ICEL: MP3EI Tempatkan SDA Semata Komoditas

itoday.co.id – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) memandang, kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) hanya sebuah kebijakan, yang menempatkan sumber daya alam semata sebagai komoditas ekonomi.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif ICEL, Henri Subagiyo, di Jakarta, Kamis (4/10).

“MP3EI, kebijakan yang memperlihatkan  cara pandang pemerintah terhadap sumber daya alam hanya
sebagai komoditas,” kata dia.

Dalam MP3EI, kata dia, umber daya alam, tak dipandang  sebagai sebuah kesatuan entitas ruang hidup segenap bangsa dan negara yang merepersentasikan berbagai kepentingan hidup disana,  termasuk perlindungan lingkungan dan akses adil terhadap sumber daya itu. Tidak heran jika izin-izin usaha pun digenjot sedemikian rupa.

“Sayangnya itu mengabaikan prinsip-prinsip good environmental governance,” katanya.

Good environmental governance sendiri bertumpu pada prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung lingkungan. Tapi itu seperti diabaikan sedemikian rupa demi mengejar pertumbuhan.

“Harusnya masyarakat mendapatkan ruang yang proporsional dalam proses pengambilan kebijakan
bersama-sama pemangku kepentingan lainnya,” kata Henri.

Tapi, pengambilan kebijakan yang lebih pro investasi yang banyak dikeluarkan. Hal  itu berdampak pada  minimnya prinsip inklusifitas,  bahkan acapkali tindakan represif yang harus dihadapi oleh masyarakat ketika mereka menyuarakan hak bicaranya.

Banyak contoh kebijakan yang pro investasi, tapi mengabaikan prinsip transparansi dan akutabilitas. Contohnya Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Disana,  dari total 71.800 Hektar atau  65% adalah luasan izin Kuasa Pertambangan (KP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Barubara (PKP2B).

“Itu berdasarkan data Dinas Pertambangan Kota Samarinda,” kata dia.

Sedangkan merujuk pada data yang dikeluarkan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur,  70,66 persen dari luas Kota Samarinda adalah untuk izin KP dan PKP2B.

“Bisa dibayangkan dengan pola pendekatan yang sama-minimnya prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan pengakuan daya dukung lingkungan, maka potensi konflik lingkungan dan SDA merupakan ancaman yang sewaktu-waktu bisa meledak,” paparnya.

Selain potensi konflik,  kata dia, lemahnya praktek good environmental governance juga membuka potensi tumbuh suburnya  praktek KKN disektor lingkungan dan SDA. Wilayah yang rentan praktek KKN tersebut mulai dari proses awal hingga akhir dari pemberian izin.

“Di tahap awal misalnya pemenuhan persyaratan izin, pengawasan pelaksanaan izin, hingga pengakhiran izin seperti pelaksanaan reklamasi bagi sektor pertambangan dan reboisasi bagi sektor kehutanan,” ujar Henri.

Kolaborasi jahat antara pemodal dan pemerintah maupun penegak hukum ini semakin memberikan tekanan bagi kepentingan masyarakat maupun perlindungan lingkungan dan SDA.

“Ambil contoh pengakhiran izin tambang di Kota Samarinda dari total jumlah izin yang telah dikeluarkan, masyarakat tak diberi akses memadai, misal tentang bagaimana rencana reklamasinya, berapa besar dana reklamasi yang telah dijaminkan beserta bentuk penjaminannya, dan bagaimana pelaksanaannya,” pungkasnya.

Sumber: itoday.co.id