Indonesia Diminta Meratifikasi

JAKARTA, KOMPAS — Konvensi Minamata tentang merkuri telah berlaku secara global mulai Rabu (16/8). Sekalipun turut menandatangani perjanjian ini, Indonesia belum meratifikasinya. Mengingat pentingnya konvensi pengaturan logam berat berbahaya ini, Indonesia didorong segera meratifikasi dan menyiapkan rencana implementasinya secara nasional.

“Kami mengapresiasi KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang telah secara tegas menyatakan akan meratifikasi Konvensi Minamata dan telah mengadvokasi rancangan undang-undang ratifikasi ini di DPR. Namun, upaya ini perlu dilakukan secara lebih agresif,” kata Yuyun Ismawati, peraih Goldman Environmental Prize 2009 yang juga pegiat BaliFokus, Kamis (17/8).

Yuyun mengatakan, ratifikasi ini penting dilakukan segera mengingat permasalahan merkuri di lapangan semakin mengkhawatirkan. Di sisi lain, jalur pasokan dan pemasaran merkuri terjadi secara lintas batas negara sehingga Indonesia tidak bisa bergerak sendirian.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pencemaran merkuri di sekitar lokasi penambangan emas tradisional semakin marak. Demikian halnya cemaran merkuri juga ditemukan di sejumlah perairan, terutama di Teluk Jakarta (Kompas, 8 Agustus 2017).

Konvensi yang mengatur ketentuan tentang penggunaan dan peredaran merkuri ini ditandatangani 128 negara, termasuk Indonesia, di Kumamoto, Jepang, pada 10 Oktober 2013. Dari 128 negara itu, 74 negara sudah meratifikasi konvensi ini. Pemberlakuan konvensi ini sejak 16 Agustus 2017 bisa diakses di laman United Nation Environment for Minamata Convention on Mercury atau di http://www.mercuryconvention.org.

Penambangan

Praktisi hukum lingkungan dari Indonesian Center for Environmental Law Margaretha Quina mengatakan, implikasi berlakunya konvensi ini antara lain larangan penambangan merkuri primer baru setelah konvensi berlaku. “Ini kontekstual bagi Indonesia mengingat masyarakat kita sudah mulai menguasai metode ekstraksi cinnabar menjadi merkuri,” ujar Quina.

Ada juga larangan mengekspor merkuri tanpa persetujuan tertulis dari penerima, baik negara pihak maupun non¬pihak, serta pembatasan impor merkuri dari negara non¬pihak. “Ini seharusnya membantu Indonesia, mengingat kita negara dengan masalah perdagangan merkuri ilegal yang cukup pelik,” katanya.

Selain meratifikasi konvensi ini, menurut Dwi Sawung dari Wahana Lingkungan Hidup Eksekutif Nasional, pemerintah juga perlu menyusun Rencana Implementasi Nasional pengelolaan merkuri. Rencana ini meliputi implementasi semua kewajiban negara dalam Konvensi Minamata, termasuk kewajiban pembuangan merkuri secara ramah lingkungan, penghapusan merkuri dalam produk tertentu pada 2020, dan integrasi ketentuan perdagangan merkuri dalam mekanisme impor-¬ekspor.

 

Sumber :https://kompas.id/baca/humaniora/ilmu-pengetahuan-teknologi/2017/08/19/indonesia-diminta-meratifikasi/