ICEL

ICEL

Polusi Udara di Jabodetabek : Bahaya Kesehatan dan Kematian yang Terabaikan

Pada Selasa, 4 April 2017 yang lalu, Penulis sebagai perwakilan dari ICEL menghadiri diskusi yang diselenggarakan oleh Greenpeace Indonesia dan mengangkat tema “Polusi Udara di Jabodetabek : Bahaya Kesehatan dan Kematian yang Terabaikan”. Pada diskusi ini, disampaikan bahwa kualitas udara di Indonesia maupun daerah Jabodetabek, khususnya, saat ini sudah sangat memprihatinkan. Buruknya kualitas udara ini tidak lepas dari semakin meningkatkan kegiatan industri yang tidak ramah lingkungan serta jumlah kendaraan bermotor yang sudah tidak terkontrol lagi. Menanggapi buruknya kualitas udara ini, Spesialis penyakit jantung dan kardiologis, Djoko Maryono, memaparkan bahwa hal ini perlu mendapat perhatian lebih karena dapat berpengaruh terhadap meningkatnya pengidap penyakit Atherothrombosis[1]. Berdasarkan data dari WHO Geneva (2002), didapatkan fakta bahwa Atherothrombosis ini merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia – bahkan mengalahkan angka kematian karena HIV/AIDS dan Kanker sekalipun. Djoko menambahkan bahwa salah satu penyebab utama penyakit Atherothrombosis di Asia Pasific tersebut adalah permasalahan polusi udara.

Baca SelengkapnyaPolusi Udara di Jabodetabek : Bahaya Kesehatan dan Kematian yang Terabaikan

‘Penyelundupan Hukum’ dalam Kasus Izin Pabrik Semen di Kendeng?

Puluhan petani dari tiga kota di pegunungan Kendeng melakukan aksi memasung kaki dengan Semen untuk kedua kalinya. (BBC Indonesia)

Presiden Joko Widodo rencananya akan memanggil Menteri BUMN, KSP, dan PT Semen Indonesia, Senin (20/03), untuk membahas tuntutan warga Kendeng yang melakukan aksi dengan menyemen kaki untuk kedua kalinya di depan Istana Negara.

“Jadi Senin presiden akan membahas masalah Kendeng ini bersama Menteri BUMN, Kepala Staf Presiden dan PT Semen Indonesia di Istana,” kata juru bicara kepresidenan, Johan Budi, kepada BBC Indonesia.

“Hanya itu sementara yang bisa saya katakan karena pertemuannya kan baru akan berlangsung. Tapi presiden mengikuti semua ini, dan Senin akan membahasnya,” lanjutnya.

Pada hari Senin pula, 10 pegiat perempuan dari Jakarta akan ikut memasung kaki dengan semen untuk bergabung dengan 50 warga Pegunungan Kendeng yang sudah terlebih dahulu melakukannya di depan Istana Merdeka, sejak Senin (13/03) pekan lalu.

Baca Selengkapnya‘Penyelundupan Hukum’ dalam Kasus Izin Pabrik Semen di Kendeng?

[Rilis Bersama] Tanggapan Terhadap Tujuh Instruksi Presiden Republik Indonesia Terkait Penggunaan Merkuri Pada Pertambangan Emas Rakyat

1

Jakarta, Indonesia, 16 Maret 2017 – Indonesia termasuk dalam salah satu wakil pemerintah dari 128 negara yang telah sepakat mengadopsi perjanjian baru tentang merkuri, dinamakan Konvensi Minamata tentang Merkuri, di Kumamoto, Jepang pada 10 Oktober 2013. Saat ini 38 negara telah meratifikasi dan akan berlaku setelah 50 negara meratifikasinya.[1]

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memimpin rapat terbatas mengenai penghapusan penggunaan merkuri pertambangan rakyat di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017. Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan Tujuh Instruksi Presiden terkait Penggunaan Merkuri pada Pertambangan Rakyat.[2]

“Sekalipun tidak dibarengi dengan formalisasi instruksi tersebut dalam produk hukum, masyarakat sipil mengapresiasi dan menyambut baik instruksi Presiden untuk penghapusan merkuri di pertambangan emas, baik skala kecil maupun skala besar,” kata Krishna Zaki dari BaliFokus.

“Kemauan politik dan koordinasi multipihak merupakan kunci untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional, terutama menegakkan hukum dan pemulihan. Antar Kementerian dan Lembaga harus mampu membuat mekanisme implementasi bersama yang terintegrasi, serta bisa memonitor dan mengevaluasi kinerja berbagai pihak yang terlibat secara terukur, termasuk kinerja Pemerintah Daerah,” kata Margaretha Quina dari ICEL.

Instruksi ini diharapkan menjadi penanda bahwa eksekutif akan mempercepat realisasi tindakan-tindakan yang dibutuhkan dalam merespon permasalahan terkait penggunaan merkuri, dengan optimalisasi koordinasi antar kementerian maupun antar pusat dan daerah.

“Praktek tambang emas skala kecil tersebar di seluruh Indonesia dan membutuhkan regulasi serta peraturan yang jelas agar dampak kegiatan terhadap kehidupan warga saat kegiatan berlangsung dan paska kegiatan dapat dikendalikan,” tambah Budi Susilorini dari Pure Earth/Blacksmith Institute.

“Instruksi Presiden ini merupakan langkah yang baik tetapi memerlukan beberapa aksi tambahan agar dapat merespon penyebab dan dampak merkuri secara holistik agar keberlanjutan lingkungan dan pembangunan generasi mendatang diperhatikan,” kata Dwi Sawung dari WALHI.

Kami menghimbau perlunya pengambilan langkah-langkah konkrit oleh Presiden RI dan jajarannya sebagai berikut:

Pertama, Untuk menguatkan komitmen politik untuk merealisasikan instruksi Presiden tersebut, kami memohon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat untuk dapat segera menyetujui proses ratifikasi Konvensi Minamata tentang merkuri yang dikoordinasikan oleh KLHK, mengingat dampak pencemaran merkuri  yang terjadi di 850 titik panas di 27 propinsi sudah cukup kritis. Selain itu, Naskah Akademik RUU Ratifikasi Konvensi Minamata juga hendaknya disampaikan secara transparan dan partisipatif kepada masyarakat.

Kedua, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu memastikan penataan dan aturan yang jelas untuk kegiatan pertambangan emas rakyat, antara lain melalui formalisasi, sehingga pelaku kegiatan memiliki akses untuk mendapatkan pembinaan dari pemerintah untuk teknik yang ramah lingkungan. Selain itu penataan wilayah kegiatan disarankan agar tidak bercampur dengan wilayah pemukiman sehingga mencegah terjadinya dampak lingkungan dan gangguan kesehatan manusia. Studi menunjukkan bahwa kerugian biaya di bidang kesehatan dan sosial-ekonomi akibat merkuri bisa mencapai 12-24 milyar Rupiah per tahunnya.[3] Pemantauan secara berkala dari pemerintah serta penerapan sanksi kepada yang melanggar aturan perlu dilaksanakan dan memberikan insentif bagi yang menjalankannya sesuai peraturan perundangan.

Ketiga, instansi yang bertanggungjawab di bidang sumber daya mineral beserta perdagangan baik di pusat maupun daerah juga diharapkan untuk melarang dan menghentikan produksi merkuri lokal yang memproses cinnabar dari berbagai pulau dan melarang keras perdagangan di wilayah Republik Indonesia serta mengekspor merkuri. Selain itu, potensi sumber merkuri lainnya sebagai produk samping dari sektor minyak dan gas, perlu diinventarisasi, diatur dan dipantau agar merkuri yang ditangkap atau diproses tidak diedarkan ke pasar lagi. Teknologi pengolahan emas tanpa kimiawi perlu didorong dan diperkenalkan dibarengi dengan pembinaan teknis dan dalam konteks Rencana Aksi Daerah penghapusan merkuri di tambang emas skala kecil.

Keempat, terkait perlindungan lingkungan hidup sebagai warisan untuk generasi mendatang, kami memohon Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi lahan terkontaminasi merkuri dan menyusun strategi pembersihannya.

Kelima, perlu dipikirkan bersama-sama, di bawah arahan Kementerian Kesehatan, mekanisme identifikasi korban terduga keracunan merkuri dan penanganan penderita sejenis penyakit Minamata di daerah-daerah PESK serta strategi pencegahan keracunan merkuri lebih jauh. Selain lahan tercemar, dampak keracunan merkuri pada manusia juga merupakan warisan jangka panjang yang harus ditangani serius oleh pemerintah karena menyangkut ketahanan nasional.

Paparan merkuri dapat merusak sistem saraf, ginjal, dan sistem kardiovaskular. Sistem organ pertumbuhan, seperti sistem saraf pada janin, merupakan sistem yang paling sensitif terhadap efek racun dari merkuri, meskipun hampir semua organ tubuh juga rentan. Paparan merkuri pada manusia bisa terjadi terutama melalui konsumsi ikan yang terkontaminasi merkuri. Namun demikian beras yang tercemar merkuri dan kontak langsung dengan uap merkuri juga dapat menjadi sumber paparan merkuri.

Perjanjian baru tentang merkuri ini mengatur perdagangan dan peredaran merkuri, pembatasan dan penghapusan penggunaan merkuri dalam produk dan proses industri, pengelolaan merkuri di tambang emas skala kecil (PESK), pengendalian emisi dan lepasan merkuri ke udara, air dan tanah, pengelolaan limbah merkuri dan penyimpanan stok merkuri, dan remediasi lahan tercemar merkuri.

UNEP Global Mercury Assessment 2013, menyatakan bahwa tambang emas skala kecil (Artisanal and Small-scale Gold Mining/ASGM) diidentifikasi sebagai sumber emisi merkuri terbesar dari penggunaan merkuri yang disengaja. Di Indonesia, sumber emisi dan lepasan merkuri tertinggi berasal dari sektor PESK (57.5%), produksi minyak dan gas (10.8%), pembakaran batubara (9.9%), pembakaran sampah dengan insinerator dan pembakaran terbuka (9.3%), serta pembuangan limbah (8%).[4] Berdasarkan hasil studi inventarisasi merkuri di Indonesia tahun 2012, lepasan merkuri ke lingkungan sekitar 339,250 kg Hg/tahun, sekitar 59,37% dilepas ke udara, 15,5% dilepas ke air dan 14% dilepas ke tanah/sedimen. Sektor PESK Indonesia melepas total emisi sekitar 195 ton/tahun, atau sekitar 20% dari total emisi merkuri PESK global.

FILE PDF: Tanggapan Instruksi Presiden (BF_ICEL_WALHI_PureEarth)

Untuk informasi lebih lanjut:

Krishna Zaki; krishna@balifokus.asia; +6281230002825

Margaretha Quina: margaretha.quina@icel.or.id; +6281287991747

Budi Susilorini; budi@blacksmithinstitute.org; +628128008438

Dwi Sawung: sawung@walhi.or.id; +628156104606

 

——

 

BaliFokus adalah organisasi non-pemerintah di Indonesia yang bekerja untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, kualitas hidup dan mengadvokasi lingkungan yang bebas-racun bersama-sama dengan semua pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) adalah lembaga advokasi hukum lingkungan yang berorientasi perbaikan kebijakan dan hukum, peningkatan kapasitas, serta pendampingan bagi masyarakat terdampak maupun pemerintah untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.

Pure Earth/Blacksmith Institute adalah lembaga nirlaba yang memiliki misi untuk mengidentifikasi dan membersihkan lahan tercemar di dunia ketiga di mana konsentrasi racun berdampak buruk pada kesehatan manusia.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) adalah organisasi lingkungan hidup yang independen, non-profit dan terbesar di Indonesia yang ada di 27 propinsi dengan total 479 organisasi anggota dan 156 anggota individu (terhitung Desember 2011)

 

[1] Minamata Convention on mercury. Countries: signatories and ratification http://www.mercuryconvention.org/Countries/tabid/3428/language/en-US/Default.aspx

[2] Tujuh Instruksi Presiden terkait Penggunaan Merkuri pada Pertambangan Rakyat https://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=13438&Itemid=55

[3] Kerugian Ekonomi Akibat Polusi Merkuri di Indonesia

http://www.balifokus.asia/single-post/2017/03/08/Kerugian-Ekonomi-Akibat-Polusi-Merkuri-di-Indonesia

[4] Kania Dewi. 2012. Inventory of mercury releases in Indonesia. BaliFokus.

Media Briefing: Mempertanyakan Pembangunan Infrastruktur Kotor: PLTU Batubara

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Greenpeace Indonesia | @Kantor WALHI Eknas, Jum’at, 17 Maret 2017

Rencana penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PLN hingga tahun 2025 masih akan didominasi oleh PLTU-Batubara (PLTU-B). Dalam program Fast Track 1 hingga 35.000 MW, percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan PLTU-B di berbagai daerah telah menimbulkan polemik dan perlawanan dari masyarakat terdampak maupun organisasi lingkungan hidup.

Dalam mengawal kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan proyek-proyek pembangunan PLTU-B kedepannya, beberapa hal perlu diperhatikan:

Pertama, informasi mengenai implementasi rencana pembangunan PLTU-B, termasuk tahapan administratifnya, masih belum transparan dan belum banyak diketahui masyarakat. Terdapat beberapa Izin Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik Sementara (IUPTLS) yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang dalam waktu dekat perlu diantisipasi proses AMDAL dan/atau Izin Lingkungannya, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 1. Namun, perlu dicatat, informasi yang berhasil kami dapatkan hanya terbatas pada skema IPP, dan masih menunjukkan gap dengan informasi dari pihak independen lain (CoalSwarm).

Baca SelengkapnyaMedia Briefing: Mempertanyakan Pembangunan Infrastruktur Kotor: PLTU Batubara

Presiden Didesak Jatuhkan Sanksi Kepada Gubernur Jawa Tengah

SEMARANG, KOMPAS — Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo meminta Presiden, melalui Kementerian Dalam Negeri, untuk memberikan sanksi kepada Gubernur Jawa Tengah karena dianggap dengan sengaja mengabaikan putusan Mahkamah Agung terkait polemik pembangunan pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

”Pada prinsipnya putusan PK MA melarang penambangan dan pengeboran di atas Cekungan Air Tanah,” ujar Henri.

Seperti diwartakan sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali mengeluarkan izin lingkungan yang baru untuk PT Semen Indonesia (SI) pada 23 Febuari 2017. Padahal, sebelumnya, MA telah memenangkan gugatan warga Rembang untuk membatalkan izin lingkungan pabrik semen di Rembang.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga telah memerintahkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kawasan Pegunungan Kendeng. KLHS itu tengah berlangsung dan baru akan diumumkan pada April mendatang.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin lingkungan baru bagi pabrik PT SI di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. ”Tapi, mestinya semua pihak harus tunduk pada hasil KLHS yang merupakan perintah Presiden,” kata Teten.

Baca SelengkapnyaPresiden Didesak Jatuhkan Sanksi Kepada Gubernur Jawa Tengah

[Siaran Pers Bersama] Tanggapan Terhadap Tujuh Instruksi Presiden Republik Indonesia Terkait Penggunaan Merkuri Pada Pertambangan Emas Rakyat

Jakarta, Indonesia, 16 Maret 2017 –  Indonesia termasuk dalam salah satu wakil pemerintah dari 128 negara yang telah sepakat mengadopsi perjanjian baru tentang merkuri, dinamakan Konvensi Minamata tentang Merkuri, di Kumamoto, Jepang pada 10 Oktober 2013. Saat ini 38 negara telah meratifikasi dan akan berlaku setelah 50 negara meratifikasinya.[1]

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memimpin rapat terbatas mengenai penghapusan penggunaan merkuri pertambangan rakyat di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017. Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan Tujuh Instruksi Presiden terkait Penggunaan Merkuri pada Pertambangan Rakyat.[2]

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Tanggapan Terhadap Tujuh Instruksi Presiden Republik Indonesia Terkait Penggunaan Merkuri Pada Pertambangan Emas Rakyat

Mahkamah Agung Batalkan Peraturan Presiden No. 18/2016 tentang Percepatan Pembangunan PLTSa di 7 kota

Jakarta, 28 Februari 2017 – Permohonan Koalisi Nasional Tolak Bakar
Sampah atas permohonan uji materiil terhadap Peraturan Presiden No. 18
tahun 2016 dengan Nomor Perkara 27 P/HUM/2016  dikabulkan Mahkamah
Agung. Permohonan yang diajukan oleh 15 individu dan 6 LSM ini diajukan
ke MA pada 19 Juli 2016 dan dikabulkan pada 2 November 2016. Salinan
amar putusan para hakim yang diketuai oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
dapat dilihat di laman Putusan Mahkamah Agung.

Dengan dikabulkannya permohonan kami oleh Mahkamah Agung, kami meminta
Presiden untuk mencabut dan membatalkan Perpres No. 18/2016 secepatnya
sesuai dengan amar putusan MA. Pembatalan Perpres No.18/2016 ini
merupakan kado Hari Peduli Sampah Nasional 2017 yang sangat penting dan
mengingatkan kita semua bahwa pengelolaan sampah yang berkelanjutan
adalah yang mengedepankan pertimbangan kesehatan manusia dan lingkungan
dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dini dalam penentuan teknologi.

“Kami berterimakasih kepada para hakim di Mahkamah Agung yang telah
memproses permohonan kami dalam waktu 4 bulan sejak kami mengajukan
permohonan,” ujar Dwi Retnastuti, salah satu pemohon individu yang
tinggal di Griya Cempaka Arum, di daerah Gedebage yang merupakan salah
satu opsi lokasi PLTSa. “Kami menghargai proses yang dilakukan MA yang
telah memberi kesempatan kepada Termohon (dalam hal ini Presiden RI)
untuk memberi tanggapan yang relevan dengan permohonan kami dan
memberikan keputusan terbaik dan adil bagi masyarakat luas.”

Optimisme pengurangan sampah dan perbaikan sistem pengelolaan sampah
disampaikan pula oleh para pemohon, “Putusan ini memberi pelajaran bahwa
percepatan pencapaian tujuan Undang-Undang Pengelolaan Sampah No.18/2008
harus dibarengi dengan strategi pengelolaan sampah yang menyeluruh, hulu
ke hilir,” ujar Rahyang Nusantara, pengkampanye Indonesia Diet Kantong
Plastik. “Upaya pengurangan timbulan sampah seharusnya semakin
digencarkan di tingkat individu, sambil terus membangun sistem
pengelolaan sampah yang mumpuni. Pemerintah seharusnya tidak cepat bosan
mendisiplinkan warga,” tambahnya. Pemohon individu lainnya dari
Makassar, Asrul Hoesein, menambahkan, “Dengan fokus ke pengelolaan di
kawasan timbulan sampah dan optimalisasi fungsi TPS3R, sebetulnya
pemerintah bisa meminimalisir sampah ke TPA.”

Pengolahan sampah dengan teknologi termal seperti insinerator,
gasifikasi dan pyrolysis sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Perpres
18/2016, membutuhkan kajian dan pertimbangan matang serta mendalam yang
menyeluruh. Biaya investasi dan operasional yang tinggi serta dampak
terhadap kesehatan dan lingkungan menjadi isu penting yang harus
diantisipasi dalam penerapan teknologi termal tersebut. Salah satu
potensi emisi dan lepasan racun dari pengolahan sampah dengan teknologi
termal adalah dioksin, yang telah disepakati oleh lebih dari 128 negara
dalam Konvensi Stockholm untuk dicegah dan dieliminasi karena bersifat
karsinogenik.

“Dioksin adalah salah satu pencetus kanker yang dilepas dari proses
pembakaran baik lewat udara, air maupun dalam sisa pembakaran,“ Yuyun
Ismawati, Senior Advisor Balifokus, mengingatkan. “Sekitar 25% dari
hasil pembakaran akan berupa abu, abu terbang dan kerak yang bersifat
toksik dan harus diolah secara khusus karena termasuk kelompok limbah
B3.” Bila setiap kota mengolah sekitar 1000 ton sampah per hari, potensi
limbah B3 dari hasil pembakaran dengan teknologi termal akan
menghasilkan sekitar 250 ton limbah B3 per hari. Hal ini akan
membutuhkan penanganan di tempat pengolahan akhir sampah khusus untuk B3
dan tidak dapat dikirim ke TPA biasa.

Baku mutu emisi dari fasilitas insinerator berkapasitas 1000 ton per
hari baru dikeluarkan oleh Kementerian KLHK pada bulan Juli 2016 dan
menyatakan bahwa pemeriksaan dioksin hanya cukup dilakukan setiap 5
tahun sekali. Meskipun baku mutu yang ditetapkan cukup ketat, tetapi
arahan untuk pemeriksaan emisi dioksin hanya setiap 5 tahun sekali
membuat Indonesia kelihatan tidak serius melindungi kesehatan masyarakat
dan lingkungan. Padahal sebagai negara pihak dari Konvensi Stockholm
yang sudah menyusun Rencana Implementasi Nasional penghapusan Polutan
Organik yang Persisten sebagai persyaratan ratifikasi Konvensi
Stockholm, seharusnya Indonesia mengurangi dan mencegah timbulnya emisi
dioksin dan furan.

“Pemerintah harus segera menyusun Strategi Nasional Pengelolaan Sampah
yang terintegrasi dan menyeluruh, bukan hanya sampah rumah tangga saja,”
ujar Dwi Sawung, Manager Kampanye Energi dan Urban WALHI Eksekutif
Nasional, menegaskan. “Pembatalan Perpres 18/2016 seharusnya memberi
pelajaran pada pembuat kebijakan agar mempersiapkan perangkat
pengendalian potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dari
pengelolaan sampah di Indonesia agar berwawasan lingkungan, mendorong
pemilahan sampah di sumber, minimisasi sampah, daur ulang dan circular
economy serta mengadopsi pendekatan zero waste.”

Adapun amar putusan MA adalah sebagai berikut:
1.    Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi
DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota
Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar bertentangan dengan peraturan
yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon
harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi objek dalam perkara uji
materiil a quo harus dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
2.    Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan
Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota
Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya
dan Kota Makassar.
3.    Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan
petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam
Berita Negara;
4.    Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Kontak:
1.    Dwi Sawung, WALHI Eknas, 08156104606 | dsawung@gmail.com
2.    Margaretha Quina, ICEL, 081287991747 | margaretha.quina@icel.or.id
3.    Mochamad A. Septiono, BaliFokus, 081313653636 | tio@balifokus.asia

[Siaran Pers Bersama] Mahkamah Agung Batalkan Peraturan Presiden No. 18/2016 Tentang Percepatan Pembangunan PLTSa di 7 Kota

Jakarta, 28 Februari 2017 – Permohonan Koalisi Nasional Tolak Bakar Sampah atas permohonan uji materiil terhadap Peraturan Presiden No. 18 tahun 2016 dengan Nomor Perkara 27 P/HUM/2016  dikabulkan Mahkamah Agung. Permohonan yang diajukan oleh 15 individu dan 6 LSM ini diajukan ke MA pada 19 Juli 2016 dan dikabulkan pada 2 November 2016. Salinan amar putusan para hakim yang diketuai oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dapat dilihat di laman Putusan Mahkamah Agung.

Dengan dikabulkannya permohonan kami oleh Mahkamah Agung, kami meminta Presiden untuk mencabut dan membatalkan Perpres No. 18/2016 secepatnya sesuai dengan amar putusan MA. Pembatalan Perpres No.18/2016 ini merupakan kado Hari Peduli Sampah Nasional 2017 yang sangat penting dan mengingatkan kita semua bahwa pengelolaan sampah yang berkelanjutan adalah yang mengedepankan pertimbangan kesehatan manusia dan lingkungan dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dini dalam penentuan teknologi.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Mahkamah Agung Batalkan Peraturan Presiden No. 18/2016 Tentang Percepatan Pembangunan PLTSa di 7 Kota

[Open Recruitment] Pustakawan

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) merupakan lembaga riset dan advokasi dalam bidang hukum dan kebijakan lingkungan hidup. Didirikan sejak 1993, ICEL telah melakukan perubahan kebijakan, peningkatan kapasitas dan advokasi hukum baik dalam bidang hukum lingkungan umum (general environmental law) maupun sektoral di tingkat regional, nasional, dan internasional. Sebagai lembaga riset dan advokasi dalam bidang hukum dan kebijakan lingkungan hidup di Indonesia, ICEL menjadi salah satu rujukan kepustakaan yang terkait dengan isu antara lain: kehutanan, pencemaran, perkebunan dan perubahan fungsi lahan, perubahan iklim, perlindungan flora dan fauna, partisipasi dan keadilan lingkungan, pesisir dan maritim, pertambangan dan energi, good governance, dan akses informasi.

Saat ini, ICEL membuka lowongan pekerjaan untuk 1 (satu) orang Pustakawan. Pustakawan akan dikontrak selama 6 bulan dan dapat diperpanjang dalam hal dibutuhkan.

A. Kewajiban

  1. Menginventarisasi buku, jurnal, dan bahan pustaka lainnya yang dimiliki oleh ICEL.
  2. Membuat database koleksi perpustakaan secara terkomputerisasi.
  3. Mengelola perpustakaan.
  4. Menyusun tata tertib layanan perpustakaan.

B. Kualifikasi

  1. Usia maksimal 30 tahun, fresh graduate
  2. Pendidikan S1 Ilmu Perpustakaan

C. Syarat Administrasi

  1. Surat lamaran;
  2. Curriculum vitae (CV);
  3. Tulisan singkat maksimal 1 halaman A4 [Times New Roman 12; Spasi 1,5] yang berisi tentang alasan Anda mengajukan lamaran ke ICEL (termasuk besaran gaji yang diharapkan); dan
  4. Fotokopi transkrip nilai.

Kelengkapan administrasi dikirim melalui email ke: info@icel.or.id cc astrid@icel.or.id selambat-lambatnya Selasa, 7 Maret 2017;

Pelamar yang memenuhi kualifikasi akan dihubungi melalui telepon selambat-lambatnya Selasa, 14 Maret 2017. Informasi lebih lanjut dapat dilihat dalam www.icel.or.id.

Pemerintah Didesak Bentuk Lembaga P3H

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah didesak merealisasikan pembentukan lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Keberadaan lembaga ini diperlukan untuk memastikan agar penegakan hukum tidak lagi menyasar masyarakat kecil di sekitar hutan seperti terjadi saat ini.

Undang-undang tersebut didesain untuk menindak kejahatan kehutanan yang terstruktur dan terorganisasi. Pasal 54 mengamanatkan agar Presiden membentuk lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (P3H).

“Mandat UU P3H adalah dua tahun (setelah diundangkan/jatuh tempo 2015) harus terbentuk lembaga ini melalui perpres (peraturan presiden). Artinya, Presiden Joko Widodo harus membentuk lembaga ini,” kata Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Senin (20/2), di Jakarta.

Undang-undang ini sempat mengundang reaksi negatif dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ataupun organisasi masyarakat sipil. Karena itu, UU P3H diajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, MK menolak permohonan uji materi.

Baca SelengkapnyaPemerintah Didesak Bentuk Lembaga P3H