Melindungi Partisipasi Pejuang Hak atas Lingkungan dan Demokrasi Indonesia dengan Penguatan Mekanisme Anti-SLAPP

Jakarta |​​ Senin, 30 Agustus 2021, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) melaksanakan Webinar “Penguatan Mekanisme Anti-SLAPP Dalam Sistem Hukum Indonesia”. Penyelenggaraan Webinar ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kriminalisasi terhadap pejuang HAM atas lingkungan dan belum banyaknya putusan yang menerapkan Anti-SLAPP secara efektif sebagaimana tertanam dalam Pasal 66 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sejak diberlakukan, ICEL menemukan hanya terdapat 3 putusan yang telah menerapkan Pasal 66 tersebut dengan baik. Atas hal tersebut, Webinar ini diselenggarakan ICEL​​ bekerja sama​​ dengan Asosiasi Pengajar Hukum Lingkungan (APHLI) untuk mengarusutamakan mekanisme Anti-SLAPP dan perlindungan HAM atas lingkungan beserta urgensinya.

Webinar dibuka oleh Direktur Eksekutif ICEL,​​ Raynaldo G. Sembiring​​ yang menekankan bahwa persoalan Anti-SLAPP tidak hanya menyangkut pejuang hak atas lingkungan saja, melainkan​​ perlindungan bagi demokrasi yang menyangkut semua masyarakat Indonesia.​​ Fenomena SLAPP​​ disadari​​ sangat mengkhawatirkan.​​ Di​​ Asia Tenggara,​​ termasuk di Indonesia,​​ SLAPP​​ marak terjadi dalam konteks pidana​​ dengan menggunakan​​ mekanisme upaya paksa atau penetapan yang tidak layak​​ untuk membungkam​​ partisipasi​​ publik.​​ Dalam​​ mengatasinya,​​ respons​​ hukum pidana harus dipikirkan secara​​ cermat, di​​ antaranya dengan memanfaatkan mekanisme dalam KUHAP untuk menghentikan perkara​​ sedini mungkin​​ serta menilik Anti-SLAPP sebagai dasar penghapus pidana.​​ Untuk itu,​​ yang paling penting adalah bagaimana Anti-SLAPP ini diperjuangkan oleh pemerintah. “Kami berharap​​ pemerintah melalui berbagai institusi​​ termasuk institusi​​ di bidang Lingkungan​​ Hidup​​ bisa melanjutkan pembahasan untuk segera disahkan, agar Permen​​ atau aturan​​ Anti-SLAPP dapat menjadi​​ fondasi​​ baru perlindungan​​ partisipasi publik dan perlindungan demokrasi di Indonesia”, sebagaimana diutarakan oleh Raynaldo.

Webinar ini​​ menghadirkan​​ empat​​ orang narasumber​​ yakni,​​ Direktur Kemitraan, Laode M. Syarief, Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Indonesia, Prof. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D., Dosen Hukum Lingkungan Universitas Gadjah Mada, I Gusti Agung Made Wardhana, S.H., LL.M., Ph.D. dan Guru Besar Hukum Pidana, Universitas Sebelas Maret, Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum,.​​ 

Laode M. Syarief​​ dalam paparannya​​ menjelaskan​​ mengenai​​ perjalanan​​ pengakuan​​ hak​​ atas lingkungan dan hak akses atas informasi lingkungan dalam perspektif hukum lingkungan internasional.​​ Hak​​ atas lingkungan hidup yang baik dan sehat​​ sudah​​ ada​​ sejak tahun 1972​​ melalui​​ Declaration on the Human Environment​​ dan​​ terus mengalami perkembangan setiap 10 tahun. Perkembangan ini dimulai​​ dari yang berpusat pada manusia​​ (antroposentris)​​ dan berperspektif laki-laki​​ kemudian berkembang​​ mengakui peran perempuan, menempatkan​​ kewajiban​​ dan tanggung jawab​​ (obligation and responsibility) pada setiap orang,​​ dan​​ mengatur keterlibatan masyarakat hukum adat.​​ Seiring dengan hal tersebut, dunia internasional juga memberikan pengakuan​​ terhadap hak atas informasi dan partisipasi​​ dalam​​ mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.​​ Melalui​​ Resolusi PBB, PBB​​ telah​​ mendefinisikan​​ pejuang​​ hak atas lingkungan (environmental human rights defenders) dan​​ mengecam​​ segala bentuk serangan, penyiksaan,​​ dan​​ intimidasi terhadapnya”.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia​​ (HAM). Mengutip pernyataan United​​ Nation​​ Special Rapporteur,​​ John Knox, Prof. Andri menyatakan bahwa, “Di satu sisi, perlindungan lingkungan hidup merupakan salah satu alat untuk terwujudnya perlindungan HAM. Sebaliknya, perlindungan HAM juga menjadi syarat bagi terwujudnya perlindungan lingkungan.” ​​ Maka, kerusakan lingkungan akan lebih buruk jika terjadi di negara yang penghormatan​​ HAM-nya buruk.​​ Di Indonesia sendiri,​​ perlindungan terhadap pejuang hak atas lingkungan hidup​​ dalam prinsip hukum internasional tersebut​​ telah​​ diturunkan​​ dalam kerangka hukum nasional,​​ mulai​​ dari Undang-Undang​​ Dasar​​ Negara​​ Republik​​ Indonesia​​ 1945,​​ Undang-Undang​​ No. 39 Tahun 1999​​ tentang Hak Asasi Manusia,​​ bahkan secara eksplisit diatur dalam Pasal 65 dan 66​​ Undang-Undang​​ No. 32 Tahun 2009​​ tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup​​ (uu 32/2009).​​ 

“Sayangnya,​​ dalam praktiknya, perlindungan itu​​ banyak​​ dilanggar. Perlindungan yang ada di konteks internasional dan hukum nasional menjadi lumpuh di​​ praktiknya”.​​ Ujar Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Indonesia, Prof. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D.

Dampaknya, pembela lingkungan di Indonesia​​ kerap mengalami berbagai intimidasi, dalam hal ini ​​ intimidasi hukum.​​ Dosen Hukum Lingkungan Universitas​​ Gadjah​​ Mada,​​ I Gusti Agung Made Wardhana, S.H., LL.M., Ph.D. yang tengah​​ melakukan penelitian terkait SLAPP berbasis putusan di Indonesia memberi gambaran bahwa dari 55 putusan yang diteliti,​​ 5 % menggunakan prosedur perdata dan​​ 95% menggunakan prosedur pidana​​ dengan peranan negara​​ yang​​ lebih dominan.​​ Adapun kasus SLAPP​​ paling banyak terjadi​​ di​​ pulau​​ Jawa dan 40% kasus SLAPP terjadi di sektor kehutanan dan perkebunan. Sementara,​​ kasus perdata semuanya menggunakan jeratan Pasal 1365 KUHPerdata, pada kasus pidana kejahatan yang paling sering dituduhkan adalah kejahatan terhadap ketertiban umum. Ini menjadi masalah karena​​ kerap kali perlawanan pembela lingkungan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan dilakukan dengan cara ekstra-legal yang​​ tidak dianggap​​ sebagai partisipasi yang tidak dilindungi Pasal 66​​ UU 32/2009. Akibatnya, 70%​​ kasus intimidasi hukum dari sudut pidana diputus bersalah.​​ 

Mengamati fenomena tersebut,​​ Guru Besar Hukum Pidana,​​ Universitas​​ Sebelas Maret,​​ Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum,​​ menggarisbawahi bahwa​​ walau konstitusi dan peraturan perundang-undangan kita telah mengatur hak​​ atas​​ lingkungan​​ hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari​​ HAM, dari sisi substansi penegakan hukum kita sangat positifistik.​​ Padahal,​​ “Hakim diberikan​​ kewenangan, kesempatan, atau​​ keleluasaan melakukan penafsiran​​ yang bersifat​​ ekstensif, yang penting tidak​​ bernuansakan​​ analogi. Dari beberapa peraturan perundang-undangan (Red: tentang Kekuasaan Kehakiman), pasal 10 dan pasal 50 telah memberikan kesempatan bagi penegak hukum agar tidak terbelenggu dengan aturan yang tertulis. Karena pengaturan yang bersifat SLAPP masih sangat sumir dan hanya di satu pasal saja, di Pasal 66 tersebut.​​ “Fokus dalam SLAPP​​ pada akhirnya​​ bergeser dari kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang menjadi fokusnya.”​​ “Jadi salah satu faktornya adalah penegak hukumnya yang​​ kurang​​ memahami bagaimana​​ hukum lingkungan itu seharusnya​​ diterapkan”.​​ 

Dari hasil pemaparan para narasumber, dapat diambil kesimpulan tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat​​ mekanisme Anti-SLAPP dalam sistem hukum Indonesia.​​ Pertama,​​ memperkuat ruang​​ lingkup hak atas​​ berpartisipasi​​ dan memperjuangkan keadilan, agar tidak ditafsirkan aparat penegak hukum secara sempit.​​ 

Kedua,​​ menyusun​​ peraturan/pedoman pelaksanaan jaminan perlindungan​​ pejuang hak atas lingkungan​​ di Indonesia​​ agar SLAPP​​ teridentifikasi dan​​ tertangani sedini mungkin.​​ SLAPP diharapkan dapat selesai sebelum memasuki​​ persidangan, misalnya melalui​​ hakim pemeriksa pendahuluan (hakim komisaris).​​ Ketiga, memperkuat pemahaman aparat penegak hukum​​ untuk melihat sebab akibat antara permasalahan lingkungan yang menjadi perkara​​ pokoknya dengan SLAPP yang menjadi perkara ikutan.​​ 

Terakhir,​​ mengatur mekanisme SLAPPBack untuk memberi efek jera bagi korporasi atau aparat negara yang melakukan SLAPP,​​ bisa melalui disinsentif finansial termasuk biaya yang digunakan bagi korban SLAPP melakukan pembelaan.​​ 

Webinar ini dapat disimak kembali melalui​​ tautan​​ berikut ini

Adapun materi paparan para narasumber dapat diakses melalui​​

https://bit.ly/MateriWebinarPenguatanAntiSLAPP​​ 

 

Tinggalkan Balasan