ICEL

ICEL

ICEL: Penting Adanya Terobosan Tuntaskan Kasus Lingkungan Hidup

Jakarta (Lampost.co): Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo menegaskan, penting adanya terobosan dalam menuntaskan kasus lingkungan hidup. Jika tidak ada terobosan, nantinya pemerintah akan kesulitan dalam upaya menyelesaikan kasus lingkungan hidup.

“Kalau misalnya tidak ada terobosan, saya rasa akan berat untuk menuntaskan semua kasus-kasus (lingkungan hidup) ini,” kata Henry dalam diskusi bertajuk “Menyongsong Perlindunhan Lingkungan Hidup Lebih Baik: 17 Pekerjaan Rumah Pemerintahan Jokowi-JK” di Penang Bistro, Jalan Raya Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2014).

[Siaran Pers] Catatan Akhir Tahun Hukum Lingkungan Hidup 2014 : Menyongsong Perlindungan Lingkungan Hidup Lebih Baik: 17 Pekerjaan Rumah Pemerintahan Jokowi-JK

Jakarta, 23 Desember 2014.Tahun 2014 adalah tahun transisi. Transisi dua periode kepemimpinan Pemerintahan SBY dengan Kabinet Indonesia Bersatu-nya kepada Pemerintahan Jokowi-JK dengan Kabinet Kerja yang beberapa bulan lalu dilantik. Sebagai tahun transisi, tahun ini menunjukkan dinamika yang cukup menarik untuk dicermati. Secara politik, Pemerintahan Jokowi-JK yang dianggap “antithesis” dari pemerintahan sebelumnya karena lahir dari poros oposisi dianggap telah memberikan harapan baru bagi perubahan masa depan Indonesia, termasuk dalam isu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun demikian, tahun ini seharusnya menjadi tahun refleksi bagi pemerintahan baru ini mengingat banyaknya persoalan LH dan SDA yang seharusnya dicermati dalam merumuskan langkah ke depan yang lebih baik.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Catatan Akhir Tahun Hukum Lingkungan Hidup 2014 : Menyongsong Perlindungan Lingkungan Hidup Lebih Baik: 17 Pekerjaan Rumah Pemerintahan Jokowi-JK

Revisi UU Migas Alternatif Menutup Ruang Gerak Mafia Migas 

Jakarta – TAMBANG. Koalisi masyarakat sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia memandang bahwa akar masalah dari maraknya praktek rente di sektor migas akibat payung hukum di sektor migas yang masih memiliki banyak celah. Ditambah lagi DPR sampai saat ini masih terus menunda pembahasan terkait revisi UU Migas. Untuk itu, koalisi PWYP menyusun rancangan revisi UU Migas alteratif versi masyarakat sipil sejak 28 Februari 2014. Proyek ini dikoordinir oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), sebagai usaha untuk menutup ruang gerak bagi mafia migas. “Draft revisi UU Migas versi masyarakat sipil ini menawarkan sejumlah poin penting,” ujar Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP di Jakarta, Rabu (17/12).

[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Sipil Tuntut Jokowi Lebih Tegas Tindak Perusak Lingkungan

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dituntut agar lebih konkrit dalam menindaklanjuti keterbukaan informasi perlindungan lingkungan. Keterbukaan informasi lingkungan dinilai sudah mulai dibuka di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meski sangat lamban. Namun, hal itu hanya memiliki arti jika diikuti dengan penegakan hukum terhadap para aktor perusakan lingkungan. Tantangan terbesar Jokowi adalah membuat transparansi informasi memiliki efek konkrit dalam upaya perlindungan lingkungan. Demikian pernyataan masyarakat sipil dalam diskusi “Dari SBY ke Jokowi: Catatan dan Tantangan Keterbukaan Informasi Perlindungan Lingkungan” di Jakarta, Rabu (17/12).

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Masyarakat Sipil Tuntut Jokowi Lebih Tegas Tindak Perusak Lingkungan

DPR Didesak Tuntaskan Revisi UU Migas

JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) mendesak DPR RI segera menuntaskan revisi Undang-undang (UU) Migas alternatif versi masyarakat sipil.

Salah satu masukan konstruktif yang sedang dibangun Koalisi PWYP adalah menyusun draft revisi UU Migas alteratif versi masyarakat sipil yang dikoordinir Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

Revisi Tak Kunjung Usai, Koalisi NGO Susun Draf Alternatif UU Migas

Jakarta-­TAMBANG. Belum selesainya revisi UU Migas oleh DPR hingga hari ini memaksa koalisi masyarakat sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia membuat revisi UU Migas versi mereka. Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengatakan, publik dan stakeholder di sektor migas saat ini berharap pada DPR untuk segera membahas dan menuntaskan pembahasan revisi UU Migas. “Moral hazard seperti korupsi, ketertutupan, tidak transparan, serta kebocoran. Di sisi lain, persoalan kelembagaan juga menjadi tantangan tersendiri dalam tata kelola sektor migas,” tutur Henri dalam keterangan persnya, Senin (15/12).

DPR Didesak Tuntaskan Revisi UU Migas

Jakarta, Petrominer — Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia minta DPR segera menuntaskan revisi UU No.22/2001 tentang Migas. Salah satu masukan konstruktif yang sedang dibangun oleh Koalisi PWYP adalah menyusun draft revisi UU Migas alteratif versi masyarakat sipil, yang dikoordinir oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).
 
Menurut Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif ICEL, publik dan stakeholder di sektor migas saat ini berharap pada DPR untuk segera membahas dan menuntaskan pembahasan revisi UU Migas.
 
“Moral hazard seperti korupsi, ketertutupan, tidak transparan, serta kebocoran. Di sisi lain, persoalan kelembagaan juga menjadi tantangan tersendiri dalam tata kelola sektor migas,” tutur Henri dalam siaran pers yang diterima Petrominer, Senin (15/12).
 
Namun sayang, paparnya, pembahasan revisi UU Migas yang pernah berlangsung di DPR tidak jelas nasibnya hingga saat ini. Padahal sudah sebelas tahun berlalu pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 yang membatalkan beberapa pasal dalam UU migas. Selain itu, Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 yang membubarkan BP Migas juga harus segera ditindaklanjut.
 
“Kami mendesak revisi UU Migas harus dimasukan dan dituntaskan dalam Prolegnas 2015,” tegas Henri.

Riau Berharap Solusi Dari ‘Blusukan Asap’ Jokowi

Presiden Joko Widodo diharapkan warga Riau mampu menyusun kebijakan strategis untuk menghentikan bencana kabut asap yang terus berulang setiap tahun di Riau akibat kebakaran lahan dan hutan.

Jokowi tiba di Pekanbaru, Riau pada Rabu (26/11) dengan didampingi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, setelah kunjungan ke Lampung dan Bengkulu.

“Masalah tiap tahun selalu berulang, masalah gambut yang terbakar, itu yang mau kita selesaikan. Kalau masalahnya kita ketahui, di lapangannya kita kuasai, memutuskannya gampang,” kata Jokowi kepada wartawan di Pekanbaru.

Kedatangan Jokowi disambut baik kalangan pemerhati lingkungan hidup yang mengapresiasi respon presiden atas petisi seorang warga Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau yang dijuluki kampung asap.

Petisi yang ditulis Abdul Manan di Change.org itu meminta Jokowi melakukan “blusukan asap” untuk mengetahui masalah riil di lapangan.

“…Masalah asap Riau memang rumit Pak, tapi permintaan saya sederhana. Mau tidak Pak Jokowi blusukan ke tempat kami? Langsung melihat hutan gambut, kebakaran, dan asapnya? Hanya dengan begitu Pak Jokowi bisa mengerti kehidupan kami sehari-hari dengan asap. Paru-paru kami mungkin mengecil, tapi harapan kami membesar,” tulis Abdul Manan.

Menurut jadwal semula, Jokowi berencana mengunjungi Meranti hari Rabu tetapi cuaca buruk memaksa helikopter yang membawa rombongan presiden kembali ke Pekanbaru.

Jokowi akhirnya memutuskan untuk menginap satu malam di Pekanbaru dan akan tetap ke Meranti pada Jumat pagi untuk bertemu langsung dengan masyarakat.

Kenapa disebut kampung asap?

Desa Sungai Tohor di Kabupaten Kepulauan Meranti terletak di sebuah pulau yang dikelilingi kawasan hak konsesi perusahaan besar dan merupakan langganan api.

Warga desa selalu terkepung asap setiap tahun selama hampir dua dekade terakhir.

Banyak perusahaan juga membangun kanal-kanal untuk mengeringkan gambut yang berakibat pada kebun sagu warga. Sagu di desa itu adalah sumber makanan pokok dan kanal mengakibatkan tanah turun sehingga gambut dan sagu warga kering.

Jokowi berencana melakukan penutupan kanal dalam kunjungan Kamis (27/11).

Pesimistis

Namun blusukan asap ini disambut pesimisme warga Riau.

“Kurang yakin kalau Jokowi bisa menyelesaikan masalah asap dengan blusukan. Banyak mafia kayu di sini, kalau dia bisa mengatur dan bertindak keras, mungkin bisa. Tapi masalahnya perkebunan banyak, dan tidak jelas apakah itu dilakukan penduduk setempat atau mafia hutan yang main tebang dan main bakar,” kata Gusnita seorang penduduk Pekanbaru.

Menurut kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting yang bertemu dengan presiden di Pekanbaru, negara tidak berupaya maksimal mengatasi masalah kebakaran hutan ini.

“Jokowi mengatakan semua ini terjadi karena sistem yang tidak berjalan, ada proses pembiaran, negara tidak berperan maksimum melindungi lingkungan… itu menarik bagi kami bahwa sebagai kepala negara dia mengakui peran negara tidak maksimum dan dia akan memperbaikinya,” kata Longgena kepada Pinta Karana dari BBC Indonesia.

Sementara itu, Henri Subagyo dari Pusat Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) menghimbau pemerintahan yang baru untuk menindak perusahaan secara korporasi dan secara pidana.

“Yang dibutuhkan tindakan tegas dari Jokowi misalnya pemerintah berani gamemberi pelajaran perusahaan dengan cabut izinnya, kedua ketegasan dan keberanian juga menjerat siapa mastermind- nya,” kata Henri.

Soal SDA, Pemerintah Masih Sulit Buka Data. Indikasi Apa?

Keterbukaan informasi dari pemerintah, salah satu terkait sumber daya alam, masih terbilang sulit di Indonesia, meskipun sudah ada UU Keterbukaan Informasi Publik. Tak heran, pada Mei 2014, sejumlah organisasi masyarakat sipil memprotes Kementerian Kehutanan (Kemenhut) karena tak transparan membuka data mengenai proses penetapan tata batas kawasan hutan. 

Lembaga dan elemen masyarakat itu antara lain, dari Epistema Institute, HuMa, Walhi, KPA, AMAN, Silvagama, ICEL, RMI, Kontras, SetaM, Agra dan Spuba. Lalu, JPIK, LBH Semarang, Geram dan Lidah Tani. Mereka akhirnya melaporkan kesulitan data publik ini ke Komisi Informasi Pusat (KIP) namun hingga kini belum ada respon dari Kemenhut. Padahal, transparansi salah satu faktor penting dalam menjalankan perbaikan carut marut tata kelola kehutanan.

Komisi Informasi Kalbar Ditetapkan

Jakarta,-Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2014. Penetapan tersebut berdasarkan Surat Pengumuman DPRD No. 162/139/DPRD-D Tanggal 21 Agustus 2014. Kebebasaninformasi.org menerima berita tersebut melalui surat elektronik Dessy Eko Prayitno dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) pada Jumat 22 Agustus 2014.

Berikut nama-nama anggota Komisi Informasi Kalimantan Barat
1. Abdullah, S.Pd;
2. Hawad Sriyanto, S.H.;
3. Chaterina Pancer Istiyani, S.S., M.Hum;
4. SY. Muhammad Herry, M.H.;
5. Abang Amirullah;

Cadangan:
1. Rospita Vici Paulyn, S.T.;
2. Albertus, S.Pd., S.P.

Surat edaran tersebut ditandatangani Ketua DPRD Kalimanta Barat Minsen SH dan Koordinator Komisi A DPRD Kalimantan Barat Dr. Drs Nicodemus R Toun, MM