Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa telah terjadi perubahan positif pada tata kelola hutan dan lahan selama masa pemerintahan Joko Widodo dengan pemberian akses perhutanan sosial dan TORA, penyelesaian berbagai konflik penggunaan lahan, dan pemantauan perizinan serta penegakan hukum.[1] Perbaikan tata kelola ini bahkan mendapat apresiasi FAO. Namun, rendahnya Indeks Kelola Hutan dan Lahan (IKHL) pada 2016 silam menjadi refleksi bahwa perbaikan tata kelola hutan dan lahan belum selesai. IKHL 2016 melihat tata kelola hutan dan lahan dalam tiga prinsip utama, tiga dimensi penyelenggaraan kewenangan strategis, dan tiga sektor di 12 provinsi Indonesia. Salah satu penyebab rendahnya IKHL 2016 dikarenakan belum efektifnya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pemerintah daerah masih berbenah menyiapkan diri untuk mengimplementasikannya. Lain cerita dengan masa pemerintahan Joko Widodo, dimana undang-undang tersebut telah berlaku secara efektif.
Oleh karena itu, penting untuk mengecek kebenaran perbaikan tata kelola yang terjadi agar tidak hanya menjadi klaim sepihak dari pusat saja dan tercipta pemanfaatan hutan dan lahan yang berkelanjutan. Pengecekan tersebut akan dilakukan dengan penelitian endline IKHL, yang merupakan instrumen penelitian yang dikembangkan oleh masyarakat sipil untuk memotret pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan urusan kehutanan, perkebunan, dan pertambangan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
