ICEL

ICEL

Aktivis Minta Unsur Hukum Lingkungan Dikeluarkan dari RKUHP

Penyertaan aturan-aturan terkait hukum lingkungan hidup dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dianggap tidak tepat. Karena di dalamnya tidak terdapat peningkatan atau perbaikan hal-hal yang di UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tetapi justru cenderung melemahkan.

Deputi Direktur Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) Raynaldo Sembiring mengatakan hal itu di antaranya terlihat dari beberapa isi pasal ancaman yang cenderung berpotensi melemahkan hukuman pidana bagi pelaku kejahatan lingkungan karena tidak memiliki batasan hukuman minimal khusus.

“Jadi itu nantinya bisa membuat hakim semakin tidak punya pedoman batasan minimal hukuman. jadi tergantung penafsiran hakim lalu memutuskan hukuman minimal,” ujar Raynaldo di kantor Walhi, Jakarta, Rabu (14/03).

Baca SelengkapnyaAktivis Minta Unsur Hukum Lingkungan Dikeluarkan dari RKUHP

Absurditas Tindak Pidana Lingkungan Hidup di RUU KUHP

Foto : jurnalline.com

Jurnalline,com, Jakarta – Sejarah panjang perjuangan pembaharuan hukum pidana materil melalui dorongan lahirnya KUHP Nasional yang berkarakter Indonesia telah masuk pada fase penting pembahasan antara Pemerintah dan DPR RI. Sayang nya, perjuangan panjang ini diwarnai berbagai kontroversi, dimana substansi RUU KUHP, baik pada muatan Buku 1 Tentang Aturan umum dan Buku II tentang Tindak Pidana memuat ambiguitas yang rawan di salah gunakan, cenderung represifdan melakukan pelemahan dalam penegakan hukum terhadap beberapa tindak pidana khusus. Salah satu kontroversi dan permasalahan yang dimuat dalam KUHP ialah terkait dengan rumusan tindak pidana lingkungan, sistem pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup.

Baca SelengkapnyaAbsurditas Tindak Pidana Lingkungan Hidup di RUU KUHP

Catatan Kritis Terhadap Tindak Pidana Lingkungan dalam RKUHP

Kiri ke kanan: Raynaldo G Sembiring, Even Sembiring, Andri G Wibisana dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (14/3). Foto: RFQ

 

Beberapa substansi Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terus mendapat penolakan dalam elemen masyarakat. Kini, giliran pegiat lingkungan hidup menyatakan penolakannya terhadap rumusan tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam RKUHP karena menimbulkan ketidakjelasan. Hal tersebut berdampak akan sulitnya aparat penegak hukum membuktikan tindak pidana (delik) lingkungan hidup dalam RKUHP.

Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Raynaldo G Sembiring menilai materi RKUHP menghilangkan ketentuan yang bersifat khas dalam penegakan hukum pidana di bidang lingkungan seperti tertuang dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Seperti penerapan asas ultimum remedium (pemidanaan upaya terakhir) dan primum remedium (penegakan hukum lingkungan prioritas utama).

“Dalam RKUHP asas ultimum remedium atau primum remedium tidak ditegaskan dapat atau tidaknya diterapkan dalam tindak pidana lingkungan,” ujar Raynaldo dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Baca SelengkapnyaCatatan Kritis Terhadap Tindak Pidana Lingkungan dalam RKUHP

Pakar: Rumusan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi RKUHP Keliru

TEMPO.CO, Jakarta – Pakar hukum lingkungan Universitas Indonesia Andri G. Wibisana mengatakan terdapat kekeliruan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) pada rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi. Menurut Andri, RKUHP tidak membedakan pertanggungjawaban korporasi dengan individu pengurus korporasi.

Padahal, kata Andri, bisa saja tindak pidana lingkungan hidup bukan hanya terbatas pada pelaku, melainkan masalah utamanya adalah soal kausalitas. Faktanya, tindak pidana lingkungan hidup tidak dilakukan hanya oleh satu orang melainkan bisa puluhan. “Misal kebakaran hutan, enggak bisa atau nyaris tidak mungkin dibuktikan dibakar oleh satu korporat,” kata Andri di kantor Wahana Lingkungan Hidup di Jakarta, Rabu, 14 Maret 2018.

Baca SelengkapnyaPakar: Rumusan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi RKUHP Keliru

RKUHP Akan Disahkan April, Ini Saran Koalisi Lingkungan Hidup

TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi lembaga swadaya masyarakat lingkungan hidup menilai masih ada kekeliruan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Koalisi yang terdiri atas Indonesian Center for Environment Law (ICEL), Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Justice, Piece and Integrity of Creation (JPIC), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), serta Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan RKUHP perlu dikaji ulang.

“Jika tidak, ini akan menambah masalah pidana lingkungan hidup di Indonesia,” ujar Deputi Direktur ICEL, Raynaldo G. Sembiring, di kantor Walhi, Rabu, 14 Maret 2018.

Baca SelengkapnyaRKUHP Akan Disahkan April, Ini Saran Koalisi Lingkungan Hidup

Strict Liability , Jurus Ampuh Hukum Lingkungan Menjerat Korporasi Tanpa Buktikan Unsur Kesalahan

Foto : NEE

 

Konsep strict liability atau ‘tanggung jawab mutlak’ harus diwaspadai pelaku usaha berkaitan aspek lingkungan. Korporasi dapat dihukum mengganti rugi hingga ratusan miliar cukup dengan terbukti mengakibatkan ancaman serius bagi lingkungan dan menimbulkan kerugian bagi penggugat. Tak perlu ada unsur kesalahan.

Pertama kalinya strict liability dikenal di Indonesia dengan ratifikasi atas Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage (CLC) tahun 1969 oleh Keputusan Presiden No.18 Tahun 1978 (belakangan ratifikasi ini dicabut pada tahun 1998-red.). Lalu, UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dua kali direvisi hingga yang saat ini berlaku, UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup) terus memuat soal strict liability.

Akan tetapi, baru pada tahun 2003 ada putusan pengadilan pertama di Indonesia yang menerapkan strict liability untuk menghukum tergugat. Putusan PN Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi hingga akhirnya menang di Kasasi tersebut dikenal sebagai Putusan Mandalawangi.

Baca SelengkapnyaStrict Liability , Jurus Ampuh Hukum Lingkungan Menjerat Korporasi Tanpa Buktikan Unsur Kesalahan

Revisi Baku Mutu Emisi Pembangkit Batubara, Begini Masukan Mereka

Cerobong asap batubara mengepul di permukiman warga di Desa Ciwalengke, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung ( Foto: Donny Iqbal/Mongabay Indonesia)

 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah merevisi Permen Lingkungan Hidup No 21/2008 soal baku mutu emisi (BME) thermal. Kalangan organisasi lingkungan menilai revisi aturan ini, terutama untuk pembangkit batubara, masih lemah. Muncul usulan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), lebih lemah lagi. Organisasi-organisasi lingkungan ini meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) jangan dulu mengesahkan revisi aturan ini.

Menurut Walhi, berdasarkan draf yang diperoleh, revisi permen itu tak memperhatikan keselamatan dan kesehatan publik, selain standar BME lemah.

“Dari hasil bacaan kami ada beberapa kelemahan draf permen BME pembangkit thermal,” kata Dwi Sawung, Juru Kampanye Energi dan Urban Walhi Nasional, Februari lalu.

Upaya pemerintah melalui KLHK beberapa tahun ini merevisi Permen Lingkungan Hidup No. 21 karena BME PLTU batubara masih pakai angka sangat besar, yakni 750 mg/Nm3 untuk SO2 dan NO2, dan partikulat 100.

Dalam permen itu juga tidak diatur soal PM 2,5 dan merkuri. Standar yang sangat lemah ini hingga harus revisi.

Baca SelengkapnyaRevisi Baku Mutu Emisi Pembangkit Batubara, Begini Masukan Mereka

Presiden Diminta Segera Bentuk Lembaga Pemberantasan Kejahatan Hutan

Kerusakan hutan di Geumpang, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, disebabkan aktivitas tambang emas ilegal, Kamis (Foto : Kompas , 2/11/2017)

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo diminta segera membentuk lembaga koordinatif untuk mencegah dan memberantas kejahatan kehutanan. Tanpa kehadiran lembaga tersebut, saat ini banyak kasus hukum menyasar masyarakat kecil. Sementara banyak kasus kejahatan kehutanan yang melibatkan korporasi tidak jelas perkembangan prosesnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo mengungkapkan, ketiadaan lembaga khusus yang sifatnya koordinatif dalam penanganan kejahatan kehutanan berakibat pada penegakan hukum yang hanya menyasar individu, masyarakat kecil.

Sementara Staf Kampanye Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) Okto Yugo menyampaikan temuan di lapangan terkait penguasaan kawasan hutan oleh korporasi dan cukong. Okto juga menjelaskan tentang jalur hukum yang telah mereka tempuh.

Sementara Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia (FWI) Soelthon Gussetya Nanggara menegaskan kurangnya pengawasan pemerintah terhadap kondisi kawasan hutan di lapangan.

Baca SelengkapnyaPresiden Diminta Segera Bentuk Lembaga Pemberantasan Kejahatan Hutan

Sebanyak 53 Kasus Perambahan Hutan Riau Belum Ditindaklanjuti

Okto Yugo Setyo, Staf Kampanye dan Advokasi Jikalahari, memaparkan temuan terkait pelanggaran dalam perambahan hutan di Riau. Sebanyak 53 kasus ditemukan sepanjang 2017 yang diduga melanggar UU P3H (Foto : KELVIN HIANUSA/ Kompas)

 

JAKARTA, KOMPAS – Laporan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau terhadap 38 korporasi dan 15 pemodal perorangan atau cukong yang melanggar perambahan hutan selama 2017 belum ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Keseluruhan kasus itu diduga melanggar Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan karena merambah dasar hutan tanpa izin.

Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) membuka laporan terkait hasil investigasi perambahan kawasan hutan selama 2017, Jumat (2/3), pada acara Solusi Penyelesaian Kasus Kejahatan Kawasan Hutan, di Tjikini Lima, Jakarta.

Dari investigasi itu, terdapat 35 perusahaan dan 15 cukong yang terbukti melanggar UU P3H karena merambah hutan tanpa izin serta 3 perusahaan yang menerima titipan hasil hutan yang diambil dengan ilegal.

Sejumlah 53 kasus itu telah dilaporkan dengan audiensi ke Komisi Kepolisian Nasional pada 30 Januari 2018. Namun, ketika diperiksa ulang pada 19 Februari 2018, laporan itu belum ditindaklanjuti. “Belum didisposisikan siapa yang akan menangani kasus itu,” kata Okto Yugo Setyo, Staf Kampanye dan Advokasi Jikalahari, saat diwawancari usai acara.

Baca SelengkapnyaSebanyak 53 Kasus Perambahan Hutan Riau Belum Ditindaklanjuti

Perlindungan Hutan dan Lahan di Kaltara Masih Rendah

Perkebunan sawit yang dibuka secara illegal di areal Hutan Lindung Pulau Nunukan (Foto: Tribun Kaltim)

 

TRIBUNKALTIM.CO,NUNUKAN– Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dinilai belum maksimal melakukan perlindungan hutan dan lahan di daerah ini.

Berdasarkan penelitian Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dengan menggunakan indeks Land and Forest Governance Index (LFGI)  atau Indeks Kelola Hutan dan Lahan 2015-2016, kondisi perlindungan hutan dan lahan yang diselenggarakan Provinsi Kalimantan Utara hanya memperoleh skor 14,29, yang berada dalam rentang nilai rendah.

“Walaupun begitu, skor pada dimensi ini merupakan skor tertinggi yang diperoleh Provinsi Kalimantan Utara,” ujar Direktur Eksekutif ICEL, Henri Subagiyo, Jumat (2/3/2018) mengungkapkan hasil penelitian untuk mengukur pelaksanaan tata kelola hutan dan lahan di Kalimantan Utara.

Dia menjelaskan, rendahnya perlindungan hutan dan lahan ini disebabkan saat itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sedang menjalani tahap serahterima kewenangan dari kabupaten sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca SelengkapnyaPerlindungan Hutan dan Lahan di Kaltara Masih Rendah