ICEL

ICEL

Diskusi: Peran Mahasiswa Dalam Mendorong Transparansi Pemilu 2014

Rumahpemilu.org – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) bekerja sama dengan Departemen Kajian Strategis BEM Universitas Indonesia akan menyelenggarakan Diskusi Publik untuk memaksimalkan peran mahasiswa dalam terlaksananya Pemilu yang transparan dan akuntabel pada 2014, dengan Tema “Peran Mahasiswa Dalam Mendorong Transparansi Pemilu 2014″

Narasumber yang kami undang dalam acara ini antara lain:

a. Bapak  John Fresly (Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat);
b. Bapak Muhammad Arwani Thomafi (anggota DPR RI);
c. Perwakilan KPU.
d. Dessy Eko Prayitno (Peneliti ICEL).

Program: Penguatan Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Sistem Untuk Merespon Permintaan Atas Transparansi Informasi

Jarikalteng.or.id – Disahkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) tahun 2008 telah menghadirkan perubahan di Republik Indonesia. Ini merupakan penegasan, bahwa hak atas informasi setiap warga negara dijamin oleh negara. Artinya, pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik dapat dijalankan dengan lebih optimal.

UU KIP telah lama dinantikan. Dahulu, akses masyarakat terhadap segala macam informasi benar-benar terbatas. Informasi diberikan hanya jika diminta, semuanya dianggap sebagai hak institusi dan bersifat rahasia, kecuali yang dipublikasikan. Sesudah UU KIP disahkan, informasi pun menjadi hak warga negara. Kini semua informasi adalah milik publik, kecuali yang dirahasiakan, dan institusi wajib mempublikasikannya secara pro aktif, pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan. Presiden RI menginstruksikan keterbukaan di bahkan tanpa perlu diminta terlebih dahulu.

ICEL Kritik Bagian Penerangan Kejaksaan

Hukumonline.com – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menilai Bagian Penerangan di jajaran kejaksaan, termasuk Kejaksaan Negeri Riau, belum berfungsi. “Kejaksaan Negeri sudah ada bagian penerangan, namun hanya sekadar menjalankan kewajiban, tapi belum berfungsi optimal,” kata Executive Director ICEL Henri Subagiyo di Pekanbaru, Kamis (12/9).

Oleh karena itu, pihaknya melatih seluruh jaksa di Kejaksaan Negeri Riau tentang transparansi dalam penanganan proses hukum kepada publik. Ia mengatakan pelatihan ini untuk membantu lembaga kejaksaan agar mau membuka akses kepada publik di masa reformasi.

Indonesian Villagers Sue President Over Climate Change

Mongabay.com – Eight Indonesian villagers have sued the country’s president and a number of other high-level government officials over the impacts of climate change and environmental destruction in their province, reports Mongabay-Indonesia. The villagers say they have suffered health problems, experienced financial losses and seen a general decline in their quality of life due to forest and peatland clearing, and they are pinning the blame on some of Indonesia’s highest elected and appointed officials.

The villagers involved in the lawsuit are from Riau, a province on the island of Sumatra that has seen widespread deforestation over the past 25 years and been plagued by massive forest fires since June. The eight residents of Riau’s Pelalawan and Rokan Hilir districts filed the suit with the Central Jakarta District Court on Monday, together with members of the Forest Rescue Network Riau (Jikalahari), Telapak Riau and the Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

SBY Faces Class-Action Lawsuit Over ‘Climate Change Effects’ 

Thejakartapost.com – Environmental activists have submitted a class-action lawsuit against President Susilo Bambang Yudhoyono over the claim he has failed to protect people in Riau province from the effects of climate change.

The lawsuit was also aimed at Forestry Minister Zulkifli Hasan, Environment Minister Balthasar Kambuaya and Riau Governor Rusli Zainal, who is now detained by the Corruption Eradication Commission (KPK) on graft charges.

“We filed this lawsuit to press President SBY to take action against his two ministers, whom we see as having no willingness to protect the public, especially the people of Riau province, from the effects of climate change,” Civil Society Forum for Climate Justice coordinator Mida Saragih told The Jakarta Post after filing the lawsuit at the Central Jakarta District Court on Monday. 

Koalisi Masyarakat Sipil: Badan REDD+ Jangan Terjebak Proyek

Mongabay.co.id – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global mengingatkan Badan Pengelola REDD+  agar tak terjebak pendekatan proyek karena permasalahan kehutanan di Indonesia, begitu kompleks. “Ia  tidak bisa diselesaikan hanya dengan proyek REDD+. Yang menjadi permasalahan bukan dana, melainkan kejelasan langkah dan kemauan politik,” kata Teguh Surya, Forest Political Campainger Greenpeace SEA –Indonesia, di Jakarta, Senin (9/9/13).

Koalisi juga menilai, pembentukan lembaga REDD+ seakan tak disertai evaluasi memadai terhadap lembaga-lembaga non struktural yang ada lebih dari 80 unit. Kajian menunjukkan, sebagian besar lembaga-lembaga ini tak berjalan efektif tetapi sangat efisien dalam menghamburkan uang negara.

Delapan Warga Gugat Presiden RI Akibat Kerusakan Alam di Riau

Mongabay.co.id – Delapan  warga kampung di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hilir yang terkena dampak perubahan iklim di Provinsi Riau bersama Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), BT Telapak Riau dan Indonesia Centre Environmental Law (ICEL) resmi menggugat Presiden Republik Indonesia, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Riau di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini di Jalan Gajah Mada No 17, Jakarta Pusat, hari Senin 9 September 2013.

Dampak yang mereka alami berupa banjir minimal setahun sekali, musim tanam tidak menentu, sulitnya nelayan mencari ikan di laut hingga meningkatnya hama yang mengurangi hasil produksi pertanian menjadi alasan tuntutan hukum ini.

 

Delapan Warga Riau Gugat Presiden

Kompas.com – Delapan warga Riau yang berasal dari Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hilir menggugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena dianggap telah menjadikan mereka korban atas ketidakpedulian pemerintah saat ini.

“Warga mengaku telah menjadi korban atas terjadinya perubahan iklim seperti musibah banjir, cuaca ekstrem, sehingga mengakibatkan berkurangnya penghasilan mereka sebagai nelayan,” ujar Direktur Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Pekanbaru, Suryadi, di Pekanbaru, Senin (9/9/2013).

Untuk memuluskan niat itu, lanjutnya, mereka akan mendaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terletak di Jalan Gajah Mada, Nomor 17, Jakarta Pusat. Kedelapan warga itu didampingi Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) dan Indonesia Centre Environmental Law (ICEL).

Jika Tak Laksanakan Rekomendasi KLH, IKPP Segera Dilaporkan

Kabar-banten.com – Pemkab Serang akan melaporkan PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) ke pemerintah pusat jika tidak melaksanakan rekomendasi hasil audit lingkungan wajib dari Kementrian Lingkungan Hidup (KLH). KLH memberikan batas waktu sampai akhir September 2013 kepada PT IKPP untuk melaksanakannya. 

Demikian antara lain terungkap dalam Diskusi Publik ”Memulihkan Sungai Ciujung Pascaterbitnya Rekomendasi KLH dan Hasil Audit Lingkungan Wajib” di Rumah Makan “S” Rizky, Kota Serang, Selasa (30/7). Diskusi ini digelar Wahana Hijau Fortuna (WHF) dan Front Kebangkitan Petani dan Nelayan (FKPN) serta difasilitasi Indonesian Centre Enviromental Law (ICEL).

Diskusi yang diikuti perwakilan masyarakat terdampak dari enam kecamatan di Kabupaten Serang, organisasi mahasiswa, dan organisasi massa ini menghadirkan enam pembicara. Mereka adalah H Aeng Haerudin (Ketua DPRD Banten), AKBP Dr. Dadang, SH, MH (Kasubdit Kriminal Khusus Polda Banten), Yani (Kabag Pencegahan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang), Ahmad Sholeh (anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang), Raynaldo Sembiring (peneliti ICEL), dan Daddy Hartadi Rohmaluddin (Kadiv Advokasi WHF).

Kawal hasil audit
Dalam diskusi tersebut seluruh pembicara sepakat mendukung setiap program pencegahan dan pelestarian lingkungan hidup. Mereka juga sependapat rekomendasi hasil audit lingkungan wajib dari KLH terhadap PT IKPP perlu terus dikawal.

Terkait perkara ini, Dadang menyatakan, pihaknya akan mengumpulkan berkas permasalah ini sebagai bahan kajian pihak kepolisian. Dadang sependapat jika kejahatan terhadap lingkungan ini bisa dikategorikan luar biasa. Akan tetapi, untuk memasukkan kejahatan lingkungan sebagai hal luar biasa bukan domain polisi, melainkan politik.
Dadang menegaskan, pihak Polda Banten akan berupaya menegakkan hukum lingkungan secara terpadu. Pada tahun ini, menurut catatan Dadang, tidak ada satu pun perkara lingkungan hidup yang ditangani PPNS.

Pada bagian lain, dia mengakui, keterangan ahli terkadang menjadi hambatan dalam penangan perkara lingkungan hidup. Hal ini artinya, “scientific evidence” sebagai bukti hukum harus benar-benar menjadi dasar untuk pengajuan perkara ke proses hukum.

Kabag Pencegahan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, Yani dalam pemaparannya lebih banyak menjelaskan kronologi perkara dugaan pencemaran ke Sungai Ciujung. Menurut dia, sejak 2010, Pemkab Serang sudah menemukan indikasi adanya pencemaran Sungai Ciujung dari PT IKPP.

Sejak dugaan pencemaran itu mencuat, Pemkab Serang kemudian tidak memberikan izin pembuangan limbah kepada PT IKPP. “Hal ini malah yang menjadi dasar pelaksanaan audit lingkungan hidup,” katanya.

Pada 2011, Komisi VII kemudian melakukan kunjungan kerja. Dari hasil kunjungan kerja ini kemudian muncul rekomendasi untuk melaksanakan audit wajib PT IKPP.

Pada awal 2011, pemkab bersama dengan Komisi IV DPRD Serang mendiskusikan beberapa aspek yang dilanggar PT IKPP menjadikannya masuk ke dalam kelompok usaha wajib melakukan audit wajib.

“Pada Juli 2011, kami diundang untuk RDPU di Komisi VII DPR. Baru pada awal Februari 2012 dibahas ruang lingkup audit wajib yang dilakukan. Itu pun setelah Pemkab dan DPRD Serang ke Jakarta,” katanya.

Perlu sinergi
Yani menjelaskan, sejauh ini rekomendasi dari audit ini belum dilaksanakan IKPP. “Bahkan, kami dengar ada usulan dari IKPP untuk mundur pelaksanaannya,” katanya menilai, dalam penanganan perkara ini perlu ada sinergi antar pusat dan daerah.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang, Ahmad Sholeh, sangat mendukung perjuangan masyarakat untuk mengembalikan Ciujung seperti sedia kala. “Saya punya pengalaman personal dengan Ciujung.

Saya paling keras kalau bicara soal lingkungan hidup. Bukan uma soal Ciujung, soal pasir di Pabuaran (Padarincang) juga saya keras berbicara di media,” katanya.

Sholeh mengaku, sudah benar-benar melihat dampak dari pencemaran ini. Oleh karena itu, diharapkan tidak ada toleransi lagi terhadap perkara pencemaran ini.

“28 September 2013 batas akhir IKPP harus melaksanakan hasil rekomendasi audit lingkungan hidup. Ini yang harus dikawal,” tuturnya.

Raynaldo Sembiring (ICEL) memaparkan, ada tiga dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan untuk analisis audit PT IKPP. Ketiga dasar itu, UU No. 32/2009, Permen LH No. 3/2013 tentang Audit LH dan SK Ketua MA No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Ia menilai, dokumen audit lingkungan hidup bukan dokumen mati. Hasil audit ini seharusnya menjadi rujukan bagi instansi pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan peradilan) untuk pembaruan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup ”green policies”, ”green budgeting”, ”green bench”.

Pembicara terakhir Dady Hartadi (WHF) menjelaskan, pencemaran Ciujung ini juga berdampak ekonomi, yaitu rusaknya tambak-tambak masyarakat sekitar Sungai Ciujung. Padahal, perekonomian masyarakat bergantung pada tambak-tambak tersebut.

“Setelah Sungai Ciujung tercemar dan tambak-tambak rusak, perekonomian masyarakat surut. Hal ini menunjukkan pencemaran lingkungan hidup telah mendegradasi kualitas hidup masyarakat Serang,” katanya. 

 

Activists Demand Environment Minister’s Transparency on The Concession Map

Thejakartapost.com – Environment Minister Balthasar Kambuaya’s remark made on July 17 that he would not publish the concession had sparked criticism from environment activists.

The remark Balthasar made was a response to Singapore Minister of Environment and Water Resources Vivian Balakrishnan, who had asked him to reveal to the public the name of any individuals or companies that had been allowed to exploit Indonesian forests.

Carole Excell of the World Resource Institute said Balthasar’s remark had contradicted Indonesian government’s commitment in practicing Open Government Partnership (OGP).