ICEL

ICEL

Polusi Udara di Jabodetabek : Bahaya Kesehatan dan Kematian yang Terabaikan

Pada Selasa, 4 April 2017 yang lalu, Penulis sebagai perwakilan dari ICEL menghadiri diskusi yang diselenggarakan oleh Greenpeace Indonesia dan mengangkat tema “Polusi Udara di Jabodetabek : Bahaya Kesehatan dan Kematian yang Terabaikan”. Pada diskusi ini, disampaikan bahwa kualitas udara di Indonesia maupun daerah Jabodetabek, khususnya, saat ini sudah sangat memprihatinkan. Buruknya kualitas udara ini tidak lepas dari semakin meningkatkan kegiatan industri yang tidak ramah lingkungan serta jumlah kendaraan bermotor yang sudah tidak terkontrol lagi. Menanggapi buruknya kualitas udara ini, Spesialis penyakit jantung dan kardiologis, Djoko Maryono, memaparkan bahwa hal ini perlu mendapat perhatian lebih karena dapat berpengaruh terhadap meningkatnya pengidap penyakit Atherothrombosis[1]. Berdasarkan data dari WHO Geneva (2002), didapatkan fakta bahwa Atherothrombosis ini merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia – bahkan mengalahkan angka kematian karena HIV/AIDS dan Kanker sekalipun. Djoko menambahkan bahwa salah satu penyebab utama penyakit Atherothrombosis di Asia Pasific tersebut adalah permasalahan polusi udara.

Baca SelengkapnyaPolusi Udara di Jabodetabek : Bahaya Kesehatan dan Kematian yang Terabaikan

Media Briefing: Mempertanyakan Pembangunan Infrastruktur Kotor: PLTU Batubara

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Greenpeace Indonesia | @Kantor WALHI Eknas, Jum’at, 17 Maret 2017

Rencana penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PLN hingga tahun 2025 masih akan didominasi oleh PLTU-Batubara (PLTU-B). Dalam program Fast Track 1 hingga 35.000 MW, percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan PLTU-B di berbagai daerah telah menimbulkan polemik dan perlawanan dari masyarakat terdampak maupun organisasi lingkungan hidup.

Dalam mengawal kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan proyek-proyek pembangunan PLTU-B kedepannya, beberapa hal perlu diperhatikan:

Pertama, informasi mengenai implementasi rencana pembangunan PLTU-B, termasuk tahapan administratifnya, masih belum transparan dan belum banyak diketahui masyarakat. Terdapat beberapa Izin Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik Sementara (IUPTLS) yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang dalam waktu dekat perlu diantisipasi proses AMDAL dan/atau Izin Lingkungannya, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 1. Namun, perlu dicatat, informasi yang berhasil kami dapatkan hanya terbatas pada skema IPP, dan masih menunjukkan gap dengan informasi dari pihak independen lain (CoalSwarm).

Baca SelengkapnyaMedia Briefing: Mempertanyakan Pembangunan Infrastruktur Kotor: PLTU Batubara

Cerita Perempuan Pejuang Energi dari Pelosok Negeri

Lima perempuan dari penjuru Indonesia meramaikan Pojok Energi yang diselenggarakan IESR pada hari Kartini, Jum’at, 21 April 2016. Dimoderasi Faby Tumiwa dari IESR, kelima Kartini modern ini menceritakan pengalamannya dalam perjuangan perempuan terkait dengan akses energi di masa kini.

Mama Seni, seorang ibu paruh baya dari Waingapu, Sumba, NTT, menceritakan pengalamannya merintis penggunaan biogas dari kotoran sapi, kerbau dan babi bersama dengan kelompok wanita Pane yang ia ketuai. Dimulai pada bulan Oktober 2015, Mama Seni mencoba memasang biogas di rumahnya untuk menggantikan kayu bakar dan minyak tanah yang pada saat itu merupakan bahan bakar rumah tangga utama.
“Tadinya saya pakai satu minggu 10 liter minyak tanah. Sekarang saya sudah pakai dua kompor dengan biogas, dan walaupun kompor mati satu, minyak tanah 10 L itu bisa saya pakai satu bulan,” ujar Mama Seni. “Selain itu, kami juga memakai bio slurry cair dan padat dari biogas. Dulu kami pakai pupuk kimia, 450 ribu (5 sak) per bulan, tanah kami yang dulunya sudah tandus sekarang sudah makin subur,” lanjutnya. Keuntungan ekonomi pun mereka rasakan tidak hanya dari penghematan biaya, namun juga naiknya harga hasil tani yang sekarang dihargai sebagai organik. Sekarang, selain mengkonsumsi sendiri, Mama Seni dan kelompoknya juga mempromosikan penggunaan biogas kepada masyarakat di luar kelompoknya yang berkunjung atau membeli hasil tani darinya.

Baca SelengkapnyaCerita Perempuan Pejuang Energi dari Pelosok Negeri

Konsultasi Publik Penyusunan Regulasi Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu Pada KPHL dan KPHP

Konsultasi Publik Penyusunan Regulasi Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu Pada KPHL dan KPHP telah dilaksanakan di Palembang pada tanggal 4 Februari 2016. Konsultasi publik tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan dari Dinas Kehutanan Provinsi, BP2HP, BPDAS, dan Perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil serta Kepala KPHL dan KPHP se-regional Sumatera atas rancangan Peraturan Menteri yang telah disusun oleh tim Perumus. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari bekerjasama dengan ICEL menyusun rancangan peraturan tersebut sejak akhir Januari 2016. Kegiatan ini terselenggara dengan dukungan MFP3.  (admin)

Seri Diskusi Migas: Petroleum Fund dan Proses Nasionalisasi vs Tata Kelola Potensi Eksplorasi di Indonesia di Masa Depan

Ilustrasi: pixabay.com

Pada revisi UU Migas di DPR versi Juni 2011, terdapat klausul mengenai petroleum fund atau dana minyak dan gas bumi. Secara konseptual, petroleum fund adalah sebagian dana penerimaan negara dari sektor migas yang didepositokan atau disisihkan untuk peruntukkan tertentu. Munculnya wacana ini sebagai salah satu klausul di dalam RUU Migas yang dipicu oleh kekhawatiran akan depletion premium, yaitu kondisi di mana sumber daya migas tersedia dalam jumlah tertentu akan menurun karena tidak ada peningkatan stok dideposit terkait, atau karena laju penggunaan melebihi laju penggantian.

Baca SelengkapnyaSeri Diskusi Migas: Petroleum Fund dan Proses Nasionalisasi vs Tata Kelola Potensi Eksplorasi di Indonesia di Masa Depan

Seri Diskusi Migas: Aspek Production Sharing Contract dan Dokumen Migas

PSC (Production Sharing Contract) adalah skema pengelolaan sumber daya minyak dan gas (migas) dengan berpedoman kepada bagi hasil produksi, antara pemilik sumber daya dan investor. PSC dimulai tahun 1960-an terinspirasi dengan model pengelolaan bagi hasil di pertanian yang sudah turun temurun di Indonesia. Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC) diberikan untuk mencari dan mengembangkan cadangan hidrokarbon di area tertentu sebelum berproduksi secara komersial. PSC berlaku untuk beberapa tahun tergantung pada syarat kontrak, tergantung penemuan minyak dan gas dalam jumlah komersial dalam suatu periode tertentu, meskipun pada umumnya periode ini dapat diperpanjang.[1]

Ilustrasi: pixabay.com

Baca SelengkapnyaSeri Diskusi Migas: Aspek Production Sharing Contract dan Dokumen Migas