ICEL

ICEL

[Siaran Pers] Tuntaskan Penanganan Tumpahan Minyak di Balikpapan

Jakarta, 8 April 2018 – Tanggal 31 Maret 2018, Tumpahan minyak menggenangi Teluk Balikpapan seluas 12.000 Ha mengakibatkan tercemarnya ekosistem pesisir dan laut beserta korban meninggal sebanyak 5 (lima) orang. Kejadian ini merupakan peristiwa tragis yang membutuhkan penanganan tepat, cepat, dan terkoordinasi dari pihak Pemerintah.

 

Tumpahan minyak ini diakibatkan patahnya pipa Pertamina di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Sebaran tumpahan minyak telah mencapai sekitar 7.000 ha, dengan pesisir Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai daerah yang paling terkena dampak. Selain itu, tumpahan minyak juga mengakibatkan kerusakan  tanaman dan bibit mangrove masyarakat serta kematian biota laut.

 

Atas peristiwa ini, Pertamina bertanggung jawab untuk melakukan upaya penanggulangan tumpahan minyak, upaya pemulihan, dan mengganti kerugian masyarakat beserta lingkungan hidup sesuai ketentuan pasal 53 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 15 dan 16 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, dan pasal 11 Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut.

 

“Upaya penanggulangan harus dilakukan terlebih dahulu untuk menghentikan tumpahan minyak menyebar lebih luas dan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Ohiongyi Marino, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL

 

Setelah penanggulangan dilakukan, upaya pemulihan terhadap ekosistem dan dampak bagi masyarakat menjadi hal prioritas yang selanjutnya dilakukan. Upaya pemulihan diawali dengan menyusun rencana restorasi. Rencana restorasi berisi tentang tindakan-tindakan pemulihan yang harus dilakukan dan standard pemulihan setiap ekosistem. Rencana restorasi diperlukan karena setiap ekosistem memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga membutuhkan upaya pemulihan yang berbeda-beda pula.

 

Pasal 54 UU No 32 Tahun 2009 mewajibkan pelaku pencemar untuk melakukan kegiatan pemulihan. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan pemulihan, maka pelaku pencemar terlebih dahulu menyusun rencana restorasi. Rencana restorasi tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah. Dalam kasus ini, Pemerintah harus secara tegas mendesak Pertamina untuk menyusun rencana restorasi termasuk mengalokasikan biaya, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan hal lainnya yang mendukung kegiatan pemulihan.

 

“Rencana restorasi diperlukan sebagai panduan dalam upaya pemulihan ekosistem Teluk Balikpapan. Setelah tindakan pemulihan dilakukan, Pemerintah diharapkan tidak luput melakukan penegakan hukum dalam kasus ini”0lanjut0Ohiongyi.

 

Secara menyeluruh, ICEL meminta Pemerintah untuk melakukan tindakan prioritas, yaitu:

  1. Menempatkan prioritas utama pada upaya penanggulangan tumpahan minyak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan.
  2. Memerintahkan kepada Pertamina untuk melakukan pemulihan ekosistem Teluk Balikpapan yang tercemar akibat tumpahan minyak beserta penjatuhan sanksi administratif bagi Pertamina.
  3. Melakukan penegakan hukum pidana oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan pihak kepolisian terhadap pihak pencemar atas meninggalnya 5 (lima) orang dan tercemarnya ekosistem Teluk Balikpapan.
  4. Melakukan penegakan hukum perdata terhadap Pertamina bila Pertamina tidak segera melakukan pemulihan lingkungan hidup.

 

Narahubung

Ohiongyi Marino – Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL (085777070735)

Revisi KUHP Berpotensi Lemahkan Hukum Lingkungan dan Ancam Masyarakat Adat, Mengapa?

DPR dan pemerintah tengah merevisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Dari sisi lingkungan hidup, berbagai kalangan menilai, revisi ini melemahkan hukum lingkungan yang sudah ada. Banyak substansi menyebabkan kemunduran dalam tatanan hukum negeri ini. RUU inipun dinilai mengancam kehidupan masyarakat adat. Mengapa bisa begitu?

Raynaldo G Sembiring, Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengatakan, revisi ini berpotensi pelemahan penegakan hukum Indonesia mengacu pada UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemerintah, katanya, perlu mengkaji ulang isi RKUHP soal pidana lingkungan dengan perbaikan dengan menyesuaikan tindak pidana lingkungan hidup.

”RKUHP ini tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Apalagi, memasukkan syarat unsur ‘melawan hukum’ di dalamnya,” katanya.

Dia menilai, ada kontroversi dalam RKUHP, antara lain, perumusan tindak pidana lingkungan, sistem pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup.

Baca SelengkapnyaRevisi KUHP Berpotensi Lemahkan Hukum Lingkungan dan Ancam Masyarakat Adat, Mengapa?

Kerusakan vs Pemulihan Lingkungan

Upaya konservasi lingkungan seringkali kalah cepat dibandingkan aksi perusakan. Maraknya kebakaran hutan dan perburuan liar merupakan tanda konservasi tidak berjalan baik. Revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 yang diandalkan sebagai solusi tak kunjung dibahas.

 

Jakarta, Gatra.com – “Negara pembakar hutan.” Demikian julukan yang kerap ditimpakan kepada Indonesia. Nota protes keras dari negara tetangga juga sering dilayangkan agar Indonesia serius mengatasi kerusakan dan kebakaran hutan.

Pada 2015 silam, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menjadi sorotan dunia karena kerusakannya cukup parah dengan kerugian fantastis Rp 221 trilyun. Kerusakan itu berdampak pada ekosistem hutan. Tak pelak lebih cepat daripada upaya merestorasinya.

Coordinator Campaign WWF Indonesia, Sulistyowati Diah Hayuningrum mengungkapkan, amburadulnya upaya restorasi terjadi karena pemerintah kurang tegas menindak pelaku perusakan.” Jadi tidak seimbang,” katanya.

Berdasar data WWF, hutan di Sumatera, misalnya, tersisa tinggal 24% dan Kalimantan 53,9%. Masifnya alih fungsi hutan menjadi penyebab utama.

Dampaknya, daya jelajah satwa liar seperti gajah Sumatera dan harimau Sumatera semakin sempit. Tak mengherankan, konflik dengan manusia pun meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Spesies hewan dilindungi ini jumlahnya menurun. Harimau Sumatera diprediksi tinggal 317 ekor dan gajah Sumatera kurang dari 1.000 ekor.

Kondisi tersebut, menurut Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo, sudah pada titik darurat keanekaragaman hayati. Karena yang terancam di masa depan bukan hanya hewan yang dilindungi, melainkan juga keragaman hayati hutan.

Apalagi, pembahasan RUU perubahan UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) belum menjadi prioritas utama baik DPR maupun pemerintah.

Baca SelengkapnyaKerusakan vs Pemulihan Lingkungan

Dugaan Suap Proyek Jalan Wali Kota Kendari, ICEL: Gali Juga ke Perkara Lingkungan

Jalan lingkar yang dibangun di tengah laut, pesisir Pulau Bungkuroko, Kendari, Sulawesi Tenggara. Jalan ini membentang di tengah laut sepanjang tiga kilometer.(Foto: Kamarudin/ Mongabay Indonesa)

 

Duapuluh delapan Februari lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Asrun, mantan Wali Kota Kendari, juga kandidat Gubernur Sulawesi Tenggara, bersama puteranya, Adriatma Dwi Putra, selaku Wali Kota Kendari saat ini.

Keduanya terjaring operasi tangkap tangan KPK, dan digelandang ke Mapolda Sultra, sebelum dibawa ke Jakarta. KPK menyebutkan, mereka terjaring karena diduga terlibat suap pengadaan barang dan jasa dalam penuntasan jalan outer ring road, proyek era Arsun, mulai pencanangan pada 2015.

KPK merilis Adriatma Dwi Putra selaku wali kota diduga terima suap Rp2,8 miliar dari pengusaha bernama Hasmun Hamzah, selaku Direktur PT Sarana Bangun Nusantara (SBN). Perusahaan ini dalam laman website LPSE Kota Kendari disebutkan sebagai pemenang lelang proyek Jalan Bungkutoko menuju Pelabuhan Kendari New Port.

Baca SelengkapnyaDugaan Suap Proyek Jalan Wali Kota Kendari, ICEL: Gali Juga ke Perkara Lingkungan

Revisi KUHP Tidak Jelas, Rawan Disalahgunakan

RMOL. Kalangan aktivis menilai, pembahasan Revisi Kitab Un­dang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), baik pada Buku I tentang Aturan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana, terdapat ambiguitas yang rawan disalahgunakan, cend­erung represif. Bahkan, berpotensi melemahkan penega­kan hukum terhadap beberapa tindak pidana khusus.

Salah satu kontroversi dan permasalahan yang dimuat da­lam KUHP ialah terkait dengan rumusan tindak pidana ling­kungan, sistem pemidanaan dan pertanggujawaban pidana lingkungan hidup.

Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Raynaldo Sembiring mengatakan, pembahasan RKUHP ternyata menghilangkan ke-khas-an ketentuan pidana dalam UU no. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Baca SelengkapnyaRevisi KUHP Tidak Jelas, Rawan Disalahgunakan

Izin Operasional PLTU Cirebon Dipertanyakan

Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan ICEL, Margaretha Quina, (Foto: Teddy Permana/Jabarnews).

 

JABARNEWS | BANDUNG – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) bersama 12 belas ahli hukum, aktivis, dan peneliti lingkungan ajukan pendapat hukum soal izin operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT Cirebon Energi Prasarana, di Kecamatan Astanajapura dan Mundu Cirebon.

Pendapat hukum untuk PLTU berkpasitas 1 x 1.000 MW itu menyoal keabsahan keputusan tata usaha negara (KTUN) soal penerbitan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemprov Jabar tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional untuk PLTU itu.

Baca SelengkapnyaIzin Operasional PLTU Cirebon Dipertanyakan

[Siaran Pers] ICEL Bersama 12 Ahli Hukum Ajukan Pendapat Hukum Sahabat Pengadilan (Amici Curiae Brief) dalam Perkara Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW

BANDUNG, 15 Maret 2018 – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) bersama 12 belas ahli hukum, aktivis dan peneliti lingkungan mengajukan pendapat hukum sahabat pengadilan (1) untuk perkara yang menyengketakan keabsahan keputusan tata usaha negara (KTUN) yaitu penerbitan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat No. 660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana tertanggal 17 Juli 2017  selanjutnya disebut SK Izin Lingkungan 2017.

 

Pagi ini, perwakilan Amici telah menyerahkan berkas kepada Ketua PTUN Bandung serta majelis hakim yang menangani perkara No. 148/G/LH/2017/PTUN-BDG. Penyerahan pendapat hukum sahabat pengadilan ini dilakukan secara paralel dengan agenda persidangan gugatan antara Yayasan Walhi dan Sarjum bin Madrais (Para Penggugat) melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Tergugat) dan PT Cirebon Energi Prasarana (Tergugat II Intervensi).

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] ICEL Bersama 12 Ahli Hukum Ajukan Pendapat Hukum Sahabat Pengadilan (Amici Curiae Brief) dalam Perkara Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW

Aktivis Minta Unsur Hukum Lingkungan Dikeluarkan dari RKUHP

Penyertaan aturan-aturan terkait hukum lingkungan hidup dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dianggap tidak tepat. Karena di dalamnya tidak terdapat peningkatan atau perbaikan hal-hal yang di UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tetapi justru cenderung melemahkan.

Deputi Direktur Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) Raynaldo Sembiring mengatakan hal itu di antaranya terlihat dari beberapa isi pasal ancaman yang cenderung berpotensi melemahkan hukuman pidana bagi pelaku kejahatan lingkungan karena tidak memiliki batasan hukuman minimal khusus.

“Jadi itu nantinya bisa membuat hakim semakin tidak punya pedoman batasan minimal hukuman. jadi tergantung penafsiran hakim lalu memutuskan hukuman minimal,” ujar Raynaldo di kantor Walhi, Jakarta, Rabu (14/03).

Baca SelengkapnyaAktivis Minta Unsur Hukum Lingkungan Dikeluarkan dari RKUHP

Absurditas Tindak Pidana Lingkungan Hidup di RUU KUHP

Foto : jurnalline.com

Jurnalline,com, Jakarta – Sejarah panjang perjuangan pembaharuan hukum pidana materil melalui dorongan lahirnya KUHP Nasional yang berkarakter Indonesia telah masuk pada fase penting pembahasan antara Pemerintah dan DPR RI. Sayang nya, perjuangan panjang ini diwarnai berbagai kontroversi, dimana substansi RUU KUHP, baik pada muatan Buku 1 Tentang Aturan umum dan Buku II tentang Tindak Pidana memuat ambiguitas yang rawan di salah gunakan, cenderung represifdan melakukan pelemahan dalam penegakan hukum terhadap beberapa tindak pidana khusus. Salah satu kontroversi dan permasalahan yang dimuat dalam KUHP ialah terkait dengan rumusan tindak pidana lingkungan, sistem pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup.

Baca SelengkapnyaAbsurditas Tindak Pidana Lingkungan Hidup di RUU KUHP

Catatan Kritis Terhadap Tindak Pidana Lingkungan dalam RKUHP

Kiri ke kanan: Raynaldo G Sembiring, Even Sembiring, Andri G Wibisana dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (14/3). Foto: RFQ

 

Beberapa substansi Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terus mendapat penolakan dalam elemen masyarakat. Kini, giliran pegiat lingkungan hidup menyatakan penolakannya terhadap rumusan tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam RKUHP karena menimbulkan ketidakjelasan. Hal tersebut berdampak akan sulitnya aparat penegak hukum membuktikan tindak pidana (delik) lingkungan hidup dalam RKUHP.

Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Raynaldo G Sembiring menilai materi RKUHP menghilangkan ketentuan yang bersifat khas dalam penegakan hukum pidana di bidang lingkungan seperti tertuang dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Seperti penerapan asas ultimum remedium (pemidanaan upaya terakhir) dan primum remedium (penegakan hukum lingkungan prioritas utama).

“Dalam RKUHP asas ultimum remedium atau primum remedium tidak ditegaskan dapat atau tidaknya diterapkan dalam tindak pidana lingkungan,” ujar Raynaldo dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Baca SelengkapnyaCatatan Kritis Terhadap Tindak Pidana Lingkungan dalam RKUHP