ICEL

ICEL

Provinsi DKI Jakarta Butuh Perencanaan Pengelolaan Kualitas Udara Jakarta yang Progresif untuk Memperbaiki Kualitas Udara Jakarta

Jakarta, 14 Februari 2018. Urgensi untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta menjadi pesan utama yang disampaikan dalam seminar berjudul Kualitas Udara Jakarta: Amankah Bagi Kesehatan Kita dan Para Atlet Asian Games 2018 yang dilaksankan di Jakarta Pusat. Urgensi ini terlihat dari penyampaian materi dari para pembicara yang menunjukan kualitas udara Jakarta untuk parameter PM2.5 telah melampaui batas aman menurut WHO, yakni 25 mg/m3 untuk rata-rata per tahun. Stasiun pemantauan kualitas udara ambien milik Kedutaan Besar Amerika Serikat menunjukan parameter PM2.5 di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat pada periode bulan Juli – September 2016 dan 2017 telah melampaui angka 25 mg/m3. Kualitas udara Jakarta yang tidak sehat tersebut dikhawatirkan dapat terjadi pada saat Asian Games dihelat di Jakarta.

Komposisi kimia dari PM2.5 meliputi logam berat, sulfat, nitrat, dan karbon organik. Selain itu, hasil pemantauan parameter kualitas udara di Bundaran HI dan area Kelapa Gading menunjukan bahwa 75% dari PM10 terdiri dari PM2.5. Dari sisi dampak kesehatan masyarakat, dengan ukurannya yang sangat kecil dan juga komposisinya yang mengandung senyawa kimia yang berbahaya, PM2.5 merupakan pencemar udara yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit berbahaya seperti penyakit kardiovaskular, gangguan sistem saraf, serta kanker. Melihat karakteristik-karakteristik dari PM2.5 tersebut, Provinsi DKI Jakarta perlu menjadikan parameter PM2.5 sebagai parameter prioritas yang ditargetkan untuk mencapai konsentrasi di bawah batas aman WHO.

Baca SelengkapnyaProvinsi DKI Jakarta Butuh Perencanaan Pengelolaan Kualitas Udara Jakarta yang Progresif untuk Memperbaiki Kualitas Udara Jakarta

Masyarakat Terdampak Batubara Berbagi Pengalaman di Festival Musim Angin Barat

Jawa Tengah, 2-4 Februari 2018. Masyarakat Desa Roban Timur, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menyelenggarakan Festival Musim Angin Barat (FMAB) pada hari Jumat sampai Minggu, 2-4 Februari 2018. Festival ini bertujuan untuk memberikan sarana bagi masyarakat yang tinggal di dekat rencana pembangunan dan/atau operasi tambang batubara dan PLTU-Batubara (PLTU-B) untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam upaya mereka memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Festival ini dihadiri kelompok masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia, meliputi Kalimantan Timur, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali.

FMAB diawali dengan perkenalan dari masing-masing kelompok masyarakat dan kondisi terkini rencana pembangunan dan/atau operasi tambang batubara dan PLTU-B di masing-masing daerah tempat tinggal para kelompok masyarakat. Ada kelompok masyarakat yang memiliki pengalaman terdampak operasi PLTU-B hampir sepuluh tahun dan diperparah dengan adanya rencana pembangunan PLTU-B baru. Ada juga kelompok masyarakat yang belum memiliki pengalaman terdampak operasi PLTU-B namun terancam dengan sudah dimulainya proses pembangunan PLTU-B. Kelompok masyarakat dari Kalimantan Timur menyampaikan ceritanya mengenai dampak pertambangan batubara terhadap kehidupan masyarakat di sana.

Baca SelengkapnyaMasyarakat Terdampak Batubara Berbagi Pengalaman di Festival Musim Angin Barat

Catatan Akhir Tahun ICEL 2017

Seperti tahun-tahun sebelumnya, ICEL konsisten memberikan catatan kritis terkait kinerja pemerintah. Catatan Akhir Tahun kali ini dikemas dengan judul: “Kebijakan Pemerintahan JOKOWI-JK tahun 2017 : Ambisi Mega Proyek, Minim Perlindungan Lingkungan”. Bertempat di Kekini, Jakarta Pusat diskusi kali ini dihadiri oleh berbagai media yang memiliki fokus terhadap perkembangan hukum lingkungan di Indonesia.

Adapun pokok bahasan yang diangkat dalam acara ini mengenai : (1). Kebijakan dan penegakan hukum lingkungan; (2). Kehutanan dan lahan; (3). Pencemaran lingkungan; dan (4) Kelautan dan pesisir. Dimana kebijakan pemerintah mengenai masalah tersebut tengah menjadi sorotan publik karena dianggap belum optimal dalam memberikan perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Baca SelengkapnyaCatatan Akhir Tahun ICEL 2017

Polusi Udara di Jabodetabek : Bahaya Kesehatan dan Kematian yang Terabaikan

Pada Selasa, 4 April 2017 yang lalu, Penulis sebagai perwakilan dari ICEL menghadiri diskusi yang diselenggarakan oleh Greenpeace Indonesia dan mengangkat tema “Polusi Udara di Jabodetabek : Bahaya Kesehatan dan Kematian yang Terabaikan”. Pada diskusi ini, disampaikan bahwa kualitas udara di Indonesia maupun daerah Jabodetabek, khususnya, saat ini sudah sangat memprihatinkan. Buruknya kualitas udara ini tidak lepas dari semakin meningkatkan kegiatan industri yang tidak ramah lingkungan serta jumlah kendaraan bermotor yang sudah tidak terkontrol lagi. Menanggapi buruknya kualitas udara ini, Spesialis penyakit jantung dan kardiologis, Djoko Maryono, memaparkan bahwa hal ini perlu mendapat perhatian lebih karena dapat berpengaruh terhadap meningkatnya pengidap penyakit Atherothrombosis[1]. Berdasarkan data dari WHO Geneva (2002), didapatkan fakta bahwa Atherothrombosis ini merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia – bahkan mengalahkan angka kematian karena HIV/AIDS dan Kanker sekalipun. Djoko menambahkan bahwa salah satu penyebab utama penyakit Atherothrombosis di Asia Pasific tersebut adalah permasalahan polusi udara.

Baca SelengkapnyaPolusi Udara di Jabodetabek : Bahaya Kesehatan dan Kematian yang Terabaikan

Media Briefing: Mempertanyakan Pembangunan Infrastruktur Kotor: PLTU Batubara

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Greenpeace Indonesia | @Kantor WALHI Eknas, Jum’at, 17 Maret 2017

Rencana penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PLN hingga tahun 2025 masih akan didominasi oleh PLTU-Batubara (PLTU-B). Dalam program Fast Track 1 hingga 35.000 MW, percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan PLTU-B di berbagai daerah telah menimbulkan polemik dan perlawanan dari masyarakat terdampak maupun organisasi lingkungan hidup.

Dalam mengawal kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan proyek-proyek pembangunan PLTU-B kedepannya, beberapa hal perlu diperhatikan:

Pertama, informasi mengenai implementasi rencana pembangunan PLTU-B, termasuk tahapan administratifnya, masih belum transparan dan belum banyak diketahui masyarakat. Terdapat beberapa Izin Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik Sementara (IUPTLS) yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang dalam waktu dekat perlu diantisipasi proses AMDAL dan/atau Izin Lingkungannya, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 1. Namun, perlu dicatat, informasi yang berhasil kami dapatkan hanya terbatas pada skema IPP, dan masih menunjukkan gap dengan informasi dari pihak independen lain (CoalSwarm).

Baca SelengkapnyaMedia Briefing: Mempertanyakan Pembangunan Infrastruktur Kotor: PLTU Batubara

Cerita Perempuan Pejuang Energi dari Pelosok Negeri

Lima perempuan dari penjuru Indonesia meramaikan Pojok Energi yang diselenggarakan IESR pada hari Kartini, Jum’at, 21 April 2016. Dimoderasi Faby Tumiwa dari IESR, kelima Kartini modern ini menceritakan pengalamannya dalam perjuangan perempuan terkait dengan akses energi di masa kini.

Mama Seni, seorang ibu paruh baya dari Waingapu, Sumba, NTT, menceritakan pengalamannya merintis penggunaan biogas dari kotoran sapi, kerbau dan babi bersama dengan kelompok wanita Pane yang ia ketuai. Dimulai pada bulan Oktober 2015, Mama Seni mencoba memasang biogas di rumahnya untuk menggantikan kayu bakar dan minyak tanah yang pada saat itu merupakan bahan bakar rumah tangga utama.
“Tadinya saya pakai satu minggu 10 liter minyak tanah. Sekarang saya sudah pakai dua kompor dengan biogas, dan walaupun kompor mati satu, minyak tanah 10 L itu bisa saya pakai satu bulan,” ujar Mama Seni. “Selain itu, kami juga memakai bio slurry cair dan padat dari biogas. Dulu kami pakai pupuk kimia, 450 ribu (5 sak) per bulan, tanah kami yang dulunya sudah tandus sekarang sudah makin subur,” lanjutnya. Keuntungan ekonomi pun mereka rasakan tidak hanya dari penghematan biaya, namun juga naiknya harga hasil tani yang sekarang dihargai sebagai organik. Sekarang, selain mengkonsumsi sendiri, Mama Seni dan kelompoknya juga mempromosikan penggunaan biogas kepada masyarakat di luar kelompoknya yang berkunjung atau membeli hasil tani darinya.

Baca SelengkapnyaCerita Perempuan Pejuang Energi dari Pelosok Negeri

Konsultasi Publik Penyusunan Regulasi Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu Pada KPHL dan KPHP

Konsultasi Publik Penyusunan Regulasi Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu Pada KPHL dan KPHP telah dilaksanakan di Palembang pada tanggal 4 Februari 2016. Konsultasi publik tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan dari Dinas Kehutanan Provinsi, BP2HP, BPDAS, dan Perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil serta Kepala KPHL dan KPHP se-regional Sumatera atas rancangan Peraturan Menteri yang telah disusun oleh tim Perumus. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari bekerjasama dengan ICEL menyusun rancangan peraturan tersebut sejak akhir Januari 2016. Kegiatan ini terselenggara dengan dukungan MFP3.  (admin)

Seri Diskusi Migas: Petroleum Fund dan Proses Nasionalisasi vs Tata Kelola Potensi Eksplorasi di Indonesia di Masa Depan

Ilustrasi: pixabay.com

Pada revisi UU Migas di DPR versi Juni 2011, terdapat klausul mengenai petroleum fund atau dana minyak dan gas bumi. Secara konseptual, petroleum fund adalah sebagian dana penerimaan negara dari sektor migas yang didepositokan atau disisihkan untuk peruntukkan tertentu. Munculnya wacana ini sebagai salah satu klausul di dalam RUU Migas yang dipicu oleh kekhawatiran akan depletion premium, yaitu kondisi di mana sumber daya migas tersedia dalam jumlah tertentu akan menurun karena tidak ada peningkatan stok dideposit terkait, atau karena laju penggunaan melebihi laju penggantian.

Baca SelengkapnyaSeri Diskusi Migas: Petroleum Fund dan Proses Nasionalisasi vs Tata Kelola Potensi Eksplorasi di Indonesia di Masa Depan

Seri Diskusi Migas: Aspek Production Sharing Contract dan Dokumen Migas

PSC (Production Sharing Contract) adalah skema pengelolaan sumber daya minyak dan gas (migas) dengan berpedoman kepada bagi hasil produksi, antara pemilik sumber daya dan investor. PSC dimulai tahun 1960-an terinspirasi dengan model pengelolaan bagi hasil di pertanian yang sudah turun temurun di Indonesia. Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC) diberikan untuk mencari dan mengembangkan cadangan hidrokarbon di area tertentu sebelum berproduksi secara komersial. PSC berlaku untuk beberapa tahun tergantung pada syarat kontrak, tergantung penemuan minyak dan gas dalam jumlah komersial dalam suatu periode tertentu, meskipun pada umumnya periode ini dapat diperpanjang.[1]

Ilustrasi: pixabay.com

Baca SelengkapnyaSeri Diskusi Migas: Aspek Production Sharing Contract dan Dokumen Migas