ICEL

ICEL

[Siaran Pers]: Merespon Laporan IPCC : Presiden Segera Mengevaluasi Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan serta Merilis Rencana Pembangunan Rendah Karbon

Jakarta, 11 Agustus 2019. Sebagai respons dari keputusan panel di tahun 2016, Panel Antar Pemerintah terhadap Perubahan Iklim atau biasa dikenal sebagai Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menerbitkan laporan khusus kedua bertajuk Perubahan Iklim dan Lahan (8/8/19). Laporan ini menunjukan bahwa penggunaan lahan oleh manusia menyumbang lebih dari 70% emisi gas rumah kaca global. Lahan merupakan penyedia kebutuhan dasar kehidupan manusia termasuk untuk pangan, air dan jasa ekosistem lainnya. Kegiatan agrikultur, kehutanan dan lainnya yang selama ini menunjang kehidupan manusia bertanggung jawab sekitar 13% karbon dioksida (CO2), 44% metana (CH4), dan 82% nitrat oksida (N2O) emisi dari kegiatan manusia secara global selama 2007-2016, atau sekitar 23% – nya dari total emisi gas rumah kaca antropogenik.

Laporan tersebut juga menjelaskan bahwa upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim terkait lahan juga dapat mengatasi penurunan dan degradasi serta meningkatkan keamanan pangan. Konservasi ekosistem tinggi karbon seperti gambut, lahan basah dan mangrove masih menjadi upaya prioritas karena berdampak cepat. Namun, hal ini juga perlu ditambah dengan respon yang menyediakan berbagai jasa dan fungsi ekosistem, seperti pemulihan ekosistem tinggi karbon, reklamasi lahan dan reforestasi, meskipun dampaknya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Selain itu, ada juga pilihan respon yang tidak memerlukan kompetisi lahan dan berpotensi mendapatkan manfaat bersama baik bagi pembangunan berkelanjutan maupun mengatasi masalah sosio-ekonomi, seperti manajemen lahan pertanian, peningkatan produksi pangan, pengurangan sampah pangan dan pola makan. Tentunya respon-respon berbasis lahan dalam adaptasi dan mitigasi sangat bergantung pada konteks, termasuk kapasistas adaptasi dari suatu komunitas atau wilayah. Indonesia sebagai negara pihak dalam Paris Agreement telah mengajukan komitmennya terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam National Determined Contribution (NDC) kepada sekretariat United Nation Framework on Climate Change (UNFCCC) pada 6 September 2016.

Marsya Mutmainah, Peneliti Divisi Hutan dan Lahan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyatakan: “NDC Indonesia dapat dikatakan cukup ambisius sebagai negara berkembang. Sayangnya dalam implementasinya masih sangat kurang dukungan dari instansi sektoral terkait. Seharusnya NDC dipandang sebagai panduan pembangunan oleh instansi sektoral terkait, bukan hanya sebatas kebanggaan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) saja sebagai national focal point. Tak hanya itu, pada tahun 2017 Indonesia juga telah berencana mempersiapkan pembangunan rendah karbon yang dipimpin oleh Bappenas. Ambisi Indonesia sebagai negara berkembang pertama yang mengembangkan pembangunan rendah karbon mendapat pujian di kancah internasional, khususnya pada pertemuan para pihak ke-24 (COP 24). Sayang sekali, hingga sekarang rencana itu tak pernah terdengar perkembangannya karena disinyalir persoalan ego-sektoral. Padahal rencana pembangunan rendah karbon berpeluang untuk memasukkan berbagai kebijakan pembangunan baik yang terkait langsung dengan lahan maupun yang bersifat non kompetisi lahan seperti diversifikasi energi, pengurangan sampah pangan, dan penataan manajemen pertanian imbuhnya.

Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyatakan bahwa Laporan IPCC ini mengingatkan kita semua bahwa berbagai upaya untuk merespon perubahan iklim terkait dengan penggunaan lahan menjadi sangat krusial untuk segera dievaluasi. Perbaikan tata kelola hutan dan lahan yang selama ini dilakukan oleh Indonesia memang seolah kaya akan inisiatif, mulai dari moratorium hutan alam primer dan lahan gambut, restorasi gambut pasca kebakaran hebat 2015, penyelesaian persoalan tanah di kawasan hutan, perhutanan sosial dan penyelesaian konflik, hingga moratorium dan evaluasi izin sawit. Namun jika kita refleksikan lebih dalam lagi, sebetulnya berbagai kebijakan tersebut belum memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Seperti permainan puzzle, gambaran besar soal ukuran keberhasilan tata kelola hutan dan lahan seperti apa yang akan kita capai belum ada kesepakatan yang jelas. Sebagai contoh, dalam kebijakan moratorium hutan alam primer dan lahan gambut yang kabarnya ditandatangani oleh Presiden Jokowi, masih saja memberikan banyak pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai rencana pembangunan sebagaimana dikecualikan tersebut belumlah terkonsolidasi dengan baik misalnya, kegiatan proyek strategis nasional maupun obyek vital kenapa tidak dari awal saja lokasi tersebut dikeluarkan dari areal moratorium. Dalam moratorium izin sawit, hingga saat ini publik belum memiliki kejelasan mekanisme evaluasi perizinan seperti apa yang diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Jokowi harus segera mengevaluasi dan mengonsolidasikan berbagai inisiatif tersebut. Jika tidak justru berpeluang menimbulkan kontraproduktif, seperti munculnya RUU Pertanahan maupun RUU Perkelapasawitan yang tengah dikritik oleh banyak pihak. Di sisi lain RUU yang justru fundamen untuk segera disahkan justru tidak tergarap dengan baik seperti, RUU Masayarakat Hukum Adat, RUU Sumber Daya Air dan RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dengan demikian, laporan khusus IPCC tentang perubahan iklim dan lahan ini memperkuat fakta bahwa kegiatan manusia di lahan merupakan penyumbang emisi terbesar. Namun, di lahan juga harapan untuk memitigasi dan beradaptasi banyak tersedia.  Akhir kata, harapan-harapan tersebut tidak lah akan mungkin tercapai jikalau tidak ada kemauan politik dari para pemegang kuasa. Visi Presiden terpilih yang selama ini dianggap minim perlindungan lingkungan hidup tentunya akan menjadi tantangan besar ke depan, meskipun belum terlambat bagi Presiden Jokowi untuk segera mengambil langkah yang strategis dan terukur melalui evalusasi berbagai program terkait tata kelola hutan dan lahan serta segera meluncurkan inisiatif pembangunan rendah karbon.

Narahubung:

Henri Subagiyo (081585741001)

Marsya Mutmainah (087769086093)

Dona Rahayu (082127420299)

Pernyataan Sikap Bersama :

Menegaskan Kembali Visi Kerakyatan dan Lingkungan Hidup

Pernyataan Sikap Organisasi Masyarakat Sipil: Menegaskan Kembali Visi Kerakyatan dan Lingkungan Hidup

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

(1) Bahwa lingkungan hidup dan sumber daya alam adalah Karunia Tuhan YME bagi segenap bangsa Indonesia, baik generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.
(2) Bahwa melindungi warga negara dan lingkungan hidup adalah salah satu bentuk cita kehadiran Pemerintah Negara Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk mengemban amanah konstitusi, khususnya Pasal 28 H dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
(3) Bahwa lingkungan hidup dan sumber daya alam bukan saja merupakan salah satu modal pembangunan nasional, melainkan juga sebagai sistem penyangga kehidupan, baik bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, pembangunan nasional haruslah dilaksanakan secara arif bijaksana bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mempertimbangkan keselamatan dan keberlanjutan ekosistem, demi kepentingan generasi saat ini maupun yang akan datang.
(4) Bahwa berbagai kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang ada telah terjadi secara masif, berlangsung lama, dan telah meningkatkan kerentanan bencana hingga pada taraf mengancam keselamatan warga serta pencapaian tujuan pembangunan nasional. Berbagai acaman tersebut diakibatkan oleh lemahnya tata kelola LH-SDA, pertumbuhan ekonomi yang bertopang pada investasi yang eksesif terhadap lingkungan hidup, akses warga negara terhadap LH-SDA yang timpang, kehancuran ekosistem yang tidak dipulihkan, hingga penegakan hukum yang tumpul khususnya bagi kejahatan lingkungan hidup secara terorganisir.
(5) Bahwa selama ini bangsa Indonesia sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia telah berkomitmen untuk berperanserta secara aktif dalam mendorong terwujudnya berbagai inisiatif global dalam melindungi bumi melalui inisiatif pembangunan berkelanjutan, pengendalian perubahan iklim, pembangunan rendah karbon dan berbagai inisitatif lainnya yang patut untuk senantiasa dipertahankan dan ditingkatkan.

Baca Selengkapnya

Pernyataan Sikap Bersama :

Menegaskan Kembali Visi Kerakyatan dan Lingkungan Hidup

[Siaran Pers Bersama] Simposium Menggagas Visi Kerakyatan dan Lingkungan Hidup Indonesia

Jakarta, 5 Agustus 2019. Kelompok masyarakat sipil yang hadir dalam Simposium Menggagas Visi Kerakyatan dan Lingkungan Hidup Indonesia, mengritik Visi Indonesia Presiden terpilih Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Visi ini banyak menyorot persoalan pembangunan infrastruktur, investasi, dan reformasi birokrasi yang juga diarahkan untuk mempermudah investasi. Namun disayangkan dalam visi ini tidak terdapat pertimbangan lingkungan hidup sama sekali. Diabaikannya isu lingkungan hidup dan sumber daya alam dikhawatirkan akan terus berlanjut dalam kebijakan-kebijakan mendatang apabila tidak disikapi segera.

 

Simposium ini diawali dengan Diskusi Publik yang menghadirkan 4 (empat) narasumber, yaitu: Laode M. Syarif (Wakil Ketua KPK), Prof Hariadi Kartodihardjo (Ahli Kebijakan Kehutanan), Mas Achmad Santosa (Koordinator Staf Khusus Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal), dan Yuyun Ismawati (Senior Advisor Nexus 3). Para narasumber menyampaikan kritik dan masukan tentang pentingnya menaikkan kembali isu lingkungan hidup dan sumber daya alam agar kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi pada periode pemerintah 2019-2024 tetap memperhatikan perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

 

“Investasi jangan dihadapkan dengan penegakan hukum, “jelas Laode M. Syarif, Wakil Ketua KPK yang diundang sebagai narasumber pada Simposium tersebut. “Investor paling suka dengan kepastian hukum. Apabila jelas kewajiban dan larangannya, investor baik mau tidak mau akan taat. Justru investor yang abai dan nakal yang mestinya tidak diperbolehkan untuk berinvestasi di Indonesia. Kita butuh investasi tetapi yang bertanggungjawab,” lanjutnya lagi.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Simposium Menggagas Visi Kerakyatan dan Lingkungan Hidup Indonesia

[Siaran Pers Bersama] Sidang Perdana, Koalisi Ibukota Tuntut Udara Bersih

Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibukota), gabungan individu maupun organisasi yang gigih memperjuangkan atas udara yang bersih menghadiri sidang perdana gugatan warga negara (citizen lawsuit) atas buruknya kualitas udara Jakarta hari ini (1/8) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui sidang perdana dan gugatan ini, Koalisi Ibukota menuntut agar Para Tergugat melakukan serangkaian kebijakan untuk memenuhi hak atas udara bersih bagi Para Penggugat dan 10 (sepuluh) juta warga Jakarta lainnya.

 

Buruknya kualitas udara Jakarta ini disebabkan oleh parameter pencemar yang telah melebihi Baku Mutu Udara Nasional (BMUN) sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 dan dan Baku Mutu Udara Daerah Provinsi DKI Jakarta (BMUA DKI Jakarta) sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Provinsi DKI Jakarta. Sebagai contoh singkat, angka konsentrasi PM 2,5 dari Januari hingga Juni 2019 adalah 37, 82 μg/m3 atau 2 kali lebih tinggi dari standar nasional atau 3 kali lebih tinggi dari standar Badan Kesehatan Dunia (WHO).

 

Mengapa hal ini begitu penting? Karena tingginya parameter pencemar yang melebihi baku mutu akan menimbulkan gangguan kesehatan. Setidak-tidaknya 58,3% warga Jakarta menderita berbagai penyakit yang diakibatkan polusi udara yang trendnya terus meningkat setiap tahun yang menelan biaya pengobatan setidak-tidaknya Rp. 51,2 triliun. Angka ini diprediksi akan semakin meningkat seiring memburuknya kualitas udara Jakarta apabila tidak ada langkah-langkah perbaikan dari para pengambil kebijakan (baca: pemerintah).

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Sidang Perdana, Koalisi Ibukota Tuntut Udara Bersih

[Open Recruitment] IT Support

LOWONGAN KERJA

IT Support

 

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) merupakan lembaga riset dan advokasi dalam bidang hukum dan kebijakan lingkungan hidup. Didirikan sejak 1993, ICEL telah melakukan perubahan kebijakan, peningkatan kapasitas dan advokasi hukum baik dalam bidang hukum lingkungan umum (general environmental law) maupun sektoral. Beberapa sub-bidang hukum lingkungan yang menjadi fokus ICEL melingkupi isu pencemaran; kehutanan, perkebunan dan perubahan fungsi lahan; perubahan iklim; perlindungan flora dan fauna; akses informasi, partisipasi dan keadilan lingkungan; pesisir dan maritim; pertambangan dan energi. ICEL melakukan advokasi dengan jaringan baik di tingkat internasional, regional, nasional dan sub-nasional.

ICEL membuka lowongan pekerjaan untuk 1 (satu) orang IT Support  untuk membantu dalam hal program komputer, administrasi jaringan, teknik komputer, pengembangan Web, dukungan teknis, dan sebagainya.

 

KEWAJIBAN:

  1. Menerima, memprioritaskan dan menyelesaikan permintaan bantuan IT;
  2. Instalasi, perawatan dan penyediaan dukungan harian baik untuk hardware & software Windows atau Macintosh, peralatan termasuk laptop, printer, scanner, hard-drives external, dll;
  3. Korespondensi dengan penyedia jasa eksternal termasuk Internet Service Provider, penyedia jasa Email, hardware, dan software supplier, dll;
  4. Melakukan pemeliharaan jaringan & sistem informasi ICEL (wifi, website, ojs);
  5. Mengembangkan server database internal ICEL
  6. Membeli hardware IT, software dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hal tersebut, setelah berkoordinasi dengan Deputi  Monev dan KM;

 

KUALIFIKASI:

  1. D3 / S1 bidang Ilmu Komputer, Teknik Informatika, Sistem Informasi atau bidang yang masih relevan.
  2. Memahami Sistem Jaringan, software, hardware beserta trouble shootingnya.
  3. Memahami mikrotik jaringan seperti wifi, router, dan/ atau modem beserta trouble shootingnya;
  4. Mahir Windows System, Linux System, Networking, Troubleshooting;
  5. Tidak asing dengan bahasa pemrograman;
  6. Memiliki kemampuan/ pengetahuan maintain data server dan keamanan data center.
  7. Memahami mengeni server, storage, dan virtualisasi.

Baca Selengkapnya[Open Recruitment] IT Support

[Siaran Pers] Menunggu Pelaksanaan Kewajiban Pemerintah dan Pertamina Pasca Tumpahan Minyak di Pesisir Karawang

JAKARTA, 25 JULI 2019 – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menghimbau Pertamina  untuk melakukan upaya penanggulangan dan pemulihan atas tumpahan minyak di Pesisir Karawang secara efektif dan terkoordinir. Pasalnya Pertamina sudah lalai memberikan informasi peringatan dini kepada masyarakat di pesisir Karawang. Tumpahan minyak, yang diduga disebabkan karena kegiatan eksplorasi Pertamina, diupayakan oleh masyarakat untuk tidak tersebar ke area lain dengan cara menciduk tumpahan minyak mentah tersebut dan memasukannya ke dalam karung tanpa perlindungan khusus.[1] Minyak mentah memiliki kemungkinan besar mengandung zat berbahaya dan manusia tidak bisa kontak langsung dengan zat berbahaya tersebut tanpa ada perlindungan khusus.[2]

“Pertamina tidak memperingatkan masyarakat daerah Pesisir Karawang untuk menghindari area tumpahan minyak mentah yang menjadi kewajibannya dalam menanggulangi tumpahan minyak berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Lingkungan Hidup,” ujar Ohiongyi Marino, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim  ICEL.

Penanggulangan lainnya yang wajib dilakukan Pertamina berdasarkan Pasal 53 UU PPLH adalah isolasi area, penghentian sumber pencemaran dan cara lainnya. “Atas kelalaian tersebut, kami mendesak Pertamina bersama-sama dengan pemerintah untuk juga melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat Pesisir Karawang karena mereka telanjur terkontaminasi minyak mentah yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.”

Setelah penanggulangan selesai dilakukan, Pertamina berdasarkan Pasal 54 UU PPLH berkewajiban melakukan upaya pemulihan. Pemulihan harus dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyusun rencana pemulihan yang mendapat persetujuan dari pemerintah. “Upaya penanggulangan dan pemulihan termasuk rencana pemulihan harus dibuka secara transparan kepada publik dengan target masyarakat Pesisir Karawang karena Masyarakat Pesisir Karawang adalah pemangku kepentingan utama di daerah situ,” tambah Ohiongyi.

ICEL juga mendesak pemerintah untuk melakukan penegakan hukum kepada Pertamina untuk memastikan pemberian ganti rugi kepada masyarakat Pesisir Karawang khususnya petani tambak serta ganti rugi kerusakan lingkungan.

Tumpahan minyak di Pantai Karawang bukanlah tumpahan minyak pertama di Indonesia. Contoh lain adalah tumpahan minyak di Teluk Balikpapan yang terjadi tahun 2018. “Insiden tumpahan minyak sudah sering terjadi di Indonesia. Pemerintah harus meningkatkan kesiagaan dan melakukan evaluasi terhadap upaya pencegahan yang dilakukan Pemerintah dan pelaku usaha selama ini untuk mencegah kejadian yang sama terjadi lagi kedepannya”, tutup Ohiongyi.

 

 

Narahubung :

Ohiongyi Marino

Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL

085777070735

 

[1] Rihanto, Dodo, “Pantai Utara Karawang tercemar Tumpahan Minyak, Diduga dari Kebocoran Pipa Pertamina,”https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2019/07/22/pantai-utara-karawang-tercemar-tumpahan-minyak-diduga-dari-kebocoran-pipa-pertamina . Diakses tanggal 22 Juli 2019.

[2] Munawar, Mukhtasor dan Tini Surtiningsih, “Bioremediasi Tumpahan Minyak Mentah dengan Metode Biostimulasi Nutrien Organik di Lingungan Pantai Surabaya Timur”, Jurnal Berkala Penelitian Hayati (Journal of Biological Researches), ISSN: 0852-6834, Vol. 13 No. 1, Desember 2007, hlm. 91-96.

48 Organisasi dan Komunitas Usung #PawaiBebasPlastik

Jakarta – Minggu (21/07/2019) sekitar 48 organisasi dan komunitas sipil bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusung #PawaiBebasPlastik, pawai ini diikuti lebih dari 1500 orang. Pawai dimulai dari bundaran Hotel Indonesia, menuju lapangan Aspirasi Monas, pawai ini juga diiktui oleh beberapa artis kenamaan ibu kota salah satunya adalah Kaka Slank.

Dalam pawai tersebut, menghadirkan monster plastik. Monster plastik ini, terbuat dari sampah plastik yang ditemukan di beberapa pantai yang ada di Bali. Sosok monster plastik didesain berupa mahluk laut dengan tinggi 4 meter, menggambarkan besarnya ancaman dari sampah plastik yang ditimbulkan.

Tujuan adanya pawai ini adalah untuk mengajak masyarakat untuk mendeklarasikan komitmennya terhadap penggunaan plastik sekali pakai. Tidak hanya itu masyarakat juga diajak untuk menolak sedotan plastik dan memilah sampah rumah tangga.

Ada tiga poin penting yang menjadi desakan para peserta dalam kampanye ini, yakni, pemerintah melarang plastik sekali pakai yang berlaku secara nasional (kantong plastik, sedotan plastik, styrofoam, sachet dan microbeads). Kedua, pemerintah memperbaiki sistem tata kelola sampah berupa: penegakan sistem pemilihan sampah dari sumber hingga akhir serta mendukung produksi kemasan dalam negeri yang pro-lingkungan, pro-kearifan lokal dan bebas plastik.

Ketiga, produsen dan pelaku usaha bertanggung jawab atas sampahnya dengan cara mengambil kembali sampah kemasan yang dihasilka, berinovasi dalam merancang kemasan plastik agar lebih mudah digunakan ulang atau didaur ulang, serta berinovasi dalam sistem pengiriman produk agar tidak mengandalkan plastik sekali pakai. (dona)

Selengkapnya disini

 

Pemerintah Bikin Kebijakan Satu Data, Bakal Terbuka buat Publik?

Sumber : https://data.go.id/
  • Bulan lalu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39/2019, tentang Satu Data Indonesia. Perpres ini bertujuan agar pemerintah bisa mengumpulkan, pengelolaan, dan pemanfaatan data secara akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah terakses dan dibagipakaikan.
  • Di Indonesia, berbagai kementerian, lembaga sampai daerah punya data dan menutupi sendiri. Sulit ada sinergi antara lembaga, bahkan cenderung kuat ego sektoral.
  • Dengan Kebijakan Satu Data ini, Bappenas jadi kementerian yang ditunjuk mengumpulkan, kalibrasi data antar lintas kementerian dan lembaga untuk menghilangkan perbedaan.
  • Kalangan organisasi masyarakat sipil menyoroti, jangan hanya bagus di nama kebijakan, terpenting dalam implementasi data bisa terakses masyarakat luas dan ada cara kalau publik ingin menyampaikan informasi atau keberatan.

 

Indonesia hampir memasuki usia 74 tahun. Meskipun begitu, hingga kini masih belum memiliki satu data dan peta yang bisa jadi acuan bagi pemerintah. Tumpang tindih lahan, ketidakpastian hukum dan ketidak sinergian lintas kementerian seringkali terjadi alias ego sektoral masih kuat. Guna memperbaiki kondisi ini, Presiden Joko Widodo, bulan lalu menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39/2019, tentang Satu Data Indonesia.

Data sangat penting dalam menentukan berbagai hal termasuk tata pemerintah. Perbedaan data lintas kementerian dan lembaga bisa menghasilkan kebijakan salah.

Perpres yang ditandatangani pada 17 Juni 2019 ini bertujuan agar pemerintah bisa mengumpulkan, pengelolaan, dan pemanfaatan data secara akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah terakses dan dibagipakaikan.

Yang mengepalai aturan ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Anggota terdiri dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta pejabat pengelola statistik, dan geospasial.

”(Perpes 39/2019) itu bagian dari intergrasi, one map policy itu bagian dari kebijakan satu data,” kata Joshaphat Rizal Primana, Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Bappenas, di Jakarta (10/7/19).

Sebelumnya, pada 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres Nomor 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Langkah ini untuk guna mendorong penggunaan informasi geospasial dalam pembangunan dengan peta skala 1:50.000.

Baca SelengkapnyaPemerintah Bikin Kebijakan Satu Data, Bakal Terbuka buat Publik?

Vonis MA Bukan Soal Menang atau Kalah

JAKARTA, KOMPAS — Vonis Mahkamah Agung yang menolak kasasi Presiden dan tergugat lainnya terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah 2015 agar tak dipandang soal menang dan kalah. Presiden dan jajarannya agar memandang vonis tersebut sebagai kemenangan bersama seluruh warga negara untuk bersama-sama menjalankan pencegahan perulangan kebakaran hutan dan lahan serta memberikan kualitas lingkungan hidup yang baik bagi warganya.

Gugatan warga negara (citizen law suit) tersebut dilayangkan pada tahun 2016 sebagai buntut kebakaran hutan dan lahan hebat di tahun 2015. Saat itu, Kalimantan Tengah menjadi satu dari tujuh provinsi yang mengalami kebakaran lahan yang hebat.

Seluruh tahapan gugatan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan terakhir Mahkamah Agung mengabulkan permohonan penggugat. Hanya satu gugatan yang tak dikabulkan pengadilan yaitu tuntutan agar Presiden meminta maaf kepada warganya atas kebakaran hutan dan lahan.

“Kalau dilihat putusan PN sampai MA sebenarnya memang pemerintah melawan hukum karena tidak menjalankan kewajiban yang telah dimandatkan UU. Tapi ini bukan soal menang atau kalah, substansi vonis MA ini agar Presiden dan jajarannya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan,” kata Raynaldo Sembiring, Deputi Direktur Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Minggu (21/7/2019), di Jakarta.

Substansi vonis MA ini agar Presiden dan jajarannya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan

Ia pun sepakat bahwa putusan MA ini merupakan kemenangan warga dan pemerintah untuk bersama-sama menjalankan undang-undang. Dipandang sisi positif, melalui putusan ini, bisa menguatkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Baca SelengkapnyaVonis MA Bukan Soal Menang atau Kalah

PK Jokowi di Kasus Karhutla Dinilai Bakal Sia-Sia

Jakarta, CNN Indonesia — Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Raynaldo Sembiring menilai upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diambil Pemerintah dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah merupakan usaha yang sia-sia.

Pasalnya, menurut dia, putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi merupakan bentuk permintaan pertanggungjawaban Pemerintah untuk menjalankan amanat undang-undang yang memiliki relevansi dengan pencegahan dan penanganan karhutla.

“Kalau mereka mau PK, sampai 10 kali pun itu enggak akan mungkin mereka akan menang. Alangkah lucunya Pemerintah ketika dia melakukan PK untuk meninggalkan kewajiban hukum yang sudah diamanatkan oleh UU,” ujar Raynaldo saat konferensi pers di kantor WALHI, Jalan Tegal Parang Utara, Minggu (21/7).

Baca SelengkapnyaPK Jokowi di Kasus Karhutla Dinilai Bakal Sia-Sia