ICEL

ICEL

48 Organisasi dan Komunitas Usung #PawaiBebasPlastik

Jakarta – Minggu (21/07/2019) sekitar 48 organisasi dan komunitas sipil bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusung #PawaiBebasPlastik, pawai ini diikuti lebih dari 1500 orang. Pawai dimulai dari bundaran Hotel Indonesia, menuju lapangan Aspirasi Monas, pawai ini juga diiktui oleh beberapa artis kenamaan ibu kota salah satunya adalah Kaka Slank.

Dalam pawai tersebut, menghadirkan monster plastik. Monster plastik ini, terbuat dari sampah plastik yang ditemukan di beberapa pantai yang ada di Bali. Sosok monster plastik didesain berupa mahluk laut dengan tinggi 4 meter, menggambarkan besarnya ancaman dari sampah plastik yang ditimbulkan.

Tujuan adanya pawai ini adalah untuk mengajak masyarakat untuk mendeklarasikan komitmennya terhadap penggunaan plastik sekali pakai. Tidak hanya itu masyarakat juga diajak untuk menolak sedotan plastik dan memilah sampah rumah tangga.

Ada tiga poin penting yang menjadi desakan para peserta dalam kampanye ini, yakni, pemerintah melarang plastik sekali pakai yang berlaku secara nasional (kantong plastik, sedotan plastik, styrofoam, sachet dan microbeads). Kedua, pemerintah memperbaiki sistem tata kelola sampah berupa: penegakan sistem pemilihan sampah dari sumber hingga akhir serta mendukung produksi kemasan dalam negeri yang pro-lingkungan, pro-kearifan lokal dan bebas plastik.

Ketiga, produsen dan pelaku usaha bertanggung jawab atas sampahnya dengan cara mengambil kembali sampah kemasan yang dihasilka, berinovasi dalam merancang kemasan plastik agar lebih mudah digunakan ulang atau didaur ulang, serta berinovasi dalam sistem pengiriman produk agar tidak mengandalkan plastik sekali pakai. (dona)

Selengkapnya disini

 

Kunjungan lapangan ICEL ke masyarakat Hukum Adat Serampas

 

Pada 7-8 Februari 2019 lalu, ICEL mengadakan kunjungan lapangan ke kawasan ekosistem Taman Nasional Gunung Leuser.

Dalam kunjungan lapagan tersebut, ICEL menemukan beberapa cerita terkait konflik manusia dengan satwa yang dilindungi, yakni antara masyarakat setempat dengan harimau sumatera dan orang utan.

Beberapa kasus yang kerap terjadi adalah ditemukannya harimau sumatera yang secara periodik “turun gunung” dan memangsa ternak warga.

Masyarakat setempat acapkali merasa terganggu dengan orang utan yang masuk pemukiman dan memakan hasil perkebunan warga.

Atas konflik dengan satwa yang dilindungi tersebut, pada awalnya terdapat keinginan masyarakat agar harimau dan orangutan tersebut dipindahkan atau diberi pagar batas agar tidak masuk dalam pemukiman penduduk. Mengingat bahwa Taman Nasional Gunung Leuser adalah habitat asli dari satwa yang dilindungi, pagar batas hanya menjadi sekedar opsi.

Opsi lainnya adalah membuat jarak pembatas dengan membersihkan kawasan konservasi dengan pemukiman warga dengan membersihkan jarak batas tersebut dari semak dan tanaman liar selebar satu meter agar harimau “enggan” memasuki wilayah yang menjadi pemukiman masyarakat.

Untuk menangani permasalahan dengan orang utan, masyarkat juga membuka wacana untuk menanam berbagai jenis pohon buah-buahan didalam hutan atau kawasan konservasi agar lahan pertanian masyarakat tidak lagi diganggu oleh orang utan.

Meski seringkali berkonflik dengan satwa yang dilindungi, masyarakat tetap merasakan manfaat dari keberadaan satwa liar tersebut khususnya dari orang utan yang menarik perhatian berbagai wisatawan mancanegara, yang turut menggerakkan perekonomian berbasis ekowisata masyarakat setempat.(Tyo)

FGD “Evaluasi Implementasi Penegakan UU No. 5/1990 : Jaring Informasi dan Harapan Ke depannya” di Provinsi Jambi

Jambi – Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL) mengadakan  Focus Group Discussion (FGD) “Evaluasi Implementasi Penegakan Hukum Undang-Undang No. 5/1990: Jaring Informasi dan Harapan Ke depannya” Provinsi Jambi, di Odua Weston Hotel, Kota Jambi, 26 Juni 2019.

Sebagai narasumber pemantik diskusi, FGD tersebut dihadiri oleh Anggota Tenaga Ahli DPR Komisi IV Dwi Muhammad Dewadji yang memaparkan perkembangan pembahasan perubahan UU No. 5/1990 di tingkat legislasi, dan Kepala Bidang Pengelolaan Wilayah I Provinsi Jambi Balai Besar TNKS Jaya Sumpena yang membagikan pengalaman dalam pelaksanaan penegakan hukum konservasi kawasan dan spesies di Taman Nasional Kerinci Seblat.

Dengan difasilitasi oleh Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukun (STHI) Jentera Erni Setyowati selaku fasilitator, peserta yang terdiri dari beberapa lembaga swadaya masyarakat, penegak hukum, dan akademisi membahas mengenai evaluasi penegakan hukum UU No. 5/1990  pada tingkat tapak, yaitu tantangan yang ditemukan di lapangan dan bagaimana perubahan UU No.5/1990 dapat mengatur serta menjawab persoalan yang ada.

Dari proses diskusi yang berjalan, menarik bahwa terdapat beberapa isu yang kemudian terangkat, diantaranya adalah perlunya pengaturan dan pengembangan kewenangan penegak hukum, dalam hal ini PPNS, agar memiliki kewenangan menangkap dan menahan terduga pelaku saat menindak lapangan tindak pidana TSL khususnya perdagangan satwa liar. Selain itu mengemuka juga bahwa salah satu akar permasalahan dari belum efektifnya penegakan hukum adalah tumpang tindihnya tata ruang, penyusunan RTRW yang belum berorientasi pada konservasi, dan terbatasnya isu konservasi pada sektor hutan, sementara wilayah laut perlu, dan juga terdampak oleh permasalahan penegakan hukum konservasi. (Tyo)

 

 

 

Pertanggungjawaban Pemulihan Dampak Kejahatan Konservasi Keanekaragaman Hayati dalam Hukum Indonesia

 

Kamis, 23 Mei 2019 kemarin, ICEL mengadakan FGD dengan tema “Pertanggungjawaban Pemulihan Dampak Kejahatan Konservasi Keanekaragaman Hayati dalam Hukum Indonesia” di Hotel Aston Priority & Conference Center, T.B. Simatupang. FGD ini mengundang Dr. Jamartin Sihite (BOS Foundation) sebagai penggiat konservasi orangutan, Yoyok Hadiprakarsa (Indonesia Hornbill Conservation Society) sebagai penggiat konservasi rangkong gading, dan Dr. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M. (FHUI) sebagai pembahas segi hukum lingkungan. Hadir sebagai peserta berbagai NGO yang bergerak di isu perlindungan satwa baik dalam tataran kebijakan maupun lapangan.

Beberapa poin menarik dari hasil FGD adalah sebagai berikut. Kejahatan terhadap satwa berpengaruh terhadap ekosistem, karena satwa (orangutan dan rangkong) memiliki peran sendiri-sendiri terhadap ekosistemnya. Sebaliknya, kerusakan habitat (kebakaran hutan, pembukaan lahan) juga berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup satwa, dan seringkali ancaman kerusakan habitat ini tidak terakomodir dari segi hukum karena habitat satwa terdapat diluar kawasan konservasi, yaitu diarea HPL dan HPT. Biaya perbaikan dan pemulihan terbesar dikeluarkan pada rehabilitasi dan pelepasliaran satwa, namun hal tersebut bisa disebabkan karena belum ada standar yang pasti untuk menghitung kerugian ekologis akibat kejahatan konservasi.

Untuk menggugat pertanggungjawaban pemulihan terhadap pelaku, dapat dipergunakan hak gugat organisasi lingkungan hidup yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Meski belum pernah terdapat kasusnya, karena UU No. 5 Tahun 1990 sendiri tidak mengatur pertanggungjawaban perdata, maka penggunaan UU PPLH untuk meminta pertanggungjawaban pemulihan terhadap pelaku kejahatan konservasi layak dicoba. Adapun gugatan tersebut tidak melulu berupa uang (moneter), namun dapat berupa tindakan pemulihan tertentu (non-moneter), dan bagi NGO dapat menggugat biaya yang telah dikeluarkan untuk merehabilitasi dan melepasliarkan satwa sebagai (real cost).

ICEL Mendesak Komisi Informasi Pusat untuk Lebih Aktif Merespons Isu-Isu Aktual

Lokasi : Menteng ( foto ICEL)

 

Menteng-Jumat, 16 Mei 2019. Menanggapi berbagai persoalan keterbukaan informasi yang ramai di media massa, ICEL mengundang Komisi Informasi Pusat dan anggota Freedom of Information Network Indonesia (FoINI) untuk berdiskusi. Diskusi yang santai namun serius ini membahas isu populer seputar keterbukaan informasi HGU mulai dari pengabaian putusan Mahkamah Agung oleh Kementerian ATR/BPN yang kembali mencuat pasca debat Pilpres kedua Februari lalu, disusul oleh beredarnya Surat TAN.03.01/265/D.II.M.EKON.05/2019 dari Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada tanggal 6 Mei lalu yang bunyi suratnya terkesan membatasi hak masyarakat atas informasi HGU sawit. Di luar isu keterbukaan informasi HGU, diskusi juga membahas persoalan kebocoran data pribadi yang dalam beberapa hari terakhir diliput oleh KOMPAS.

 

Komisi Informasi Pusat menyampaikan update pertemuan dengan utusan Kemenko Perekonomian mengenai persoalan keterbukaan informasi HGU. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa sebetulnya tidak ada niat Kemenko Perekonomian untuk menutup informasi HGU sawit dari masyarakat. Kebijakan yang ada diarahkan untuk pengelolaan data sawit yang menjadi salah satu poin Instruksi Presiden dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2018  tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau yang populer dikenal dengan Inpres Moratorium Sawit. Lebih lanjut, pembatasan pun lebih kepada persoalan teknologi yang belum lengkap jika informasi diberikan dalam bentuk shape file. Karenanya, fokus utama pemerintah saat ini adalah untuk merapikan satu peta sawit. Komisi Informasi Pusat juga menyampaikan akan ada beberapa pertemuan lanjutan untuk menyikapi persoalan keterbukaan informasi HGU ini. Merespons hal ini, ICEL dan FoINI mendesak Komisi Informasi Pusat untuk mendiskusikan lebih lanjut persoalan keterbukaan informasi HGU tidak hanya kepada Kemenko Perekonomian melainkan juga kepada lembaga terkait lainnya seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan jika dibutuhkan juga dengan Badan Informasi Geospasial.

Baca SelengkapnyaICEL Mendesak Komisi Informasi Pusat untuk Lebih Aktif Merespons Isu-Isu Aktual

Talkshow Radio Hari Bumi 2019 “Yuk Mari Kita Lindungi Spesies Indonesia”

Apakah Indonesia tengah memasuki masa suram bagi perlindungan spesies baik tumbuhan maupun satwa liarnya.

Situasi suram seperti apa? Dan mengapa penting melindungi spesies tumbuhan dan satwa liar? Dan cukupkah aturan hukum yang ada saat ini untuk melakukannya?

Simak pembahasannya di #RuangPublikKBR bersama Peneliti dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Wenni Adzkia dan Antonius Aditantyo Nugroho.

Apakah Indonesia tengah memasuki masa suram bagi perlindungan spesies baik tumbuhan maupun satwa liarnya.Situasi suram seperti apa? Dan mengapa penting melindungi spesies tumbuhan dan satwa liar? Dan cukupkah aturan hukum yang ada saat ini untuk melakukannya?Sedang kami bahas di #RuangPublikKBR 9-10 WIB bersama Peneliti dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Wenni Adzkia dan Antonius Aditantyo Nugroho.Anda bisa mendengarkannya di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua dan Power FM 89.2 Jakarta, live streaming via Fan page Facebook: Kantor Berita Radio KBR dan website kbr.id atau melalui aplikasi android dan IOS search KBR Radio.Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalu telp bebas pulsa di 0800 140 3131, WA 0812 118 8181 atau mention ke akun twitter @halokbr. Jangan lupa sertakan TAGAR #RuangPublikKBR#KBR #Radio #Talkshow #HariBumi #MelindungiSpesiesKita #biodiversitas #Environmental #Lingkungan #Media #MediaContentCompany

Dikirim oleh Kantor Berita Radio-KBR pada Rabu, 24 April 2019

Edukasi Seputar Hukum Lingkungan dalam DOLC 2019 FH UI

Jakarta | Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan lembaga ICEL dan edukasi terkait hukum lingkungan kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) dalam acara Days of Law Career (DOLC). Acara ini diselenggarakan dari  tanggal 20-23 Februari 2019 di Lobi FH UI. Dalam acara tersebut, booth ICEL dikunjungi puluhan mahasiswa mulai dari mahasiswa semester dua hingga semester akhir.

Dalam kesempatan tersebut, ICEL juga memberikan souvenir berupa buku-buku terkait hasil penelitian dan kajian yang dilakukan oleh ICEL selama ini. Namun untuk mendapatkan souvenir ini ada beberapa syarat yang diajukan oleh panitia kepada pengunjung, yakni membawa tempat air minum sendiri, membawa tempat makan sendiri, dan menjawab tantangan yang diberikan oleh panitia terkait hukum lingkungan yang terjadi selama lima tahun terakhir ini, dan harapan ke depan terkait kebijakan hukum lingkungan pada lima tahun ke depan.

Pengunjung sangat antusias sekali saat panitia memberikan buku-buku gratis. “Saya sangat senang sekali berkunjung pada booth ICEL, saya dapat bertanya mengenai apa itu ICEL, dan seputar hukum lingkungan. Jadi seperti konsultasi gitu, selain itu saya mendapatkan beberapa buku yang dapat saya pakai saat mengambil mata kuliah hukum lingkungan nanti. Selain itu saya juga ditantang oleh panitia untuk menuliskan permasahalan hukum yang terjadi selama lima tahun belakangan ini” Ujar Aliya yang merupakan mahasiswa FH UI semester dua. 

Baca SelengkapnyaEdukasi Seputar Hukum Lingkungan dalam DOLC 2019 FH UI

Diskusi ICEL dengan Ketua KPU Jelang Debat Kedua Capres-Cawapres

Foto : Diskusi ICEL dengan Ketua KPU ( Lokasi : Gedung KPU, Jakarta Pusat)

 
Jakarta, 22 Januari 2019. ICEL berdiskusi dengan Ketua KPU Arief Budiman. Dalam diskusi ini, ICEL memberikan masukan untuk debat kedua Capres dan Cawapres yang mengambil tema lingkungan, energi, SDA, pangan dan infrastruktur. ICEL memberikan beberapa catatan penting terkait situasi pengelolaan lingkungan hidup dan proyeksi kebijakan yang penting dielaborasi dalam debat.

 

Video Diskusi dapat dilihat disini

Catatan Awal Tahun ICEL 2019

 

Tahun 2019 merupakan tahun politik. Kontestasi Pemilu tentunya berdampak kepada kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tahun ini. Namun di tahun ini juga Indonesia akan memiliki pemerintahan baru (2019-2024) hasil dari Pemilu. Oleh karena itu, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) bermaksud memberikan hasil refleksi terkait dengan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sejak tahun 2014-2018 yang dituangkan dalam “Catatan Awal Tahun 2019: Kebijakan Hukum dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup”.

Catatan awal tahun ini akan membahas mengenai kebijakan, hukum, dan penegakan hukum terhadap beberapa isu strategis lingkungan hidup yang selama ini dicermati oleh ICEL, yaitu: kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial, konservasi keanekaragaman hayati, kebijakan satu peta, pengetatan baku mutu air laut terkait Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara, reklamasi pantai, pengelolaan sampah darat dan laut, perencanaan ruang laut, perikanan berkelanjutan, pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran air, pengelolaan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (LB3) yang akan disampaikan dalam tiga kategori isu pokok, yaitu: (1) tata kelola hutan dan lahan; (2) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan (3) tata kelola laut dan pesisir. Selain itu catatan ini juga akan membahas satu kategori isu yang lebih umum terkait cara pemerintah dalam mengambil kebijakan dan melakukan penegakan hukum lingkungan.

Berbagai catatan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para kontestan Pemilu untuk mempertajam visi dan misi maupun agenda perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup ke depan. Selain itu, kami juga berharap catatan ini dapat memberikan sumbangsih bagi publik sebagai salah satu instrumen penilaian terhadap para kontestan dalam menyongsong Pemilu.

Baca selengkapnya disini

Penyerahan Notifikasi Gugatan Warga Negara Terkait Buruknya Udara Jakarta

Foto : WALHI  Jakarta

 

Inayah Wahid, Melanie Subono dan 17 penggugat warga negara lainnya menyampaikan notifikasi gugatan warga negara (citizen law suit) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Notifikasi CLS ini dilayangkan untuk meminta pemerintah melakukan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan kualitas udara. Alasannya, sudah bertahun-tahun udara di DKI Jakarta terus buruk kualitasnya tanpa intervensi yang tepat sasaran untuk memperbaiki kualitas udara yang dihirup warga Jakarta. Selain dilayangkan kepada Gubernur DKI, notifikasi ini juga dikirimkan kepada Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.

 

Download : Notifikasi Gugatan Warga Negara Terkait Buruknya Udara Jakarta