ICEL

ICEL

ICEL Kritik Visi DPR dan DPD RI Terpilih Terkait SDA dan Lingkungan

“Hal yang patut kita pertanyakan terkait persoalan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan kepada DPR dan DPD RI yang terpilih adalah, mereka mau ngapain?”

Begitu keluh Henri Subagiyo dalam diskusi opini “Evaluasi Kinerja Dan Reformasi Parlemen” yang disiarkan oleh MNC Trijaya 104.6 FM Jakarta. Dalam diskusi tersebut Henri Subagiyo selaku Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyampaikan pandangannya kepada DPR periode 2019-2024 yang terpilih. Jakarta, Selasa (08/10/2019).

“Banyak hal yang menjadi catatan saya untuk parlemen kita, salah satunya adalah ketika kita berbicara mengenai sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup kepada DPR, hal yang sering kali menjadi jalan keluar atau solusi adalah dengan merancang undang-undang. Padahal persoalan bangsa ini banyak sekali dan resepnya tidak selalu undang-undang. Bisa saja resepnya ada pada implementasi, saya sangat kecewa pada DPR periode yang lalu, ketika komisi III membentuk Panja pada kasus-kasus karhutla, banyak sekali rekomendasi yang diberikan, itu tidak tuntas dilaksanakan.”

“Kemudian kita berbicara mengenai kejahatan tenurial dan illegal logging yang putusannya dimenangkan oleh pemerintah namun hingga saat ini putusannya tidak ada di eksekusi, tetapi apa yang dilakuka oleh DPR? Harusnya DPR duduk bersama untuk melihat dan mendengar apa sih langkah-langkah kerja yang terukur yang harus kemudian mereka lakukan. Dan publikpun bisa memberikan masukan yang jelas. Jangan sampai pemerintah berbicara ok kami akan mencoba mengurai konflik tenurial yang ada diperkebunan, tetapi malah mengeluarkan RUU Perkelapasawitan yang isinya ketika kita bedah bersama-sama malah menggiring konflik itu menjadi lebih besar lagi.” Ujar Henri kembali.

Sayangnya hingga saat ini DPR RI pada periode sebelumnya hingga saat ini tidak memiliki program kerja, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek untuk menanggapi permasalahan SDA dan lingkungan hidup.

Dalam diskusi opini tersebut turut hadir sebagai narasumber Sekjen TI Indonesia Dadang Trisangsongko, Koordinator Nasional PWYP Indonesia Maryanti Abdullah, Direktur IESR Fabby Tumiwa, Ketua KoDe Inisiatif Veri Junaidi, Bersihkan Indonesia Ahmad Ashov, Ketua BEM UNJ M. Abdul Basit. (Dona)

Untuk diskusi selengkapnya simak video dibawah ini:

 

Workshop Penyusunan Buku Keterbukaan Informasi Publik di Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam

 

Jakarta – ICEL mengadakan Workshop Penyusunan Buku Keterbukaan Informasi Publik di Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Beberapa organisasi masyarakat sipil yg fokus pada isu lingkungan dan sumber daya alam ikut hadir dalam Workshop ini, diantaranya GERAK Aceh, FITRA Riau, JARI Kalbar, Sikola Mombine Sulteng, LBH Padang, KIPRA Papua, PERDU Papua Barat, Mnukwar Papua Barat, JANGKAR Papua Barat, PBHKP Papua Barat, JATAM Kalimantan Timur, PLH Kalimantan Utara, Lalingka Kalimantan Utara, BUMI Kalimantan Timur, JAL Kalimantan Timur dan Forest Watch Indonesia (FWI). Di Hotel Aston TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (23/09/2019).

Buku yang akan disusun ini akan memuat perjalanan advokasi keterbukaan informasi di sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan segala capaian dan tantangannya. Ragam advokasi baik berupa pendampingan Komisi Informasi dan Badan Publik, maupun pendampingan masyarakat dan permintaan informasi dari organisasi yg hadir sejak tahun 2010 akan dirangkum menjadi satu.
Harapannya, buku ini nanti dapat menambah literasi keterbukaan informasi yang memang masih sangat minim.

“Saat ini masih sedikit sekali literatur terkait keterbukaan informasi publik yg beredar di masyarakat. Buku ini nantinya diharapkan dapat menjadi bahan tambahan pembelajaran baik bagi masyarakat maupun organisasi masyarakat sipil yang mau melakukan advokasi keterbukaan informasi publik baik dalam bentuk pendampingan pemerintah ataupun masyarakat,” terang Astrid Debora Meliala Deputi Direktur ICEL yang juga aktif mengawal isu keterbukaan informasi.
Selamat peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia (Right To Know Day) 28 September 2019!

48 Organisasi dan Komunitas Usung #PawaiBebasPlastik

Jakarta – Minggu (21/07/2019) sekitar 48 organisasi dan komunitas sipil bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusung #PawaiBebasPlastik, pawai ini diikuti lebih dari 1500 orang. Pawai dimulai dari bundaran Hotel Indonesia, menuju lapangan Aspirasi Monas, pawai ini juga diiktui oleh beberapa artis kenamaan ibu kota salah satunya adalah Kaka Slank.

Dalam pawai tersebut, menghadirkan monster plastik. Monster plastik ini, terbuat dari sampah plastik yang ditemukan di beberapa pantai yang ada di Bali. Sosok monster plastik didesain berupa mahluk laut dengan tinggi 4 meter, menggambarkan besarnya ancaman dari sampah plastik yang ditimbulkan.

Tujuan adanya pawai ini adalah untuk mengajak masyarakat untuk mendeklarasikan komitmennya terhadap penggunaan plastik sekali pakai. Tidak hanya itu masyarakat juga diajak untuk menolak sedotan plastik dan memilah sampah rumah tangga.

Ada tiga poin penting yang menjadi desakan para peserta dalam kampanye ini, yakni, pemerintah melarang plastik sekali pakai yang berlaku secara nasional (kantong plastik, sedotan plastik, styrofoam, sachet dan microbeads). Kedua, pemerintah memperbaiki sistem tata kelola sampah berupa: penegakan sistem pemilihan sampah dari sumber hingga akhir serta mendukung produksi kemasan dalam negeri yang pro-lingkungan, pro-kearifan lokal dan bebas plastik.

Ketiga, produsen dan pelaku usaha bertanggung jawab atas sampahnya dengan cara mengambil kembali sampah kemasan yang dihasilka, berinovasi dalam merancang kemasan plastik agar lebih mudah digunakan ulang atau didaur ulang, serta berinovasi dalam sistem pengiriman produk agar tidak mengandalkan plastik sekali pakai. (dona)

Selengkapnya disini

 

Kunjungan lapangan ICEL ke masyarakat Hukum Adat Serampas

 

Pada 7-8 Februari 2019 lalu, ICEL mengadakan kunjungan lapangan ke kawasan ekosistem Taman Nasional Gunung Leuser.

Dalam kunjungan lapagan tersebut, ICEL menemukan beberapa cerita terkait konflik manusia dengan satwa yang dilindungi, yakni antara masyarakat setempat dengan harimau sumatera dan orang utan.

Beberapa kasus yang kerap terjadi adalah ditemukannya harimau sumatera yang secara periodik “turun gunung” dan memangsa ternak warga.

Masyarakat setempat acapkali merasa terganggu dengan orang utan yang masuk pemukiman dan memakan hasil perkebunan warga.

Atas konflik dengan satwa yang dilindungi tersebut, pada awalnya terdapat keinginan masyarakat agar harimau dan orangutan tersebut dipindahkan atau diberi pagar batas agar tidak masuk dalam pemukiman penduduk. Mengingat bahwa Taman Nasional Gunung Leuser adalah habitat asli dari satwa yang dilindungi, pagar batas hanya menjadi sekedar opsi.

Opsi lainnya adalah membuat jarak pembatas dengan membersihkan kawasan konservasi dengan pemukiman warga dengan membersihkan jarak batas tersebut dari semak dan tanaman liar selebar satu meter agar harimau “enggan” memasuki wilayah yang menjadi pemukiman masyarakat.

Untuk menangani permasalahan dengan orang utan, masyarkat juga membuka wacana untuk menanam berbagai jenis pohon buah-buahan didalam hutan atau kawasan konservasi agar lahan pertanian masyarakat tidak lagi diganggu oleh orang utan.

Meski seringkali berkonflik dengan satwa yang dilindungi, masyarakat tetap merasakan manfaat dari keberadaan satwa liar tersebut khususnya dari orang utan yang menarik perhatian berbagai wisatawan mancanegara, yang turut menggerakkan perekonomian berbasis ekowisata masyarakat setempat.(Tyo)

FGD “Evaluasi Implementasi Penegakan UU No. 5/1990 : Jaring Informasi dan Harapan Ke depannya” di Provinsi Jambi

Jambi – Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL) mengadakan  Focus Group Discussion (FGD) “Evaluasi Implementasi Penegakan Hukum Undang-Undang No. 5/1990: Jaring Informasi dan Harapan Ke depannya” Provinsi Jambi, di Odua Weston Hotel, Kota Jambi, 26 Juni 2019.

Sebagai narasumber pemantik diskusi, FGD tersebut dihadiri oleh Anggota Tenaga Ahli DPR Komisi IV Dwi Muhammad Dewadji yang memaparkan perkembangan pembahasan perubahan UU No. 5/1990 di tingkat legislasi, dan Kepala Bidang Pengelolaan Wilayah I Provinsi Jambi Balai Besar TNKS Jaya Sumpena yang membagikan pengalaman dalam pelaksanaan penegakan hukum konservasi kawasan dan spesies di Taman Nasional Kerinci Seblat.

Dengan difasilitasi oleh Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukun (STHI) Jentera Erni Setyowati selaku fasilitator, peserta yang terdiri dari beberapa lembaga swadaya masyarakat, penegak hukum, dan akademisi membahas mengenai evaluasi penegakan hukum UU No. 5/1990  pada tingkat tapak, yaitu tantangan yang ditemukan di lapangan dan bagaimana perubahan UU No.5/1990 dapat mengatur serta menjawab persoalan yang ada.

Dari proses diskusi yang berjalan, menarik bahwa terdapat beberapa isu yang kemudian terangkat, diantaranya adalah perlunya pengaturan dan pengembangan kewenangan penegak hukum, dalam hal ini PPNS, agar memiliki kewenangan menangkap dan menahan terduga pelaku saat menindak lapangan tindak pidana TSL khususnya perdagangan satwa liar. Selain itu mengemuka juga bahwa salah satu akar permasalahan dari belum efektifnya penegakan hukum adalah tumpang tindihnya tata ruang, penyusunan RTRW yang belum berorientasi pada konservasi, dan terbatasnya isu konservasi pada sektor hutan, sementara wilayah laut perlu, dan juga terdampak oleh permasalahan penegakan hukum konservasi. (Tyo)

 

 

 

Pertanggungjawaban Pemulihan Dampak Kejahatan Konservasi Keanekaragaman Hayati dalam Hukum Indonesia

 

Kamis, 23 Mei 2019 kemarin, ICEL mengadakan FGD dengan tema “Pertanggungjawaban Pemulihan Dampak Kejahatan Konservasi Keanekaragaman Hayati dalam Hukum Indonesia” di Hotel Aston Priority & Conference Center, T.B. Simatupang. FGD ini mengundang Dr. Jamartin Sihite (BOS Foundation) sebagai penggiat konservasi orangutan, Yoyok Hadiprakarsa (Indonesia Hornbill Conservation Society) sebagai penggiat konservasi rangkong gading, dan Dr. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M. (FHUI) sebagai pembahas segi hukum lingkungan. Hadir sebagai peserta berbagai NGO yang bergerak di isu perlindungan satwa baik dalam tataran kebijakan maupun lapangan.

Beberapa poin menarik dari hasil FGD adalah sebagai berikut. Kejahatan terhadap satwa berpengaruh terhadap ekosistem, karena satwa (orangutan dan rangkong) memiliki peran sendiri-sendiri terhadap ekosistemnya. Sebaliknya, kerusakan habitat (kebakaran hutan, pembukaan lahan) juga berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup satwa, dan seringkali ancaman kerusakan habitat ini tidak terakomodir dari segi hukum karena habitat satwa terdapat diluar kawasan konservasi, yaitu diarea HPL dan HPT. Biaya perbaikan dan pemulihan terbesar dikeluarkan pada rehabilitasi dan pelepasliaran satwa, namun hal tersebut bisa disebabkan karena belum ada standar yang pasti untuk menghitung kerugian ekologis akibat kejahatan konservasi.

Untuk menggugat pertanggungjawaban pemulihan terhadap pelaku, dapat dipergunakan hak gugat organisasi lingkungan hidup yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Meski belum pernah terdapat kasusnya, karena UU No. 5 Tahun 1990 sendiri tidak mengatur pertanggungjawaban perdata, maka penggunaan UU PPLH untuk meminta pertanggungjawaban pemulihan terhadap pelaku kejahatan konservasi layak dicoba. Adapun gugatan tersebut tidak melulu berupa uang (moneter), namun dapat berupa tindakan pemulihan tertentu (non-moneter), dan bagi NGO dapat menggugat biaya yang telah dikeluarkan untuk merehabilitasi dan melepasliarkan satwa sebagai (real cost).

ICEL Mendesak Komisi Informasi Pusat untuk Lebih Aktif Merespons Isu-Isu Aktual

Lokasi : Menteng ( foto ICEL)

 

Menteng-Jumat, 16 Mei 2019. Menanggapi berbagai persoalan keterbukaan informasi yang ramai di media massa, ICEL mengundang Komisi Informasi Pusat dan anggota Freedom of Information Network Indonesia (FoINI) untuk berdiskusi. Diskusi yang santai namun serius ini membahas isu populer seputar keterbukaan informasi HGU mulai dari pengabaian putusan Mahkamah Agung oleh Kementerian ATR/BPN yang kembali mencuat pasca debat Pilpres kedua Februari lalu, disusul oleh beredarnya Surat TAN.03.01/265/D.II.M.EKON.05/2019 dari Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada tanggal 6 Mei lalu yang bunyi suratnya terkesan membatasi hak masyarakat atas informasi HGU sawit. Di luar isu keterbukaan informasi HGU, diskusi juga membahas persoalan kebocoran data pribadi yang dalam beberapa hari terakhir diliput oleh KOMPAS.

 

Komisi Informasi Pusat menyampaikan update pertemuan dengan utusan Kemenko Perekonomian mengenai persoalan keterbukaan informasi HGU. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa sebetulnya tidak ada niat Kemenko Perekonomian untuk menutup informasi HGU sawit dari masyarakat. Kebijakan yang ada diarahkan untuk pengelolaan data sawit yang menjadi salah satu poin Instruksi Presiden dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2018  tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau yang populer dikenal dengan Inpres Moratorium Sawit. Lebih lanjut, pembatasan pun lebih kepada persoalan teknologi yang belum lengkap jika informasi diberikan dalam bentuk shape file. Karenanya, fokus utama pemerintah saat ini adalah untuk merapikan satu peta sawit. Komisi Informasi Pusat juga menyampaikan akan ada beberapa pertemuan lanjutan untuk menyikapi persoalan keterbukaan informasi HGU ini. Merespons hal ini, ICEL dan FoINI mendesak Komisi Informasi Pusat untuk mendiskusikan lebih lanjut persoalan keterbukaan informasi HGU tidak hanya kepada Kemenko Perekonomian melainkan juga kepada lembaga terkait lainnya seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan jika dibutuhkan juga dengan Badan Informasi Geospasial.

Baca SelengkapnyaICEL Mendesak Komisi Informasi Pusat untuk Lebih Aktif Merespons Isu-Isu Aktual

Talkshow Radio Hari Bumi 2019 “Yuk Mari Kita Lindungi Spesies Indonesia”

Apakah Indonesia tengah memasuki masa suram bagi perlindungan spesies baik tumbuhan maupun satwa liarnya.

Situasi suram seperti apa? Dan mengapa penting melindungi spesies tumbuhan dan satwa liar? Dan cukupkah aturan hukum yang ada saat ini untuk melakukannya?

Simak pembahasannya di #RuangPublikKBR bersama Peneliti dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Wenni Adzkia dan Antonius Aditantyo Nugroho.

Apakah Indonesia tengah memasuki masa suram bagi perlindungan spesies baik tumbuhan maupun satwa liarnya.Situasi suram seperti apa? Dan mengapa penting melindungi spesies tumbuhan dan satwa liar? Dan cukupkah aturan hukum yang ada saat ini untuk melakukannya?Sedang kami bahas di #RuangPublikKBR 9-10 WIB bersama Peneliti dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Wenni Adzkia dan Antonius Aditantyo Nugroho.Anda bisa mendengarkannya di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua dan Power FM 89.2 Jakarta, live streaming via Fan page Facebook: Kantor Berita Radio KBR dan website kbr.id atau melalui aplikasi android dan IOS search KBR Radio.Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalu telp bebas pulsa di 0800 140 3131, WA 0812 118 8181 atau mention ke akun twitter @halokbr. Jangan lupa sertakan TAGAR #RuangPublikKBR#KBR #Radio #Talkshow #HariBumi #MelindungiSpesiesKita #biodiversitas #Environmental #Lingkungan #Media #MediaContentCompany

Dikirim oleh Kantor Berita Radio-KBR pada Rabu, 24 April 2019

Edukasi Seputar Hukum Lingkungan dalam DOLC 2019 FH UI

Jakarta | Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan lembaga ICEL dan edukasi terkait hukum lingkungan kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) dalam acara Days of Law Career (DOLC). Acara ini diselenggarakan dari  tanggal 20-23 Februari 2019 di Lobi FH UI. Dalam acara tersebut, booth ICEL dikunjungi puluhan mahasiswa mulai dari mahasiswa semester dua hingga semester akhir.

Dalam kesempatan tersebut, ICEL juga memberikan souvenir berupa buku-buku terkait hasil penelitian dan kajian yang dilakukan oleh ICEL selama ini. Namun untuk mendapatkan souvenir ini ada beberapa syarat yang diajukan oleh panitia kepada pengunjung, yakni membawa tempat air minum sendiri, membawa tempat makan sendiri, dan menjawab tantangan yang diberikan oleh panitia terkait hukum lingkungan yang terjadi selama lima tahun terakhir ini, dan harapan ke depan terkait kebijakan hukum lingkungan pada lima tahun ke depan.

Pengunjung sangat antusias sekali saat panitia memberikan buku-buku gratis. “Saya sangat senang sekali berkunjung pada booth ICEL, saya dapat bertanya mengenai apa itu ICEL, dan seputar hukum lingkungan. Jadi seperti konsultasi gitu, selain itu saya mendapatkan beberapa buku yang dapat saya pakai saat mengambil mata kuliah hukum lingkungan nanti. Selain itu saya juga ditantang oleh panitia untuk menuliskan permasahalan hukum yang terjadi selama lima tahun belakangan ini” Ujar Aliya yang merupakan mahasiswa FH UI semester dua. 

Baca SelengkapnyaEdukasi Seputar Hukum Lingkungan dalam DOLC 2019 FH UI

Diskusi ICEL dengan Ketua KPU Jelang Debat Kedua Capres-Cawapres

Foto : Diskusi ICEL dengan Ketua KPU ( Lokasi : Gedung KPU, Jakarta Pusat)

 
Jakarta, 22 Januari 2019. ICEL berdiskusi dengan Ketua KPU Arief Budiman. Dalam diskusi ini, ICEL memberikan masukan untuk debat kedua Capres dan Cawapres yang mengambil tema lingkungan, energi, SDA, pangan dan infrastruktur. ICEL memberikan beberapa catatan penting terkait situasi pengelolaan lingkungan hidup dan proyeksi kebijakan yang penting dielaborasi dalam debat.

 

Video Diskusi dapat dilihat disini