ICEL

ICEL

Pemkab Bandung Dinilai Lalai Soal Pabrik yang Cemari Sungai Citarum

Satgas Citarum menyegel pabrik PT MTG di Jalan Raya Dayeuhkolot No 341 D Desa Citereup Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. (Kumparan)

 

BANDUNG, bandungkiwari – Satgas Citarum melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pabrik PT MTG di Jalan Raya Dayeuhkolot No 341 D Desa Citereup Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Koalisi Melawan Limbah (KML), pabrik tersebut berkegiatan mengolahan emas. KML merupakan koalisi terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (Pawapeling), Greenpeace Indonesia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Indonesian Water Protection (IWP) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung.
Disebutkan, di pabrik tersebut terdapat sebuah gudang yang menyimpan tumpukan dan ceceran bahan berupa serbuk berwarna putih serta berjejeran tong plastik berwarna biru.
Di dalam area lain terlihat sebuah kolam berukurang sekitar 2 x 4 meter yang di dalamnya terdapat genangan air berwarna putih keruh. Bahan itu diduga adalah material air raksa ‘merkuri’ (Hg), sejinis bahan kimia beracun yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan hidup.

Baca SelengkapnyaPemkab Bandung Dinilai Lalai Soal Pabrik yang Cemari Sungai Citarum

Pemerintah Indonesia Diminta Serius Tangani Sampah Plastik

PELAKSANAAN sistem pemilahan sampah hingga saat ini masih sangat minim di Indonesia. Padahal, jika pemilahan dan pengolahan dapat berjalan dengan maksimal, diperkirakan minimal 70% sampah bisa dicegah masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Tiza mengatakan, hampir 70% sampah di Indonesia adalah sampah organik yang dapat dipilah dan dijadikan berbagai jenis hasil olah seperti kompos. Namun umumnya, masayarakat masih mencampur semua jenis sampah rumah tangga sebelum dibuang ke tempat pembuangan atau diserahkan pada pemulung.

“Masyarakat Indonesia sulit sekali memilah karena sama sekali tidak ada konsekuensinya kalau tidak memilah. Pemerintah perlu menetapkan konsekuensi hukumnya, misalnya sampahnya tidak diangkut, atau dikenakan denda,” ujar Tiza Mafira, Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Rabu (6/6).

“Upaya yang dilakukan pemerintah saat ini baru sebatas sosialisasi. Impact-nya tidak besar. Makanya harus ada regulasi berisi konsekuensi hukum,” ujar Tiza.

Baca SelengkapnyaPemerintah Indonesia Diminta Serius Tangani Sampah Plastik

Penanganan Sampah Plastik Perlu Regulasi Konkret

JAKARTA, KOMPAS — Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah sampah plastik yang diproduksi di Jakarta tidak berkurang. Namun, kerangka hukum pengurangan konsumsi sampah plastik belum terlihat jelas.

Tanpa adanya regulasi yang secara tegas dapat meminimalkan konsumsi plastik masyarakat dan memberikan insentif kepada pelaku usaha, masalah ini tidak akan terjawab.

Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, setiap hari warga Jakarta memproduksi sekitar 7.000 ton sampah. Badan Pusat Statistik menyebutkan, plastik menyumbang sekitar 14 persen dari jumlah tersebut. Perlu diperhatikan bahwa tidak ada pengurangan persentase plastik dalam komposisi sampah Jakarta sejak 2012.

Sementara itu, sampah plastik banyak terdampar di pesisir Teluk Jakarta. Pada Maret dan April lalu, ratusan ton sampah diangkut dari pesisir Teluk Jakarta. Sebanyak 300 ton sampah yang sebagian non-organik tersebut diangkut dari Pantai Cilincing dan 133 ton dari pesisir Muara Angke, Jakarta Utara (Kompas, 16/4/2018).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, volume sampah di pesisir dan perairan Teluk Jakarta itu terdorong dari perairan utara Bekasi, Tangerang, dan bahkan Lampung. ”Namun, ada juga yang berasal dari permukiman warga di pesisir Jakarta,” kata Isnawa ketika ditemui di kantornya di Cililitan, Jakarta Timur, Rabu (6/6/2018).

Baca SelengkapnyaPenanganan Sampah Plastik Perlu Regulasi Konkret

Wakil Ketua KPK Angkat Bicara Soal Kasus Kallista Alam

PT. Kallista Alam lolos dari denda ratusan miliar Rupiah karena terbukti membakar hutan dan lahan. Atas preseden itu, Wakil Ketua KPK Laode Syarif berbagi strategi penyitaan aset.

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif. (Foto: KBR)

 

KBR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarief menyampaikan pandangan tentang indikasi kejanggalan proses peradilan terhadap PT. Kallista Alam. Perusahaan sawit yang beroperasi di Kabupaten Nagan Raya, Aceh itu divonis bersalah karena terbukti membakar lahan gambut pada 2009-2012 silam dan, didenda Rp366 miliar.

Tapi rupanya saat itu putusan tak berhenti pada vonis Pengadilan Negeri Meulaboh tahun 2014. Manajemen Perusahaan naik banding ke Pengadilan Tinggi Aceh, namun ditolak. Tak puas, lantas PT Kallista Alam mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang juga berbuah putusan penolakan pada 2016. Belum patah arang, perusahaan berkeras dengan mengajukan peninjauan kembali yang kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung pada putusan April 2017.

Padahal dua bulan sebelum itu, pada Februari 2017 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melayangkan teguran ke Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh untuk segera mengeksekusi putusan pengadilan. 

Baca SelengkapnyaWakil Ketua KPK Angkat Bicara Soal Kasus Kallista Alam

Empat Alasan Bab Tindak Pidana Khusus dalam RKUHP Minta Dicabut

Konfrensi pers Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta pencabutan tindak pidana khusus dari RKUHP, Minggu (3/6) di Jakarta. Foto: RFQ

 

Banyak perubahan ketentuan yang harus dilakukan daripada sekedar menduplikasi tindak pidana dan mengubah pendekatan penanggulangan masalah yang sudah lebih kontekstual pengaturannya pada UU sektoral.

 

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di DPR bersama pemerintah telah menyepakati bab tindak pidana khusus. Terdapat 14 jenis tindak pidana khusus yang ditarik ke dalam RKUHP. Mulai kejahatan narkotika, kejahatan siber, pencucian uang, korupsi, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, lingkungan hidup, hingga kejahatan terhadap anak.

 

Namun, sejak awal kesepakatan mengundang ketidaksetujuan dari kalangan masyarakat sipil, khususnya Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Analis Gender Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, Arinta Dea mengatakan ada empat alasan agar bab tindak pidana khusus dari RKUHP dicabut.

 

Pertama, diskresi aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal pidana dikhawatirkan Semakin besar. Belum lagi, terdapat penyesuaian sanksi pidana di masing-masing tindak pidana utama dalam RKUHP dengan UU asal. Kedua, adanya inkonsistensi pembuat UU dalam menentukan 14 jenis tindak pidana khusus yang masuk dalam RKUHP. Padahal jenis tindak pidana khusus yang berada di luar KUHP berjumlah 22 jenis.

Baca SelengkapnyaEmpat Alasan Bab Tindak Pidana Khusus dalam RKUHP Minta Dicabut

Pemberantasan Korupsi dalam Ancaman

Diskusi membahas dampak yang akan timbul akibat pengesahan Rancangan KUHP diadakan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP di kantor ICW Jakarta, Minggu (3/6/2018). Hadir dalam diskusi tersebut, antara lain, Putri Kanesia dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras (kiri) dan Marsya MH dari Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL (kanan).

Masuknya sejumlah pasal di UU Tipikor ke RUU KUHP dapat mengancam pemberantasan korupsi. Selain sanksi di RUU KUHP lebih ringan, UU Tipikor juga berpotensi ditinggalkan.

Jakarta, Kompas Masuknya sejumlah pasal di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjadi sebuah kemunduran dalam pemberantasan korupsi. Langkah itu bahkan mengancam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ada empat pasal di UU No 31/1999 yang diperbarui dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang masuk ke RUU KUHP. Keempat pasal itu adalah Pasal 2, 3, 5, dan 11. Pasal-pasal itu mengatur tentang bentuk korupsi berikut sanksinya, yaitu maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati.

Pengajar hukum pidana Universitas Indonesia, Achyar Salmi, Sabtu (2/6/2018), saat dihubungi dari Jakarta, menilai, masuknya pasal di UU Tipikor ke RUU KUHP itu sebagai kemunduran. Sejak tahun 1957 ketentuan tentang pidana korupsi selalu diatur tersendiri di luar KUHP.

Tahun 1957, misalnya, ada peraturan penguasa perang pusat yang mengatur soal pidana korupsi. Kemudian, tahun 1960 keluar UU No 24/1960 yang direvisi menjadi UU No 3/1971. Selanjutnya, pasca reformasi, ada Tap MPR yang dikeluarkan tahun 1998 dan UU No 31/1999 yang lalu direvisi jadi UU No 20/2001.

Pengaturan di luar KUHP ini dilakukan karena korupsi merupakan tindak pidana khusus (tipidsus) sehingga perlu penanganan khusus. Sebagai contoh, di UU Tipikor, koruptor bisa dijerat dengan dua hukuman pokok, misal penjara dan denda. Adapun di KUHP, prinsip pidana umum yang berlaku adalah dua hukuman pokok tak bisa diakumulasikan. Contoh lain, ancaman pidana di UU Tipikor yang selalu lebih berat daripada di KUHP. ”Aturan khusus itu dibuat untuk menciptakan efek jera pada koruptor,” katanya.

Baca SelengkapnyaPemberantasan Korupsi dalam Ancaman

Pemerintah Didesak Tarik Pidana Khusus dari KUHP

Aliansi nasional reformasi KUHP menggelar jumpa pers hari Minggu (3/6) di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan. Aliansi yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Pesaudaraan Korban NAPZA Indonesia (PKNI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat ini menilai pemerintah tak perlu tergesa-gesa untuk mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Aliansi ini menganalisis paling tidak empat tindak pidana khusus akan terganggu jika dimasukkan ke RKUHP. Keempat jenis tindak pidana khusus tersebut adalah narkotika dan psikotropika, lingkungan hidup, korupsi, dan pelanggaran HAM berat.

Alviana, Pelaksana Advokasi Hukum Pesaudaraan Korban NAPZA Indonesia (PKNI) mengatakan narkotika sebagai tindak pidana khusus tidak bisa dimasukkan ke KUHP. “Jika KUHP diterapkan, hanya ada pendekatan hukuman untuk menangani NAPZA, yang sudah terbukti gagal di banyak negara,” ujarnya.

Pendekatan pidana, menurut Alviana, hanya akan mengganggu pekerjaan yang sudah dilakukan oleh lembaga dan kementerian terkait, serta masyarakat sipil, utamanya ke persoalan penanganan pengguna narkoba.

Sementara itu, Kepala Bidang Advokasi KontraS Putri Kanesia mengatakan penerapan RKUHP hanya akan menghambat penuntasan kasus pelanggaran HAM yang efektif. “Dari namanya saja sudah berubah menjadi tindak pidana berat, bukan pelanggaran HAM berat,” keluh Putri.

Penetapan RKUHP, menurut Putri, juga akan menutup jalan bagi dituntaskannya kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. “Dalam RKUHP ada asas untuk tidak dipidana dua kali. Kemudian, ancaman hukuman yang tadinya minimal 10 tahun, maksimal 25 tahun, turun menjadi minimal 5 tahun,” jelas Putri.

Lalola Easter, Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan jika RKUHP hanya akan mementahkan lagi sifat pengkhususan yang ada di undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pada draf per tanggal 8 Maret 2018, Lalola mengatakan jika penjatuhan pidana denda pada tipikor menjadi sangat rendah dibandingkan dengan Undang-undang Tipikor.

“RKUHP juga tidak mengenal bentuk pidana tambahan seperti uang pengganti, padahal mekanisme pidana tambahan harus dilihat sebagai upaya pemulihan aset negara,” terang Lalola.

Aliansi sepakat jika masing-masing tindak pidana khusus tersebut harus diatur secara spesifik di luar pembahasan RKUHP. “RKUHP ini sebenarnya untuk kepentingan siapa? Jangan-jangan nanti rakyat lagi yang dirugikan,” kata Lalola.

 

Sumber : https://www.alinea.id/nasional/pemerintah-didesak-tarik-pidana-khusus-dari-rkuhp-b1U089bKA

RKUHP Disebut Tak Bisa Bikin Jera Kejahatan terhadap Satwa

Jakarta, CNN Indonesia — Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai belum mampu melindungi satwa liar dari tindak kejahatan. Sanksi lebih berat dan rumusan yang lebih lengkap didorong untuk dicantumkan dalam RKUHP demi menghadirkan efek jera.

“Hukuman yang diberikan harus yang bisa memberikan efek jera karena untuk lingkungan hidup apabila sudah menyangkut kejahatan lingkungan hidup itu bukan kejahatan ringan,” kata Wenni Adzkia, peneliti dari Indonesian Center of Environmental Law (ICEL), di Jakarta, Rabu (30/5).

Ia menyebut dampak dari kejahatan terhadap satwa liar sangat besar pengaruhnya pada ekosistem alam, termasuk manusia.

Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), lanjutnya, nilai transaksi dari kejahatan terhadap satwa liar mencapai sekitar Rp13 triliun.

Sementara, ancaman maksimumnya, dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, hanya lima tahun penjara dan denda Rp200 juta.

“Kerugian ekologis dari kejahatan itu tak sebanding dengan ancaman pidana yang tersedia,” imbuh Wenni.

Di sisi lain, pengaturan soal kejahatan terhadap satwa liar pada RKUHP sangat sedikit. Mengacu pada draf RKUHP pada 2 Februari, pidana itu hanya diatur pada pasal 367 ayat (1) huruf a dengan ancaman enam bulan penjara dan denda kategori II (Rp50 juta), pasal 369, serta pasal 371 ayat (1) dan ayat (2).

Baca SelengkapnyaRKUHP Disebut Tak Bisa Bikin Jera Kejahatan terhadap Satwa

Upaya Perlindungan Terhadap Satwa Liar dalam RUU KUHP Belum Maksimal

Penyu, salah satu hewan yang dilindungi, dalam penangkaran. Foto: MYS

Perlindungan hewan dalam RUU KUHP masih mengacu pada semangat hukum kolonial yang sudah tidak sesuai untuk diterapkan di Indonesia.

Perlindungan hewan yang dilindungi oleh hukum belum dijalankan maksimal. Perburuan hewan yang dilindungi menggiurkan banyak orang sehingga terus terjadi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi dari kejahatan satwa liar kurang lebih mencapai Rp13 triliiun pertahun. Di tahun 2018, kejahatan satwa liar termasuk menduduki peringkat ketiga sebagai kejahatan yang kerap kali terjadi di Indoensia, setelah kejahatan narkotika dan perdagangan orang.

Pada umumnya, peningkatan kejahatan satwa liar, baik berburu satwa maupun perdagangan satwa, diakibatkan karena nilai ekonomis yang tinggi serta kesadaran masyarakat yang rendah tentang peran fauna dalam ekosistem.

Sementara dari aspek regulasi, UU  No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dinilai tidak lengkap sehingga menyisahkan banyak kekosongan hukum dan tidak sesuai lagi dengan kondisi kekinian. Hal ini diungkap oleh anggota Komisi III DPR RI, dari Fraksi Nasdem, Taufiqulhadi, saat menjadi pembicara dalam diskusi Pengarusutamaan Perlindungan Satwa Liar & Revisi UU Hukum Pidana, Rabu (30/5), di Jakarta.

Menurut Taufiqulhadi, “ketidaklengkapan norma hukum yang terdapat pada UU No. 5 Tahun 1990 adalah karena ketidaksesuaian bobot pemidanaan dengan dampak dari kejahatan yang ditimbulkan”.

Baca SelengkapnyaUpaya Perlindungan Terhadap Satwa Liar dalam RUU KUHP Belum Maksimal

Kementerian LHK Gandeng Komisi Yudisial, Antisipasi Putusan Serupa PN Meulaboh?

Rawa Tripa yang dibakar oleh PT. Kallista Alam. (Foto: Paul Hilton/SOCP/YEL)

 

Belum lama ini terjadi putusan aneh dalam tatanan peradilan di Indonesia. Betapa tidak, pengadilan negeri membatalkan putusan Mahkamah Agung! Cerita ini terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, sudah membatalkan putusan Mahkamah Agung tahun 2015 yang memerintahkan PN Meulaboh mengeksekusi PT Kallista Alam, atas kasus pembakaran hutan gambut Rawa Tripa.

Pada 12 April 2018, putusan PN Meulaboh mengabulkan gugatan perdata Kallista Alam dan menyatakan, putusan MA Nomor 651 K/Pdt/2015 yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tak mempunyai titel eksekutorial (tak bisa dieksekusi) dan menyatakan pembakaran hutan dalam kawasan gambut tak bisa dimintakan pertanggungjawaban hukumnya kepada Kallista Alam.

Kondisi ini, menimbulkan ketidakpastian hukum dan jadi tanda tanya bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Padahal, kasus Kallista Alam merupakan salah satu kemenangan negara dalam menangani penegakan hukum lingkungan hidup, dengan hukuman Rp114,3 miliar dan membayar biaya pemulihan lingkungan Rp251,76 miliar.

Selang satu bulan, pada 23 Mei 2018 di Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan Komisi Yudisial menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) kerjasama antarlembaga guna menyelesaikan perkara lingkungan dan kehutanan.

Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum, KLHK mengatakan, MoU ini sangat penting dalam penyelesaian kasus-kasus lingkungan. Mulai dari putusan perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun terkendala dalam proses eksekusi, penanganan perkara tindak pidana kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang memasuki tahap persidangan, sampai sengketa tata usaha negara terkait penegakan hukum administrasi.

Baca SelengkapnyaKementerian LHK Gandeng Komisi Yudisial, Antisipasi Putusan Serupa PN Meulaboh?