ICEL

ICEL

Dugaan Suap Proyek Jalan Wali Kota Kendari, ICEL: Gali Juga ke Perkara Lingkungan

Jalan lingkar yang dibangun di tengah laut, pesisir Pulau Bungkuroko, Kendari, Sulawesi Tenggara. Jalan ini membentang di tengah laut sepanjang tiga kilometer.(Foto: Kamarudin/ Mongabay Indonesa)

 

Duapuluh delapan Februari lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Asrun, mantan Wali Kota Kendari, juga kandidat Gubernur Sulawesi Tenggara, bersama puteranya, Adriatma Dwi Putra, selaku Wali Kota Kendari saat ini.

Keduanya terjaring operasi tangkap tangan KPK, dan digelandang ke Mapolda Sultra, sebelum dibawa ke Jakarta. KPK menyebutkan, mereka terjaring karena diduga terlibat suap pengadaan barang dan jasa dalam penuntasan jalan outer ring road, proyek era Arsun, mulai pencanangan pada 2015.

KPK merilis Adriatma Dwi Putra selaku wali kota diduga terima suap Rp2,8 miliar dari pengusaha bernama Hasmun Hamzah, selaku Direktur PT Sarana Bangun Nusantara (SBN). Perusahaan ini dalam laman website LPSE Kota Kendari disebutkan sebagai pemenang lelang proyek Jalan Bungkutoko menuju Pelabuhan Kendari New Port.

Baca SelengkapnyaDugaan Suap Proyek Jalan Wali Kota Kendari, ICEL: Gali Juga ke Perkara Lingkungan

Revisi KUHP Tidak Jelas, Rawan Disalahgunakan

RMOL. Kalangan aktivis menilai, pembahasan Revisi Kitab Un­dang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), baik pada Buku I tentang Aturan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana, terdapat ambiguitas yang rawan disalahgunakan, cend­erung represif. Bahkan, berpotensi melemahkan penega­kan hukum terhadap beberapa tindak pidana khusus.

Salah satu kontroversi dan permasalahan yang dimuat da­lam KUHP ialah terkait dengan rumusan tindak pidana ling­kungan, sistem pemidanaan dan pertanggujawaban pidana lingkungan hidup.

Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Raynaldo Sembiring mengatakan, pembahasan RKUHP ternyata menghilangkan ke-khas-an ketentuan pidana dalam UU no. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Baca SelengkapnyaRevisi KUHP Tidak Jelas, Rawan Disalahgunakan

Izin Operasional PLTU Cirebon Dipertanyakan

Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan ICEL, Margaretha Quina, (Foto: Teddy Permana/Jabarnews).

 

JABARNEWS | BANDUNG – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) bersama 12 belas ahli hukum, aktivis, dan peneliti lingkungan ajukan pendapat hukum soal izin operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT Cirebon Energi Prasarana, di Kecamatan Astanajapura dan Mundu Cirebon.

Pendapat hukum untuk PLTU berkpasitas 1 x 1.000 MW itu menyoal keabsahan keputusan tata usaha negara (KTUN) soal penerbitan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemprov Jabar tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional untuk PLTU itu.

Baca SelengkapnyaIzin Operasional PLTU Cirebon Dipertanyakan

Aktivis Minta Unsur Hukum Lingkungan Dikeluarkan dari RKUHP

Penyertaan aturan-aturan terkait hukum lingkungan hidup dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dianggap tidak tepat. Karena di dalamnya tidak terdapat peningkatan atau perbaikan hal-hal yang di UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tetapi justru cenderung melemahkan.

Deputi Direktur Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) Raynaldo Sembiring mengatakan hal itu di antaranya terlihat dari beberapa isi pasal ancaman yang cenderung berpotensi melemahkan hukuman pidana bagi pelaku kejahatan lingkungan karena tidak memiliki batasan hukuman minimal khusus.

“Jadi itu nantinya bisa membuat hakim semakin tidak punya pedoman batasan minimal hukuman. jadi tergantung penafsiran hakim lalu memutuskan hukuman minimal,” ujar Raynaldo di kantor Walhi, Jakarta, Rabu (14/03).

Baca SelengkapnyaAktivis Minta Unsur Hukum Lingkungan Dikeluarkan dari RKUHP

Absurditas Tindak Pidana Lingkungan Hidup di RUU KUHP

Foto : jurnalline.com

Jurnalline,com, Jakarta – Sejarah panjang perjuangan pembaharuan hukum pidana materil melalui dorongan lahirnya KUHP Nasional yang berkarakter Indonesia telah masuk pada fase penting pembahasan antara Pemerintah dan DPR RI. Sayang nya, perjuangan panjang ini diwarnai berbagai kontroversi, dimana substansi RUU KUHP, baik pada muatan Buku 1 Tentang Aturan umum dan Buku II tentang Tindak Pidana memuat ambiguitas yang rawan di salah gunakan, cenderung represifdan melakukan pelemahan dalam penegakan hukum terhadap beberapa tindak pidana khusus. Salah satu kontroversi dan permasalahan yang dimuat dalam KUHP ialah terkait dengan rumusan tindak pidana lingkungan, sistem pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup.

Baca SelengkapnyaAbsurditas Tindak Pidana Lingkungan Hidup di RUU KUHP

Catatan Kritis Terhadap Tindak Pidana Lingkungan dalam RKUHP

Kiri ke kanan: Raynaldo G Sembiring, Even Sembiring, Andri G Wibisana dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (14/3). Foto: RFQ

 

Beberapa substansi Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terus mendapat penolakan dalam elemen masyarakat. Kini, giliran pegiat lingkungan hidup menyatakan penolakannya terhadap rumusan tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam RKUHP karena menimbulkan ketidakjelasan. Hal tersebut berdampak akan sulitnya aparat penegak hukum membuktikan tindak pidana (delik) lingkungan hidup dalam RKUHP.

Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Raynaldo G Sembiring menilai materi RKUHP menghilangkan ketentuan yang bersifat khas dalam penegakan hukum pidana di bidang lingkungan seperti tertuang dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Seperti penerapan asas ultimum remedium (pemidanaan upaya terakhir) dan primum remedium (penegakan hukum lingkungan prioritas utama).

“Dalam RKUHP asas ultimum remedium atau primum remedium tidak ditegaskan dapat atau tidaknya diterapkan dalam tindak pidana lingkungan,” ujar Raynaldo dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Baca SelengkapnyaCatatan Kritis Terhadap Tindak Pidana Lingkungan dalam RKUHP

Pakar: Rumusan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi RKUHP Keliru

TEMPO.CO, Jakarta – Pakar hukum lingkungan Universitas Indonesia Andri G. Wibisana mengatakan terdapat kekeliruan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) pada rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi. Menurut Andri, RKUHP tidak membedakan pertanggungjawaban korporasi dengan individu pengurus korporasi.

Padahal, kata Andri, bisa saja tindak pidana lingkungan hidup bukan hanya terbatas pada pelaku, melainkan masalah utamanya adalah soal kausalitas. Faktanya, tindak pidana lingkungan hidup tidak dilakukan hanya oleh satu orang melainkan bisa puluhan. “Misal kebakaran hutan, enggak bisa atau nyaris tidak mungkin dibuktikan dibakar oleh satu korporat,” kata Andri di kantor Wahana Lingkungan Hidup di Jakarta, Rabu, 14 Maret 2018.

Baca SelengkapnyaPakar: Rumusan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi RKUHP Keliru

RKUHP Akan Disahkan April, Ini Saran Koalisi Lingkungan Hidup

TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi lembaga swadaya masyarakat lingkungan hidup menilai masih ada kekeliruan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Koalisi yang terdiri atas Indonesian Center for Environment Law (ICEL), Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Justice, Piece and Integrity of Creation (JPIC), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), serta Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan RKUHP perlu dikaji ulang.

“Jika tidak, ini akan menambah masalah pidana lingkungan hidup di Indonesia,” ujar Deputi Direktur ICEL, Raynaldo G. Sembiring, di kantor Walhi, Rabu, 14 Maret 2018.

Baca SelengkapnyaRKUHP Akan Disahkan April, Ini Saran Koalisi Lingkungan Hidup

Strict Liability , Jurus Ampuh Hukum Lingkungan Menjerat Korporasi Tanpa Buktikan Unsur Kesalahan

Foto : NEE

 

Konsep strict liability atau ‘tanggung jawab mutlak’ harus diwaspadai pelaku usaha berkaitan aspek lingkungan. Korporasi dapat dihukum mengganti rugi hingga ratusan miliar cukup dengan terbukti mengakibatkan ancaman serius bagi lingkungan dan menimbulkan kerugian bagi penggugat. Tak perlu ada unsur kesalahan.

Pertama kalinya strict liability dikenal di Indonesia dengan ratifikasi atas Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage (CLC) tahun 1969 oleh Keputusan Presiden No.18 Tahun 1978 (belakangan ratifikasi ini dicabut pada tahun 1998-red.). Lalu, UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dua kali direvisi hingga yang saat ini berlaku, UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup) terus memuat soal strict liability.

Akan tetapi, baru pada tahun 2003 ada putusan pengadilan pertama di Indonesia yang menerapkan strict liability untuk menghukum tergugat. Putusan PN Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi hingga akhirnya menang di Kasasi tersebut dikenal sebagai Putusan Mandalawangi.

Baca SelengkapnyaStrict Liability , Jurus Ampuh Hukum Lingkungan Menjerat Korporasi Tanpa Buktikan Unsur Kesalahan

Revisi Baku Mutu Emisi Pembangkit Batubara, Begini Masukan Mereka

Cerobong asap batubara mengepul di permukiman warga di Desa Ciwalengke, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung ( Foto: Donny Iqbal/Mongabay Indonesia)

 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah merevisi Permen Lingkungan Hidup No 21/2008 soal baku mutu emisi (BME) thermal. Kalangan organisasi lingkungan menilai revisi aturan ini, terutama untuk pembangkit batubara, masih lemah. Muncul usulan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), lebih lemah lagi. Organisasi-organisasi lingkungan ini meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) jangan dulu mengesahkan revisi aturan ini.

Menurut Walhi, berdasarkan draf yang diperoleh, revisi permen itu tak memperhatikan keselamatan dan kesehatan publik, selain standar BME lemah.

“Dari hasil bacaan kami ada beberapa kelemahan draf permen BME pembangkit thermal,” kata Dwi Sawung, Juru Kampanye Energi dan Urban Walhi Nasional, Februari lalu.

Upaya pemerintah melalui KLHK beberapa tahun ini merevisi Permen Lingkungan Hidup No. 21 karena BME PLTU batubara masih pakai angka sangat besar, yakni 750 mg/Nm3 untuk SO2 dan NO2, dan partikulat 100.

Dalam permen itu juga tidak diatur soal PM 2,5 dan merkuri. Standar yang sangat lemah ini hingga harus revisi.

Baca SelengkapnyaRevisi Baku Mutu Emisi Pembangkit Batubara, Begini Masukan Mereka