjualan Satwa Ilegal

Gerakan Bersihkan Indonesia Minta Masalah “Korupsi Hukum dan HAM” Jadi Tema Debat Pilpres

Aksi koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Bersihkan Indonesia. (Istimewa; sumber foto :Kumparan.com)

 

BANDUNG, bandungkiwari – Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Bersihkan Indonesia menilai setidaknya ada 5 pekerjaan rumah (PR) utama yang harus diselesaikan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan wapres) 2019-2024 terkait isu lingkungan hidup dan energi.

Lima PR itu terkait korupsi, hukum dan HAM, yang perlu dipertimbangkan sebagai komitmen yang dipaparkan dalam debat resmi paslon capres dan wapres pada Kamis (17/1/2019) nanti.

Gerakan Bersihkan Indonesia merupakan gabungan 35 lembaga, salah satunya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat. Juru Bicara Bersihkan Indonesia yang juga Direktur Walhi Jawa Barat Dadan Ramdan mengatakan, kasus peminggiran warga dalam berbagai proyek strategis nasional menunjukan aspek HAM dan partisipasi warga masih sering diabaikan.

Dadan menjelaskan, dalam catatan Walhi sepanjang tahun 2018, di 13 provinsi saja tercatat 163 pejuang lingkungan dikriminalisasi. Untuk di wilayah Jawa Barat sendiri, selama tahun 2018, ada 32 orang warga, petani, pejuang lingkungan yang mengalami kriminalisasi.

Sayangnya, kata Dadan, kondisi itu bertolak belakang apabila kejahatan dilakukan oleh pihak korporasi dan individu (orang kuat). Dadan menilai, negara belum memiliki ketegasan soal ini.

Baca SelengkapnyaGerakan Bersihkan Indonesia Minta Masalah “Korupsi Hukum dan HAM” Jadi Tema Debat Pilpres

Gerakan #BersihkanIndonesia Jelang Debat Capres-Wapres

Sumber Foto: www.galamedianews.com

 

GERAKAN Bersihkan Indonesia menilai setidaknya ada 5 pekerjaan rumah (PR) utama terkait korupsi, hukum dan HAM yang harus diselesaikan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan wapres) 2019-2024 terkait isu lingkungan hidup dan energi. PR tersebut perlu dipertimbang sebagai komitmen yang dipaparkan dalam debat resmi paslon capres dan wapres pada Kamis (17/1/2019) besok.

Juru Bicara Bersihkan Indonesia, Margaretha Quina menjelaskan, sejauh ini belum terlihat adanya capres yang mendorong akses partisipasi dan peran publik atau masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

“Banyaknya gugatan terhadap produk hukum yang dikeluarkan pemerintah merupakan indikasi buruknya partisipasi publik. Sayangnya tren ini terus menguat. Di hulu aturan percepatan meminggirkan partisipasi publik, di hilir perkara-perkara lingkungan hidup yang menggugat pemerintah direspon dengan persistensi pemerintah untuk melindungi proyek,” tutur Quina yang juga peneliti Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) dalam rilisnya, Rabu (16/1/2019).

Baca SelengkapnyaGerakan #BersihkanIndonesia Jelang Debat Capres-Wapres

Jelang Debat, Capres-Cawapres Perlu Cermati 3 Isu Lingkungan Ini

Sebagai bagian penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU telah merancang jadwal debat antara kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Rencananya debat akan digelar 5 kali, dan debat pertama dijadwalkan 17 Januari 2019. Ada berbagai isu yang akan dibahas dalam acara debat itu, antara lain terkait Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup.

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mencatat Pilpres 2019 akan menentukan arah kebijakan pemerintah dalam waktu 5 tahun ke depan. Kebijakan yang akan ditempuh Presiden dan Wakil Presiden terpilih nantinya tak lepas dari capaian pemerintah periode sebelumnya. ICEL mencatat sedikitnya ada 3 isu lingkungan yang penting untuk diperhatikan Capres-Cawapres.

Pertama, tata kelola hutan dan lahan. Mengenai penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan. ICEL mencatat belum ada upaya yang berdampak nyata pada pemulihan lingkungan. Pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin, dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno dinilai belum banyak mengulas bagaimana merencanakan pemulihan dan strategi eksekusi gugatan triliunan yang dimenangkan pemerintah.

Menurut ICEL, isu pengendalian kebakaran hutan dan lahan kedua pasangan Capres-Cawapres masih berfokus pada peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Padahal, Inpres No.11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mengamanatkan peran itu dijalankan lintas kementerian dan lembaga.

Baca SelengkapnyaJelang Debat, Capres-Cawapres Perlu Cermati 3 Isu Lingkungan Ini

Peta Jalan Pengelolaan Limbah dan Kajian Lingkungan Freeport, Seperti Apa?

Foto : ModADA, kolam endapan tailing Freeport yang saat ini sudah lebih tinggi dari Kota Mimika. (Sumber Foto: Yoga Pribadi; Mongabay)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menilai, masalah lingkungan di PT Freeport Indonesia (Freeport), begitu kompleks. Limbah tailing ke sungai begitu besar dan sudah berlangsung puluhan tahun, sejak 1974 sampai 2018. Untuk pembenahan, Freeport pun harus membuat peta jalan pengelolaan tailing dan kajian lingkungan.

Ilyas Asaad, Inspektur Jenderal KLHK, mengatakan dari hasil audit BPK 2017, KLHK menerjunkan direktorat terkait untuk menginventarisasi masalah di lapangan. Upaya perbaikan ini, katanya, mulai saat informasi audit BPK ini.

”Ditemukan 48 masalah, KLHK lalu menerbitkan sanksi administratif paksaan pemerintah,” katanya, juga Ketua Tim Pengendalian Penyelesaian Permasalahan Lingkungan PT Freeport Indonesia.

Keempat puluh delapan pelanggaran ini, 31 temuan masalah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) maupun rencana pengelolaan lingkungan/rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), izin lingkungan. Lalu, lima temuan pelanggaran pencemaran air, lima temuan pelanggaran pencemaran air, lima pelanggaran pencemaran udara, dan tujuh pelanggaran pengelolaan limbah dan bahan berbahaya beracun (B3).

Dalam sanksi itu, KLHK meminta Freeport memperbaiki amdal mereka sejak 1997, melalui dokumen kajian lingkungan hidup.

Baca SelengkapnyaPeta Jalan Pengelolaan Limbah dan Kajian Lingkungan Freeport, Seperti Apa?

Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres – Cawapres

Foto : Direktur ICEL Henri Subagiyo (tengah) dan Margaretha Quina (kiri) usai acara Catatan Awal Tahun ICEL di Paradigma Kafe, Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat ( Sumber : Liranews)

Jakarta, LiraNews.com — Tahun 2019 akan menentukan arah kebijakan pemerintah dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bisa saja, langkah yang diambil presiden terpilih nanti tentu tak terlepas dari capaian kinerja dan kelemahan yang ada dalam tahun-tahun sebelumnya.

“ICEL memberikan refleksi terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam periode waktu 2014-2018. Catatan ini dituangkan dalam “Catatan Awal Tahun 2019: Narasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres, ”terang Rika Fajrini, Kepala Divisi Tata Kelola Hutan dan Lahan pada acara Catatan Awal Tahun ICEL di Paradigma Kafe, Pegangsaan Menteng Jakarta Pusar, Rabu (9/1/2019).

Menurutnya, dari isu tata kelola hutan dan lahan, ICEL mencatat penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla belum berorientasi dan berimplikasi nyata pada pemulihan lingkungan. Juga narasi bagaimana rencana pemulihan dan strategi eksekusi dari gugatan triliunan rupiah yang dimenangkan pemerintah belum banyak dibahas.

Baca SelengkapnyaNarasi yang Hilang dalam Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres – Cawapres