ICEL

ICEL

LSM Minta Pemerintah Jalankan Putusan Pengadilan Soal Kebakaran Hutan Kalimantan

Aktivis Greenpeace bersama sejumlah relawan membentangkan banner sebagai bentuk kampanye mencegah terjadinya kembali kebakaran lahan gambut di Desa Paduran, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. (ANTARA FOTO/Greenpeace/Ulet Ifansasti)

 

Jakarta (ANTARA News) – Lembaga-lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah menjalankan putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menyatakan pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah pada 2015,dan berharap Presiden Joko Widodo membatalkan upaya untuk mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut.

“Seharusnya pemerintah tidak mengajukan kasasi dan menerima putusan inisebagai fakta bahwa pada 2015 penanganan kebakaran hutan dan lahan belum maksimal. Upaya kasasi bertolak belakang dengan keinginan warga yang menginginkan segera adanya perlindungan hutan dan masyarakat secara total dari bencana kebakaran hutan,” kata salah satu penggugat prinsipal dan Team Leader Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas dalam keterangan tertulisnya, Minggu.

Kebakaran hutan dan kabut asap yang terjad setiap tahundalam kurun 18 tahun di Kalimantan Tengah telah mendorong Gerakan Anti Asap mengajukan upaya hukum diwakili tujuh warga Palangkaraya menyampaikan gugatan warga negara.

Gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya dan kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada November 2017.

Baca SelengkapnyaLSM Minta Pemerintah Jalankan Putusan Pengadilan Soal Kebakaran Hutan Kalimantan

Terapkan Pengetatan Aturan untuk Turunkan Emisi

Lanskap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, Merak, Banten, Kamis (19/5). PLTU yang berkapasitas lebih dari 4.000 megawatt tersebut telah menggunakan pembangkit dengan teknologi ramah lingkungan yang mampu menangkap limbah debu batubara.

JAKARTA, KOMPAS — Rencana pemerintah meningkatkan baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga uap disambut baik. Langkah ini merupakan wujud partisipasi Indonesia menurunkan emisi nasional sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Karena itu, pengetatan baku mutu emisi agar dilakukan secara signifikan dengan melihat hasil pemantauan pada pembangkit-pembangkit listrik eksisting.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menghimpun 24.764 megawatt (MW) atau hampir 50 persen total kapasitas pembangkit di Indonesia, seluruhnya memenuhi baku mutu emisi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008. Pada pembangkit yang didirikan dalam fast track program (FTP) 1 dan 2 atau setelah 2006/2008 menunjukkan performa 30-60 persen di bawah baku mutu.

Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) Margaretha Quina, Sabtu (11/11), di Jakarta, mengatakan, pembangunan pembangkit listrik baru—sekitar 21.000 MW dari batubara pada program 35.000MW—akan menghasilkan emisi yang memperparah kualitas udara apabila tak disertai pengetatan baku mutu secara signifikan.

Baca SelengkapnyaTerapkan Pengetatan Aturan untuk Turunkan Emisi

25 Tahun ICEL, Lahirkan Hakim Bersertifikasi Lingkungan

JAKARTA, datariau.com ­- Selama kurun 25 tahun, ICEL telah banyak memberikan kontribusi terkait hukum lingkungan di Indonesia baik dalam kebijakan, penegakan lingkungan dan tata kelola hutan dan lahan. Selama berkiprah ICEL juga telah melahirkan hakim yang memiliki sertifikasi lingkungan. Begitu yang disampaikan oleh Sukma Violeta Komisi Yudisial RI, dalam perayaan ulang tahun ICEL ke 25 tahun di Omah Pawon Jakarta Selatan, Kamis (15/08/18).

Dalam acara tersebut turut hadir Komisioner KPK Laode Muhammad Syarif, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum), Rasio Ridho Sani, Koordinator Staff Khusus Satuan Tugas Pemeberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (155) Mas Achmad Santosa,  Dewan Pengawas ICEL Wiwiek Awiati, dan sejumlah lembaga perwakilan organisasi masyarakat sipil lainnya turut meramaikan acara ke-25 tahun ICEL.

Sejak didirikan pada tahun 1993, sebagai organisasi non pemerintah  ICEL telah memberikan pelatihan kepada hakim-hakim di Indonesia melalui pendidikan lingkungan. Sekitar 1.500 hakim di Indonesia telah diberikan pelatihan lingkungan oleh ICEL sejak tahun 1997. Tujuan dari adanya hakim yang memiliki sertifikasi lingkungan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara-perkara lingkungan hidup di pengadilan. Hal ini merupakan bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup dan pemenuhan rasa keadilan.

Baca Selengkapnya25 Tahun ICEL, Lahirkan Hakim Bersertifikasi Lingkungan

Tumpahan Batubara di Pantai Lampuuk: Pemerintah Didesak Usut Tuntas, Perusahaan Harus Tanggung Jawab

Batubara yang tumpah di pantai dari kapal pengangkut. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia

 

Pantai Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, merana. Pantai indah andalan pariwisata itu tercemar tumpahan batubara. Setidaknya 7.000 ton batubara yang diangkut kapal tongkang milik perusahaan pabrik semen PT Lafarge Cement Indonesia (LCI), mencemari pantai itu. Berbagai kalangan mendesak pemerintah segera mengusut tragedi ini dan anak perusahaan PT Holcim Indonesia harus bertanggung jawab segera menangani tumpahan batubara agar tak merusak laut lebih luas.

Henri Soebagio, Direktur Eksekutif Indonesia Centre for Environmental Law (ICEL) ditemui Mongabay di Jakarta, Senin (6/8/18) mengatakan, pemerintah harus merespon dengan dua hal. Pertama, memerintahkan perusahaan segera membersihkan tumpahan. Kedua, kalau tidak, pemerintah bisa melakukan dulu, lalu perusahaan harus membayar biaya yang keluar.

Dari segi hukum, katanya, sebetulnya UU 32 tahun 2009 memungkinkan pemerintah memberikan sanksi administratif untuk pemulihan. Atau bisa clean up dulu tanpa harus menunggu. Pemerintah clean up dulu, lalu meminta ganti kepada si pelaku,” katanya.

Guna menghindari hal serupa terjadi lagi–mengingat kejadian serupa sudah berulangkali–, katanya, tindakan tegas perlu dilakukan.

Baca SelengkapnyaTumpahan Batubara di Pantai Lampuuk: Pemerintah Didesak Usut Tuntas, Perusahaan Harus Tanggung Jawab

Jelang Asian Games, Kualitas Udara Jakarta Masih Buruk

“Kurangi aktivitas lama di luar…” “Tidak sehat.” Pada garis tertera angka “151.” Angka ini menunjukkan level kualitas udara buruk dengan pengukuran polutan utama PM 2,5.

Begitu pesan tertera di layar laptop kala saya membuka Google dan memasukkan kata “udara ambien,” atau ISPU, pagi hari, Selasa (17/7/18), sekitar pukul 08.49 di Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Kecamatan Tanah Abang, tepatnya di Kelurahan Gelora, merupakan tempat para olahragawan akan berlaga dalam Asian Games 2018. Dari informasi itu tampak kualitas udara masih buruk padahal sudah memasuki tengah Juli alias mendekati Asian Games, Agustus ini.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus memantau kualitas udara ambien menjelang Asian Games 2018 . Berbagai upaya dilakukan, salah satu memperpanjang pelaksanaan pembatasan kendaraan bermotor polisi ganjil-genap.

MR Karliansyah, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK mengatakan, kebijakan ganjil-genap bisa berdampak pada peningkatan kualitas udara ambien (PM 2,5).

Karliansyah bilang, pemerintah belum memiliki data pemantauan kualitas udara dengan air quality monitoring system di sejumlah lokasi yang diberlakukan kebijakan itu.

“Belum dapat disampaikan mengingat pembatasan kendaraan itu belum sepenuhnya efektif berjalan,” katanya dalam konferensi pers, pekan lalu di Jakarta.

Baca SelengkapnyaJelang Asian Games, Kualitas Udara Jakarta Masih Buruk

Tak Perlu UU Perkelapasawitan, Koalisi: Maksimalkan UU Perkebunan

Hutan berubah jadi kebun sawit di Sare Rangan, Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Pilkada korup memicu izin-izin konsesi lahan keluar sebagai modal kampanye politik. (Foto: Sandy Watt untuk The Gecko Project.)

 

Rancangan Undang-undang Perkelapasawitan terus bergulir, terlebih setelah masuk program legislasi prioritas nasional. Meskipun begitu, berbagai kalangan organisasi masyarakat sipil terus menyuarakan tak perlu ada UU khusus sawit ini, cukup memaksimalkan pelaksanaan UU Nomor 39/2014 tentang Perkebunan.

Akhir Mei lalu, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Tolak RUU Perkelapasawitan mendatangi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) untuk memaparkan identifikasi terhadap RUU ini.

Mereka menilai, RUU ini tak menyelesaikan masalah dalam industri perkebunan sawit. Koalisi ini antara lain terjadi Sawit Watch, Elsam, Serikat Petani Kelapa Sawit, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dan Yayasan Madani Berkelanjutan. Lalu, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU), Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), dan Forest Watch Indonesia (FWI).

Mereka diterima Hermanto, anggota Komisi IV DPR juga anggota Badan Legislasi dan Ledia Hanifa Amaliah, anggota Komisi X. Keduanya dari FPKS.

”RUU Perkelapasawitan tak membahas aspek mendasar dalam tata kelola sawit di Indonesia, khusus kesejahteraan petani dan perlindungan tenaga kerja,” kata Achmad Surambo, Deputi Direktur Sawit Watch.

RUU ini, katanya, malah condong ke kepentingan pengusaha seperti pengaturan keringanan pajak dan keringanan pelaku usaha perkebunan besar yang melanggar aturan.

Baca SelengkapnyaTak Perlu UU Perkelapasawitan, Koalisi: Maksimalkan UU Perkebunan

Hakim Diminta Pertimbangkan Dampak Perubahan Iklim Akibat Pembangkit Batubara

Greenpeace dan nelayan Celukan Bawang Bali utara melakukan aksi menolak PLTU Celukan Bawang pada Selasa (18/4/2018). Foto : Made Nagi/Greenpeace/Mongabay Indonesia

 

Sembilan lembaga hukum lingkungan dari dalam dan luar negeri mengajukan pendapat hukum “Sahabat Pengadilan” atau Amicus Curiae Brief pada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar terkait dengan gugatan terhadap ekspansi PLTU Celukan Bawang, Bali. Salah satu kajiannya adalah bahaya emisi pelepasan lebih dari 200 juta ton CO2 selama 30 tahun beroperasinya pabrik ini nanti.

Mereka meminta majelis untuk membatalkan Keputusan Gubernur yang memberikan izin lingkungan untuk perluasan PLTU Celukan Bawang sampai penilaian penuh untuk dampak iklim proyek telah diselesaikan. Para pemberi pendapat hukum (amici curiae) ini yakni Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Earthjustice, Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), Client Earth, Center for Environmental Rights, EDOs of Australia, Environmental Justice Australia, dan The Access Initiative. Mereka (Amici) adalah organisasi nirlaba yang memiliki keahlian dalam hukum lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan, hukum, dan kebijakan iklim.

Dokumen pendapat hukum ini disampaikan ke PTUN Denpasar pada Selasa (26/06/2018) oleh salah satu perwakilan yakni Margaretha Quina, Kepala Divisi Pencemaran Lingkungan dari ICEL. “Kami terima dan akan sampaikan ke majelis hakim. Sepertinya baru pertama kali Amicus, bahan bacaan majelis hakim,” ujar Katherina Yunita, Humas PTUN Denpasar dan salah satu hakim bersertifikasi lingkungan. Menurutnya perkara lingkungan hidup tergolong baru dan belum banyak hakim tersertifikasi lingkungan.

Amicus bisa jadi bahan bacaan hakim walau tak bisa mempengaruhi keputusan. Ini disebut kasus dengan register Lingkungan Hidup pertama di PTUN Denpasar. Dua hakim lain yang sudah tersertifikasi di kasus lingkungan adalah Himawan Krisbiyantoro dan Hakim Ketua A.K Setiyono.

Baca SelengkapnyaHakim Diminta Pertimbangkan Dampak Perubahan Iklim Akibat Pembangkit Batubara

Dampak Pembangunan PLTU Batubara di Buleleng pada Perubahan Iklim

Margaretha Quina saat menyerahkan dokumen Amicus Curiae ke PTUN Denpasar, Selasa, 12 Juni 2018 (Foto : kanalbali)

 

DENPASAR, kanalbali.com — Sembilan lembaga lingkungan hidup Indonesia dan internasional meminta Hakim yang memimpin sidang gugatan izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Buleleng untuk mempertimbangkan dampak perubahan iklim.

“Selama 30 tahun beroperasi, pembangkit ini akan melepaskan lebih dari 200 juta ton CO2,” kata Margaretha Quina, dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), saat mengajukan Amicus Curiae ke PTUN Denpasar, Selasa (26/6).

Jumlah itu didapat karena menurut AMDAL, penambahan unit pembangkit 2 x 330 MW di Celukan Bawang akan membakar 2.950.635,60 ton batubara per tahun selama periode operasinya.

Dengan asumsi bahwa PLTU Celukan Bawang akan beroperasi dengan efisiensi sebesar 85 persen selama 30 tahun sesuai dengan izin usaha pembangkit, perluasan Celukan Bawang akan menghasilkan pembakaran setidaknya 75.241.207,8 ton batubara selama masa operasional pabrik.

Amicus Curiae sendiri adalah pendapat hukum “Sahabat Pengadilan” yang berusaha memberikan pandangan yang lebih luas kepada hakim. Lembaga lainnya adalah Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Earthjustice, Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), Client Earth, Center for Environmental Rights, EDOs of Australia, Environmental Justice Australia dan The Access Initiative.

Baca SelengkapnyaDampak Pembangunan PLTU Batubara di Buleleng pada Perubahan Iklim

LLH Ajukan Pendapat Hukum di PTUN Denpasar

Salah satu bangunan PLTU Celukan Bawang, Buleleng, Bali (Foto : Antaranews.com)

Denpasar (Antaranews Bali) – Sembilan Lembaga Lingkungan Hidup (LLH) Indonesia dan internasional mengajukan pendapat hukum “Sahabat Pengadilan” kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar terkait gugatan terhadap ekspansi PLTU Celukan Bawang, Bali.

“Sembilan lembaga hukum lingkungan yang mengajukan Pendapat Hukum yakni Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Earthjustice, Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), Client Earth, Center for Environmental Rights, EDOs of Australia, Environmental Justice Australia, The Access Initiative,” kata Kepala Divisi Pencemaran Lingkungan dari Indonesian ‘Center for Environmental Law’, Margaretha Quina, di Denpasar, Selasa.

Menurut Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) , penambahan unit pembangkit 2 x 330 MW di Celukan Bawang akan membakar 2.950.635,60 ton batubara per tahun selama periode operasinya.

Dengan asumsi bahwa PLTU Celukan Bawang akan beroperasi dengan efisiensi sebesar 85 persen selama 30 tahun sesuai dengan izin usaha pembangkit, maka perluasan Celukan Bawang akan menghasilkan pembakaran setidaknya 75.241.207,8 ton batubara selama masa operasional pabrik.

Baca SelengkapnyaLLH Ajukan Pendapat Hukum di PTUN Denpasar

Kasus PLTU Buleleng, Hakim Diminta Akomodasi Isu Perubahan Iklim

TEMPO.CO, Denpasar – Sahabat Pengadilan memohon majelis hakim mengakomodasi persoalan dampak perubahan iklim ketika menyidangkan gugatan izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Buleleng, Bali.

Permintaan tersebut disampaikan 9 lembaga lingkungan hidup Indonesia dan internasional yang mengajukan pendapat hukum ‘Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae)’  kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar pada Selasa, 26 Juni 2018.

“Proyek tersebut tidak memenuhi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Nomor 32 tahun 2009 dan merongrong komitmen Indonesia dalam konferensi perubahan iklim,” kata Margaretha Quina, dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

Selain ICEL, lembaga hukum lingkungan lain yang memasukan Amicus Curiae adalah Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Earthjustice, Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), Client Earth, Center forEnvironmental Rights, EDOs of Australia, Environmental Justice Australia dan The Access Initiative.

Baca SelengkapnyaKasus PLTU Buleleng, Hakim Diminta Akomodasi Isu Perubahan Iklim