ICEL

ICEL

Tumpahan Batubara di Pantai Lampuuk: Pemerintah Didesak Usut Tuntas, Perusahaan Harus Tanggung Jawab

Batubara yang tumpah di pantai dari kapal pengangkut. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia

 

Pantai Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, merana. Pantai indah andalan pariwisata itu tercemar tumpahan batubara. Setidaknya 7.000 ton batubara yang diangkut kapal tongkang milik perusahaan pabrik semen PT Lafarge Cement Indonesia (LCI), mencemari pantai itu. Berbagai kalangan mendesak pemerintah segera mengusut tragedi ini dan anak perusahaan PT Holcim Indonesia harus bertanggung jawab segera menangani tumpahan batubara agar tak merusak laut lebih luas.

Henri Soebagio, Direktur Eksekutif Indonesia Centre for Environmental Law (ICEL) ditemui Mongabay di Jakarta, Senin (6/8/18) mengatakan, pemerintah harus merespon dengan dua hal. Pertama, memerintahkan perusahaan segera membersihkan tumpahan. Kedua, kalau tidak, pemerintah bisa melakukan dulu, lalu perusahaan harus membayar biaya yang keluar.

Dari segi hukum, katanya, sebetulnya UU 32 tahun 2009 memungkinkan pemerintah memberikan sanksi administratif untuk pemulihan. Atau bisa clean up dulu tanpa harus menunggu. Pemerintah clean up dulu, lalu meminta ganti kepada si pelaku,” katanya.

Guna menghindari hal serupa terjadi lagi–mengingat kejadian serupa sudah berulangkali–, katanya, tindakan tegas perlu dilakukan.

Baca SelengkapnyaTumpahan Batubara di Pantai Lampuuk: Pemerintah Didesak Usut Tuntas, Perusahaan Harus Tanggung Jawab

Jelang Asian Games, Kualitas Udara Jakarta Masih Buruk

“Kurangi aktivitas lama di luar…” “Tidak sehat.” Pada garis tertera angka “151.” Angka ini menunjukkan level kualitas udara buruk dengan pengukuran polutan utama PM 2,5.

Begitu pesan tertera di layar laptop kala saya membuka Google dan memasukkan kata “udara ambien,” atau ISPU, pagi hari, Selasa (17/7/18), sekitar pukul 08.49 di Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Kecamatan Tanah Abang, tepatnya di Kelurahan Gelora, merupakan tempat para olahragawan akan berlaga dalam Asian Games 2018. Dari informasi itu tampak kualitas udara masih buruk padahal sudah memasuki tengah Juli alias mendekati Asian Games, Agustus ini.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus memantau kualitas udara ambien menjelang Asian Games 2018 . Berbagai upaya dilakukan, salah satu memperpanjang pelaksanaan pembatasan kendaraan bermotor polisi ganjil-genap.

MR Karliansyah, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK mengatakan, kebijakan ganjil-genap bisa berdampak pada peningkatan kualitas udara ambien (PM 2,5).

Karliansyah bilang, pemerintah belum memiliki data pemantauan kualitas udara dengan air quality monitoring system di sejumlah lokasi yang diberlakukan kebijakan itu.

“Belum dapat disampaikan mengingat pembatasan kendaraan itu belum sepenuhnya efektif berjalan,” katanya dalam konferensi pers, pekan lalu di Jakarta.

Baca SelengkapnyaJelang Asian Games, Kualitas Udara Jakarta Masih Buruk

Tak Perlu UU Perkelapasawitan, Koalisi: Maksimalkan UU Perkebunan

Hutan berubah jadi kebun sawit di Sare Rangan, Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Pilkada korup memicu izin-izin konsesi lahan keluar sebagai modal kampanye politik. (Foto: Sandy Watt untuk The Gecko Project.)

 

Rancangan Undang-undang Perkelapasawitan terus bergulir, terlebih setelah masuk program legislasi prioritas nasional. Meskipun begitu, berbagai kalangan organisasi masyarakat sipil terus menyuarakan tak perlu ada UU khusus sawit ini, cukup memaksimalkan pelaksanaan UU Nomor 39/2014 tentang Perkebunan.

Akhir Mei lalu, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Tolak RUU Perkelapasawitan mendatangi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) untuk memaparkan identifikasi terhadap RUU ini.

Mereka menilai, RUU ini tak menyelesaikan masalah dalam industri perkebunan sawit. Koalisi ini antara lain terjadi Sawit Watch, Elsam, Serikat Petani Kelapa Sawit, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dan Yayasan Madani Berkelanjutan. Lalu, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU), Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), dan Forest Watch Indonesia (FWI).

Mereka diterima Hermanto, anggota Komisi IV DPR juga anggota Badan Legislasi dan Ledia Hanifa Amaliah, anggota Komisi X. Keduanya dari FPKS.

”RUU Perkelapasawitan tak membahas aspek mendasar dalam tata kelola sawit di Indonesia, khusus kesejahteraan petani dan perlindungan tenaga kerja,” kata Achmad Surambo, Deputi Direktur Sawit Watch.

RUU ini, katanya, malah condong ke kepentingan pengusaha seperti pengaturan keringanan pajak dan keringanan pelaku usaha perkebunan besar yang melanggar aturan.

Baca SelengkapnyaTak Perlu UU Perkelapasawitan, Koalisi: Maksimalkan UU Perkebunan

Hakim Diminta Pertimbangkan Dampak Perubahan Iklim Akibat Pembangkit Batubara

Greenpeace dan nelayan Celukan Bawang Bali utara melakukan aksi menolak PLTU Celukan Bawang pada Selasa (18/4/2018). Foto : Made Nagi/Greenpeace/Mongabay Indonesia

 

Sembilan lembaga hukum lingkungan dari dalam dan luar negeri mengajukan pendapat hukum “Sahabat Pengadilan” atau Amicus Curiae Brief pada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar terkait dengan gugatan terhadap ekspansi PLTU Celukan Bawang, Bali. Salah satu kajiannya adalah bahaya emisi pelepasan lebih dari 200 juta ton CO2 selama 30 tahun beroperasinya pabrik ini nanti.

Mereka meminta majelis untuk membatalkan Keputusan Gubernur yang memberikan izin lingkungan untuk perluasan PLTU Celukan Bawang sampai penilaian penuh untuk dampak iklim proyek telah diselesaikan. Para pemberi pendapat hukum (amici curiae) ini yakni Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Earthjustice, Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), Client Earth, Center for Environmental Rights, EDOs of Australia, Environmental Justice Australia, dan The Access Initiative. Mereka (Amici) adalah organisasi nirlaba yang memiliki keahlian dalam hukum lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan, hukum, dan kebijakan iklim.

Dokumen pendapat hukum ini disampaikan ke PTUN Denpasar pada Selasa (26/06/2018) oleh salah satu perwakilan yakni Margaretha Quina, Kepala Divisi Pencemaran Lingkungan dari ICEL. “Kami terima dan akan sampaikan ke majelis hakim. Sepertinya baru pertama kali Amicus, bahan bacaan majelis hakim,” ujar Katherina Yunita, Humas PTUN Denpasar dan salah satu hakim bersertifikasi lingkungan. Menurutnya perkara lingkungan hidup tergolong baru dan belum banyak hakim tersertifikasi lingkungan.

Amicus bisa jadi bahan bacaan hakim walau tak bisa mempengaruhi keputusan. Ini disebut kasus dengan register Lingkungan Hidup pertama di PTUN Denpasar. Dua hakim lain yang sudah tersertifikasi di kasus lingkungan adalah Himawan Krisbiyantoro dan Hakim Ketua A.K Setiyono.

Baca SelengkapnyaHakim Diminta Pertimbangkan Dampak Perubahan Iklim Akibat Pembangkit Batubara

Dampak Pembangunan PLTU Batubara di Buleleng pada Perubahan Iklim

Margaretha Quina saat menyerahkan dokumen Amicus Curiae ke PTUN Denpasar, Selasa, 12 Juni 2018 (Foto : kanalbali)

 

DENPASAR, kanalbali.com — Sembilan lembaga lingkungan hidup Indonesia dan internasional meminta Hakim yang memimpin sidang gugatan izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Buleleng untuk mempertimbangkan dampak perubahan iklim.

“Selama 30 tahun beroperasi, pembangkit ini akan melepaskan lebih dari 200 juta ton CO2,” kata Margaretha Quina, dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), saat mengajukan Amicus Curiae ke PTUN Denpasar, Selasa (26/6).

Jumlah itu didapat karena menurut AMDAL, penambahan unit pembangkit 2 x 330 MW di Celukan Bawang akan membakar 2.950.635,60 ton batubara per tahun selama periode operasinya.

Dengan asumsi bahwa PLTU Celukan Bawang akan beroperasi dengan efisiensi sebesar 85 persen selama 30 tahun sesuai dengan izin usaha pembangkit, perluasan Celukan Bawang akan menghasilkan pembakaran setidaknya 75.241.207,8 ton batubara selama masa operasional pabrik.

Amicus Curiae sendiri adalah pendapat hukum “Sahabat Pengadilan” yang berusaha memberikan pandangan yang lebih luas kepada hakim. Lembaga lainnya adalah Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Earthjustice, Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), Client Earth, Center for Environmental Rights, EDOs of Australia, Environmental Justice Australia dan The Access Initiative.

Baca SelengkapnyaDampak Pembangunan PLTU Batubara di Buleleng pada Perubahan Iklim

LLH Ajukan Pendapat Hukum di PTUN Denpasar

Salah satu bangunan PLTU Celukan Bawang, Buleleng, Bali (Foto : Antaranews.com)

Denpasar (Antaranews Bali) – Sembilan Lembaga Lingkungan Hidup (LLH) Indonesia dan internasional mengajukan pendapat hukum “Sahabat Pengadilan” kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar terkait gugatan terhadap ekspansi PLTU Celukan Bawang, Bali.

“Sembilan lembaga hukum lingkungan yang mengajukan Pendapat Hukum yakni Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Earthjustice, Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), Client Earth, Center for Environmental Rights, EDOs of Australia, Environmental Justice Australia, The Access Initiative,” kata Kepala Divisi Pencemaran Lingkungan dari Indonesian ‘Center for Environmental Law’, Margaretha Quina, di Denpasar, Selasa.

Menurut Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) , penambahan unit pembangkit 2 x 330 MW di Celukan Bawang akan membakar 2.950.635,60 ton batubara per tahun selama periode operasinya.

Dengan asumsi bahwa PLTU Celukan Bawang akan beroperasi dengan efisiensi sebesar 85 persen selama 30 tahun sesuai dengan izin usaha pembangkit, maka perluasan Celukan Bawang akan menghasilkan pembakaran setidaknya 75.241.207,8 ton batubara selama masa operasional pabrik.

Baca SelengkapnyaLLH Ajukan Pendapat Hukum di PTUN Denpasar

Kasus PLTU Buleleng, Hakim Diminta Akomodasi Isu Perubahan Iklim

TEMPO.CO, Denpasar – Sahabat Pengadilan memohon majelis hakim mengakomodasi persoalan dampak perubahan iklim ketika menyidangkan gugatan izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Buleleng, Bali.

Permintaan tersebut disampaikan 9 lembaga lingkungan hidup Indonesia dan internasional yang mengajukan pendapat hukum ‘Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae)’  kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar pada Selasa, 26 Juni 2018.

“Proyek tersebut tidak memenuhi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Nomor 32 tahun 2009 dan merongrong komitmen Indonesia dalam konferensi perubahan iklim,” kata Margaretha Quina, dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

Selain ICEL, lembaga hukum lingkungan lain yang memasukan Amicus Curiae adalah Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Earthjustice, Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), Client Earth, Center forEnvironmental Rights, EDOs of Australia, Environmental Justice Australia dan The Access Initiative.

Baca SelengkapnyaKasus PLTU Buleleng, Hakim Diminta Akomodasi Isu Perubahan Iklim

Menanti Penguatan Aturan Soal Sampah Plastik

“Pakai kantong plastik add RM0,25.” Begitu bunyi pengumuman yang terpampang di depan salah satu gerai makanan terkenal di Kuala Lumpur, Malaysia, awal April lalu.

Saya lihat para pengunjung jarang sekali mau membungkus makanan dengan plastik. Kebanyakan mereka makan di tempat. Pemandangan serupa saya temukan hampir di setiap saya berbelanja, termasuk di gerai peritel kecil. Ada peritel masih sediakan plastik, konsumen akan mereka tanya dulu mau pakai plastik—dengan tambahan biaya– atau bawa kantong sendiri.

Ketika saya berbelanja di salah satu swalayan besar di negara bagian itu, tak ada pakai kantong plastik lagi. Mereka menyediakan tas non plastik berkualitas bagus dengan harga per lembar RM1.

Bagi yang tak membawa tas dari rumah, otomatis akan menggunakan tas dari swalayan dengan konsekuensi mengeluarkan anggaran tambahan.

Malaysia, bikin aturan larangan gunakan kantong plastik selama setahun di beberapa daerah, seperti Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya, Melaka dan Johor. Uji coba ini setahun, sebelum berlaku secara nasional. Tampaknya, aturan ini bakal lebih kuat di bawah Perdana Menteri, Mahathir Mohamad, jika merujuk ucapan-ucapannya soal ini.

Kebijakan semacam ini, ‘memaksa’ masyarakat lebih sadar tak gunakan plastik walaupun sebagian mereka dengan pertimbangan awal soal anggaran.

Indonesia, pernah bikin kebijakan hampir sama pada 2016, beberapa kota jadi wilayah uji coba tiga bulan penerapan kantong plastik berbayar bagi para peritel. Bahkan, Kementerian Keuangan, sempat berinisiatif menyusun insentif dan disinsentif terkait sampah plastik ini.

Sayangnya, beragam kebijakan ini seakan hilang pelahan padahal lumayan memberikan dampak pengurangan konsumsi plastik dan mulai mendorong kesadaran masyarakat.

Baca SelengkapnyaMenanti Penguatan Aturan Soal Sampah Plastik

“Taring” UU Konservasi Tak Tajam

JAKARTA, KOMPAS — Penurunan populasi satwa payung serta berulangnya kejadian perburuan seharusnya menyadarkan Presiden akan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang yang telah berusia 28 tahun ini telah ketinggalan zaman sehingga tak menjamin perlindungan biodiversitas spesies, termasuk genetika dan habitatnya.

Presiden diminta agar meninjau ulang keputusan rapat terbatas kabinet yang menghasilkan keputusan pemerintah tak melanjutkan pembahasan inisiatif DPR untuk merevisi UU 5/1990. “Presiden perlu mendapatkan masukan dari pihak yang berkecimpung langsung dengan konservasi di lapangan,” kata Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Selasa (12/6/2018), di Jakarta.

Ia mengatakan, kematian gajah Bunta di areal Conservation Response Unit di Aceh yang diduga kuat akibat perburuan, membuktikan pelaku nekat. Ini juga menunjukkan penegakan hukum terkesan belum menimbulkan efek jera meski saat ini penanganannya telah membaik.

Kematian Bunta dengan kondisi satu gading hilang menunjukkan kelemahan kemampuan institusi aparat konservasi untuk mendeteksi dini. “Melalui revisi mari kita perkuat kapasitas aparat penegakan hukum baik di kehutanan maupun sektor lain,” kata Henri.

Baca Selengkapnya“Taring” UU Konservasi Tak Tajam

Ocean Hero Kita: Optimis Indonesia Bisa Kurangi Pencemaran Sampah Plastik di Laut

NUSANTARANEW.CO, Jakarta – Dalam rangka Hari Samudera Dunia dan sebagai bagian dari Kampanye Clean Seas, Badan PBB untuk Lingkungan untuk pertama kali memberi penghargaan kepada 5 orang Ocean Heroes dari Indonesia, India, Inggris Raya, Thailand dan Amerika Serikat. Fakta dan riset menunjukkan bahwa lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di samudera. Penelitian terakhir memperkirakan bahwa saat ini ada lebih dari 150 juta ton plastik di laut. Dalam skenario bisnis seperti biasa, pada tahun 2050, akan lebih banyak plastik daripada ikan.

Studi lain menunjukkan bahwa semua potongan-potongan sampah yang ada dalam perut ikan dari Indonesia terdiri dari plastik, sedangkan pada ikan dari Amerika Serikat 20% dikonfirmasikan terdiri dari plastik dalam bentuk serat.

Tiza Mafira (34), Ocean Hero 2018 dari Indonesia, seorang pengacara dan Direktur Gerakan Diet Kantong Plastik Indonesia (GIDKP), telah mengkampanyekan pengendalian dan penghapusan plastik sekali pakai sejak 2013. Dia mendorong pelarangan penggunaan kantung plastik sekali pakai di kawasan-kawasan ritel. Organisasi Tiza meluncurkan petisi pada tahun 2015 untuk meminta pengecer tidak lagi memberikan kantung plastik secara gratis. Tahun berikutnya, uji coba nasional kantong plastik berbayar diperkenalkan. Setelah enam bulan, ada pengurangan penggunaan kantong plastik yang signifikan (55%). Meski uji coba ini dihentikan karena tidak tercapai kesepakatan diantara semua pihak, beberapa provinsi berinisiatif menyiapkan peraturan mereka sendiri dan dua kota di Indonesia telah melarang kantong plastik di toko ritel modern.

Baca SelengkapnyaOcean Hero Kita: Optimis Indonesia Bisa Kurangi Pencemaran Sampah Plastik di Laut