ICEL Tolak PROPER Perusahaan Tambang “Bermasalah”

  • Berita
  • 173 views

Jakarta-TAMBANG. Direktur Eksekutif, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, mengaku keberatan terhadap tiga perusahaan penerima peringkat kategori Hijau dalam PROPER 2011. Yaitu, PT Newmont Nusa Tenggara, PT. Kaltim Prima Coal dan PT Kideco Jaya Agung. Menurutnya, ketiga perusahaan tersebut telah membawa dampak kerusakan lingkungan sekitar dan berakibat buruk pada masyarakat setempat.

Menurutnya, praktek pembuangan limbah tailing ke laut adalah salah satu pelanggaran yang dilakukan PTNNT, padahal berdasarkan Extractive Industry Review yang diinisiasi oleh World Bank di tahun 2000 dan menjadi referensi internasional dalam pengelolaan pertambangan yang baik, mengatakan pembuangan tailing ke laut seharusnya tidak boleh dilakukan sebelum dilakukannya riset yang seimbang dan tidak bias, akuntabel pada pemangku kebutuhan dan terbukti keamanannya.

�Hingga saat ini belum ada konsensus dan bukti ilmiah yang kuat akan keamanan dan keselamatan praktek pembuangan limbah tailing ke laut. Ditambah lagi, PTNNT sedang menjalankan proses sengketa hukum Lingkungan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait dengan pembuangan limbah tailing ke laut,� katanya.

Sedangkan PT. Kaltim Prima Coal, lanjutnya, sejak diambil alih Bumi Resources pada 2002, operasi penambangan PT. Kaltim Prima Coal di Sangatta Project, telah menyebabkan banjir dan kini menjadi menu tahunan bagi warga di Kecamatan Sangatta dan Bengalon Kutai Timur Kalimantan Timur. Rusaknya hulu sungai Sangatta tidak hanya mengakibatkan banjir tapi juga air menjadi keruh dan tak layak lagi dapat di konsumsi.

�Di pit Bengalon (A,B dan C), operasi tambang PT. Kaltim Prima Coal telah mencemari sungai Bengalon dan mengakibatkan banjir melanda Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bangalon. Perusahaan diyakini tak akan mampu melakukan reklamasi atau penutupan pada lokasi tambangnya di pit Hatari, Sangatta. Pit Hatari disembunyikan karena besar dan sangat dalam. PT. Kaltim Prima Coal selalu mempromosikan pit G, Bukit Pandang sebagai tempat wisata dan kunjungan dari pihak pemerintah,� ucapnya.

Begitu pula dengan PT Kideco Jaya Agung yang telah mendapatkan keluhan dari masyarakat akibat pengoperasian kapal tongkang. Selain itu, PT Kideco Jaya Agung Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, juga melakukan kesalahan dengan melakukan penggusuran tanah tumbuh petani sekitar.

Berkaca dari hasil PROPER sebelumnya, lanjutnya, tidaklah mengherankan apabila beberapa perusahaan yang mendapatkan kategori hijau tersebut ternyata dinilai tidak layak oleh masyarakat, serta terdapat masalah dalam pengelolaan limbahnya yang diakibatkan karena lemahnya standard penilaian PROPER.

Padahal, seharusnya Kementerian Lingkungan Hidup juga harus mempertimbangkan penerapan praktek-praktek terbaik internasional dan standard internasional khususnya bagi perusahaan internasional.

Sebab itu, dirinya menilai kalau PROPER tidak menjadikan rekomendasi bagi para penentu kebijakan untuk mengkaji ulang, memperbaiki dan memperketat regulasi dan standar lingkungan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha.

�Indonesia juga tidak memiliki Pollutant Release Transfer Registers (PRTRs) yang mewajibkan perusahaan untuk membuka informasi mengenai bahan kimia yang dilepaskan ke lingkungan dari operasinya,� pungkasnya.