ICEL

ICEL

Kasus Tumpahan Minyak, ICEL: Sanksi Administratif Pertamina Harus Transparan

Foto : Tumpahan minyak dari kebocoran pipa bawah laut Pertamina, di Teluk Balikpapan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Mongabay Indonesia)

 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada Pertamina Refinery Unit V di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 30 April 2018. Kalangan organisasi masyarakat sipil meminta KLHK maupun Pertamina, transparan dalam pelaksanaan dan pengawasan sanksi itu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Mongabay, ada tujuh sanksi kepada Pertamina. Pertama, pemulihan lingkungan terdampak tumpahan minyak. Ada 12 lokasi tersebar di pantai, kawasan mangrove dan lain-lain. Sanksi ini perlu dilaksanakan pemulihan selama 180 hari.

Kedua, perubahan izin lingkungan agar dampak operasional single point monitoring itu terhadap alur pelayaran umum masuk dalam dampak penting hipotetik pada kajian analisa mengenai dampak lingkungan (180 hari). Ketiga, dampak lalu lintas kapal pada keamanan penyaluran pipa bawah laut (180 hari).

Keempat, audit lingkungan terhadap seluruh operasional kegiatan dengan memasukkan risiko terhadap seluruh pipa kilang dan proses produksi (180 hari). Kelima, membuat sistem penanganan dini tumpahan minyak, dengan membuat SOP (30 hari) dan membuat sistem pemantauan otomatis pengiriman minyak mentah dari terminal Lawe-Lawe menuju Pertamina Balikpapan (90 hari).

Keenam, inspeksi pipa secara berkala setahun sekali (30 hari). Ketujuh, tata kerja penggunaan alat pengoperasian pompa (transfer crude oil) dalam keadaan darurat (30 hari).

Adapun, pelaksanaan sanksi ini perlu dilakukan secara transparan dan dilaporkan berkala kepada publik.

”Suratnya sudah diterima Pertamina kemarin Kamis lalu 3 Mei 5 2018,” kata Yazid Nurhuda, Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Ditjen Penegakan Hukum KLHK kepada Mongabay.

Baca SelengkapnyaKasus Tumpahan Minyak, ICEL: Sanksi Administratif Pertamina Harus Transparan

Giliran ICEL Dkk Laporkan Hakim PN Meulaboh ke KY

Laporan dugaan pelanggaran KEPPH kasus ini sebenarnya sudah ditindaklanjuti KY dan Bawas MA.

 

Setelah dilaporkan ke Bawas Mahkamah Agung (MA), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang telah menganulir putusan peninjauan kembali (PK) yang telah menghukum PT Kalista Alam sebesar Rp366 miliar dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY). PT Kalista dianggap terbukti membakar hutan di Nagan Raya, Aceh, yang digugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Namun, belakangan putusan PK itu dianulir oleh putusan PN Meulaboh ini yang dinilai berdampak pada tertundanya pemulihan kerusakan lingkungan hidup seluas 1.000 hektare lahan gambut Rawa Tripa, di pesisir wilayah Aceh. Sehingga, putusan MA itu belum dapat dieksekusi. Putusan PN Meulaboh ini dinilai berdampak tertundanya pemulihan kerusakan lingkungan hidup seluas 1.000 hektare lahan gambut Rawa Tripa, di pesisir wilayah Aceh.

Atas dasar itu, Indonesian Center For Enviromental Law (ICEL) diwakili Henri Subagiyo selaku direktur eksekutif dan Masyarakat Peduli Kebakaran Hutan yang terdiri dari Kamil Razak, Yunus Hasan, Harimudin, Bambang Hero, Ichsan Zikry, Basuki Wasis, Togu Manurung, dan Achmad Santosa melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) kasus ini ke KY pada Selasa (22/5/2018).

Baca SelengkapnyaGiliran ICEL Dkk Laporkan Hakim PN Meulaboh ke KY

Ketimpangan Regulasi Hambat Perlindungan Ekosistem

Tanah Papua menjadi harapan terakhir bagi Indonesia untuk bisa mempertahankan citranya sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terkaya ketiga di dunia.

Selama bertahun-tahun, para peneliti kerap menemukan aneka spesies flora dan fauna baru di tanah yang masih menjadi tempat konflik bagi manusia itu.

Maret 2017, sebuah makalah ilmiah yang disusun dua peneliti asal Berlin, Jerman, dan satu peneliti dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, mengumumkan penemuan udang air tawar baru, Cherax warsamsonicus, tepatnya di Sungai Warsamson, Papua Barat.

Pada periode tahun yang sama, peneliti lain juga menemukan dua spesies anggrek baru, yakni Trichotosia Gabriel-asemiana di Tambrauw dan Dendrobium spiculatum di dataran tinggi Arfak, Papua Barat.

Dua penemuan itu masing-masingnya dilaporkan dalam jurnal Reinwardtia-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Malesian Orchid Journal.

Banyak peneliti yang meyakini, masih banyak spesies flora dan fauna baru di Papua yang belum teridentifikasi.

Baca SelengkapnyaKetimpangan Regulasi Hambat Perlindungan Ekosistem

Anulir Vonis Pembakar Hutan Rp 366 M, ICEL: Copot Ketua PN Meulaboh!

Meulaboh – PT Kallista Alam dihukum Rp 366 miliar oleh Mahkamah Agung karena membakar hutan di Aceh. Namun putusan ini dianulir oleh Pengadilan Negeri Meulaboh dengan menyatakan putusan MA tidak dapat dieksekusi.

“Keadilan lingkungan hidup lagi-lagi dicederai oleh upaya sistematis yang lahir dalam wujud putusan pengadilan,” demikian siaran pers Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) yang dikutip detikcom, Senin (7/5/2018).

Putusan PN Meulaboh itu berdampak pada tertundanya pemulihan kerusakan lingkungan hidup atas lahan seluas 1.000 hektare. ICEL menyayangkan putusan terbaru ini karena membentuk preseden buruk bagi pelaksanaan eksekusi dalam perkara karhutla.

“Meminta MA memeriksa majelis hakim dalam perkara ini untuk membuktikan apakah terdapat indikasi pelanggaran kode etik perilaku hakim. Mencopot dan mengganti Ketua PN Meulaboh karena terbukti telah menghambat pelaksanaan eksekusi putusan dalam perkara ini,” ujar ICEL dalam tuntutannya.

Alih-alih menegakkan hukum seadil-adilnya, PN Meulaboh bermaksud menggagalkan pelaksanaan eksekusi putusan sebelumnya. Oleh sebab itu, ICEL meminta MA mengabaikan putusan PN Meulaboh itu.

“Mempercepat pelaksanaan eksekusi putusan dalam perkara ini karena telah berkekuatan hukum tetap,” ujar ICEL.

ebagaimana diketahui, MA menghukum PT Kallista Alam membayar ganti rugi materi sekitar Rp 114 miliar ke negara dan harus membayar dana pemulihan lahan sekitar Rp 251 miliar hingga putusan berkekuatan hukum tetap.

Namun, pada April 2018, PN Meulaboh menyatakan eksekusi putusan pada 2014 tak dapat dilaksanakan sampai ada putusan terhadap gugatan baru. Dalam sidang gugatan yang dilayangkan PT Kallista Alam, majelis hakim PN Meulaboh yang dipimpin Said Hasan (Ketua PN Meulaboh) dan hakim anggota masing-masing Muhammad Tahir dan T Latiful menerima gugatan PT Kallista Alam dan menyatakan denda Rp 366 miliar PT Kallista Alam tak dapat dieksekusi.

 

Sumber :https://news.detik.com/berita/d-4008318/anulir-vonis-pembakar-hutan-rp-366-m-icel-copot-ketua-pn-meulaboh?_ga=2.261682509.1377610691.1525656250-1958032115.1505123390

Putusan PN Meulaboh pada Kasus PT Kalista Alam Mencederai Hukum

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menilai keadilan lingkungan hidup lagi-lagi dicederai oleh upaya sistematis yang lahir dalam wujud putusan pengadilan. Yakni dari putusan PN Meulaboh terkait kasus PT Kalista Alam (PT KA).

Putusan PN Meulaboh tersebut berdampak pada tertundanya pemullhan kerusakan lingkungan hidup atas lahan yang rusak. Putusan terbaru itu dianggap membentuk preseden buruk bagi pelaksanaan eksekusi dalam perkara kebakaran hutan dan lahan.

“Dalam tuntutannya PT Kalista Alam meminta agar terlepas dari seluruh tanggung jawab kerugian lingkungan hidup di wilayah HGU-nya. Alihh-alih mengklasifikasi luasan yang harus ia pertanggungjawabkan. PT Kallsta Alam justru menggunakan mekanisme ini untuk lepas darnmi seluruh tanggung lawab atas Putusan Sebelumnya. Jadi ini merupakan upaya terselubung yang diamini oleh Majelis hakim,” ujar Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo, kepada Media Indonesia, (04/05).

Ia mengatakan majelis hakim telah keliru dalam menerapkan hukum dalam perkara tersebut. Itu mengakibatkan tercorengnya kewibawaan pengadilan.

Melalui perkara tersebut Majells Hakim telah membebaskan segala tanggung lawab PT Kalista Alam dengan menganulir putusan Mahkamah Agung sebelumnya. Padahal suatu perlawanan eksekusi tidak dapat menahan dilaksakannya eksekusi putusan sebelumnya. Ataupun menganuli seluruh titel eksekutorial putusan sebelumnya yang sudah Inkracht.

“Berdasarkan hal tersebut, terlihat jelas Putusan PN Meulaboh bermaksud menggagalkan pelaksanaan eksekusi Putusan Sebelumnya, aIih-ahh menegakkan hukum seadil-adilnya,” ujar Henri.

 

Sumber :http://mediaindonesia.com/read/detail/159004-putusan-pn-meulaboh-pada-kasus-pt-kalista-alam-mencederai-hukum

Kala Kuasa Hukum Nur Alam Perkarakan Saksi Ahli Lingkungan, Berikut Pandangan Koalisi

Pada 17 April 2018, Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat, menggelar sidang gugatan kuasa hukum Nur Alam, Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara, kepada Basuki Wasis, saksi ahli lingkungan yang menghitung kerugian lingkungan pada perkara korupsi izin usaha pertambangan nikel PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). Kuasa hukum sang gubernur menilai, Basuki menyebabkan kerugian buat pelapor.

Siang itu, agenda sidang pemeriksaan kelengkapan administrasi kasus Basuki Wasis. ”Meskipun tergugat tak datang, sidang lanjut karena sudah dipanggil dua kali secara layak. Sidang lanjut dengan mediasi,” kata Muji Kartika Rahayu, Kuasa Hukum Basuki Wasis melalui pesan singkat.

Mediasi ditunda sampai 3 Mei dengan masing-masing pihak menyiapkan kesimpulan. Dalam mediasi ini, katanya, kemungkinan penghentian gugatan selalu ada. “Harapannya penggugat mencabut gugatan,” katanya.

Gugatan perdata dilayangkan Rabu (12/2/18). Putusan pidana korupsi Nur Alam vonis 12 tahun dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan pada 28 Maret 2018. Dia terbukti, memperkaya AHB sekitar Rp1,5 triliun dari pemberian izin tambang.

Baca SelengkapnyaKala Kuasa Hukum Nur Alam Perkarakan Saksi Ahli Lingkungan, Berikut Pandangan Koalisi

Kebakaran Hutan Penyebab 100.000 Kematian Prematur

Independen, Jakarta­ – “Kebakaran hutan dan lahan yang melanda Indonesia sejak tahun 2012-2015 turut andil menjadi penyebab 100.000 jiwa mengalami kematian prematur,” kata Adrianus Eryan Wisnu Wibowo, Tim Kuasa Hukum Citra Hartati saat sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat, Jakarta, Selasa (17/4) lalu.

Data itu mengutip hasil Peneliti Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS), Department of Earth and Planetary Sciences, dan T.H. Chan School of Public Health, berkolaborasi dengan Columbia University tentang dampak kebakaran hutan dan lahan, terutama dalam bentuk kabut asap.

Kasus sengketa informasi ini diajukan Citra Hartati melawan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam). Karena kementerian ini adalah penanggung jawab Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Kemenkopolhukam enggan membuka laporan pelaksaan inpres tersebut. 

Baca SelengkapnyaKebakaran Hutan Penyebab 100.000 Kematian Prematur

Penanganan Harus Terbuka

JAKARTA,KOMPAS ­– Kebakaran hutan dan lahan 2015 menyita energi, keuangan, serta menimbulkan korban jiwa dan penyakit. Untuk itu, warga butuh informasi penanganan kejadian itu agar bisa mendukung pengendalian kebakaran lahan dengan tepat.

Terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2015, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Karhutla. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan keamanan harus memberikan laporannya.

Namun, laporan ini belum dibuka bagi publik karena isi dokumen itu sebagai informasi dikecualikan karena rahasia negara. Citra Hartati sebagai warga negara mengajukan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat terkait hal ini.

Dalam siding ke-6 KIP dengan agenda pemeriksaan bukti pemohon, Selasa (17/4/2018), termohon dan perwakilan Kemenko Polhukam tak hadir. Sidang dipimpin Ketua Majelis Komisioner KIP Hendra J Kede.

Citra Hartati diwakili tiga kuasa hukumnya, Isna Fatimah, Marsya M Handayani, dan Adrianus Eryan, membacakan pembuktian tertulis dan menyerahkan lebih dari 20 dokumen ke majelis KIP. Salah satunya, putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengabulkan gugatan Arie Rompas dan kawan-kawan kepada Presiden terkait karhutla, 22 Maret 2017. Jadi, tergugat dinyatakan melawan hukum karena tak melaksanakan kewajiban penanggulangan karhutla.

Menurut Hendra Kede, pada Jumat nanti, majelis memeriksa dokumen setempat di Kantor Kemenko Polhukam secara tertutup bagi public dan pemohon karena klasifikasi dokumen informasi yang dikecualikan.

 

Sumber :https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20180418/281801399553379

Terbitkan Peraturan Anti-SLAPP

Orang orang yang bergerak di bidang lingkungan,

termasuk saksi ahli, harus mendapat perlindangan.

Jika tidak, mereka rawan dikriminalisasi.

 

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah diminta menerbitkan peraturan pemerintah anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Againts Public Participation) untuk melindungi orang yang bergerak dibidang lingkungan, termasuk saksi ahli terkait lingkungan. Namun, apabila hal ini membutuhkan proses panjang, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa menerbitkan peraturan menteri anti-SLAPP.

Peraturan pemerintah anti-SLAPP tersebut sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengatur hak dan akses kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Tidak hanya hak dan akses berpartisipasi, UU ini juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tuntutan ataupun gugatan hukum.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo dalam konferensi pers Koalisi Anti-Mafia Tambang dengan tema “Selamatkan Basuki Wasis” di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Senin (16/4/2018).

Baca SelengkapnyaTerbitkan Peraturan Anti-SLAPP

Hanya Sanksi Administratif bagi Pertamina untuk Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan : Apakah Adil?

Foto : Walhi Kaltim

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Pertamina (Persero) terkait insiden tumpahan minyak di Teluk Balikpapan.

 

Sanksi tersebut berupa perintah untuk melakukan kajian risiko lingkungan dan audit lingkungan dengan fokus pada keamanan pipa penyalur minyak, kilang minyak, dan sarana pendukung.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR pada Senin (16/04), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkap sejumlah kesalahan dalam sistem pipa Pertamina, antara lain tidak terdapatnya sistem pemantauan pipa otomatis dan sistem peringatan dini.

“Kalau sistemnya baik, sebenarnya tidak perlu menunggu lima sampai tujuh jam (sampai ketahuan) dan tidak perlu sampai kebakaran,” kata Siti di sela rapat kepada wartawan.



Lima temuan tim KLHK:

  1. Dokumen Lingkungan tidak mencantumkan dampak penting alur pelayaran pada pipa
  2. Dokumen Lingkungan tidak mencantumkan kajian perawatan pipa
  3. Inspeksi pipa tidak memadai, hanya untuk kepentingan sertifikasi
  4. Tidak memiliki sistem pemantauan pipa otomatis
  5. Tidak memiliki sistem peringatan dini

Baca SelengkapnyaHanya Sanksi Administratif bagi Pertamina untuk Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan : Apakah Adil?