Ketimpangan Regulasi Hambat Perlindungan Ekosistem

Tanah Papua menjadi harapan terakhir bagi Indonesia untuk bisa mempertahankan citranya sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terkaya ketiga di dunia.

Selama bertahun-tahun, para peneliti kerap menemukan aneka spesies flora dan fauna baru di tanah yang masih menjadi tempat konflik bagi manusia itu.

Maret 2017, sebuah makalah ilmiah yang disusun dua peneliti asal Berlin, Jerman, dan satu peneliti dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, mengumumkan penemuan udang air tawar baru, Cherax warsamsonicus, tepatnya di Sungai Warsamson, Papua Barat.

Pada periode tahun yang sama, peneliti lain juga menemukan dua spesies anggrek baru, yakni Trichotosia Gabriel-asemiana di Tambrauw dan Dendrobium spiculatum di dataran tinggi Arfak, Papua Barat.

Dua penemuan itu masing-masingnya dilaporkan dalam jurnal Reinwardtia-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Malesian Orchid Journal.

Banyak peneliti yang meyakini, masih banyak spesies flora dan fauna baru di Papua yang belum teridentifikasi.

Akan tetapi, ancaman eksploitasi, seperti pembukaan lahan, yang saat ini masif terjadi mengancam potensi keanekaragaman hayati itu.

Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas pembalakan liar dan peredaran kayu ilegal terus marak di Papua. Hal itu bisa dilihat melalui data satelit yang dipublikasikan oleh Greenpeace yang berjudul “Forest clearing for oil palm plantations mapped between 2015 and 2018“.

Kondisi ini bukan hanya mengancam perubahan iklim lantaran kantong-kantong udara semakin menipis, namun juga hilangnya spesies-spesies yang biasa menempati hutan-hutan tersebut.

Data International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List yang diolah tim Lokadata Beritagar.id menunjukkan, Indonesia memiliki sekitar 1.300 spesies flora dan fauna yang terancam punah, dengan indeks habitat spesies rendah, yakni 46,5.

Indeks habitat spesies adalah salah satu indikator keanekaragaman hayati yang mengukur proporsi habitat yang tersisa, dibandingkan dengan penghitungan awal yang dilakukan pada 2001.

Hilangnya habitat berkaitan dengan tingkat kepunahan spesies terutama di kawasan yang tingkat keanekaragaman hayatinya tinggi. Padahal, keanekaragaman hayati dibutuhkan untuk membentuk keseimbangan dan keberlangsungan planet.

Indonesia berada di jajaran ketiga negara dengan jumlah flora dan fauna terancam punah terbanyak, membawahi Ekuador, Amerika Selatan, dan Madagaskar, Afrika Timur.

Sementara yang termasuk kategori punah adalah terancam punah dengan kondisi kritis (critically endangered), akan punah dalam waktu panjang (endangered), dan rentan punah (vulnerable).

Dari perbandingan flora dan fauna yang terancam punah di suatu negara dengan perbandingan indeks habitat spesiesnya, terlihat juga bahwa ada kecenderungan negara yang ancaman kepunahannya rendah justru memiliki upaya perlindungan yang tinggi.

Sayangnya, tak semua negara yang memiliki ancaman kepunahan flora dan fauna tinggi mampu melakukan hal yang sama. Beberapa negara dalam kelompok tersebut yang terbilang cukup lumayan dalam melakukan upaya menyelamatkan habitatnya adalah India dan Kamerun.

Secara keseluruhan, mengutip laporan The Living Planet Index (LPI) pada 2012, jumlah keanekaragaman hayati di dunia sudah turun sebanyak 58 persen. Data tersebut membandingkan dengan kondisi pada tahun 1970.

Presentase tersebut bisa semakin terpuruk, manakala negara-negara di planet Bumi ini tidak melakukan upaya apapun untuk melindunginya.

Indeks Keanekaragaman Hayati yang dirilis Center for Environmental Law & Policy Yale University yang menilai kinerja tiap negara dalam melindungi habitat dan spesies di negaranya menunjukkan sebuah fakta menarik.

Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tiap negara tidak selalu berkolerasi dengan upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati yang dimilikinya.

Contoh saja Singapura. Negara kecil yang memiliki PDB per kapita (konstan) sebesar US $516,293 (2016), ternyata berada di jajaran 10 negara terbontot dengan upaya terburuk. Indonesia, yang PDB per kapitanya nyaris delapan kali lipat di bawah Singapura, justru memiliki upaya untuk melindungi.

Meski memang, pada beberapa negara Eropa dan Amerika Utara yang memiliki PDB tinggi memiliki skor indeks yang tinggi, seperti Jerman, Inggris, Luxembourg, Polandia, Belgia, dan Spanyol.

Indeks Keanekaragaman Hayati menggunakan enam indikator untuk mengukur peringkatnya. Beberapa dari indikator tersebut antara lain konservasi bioma terrestrial untuk cakupan nasional dan internasional, indeks perlindungan spesies, dan indeks keterwakilan konservasi.

Untuk diketahui, selama sepuluh tahun terakhir, terjadi peningkatan perlindungan kawasan konservasi perairan sebanyak 6,7 persen dari total Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) secara global. Rata-rata peningkatan itu terjadi di Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Inggris, dan Spanyol.

Target Aichi dan revisi UU konservasi

Pertemuan Negara Pihak (COP-10) untuk Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) di Nagoya, Jepang, pada 2010 menghasilkan sejumlah rencana strategis untuk mengurangi laju kehilangan keanekaragaman hayati yang disebut Aichi Target 2011-2020.

Ada lima sasaran strategis yang harus dicapai negara-negara anggotanya, di antaranya mereduksi penyebab hilangnya keanekaragaman hayati, melindungi keanekaragaman ekosistem, spesies, dan genetis, dan menjadikan isu ini menjadi pembahasan di sektor pemerintahan dan masyarakat.

Sasaran strategis tersebut kemudian dituangkan dalam 20 target yang harus dipenuhi, dengan target hanya kurang dari dua tahun lagi.

Indonesia, sebagai anggota dari Like Minded Mega Biodiversity Countries (LMMCs), memiliki peran penting dalam proses negosiasi dari hasil konvensi yang juga disebut Nagoya Protocol itu.

Namun, langkah pemerintah untuk memenuhi Aichi Target itu terbilang percuma jika pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) tak kunjung dirampungkan.

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo menilai, aturan yang sudah ‘jadul’ itu sudah tidak mampu mengakomodasi beragam persoalan lingkungan hidup di Indonesia.

“Ini persoalan yang pelik. Ya masa ga cukup belajar berpuluh-puluh tahun, untuk tahu bahwa tidak ada yang bisa di-improve?” tutur Henri kepada Beritagar.id, Selasa (22/5/2018).

Ada beberapa poin yang dianggap Henri perlu dimasukkan dalam revisi UU tersebut. Pertama, perlindungan dan pengelolaan tiga tingkatan sumber daya alam; ekosistem, spesies, dan genetik.

Untuk ekosistem, bagaimana UU tersebut mampu melindungi dan mengelola, bukan hanya kawasan konservasi, melainkan juga konflik yang ada di dalamnya.

Pemerintah juga diminta untuk mengubah sistem penegakan hukum yang terpusat di satu tonggak untuk urusan kejahatan terhadap satwa. Dan yang terpenting adalah sudah saatnya pemerintah menggandeng pemerintah daerah dan masyarakat dalam perlindungan keanekaragaman hayati.

“Buatlah aturan yang bagus, yang bisa menaungi semua. Berikan pelaku kejahatan hukuman yang sepatutnya. Kalau gak begitu ya susah,” tegas Henri.

 

Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/ketimpangan-regulasi-hambat-perlindungan-ekosistem