ICEL

ICEL

Pertanggungjawaban Pemulihan Dampak Kejahatan Konservasi Keanekaragaman Hayati dalam Hukum Indonesia

 

Kamis, 23 Mei 2019 kemarin, ICEL mengadakan FGD dengan tema “Pertanggungjawaban Pemulihan Dampak Kejahatan Konservasi Keanekaragaman Hayati dalam Hukum Indonesia” di Hotel Aston Priority & Conference Center, T.B. Simatupang. FGD ini mengundang Dr. Jamartin Sihite (BOS Foundation) sebagai penggiat konservasi orangutan, Yoyok Hadiprakarsa (Indonesia Hornbill Conservation Society) sebagai penggiat konservasi rangkong gading, dan Dr. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M. (FHUI) sebagai pembahas segi hukum lingkungan. Hadir sebagai peserta berbagai NGO yang bergerak di isu perlindungan satwa baik dalam tataran kebijakan maupun lapangan.

Beberapa poin menarik dari hasil FGD adalah sebagai berikut. Kejahatan terhadap satwa berpengaruh terhadap ekosistem, karena satwa (orangutan dan rangkong) memiliki peran sendiri-sendiri terhadap ekosistemnya. Sebaliknya, kerusakan habitat (kebakaran hutan, pembukaan lahan) juga berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup satwa, dan seringkali ancaman kerusakan habitat ini tidak terakomodir dari segi hukum karena habitat satwa terdapat diluar kawasan konservasi, yaitu diarea HPL dan HPT. Biaya perbaikan dan pemulihan terbesar dikeluarkan pada rehabilitasi dan pelepasliaran satwa, namun hal tersebut bisa disebabkan karena belum ada standar yang pasti untuk menghitung kerugian ekologis akibat kejahatan konservasi.

Untuk menggugat pertanggungjawaban pemulihan terhadap pelaku, dapat dipergunakan hak gugat organisasi lingkungan hidup yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Meski belum pernah terdapat kasusnya, karena UU No. 5 Tahun 1990 sendiri tidak mengatur pertanggungjawaban perdata, maka penggunaan UU PPLH untuk meminta pertanggungjawaban pemulihan terhadap pelaku kejahatan konservasi layak dicoba. Adapun gugatan tersebut tidak melulu berupa uang (moneter), namun dapat berupa tindakan pemulihan tertentu (non-moneter), dan bagi NGO dapat menggugat biaya yang telah dikeluarkan untuk merehabilitasi dan melepasliarkan satwa sebagai (real cost).

ICEL Mendesak Komisi Informasi Pusat untuk Lebih Aktif Merespons Isu-Isu Aktual

Lokasi : Menteng ( foto ICEL)

 

Menteng-Jumat, 16 Mei 2019. Menanggapi berbagai persoalan keterbukaan informasi yang ramai di media massa, ICEL mengundang Komisi Informasi Pusat dan anggota Freedom of Information Network Indonesia (FoINI) untuk berdiskusi. Diskusi yang santai namun serius ini membahas isu populer seputar keterbukaan informasi HGU mulai dari pengabaian putusan Mahkamah Agung oleh Kementerian ATR/BPN yang kembali mencuat pasca debat Pilpres kedua Februari lalu, disusul oleh beredarnya Surat TAN.03.01/265/D.II.M.EKON.05/2019 dari Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada tanggal 6 Mei lalu yang bunyi suratnya terkesan membatasi hak masyarakat atas informasi HGU sawit. Di luar isu keterbukaan informasi HGU, diskusi juga membahas persoalan kebocoran data pribadi yang dalam beberapa hari terakhir diliput oleh KOMPAS.

 

Komisi Informasi Pusat menyampaikan update pertemuan dengan utusan Kemenko Perekonomian mengenai persoalan keterbukaan informasi HGU. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa sebetulnya tidak ada niat Kemenko Perekonomian untuk menutup informasi HGU sawit dari masyarakat. Kebijakan yang ada diarahkan untuk pengelolaan data sawit yang menjadi salah satu poin Instruksi Presiden dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2018  tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau yang populer dikenal dengan Inpres Moratorium Sawit. Lebih lanjut, pembatasan pun lebih kepada persoalan teknologi yang belum lengkap jika informasi diberikan dalam bentuk shape file. Karenanya, fokus utama pemerintah saat ini adalah untuk merapikan satu peta sawit. Komisi Informasi Pusat juga menyampaikan akan ada beberapa pertemuan lanjutan untuk menyikapi persoalan keterbukaan informasi HGU ini. Merespons hal ini, ICEL dan FoINI mendesak Komisi Informasi Pusat untuk mendiskusikan lebih lanjut persoalan keterbukaan informasi HGU tidak hanya kepada Kemenko Perekonomian melainkan juga kepada lembaga terkait lainnya seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan jika dibutuhkan juga dengan Badan Informasi Geospasial.

Baca SelengkapnyaICEL Mendesak Komisi Informasi Pusat untuk Lebih Aktif Merespons Isu-Isu Aktual

Talkshow Radio Hari Bumi 2019 “Yuk Mari Kita Lindungi Spesies Indonesia”

Apakah Indonesia tengah memasuki masa suram bagi perlindungan spesies baik tumbuhan maupun satwa liarnya.

Situasi suram seperti apa? Dan mengapa penting melindungi spesies tumbuhan dan satwa liar? Dan cukupkah aturan hukum yang ada saat ini untuk melakukannya?

Simak pembahasannya di #RuangPublikKBR bersama Peneliti dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Wenni Adzkia dan Antonius Aditantyo Nugroho.

Apakah Indonesia tengah memasuki masa suram bagi perlindungan spesies baik tumbuhan maupun satwa liarnya.Situasi suram seperti apa? Dan mengapa penting melindungi spesies tumbuhan dan satwa liar? Dan cukupkah aturan hukum yang ada saat ini untuk melakukannya?Sedang kami bahas di #RuangPublikKBR 9-10 WIB bersama Peneliti dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Wenni Adzkia dan Antonius Aditantyo Nugroho.Anda bisa mendengarkannya di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua dan Power FM 89.2 Jakarta, live streaming via Fan page Facebook: Kantor Berita Radio KBR dan website kbr.id atau melalui aplikasi android dan IOS search KBR Radio.Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalu telp bebas pulsa di 0800 140 3131, WA 0812 118 8181 atau mention ke akun twitter @halokbr. Jangan lupa sertakan TAGAR #RuangPublikKBR#KBR #Radio #Talkshow #HariBumi #MelindungiSpesiesKita #biodiversitas #Environmental #Lingkungan #Media #MediaContentCompany

Dikirim oleh Kantor Berita Radio-KBR pada Rabu, 24 April 2019

Edukasi Seputar Hukum Lingkungan dalam DOLC 2019 FH UI

Jakarta | Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan lembaga ICEL dan edukasi terkait hukum lingkungan kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) dalam acara Days of Law Career (DOLC). Acara ini diselenggarakan dari  tanggal 20-23 Februari 2019 di Lobi FH UI. Dalam acara tersebut, booth ICEL dikunjungi puluhan mahasiswa mulai dari mahasiswa semester dua hingga semester akhir.

Dalam kesempatan tersebut, ICEL juga memberikan souvenir berupa buku-buku terkait hasil penelitian dan kajian yang dilakukan oleh ICEL selama ini. Namun untuk mendapatkan souvenir ini ada beberapa syarat yang diajukan oleh panitia kepada pengunjung, yakni membawa tempat air minum sendiri, membawa tempat makan sendiri, dan menjawab tantangan yang diberikan oleh panitia terkait hukum lingkungan yang terjadi selama lima tahun terakhir ini, dan harapan ke depan terkait kebijakan hukum lingkungan pada lima tahun ke depan.

Pengunjung sangat antusias sekali saat panitia memberikan buku-buku gratis. “Saya sangat senang sekali berkunjung pada booth ICEL, saya dapat bertanya mengenai apa itu ICEL, dan seputar hukum lingkungan. Jadi seperti konsultasi gitu, selain itu saya mendapatkan beberapa buku yang dapat saya pakai saat mengambil mata kuliah hukum lingkungan nanti. Selain itu saya juga ditantang oleh panitia untuk menuliskan permasahalan hukum yang terjadi selama lima tahun belakangan ini” Ujar Aliya yang merupakan mahasiswa FH UI semester dua. 

Baca SelengkapnyaEdukasi Seputar Hukum Lingkungan dalam DOLC 2019 FH UI

Diskusi ICEL dengan Ketua KPU Jelang Debat Kedua Capres-Cawapres

Foto : Diskusi ICEL dengan Ketua KPU ( Lokasi : Gedung KPU, Jakarta Pusat)

 
Jakarta, 22 Januari 2019. ICEL berdiskusi dengan Ketua KPU Arief Budiman. Dalam diskusi ini, ICEL memberikan masukan untuk debat kedua Capres dan Cawapres yang mengambil tema lingkungan, energi, SDA, pangan dan infrastruktur. ICEL memberikan beberapa catatan penting terkait situasi pengelolaan lingkungan hidup dan proyeksi kebijakan yang penting dielaborasi dalam debat.

 

Video Diskusi dapat dilihat disini

Catatan Awal Tahun ICEL 2019

 

Tahun 2019 merupakan tahun politik. Kontestasi Pemilu tentunya berdampak kepada kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tahun ini. Namun di tahun ini juga Indonesia akan memiliki pemerintahan baru (2019-2024) hasil dari Pemilu. Oleh karena itu, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) bermaksud memberikan hasil refleksi terkait dengan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sejak tahun 2014-2018 yang dituangkan dalam “Catatan Awal Tahun 2019: Kebijakan Hukum dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup”.

Catatan awal tahun ini akan membahas mengenai kebijakan, hukum, dan penegakan hukum terhadap beberapa isu strategis lingkungan hidup yang selama ini dicermati oleh ICEL, yaitu: kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial, konservasi keanekaragaman hayati, kebijakan satu peta, pengetatan baku mutu air laut terkait Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara, reklamasi pantai, pengelolaan sampah darat dan laut, perencanaan ruang laut, perikanan berkelanjutan, pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran air, pengelolaan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (LB3) yang akan disampaikan dalam tiga kategori isu pokok, yaitu: (1) tata kelola hutan dan lahan; (2) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan (3) tata kelola laut dan pesisir. Selain itu catatan ini juga akan membahas satu kategori isu yang lebih umum terkait cara pemerintah dalam mengambil kebijakan dan melakukan penegakan hukum lingkungan.

Berbagai catatan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para kontestan Pemilu untuk mempertajam visi dan misi maupun agenda perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup ke depan. Selain itu, kami juga berharap catatan ini dapat memberikan sumbangsih bagi publik sebagai salah satu instrumen penilaian terhadap para kontestan dalam menyongsong Pemilu.

Baca selengkapnya disini

Penyerahan Notifikasi Gugatan Warga Negara Terkait Buruknya Udara Jakarta

Foto : WALHI  Jakarta

 

Inayah Wahid, Melanie Subono dan 17 penggugat warga negara lainnya menyampaikan notifikasi gugatan warga negara (citizen law suit) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Notifikasi CLS ini dilayangkan untuk meminta pemerintah melakukan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan kualitas udara. Alasannya, sudah bertahun-tahun udara di DKI Jakarta terus buruk kualitasnya tanpa intervensi yang tepat sasaran untuk memperbaiki kualitas udara yang dihirup warga Jakarta. Selain dilayangkan kepada Gubernur DKI, notifikasi ini juga dikirimkan kepada Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.

 

Download : Notifikasi Gugatan Warga Negara Terkait Buruknya Udara Jakarta

 

 

Forum Akademisi dan Masyarakat Sipil Peduli Basuki-Bambang, Gelar Diskusi Media “Stop Intimidasi Hukum Bagi Civitas Akademik”

Diskusi Media : Stop Intimidasi bagi Civitas Akademik yang bertempat di Hotel Santika Slipi Jakarta ( Jakarta, 19/10/2018)

 

ICEL – Jumat, 19 Oktober 2018. Forum Akademisi dan Masyarakat Sipil Peduli Basuki-Bambang menggelar diskusi media terkait gugatan yang dilakukan oleh PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) terhadap Prof. Bambang Hero Saharjo di Jakarta.

Dalam diskusi tersebut hadir sebagai Narasumber Guru Besar Kehutanan IPB dan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo, Akademisi Universitas Andalas, Charles Simabura, S.H., M.H., Akademisi Universitas Indonesia, Wiwiek Awiati, SH., MH, Weatlands International-Indonesia, Dr. I Nyoman Suryadiputra, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan,  dan Forest Watch Indonesia (FWI), Martua Sirait. Dalam diskusi media tersebut turut hadir, sejumlah akademisi lainnya dari berbagai Universitas yang ada di Indonesia serta perwakilan media nasional.

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo, menyatakan, “Hal ini menjadi sebuah fenomena menarik yang dikhawatirkan akan merusak tatanan hukum ketika keterangan seorang saksi ahli yang sifatnya adalah sebagai bahan pertimbangan dan tidak mengikat menjadi objek gugatan dan menjadi dasar pencegahan hukum atas vonis yang sudah diputukan oleh hakim terhadap PT Jatim Jaya Perkasa (JJP).”

Baca SelengkapnyaForum Akademisi dan Masyarakat Sipil Peduli Basuki-Bambang, Gelar Diskusi Media “Stop Intimidasi Hukum Bagi Civitas Akademik”

KLHK Harus Jatuhkan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah, Kepada Perusahaan Yang Cemari Sungai Cileungsi

Foto: Dok ICEL

Jakarta, (29/08/2018). Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menemukan pipa pembuangan dari salah satu pabrik tekstil didekat sungai Cileungsi, yang belakangan airnya menjadi hitam pekat.

Pipa itu ditemukan kemarin (28/08/2018) ketika tim menelusuri aliran sungai dari hulu, yakni dibawah jembatan Wika, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Tempo, Edisi 29 Agustus 2018)

Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran Margaretha Quina menyatakan bahwa pada musim kemarau sebagian besar sungai yang ada di Indonesia sudah tercemar berat. Artinya, daya tampung sungai untuk menerima air limbah sudah terlampaui.

Identifikasi titik buangan ilegal merupakan langkah pertama yang dapat dilakukan. Jika terbukti ada pelanggaran, ini merupakan alasan yang cukup bagi KLHK untuk menjatuhkan sanksi administrasi paksaan pemerintah. Namun, langkah ini harus juga diikuti dengan reformasi izin supaya beban cemaran yang diizinkan menyesuaikan dengan daya tampung sungai. Jika tidak dilakukan, masyarakat berhak menggugat.

Di Sumedang, izin Pembuangan air limbah oleh PT Kahatex sudah pernah digugat masyarakat dan dibatalkan pengadilan. Alasan pembatalannya adalah izin diberikan kendati sungai Cikijing sudah cemar berat. Padahal, jika daya tampung sungai telah terlampaui, izin tidak dapat diberikan lagi. Mungkin ini juga perlu dilakukan di Cileungsi, yang kondisinya juga sudah cemar berat. (Dona)