ICEL

ICEL

Krisis Lingkungan, Iklim dan Transisi Energi yang Dilupakan!

INDUSTRY.co.id – Jakarta- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kemenangannya Minggu, 14 Juli lalu, memaparkan sejumlah ide dan rencana kebijakan lima tahun ke depan bertajuk “Visi Indonesia”.  Jokowi banyak menyoroti soal perlunya adaptif terhadap perkembangan global, perubahan pola pikir dan membuka investasi seluas mungkin. Namun, sayang pidato itu sama sekali tidak menyentuh persoalan krisis lingkungan, perubahan iklim dan transisi energi yang saat ini justru menjadi perhatian global.

Hindun Mulaika, Juru Bicara Bersihkan Indonesia dari Greenpeace Indonesia menyatakan, _Visi Indonesia Maju, Adil dan Makmur_ hanya mungkin diraih dengan kondisi lingkungan dan alam yang berkelanjutan. Jokowi tidak boleh ahistoris, karena konstitusi secara jelas mengamanatkan pembangunan ekonomi harus berwawasan lingkungan.

Sehingga, lanjut Hindun, menjadi aneh Visi Indonesia yang dibacakan Jokowi tidak memuat pentingnya perlindungan lingkungan. Menurut dia, saat ini justru pihaknya melihat sejumlah ancaman nyata dari dampak krisis iklim dan ketergantungan terhadap energi fosil seperti batu bara yang bakal berdampak terhadap keberlanjutan Indonesia ke depannya. 

Baca SelengkapnyaKrisis Lingkungan, Iklim dan Transisi Energi yang Dilupakan!

Polemik IMB di Pulau Reklamasi, KPK Diminta Kembali Telisik Korupsi Raperda

JAKARTA – Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta kembali menghangatkan isu reklamasi di teluk Jakarta. Kritik keras langsung diarahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dalam janji kampanyenya akan menghentikan reklamasi.

Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menelisik penerbitan IMB yang dianggap janggal tersebut.

Dia mengingatkan soal kasus Raperda Zonasi yang sempat terbukti menimbulkan kasus suap terhadap mantan anggota DPRD DKI Muhammad Sanusi. KPK didesak membuka kembali kasus tersebut. Terlebih, di dalam sidang banyak fakta yang belum ditindaklanjuti.

“KPK harusnya membuka kembali kasus reklamasi,” kata Marthin, Jumat (21/6/2019).

Dia menganggap adanya kelemahan komitmen Gubernur Anies Baswedan yang janji menghentikan reklamasi secara keseluruhan. Marthin menilai, IMB terbit tanpa adanya kesesuaian fungsi bangunan dengan rencana tata ruang.

“Artinya penerbitan IMB dilakukan tanpa ada dasar hukum yang jelas terkait peruntukan dan alokasi ruang Pulau C dari Pulau D,” urainya.

Baca SelengkapnyaPolemik IMB di Pulau Reklamasi, KPK Diminta Kembali Telisik Korupsi Raperda

Salah Kaprah Gubernur Jakarta dalam Penerbitan IMB Lahan Reklamasi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kamis (7/6/2018) melihat Pulau D hasil reklamasi Teluk Jakarta. Foto : Andrey Gromico/tirto.id
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sosok sentral di balik penerbitan dokumen izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 932 bangunan di atas lahan reklamasi di Teluk Jakarta. Penerbitan dokumen tersebut dinilai salah kaprah, karena peraturannya tidak sesuai
  • Gubernur Gubernur menjadikan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) sebagai dasar penerbitan IMB. Sesuai peraturan yang ada, penerbitan IMB setelah Pemprov DKI sudah memiliki Perda RZWP3K
  • Meskipun sudah ada Perda RZWP3K, Pemprov DKI bisa menerbitkan dokumen IMB, jika sudah ada dokumen analisi mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan izin lingkungan. Tanpa kedua dokumen itu, tidak bisa diterbitkan dokumen IMB
  • Untuk itu, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) mendesak kepada Pemprov DKI Jakarta mencabut IMB untuk 932 bangunan dan membongkar lahan hasil reklamasi yang sudah terbangun. Tujuannya, agar ekosistem di Teluk Jakarta bisa segera dipulihkan

 

Penerbitan dokumen izin mendirikan bangunan (IMB) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas persetujuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terus menuai kecaman. Kebijakan tersebut, menegaskan bahwa komitmen Gubernur untuk menghentikan aktivitas reklamasi di Teluk Jakarta semakin tidak jelas.

Penilaian itu diungkapkan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) di Jakarta, akhir pekan lalu. Menurut anggota KSTJ dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata, apa yang dilakukan Gubernur dengan menyetujui penerbitan IMB di pulau D atau dikenal dengan sebutan pulau Maju, merupakan langkah yang salah.

“Itu karena IMB tersebut diterbitkan tanpa ada aturan yang menjelaskan tentang rencana tata ruang di pulau C dan D. Sementara, seperti diketahui, syarat utama untuk penerbitan IMB, adalah adanya peraturan yang menjelasan tentang kesesuaian fungsi antara bangunan dengan rencana tata ruang,” ungkapnya.

Marthin menjelaskan, merujuk pada aturan yang berlaku, Gubernur seharusnya mengetahui bangunan yang tidak memiliki IMB, harus dibongkar sebagai bentuk sanksi administratif. Tetapi, upaya tersebut justru tidak terlihat dan sebaliknya, Gubernur menyebutkan bahwa sanksi sudah diberikan kepada pengembang berupa pemberlakuan denda.

“Itu (denda) hanya bagian dari upaya untuk memutihkan pelanggaran tata ruang di sana. Kami tetap konsisten untuk menuntut dibongkar pulau reklamasi yang sudah terbangun,” tuturnya.

Baca SelengkapnyaSalah Kaprah Gubernur Jakarta dalam Penerbitan IMB Lahan Reklamasi

Terbitkan IMB, Langkah Mundur Komitmen Anies Tolak Reklamasi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: Jambi Link)

Jakarta, law-justice.co – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengucap janji kepada warga DKI, khususnya penduduk di pesisir pantai Jakarta, akan menghentikan proyek reklamasi saat  mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. Namun, setelah resmi terpilih sebagai pemimpin Kota Jakarta, Anis justru menerbitkan sebanyak 932 surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di atas lahan buatan tersebut. Hal ini tak pelak sangat mengejutkan para nelayan dan warga pesisir di Teluk Jakarta.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menyatakan terbitnya IMB untuk bangunan di diatas Pulau C dan Pu|au D adalah langkah mundur. Penerbitan IMB tidak hanya mengabaikan kepentingan nelayan, masyarakat pesisir dan lingkungan, tetapi juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen dari Gubernur Anies dalam menghentikan reklamasi secara keseluhan.

IMB terbit tanpa adanya kesesuaian fungsi bangunan dengan rencana tata ruang. Artinya penerbitan IMB dilakukan tanpa ada dasar hukum yang jelas terkait peruntukan dan alokasi ruang Pulau C dan Pulau D.

“Dalam syarat penerbitan IMB jelas harus ada kesesuaian fungsi bangunan sesuai dengan rencana tata ruang, sampai dengan saat ini belum ada rencana peruntukan ruang di atas pulau-pulau reklamasi yang telah terbangun. Padahal setiap pembangunaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seharusnya didasarkan pada Perda mengenai RZWP-3-K” kata Marthin Hadiwinata, Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional indonesia (KNTI) di gedung LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2019).

Baca SelengkapnyaTerbitkan IMB, Langkah Mundur Komitmen Anies Tolak Reklamasi

KSJT: Komitmen Anies Hentikan Reklamasi Jakarta Lemah

Jakarta, IDN Times – Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) belum berencana menggugat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau reklamasi.

Koalisi yang terdiri dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) itu menilai, pihaknya masih mencari tahu nomor-nomor IMB pulau reklamasi tersebut.

“Untuk kepentingan ini kita mau riset dulu, kita tidak mau mengambil langkah ‘iya gugat’ seolah-olah kita mengetahuinya, nyatanya memang ada yang tahu 900 IMB itu yang mana saja? Penerbitan IMB nya saja tidak transparan dan terburu-buru,” ujar Pengacara Publik LBH Jakarta Ayu Eza Tiara, di Kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat Jumat (21/6).

Peruntukan pulau C dan D seharusnya ditentukan terlebih dahulu

Menurut Ayu, Pemprov DKI Jakarta seharusnya menentukan terlebih dahulu peruntukan Pulau C dan Pulau D, sebelum menerbitkan IMB.

“Kajian yang dijanjikan oleh Gubernur Anies (Baswedan) sampai saat ini belum selesai, dan gubernur belum menentukan sikap kelanjutan pulau-pulau yang sudah terbangun, termasuk pilihan untuk membongkar pulau tersebut,” jelas Ayu.

Baca SelengkapnyaKSJT: Komitmen Anies Hentikan Reklamasi Jakarta Lemah

Menanti Solusi Konkret Sampah Elektronik

JAKARTA – Tanggal 31 Mei 2019 lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) menyegel dua lokasi di Desa Tegal Angus, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten. Aktivitas peleburan dan pembakaran limbah elektronik (e-waste) di ruang terbuka menjadi penyebabnya.

Tindakan para pelaku dinilai sangat membahayakan lingkungan sekitarnya. Tim Gakkum KLHK bahkan sampai harus mengambil sampel untuk melihat dampak pencemaran tanah dan air yang ditimbulkan oleh aktivitas di ruang terbuka ini.

KLHK juga harus mengukur baku mutu udara. Jika baku mutu udara ambien maupun kerusakan lahan akibat proses pengolahan e-waste terlampaui, sanksi dipastikan menanti mereka yang terlibat.

Direktur Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif Gakkum KLHK Sugeng Priyanto menjelaskan, sanksi mengacu pada tiga regulasi utama. Pertama, Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua, UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Ketiga, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Selain sanksi administratif, beleid itu juga menetapkan sanksi pidana dan perdata. Untuk perorangan, dapat dikenai ancaman pidana minimal tiga tahun dan maksimal 10 tahun, termasuk denda maksimal Rp10 miliar.

Sedangkan untuk perusahaan, selain ancaman pidana dan denda yang sama, juga dikenai sanksi perdata serta sanksi administratif, mulai dari teguran, penyegelan, hingga pencabutan izin.

Baca SelengkapnyaMenanti Solusi Konkret Sampah Elektronik

Larangan Penggunaan Kantung Plastik VS Industri Pengolahan Sampah, Mana Lebih Ampuh?

Mungkin selama ini kita kerap mengaitkan pengolahan sampah sebagai cara ampuh untuk menangani limbah sampah yang semakin menggunung. Namun apakah benar?

Di Indonesia sendiri terdapat kasus dimana pemain industri plastik menggugat pemerintah Bali dan Bogor karena larangan penggunaan kantung plastik. Berkaitan dengan ini, sebuah koalisi organisasi masyarakat sipil telah menantang permohonan peninjauan kembali terkait larangan Pemerintah Bali menggunakan plastik sekali pakai yang dituduh melanggar berbagai peraturan lingkungan.

Andri Gunawan, seorang ahli hukum lingkungan dari Universitas Indonesia yang juga merupakan anggota koalisi, mengatakan bahwa kelompoknya telah mengajukan amicus curiae, yang merupakan sebuah laporan singkat yang diajukan oleh seseorang yang bukan merupakan pihak dalam sebuah kasus. Hal ini ditujukan untuk menentang permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh asosiasi plastik pendaur ulang terhadap peraturan daerah yang melarang plastik sekali pakai.

Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) telah mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung terkait peraturan Gubernur Bali yang melarang penggunaan plastik sekali pakai. Menurut mereka adanya larangan ini akan mematikan industri plastik.

Larangan serupa terkait penggunaan plastik sekali pakai telah diberlakukan oleh Walikota Bogor di Jawa Barat juga telah ditentang oleh Olefin Indonesia, Asosiasi Industri Aromatik dan Plastik (Inaplas).

Baca SelengkapnyaLarangan Penggunaan Kantung Plastik VS Industri Pengolahan Sampah, Mana Lebih Ampuh?

LBH Bakal Layangkan Gugatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama Koalisi Ibukota telah membuka pos pengaduan calon penggugat. Guna mengajukan gugatan terkait pencemaran udara Jakarta.

Hasilnya, ada 37 calon penggugat selama pos dibuka pada 14 April-14 Mei 2019. Mereka warga yang merasa dirugikan akibat buruknya udara Ibu Kota. Akan tetapi, menurut pengacara publik LBH Jakarta Ayu Eza Tiara, pihaknya harus melakukan verifikasi terhadap para calon penggugat tersebut.

“Kita buka satu bulan ternyata sudah ada 37 yang mau menggugat pemerintah, tapi memang kita verifikasi lagi dong. Kita enggak mungkin sembarangan, ini orang harus punya legal standing segala macam,” kata Ayu saat dihubungi Republika, Jumat (7/6).

Ayu mengatakan, gugatan akan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan ini. Ia mengaku, LBH Jakarta telah melakukan riset dan kajian selama satu tahun terkait pencemaran udara di Ibu Kota ini bersama para aktivis dan organisasi non-pemerintah (NGO) yang fokus terhadap hal ini.

Baca SelengkapnyaLBH Bakal Layangkan Gugatan

Indonesia Bakal Reekspor Sampah Plastik Ilegal

Warga negara asing yang juga pemerhati lingkungan memungut sampah dalam gerakan bersih pantai dan laut memperingati International Coastal Cleanup 2019 di Pantai Mertasari, Denpasar, Bali, Jumat (10/5/2019). Kegiatan tersebut dalam upaya membebaskan laut dari sampah, terutama sampah plastik yang dinilai menjadi ancaman serius di perairan. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/nym/foc.

 

JAKARTA – Indonesia segera mengirim ulang (reekspor) sampah plastik yang masuk secara ilegal. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan pengiriman ulang sampah plastik tersebut dilakukan karena tidak sesuai ketentuan yang ada.

“Sampah yang masuk ke Indonesia yang ada plastik itu pasti tidak legal dan pada dasarnya ketentuannya ada. Oleh karena itu, kita akan melakukan reekspor,” ujar Siti usai halalbihalal di lingkungan KLHK, seperti diberitakan Antara, Senin (10/6).

Dikatakan Siti, masuknya sampah plastik secara ilegal ke Indonesia bukan pertama kali terjadi. Hal serupa terjadi selama beberapa tahun terakhir yang direspons dengan reekspor sampah plastik puluhan kontainer pada tahun 2015 dan 2016.

Adapun upaya reekspor tahun ini, lanjut dia, sudah dapat dilakukan. Hari ini (10/6), pihaknya melakukan rapat di tingkat direktorat jenderal (dirjen) dan akan segera melangsungkan rapat dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Perdagangan (Mendag).

Baca SelengkapnyaIndonesia Bakal Reekspor Sampah Plastik Ilegal

LSM Gugat Masalah Polusi Udara di Jakarta, Anies: Hak Warga Negara

tirto.id – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama Koalisi Ibu kota akan menggugat sejumlah pejabat pemerintah yang dinilai bertanggung jawab atas polusi udara yang terjadi di Jakarta. Gugatan rencananya akan dilayangkan salah satunya ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menanggapi hal tersebut, Anies menilai gugatan yang dilayangkan merupakan hak warga negara. “Setiap warga negara berhak untuk menggunakan jalur hukum. Jadi saya tak berhak untuk melarang bahkan menganjurkan jangan, enggak boleh, itu prinsip dasar demokrasi,” kata Anies saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Senin (10/6/2019). Data terkait pencemaran udara tersebut berasal dari aduan masyarakat, serta sejumlah LSM, di antaranya adalah Center for Environmental Law (ICEL), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta, dan Greenpeace. “Kita terima kasih apresiasi pada LSM-LSM yang peduli pada lingkungan hidup. Data yang mereka buat, studi yang mereka lakukan itu bisa kita manfaatkan. Studi dari Greenpeace itu bermanfaat untuk kita pakai, jadi kita apresiasi,” kata Anies. Terkait salah satu faktor pencemaran udara di Jakarta yang diakibatkan oleh PLTU di sekitar Jakarta, Anies enggan berkomentar. “Kalau terkait pembangkit listrik itu bukan wilayah kita. Kalau terkait kendaraan bermotor nanti kita akan lakukan,” ujarnya. Salah satu langkah yang diambil oleh Anies adalah menghadirkan bus listrik. “Arah kita semua bus baru menggunakan tenaga listrik bebas listrik. Jakarta Insyaallah akan bersih udaranya secara bertahap,” ujarnya. Selain ke Anies, gugatan juga akan dilayangkan ke Presiden Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kesehatan, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, dan Gubernur DKI Jakarta.

Sumber :

Alaidrus, F. (2019, June 10). LSM Gugat Masalah Polusi Udara di Jakarta, Anies: Hak Warga Negara. Retrieved June 12, 2019, from https://tirto.id/lsm-gugat-masalah-polusi-udara-di-jakarta-anies-hak-warga-negara-ecal