ICEL Desak KLH Tunda Pengumuman PROPER 2011

  • Berita
  • 143 views

Jakarta-TAMBANG. Direktur Eksekutif, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, mendesak Kementerian Lingkungan Hidup untuk menunda penilaian dan pengumuman PROPER 2011, yang rencananya akan digelar hari ini, Rabu 30 November 2011. Dirinya beralasan, selama kurang lebih satu dasawarsa pelaksanaannya, PROPER dinilai belum dapat secara penuh mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.

�Kami berpendapat bahwa orientasi PROPER saat ini tidak untuk menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang paling rentan terkena dampak dari kegiatan industri ekstraktif. Masyarakat tidak tahu menahu mengenai bahan kimia yang dilepas ke lingkungan dan dapat membahayakan keselamatan lingkungan dan manusia, serta bagaimana mengatasinya,� ujarnya, Rabu 30 November 2011.

Selain itu, dirinya melihat tidak adanya prosedur yang jelas mengenai partisipasi masyarakat dalam penentuan PROPER. Dimana, masyarakat luas tidak mendapatkan informasi terhadap calon perusahaan yang mendapat peringkat hijau dan biru.

�Padahal ini sangat berguna untuk mencegah adanya perusahaan yang dinilai baik akan tetapi di tingkat lapangan terdapat masalah dengan lingkungan dan masyarakat,� katanya.

Terlebih lagi, lanjutnya, dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menjamin hak akses informasi dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

�Penilaian PROPER seharusnya sangat selektif dan hati-hati, tidak obral peringkat hijau dan biru. Peningkatan kualitas ingkungan hidup tidak akan terjadi apabila akses informasi dan partispasi yang luas dan mutlak tidak diberikan kepada masyarakat,� cetusnya.

Dirinya juga menilai kalau sejauh ini, Indonesia tidak memiliki standar baku mutu pencemaran sedimen laut dan sungai yang berguna untuk mengontrol salah satu aspek pencemaran dari kegiatan pertambangan, standar untuk mengontrol emisi PAH (Polycyclic aromatic hydrocarbons) yang di lepaskan ke udara dari kegiatan minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh perusahaan ekstraktif.

�Indonesia juga tidak memiliki Pollutant Release Transfer Registers (PRTRs) yang mewajibkan perusahaan untuk membuka informasi mengenai bahan kimia yang dilepaskan ke lingkungan dari operasinya,� ucapnya.

Berkaca dari hasil PROPER sebelumnya, tambahnya, tidaklah mengherankan apabila beberapa perusahaan yang mendapatkan kategori hijau dan biru ternyata dinilai tidak layak oleh masyarakat serta terdapat masalah dalam pengelolaan limbahnya yang diakibatkan ketiadaan lemahnya pengawasan.

�Karena itu selama 10 (sepuluh) tahun, pelaksanaan PROPER hanya menjadi kegiatan business as usual karena menggunakan sistem penilaian yang tidak transparan, tidak partisipatif dan tidak akuntabel,� pungkasnya.