ICEL

ICEL

Teknologi Kendali Emisi Bisa Diterapkan

Lanskap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, Merak, Banten, Kamis (19/5/2017). PLTU yang berkapasitas lebih dari 4.000 megawatt tersebut telah menggunakan pembangkit dengan teknologi ramah lingkungan yang mampu menangkap limbah debu batubara.

Proyek PLTU batubara yang belum memasuki tahap konstruksi masih bisa dibatalkan. Investasinya bisa dialihkan untuk memasang teknologi pengontrol emisi di PLTU batubara yang ada.

 

JAKARTA, KOMPAS — Prediksi kelebihan suplai listrik pada grid Bali-Jawa bisa menjadi faktor untuk mengalihkan investasi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara kepada teknologi pengendali emisi udara. Langkah ini bisa lebih bermanfaat bagi kualitas ambien udara serta mencegah jebakan kerugian di masa depan akibat pembangunan pembangkit listrik yang kotor dan mahal.

Pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara (PLTU batubara) mahal karena harga batubara terus melambung. Harga batubara acuan (HBA) periode Januari 2018 sebesar 95,54 dollar AS per ton atau naik 1,6 persen dibandingkan HBA Desember 2017 yang sebesar 94,04 dollar AS per ton. Kemudian, HBA Januari 2018 lebih tinggi ketimbang HBA Januari 2017 yang sebesar 86,23 dollar AS per ton (Kompas ,5 Februari 2018).

Padahal, 60 persen pembangkit yang dioperasikan PLN menggunakan batubara sebagai sumber energi primer. ”Jadi, terbukti PLTU yang berasal dari energi fosil batubara ini tidak murah seperti paradigma yang dibangun selama ini,” kata Bondan Andriyanu, pengampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Minggu (11/2), di Jakarta.

Baca SelengkapnyaTeknologi Kendali Emisi Bisa Diterapkan

Fase Penutupan PLTU Tua agar Mulai Disiapkan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diminta memikirkan fase penutupan pembangkit-pembangkit listrik tenaga uap lama yang sulit dikendalikan buangan emisinya. Itu sebagai jalan tengah bagi pelaku industri yang kesulitan biaya investasi penerapan penurun emisi agar tak menambah beban pencemaran udara ambien dan paparannya pada lingkungan.

Selama ini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tua kesulitan menerapkan baku mutu emisi (BME) udara terkini karena ketinggalan teknologi. Penerapan BME perlu investasi tinggi sehingga membawa konsekuensi pada harga listrik.

Baca SelengkapnyaFase Penutupan PLTU Tua agar Mulai Disiapkan

Langka Tindakan Nyata Terhadap Pencemar Citarum

 

KOALISI Melawan Limbah yang terdiri atas Greenpeace, Wahana Lingkungan Hidul Indonesia (Walhi), Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (Pawapeling), LBH Bandung, dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menindak pencemar sungai Citarum.

“Langka sekali tindakan nyatanya untuk menindak perusahaan yang mencemari. Contohnya, ada 3 perusahaan yang gugatan TUN (Tata Usaha Negara)nya kami menangkan tapi tidak ditindak. Padahal dari sidak (inspeksi mendadak) kemarin, perusahaan tersebut masih mencemari,” ungkap pengampanye Urban dan Energi Walhi Dwi Sawung, di Jakarta, Kamis (1/2), terkait belum adanya tindakan terhadap perusahaan pencemar Sungai Citarum.

Baca SelengkapnyaLangka Tindakan Nyata Terhadap Pencemar Citarum

Pemerintah Siapkan Perpres Pembangkit Listrik dari Sampah

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terkait pengelolaan sampah dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Bantargebang, Kota Bekasi, Rabu (20/12).

 

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemerintah telah menyiapkan peraturan presiden pengganti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18/2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Menurut Menteri Kordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan,dalam Perpres tersebut, pemerintah memasukan tiga wilayah baru. Sehingga, ada sepuluh daerah yang didukung untuk melaksanakan percepatan pengolahan sampah menjadi energi terbarukan. Tambahan wilayah tersebut, di antaranya Medan dan Bali yang didorong untuk menerapkan sistem pengolahan waste to energy tersebut.

Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Perpres Pembangkit Listrik dari Sampah

Pengolahan Energi Terbarukan dari Sampah Adaptasi 3 Negara

BANDUNG,(PR).- Pemerintah telah menyiapkan peraturan presiden pengganti  untuk daerah yang melaksanakan percepatan pengolahan sampah menjadi energi terbarukan.

Peraturan yang dimaksud yakni Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar. Sebelumnya peraturan itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Demikian diungkapkan Menteri Kordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan di sela rapat kordinasi penanganan Citarum di Aula Barat, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa 16 Januari 2018. Menurut dia, ada tambahan wilayah di antaranya Medan dan Bali yang didorong untuk menerapkan sistem pengolahan waste to energy tersebut.

“Formula sudah didapat, ada economic modelnya, variabel, bunga, dan besaran megawatt-nya,” ujar dia.

Baca SelengkapnyaPengolahan Energi Terbarukan dari Sampah Adaptasi 3 Negara

Sungai Citarum Bermasalah, LSM Desak Pemerintah Tindak Pemilik Industri

BANJIR LUAPAN SUNGAI CITARUM: Warga mengamankan gas elpiji saat banjir di Desa Bojong Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (16/12).

Jakarta, (Tagar 9/1/2018) – Pemerintah didesak sejumlah LSM untuk terus menangani masalah sampah, terutama limbah industri di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Jawa Barat, yang tidak kunjung menunjukkan kemajuan.

“Tidak ada gebrakan pemerintah. Sudah 30 tahun program di Citarum belum ada perkembangan, keadaannya masih seperti ‘itu-itu’ saja,” kata Dwi Sawung, Pengampanye Urban dan Energi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dalam diskusi lingkungan di Jakarta, Selasa (9/1).

Diskusi tersebut diikuti oleh Koalisi Melawan Limbah dan Masyarakat yang terdiri atas Greenpeace, Walhi, Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (Pawapeling), LBH Bandung, dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

Baca SelengkapnyaSungai Citarum Bermasalah, LSM Desak Pemerintah Tindak Pemilik Industri

Refleksi Lingkungan 2017: Ada Perbaikan, Banyak juga Catatan Kekurangan

Kebun sawit ini ditanam dilahan terlarang, hutan gambut. Larangan ini sesuai dengan aturan pemerintah Indonesia. Apakah, beragam aturan itu akan dihancurkan oleh RUU Perkelapasaitan? Foto: Sapariah Saturi/ Mongabay Indonesia

 

Tahun 2017, segera berganti. Perisitiwa demi peristiwa lingkungan silih berganti. Ada kejadian baik, ada peristiwa buruk. Ada perbaikan tata kelola lingkungan tetapi masih ada kekurangan. Tahun ini, beberapa kebijakan atau aturan soal lingkungan keluar, paling ramai terkait tata kelola gambut.

Di tahun ini pula, asosiasi perusahaan kayu dan perusahaan sawit bersatu buat menggugat beberapa beberapa poin dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan berujung pencabutan gugatan.

Aturan gambut juga mendapatkan keberatan dari berbagai pihak, baik pengusaha sampai pemerintah daerah. Perlawanan juga dilakukan asosiasi usaha sampai perusahaan. Salah satu perusahaan raksasa pulp and paper, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menggugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena atas keberatan atas keluarnya SK 5322 tahun 2017 soal pembatalan rencana kerja usaha (RKU) periode 2010-2019. Putusan hakim, menolak gugatan RAPP alias KLHK menang.

Baca SelengkapnyaRefleksi Lingkungan 2017: Ada Perbaikan, Banyak juga Catatan Kekurangan

Pemerintah Menang, RAPP Harus Revisi Rencana Kerja Sesuai Aturan Gambut

Kado indah akhir tahun bagi lingkungan dan kemanusiaan datang dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Hari ini, Kamis (21/12/17), pengadilan menolak gugatan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) kepada pemerintah.

Perusahaan ini melayangkan gugatan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas keberatan atas keluarnya SK 5322 tahun 2017 soal pembatalan rencana kerja usaha (RKU) periode 2010-2019. RAPP menganggap, dengan pembatalan RKU itu, operasional perusahaan tak bisa jalan lagi. KLHK menolak RKU perusahaan karena belum sesuai aturan perlindungan gambut.

RAPP menyebutkan, pasal peralihan di Pasal 45 PP Nomor 71/2014 jadi dasar pembatalan RKU. Ketentuan peralihan inilah yang dipermasalahkan RAPP. Perusahaan ini beranggapan, kebijakan perbaikan tata kelola gambut tak bersifat retroaktif alias RAPP tidak wajib menyesuaikan RKU berdasarkan kebijakan pasca terbit PP 57/2016.

Baca SelengkapnyaPemerintah Menang, RAPP Harus Revisi Rencana Kerja Sesuai Aturan Gambut

KLHK: Standar Kebersihan Udara Indonesia Berbeda dengan WHO

REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta — Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dasrul Chaniago mengatakan dirinya sudah melibatkan publik terkait pembuatan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengelolaan Kualitas Udara (RPP PKU). Ia juga mengatakan standar kebersihan udara di Indonesia berbeda dengan yang ditetapkan Badan Kesehataan Dunia atau WHO.

“Terakhir tanggal 1 November 2017, itu kami libatkan semua seperti Greenpeace, WALHI (WahanaLingkungan Hidup Indonesia), dan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia). Memang waktu itu tidak ada ICEL (Indonesian Center of Environmental Law) karena ICEL itu kan konsultannya,” kata Dasrul, ketika dihubungi, Senin (18/12) lalu.

Aktivis Green Peace Indonesia melakukan aksi bahaya polusi udara di halaman Kantor kementerian Kesehatan, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/9)

Dasrul juga menambahkan, ICEL adalah konsultan yang digunakan KLHK untuk membuat RPP PKU. Ia menyebut sudah hampir dua tahun bekerja sama dengan lembaga tersebut.
“Saya sudah meminta masukan mereka, dan mereka sudah memberikan masukan dan mereka sudah ngirim email masukan-masukan,” tambah dia.
Terkait komentar mengenai perbedaan standar dengan WHO, Dasrul mengatakan memang berbeda karena penelitiannya tidak dilakukan di tempat yang sama. “Kalau WHO itu kan di sana, kita kan meneliti negara kita (di sini),” kata dia.

 

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/12/19/p16fxh423-klhk-standar-kebersihan-udara-indonesia-berbeda-dengan-who

Pembangunan Abaikan Kesehatan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan di kota-kota besar di Indonesia dinilai mengabaikan kesehatan masyarakat. Hal itu terindikasi dari tingginya tingkat pencemaran udara yang terjadi dari tahun ke tahun. Karena itu, pemerintah didesak untuk mempertimbangkan aspek kesehatan udara dalam pembangunan. Hal itu terungkap dalam pemaparan akhir tahun yang dilakukan Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat untuk Udara Bersih di Jakarta, Senin (18/12). Koalisi ini antara lain terdiri dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Green Peace Indonesia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). ”Perencanaan pembangunan mengabaikan kualitas udara. Berdasarkan parameter baku, sejumlah indikasi menunjukkan kondisi udara melebihi standar mutu,” kata Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ICEL Margaretha Quina. Hasil pemantauan kualitas udara yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di sejumlah kota besar pada 2012-2017 mengungkapkan risiko laten dengan tingginya paparan polutan. Salah satu parameter yang dipakai adalah PM2.5, yakni partikel mikroskopis (PM) yang dihasilkan dari semua jenis pembakaran, termasuk kendaraan bermotor, pembangkit listrik, dan industri. Sifat PM2.5 bergerak bebas di udara, mudah dihirup, dan masuk ke aliran darah manusia. Partikel ini memicu infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terutama pada anak-anak, dan kanker paru. Kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang, memiliki kandungan PM2.5 tahunan rata-rata di atas baku mutu 12 mikrogram per meter kubik (µg/m3) yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pada skala mikro, penelitian KPBB pada 2016 menunjukkan, di Jakarta 58,3 persen warga terpapar penyakit yang dipicu pencemaran udara, seperti ISPA, asma, dan pneumonia. Biaya kesehatan atas penyakit-penyakit itu mencapai Rp 51,2 triliun.

Baca SelengkapnyaPembangunan Abaikan Kesehatan Masyarakat