ICEL

ICEL

Kasus PLTU Buleleng, Hakim Diminta Akomodasi Isu Perubahan Iklim

TEMPO.CO, Denpasar – Sahabat Pengadilan memohon majelis hakim mengakomodasi persoalan dampak perubahan iklim ketika menyidangkan gugatan izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Buleleng, Bali.

Permintaan tersebut disampaikan 9 lembaga lingkungan hidup Indonesia dan internasional yang mengajukan pendapat hukum ‘Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae)’  kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar pada Selasa, 26 Juni 2018.

“Proyek tersebut tidak memenuhi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Nomor 32 tahun 2009 dan merongrong komitmen Indonesia dalam konferensi perubahan iklim,” kata Margaretha Quina, dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

Selain ICEL, lembaga hukum lingkungan lain yang memasukan Amicus Curiae adalah Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Earthjustice, Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), Client Earth, Center forEnvironmental Rights, EDOs of Australia, Environmental Justice Australia dan The Access Initiative.

Baca SelengkapnyaKasus PLTU Buleleng, Hakim Diminta Akomodasi Isu Perubahan Iklim

[Siaran Pers] Sahabat Pengadilan: Pemerintah Harus Memperhitungkan Dampak Perubahan Iklim dalam Perluasan PLTU Celukan Bawang

BALI/JAKARTA, 26 JUNI 2018 – Sembilan lembaga lingkungan hidup Indonesia dan internasional mengajukan pendapat hukum “Sahabat Pengadilan” kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar terkait dengan gugatan terhadap ekspansi PLTU Celukan Bawang, Bali [1]. Proyek tersebut tidak memenuhi Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan No.32 tahun 2009 dan merongrong komitmen iklim internasional Indonesia.

 

Pendapat hukum setebal 18 halaman itu menyebutkan bahwa perluasan PLTU Celukan Bawang tidak menyertakan analisis komprehensif terhadap dampak perubahan iklim dalam pengambilan keputusan diterbitkannya izin lingkungan. Padahal, izin lingkungan seharusnya didasarkan pada keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menganalisis secara komprehensif bagaimana dampak proyek terhadap lingkungan hidup [2]. Dampak terhadap lingkungan hidup ini selayaknya mencakup dampak perubahan iklim.

 

“Amici meyakini bahwa kewajiban hukum dan ketentuan dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berikut turunannya memberikan cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan batal izin lingkungan PLTU Batubara yang tidak mempertimbangkan dampak perubahan iklim,” ujar Margaretha Quina, Kepala Divisi Pencemaran Lingkungan dari Indonesian Center for Environmental Law.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Sahabat Pengadilan: Pemerintah Harus Memperhitungkan Dampak Perubahan Iklim dalam Perluasan PLTU Celukan Bawang

[Open Recruitment] Finance Officer dan Finance Assistant

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) adalah organisasi hukum lingkungan non pemerintah yang independen, bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan hukum lingkungan, advokasi dan pemberdayaan masyarakat, membutuhkan (1) Finance Officer dan (2) Finance Assistant

 

Finance Officer – Tanggung Jawab Kerja :

  • Meriview dan memverifikasi anggaran untuk setiap aktivitas Program
  • Membantu staff Program dalam pengembangan anggaran kegiatan budget rencana kerja
  • Memonitoring biaya proyek agar sesuai dengan anggaran yang disetujui
  • Memonitor dan memastikan arus kas bulanan pada rekening bank
  • Menyusun laporan kepada pihak Donor
  • Menyusun laporan keuangan Lembaga
  • Menyiapkan Laporan Pajak
  • Menguasai Software Quicbook, Sango atau yang lainnya
  • Mengurus administrasi asuransi karyawan
  • Bekerjasama dengan internal auditor dan external auditor bila diperlukan
  • Menghitung dan melakukan pembayaran gaji
  • Mensupervisi staff administrasi & keuangan

 

Persyaratan:

  • Pendidikan S-1 Akuntansi
  • Belum Menikah/Single
  • Pengalaman kerja di bidang keuangan minimal 3 tahun terutama di NGO, dengan banyak program/kegiatan;
  • Memiliki kemampuan analisis yang kuat dan teliti.
  • Memiliki kemampuan yang baik dalam mengoperasikan komputer, terutama program microsoft office
  • Jujur, loyal, mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan ataupun tulisan

Baca Selengkapnya[Open Recruitment] Finance Officer dan Finance Assistant

Menanti Penguatan Aturan Soal Sampah Plastik

“Pakai kantong plastik add RM0,25.” Begitu bunyi pengumuman yang terpampang di depan salah satu gerai makanan terkenal di Kuala Lumpur, Malaysia, awal April lalu.

Saya lihat para pengunjung jarang sekali mau membungkus makanan dengan plastik. Kebanyakan mereka makan di tempat. Pemandangan serupa saya temukan hampir di setiap saya berbelanja, termasuk di gerai peritel kecil. Ada peritel masih sediakan plastik, konsumen akan mereka tanya dulu mau pakai plastik—dengan tambahan biaya– atau bawa kantong sendiri.

Ketika saya berbelanja di salah satu swalayan besar di negara bagian itu, tak ada pakai kantong plastik lagi. Mereka menyediakan tas non plastik berkualitas bagus dengan harga per lembar RM1.

Bagi yang tak membawa tas dari rumah, otomatis akan menggunakan tas dari swalayan dengan konsekuensi mengeluarkan anggaran tambahan.

Malaysia, bikin aturan larangan gunakan kantong plastik selama setahun di beberapa daerah, seperti Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya, Melaka dan Johor. Uji coba ini setahun, sebelum berlaku secara nasional. Tampaknya, aturan ini bakal lebih kuat di bawah Perdana Menteri, Mahathir Mohamad, jika merujuk ucapan-ucapannya soal ini.

Kebijakan semacam ini, ‘memaksa’ masyarakat lebih sadar tak gunakan plastik walaupun sebagian mereka dengan pertimbangan awal soal anggaran.

Indonesia, pernah bikin kebijakan hampir sama pada 2016, beberapa kota jadi wilayah uji coba tiga bulan penerapan kantong plastik berbayar bagi para peritel. Bahkan, Kementerian Keuangan, sempat berinisiatif menyusun insentif dan disinsentif terkait sampah plastik ini.

Sayangnya, beragam kebijakan ini seakan hilang pelahan padahal lumayan memberikan dampak pengurangan konsumsi plastik dan mulai mendorong kesadaran masyarakat.

Baca SelengkapnyaMenanti Penguatan Aturan Soal Sampah Plastik

Ocean Hero Kita: Optimis Indonesia Bisa Kurangi Pencemaran Sampah Plastik di Laut

NUSANTARANEW.CO, Jakarta – Dalam rangka Hari Samudera Dunia dan sebagai bagian dari Kampanye Clean Seas, Badan PBB untuk Lingkungan untuk pertama kali memberi penghargaan kepada 5 orang Ocean Heroes dari Indonesia, India, Inggris Raya, Thailand dan Amerika Serikat. Fakta dan riset menunjukkan bahwa lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di samudera. Penelitian terakhir memperkirakan bahwa saat ini ada lebih dari 150 juta ton plastik di laut. Dalam skenario bisnis seperti biasa, pada tahun 2050, akan lebih banyak plastik daripada ikan.

Studi lain menunjukkan bahwa semua potongan-potongan sampah yang ada dalam perut ikan dari Indonesia terdiri dari plastik, sedangkan pada ikan dari Amerika Serikat 20% dikonfirmasikan terdiri dari plastik dalam bentuk serat.

Tiza Mafira (34), Ocean Hero 2018 dari Indonesia, seorang pengacara dan Direktur Gerakan Diet Kantong Plastik Indonesia (GIDKP), telah mengkampanyekan pengendalian dan penghapusan plastik sekali pakai sejak 2013. Dia mendorong pelarangan penggunaan kantung plastik sekali pakai di kawasan-kawasan ritel. Organisasi Tiza meluncurkan petisi pada tahun 2015 untuk meminta pengecer tidak lagi memberikan kantung plastik secara gratis. Tahun berikutnya, uji coba nasional kantong plastik berbayar diperkenalkan. Setelah enam bulan, ada pengurangan penggunaan kantong plastik yang signifikan (55%). Meski uji coba ini dihentikan karena tidak tercapai kesepakatan diantara semua pihak, beberapa provinsi berinisiatif menyiapkan peraturan mereka sendiri dan dua kota di Indonesia telah melarang kantong plastik di toko ritel modern.

Baca SelengkapnyaOcean Hero Kita: Optimis Indonesia Bisa Kurangi Pencemaran Sampah Plastik di Laut

Pemkab Bandung Dinilai Lalai Soal Pabrik yang Cemari Sungai Citarum

Satgas Citarum menyegel pabrik PT MTG di Jalan Raya Dayeuhkolot No 341 D Desa Citereup Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. (Kumparan)

 

BANDUNG, bandungkiwari – Satgas Citarum melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pabrik PT MTG di Jalan Raya Dayeuhkolot No 341 D Desa Citereup Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Koalisi Melawan Limbah (KML), pabrik tersebut berkegiatan mengolahan emas. KML merupakan koalisi terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (Pawapeling), Greenpeace Indonesia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Indonesian Water Protection (IWP) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung.
Disebutkan, di pabrik tersebut terdapat sebuah gudang yang menyimpan tumpukan dan ceceran bahan berupa serbuk berwarna putih serta berjejeran tong plastik berwarna biru.
Di dalam area lain terlihat sebuah kolam berukurang sekitar 2 x 4 meter yang di dalamnya terdapat genangan air berwarna putih keruh. Bahan itu diduga adalah material air raksa ‘merkuri’ (Hg), sejinis bahan kimia beracun yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan hidup.

Baca SelengkapnyaPemkab Bandung Dinilai Lalai Soal Pabrik yang Cemari Sungai Citarum

[Siaran Pers] Peringatan Hari Laut Sedunia
Kekayaan Laut Nusantara dan Miskinnya Regulasi Perlindungannya

Jakarta, 8 Juni 2018 – Pemerintahan Jokowi-JK menjanjikan laut Indonesia sebagai masa depan dan poros bangsa. Namun, faktanya regulasi-regulasi yang berlaku saat ini tidak dapat mendukung terealisasikannya janji tersebut. Pada hari laut sedunia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) memberikan beberapa catatan kepada Pemerintah terkait kelemahan kondisi hukum Indonesia yang dapat mengancam masa depan laut kita.

Ada empat isu terkait pencemaran laut yang menjadi perhatian ICEL saat ini, yaitu sampah plastik di laut, PLTU Batubara, penurunan stok ikan di laut, dan kesejahteraan nelayan.

Sampah plastik merupakan isu yang cukup populer saat ini. Indonesia adalah negara terbesar kedua yang berkontribusi terhadap besarnya jumlah sampah plastik di laut. “Pemerintah telah beberapa kali menginformasikan di mata dunia internasional mengenai Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik di Laut yang akan mereka susun dan eksekusikan untuk memenuhi janji mereka mengurangi sampah plastik hingga 70% di tahun 2025. Namun, sudah satu tahun sejak rencana tersebut dicanangkan dan belum ada produk hukum yang dihasilkan sampai saat ini,” kata Ohiongyi Marino, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL.

Isu kedua adalah mengenai PLTU Batubara yang semakin mendominasi jumlah pembangkit listrik di Indonesia. Semakin bertambahnya jumlah PLTU Batubara tidak didukung oleh standard baku mutu air limbah dari PLTU Batubara yang kuat dan tegas untuk menjamin terlindunginya laut dari pencemaran air limbah. “Standard baku mutu air limbah yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2009 terlalu rendah untuk dapat mendorong terpenuhinya baku mutu air laut yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004,” kata Angela Vania, Peneliti Divisi Pesisir dan Maritim ICEL. Ditambah lagi, PLTU Batubara sebagai salah satu kontributor CO2 terbesar di atmosfer juga akan mengakibatkan pengasaman (asidifikasi) laut yang berujung pada terganggunya rantai makanan di laut.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Peringatan Hari Laut Sedunia Kekayaan Laut Nusantara dan Miskinnya Regulasi Perlindungannya

Pemerintah Indonesia Diminta Serius Tangani Sampah Plastik

PELAKSANAAN sistem pemilahan sampah hingga saat ini masih sangat minim di Indonesia. Padahal, jika pemilahan dan pengolahan dapat berjalan dengan maksimal, diperkirakan minimal 70% sampah bisa dicegah masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Tiza mengatakan, hampir 70% sampah di Indonesia adalah sampah organik yang dapat dipilah dan dijadikan berbagai jenis hasil olah seperti kompos. Namun umumnya, masayarakat masih mencampur semua jenis sampah rumah tangga sebelum dibuang ke tempat pembuangan atau diserahkan pada pemulung.

“Masyarakat Indonesia sulit sekali memilah karena sama sekali tidak ada konsekuensinya kalau tidak memilah. Pemerintah perlu menetapkan konsekuensi hukumnya, misalnya sampahnya tidak diangkut, atau dikenakan denda,” ujar Tiza Mafira, Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Rabu (6/6).

“Upaya yang dilakukan pemerintah saat ini baru sebatas sosialisasi. Impact-nya tidak besar. Makanya harus ada regulasi berisi konsekuensi hukum,” ujar Tiza.

Baca SelengkapnyaPemerintah Indonesia Diminta Serius Tangani Sampah Plastik

Wakil Ketua KPK Angkat Bicara Soal Kasus Kallista Alam

PT. Kallista Alam lolos dari denda ratusan miliar Rupiah karena terbukti membakar hutan dan lahan. Atas preseden itu, Wakil Ketua KPK Laode Syarif berbagi strategi penyitaan aset.

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif. (Foto: KBR)

 

KBR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarief menyampaikan pandangan tentang indikasi kejanggalan proses peradilan terhadap PT. Kallista Alam. Perusahaan sawit yang beroperasi di Kabupaten Nagan Raya, Aceh itu divonis bersalah karena terbukti membakar lahan gambut pada 2009-2012 silam dan, didenda Rp366 miliar.

Tapi rupanya saat itu putusan tak berhenti pada vonis Pengadilan Negeri Meulaboh tahun 2014. Manajemen Perusahaan naik banding ke Pengadilan Tinggi Aceh, namun ditolak. Tak puas, lantas PT Kallista Alam mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang juga berbuah putusan penolakan pada 2016. Belum patah arang, perusahaan berkeras dengan mengajukan peninjauan kembali yang kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung pada putusan April 2017.

Padahal dua bulan sebelum itu, pada Februari 2017 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melayangkan teguran ke Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh untuk segera mengeksekusi putusan pengadilan. 

Baca SelengkapnyaWakil Ketua KPK Angkat Bicara Soal Kasus Kallista Alam

Empat Alasan Bab Tindak Pidana Khusus dalam RKUHP Minta Dicabut

Konfrensi pers Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta pencabutan tindak pidana khusus dari RKUHP, Minggu (3/6) di Jakarta. Foto: RFQ

 

Banyak perubahan ketentuan yang harus dilakukan daripada sekedar menduplikasi tindak pidana dan mengubah pendekatan penanggulangan masalah yang sudah lebih kontekstual pengaturannya pada UU sektoral.

 

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di DPR bersama pemerintah telah menyepakati bab tindak pidana khusus. Terdapat 14 jenis tindak pidana khusus yang ditarik ke dalam RKUHP. Mulai kejahatan narkotika, kejahatan siber, pencucian uang, korupsi, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, lingkungan hidup, hingga kejahatan terhadap anak.

 

Namun, sejak awal kesepakatan mengundang ketidaksetujuan dari kalangan masyarakat sipil, khususnya Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Analis Gender Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, Arinta Dea mengatakan ada empat alasan agar bab tindak pidana khusus dari RKUHP dicabut.

 

Pertama, diskresi aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal pidana dikhawatirkan Semakin besar. Belum lagi, terdapat penyesuaian sanksi pidana di masing-masing tindak pidana utama dalam RKUHP dengan UU asal. Kedua, adanya inkonsistensi pembuat UU dalam menentukan 14 jenis tindak pidana khusus yang masuk dalam RKUHP. Padahal jenis tindak pidana khusus yang berada di luar KUHP berjumlah 22 jenis.

Baca SelengkapnyaEmpat Alasan Bab Tindak Pidana Khusus dalam RKUHP Minta Dicabut