ICEL

ICEL

Cegah Jual Beli Data Pribadi, Komisi Informasi Diminta Bersikap

Koalisi masyarakat sipil yang selama ini intens mengadvokasi kebebasan memperoleh informasi, Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) meminta Komisi Informasi Pusat untuk menyikapi kebocoran data pribadi. Data pribadi termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diamanatkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sebagai lembaga yang diberi amanat mengawal penerapan UU No. 14 Tahun 2008, sudah seharusnya Komisi Informasi ikut berperan mencegah kebocoran data pribadi warga negara.

FOINI prihatin dan menyayangkan terjadinya kebocoran data pribadi warga negara, apalagi jika diperjualbelikan secara bebas. Lembaga-lembaga negara seharusnya hadir mencegah kebocoran dan jika memungkinkan menempuh upaya hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti menjadikan data pribadi warga negara sebagai objek jual beli.

Anggota FOINI yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, meminta Komisi Informasi menjalin kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga lainnya yang berwenang untuk memperkuat perlindungan data nasabah. Sikap proaktif lintas lembaga akan memudahkan pencegahan kebocoran data pribadi warga negara lebih lanjut. “Untuk merespons maraknya jual beli data pribadi ini, kami berharap Komisi Informasi Pusat dapat berkoordinasi dengan Bank Indonesia, OJK, atau lembaga keuangan lainnya untuk memperkuat sistem pengamanan data personal nasabah,” paparnya.

Bahkan, Henri meminta aparat penegak hukum menindak pelaku yang dengan sengaja membocorkan data pribadi yang seharusnya dikuasai dan dijaga lembaga tertentu. Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 menetapkan data pribadi (seperti PIN, password, nama ibu, penghasilan) sebagai informasi yang dikecualikan, dan karena itu bersifat rahasia. Tidak bisa sembarang orang dapat mengakses data pribadi. Jika ada yang menyalahgunakan, maka sudah sepatutnya pelaku diproses hukum.

Pihak yang dirugikan sebenarnya dapat menempuh upaya hukum pidana. Sesuai Pasal 54 UU KIP, warga yang dirugikan dapat melaporkan oknum-oknum yang dianggap memberikan informasi yang dikecualikan terutama informasi pribadi. Ancaman pidananya penjara dan denda.

Baca SelengkapnyaCegah Jual Beli Data Pribadi, Komisi Informasi Diminta Bersikap

[Siaran Pers] Freedom of Information Network Indonesia (FoINI) Desak Komisi Informasi Pusat Sikapi Perihal Kebocoran Data Pribadi

Jakarta, 20 Mei 2019. Praktik jual beli data pribadi semakin meresahkan masyarakat. Pertengahan Mei 2019, Harian KOMPAS selama tiga hari berturut-turut mengupas isu tentang jual beli data pribadi. Sebagian besar data pribadi yang diperjualbelikan terkait dengan informasi perbankan. Hasil investigasi KOMPAS menyebutkan data pribadi tersebut bebas diperjualbelikan dengan harga bervariasi di kalangan tenaga pemasaran kartu kredit. Ragam informasi di dalamnya berisi nama, nomor telepon, alamat, hingga nama ibu kandung. Lebih dari itu, ada pula yang dilengkapi dengan informasi kemampuan finansial pemiliknya. Jenis informasi ini secara resmi seharusnya hanya dapat diakses oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini informasi pribadi tidak hanya diperjualbelikan secara offline namun juga secara online di aplikasi belanja online besar seperti Tokopedia dan Bukalapak.

Sebetulnya persoalan jual beli data pribadi nasabah bukan isu baru di dunia perbankan. Sebagaimana dikutip KOMPAS, 13 Mei 2019, Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rohan Hadas mengungkapkan bahwa selama ini penjualan data pribadi nasabah kartu kredit telah menjadi isu dalam industri perbankan. Pendapat serupa diungkapkan oleh pimpinan bank lainnya. Pengawasan terhadap data nasabah di bank telah dilaksanakan secara ketat. Hal ini didukung oleh pengaturan dalam Pasal 40 UU 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mewajibkan Bank untuk merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya. Pengecualian hanya diberikan kepada otoritas resmi yang dimandatkan dalam UU Perbankan seperti pejabat pajak, pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, pengadilan,  dan bank lain berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Freedom of Information Network Indonesia (FoINI) Desak Komisi Informasi Pusat Sikapi Perihal Kebocoran Data Pribadi

[Open Recruitment] Asisten Peneliti

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) merupakan lembaga riset dan advokasi dalam bidang hukum dan kebijakan lingkungan hidup. Didirikan sejak 1993, ICEL telah melakukan perubahan kebijakan, peningkatan kapasitas dan advokasi hukum baik dalam bidang hukum lingkungan umum (general environmental law) maupun sektoral. Beberapa sub-bidang hukum lingkungan yang menjadi fokus ICEL melingkupi isu pencemaran; kehutanan, perkebunan dan perubahan fungsi lahan; perubahan iklim; perlindungan flora dan fauna; akses informasi, partisipasi dan keadilan lingkungan; pesisir dan maritim; pertambangan dan energi. ICEL melakukan advokasi dengan jaringan baik di tingkat internasional, regional, nasional dan sub-nasional. Saat ini, ICEL membuka lowongan pekerjaan untuk 1 (satu) orang Asisten Peneliti untuk Divisi Pesisir dan Maritim.

 

Kewajiban

  1. Melakukan pengumpulan data, analisis hukum dan pemetaan isu hukum dan kebijakan lingkungan hidup sesuai dengan arahan Peneliti.
  2. Mempersiapkan kontrak, nota dan memo internal, yang terkait dengan program.
  3. Melakukan komunikasi yang diperlukan dengan pihak-pihak terkait.
  4. Mengawal kerangka waktu dan kerangka logis program serta mengevaluasi keluaran program secara berkala.
  5. Membantu Peneliti menyusun laporan program, termasuk mengobservasi dan mendokumentasikan perkembangan program dan/atau isu yang terkait dengan program.
  6. Menghadiri dan berpartisipasi mewakili ICEL dalam pertemuan-pertemuan berkaitan dengan isu yang ditugaskan.

 

Kualifikasi

  1. Sarjana Hukum dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00.
  2. Memiliki pengalaman dalam penulisan ilmiah dan/atau penelitian.
  3. Memiliki pengalaman kepemimpinan atau manajemen tim yang baik, dan bersedia terlibat dalam manajemen program.
  4. Komunikatif baik verbal maupun tulisan, diutamakan yang berkemampuan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang baik.
  5. Memiliki kemampuan analisis hukum, dokumentasi hukum dan pemetaan masalah yang baik.
  6. Memiliki ketertarikan dengan isu: a) perlindungan dan pengelolaan pesisir dan laut dan b) pengendalian pencemaran pesisir dan laut;
  7. Memiliki ketertarikan terhadap advokasi pembaruan hukum dan kebijakan, advokasi kasus dan pengembangan kapasitas stakeholder.

 

SYARAT ADMINISTRASI

Mengirimkan surat lamaran, curriculum vitae (CV) diserta 1 (satu) salinan kartu identitas/KTP, dan contoh tulisan mengenai hukum lingkungan dengan mengacu pada isu-isu yang disebutkan di atas. Tulisan maksimal 2.000 kata.

 

Aplikasi dan tulisan diterima paling lambat Minggu, 9 Juni 2019 melalui email ke info@icel.or.id dengan cc ke angelarustandi@gmail.com dengan subjek email “Lamaran Asisten Peneliti”.  Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi e-mail di atas atau (021) 726-2740.

 

Pelamar yang memenuhi kualifikasi akan dihubungi melalui telepon pada hari Rabu, 12 Juni 2019.

 

Informasi lebih lanjut:

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Jl. Dempo II no. 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

​Phone. (62-21) 7262740, 7233390, Fax. (62-21) 7269331 | www.icel.or.id | info@icel.or.id

 

ICEL Mendesak Komisi Informasi Pusat untuk Lebih Aktif Merespons Isu-Isu Aktual

Lokasi : Menteng ( foto ICEL)

 

Menteng-Jumat, 16 Mei 2019. Menanggapi berbagai persoalan keterbukaan informasi yang ramai di media massa, ICEL mengundang Komisi Informasi Pusat dan anggota Freedom of Information Network Indonesia (FoINI) untuk berdiskusi. Diskusi yang santai namun serius ini membahas isu populer seputar keterbukaan informasi HGU mulai dari pengabaian putusan Mahkamah Agung oleh Kementerian ATR/BPN yang kembali mencuat pasca debat Pilpres kedua Februari lalu, disusul oleh beredarnya Surat TAN.03.01/265/D.II.M.EKON.05/2019 dari Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada tanggal 6 Mei lalu yang bunyi suratnya terkesan membatasi hak masyarakat atas informasi HGU sawit. Di luar isu keterbukaan informasi HGU, diskusi juga membahas persoalan kebocoran data pribadi yang dalam beberapa hari terakhir diliput oleh KOMPAS.

 

Komisi Informasi Pusat menyampaikan update pertemuan dengan utusan Kemenko Perekonomian mengenai persoalan keterbukaan informasi HGU. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa sebetulnya tidak ada niat Kemenko Perekonomian untuk menutup informasi HGU sawit dari masyarakat. Kebijakan yang ada diarahkan untuk pengelolaan data sawit yang menjadi salah satu poin Instruksi Presiden dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2018  tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau yang populer dikenal dengan Inpres Moratorium Sawit. Lebih lanjut, pembatasan pun lebih kepada persoalan teknologi yang belum lengkap jika informasi diberikan dalam bentuk shape file. Karenanya, fokus utama pemerintah saat ini adalah untuk merapikan satu peta sawit. Komisi Informasi Pusat juga menyampaikan akan ada beberapa pertemuan lanjutan untuk menyikapi persoalan keterbukaan informasi HGU ini. Merespons hal ini, ICEL dan FoINI mendesak Komisi Informasi Pusat untuk mendiskusikan lebih lanjut persoalan keterbukaan informasi HGU tidak hanya kepada Kemenko Perekonomian melainkan juga kepada lembaga terkait lainnya seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan jika dibutuhkan juga dengan Badan Informasi Geospasial.

Baca SelengkapnyaICEL Mendesak Komisi Informasi Pusat untuk Lebih Aktif Merespons Isu-Isu Aktual

PP OSS Dinilai Lemahkan Posisi Wajib AMDAL

Pemerintah terus berupaya untuk mempermudah proses perizinan di Indonesia. Hadirnya Online Single Submission (OSS) yang diluncurkan pada tahun lalu diharapkan dapat mendukung upaya percepatan penanaman modal. OSS merupakan platform yang disediakan pemerintah untuk mengurus perizinan secara terintegrasi.

Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), yang lebih mudah disebut dengan nama generik OSS ini hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia yang selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain melalui PTSP, masyarakat dapat mengakses Sistem OSS secara daring di mana pun dan kapan pun.

Sistem OSS dibangun dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, dengan cara menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dalam beleid terbaru mengenai OSS, yakni PP No. 24 Tahun 2018, Pemerintah mengatur antara lain tentang jenis, pemohon, dan penerbitan perizinan berusaha; pelaksanaan perizinan berusaha; reformasi perizinan berusaha per sektor, sistem OSS, lembaga OSS, pendanaan OSS; insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS; penyelesaian permasalahan dan hambatan brusaha; serta sanksi.

Apa yang membedakan OSS dengan pengurusan perizinan sebelum OSS? Sistem OSS membalik proses perizinan yang dilakukan sebelumnya. Jika sebelumya izin operasional atau izin komersil dikeluarkan setelah serangkaian perizinan seperti izin lingkungan, AMDAL, dan lain sebagainya, dikantongi oleh pengusaha. Namun dengan OSS, dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), pengusaha bisa mendapatkan izin operasional dan izin komersil, dan proses AMDAL diselesaikan secara bertahap pasca NIB terbit.

Baca SelengkapnyaPP OSS Dinilai Lemahkan Posisi Wajib AMDAL

Persiapkan Instrumen Pelaksanaan Dalam Negeri

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia sebagai negara peratifikasi Konvensi Basel agar segera mempersiapkan instrumen pengelolaan dan pengawasan perdagangan sampah plastik antarnegara. Ini menyikapi hasil pasca-Amandemen Konvensi Basel yang diputuskan 187 negara dalam sidang Konferensi Para Pihak PBB untuk Konvensi Basel, Konvensi Rotterdam, dan Konvensi Stockholm.

Ketetapan yang berstatus legally binding (berkekuatan hukum/wajib) tersebut mulai berlaku penuh pada 1 Januari 2021. “Dalam rangka menuju ke situ Indonesia harus melakukan sosialisasi, diantaranya ke Bea Cukai. Karena yang jalankan itu Bea Cukai,” kata Agus Haryono, Deputi Ilmu Pengetahuan Teknik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Senin (13/5/2019), di Jakarta.

Agus menjadi delegasi Indonesia dalam sidang maraton pada 29 April – 10 Mei 2019 di Jenewa, Swiss tersebut. Sidang tersebut merupakan Konferensi Para Pihak (COP) ke-14 Konvensi Basel, COP-9 Konvensi Rotterdam, dan COP-9 Konvensi Stockholm.

Ia mengatakan, proses sidang yang mengendalikan perdagangan limbah plastik hasil Proposal Norwegia tersebut berlangsung alot. Selama ini sampah plastik hanya masuk dalam Annex IX atau komoditas perdagangan yang tak perlu diatur antarnegara. Kini, sampah plastik – sesuai kriteria – masuk dalam Annex II dan Annex VIII yang membutuhkan notifikasi dari negara eksportir ke negara tujuan dan mendapat persetujuan dari negara tujuan.

Baca SelengkapnyaPersiapkan Instrumen Pelaksanaan Dalam Negeri

[Siaran Pers Bersama] Dianggap Khianati UU Tata Ruang, PP RTRW Nasional Diuji Materiil

Jakarta, 10 Mei 2019 – Beberapa organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Ruang mengajukan uji materiil terhadap Pasal 114a Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Nasional. Permohonan hak uji materiil diajukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia.

Utamanya, para pemohon mempermasalahkan Pasal 114a PP RTRW Nasional, yang mengizinkan beberapa kegiatan yang tercantum dalam Lampiran PP RTRW Nasional untuk melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan pemerintah daerah kabupaten/kota maupun provinsi. Daftar proyek tersebut disinyalir erat kaitannya dengan proyek strategis nasional. Dengan pasal 114a PP RTRWN, proyek yang ada dalam Lampiran PP tersebut diizinkan mendapatkan izin pemanfaatan ruang sekalipun tidak ada dalam RTRW Kab/Kota atau RTRW Provinsi.

Para pemohon menganggap pasal 114a PP RTRWN merusak tatanan hukum perencanaan tata ruang yang telah dibangun UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pembolehan dalam pasal 114a PP RTRWN ini, dianggap merusak tatanan hukum yang telah dibangun UU Tata Ruang, yang mengharapkan rencana tata ruang dibuat secara “komplementer dan berjenjang.” Dwi Sawung, Pengkampanye Energi dan Perkotaan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, menceritakan bagaimana Pasal 114a telah beroperasi dalam konteks riil, “Ada proyek yang telah jelas cacat izinnya karena ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang daerah. Di perkara PLTU Cirebon 2, bahkan izin lingkungannya telah dinyatakan batal dan diperintahkan dicabut karena ketidaktaatan ruang. Tapi setelah dibatalkan pengadilan, pemerintah malah mengeluarkan lagi dengan dasar Pasal 114a PP RTRWN.”

Alasan lain pengajuan uji materiil ini dilontarkan oleh Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Marthin Hadiwinata,  terkait dengan dinafikannya proses yang seharusnya terintegrasi dengan penyusunan RTRW, khususnya kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). “Selama ini nelayan tradisional telah dengan cara-cara yang terhormat, menggunakan instrumen hukum yang tersedia, demi ruang hidupnya yang terancam proyek infrastruktur mulai dari PLTU Batubara hingga tanggul laut raksasa dalam proyek NCICD termasuk mengawal segala perizinan pemanfaatan ruang dan KLHS. Pasal 114a PP RTRWN tersebut menjadi jalan pintas memaksakan proyek tersebut dengan cara yang sewenang-wenang dan melanggar hak-hak nelayan atas tanah tempat tinggalnya dan wilayah perairan sebagai ruang hidupnya” ujar Marthin.

Permohonan HUM ini didukung juga oleh beberapa individu dan organisasi masyarakat sipil, termasuk RUJAK, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Elisa Sutanudjaja, Direktur Eksekutif RUJAK, menyayangkan nuansa sentralistik yang dibawa Pasal 114a, “Perubahan RTRW Nasional terutama pada Pasal 114A justru membawa kebijakan tata ruang Indonesia kembali pada kebijakan sentralistik, top down dan cenderung otoriter. Jikapun harapan pemerintah pusat agar ada pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dalam berbagai otorita ruang, tidak berarti jalan keluarnya hanya bisa sentralistik, melainkan pemerintah pusat seharusnya menfasilitasi kerja sama ketataruangan antar daerah.” Lebih lanjut, menurut  Elisa, perubahan ini juga makin menjauhkan kepentingan rakyat, yang aspirasinya disampaikan melalui pemerintah daerah, baik kota, kabupaten dan provinsi dapat sewaktu-waktu dan tiba-tiba diingkari atas nama proyek strategis nasional.

Para pemohon berharap Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan semua alasan permohonan secara objektif dan mengabulkan permohonan HUM. Selain itu, para pemohon juga mengingatkan para pelaku usaha yang melaksanakan pembangunan proyek strategis nasional juga untuk tetap memperhitungkan ketiadaan usaha dan/atau kegiatan dalam RTRW Kab/Kota dan/atau RTRW Provinsi sebagai resiko hukum yang signifikan, dan sebaiknya tidak mengandalkan Pasal 114a dalam memproses izin pemanfaatan ruangnya;

Narahubung:

Arip Yogiawan / YLBHI (0812-1419-4445)
Dwi Sawung / WALHI (Ph: 0815-6104-606; WA: +63999-4120-029)
A. Martin Hadiwinata / KNTI (0812-8603-0453)

[Siaran Pers] 11 TAHUN UU KIP, KETERBUKAAN INFORMASI LINGKUNGAN MASIH JAUH PANGGANG DARI API

Jakarta, 30 April 2019. Komisi Informasi Pusat untuk kesekian kalinya kembali mengusulkan tanggal 30 April sebagai Hari Keterbukaan Informasi Nasional. Hal ini dikemukakan oleh Cecep Suryadi, Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2021 dalam Diskusi Implementasi Keterbukaan Informasi yang diselenggarakan di Kantor Komisi Informasi Pusat pada Selasa 30 April 2019.

 

Sebelumnya usul ini telah pernah disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2016, Abdulhamid Dipopramono dalam Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi di Mataram, 14 September 2014 lalu. Salah satu alasannya adalah tanggal 30 April merupakan hari bersejarah bagi perkembangan keterbukaan informasi di Indonesia, yang ditandai dengan diundangkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, lazim disebut dengan UU KIP. “Mengingat UU KIP lahir dari inisiatif sekelompok masyarakat sipil pasca reformasi, peringatan hari ini juga diharapkan dapat menjadi penghargaan kepada upaya perintisan keterbukaan informasi,” jelas Abdulhamid Dipopramono yang juga hadir dalam diskusi di Kantor Komisi Informasi Pusat pada hari ini.

 

“Jika membaca catatan sejarah, UU KIP memang lahir dari perjuangan sekelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Kebebasan Memperoleh Informasi (Koalisi KMIP), yang aktif mengawal pembahasan RUU KIP sejak tahun 2000 bersama DPR dan Pemerintah. Namun jauh sebelum itu, hak atas informasi telah pernah digunakan sebagai dasar untuk mengakses dokumen lingkungan melalui gugatan Walhi melawan PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) pada tahun 1988. Majelis Hakim kala itu berpendapat Penggugat tidak bisa membuktikan dasar hukum memiliki hak untuk meminta informasi kepada Tergugat. Tak berhenti di sini, aktivis lingkungan hidup kemudian mendorong diakuinya hak atas informasi lingkungan hidup dalam revisi UU Lingkungan Hidup pada tahun 1997. Meski demikian, belum ada mekanisme pelayanan informasi publik yang baku dari Badan Publik. Gema reformasi dan kebutuhan akan akses informasi untuk mengawal pemerintahan mendorong Koalisi KMIP untuk mendorong lahirnya undang-undang yang mengatur terkait keterbukaan informasi publik,” Deputi Direktur Monitoring, Evaluasi dan Manajemen Pengetahuan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Astrid Debora Meliala menambahkan.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] 11 TAHUN UU KIP, KETERBUKAAN INFORMASI LINGKUNGAN MASIH JAUH PANGGANG DARI API

Masih Sedikit Pemda yang Larang Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Konferensi pers dukung pelarangan plastik sekali pakai di Indonesia, Senin (29/4/2019) di Jakarta. Dalam acara tersebut diungkapkan aturan pelarangan sampah sekali pakai sebagi implementasi nyata dari undang-undang terkait pengelolaan sampah. (Foto: KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO)

JAKARTA, KOMPAS – Sejumlah kota di Indonesia mulai mengimplementasikan secara nyata terkait pengelolaan sampah melalui pelarangan plastik sekali pakai. Aturan tersebut dilakukan untuk menekan jumlah sampah plastik yang sulit diurai dan tidak dapat didaur ulang. Namun masih sedikit pemerintah daerah di Indonesia yang melarang penggunaan plastik sekali pakai.

Beberapa pemerintah daerah seperti Kota Bogor (Jawa Barat), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Balikpapan (Kalimantan Timur), dan Provinsi Bali mulai tegas melarang penggunaan plastik sekali pakai. Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik Tiza Mafira mengatakan, masyarakat mendukung aturan tersebut karena mereka sadar bahwa plastik sekali pakai (PSP) mencemari lingkungan, contohnya di Bali.

“Banyak bukti pencemaran lingkungan tersebut seperti adanya paus yang terdampar dan isi perutnya banyak terdapat sampah plastik,” ujar Tiza dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (29/4/2019). Melalui kesadaran tersebut, masyarakat pun mulai membawa kantong sendiri saat berbelanja.

Adapun sampah plastik yang banyak ditemukan mencemari laut, antara lain kantong plastik, Styrofoam, puntung rokok, sedotan plastik, dan bungkus makanan ringan yang memiliki dua lapisan yang berbeda. Sampah-sampah tersebut sulit didaur ulang dan para pengusaha daur ulang tidak mau menerima sampah tersebut karena memiliki nilai ekonomi yang rendah. Akibatnya, sampah tersebut dibuang sembarangan sehingga mencemari lingkungan.

Baca SelengkapnyaMasih Sedikit Pemda yang Larang Penggunaan Plastik Sekali Pakai

[Siaran Pers Bersama] Pelarangan Plastik Sekali Pakai di Indonesia: Bukti Nyata Implementasi Undang-Undang Pengelolaan Sampah

Jakarta (29 April 2019). Maraknya pelarangan plastik sekali pakai di Indonesia, seperti kantong plastik, menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mampu mengatasi permasalahan polusi plastik. Pasca dipublikasikannya penelitian oleh Dr. Jenna Jambeck di Jurnal Science tahun 2015 lalu yang menyebut Indonesia sebagai negara penyumbang sampah plastik ke lautan kedua di dunia, berbagai inisiatif tegas mulai dilakukan oleh Indonesia, salah satunya dengan dilarangnya penggunaan plastik sekali pakai oleh beberapa pemerintah daerah seperti Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kota Bogor, dan Provinsi Bali.

Saat ini, Peraturan Gubernur Bali dan Peraturan Walikota Bogor tentang pelarangan plastik sekali pakai sedang dimohonkan ke Mahkamah Agung untuk uji materiil (judicial review) oleh industri plastik dan industri daur ulang plastik, dengan alasan pelarangan tersebut tidak sesuai dengan UU Pengelolaan Sampah. Alasan tersebut telah dibantah oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Prinsipnya begini, dalam Undang Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, ‘pengelolaan sampah’ diklasifikasikan ke dalam ‘pengurangan sampah’ dan ‘penanganan sampah’. Pengurangan sampah terdiri dari pembatasan sampah, guna ulang sampah, dan daur ulang sampah. Beberapa daerah tersebut seperti Provinsi Bali, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, dan lainnya menerapkan kebijakan pembatasan sampah kantong plastik sekali pakai dengan tidak menyediakan kantong plastik sekali pakai di gerai ritel modern, bahkan kota Banjarmasin sudah masuk ke pasar-pasar tradisional. Secara filosofis, sebenarnya dalam UU Pengelolaan Sampah, hierarki yang paling tinggi dalam pengelolaan sampah adalah mencegah atau membatasi timbulnya sampah.”, ujar Novrizal Tahar, Direktur Pengelolaan Sampah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Pelarangan Plastik Sekali Pakai di Indonesia: Bukti Nyata Implementasi Undang-Undang Pengelolaan Sampah