Jakarta – Minggu (21/07/2019) sekitar 48 organisasi dan komunitas sipil bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusung #PawaiBebasPlastik, pawai ini diikuti lebih dari 1500 orang. Pawai dimulai dari bundaran Hotel Indonesia, menuju lapangan Aspirasi Monas, pawai ini juga diiktui oleh beberapa artis kenamaan ibu kota salah satunya adalah Kaka Slank.

Dalam pawai tersebut, menghadirkan monster plastik. Monster plastik ini, terbuat dari sampah plastik yang ditemukan di beberapa pantai yang ada di Bali. Sosok monster plastik didesain berupa mahluk laut dengan tinggi 4 meter, menggambarkan besarnya ancaman dari sampah plastik yang ditimbulkan.

Tujuan adanya pawai ini adalah untuk mengajak masyarakat untuk mendeklarasikan komitmennya terhadap penggunaan plastik sekali pakai. Tidak hanya itu masyarakat juga diajak untuk menolak sedotan plastik dan memilah sampah rumah tangga.

Ada tiga poin penting yang menjadi desakan para peserta dalam kampanye ini, yakni, pemerintah melarang plastik sekali pakai yang berlaku secara nasional (kantong plastik, sedotan plastik, styrofoam, sachet dan microbeads). Kedua, pemerintah memperbaiki sistem tata kelola sampah berupa: penegakan sistem pemilihan sampah dari sumber hingga akhir serta mendukung produksi kemasan dalam negeri yang pro-lingkungan, pro-kearifan lokal dan bebas plastik.

Ketiga, produsen dan pelaku usaha bertanggung jawab atas sampahnya dengan cara mengambil kembali sampah kemasan yang dihasilka, berinovasi dalam merancang kemasan plastik agar lebih mudah digunakan ulang atau didaur ulang, serta berinovasi dalam sistem pengiriman produk agar tidak mengandalkan plastik sekali pakai. (dona)

Selengkapnya disini

Pada 7-8 Februari 2019 lalu, ICEL mengadakan kunjungan lapangan ke kawasan ekosistem Taman Nasional Gunung Leuser.

Dalam kunjungan lapagan tersebut, ICEL menemukan beberapa cerita terkait konflik manusia dengan satwa yang dilindungi, yakni antara masyarakat setempat dengan harimau sumatera dan orang utan.

Beberapa kasus yang kerap terjadi adalah ditemukannya harimau sumatera yang secara periodik “turun gunung” dan memangsa ternak warga.

Masyarakat setempat acapkali merasa terganggu dengan orang utan yang masuk pemukiman dan memakan hasil perkebunan warga.

Atas konflik dengan satwa yang dilindungi tersebut, pada awalnya terdapat keinginan masyarakat agar harimau dan orangutan tersebut dipindahkan atau diberi pagar batas agar tidak masuk dalam pemukiman penduduk. Mengingat bahwa Taman Nasional Gunung Leuser adalah habitat asli dari satwa yang dilindungi, pagar batas hanya menjadi sekedar opsi.

Opsi lainnya adalah membuat jarak pembatas dengan membersihkan kawasan konservasi dengan pemukiman warga dengan membersihkan jarak batas tersebut dari semak dan tanaman liar selebar satu meter agar harimau “enggan” memasuki wilayah yang menjadi pemukiman masyarakat.

Untuk menangani permasalahan dengan orang utan, masyarkat juga membuka wacana untuk menanam berbagai jenis pohon buah-buahan didalam hutan atau kawasan konservasi agar lahan pertanian masyarakat tidak lagi diganggu oleh orang utan.

Meski seringkali berkonflik dengan satwa yang dilindungi, masyarakat tetap merasakan manfaat dari keberadaan satwa liar tersebut khususnya dari orang utan yang menarik perhatian berbagai wisatawan mancanegara, yang turut menggerakkan perekonomian berbasis ekowisata masyarakat setempat.(Tyo)

Jambi – Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL) mengadakan  Focus Group Discussion (FGD) “Evaluasi Implementasi Penegakan Hukum Undang-Undang No. 5/1990: Jaring Informasi dan Harapan Ke depannya” Provinsi Jambi, di Odua Weston Hotel, Kota Jambi, 26 Juni 2019.

Sebagai narasumber pemantik diskusi, FGD tersebut dihadiri oleh Anggota Tenaga Ahli DPR Komisi IV Dwi Muhammad Dewadji yang memaparkan perkembangan pembahasan perubahan UU No. 5/1990 di tingkat legislasi, dan Kepala Bidang Pengelolaan Wilayah I Provinsi Jambi Balai Besar TNKS Jaya Sumpena yang membagikan pengalaman dalam pelaksanaan penegakan hukum konservasi kawasan dan spesies di Taman Nasional Kerinci Seblat.

Dengan difasilitasi oleh Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukun (STHI) Jentera Erni Setyowati selaku fasilitator, peserta yang terdiri dari beberapa lembaga swadaya masyarakat, penegak hukum, dan akademisi membahas mengenai evaluasi penegakan hukum UU No. 5/1990  pada tingkat tapak, yaitu tantangan yang ditemukan di lapangan dan bagaimana perubahan UU No.5/1990 dapat mengatur serta menjawab persoalan yang ada.

Dari proses diskusi yang berjalan, menarik bahwa terdapat beberapa isu yang kemudian terangkat, diantaranya adalah perlunya pengaturan dan pengembangan kewenangan penegak hukum, dalam hal ini PPNS, agar memiliki kewenangan menangkap dan menahan terduga pelaku saat menindak lapangan tindak pidana TSL khususnya perdagangan satwa liar. Selain itu mengemuka juga bahwa salah satu akar permasalahan dari belum efektifnya penegakan hukum adalah tumpang tindihnya tata ruang, penyusunan RTRW yang belum berorientasi pada konservasi, dan terbatasnya isu konservasi pada sektor hutan, sementara wilayah laut perlu, dan juga terdampak oleh permasalahan penegakan hukum konservasi. (Tyo)