Jika Tak Laksanakan Rekomendasi KLH, IKPP Segera Dilaporkan

Kabar-banten.com – Pemkab Serang akan melaporkan PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) ke pemerintah pusat jika tidak melaksanakan rekomendasi hasil audit lingkungan wajib dari Kementrian Lingkungan Hidup (KLH). KLH memberikan batas waktu sampai akhir September 2013 kepada PT IKPP untuk melaksanakannya. 

Demikian antara lain terungkap dalam Diskusi Publik ”Memulihkan Sungai Ciujung Pascaterbitnya Rekomendasi KLH dan Hasil Audit Lingkungan Wajib” di Rumah Makan “S” Rizky, Kota Serang, Selasa (30/7). Diskusi ini digelar Wahana Hijau Fortuna (WHF) dan Front Kebangkitan Petani dan Nelayan (FKPN) serta difasilitasi Indonesian Centre Enviromental Law (ICEL).

Diskusi yang diikuti perwakilan masyarakat terdampak dari enam kecamatan di Kabupaten Serang, organisasi mahasiswa, dan organisasi massa ini menghadirkan enam pembicara. Mereka adalah H Aeng Haerudin (Ketua DPRD Banten), AKBP Dr. Dadang, SH, MH (Kasubdit Kriminal Khusus Polda Banten), Yani (Kabag Pencegahan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang), Ahmad Sholeh (anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang), Raynaldo Sembiring (peneliti ICEL), dan Daddy Hartadi Rohmaluddin (Kadiv Advokasi WHF).

Kawal hasil audit
Dalam diskusi tersebut seluruh pembicara sepakat mendukung setiap program pencegahan dan pelestarian lingkungan hidup. Mereka juga sependapat rekomendasi hasil audit lingkungan wajib dari KLH terhadap PT IKPP perlu terus dikawal.

Terkait perkara ini, Dadang menyatakan, pihaknya akan mengumpulkan berkas permasalah ini sebagai bahan kajian pihak kepolisian. Dadang sependapat jika kejahatan terhadap lingkungan ini bisa dikategorikan luar biasa. Akan tetapi, untuk memasukkan kejahatan lingkungan sebagai hal luar biasa bukan domain polisi, melainkan politik.
Dadang menegaskan, pihak Polda Banten akan berupaya menegakkan hukum lingkungan secara terpadu. Pada tahun ini, menurut catatan Dadang, tidak ada satu pun perkara lingkungan hidup yang ditangani PPNS.

Pada bagian lain, dia mengakui, keterangan ahli terkadang menjadi hambatan dalam penangan perkara lingkungan hidup. Hal ini artinya, “scientific evidence” sebagai bukti hukum harus benar-benar menjadi dasar untuk pengajuan perkara ke proses hukum.

Kabag Pencegahan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, Yani dalam pemaparannya lebih banyak menjelaskan kronologi perkara dugaan pencemaran ke Sungai Ciujung. Menurut dia, sejak 2010, Pemkab Serang sudah menemukan indikasi adanya pencemaran Sungai Ciujung dari PT IKPP.

Sejak dugaan pencemaran itu mencuat, Pemkab Serang kemudian tidak memberikan izin pembuangan limbah kepada PT IKPP. “Hal ini malah yang menjadi dasar pelaksanaan audit lingkungan hidup,” katanya.

Pada 2011, Komisi VII kemudian melakukan kunjungan kerja. Dari hasil kunjungan kerja ini kemudian muncul rekomendasi untuk melaksanakan audit wajib PT IKPP.

Pada awal 2011, pemkab bersama dengan Komisi IV DPRD Serang mendiskusikan beberapa aspek yang dilanggar PT IKPP menjadikannya masuk ke dalam kelompok usaha wajib melakukan audit wajib.

“Pada Juli 2011, kami diundang untuk RDPU di Komisi VII DPR. Baru pada awal Februari 2012 dibahas ruang lingkup audit wajib yang dilakukan. Itu pun setelah Pemkab dan DPRD Serang ke Jakarta,” katanya.

Perlu sinergi
Yani menjelaskan, sejauh ini rekomendasi dari audit ini belum dilaksanakan IKPP. “Bahkan, kami dengar ada usulan dari IKPP untuk mundur pelaksanaannya,” katanya menilai, dalam penanganan perkara ini perlu ada sinergi antar pusat dan daerah.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang, Ahmad Sholeh, sangat mendukung perjuangan masyarakat untuk mengembalikan Ciujung seperti sedia kala. “Saya punya pengalaman personal dengan Ciujung.

Saya paling keras kalau bicara soal lingkungan hidup. Bukan uma soal Ciujung, soal pasir di Pabuaran (Padarincang) juga saya keras berbicara di media,” katanya.

Sholeh mengaku, sudah benar-benar melihat dampak dari pencemaran ini. Oleh karena itu, diharapkan tidak ada toleransi lagi terhadap perkara pencemaran ini.

“28 September 2013 batas akhir IKPP harus melaksanakan hasil rekomendasi audit lingkungan hidup. Ini yang harus dikawal,” tuturnya.

Raynaldo Sembiring (ICEL) memaparkan, ada tiga dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan untuk analisis audit PT IKPP. Ketiga dasar itu, UU No. 32/2009, Permen LH No. 3/2013 tentang Audit LH dan SK Ketua MA No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Ia menilai, dokumen audit lingkungan hidup bukan dokumen mati. Hasil audit ini seharusnya menjadi rujukan bagi instansi pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan peradilan) untuk pembaruan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup ”green policies”, ”green budgeting”, ”green bench”.

Pembicara terakhir Dady Hartadi (WHF) menjelaskan, pencemaran Ciujung ini juga berdampak ekonomi, yaitu rusaknya tambak-tambak masyarakat sekitar Sungai Ciujung. Padahal, perekonomian masyarakat bergantung pada tambak-tambak tersebut.

“Setelah Sungai Ciujung tercemar dan tambak-tambak rusak, perekonomian masyarakat surut. Hal ini menunjukkan pencemaran lingkungan hidup telah mendegradasi kualitas hidup masyarakat Serang,” katanya.