ICEL Minta KESDM Jalankan Fungsi Pengawasan Pertambangan

  • Berita
  • 117 views

Jakarta-TAMBANG. Menjelang akhir tahun 2011 ini, Direktur Eksekutif, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, memberikan catatan khusus bagi Kementerian ESDM di soal pengawasan usaha pertambangan. Menurutnya, sepanjang tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, dirinya belum pernah melihat Kementerian ESDM mengumumkan perusahaan tambang yang diberikan sanksi akibat menyalahi aturan yang dibuat pemerintah.

�Sejauh ini KESDM hanya menjalankan fungsinya sebagai lembaga pemerintah yang hanya menjamin jalannya industry pertambangan. Sedangkan konteks pengawasan hingga saat belum terjadi, hal ini terukur dari belum pernahnya KESDM mengumumkan industry pertambangan yang diberikan sanksi akibat melanggar aturan perundang-undangan,� ujarnya kepada Majalah TAMBANG, di Jakarta.

Kalau pun itu sudah dilakukan, lanjutnya, seharusnya KESDM mengumukan ke publik terkait dengan pemberian sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang nakal itu. Dengan demikian fungsi pengawasan yang dilakukan oleh KESDM dapat dilihat oleh publik.

�Jangan-jangan fungsi pengawasan di KESDM belum optimal, maka itu kedepan harus dioptimalkan ini demi keberlangsungan kegiatan pertambangan yang ramah terhadap masyarakat dan lingkungan,� ucapnya.

Dirinya mencatat, kalau selama ini masih ada beberapa perusahaan pertambangan yang aktif menjalankan kegiatan produksinya. Padahal, menurutnya, perusahaan tersebut telah jelas-jelas melakukan pelanggaran terkait soal reklamasi.

�KPC misalnya, dia jelas-jelas melanggar komitmen untuk melakukan reklamasi. Memang ada sebagian yang sudah direklamasi, tapi untuk pit atari masih belum dilakukan reklamasi,� katanya.

Selain itu, dirinya juga mengkritik soal masih adanya tumpang tidih perizinan pertambangan, akibat pemberian izin yang dilakukan oleh daerah. Karena itu dirinya berharap KESDM dapat mengoptimalkan perannya sebagai pengawas disektor pertambangan.

�Jangan sampai ini terus dibiarkan, karena sering sekali lahan untuk pertanian misalnya tergusur akibat pemberian perizinan pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan, maka itu KESDM harus mengoptimalkan pengawasan ,� pungkasnya.