ICEL

ICEL

Refleksi Lingkungan 2017: Ada Perbaikan, Banyak juga Catatan Kekurangan

Kebun sawit ini ditanam dilahan terlarang, hutan gambut. Larangan ini sesuai dengan aturan pemerintah Indonesia. Apakah, beragam aturan itu akan dihancurkan oleh RUU Perkelapasaitan? Foto: Sapariah Saturi/ Mongabay Indonesia

 

Tahun 2017, segera berganti. Perisitiwa demi peristiwa lingkungan silih berganti. Ada kejadian baik, ada peristiwa buruk. Ada perbaikan tata kelola lingkungan tetapi masih ada kekurangan. Tahun ini, beberapa kebijakan atau aturan soal lingkungan keluar, paling ramai terkait tata kelola gambut.

Di tahun ini pula, asosiasi perusahaan kayu dan perusahaan sawit bersatu buat menggugat beberapa beberapa poin dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan berujung pencabutan gugatan.

Aturan gambut juga mendapatkan keberatan dari berbagai pihak, baik pengusaha sampai pemerintah daerah. Perlawanan juga dilakukan asosiasi usaha sampai perusahaan. Salah satu perusahaan raksasa pulp and paper, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menggugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena atas keberatan atas keluarnya SK 5322 tahun 2017 soal pembatalan rencana kerja usaha (RKU) periode 2010-2019. Putusan hakim, menolak gugatan RAPP alias KLHK menang.

Baca SelengkapnyaRefleksi Lingkungan 2017: Ada Perbaikan, Banyak juga Catatan Kekurangan

[Siaran Pers] Pengadilan Menolak Permohonan RAPP! Kemenangan Bersama Perlindungan Gambut

Kamis, 21 Desember 2017, menjadi penanda kemenangan Pemerintah RI atas permohonan fiktif positif yang diajukan oleh PT RAPP. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak permohonan penetapan keputusan fiktif-positif RAPP terhadap SK MenLHK no.5322/Men-LHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2017 yang  membatalan Rencana Kerja Usaha (RKU) PT. RAPP untuk tahun 2010-2019. Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan menolak RKU tersebut karena belum disesuaikan dengan kebijakan perlindungan gambut.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Pengadilan Menolak Permohonan RAPP! Kemenangan Bersama Perlindungan Gambut

[Siaran Pers] Amici Curiae PT. RAPP Vs KLHK

Pada tanggal 18 Desember 2017, Kami yang namanya disebut di bawah ini mengajukan pandangan sebagai sahabat pengadilan (amici curiae) kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang saat ini sedang mengadili perkara Permohonan Nomor 17/P/FP/2017/PTUN.JKT, antara PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP), sebagai Pemohon, melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) sebagai Termohon. PT. RAPP mengajukan permohonan penetapan dikabulkannya keberatan mereka atas diterbitkannya Surat Menteri LHK Nomor SK.5322/MenLHK-PHPL/UPL.1/10/2017 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 173/VI-BHPT/2010 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 93/VI-BUHT/2013 (selanjutnya disebut SK Pembatalan RKUPHHK-HTI).

Pandangan sebagai amici curiae di atas kami ajukan atas dasar keprihatinan dan kepedulian atas kondisi perlindungan lingkungan hidup, di Indonesia, khususnya terkait dengan kebakaran hutan dan gambut. Kami meletakkan gugatan di atas di dalam serangkaian upaya yang bertujuan mendelegitimasi PP No. 71 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah oleh PP No. 57 Tahun 2016, tentang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (selanjutnya disebut PP Gambut) dan turunannya. Rangkaian upaya tersebut, antara lain, adalah gugatan uji materil ke MA atas Peraturan Menteri LHK No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017, atau bahkan penyebarluasan hasil penelitian atau seminar sepihak yang pada intinya hendak mengatakan bahwa PP Gambut berbahaya bagi ekonomi Indonesia.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Amici Curiae PT. RAPP Vs KLHK

KLHK: Standar Kebersihan Udara Indonesia Berbeda dengan WHO

REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta — Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dasrul Chaniago mengatakan dirinya sudah melibatkan publik terkait pembuatan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengelolaan Kualitas Udara (RPP PKU). Ia juga mengatakan standar kebersihan udara di Indonesia berbeda dengan yang ditetapkan Badan Kesehataan Dunia atau WHO.

“Terakhir tanggal 1 November 2017, itu kami libatkan semua seperti Greenpeace, WALHI (WahanaLingkungan Hidup Indonesia), dan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia). Memang waktu itu tidak ada ICEL (Indonesian Center of Environmental Law) karena ICEL itu kan konsultannya,” kata Dasrul, ketika dihubungi, Senin (18/12) lalu.

Aktivis Green Peace Indonesia melakukan aksi bahaya polusi udara di halaman Kantor kementerian Kesehatan, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/9)

Dasrul juga menambahkan, ICEL adalah konsultan yang digunakan KLHK untuk membuat RPP PKU. Ia menyebut sudah hampir dua tahun bekerja sama dengan lembaga tersebut.
“Saya sudah meminta masukan mereka, dan mereka sudah memberikan masukan dan mereka sudah ngirim email masukan-masukan,” tambah dia.
Terkait komentar mengenai perbedaan standar dengan WHO, Dasrul mengatakan memang berbeda karena penelitiannya tidak dilakukan di tempat yang sama. “Kalau WHO itu kan di sana, kita kan meneliti negara kita (di sini),” kata dia.

 

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/12/19/p16fxh423-klhk-standar-kebersihan-udara-indonesia-berbeda-dengan-who

Pembangunan Abaikan Kesehatan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan di kota-kota besar di Indonesia dinilai mengabaikan kesehatan masyarakat. Hal itu terindikasi dari tingginya tingkat pencemaran udara yang terjadi dari tahun ke tahun. Karena itu, pemerintah didesak untuk mempertimbangkan aspek kesehatan udara dalam pembangunan. Hal itu terungkap dalam pemaparan akhir tahun yang dilakukan Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat untuk Udara Bersih di Jakarta, Senin (18/12). Koalisi ini antara lain terdiri dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Green Peace Indonesia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). ”Perencanaan pembangunan mengabaikan kualitas udara. Berdasarkan parameter baku, sejumlah indikasi menunjukkan kondisi udara melebihi standar mutu,” kata Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ICEL Margaretha Quina. Hasil pemantauan kualitas udara yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di sejumlah kota besar pada 2012-2017 mengungkapkan risiko laten dengan tingginya paparan polutan. Salah satu parameter yang dipakai adalah PM2.5, yakni partikel mikroskopis (PM) yang dihasilkan dari semua jenis pembakaran, termasuk kendaraan bermotor, pembangkit listrik, dan industri. Sifat PM2.5 bergerak bebas di udara, mudah dihirup, dan masuk ke aliran darah manusia. Partikel ini memicu infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terutama pada anak-anak, dan kanker paru. Kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang, memiliki kandungan PM2.5 tahunan rata-rata di atas baku mutu 12 mikrogram per meter kubik (µg/m3) yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pada skala mikro, penelitian KPBB pada 2016 menunjukkan, di Jakarta 58,3 persen warga terpapar penyakit yang dipicu pencemaran udara, seperti ISPA, asma, dan pneumonia. Biaya kesehatan atas penyakit-penyakit itu mencapai Rp 51,2 triliun.

Baca SelengkapnyaPembangunan Abaikan Kesehatan Masyarakat

Jelang Asian Games 2018, Kualitas Udara Buruk

Jakarta, 18 Desember 2017 – Catatan akhir tahun koalisi LSM untuk udara bersih di Indonesia “Gerak Bersihkan Udara” mengungkapkan bahwa kualitas udara Indonesia di Indonesia tidak mengalami perbaikan yang signifikan, kendati semakin menguatnya kesadaran masyarakat dan pemerintah akan bahaya pencemaran udara, dan khususnya jelang penyelenggaran ajang olahraga mancanegara Asian Games 2018.

Menurut Ahmad Safrudin dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbal, data pemantauan kualitas udara di berbagai kota (2001 – 2016) oleh KLHK menunjukkan adanya risiko laten pencemaran udara yang ditandai tingginya paparan PM10, PM2.5, SO2, O3, CO, NOx dan Pb yang bersumber dari kendaraan bermotor, kebakaran lahan/hutan, pembangkit listrik, smelter, proses konstruksi, pengolahan sampah, rumah tangga dan lain-lain.

“Kondisi kesehatan dari para atlit mancanegara yang akan bertanding di Indonesia pada bulan Agustus 2018 nanti akan terancam oleh buruknya kualitas udara Jakarta dan Palembang. Mereka terancam gagal dalam memecah rekor mereka dan juga dapat jatuh sakit akibat pencemaran udara,” ujar Ahmad.

Risiko laten pencemaran udara menyebabkan tingginya angka sakit termasuk yang penyakit kronis seperti jantung koroner, risiko cacat fisik, cacat mental, down syndrome, tremor hingga kematian. Kasus di DKI Jakarta misalnya, 58,3% warganya terpapar penyakit akibat pencemaran udara dan harus membayar biaya kesehatan hingga Rp51,2 T (2016).

Baca SelengkapnyaJelang Asian Games 2018, Kualitas Udara Buruk

Koalisi LSM: Kualitas Udara Jakarta Terancam PLTU Batubara

Jakarta, CNN Indonesia — Kualitas udara di Indonesia diklaim belum mengalami perbaikan yang signifikan. Hal ini diungkapkan sebagai catatan akhir tahun koalisi LSM untuk udara bersih Indonesia ‘Gerak Bersihkan Udara melalui pernyataan tertulisnya kepada CNNIndonesia.com.

Ahmad Safrudin dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbal, data pemantauan kualitas udara di berbagai kora (2001-2016) oleh KLHK menunjukkan adanya risiko laten pencemaran udara. Ini ditandai dengan tingginya kandungan PM10, PM2,5, SO2, O3, CO, Nox, dan Pb yang bersumber dari kendaraan bermotor, kebakaran lahan atau hutan. Tak cuma itu, pembangkit listrik, smelter, proses konstruksi, pengolahan sampah, dan polusi rumah tangga juga turut menyumbang pencemaran udara.

Kualitas udara di Indonesia diklaim belum mengalami perbaikan yang signifikan. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

“Tahun ini kita melihat munculnya ancaman baru, yaitu PLTU Batubara sebagai bagian dari rencana ambisius pemerintah Indonesia untuk melakukan ekspansi ketenagalistrikan sebanyak 35 ribu megawatt,” kata Bondan Andriyanu, juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia.

Baca SelengkapnyaKoalisi LSM: Kualitas Udara Jakarta Terancam PLTU Batubara

Cabut Raperda Reklamasi, Anies Berpotensi Tabrak UU

Jakarta, CNN Indonesia — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mencabut dua rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait reklamasi dari DPRD DKI Jakarta. Selanjutnya, Anies mengatakan pada tahun depan tak akan ada pembahasan raperda itu di DPRD, karena timnya akan melakukan pengkajian.

Menanggapi hal tersebut, jika terlalu lama Pemprov DKI disebut melalaikan amanat Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

“Mereka menarik Raperda RZWP3K (Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), tetapi harus segera menyusun yang baru. Itu kewajibaan Pemda sesuai yang ada di UU nomor 27 tahun 2007,” kata Ketua Divisi Pesisir dan Maritim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Ohiongyi Marino di Cikini, Jakarta, Jumat (15/12).

Baca SelengkapnyaCabut Raperda Reklamasi, Anies Berpotensi Tabrak UU

Catatan Akhir Tahun ICEL 2017

Seperti tahun-tahun sebelumnya, ICEL konsisten memberikan catatan kritis terkait kinerja pemerintah. Catatan Akhir Tahun kali ini dikemas dengan judul: “Kebijakan Pemerintahan JOKOWI-JK tahun 2017 : Ambisi Mega Proyek, Minim Perlindungan Lingkungan”. Bertempat di Kekini, Jakarta Pusat diskusi kali ini dihadiri oleh berbagai media yang memiliki fokus terhadap perkembangan hukum lingkungan di Indonesia.

Adapun pokok bahasan yang diangkat dalam acara ini mengenai : (1). Kebijakan dan penegakan hukum lingkungan; (2). Kehutanan dan lahan; (3). Pencemaran lingkungan; dan (4) Kelautan dan pesisir. Dimana kebijakan pemerintah mengenai masalah tersebut tengah menjadi sorotan publik karena dianggap belum optimal dalam memberikan perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Baca SelengkapnyaCatatan Akhir Tahun ICEL 2017

[Siaran Pers] Catatan Akhir Tahun ICEL 2017. Kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK Tahun 2017: Ambisi Megaproyek, Minim Perlindungan Lingkungan

Jakarta, 15 Desember 2017 – Tahun 2017 merupakan kesempatan bagi Jokowi-JK memperlihatkan porsi keberpihakan pada pembangunan berkelanjutan. Sayangnya, keberpihakan itu dinilai minim berdasarkan pengalaman advokasi kasus, penelitian, dan pendampingan yang dilakukan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) selama tahun 2017.

“Kami tidak bermaksud mencari kesalahan pemerintah namun hendak memberikan pesan kritis bahwa proyek strategis yang dilaksanakan pemerintah belum diiringi dengan kebijakan korektif untuk mengamankan kelestarian lingkungan hidup,” ujar Henri. Henri menggarisbawahi 4 tema besar catatan ICEL, yakni: kebijakan dan penegakan hukum lingkungan hidup; bidang tata kelola hutan dan lahan; bidang maritim, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan LH.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Catatan Akhir Tahun ICEL 2017. Kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK Tahun 2017: Ambisi Megaproyek, Minim Perlindungan Lingkungan