ICEL

ICEL

Perlindungan Hutan dan Lahan di Kaltara Masih Rendah

Perkebunan sawit yang dibuka secara illegal di areal Hutan Lindung Pulau Nunukan (Foto: Tribun Kaltim)

 

TRIBUNKALTIM.CO,NUNUKAN– Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dinilai belum maksimal melakukan perlindungan hutan dan lahan di daerah ini.

Berdasarkan penelitian Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dengan menggunakan indeks Land and Forest Governance Index (LFGI)  atau Indeks Kelola Hutan dan Lahan 2015-2016, kondisi perlindungan hutan dan lahan yang diselenggarakan Provinsi Kalimantan Utara hanya memperoleh skor 14,29, yang berada dalam rentang nilai rendah.

“Walaupun begitu, skor pada dimensi ini merupakan skor tertinggi yang diperoleh Provinsi Kalimantan Utara,” ujar Direktur Eksekutif ICEL, Henri Subagiyo, Jumat (2/3/2018) mengungkapkan hasil penelitian untuk mengukur pelaksanaan tata kelola hutan dan lahan di Kalimantan Utara.

Dia menjelaskan, rendahnya perlindungan hutan dan lahan ini disebabkan saat itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sedang menjalani tahap serahterima kewenangan dari kabupaten sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca SelengkapnyaPerlindungan Hutan dan Lahan di Kaltara Masih Rendah

Revitalisasi PLTU Perlu Rp 88 Triliun

JAKARTA – Organisasi  lingkungan nirlaba Greenpeace menyatakan emisi pembangkit listrik tenaga uap batu bara di Indonesia berpeluang lebih rendah jika pengelola berkomitmen memasang  fasilitas pengurang polusi. Berdasarkan kalkulasi Greenpeace, kebutuhan  investasi peralatan penekan emisi di semua PLTU Jawa-Bali mencapai  US$  6,5 miliar atau Rp 88 triliun.

“Perhitungan menggunakan asumsi dari IEEFA (Institute for Energy Economics. And Financial Analysis), di mana biaya pembangunan PLTU baru adalah US$ 2,000 per kilowatt,” kata peneliti Greenpeace, Adila Isfandiary, kemarin.

Baca SelengkapnyaRevitalisasi PLTU Perlu Rp 88 Triliun

Kebijakan Sawit Harus Dorong Peningkatan Produktivitas, Bukan Penambahan Lahan

 

JAKARTA – Menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi untuk mengoptimalkan produksi sawit di Indonesia, Kantor Staf Presiden terus mendorong kebijakan industri kelapa sawit di Indonesia untuk memfokuskan pada peningkatan produktivitas, dan bukan hanya penambahan luas lahan kebun. Hal itu dikatakan Kepala Staf Kepresidenan ketika menerima perwakilan 12 kelompok masyarakat sipil yang peduli terhadap pembenahan tata kelola kelapa sawit Indonesia di Bina Graha, Jakarta, 26 Februari 2018.

Kelompok masyarakat sipil yang bergerak dalam mengawasi dan mengadvokasi sektor sawit yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Madani, Kaoem Telapak, Kemitraan, ELSAM, KEHATI, SPKS, Sawit Watch, ICEL, WRI, Greenpeace, FWI, dan Tuk Indonesia. Mereka berharap Rancangan Instruksi Presiden tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas yang akan segera dikeluarkan dapat menjadi instrumen untuk mendorong peningkatan produktivitas kelapa sawit di Indonesia.

Baca SelengkapnyaKebijakan Sawit Harus Dorong Peningkatan Produktivitas, Bukan Penambahan Lahan

Pulau Kecil untuk Tambang dan Perkebunan, Ini Catatan ICEL Terhadap RZWP-3-K Kaltara

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN – Sejumlah persoalan menjadi catatan khusus Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), yang  mengkritisi Rancangan Peraturan Daerah Kalimantan Utara tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Kalimantan Utara.

Direktur Eksekutif ICEL, Henri Subagiyo, berharap catatan-catatan kritis ini menjadi perhatian sebelum Raperda tentang RZWP-3-K Kalimantan Utara disahkan menjadi peraturan daerah.

Dia berpendapat, Raperda tentang RZWP-3-K Kalimantan Utara masih belum mengatur wilayah pesisir ke arah darat. Melainkan hanya mengikuti  ketentuan yang telah ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berlaku.

“Padahal Pasal 2 Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengatur ruang lingkup RZWP-3-K adalah wilayah perencanaan daratan dari kecamatan pesisir sampai wilayah perairan paling jauh 12 mil laut serta pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya,” ujarnya, Minggu (25/2/2018).

Baca SelengkapnyaPulau Kecil untuk Tambang dan Perkebunan, Ini Catatan ICEL Terhadap RZWP-3-K Kaltara

Usulan Baku Mutu Emisi Dinilai Tidak Layak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Para pakar dan kalangan masyarakat sipil melancarkan kritik keras usulan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) terkait Baku Mutu Emisi (BME) PLTU batubara yang dimuat dalam versi mutakhir rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) 21/2008 yang mengatur BME di Indonesia.

Alasannya, nilai baku mutu yang diusulkan oleh Kementerian ESDM lebih rendah ketimbang nilai yang terdapat pada rancangan sebelumnya. Terlebih lagi, usulan BME versi Kementerian ESDM menghilangkan salah satu kategori yang berpotensi dapat mengendalikan beban emisi yang berasal dari PLTU batubara yang akan beroperasi di masa depan.

“Kami menilai pihak ESDM tidak menganggap serius masalah pencemaran udara dari emisi PLTU batubara dan memilih untuk melindungi pihak pembangkit, mengabaikan keselamatan dan kesehatan masyarakat,” ujar Dwi Sawung, Manajer Kampanye Urban dan Energi dari WALHI Nasional, Kamis (22/2).

Baca SelengkapnyaUsulan Baku Mutu Emisi Dinilai Tidak Layak

Surat HGB Pulau D Direvisi, Gugatan Reklamasi Bakal Sia-sia

Sejumlah aktivis Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Selasa (15/8/2017). KSTJ mempertanyakan revisi SK HGB Pulau D yang baru diungkapkan yang mengancam kelanjutan gugatan reklamasi. (Foto: CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)

 

Jakarta, CNN Indonesia — Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KTSJ) menyesalkan sikap Kantor Pertanahan Jakarta Utara baru mengaku perihal adanya revisi Surat Keputusan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D, Teluk Jakarta. Hal itu dapat membuat gugatan nelayan terhadap reklamasi terancam batal.

“Pihak Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara yang kemudian mengakui bahwa surat keputusan telah direvisi,” ujar Nelson Nikodemus Simamora, kuasa hukum KSTJ, seusai sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Surat Keputusan penerbitan HGB Pulau D, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (21/2).

Padahal, sidang gugatan sudah berjalan sekian lama. “Selama proses pemeriksaan pendahuluan Tergugat (Kantor Pertanahan) tidak pernah hadir untuk menyampaikan kebenaran obyek sengketa yang digugat Para Penggugat,” imbuh dia.

Baca SelengkapnyaSurat HGB Pulau D Direvisi, Gugatan Reklamasi Bakal Sia-sia

Teknologi Kendali Emisi Bisa Diterapkan

Lanskap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, Merak, Banten, Kamis (19/5/2017). PLTU yang berkapasitas lebih dari 4.000 megawatt tersebut telah menggunakan pembangkit dengan teknologi ramah lingkungan yang mampu menangkap limbah debu batubara.

Proyek PLTU batubara yang belum memasuki tahap konstruksi masih bisa dibatalkan. Investasinya bisa dialihkan untuk memasang teknologi pengontrol emisi di PLTU batubara yang ada.

 

JAKARTA, KOMPAS — Prediksi kelebihan suplai listrik pada grid Bali-Jawa bisa menjadi faktor untuk mengalihkan investasi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara kepada teknologi pengendali emisi udara. Langkah ini bisa lebih bermanfaat bagi kualitas ambien udara serta mencegah jebakan kerugian di masa depan akibat pembangunan pembangkit listrik yang kotor dan mahal.

Pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara (PLTU batubara) mahal karena harga batubara terus melambung. Harga batubara acuan (HBA) periode Januari 2018 sebesar 95,54 dollar AS per ton atau naik 1,6 persen dibandingkan HBA Desember 2017 yang sebesar 94,04 dollar AS per ton. Kemudian, HBA Januari 2018 lebih tinggi ketimbang HBA Januari 2017 yang sebesar 86,23 dollar AS per ton (Kompas ,5 Februari 2018).

Padahal, 60 persen pembangkit yang dioperasikan PLN menggunakan batubara sebagai sumber energi primer. ”Jadi, terbukti PLTU yang berasal dari energi fosil batubara ini tidak murah seperti paradigma yang dibangun selama ini,” kata Bondan Andriyanu, pengampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Minggu (11/2), di Jakarta.

Baca SelengkapnyaTeknologi Kendali Emisi Bisa Diterapkan

Fase Penutupan PLTU Tua agar Mulai Disiapkan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diminta memikirkan fase penutupan pembangkit-pembangkit listrik tenaga uap lama yang sulit dikendalikan buangan emisinya. Itu sebagai jalan tengah bagi pelaku industri yang kesulitan biaya investasi penerapan penurun emisi agar tak menambah beban pencemaran udara ambien dan paparannya pada lingkungan.

Selama ini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tua kesulitan menerapkan baku mutu emisi (BME) udara terkini karena ketinggalan teknologi. Penerapan BME perlu investasi tinggi sehingga membawa konsekuensi pada harga listrik.

Baca SelengkapnyaFase Penutupan PLTU Tua agar Mulai Disiapkan

Saat Legalitas Menjadi Semu

Regulasi bukanlah segala-galanya. Regulasi bukan penjaga utama lingkungan hidup. Alih-alih menjaga lingkungan hidup, dalam praktik, regulasi justru menjadi jalur legal tindak korupsi.

Judul paparan Guru Besar Ilmu Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor Hariadi Kartodihardjo dalam acara Outlook Lingkungan 2018 yang diadakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kamis (18/1), amat menggelitik: ”Institusi ’Pseudo-Legal’ Korupsi Perizinan”.

Hariadi dengan lugas membuka fakta yang dia serap dari pengalamannya di lapangan saat sepanjang 2012-2017 terlibat dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Guru besar yang lama bertungkus lumus dalam isu kehutanan itu secara terbuka menyatakan, ada semacam pseudo-legal (hukum yang semu).

Ada semacam dualisme. Urusan negara yang resmi, lengkap dengan beragam simbol negara, bisa masuk dijadikan urusan personal, menjadi hubungan antarorang.

Dari hubungan personal tersebut, ia menengarai munculnya beberapa tipe korupsi. Salah satunya revolving doors (pintu putar). Para pemain menjadi tidak jelas posisinya. ”Dia sebenarnya penyusun amdal, tetapi tiba-tiba bisa menjadi penilai amdal. Dalam posisi ini bisa terjadi suap di dalamnya,” ujarnya.

Baca SelengkapnyaSaat Legalitas Menjadi Semu

Langka Tindakan Nyata Terhadap Pencemar Citarum

 

KOALISI Melawan Limbah yang terdiri atas Greenpeace, Wahana Lingkungan Hidul Indonesia (Walhi), Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (Pawapeling), LBH Bandung, dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menindak pencemar sungai Citarum.

“Langka sekali tindakan nyatanya untuk menindak perusahaan yang mencemari. Contohnya, ada 3 perusahaan yang gugatan TUN (Tata Usaha Negara)nya kami menangkan tapi tidak ditindak. Padahal dari sidak (inspeksi mendadak) kemarin, perusahaan tersebut masih mencemari,” ungkap pengampanye Urban dan Energi Walhi Dwi Sawung, di Jakarta, Kamis (1/2), terkait belum adanya tindakan terhadap perusahaan pencemar Sungai Citarum.

Baca SelengkapnyaLangka Tindakan Nyata Terhadap Pencemar Citarum