ICEL

ICEL

Sampel Air Batang Toru Dibawa ke Jakarta, Warga Ikut Jadi Saksi

Mongabay.co.id – SAMPEL air dari Sungai Batang Toru yang menjadi tempat pembuangan limbah tambang emas PT Agingcourt Resources, anak usaha G-Resources, diambil Kamis (22/11/12). Sampel-sampel air ini sudah dibawa ke Jakarta oleh tiga tim. Masing-masing tim akan membawa sampel ke Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (laboratorium di bawah pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup di Puspiptek Serpong), PT Analytical Laboratory Services Indonesia di Bogor, dan PT Intertek Utama Services di Jakarta Timur.

Dikutip dari Waspada Online, Bupati Tapanuli Selatan Syahrul Pasaribu mengatakan, Sabtu(24/11/12), sampel air diambil di tiga titik. Pertama, di sungai 20 meter sebelum limbah mengucur ke sungai, kedua, di titik pertemuan limbah dengan air sungai, ketiga,20 meter setelah limbah mengalir ke sungai.

Tim yang membawa sampel ke Jakarta sekaligus menjadi saksi terdiri dari warga di Kecamatan Batang Toru, Muara Batang Toru, dan Angkola Sangkunur. Ini tiga kecamatan yang dialiri limbah pabrik melalui Sungai Batang Toru. Lalu, unsur TNI, kepolisian, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, dan perusahaan.

Sebelumnya, warga Angkola Sangkunur tidak menjadi saksi pemeriksaan sampel di laboratorium yang ditunjuk. Saat Bupati Tapanuli memberi sambutan setelah pengambilan sampel selesai, warga protes hingga diberi kesempatan menjadi saksi.

Hasil pengujian sampel diharapkan keluar dalam waktu 14 hari kerja. Hasil uji ini akan menjadi pijakan Bupati dalam mengeluarkan izin pelepasan limbah ke Sungai Batang Toru.

Jika sesuai standar baku mutu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 202 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Bijih Emas, izin pelepasan limbah ke sungai Batang Toru dikeluarkan.

Eropa Larang Sianida

Tahun lalu, parlemen Eropa melarang penggunaan semua sianida di pertambangan benua ini, sebab senyawa yang sering dipakai untuk mengesktraksi logam dari bebatuan ini merupakan zat kimia sangat beracun.

Dalam 25 tahun terakhir, terjadi 30 kejadian besar terkait tumpahan sianida di seluruh dunia. Tak ada jaminan kecelakaan tidak terjadi lagi, terutama mempertimbangkan cuaca kian ekstrim. Parlemen Eropa pun mengumumkan pelarangan penuh penggunaan sianida dalam teknologi pertambangan di sana.

Kondisi terbalik terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumut. G-Resources, seperti tertuang dalam analisis dampak lingkungan (Amdal) menyatakan, tidak menggunakan mercuri dalam proses pertambangan tapi sianida. Lalu, air limbah olahan akan disalurkan ke Sungai Batang Toru, yang digunakan masyarakat untuk keperluan sehari-hari.

Dalam Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) PT Agincourt-G Resources menyatakan, dampak kegiatan penimbunan tailing (limbang tambang), terhadap keasaman (ph), kandungan padatan tersuspensi, cyanida (CN), SO4, Zn, As, dan Mn kecil kemungkinan secara langsung menimbulkan dampak terhadap manusia. Sebab, air limbah tambang disalurkan ke Sungai Batangtoru yang tidak digunakan sebagai sumber air minum.

Pius Ginting, Pengkampanye Tambang dan Energi  Walhi, Jumat(23/11/12) mengatakan, informasi dalam RKL-RPL ini bertentangan dengan kenyataan di lapangan. “Desa-desa sepanjang Sungai Batang Toru memanfaatkan  air sungai sebagai air minum. Seperti Desa Telo, Sipente, Hapesong Baru dan Lama, Bandar Tarutung, Sibara-bara, Simataniari,” katanya, dalam pernyataan kepada media di Jakarta.

Pencantuman informasi tidak sesuai kenyataan lapangan ini bisa dikategorikan sebagai tindakan memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan tidak benar. “Ini tindak pelanggaran serius dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup. Terlebih penambangan menggunakan sianida.”

Edy Gurning dari LBH Jakarta pun mendesak Menteri Lingkungan Hidup mengawasi dengan memerintahkan penghentian kegiatan pemasangan pipa air limbah tambang ke Sungai Batang Toru. Berdasarkan pasal 73 UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri Lingkungan Hidup bisa mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan yang izin lingkungan diterbitkan pemerintah daerah. “ Jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” ucap Edy.

Pius pun menyayangkan, KLH belum mengungkapkan upaya penyelidikan tindak pidana lingkungan hidup oleh perusahaan. “Ini terkait informasi palsu di dalam RKL-RPL/AMDAL.”

Menurut dia, Indonesia tidak boleh hanya mengejar investasi luar negeri, dengan tidak menerapkan aturan lingkungan hidup yang lebih melindungi lingkungan, seperti pelarangan penggunaan sianida di Eropa.

Dampak protes warga terhadap rencana pembuangan limbah tambang ke Sungai Batang Toru, yang sempat terjadi amuk massa, menyebabkan beberapa orang ditahan. Lambok Gurning dari PBHI Jakarta angkat bicara. Menurut dia, warga Batang Toru yang masih ditahan kepolisian Sumut harus dilepas. “Warga protes karena aspirasi mereka atas penolakan pembuangan air limbah tambang ke Batang Toru tidak pernah diindahkan perusahaan dan pemerintah daerah.”

Bahkan, polisi, harus segera menindaklanjuti laporan warga pada 26 Juli 2012 atas informasi palsu dalam Amdal. “Sangat disayangkan, hingga kini belum ada tindak lanjut.”

Aksi Bupati Tapanuli yang mengeluarkan surat izin hingga menjadi acuan komisi Amdal disesalkan Dyah Paramitha dari ICEL. Padahal, perda tentang kelas air Batang Toru belum ditetapkan sampai saat ini.

Pejabat Tapsel Ramai-ramai Minum Air Limbah

Pada Senin(19/11/12), para pejabat pemda Tapsel ramai-ramai meminum air yang keluar dari pipa pembuang sisa proses tambang di hilir Sungai Batang Toru. Mereka ini antara lain, Wakil Bupati Tapsel Aldinz Rapolo Siregar, Kaban Lingkungan Hidup Awaluddin Sibarani, Presiden Direktur Peter Albert, Direktur Tim Duffy dan Wakapolres Tapsel Kompol Zainuddin serta Korem 023 Kawal Samudera Kolonel Inf Andika Perkasa, Dandim 0212/ts Letkol Inf Edi Hartono.

Aksi dimulai peninjauan air di ujung pipa saluran pembuangan. Lalu unsur Muspida dan petinggi PT G-Resources mencuci muka, berkumur dan meminum air yang keluar dari pipa limbah emas Martabe itu. Dikutip dari Harian Analisa, aksi mereka ini guna meyakinkan masyarakat air limbah yang dibuang ke Sungai Batang Toru tidak berbahaya bagi kesehatan.

Menurut Presiden Direktur PT G- Resources Martabe Peter Albert, kepercayaan diri meminum air hasil pengolahan emas itu karena perusahaan rutin tes dan pengecekan air sisa pengolahan emas yang dibuang ke Sungai Batang Toru itu.

Kehadiran aparat keamanan pun bak menjadi penjaga setia investor. Danrem 023 Kawal Samudera Kolonel Inf Andika Perkasa menegaskan, kehadiran TNI hehadiran TNI dan Polri untuk memberi rasa aman sekaligus kesempatan bagi pihak investor tambang emas Martabe membuktikan kehadiran mereka benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan daerah. “Jangan mereka langsung difitnah sebelum diberi kesempatan, dulu sudah kami biarkan, namun malah terjadi aksi anarkis oleh masyarakat.”

Bahkan, tampaknya TNI senang hati menjaga perusahaan tak hanya saat memasang pipa. “Tentu, kami tak ingin dikatakan hanya memanfaatkan momen pemasangan pipa, namun lebih dari itu, hingga proses produksi tambang emas Martabe benar-benar berjalan aman dan lancar.”

Aksi minum bareng inipun mendapat kritikan para aktivis lingkungan. Hendrik Siregar dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengatakan, pembuangan limbah tambang ke sungai adalah tindakan pengingkaran hak konstitusi warga terhadap lingkungan yang sehat. “Perusahaan, pemerintah daerah, kepolisian harus menghentikan permainan sandiwara dengan meminum air sungai,” katanya.

Mereka ini hanya bermain “drama satu babak”, minum air sungai satu kali guna menunjukkan air  itu adalah aman. Sedang warga sepanjang Batang Toru setiap hari minum, mandi, menangkap ikan darat dari sungai itu. “Walau limbah masih dalam baku mutu, tapi itu tidak menjawab persoalan akumulasi dan kronis manakala manusia dan ikan-ikan minum air sungai itu setiap hari.”

Senada diungkapkan Mohammad Reza dari KruHa. Menuut dia, air yang baik diminum kian terbatas karena banyak pencemaran. Jadi, menjaga air Sungai Batang Toru dari pembuangan limbah tambang  harus menjadi perhatian semua pihak.

Sumber: Mongabay.co.id

Seri Diskusi Migas: Petroleum Fund dan Proses Nasionalisasi vs Tata Kelola Potensi Eksplorasi di Indonesia di Masa Depan

Ilustrasi: pixabay.com

Pada revisi UU Migas di DPR versi Juni 2011, terdapat klausul mengenai petroleum fund atau dana minyak dan gas bumi. Secara konseptual, petroleum fund adalah sebagian dana penerimaan negara dari sektor migas yang didepositokan atau disisihkan untuk peruntukkan tertentu. Munculnya wacana ini sebagai salah satu klausul di dalam RUU Migas yang dipicu oleh kekhawatiran akan depletion premium, yaitu kondisi di mana sumber daya migas tersedia dalam jumlah tertentu akan menurun karena tidak ada peningkatan stok dideposit terkait, atau karena laju penggunaan melebihi laju penggantian.

Baca SelengkapnyaSeri Diskusi Migas: Petroleum Fund dan Proses Nasionalisasi vs Tata Kelola Potensi Eksplorasi di Indonesia di Masa Depan

Seri Diskusi Migas: Aspek Production Sharing Contract dan Dokumen Migas

PSC (Production Sharing Contract) adalah skema pengelolaan sumber daya minyak dan gas (migas) dengan berpedoman kepada bagi hasil produksi, antara pemilik sumber daya dan investor. PSC dimulai tahun 1960-an terinspirasi dengan model pengelolaan bagi hasil di pertanian yang sudah turun temurun di Indonesia. Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC) diberikan untuk mencari dan mengembangkan cadangan hidrokarbon di area tertentu sebelum berproduksi secara komersial. PSC berlaku untuk beberapa tahun tergantung pada syarat kontrak, tergantung penemuan minyak dan gas dalam jumlah komersial dalam suatu periode tertentu, meskipun pada umumnya periode ini dapat diperpanjang.[1]

Ilustrasi: pixabay.com

Baca SelengkapnyaSeri Diskusi Migas: Aspek Production Sharing Contract dan Dokumen Migas

Indonesia lauded for laying REDD groundwork: Next step, true forestry management reform

Blog.cifor.org – Though Indonesia gets high marks for addressing governance challenges that affect the forestry sector, many of which are linked to the structure of the economy and its dependence on the extraction of natural resources, a new study points to key obstacles that will have to be tackled to advance a U.N.-backed scheme to reduce emissions from deforestation.

The report examines Indonesia’s development of the scheme Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) over the past five years — from 2007 when the concept first gained traction at the Bali climate change conference, until 2011 when Indonesia began developing an institutional framework for implementing a national REDD+ program.

State-owned forest area accounts for more than 70 percent (an estimated 130 million hectares) of Indonesia’s entire land cover. Many areas are inhabited by local and indigenous peoples claiming customary rights; some have been allocated or earmarked for future development activities, including oil palm plantations.

Two of the report’s authors — Daju Resosudarmo of the Center for International Forestry Research and Prayekti Murharjanti from the Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) – spoke to Forests Newsabout the most pressing issues Indonesia needs to address as it moves forward in implementing a national REDD+ program.

Q: The country profile documents the process of REDD+ policy development from 2007 to 2011. What is the next step for advancing REDD+ in Indonesia?

Resosudarmo: While some policies are in place, practical guidelines to advance REDD+ in Indonesia have yet to be formulated. For example, the REDD+ unit/agency that is to be responsible for implementing REDD+ is not yet established.  This institution has to have a strong legal mandate, widely accepted in practice and must be embraced by all relevant sectors and REDD+ stakeholders.  We have now an interim agency, the REDD+ Task Force, but I believe its mandate will cease at the end of this year.

Similarly, the financial and MRV (monitoring system for measurement, reporting and verification of REDD+ activities) mechanisms are not yet in place. REDD+ policies also have to be in line with the National Action Plan for Reducing Greenhouse Gas Emissions (the RAN GRK), which is now being translated into regional level action plans.

Q: Which aspects of forest management are the most critical to address in relation to REDD+? 

Resosudarmo: One of the most fundamental is resolving land use issues, including land use planning and land tenure issues. Provincial and district spatial planning must be completed to be used as a reference for all land-based development activities, and land tenure must be clarified to prevent conflicts. Different maps are currently used by different sectors and government offices.

There needs to be one map that all sectors and levels of government can refer to in the planning of activities and allocation of licenses for plantation, logging and mining concessions, as well as REDD+ projects. Indonesia is working towards establishing one map – to serve as one reference, standard, database, and geoportal. This is a big job and should be supported.

Rights to land (tenure) also need to be clarified, because this is tied to rights to participate (or not) and benefit from REDD+, as well as responsibilities for the delivery of carbon.

Murharjanti: Establishing a legal framework for REDD+ to move forward is one of the first things that must be addressed.

Currently there is very minimal legal recognition of indigenous people’s rights to their land. There are enabling provisions within the law that officially recognize indigenous rights, but in practice there is very little actual recognition of indigenous people’s rights over their land.

The lack of community entitlements to land is also a major obstacle. It is a common practice to see local governments granting logging concessions to companies on huge areas that communities have resided or owned for decades, raising conflicts that are not easy to resolve. Although on many occasions, the government has recognised the urgency to clarify land tenure in Indonesia, this shows that they lack the willingness to actually settle land tenure problems.

Q: So what must happen to change that?

Murharjanti: First of all, we need to change the Forestry Law (laws that define forest boundaries/Forest Estate, particularly in the aspect of participation and openness of the process) land use plans and the rights of local communities who live in the forests and depend on forests for their livelihood.

Secondly, within the existing legal framework, indigenous people’s lands must be identified. We need to clarify what land is theirs, and this is what the REDD+ Task Force is trying to do in Central Kalimantan (the REDD+ pilot province), in collaboration with the working group of the pilot province and in cooperation with the governor of central Kalimantan. The state has to start doing this. Some groups within civil society (e.g. The Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago (AMAN)) have tried to develop participatory mapping to identify indigenous people’s land, which within the current legal framework, should be the responsibility of the local governments.

There is also a lack of harmony between different laws that affect indigenous rights. For instance, under the Forestry Act, indigenous (customary/adat) forests are regarded as State Forests. This, for some views, is not in harmony with the Agrarian Act, which recognizes that indigenous people have rights over their land, and therefore should not be considered a part of the forest area administered by the state. This is for example the basis for the case brought by AMAN to the Constitutional Court.

In addition to providing legal clarity, the government must establish a transparent, participatory and accountable system for land delineation. Such a system must also respect communities’ rights over their land and provide a mechanism for resolving conflict resulting from overlapping claims. A single map must be produced to provide a clear reference for everybody to minimize conflict. Once the laws, accountability system and a single map are in place, the government must use them to resolve overlap in entitlements and enforce the law without delay.

Resosudarmo: REDD+ policies and projects can present new risks for forest-dependent communities and for vulnerable groups, including indigenous peoples, in various ways. For example, without adequate and balanced information, communities may be unaware of the risks and responsibilities involved in participating in a REDD+ program, and as a result they may get locked into unfavourable legal agreements. The concentration of REDD+ incentives in particular areas may create perverse effects, such as ‘resource rush’ that can challenge community rights, increase migration into a forest-rich area and speculation by powerful investors that can result in land disputes and conflicts with local communities.

On the other hand, if community rights are clarified (and respected by other REDD+ stakeholders) and if local communities are sufficiently informed about REDD+, including the rights and responsibilities involved, they would have the option to choose  between participating (and thus benefiting from REDD+) or not.

A range of measures will be needed to mitigate these risks during the design and implementation of REDD+ projects. These could include: clarifying ownership and legal rights to benefit from carbon (carbon rights in Indonesia are not explicitly separated from land tenure rights); improving access to REDD+ information in local languages; defining how revenues will be channeled to forest-dependent communities; securing effective redress and dispute resolution mechanisms; prioritising the broader development interests of local communities and governments,; and introducing creative approaches to community-based monitoring.

Q: Are there any cases of successful forest management reform in Indonesia that can serve as models for the rest of the country?

Resosudarmo: As I see it, one positive and related concrete improvement has been the granting of hutan desa, i.e., village management rights, to local communities by the Ministry of Forestry. However, clarifying tenure and resolving overlapping rights and forest boundaries continue to remain a challenge.

Q: Can you tell us a bit about what the report recommends for resolving the issues surrounding land licensing in Indonesia?

Murharjanti: There are many problems in the issuing of licenses and permits due to the lack of coordination among different government offices. For example, in Central Kalimantan we have found that many concessions or plantation licenses were issued without the acknowledgement or knowledge of the Ministry of Forestry. Also, there are often different documents specifying what is forest area and what is not. And data used by the local government to issue permits is not always readily available or understood by the central government.

This is not just the case in Central Kalimantan. Other provinces also face these same issues. There is no legal requirement to have coordination among different government offices. For example, within the legal framework that guides the process of granting plantation licenses, there is no legal requirement for local governments to have the approval of the Ministry of Forestry.

Under the law, plantation licenses can only be given for land outside the forest area. But the fact is — because of the lack of coordination with the central government and the lack of reliable maps—local governments can issue permits for any areas where they want to allow plantations or mining activities.

Legally speaking, plantation licenses can only be given outside the forest areas, and within any forest area approval by the Ministry of Forestry is needed before permits can be issued. But in fact this is not happening in many instances, and it is one of the major sources of deforestation and degradation. And in some instances, companies are cutting forests and conducting plantation activities even before they obtain any land titles.

So the licensing process must be tightened so that permits for plantations, logging and mining are not issued until it is verified that the area in question is not a forest area.

Q: How can the report be useful to REDD+ policy developers and stakeholders?

Resosudarmo: It’s important for all REDD+ stakeholders to understand the political-economy context of forest and land use in any country that’s developing REDD+.

Understanding the process of policy formulation and the process of establishing REDD+-related structures and institutions involves understanding the underlying drivers of deforestation and degradation, which can stem from sectors outside forestry, in addition to the forestry sector itself.

Sumber: Blog.cifor.org

ICEL: MP3EI Tempatkan SDA Semata Komoditas

itoday.co.id – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) memandang, kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) hanya sebuah kebijakan, yang menempatkan sumber daya alam semata sebagai komoditas ekonomi.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif ICEL, Henri Subagiyo, di Jakarta, Kamis (4/10).

“MP3EI, kebijakan yang memperlihatkan  cara pandang pemerintah terhadap sumber daya alam hanya
sebagai komoditas,” kata dia.

Dalam MP3EI, kata dia, umber daya alam, tak dipandang  sebagai sebuah kesatuan entitas ruang hidup segenap bangsa dan negara yang merepersentasikan berbagai kepentingan hidup disana,  termasuk perlindungan lingkungan dan akses adil terhadap sumber daya itu. Tidak heran jika izin-izin usaha pun digenjot sedemikian rupa.

“Sayangnya itu mengabaikan prinsip-prinsip good environmental governance,” katanya.

Good environmental governance sendiri bertumpu pada prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung lingkungan. Tapi itu seperti diabaikan sedemikian rupa demi mengejar pertumbuhan.

“Harusnya masyarakat mendapatkan ruang yang proporsional dalam proses pengambilan kebijakan
bersama-sama pemangku kepentingan lainnya,” kata Henri.

Tapi, pengambilan kebijakan yang lebih pro investasi yang banyak dikeluarkan. Hal  itu berdampak pada  minimnya prinsip inklusifitas,  bahkan acapkali tindakan represif yang harus dihadapi oleh masyarakat ketika mereka menyuarakan hak bicaranya.

Banyak contoh kebijakan yang pro investasi, tapi mengabaikan prinsip transparansi dan akutabilitas. Contohnya Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Disana,  dari total 71.800 Hektar atau  65% adalah luasan izin Kuasa Pertambangan (KP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Barubara (PKP2B).

“Itu berdasarkan data Dinas Pertambangan Kota Samarinda,” kata dia.

Sedangkan merujuk pada data yang dikeluarkan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur,  70,66 persen dari luas Kota Samarinda adalah untuk izin KP dan PKP2B.

“Bisa dibayangkan dengan pola pendekatan yang sama-minimnya prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan pengakuan daya dukung lingkungan, maka potensi konflik lingkungan dan SDA merupakan ancaman yang sewaktu-waktu bisa meledak,” paparnya.

Selain potensi konflik,  kata dia, lemahnya praktek good environmental governance juga membuka potensi tumbuh suburnya  praktek KKN disektor lingkungan dan SDA. Wilayah yang rentan praktek KKN tersebut mulai dari proses awal hingga akhir dari pemberian izin.

“Di tahap awal misalnya pemenuhan persyaratan izin, pengawasan pelaksanaan izin, hingga pengakhiran izin seperti pelaksanaan reklamasi bagi sektor pertambangan dan reboisasi bagi sektor kehutanan,” ujar Henri.

Kolaborasi jahat antara pemodal dan pemerintah maupun penegak hukum ini semakin memberikan tekanan bagi kepentingan masyarakat maupun perlindungan lingkungan dan SDA.

“Ambil contoh pengakhiran izin tambang di Kota Samarinda dari total jumlah izin yang telah dikeluarkan, masyarakat tak diberi akses memadai, misal tentang bagaimana rencana reklamasinya, berapa besar dana reklamasi yang telah dijaminkan beserta bentuk penjaminannya, dan bagaimana pelaksanaannya,” pungkasnya.

Sumber: itoday.co.id

Ganti Rugi Polusi, Ambang Batas Baku Mutu Harus Jelas

Beritasatu.com – Persoalannya, hingga saat ini belum ada standar baku mutu yang jelas

Penerapan polluters pays principle, yaitu pelaku polusi harus membayar ganti rugi, tidak bisa dilakukan tanpa adanya kejelasan batas ambang baku mutu yang harus dipatuhi.

Henri Subagyo, Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), mengatakan hal tersebut, saat dihubungi Beritasatu.com, Senin (17/9), menanggapi rencana Kementerian Lingkungan Hidup (KemLH) menerapkan polluters pays principle, pada Januari 2013.

“Belum siap karena memang ada banyak prasyarat yang harus dipenuhi, seperti inventarisasi sumber daya alam, ekoregion, penetapan daya dukung, dan daya tampung yang belum diselesaikan. Jadi, cukup bahaya kalau dilaksanakan,” kata Henri.

Penerjemahan polluters pays principle adalah yang mencemari harus membayar, namun pelaksanaannya jelas tidak semudah itu, jika standarnya tidak jelas.

“Polluters pays principle itu kalau ada 20 perusahaan diberikan standar [baku mutu] 2 untuk pencemaran, jadi kalau mereka lebih dari satu maka harus membayar, berarti lebih dari dua akan dikenakan sanksi. Masalahnya, belum ada batas baku mutu yang jelas. Memang ada untuk sungai, tetapi belum bisa mencakup semuanya. Kalau tidak, ya bahaya,” katanya.

Selain itu juga harus ada sistem kuota karena sisa batas pencemaran bisa dijual kepada pihak lain.

“Maksudnya, kalau kuota pencemaran 5, lalu ambang baku yang ditekan bisa sampai 3, sisanya bisa dijual ke perusahaan lainnya. Pakai proper pun tidak bisa menjawab karena tidak semua perusahaan ikut proper.”

Namun jika prinsip itu bisa diterapkan nanti, maka uang ganti rugi tersebut bisa digunakan untuk membiayai perbaikan pencemaran yang terjadi.

“Tidak bisa dimasukkan sebagai pendapatan negara. KLH harus punya mekanisme memastikan bahwa dana itu untuk perbaikan. Jadi, kalau sungai tercemar, ya uang itu digunakan untuk membersihkan pencemaran itu,” kata Henri.

Sumber: Beritasatu.com 

Pengelolaan Deforestasi Indonesia Jauh dari Maksimal

Nationalgeographic.co.id – Hasil kajian dari Governance of Forests Initiative (GFI) atau Jaringan Tata Kelola Hutan selama 1,5 tahun terakhir menunjukkan, tata kelola pencegahan penurunan luas dan kualitas hutan di Indonesia masih jauh dari maksimal.

Demikian disampaikan pada pertemuan pers di Jakarta, Rabu (5/9). Jaringan tersebut terdiri dari sejumlah LSM lingkungan hidup seperti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Perkumpulan HuMa, Forest Watch Indonesia (FWI), Telapak, dan Serasi Kelola Alam (Sekala).

Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat dijadikan sebagai pilot percontohan. Provinsi Kalimantan Tengah dipilih karena sedang disorot internasional sebagai percontohan untuk proyek Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan atau REDD+.

Provinsi NTB dipilih karena mewakili ekosistem pulau-pulau kecil dan juga dipandang telah memiliki instrumen partisipasi masyarakat, melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH.

Ada empat aspek prioritas yang dianalisis untuk pengelolaan hutan yang baik, yakni aspek penguasaan lahan hutan (forest tenure), perencanaan hutan (forest use planning), manajemen hutan (forest management), dan pendapatan kehutanan (forest revenue).

Christian Purba, salah seorang peneliti FWI, menerangkan bahwa keempat aspek diukur dengan parameter transparansi, partisipasi, koordinasi, serta akuntabilitas. “Untuk soal transparansi, memang sudah ada keterbukaan informasi, tetapi di lapangan masih belum jelas implementasinya,” katanya.

Sementara keterlibatan rakyat dinilai hanya pada pengawasan, tetapi tidak diikutsertakan dalam perencanaan tata kelola hutan.

“Kapasitas dan pengetahuan teknis masyarakat dalam tata kelola hutan masih rendah. Ini disebabkan minimnya informasi, partisipasi dan akuntabilitas yang tata kelola hutan yang rendah,” tambah Yulistia Rahman dari ICEL.

GFI merupakan sebuah upaya advokasi untuk melakukan penilaian terhadap kualitas dari tata kelola (governance) hutan di suatu negara. Inisiatif ini di Indonesia digerakkan oleh sebuah jaringan kerja masyarakat sipil yang memiliki perhatian di bidang kehutanan. (Gloria Samantha)

Sumber: nationalgeographic.co.id

 

Sebagian Besar Lingkungan Indonesia Rusak

Tatakelolahutan.wordpress.com – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Balthasar Kambuaya menyebutkan kerusakan lingkungan di Indonesia telah mencapai sekitar 40% hingga 50%.

Menurutnya, kerusakan lingkungan terjadi akibat ulah manusia. “Bisa saja itu karena tangan-tangan manusia yang merusak lingkungan. Untuk itu, dengan gerakan pramuka yang digandeng dapat menyosialisasikan pemeliharaan lingkungan hidup di masa mendatang,” katanya seusai memberikan pembekalan lingkungan hidup bagi Pramuka bekerja sama dengan Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumapapua, Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kwartir Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan di Makassar, hari ini.

Rektor Universitas Cenderawasih Papua itu menuturkan, pihaknya bekerja sama dengan gerakan Pramuka untuk memberikan pemahaman tentang pemeliharaan lingkungan hidup agar dapat dinikmati 20 sampai 30 tahun ke depan. “Kami berharap masyarakat peduli atas lingkungannya dan dipelihara sebaik-baiknya,” katanya.

Saat ditanya kerusakan lingkungan di Sulawesi Selatan, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti dan hanya diketahui berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sekitar 50% secara nasional.

Sementara itu, Direktur LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi selatan (Sulsel) Zulkarnaen Yusuf mengatakan beberapa tahun terakhir kerusakan lingkungan di Sulsel mencapai 80%.

Upaya tata kelola pencegahan penurunan luas hutan (deforestasi) dan penurunan kualitas hutan (degradasi) di Indonesia dinilai jauh dari maksimal. Berkaca dari hal itu, pemerintah disarankan segera menyempurnakan tata kelola hutan, lewat cara pembenahan di bidang penegakan hukum, kapasitas kelembagaan manajemen hutan dan tumpang tindihnya kebijakan pengelolaan hutan.

Rekomendasi itu disuarakan oleh Jaringan Tata Kelola Hutan (JTKH) yang melakukan penelitian selama kurun waktu 1,5 tahun terakhir. JTKH terdiri dari lima organisasi yaitu, Indonesian Center for Environment Law (ICEL), Perkumpulan HuMa, Forest Watch Indonesia (FWI) dan Perkumpulan Telapak dan Sekala (Serasi Kelola Alam).

”Kapasitas dan pengetahuan teknis lembaga dan masyarakat dalam tata kelola hutan masih rendah. Hal ini disebabkan dari minimnya informasi, partisipasi dan akuntabilitas yang tata kelola hutan yang rendah,” ujar Yulistia Rahman dari ICEL, hari ini.

Tata kelola yang diteliti dan dinilai oleh JTKH dilihat dari empat aspek, yaitu penguasaan tanah (tenure), perencanaan hutan, manajemen hutan dan pendapatan kehutanan. Keempat aspek itu kemudian diukur dengan parimeter partisipasi, tranparansi, akuntabilitas dan koordinasi.

Dua daerah yang dipilih sebagai obyek penelitian adalah Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Dari riset yang dilakukan JTKH bisa ditarik sejumlah kesimpulan. Pertama dari aspek tranparansi, sistem tata kelola hutan di negara kita dinilai belum dipahami oleh semua aktor kehutanan.

Menurut Direktur Eksekutif Yayasan Jari dari Kalteng, Linggarjati, mengatakan aspek transparansi belum dipahami semua pihak. Pejabat Pengelola Data dan Informasi (PPID) yang berkewajiban memberi akses info pada dua kawasan yang diteliti masih tertutup memberikan akses data.

Lantaran keterbatasan akses informasi bagi masyarakat, pihak yang bisa memanfaatkan hutan terbatas pada mereka yang memiliki kedekatan personal dengan pejabat pemerintah.

Dari sisi partisipasi, dapat disimpulkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola hutan belum diatur dengan jelas. Sementara dari sisi akuntabilitas, hasil riset menyimpulkan juga masih lemah. Pasalnya, mekanisme pengambilan kebijakan tidak jelas. Aspek antisipasi pada penyalahgunaan wewenang disimpulkan juga tidak kredibel.

Dari berbagai kendala yang ada di lapangan, tidak heran jika upaya penurunan deforestasi dan degradasi hutan berjalan sangat lamban.

Hal itu bisa dilihat dari penelitian FWI terkait tren laju deforestasi hutan di Indonesia yang terus meningkat sejak 1996, hingga menjadi 2 juta hektare (ha) per tahun pada tahun 2000. Pada kurun waktu 2000-2009, walaupun telah mengalami penurunan dari periode sebelumnya, laju deforestasi hutan di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 1,5 juta ha per tahun.

“Pemerintah dan lembaga publik harus melaksanan mandat UU Keterbukaan Informasi Publik dengan segera membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di seluruh instansi pemerintah dan lembaga publik lainya,” saran Linggarjati.

Sumber: waspada.co.id

Warga Mesti Dilibatkan Tata Kelola Hutan

Beritasatu.com – Keterlibatan masyarakat selalu pada pengawasan saja, padahal mereka diikutsertakan dalam perencanaan.

Demi memperbaiki tata kelola kehutanan Indonesia, Jaringan Masyarakat Sipil untuk Tata Kelola Kehutanan Indonesia merekomendasikan pelibatan masyarakat dalam perencanaan, keterbukaan informasi bagi masyarakat, hingga penguatan kelembagaan.

Demikian disampaikan dari hasil kajian tata kelola hutan yang diluncurkan oleh Jaringan Tata Kelola Hutan (JKTH) di Indonesia, di Jakarta, Rabu (5/9). Jaringan masyarakat sipil tersebut terdiri dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Perkumpulan HuMa, Forest Watch Indonesia (FWI), Perkumpulan Telapak, dan Serasi Kelola Alam (Sekala).  

“Keterlibatan masyarakat itu selalu pada pengawasan saja, padahal mereka sebaiknya memang diikutsertakan dalam perencanaan (untuk tata kelola hutan). Lalu, ada soal transparansi, memang sudah ada keterbukaan informasi, tetapi masih belum jelas implementasinya di lapangan,” tandas Christian Purba, salah satu peneliti dari Forest Watch Indonesia, saat peluncuran kajian tersebut.

Analisa yang dilakukan JKTH berdasarkan kepada empat aspek prioritas untuk good governanceyaitu aspek Transparansi, aspek Partisipasi, aspek Akuntabilitas, dan aspek Koordinasi, dengan mengambil Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat sebagai propinsi pilot percontohan.

Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat dijadikan sebagai pilot percontohan meski tidak bisa diklaim mewakili keseluruhan Indonesia. Propinsi Kalimantan Tengah dipilih karena sedang disorot internasional sebagai propinsi percontohan untuk proyek Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, lebih dikenal sebagai REDD+.

NTB terpilih, selain karena mewakili ekosistem pulau-pulau kecil, juga karena dipandang sudah memiliki instrumen partisipasi masyarakat, yaitu melalui KPH atau Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Dalam analisa tersebut, masalah tata kelola, penataan ruang, tenurial, dan manajemen hutan masih menjadi permasalahan dasar bagi hutan di Indonesia.

“Untuk tenurial, susah sekali bagi masyarakat untuk kelola hutan kemasyarakatan (HKM). Izinnya terkadang dipersulit dan rumit ketimbang izin ekspansi [usaha] yang eksploitatif. Karena, ya memang harus diakui, tidak ada uangnya kalau [izin] untuk HKM,” jelas Bernardinus Steni, Manajer Program HuMa, menambahkan bahwa hak pengelolaan untuk masyarakat adat sudah diakui secara formal oleh negara.

Ia mencontohkan di Kalimantan Tengah yang memiliki sejarah tersendiri terkait izin hutan kemasyarakatan yang biasanya justru diberikan kepada militer atau organisasi mengatasnamakan keagamaan yang malah terjadi penebangan liar. “Akhirnya ya ada ‘pukul rata’ untuk hutan kemasyarakatan, yang memang niatnya tulus malah dipersulit karena itu,” jelasnya.

Christian mengharapkan pemerintah bisa menindaklanjuti rekomendasi penilaian tersebut melalui tindakan-tindakan, atau dikenal sebagai from research to action, untuk perbaikan tata kelola di sektor kehutanan Indonesia./FER

Sumber: beritasatu.com