Jakarta, 22 Januari 2019. ICEL berdiskusi dengan Ketua KPU Arief Budiman. Dalam diskusi ini, ICEL memberikan masukan untuk debat kedua Capres dan Cawapres yang mengambil tema lingkungan, energi, SDA, pangan dan infrastruktur. ICEL memberikan beberapa catatan penting terkait situasi pengelolaan lingkungan hidup dan proyeksi kebijakan yang penting dielaborasi dalam debat.
Video Diskusi dapat dilihat disini
Tahun 2019 merupakan tahun politik. Kontestasi Pemilu tentunya berdampak kepada kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tahun ini. Namun di tahun ini juga Indonesia akan memiliki pemerintahan baru (2019-2024) hasil dari Pemilu. Oleh karena itu, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) bermaksud memberikan hasil refleksi terkait dengan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sejak tahun 2014-2018 yang dituangkan dalam “Catatan Awal Tahun 2019: Kebijakan Hukum dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup”.
Catatan awal tahun ini akan membahas mengenai kebijakan, hukum, dan penegakan hukum terhadap beberapa isu strategis lingkungan hidup yang selama ini dicermati oleh ICEL, yaitu: kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial, konservasi keanekaragaman hayati, kebijakan satu peta, pengetatan baku mutu air laut terkait Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara, reklamasi pantai, pengelolaan sampah darat dan laut, perencanaan ruang laut, perikanan berkelanjutan, pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran air, pengelolaan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (LB3) yang akan disampaikan dalam tiga kategori isu pokok, yaitu: (1) tata kelola hutan dan lahan; (2) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan (3) tata kelola laut dan pesisir. Selain itu catatan ini juga akan membahas satu kategori isu yang lebih umum terkait cara pemerintah dalam mengambil kebijakan dan melakukan penegakan hukum lingkungan.
Berbagai catatan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para kontestan Pemilu untuk mempertajam visi dan misi maupun agenda perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup ke depan. Selain itu, kami juga berharap catatan ini dapat memberikan sumbangsih bagi publik sebagai salah satu instrumen penilaian terhadap para kontestan dalam menyongsong Pemilu.
Baca selengkapnya disini
Inayah Wahid, Melanie Subono dan 17 penggugat warga negara lainnya menyampaikan notifikasi gugatan warga negara (citizen law suit) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Notifikasi CLS ini dilayangkan untuk meminta pemerintah melakukan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan kualitas udara. Alasannya, sudah bertahun-tahun udara di DKI Jakarta terus buruk kualitasnya tanpa intervensi yang tepat sasaran untuk memperbaiki kualitas udara yang dihirup warga Jakarta. Selain dilayangkan kepada Gubernur DKI, notifikasi ini juga dikirimkan kepada Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.
Download : Notifikasi Gugatan Warga Negara Terkait Buruknya Udara Jakarta
ICEL – Jumat, 19 Oktober 2018. Forum Akademisi dan Masyarakat Sipil Peduli Basuki-Bambang menggelar diskusi media terkait gugatan yang dilakukan oleh PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) terhadap Prof. Bambang Hero Saharjo di Jakarta.
Dalam diskusi tersebut hadir sebagai Narasumber Guru Besar Kehutanan IPB dan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo, Akademisi Universitas Andalas, Charles Simabura, S.H., M.H., Akademisi Universitas Indonesia, Wiwiek Awiati, SH., MH, Weatlands International-Indonesia, Dr. I Nyoman Suryadiputra, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan, dan Forest Watch Indonesia (FWI), Martua Sirait. Dalam diskusi media tersebut turut hadir, sejumlah akademisi lainnya dari berbagai Universitas yang ada di Indonesia serta perwakilan media nasional.
Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo, menyatakan, “Hal ini menjadi sebuah fenomena menarik yang dikhawatirkan akan merusak tatanan hukum ketika keterangan seorang saksi ahli yang sifatnya adalah sebagai bahan pertimbangan dan tidak mengikat menjadi objek gugatan dan menjadi dasar pencegahan hukum atas vonis yang sudah diputukan oleh hakim terhadap PT Jatim Jaya Perkasa (JJP).”
Jakarta, (29/08/2018). Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menemukan pipa pembuangan dari salah satu pabrik tekstil didekat sungai Cileungsi, yang belakangan airnya menjadi hitam pekat.
Pipa itu ditemukan kemarin (28/08/2018) ketika tim menelusuri aliran sungai dari hulu, yakni dibawah jembatan Wika, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Tempo, Edisi 29 Agustus 2018)
Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran Margaretha Quina menyatakan bahwa pada musim kemarau sebagian besar sungai yang ada di Indonesia sudah tercemar berat. Artinya, daya tampung sungai untuk menerima air limbah sudah terlampaui.
Identifikasi titik buangan ilegal merupakan langkah pertama yang dapat dilakukan. Jika terbukti ada pelanggaran, ini merupakan alasan yang cukup bagi KLHK untuk menjatuhkan sanksi administrasi paksaan pemerintah. Namun, langkah ini harus juga diikuti dengan reformasi izin supaya beban cemaran yang diizinkan menyesuaikan dengan daya tampung sungai. Jika tidak dilakukan, masyarakat berhak menggugat.
Di Sumedang, izin Pembuangan air limbah oleh PT Kahatex sudah pernah digugat masyarakat dan dibatalkan pengadilan. Alasan pembatalannya adalah izin diberikan kendati sungai Cikijing sudah cemar berat. Padahal, jika daya tampung sungai telah terlampaui, izin tidak dapat diberikan lagi. Mungkin ini juga perlu dilakukan di Cileungsi, yang kondisinya juga sudah cemar berat. (Dona)
Pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 telah diadakan focus group discussion (FGD) mengenai “Potensi Korupsi dalam Pembangkit Listrik Baru Terbarukan (EBT) di kantor Transparency International Indonesia. Diskusi ini dihadiri oleh beberapa NGO, termasuk ICEL, pihak dari KPK serta dari Ditjen Energi Baru,Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementrian ESDM.
Diskusi ini berangkat dari kondisi bagaimana semakin berkembangnya pembangunan pembangkit listrik dengan sumber energi baru dan terbarukan(EBT). Pembangkit listrik dengan sumber EBT dianggap menjadi alternatif energi yang jauh lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam hal menggantikan pembangkit listrik dengan bahan bakar fossil. Pembangunan pembangkit listrik juga dianggap bisa menjadi solusi untuk menghindari krisis energi pada tahun 2025 mendatang.
Jakarta, 27 Februari 2018 – Pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Dr. Fahmy Radhi, mengatakan bahwa listrik merupakan komoditas kedua tertinggi yang mempengaruhi inflasi. Besarnya pengaruh konsumsi listrik memberikan desakan bagi pemerintah dan Perusahaan Listrik Negara untuk menjaga keterjangkauan, distribusi, dan kualitas listrik bagi masyarakat. Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini adalah komitmen untuk tidak menaikkan harga listrik hingga 2019.[1] Di balik komitmen tersebut, terdapat strategi kompleks dengan berbagai resiko baik yang bersifat inheren maupun dapat dipertimbangkan lebih jauh.
Argumentasi terdepan dalam dilema tarif listrik murah saat ini bagi pemerintah adalah tingginya harga batu bara yang masih menjadi sumber daya utama listrik di Indonesia. Menurut Jisman Hutajulu selaku Kepala Sub Direktorat Harga Tenaga Listrik Direktorat Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, harga batu bara memakan 38% dari total biaya produksi listrik saat ini. Oleh karenanya, wacana untuk menyertakan Harga Batu bara Acuan (HBA) ke dalam kalkulasi penentuan tarif listrik pun ditunda. Selain itu, PLN sebagai entitas bisnis yang berhadapan dengan pola yang sangat market driven pada hulu (pasar batu bara) sedangkan di hilir berhadapan dengan kewenangan penentuan harga oleh pemerintah. Sehingga, daya beli masyarakat sangat menjadi sangat determinan untuk memastikan bahwa pasokan listrik yang dimiliki oleh PLN terjual sekalipun pada harga yang terjangkau.
Baca SelengkapnyaMenyingkap Strategi dan Dampak Tarif Listrik Murah
Depok, 21 Februari 2018. Selama 3 (tiga) hari berturut-turut, ICEL ikut berpartisipasi dalam acara Days of Law Career (DOLC) yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam acara ini, ICEL membagikan lebih dari 10 judul buku kepada mahasiswa dan alumni yang mengunjungi stand ICEL. Pengunjung aktif bertanya terkait isu dan kasus lingkungan yang sedang ramai dibicarakan saat ini seperti isu pencemaran udara, pencemaran air, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Tidak sedikit pula mahasiswa yang berkonsultasi tentang rencana skripsi yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup dan kehutanan. Pengunjung juga menuliskan upaya konkrit yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan. Harapannya, melalui kegiatan sederhana seperti ini semakin banyak pihak yang peduli dengan isu lingkungan sekalipun tidak bekerja di lembaga khusus terkait lingkungan.
Jakarta, 14 Februari 2018. Urgensi untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta menjadi pesan utama yang disampaikan dalam seminar berjudul Kualitas Udara Jakarta: Amankah Bagi Kesehatan Kita dan Para Atlet Asian Games 2018 yang dilaksankan di Jakarta Pusat. Urgensi ini terlihat dari penyampaian materi dari para pembicara yang menunjukan kualitas udara Jakarta untuk parameter PM2.5 telah melampaui batas aman menurut WHO, yakni 25 mg/m3 untuk rata-rata per tahun. Stasiun pemantauan kualitas udara ambien milik Kedutaan Besar Amerika Serikat menunjukan parameter PM2.5 di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat pada periode bulan Juli – September 2016 dan 2017 telah melampaui angka 25 mg/m3. Kualitas udara Jakarta yang tidak sehat tersebut dikhawatirkan dapat terjadi pada saat Asian Games dihelat di Jakarta.
Komposisi kimia dari PM2.5 meliputi logam berat, sulfat, nitrat, dan karbon organik. Selain itu, hasil pemantauan parameter kualitas udara di Bundaran HI dan area Kelapa Gading menunjukan bahwa 75% dari PM10 terdiri dari PM2.5. Dari sisi dampak kesehatan masyarakat, dengan ukurannya yang sangat kecil dan juga komposisinya yang mengandung senyawa kimia yang berbahaya, PM2.5 merupakan pencemar udara yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit berbahaya seperti penyakit kardiovaskular, gangguan sistem saraf, serta kanker. Melihat karakteristik-karakteristik dari PM2.5 tersebut, Provinsi DKI Jakarta perlu menjadikan parameter PM2.5 sebagai parameter prioritas yang ditargetkan untuk mencapai konsentrasi di bawah batas aman WHO.
