ICEL

ICEL

[Open Recruitment] Finance Officer dan Finance Assistant

LOWONGAN KERJA

Finance Officer dan Finance Assistant

 

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) adalah organisasi hukum lingkungan non pemerintah yang independen, bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan hukum lingkungan, advokasi dan pemberdayaan masyarakat, membutuhkan (1) Finance Officer dan (2) Finance Assistant.

Finance Officer – Tanggung Jawab Kerja :

  • Meriview dan memverifikasi anggaran untuk setiap aktivitas Program.
  • Membantu staff program dalam pengembangan anggaran kegiatan budget rencana kerja.
  • Memonitoring biaya proyek agar sesuai dengan anggaran yang disetujui.
  • Memonitor dan memastikan arus kas bulanan pada rekening bank.
  • Menyusun laporan kepada pihak Donor.
  • Menyusun laporan keuangan Lembaga.
  • Menyiapkan Laporan Pajak.
  • Menguasai Software Quicbook, Sango atau yang lainnya.
  • Mengurus administrasi asuransi karyawan.
  • Bekerjasama dengan internal auditor dan external auditor bila diperlukan.
  • Menghitung dan melakukan pembayaran gaji & BPJS TK setiap bulan.
  • Mensupervisi staff administrasi & keuangan.
  • Mengurus kontrak kerja karyawan.

Baca Selengkapnya[Open Recruitment] Finance Officer dan Finance Assistant

ICEL Tagih Komitmen Pemerintah Tangani Sampah Plastik di Laut

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menagih realisasi janji Pemerintah untuk menangani sampah plastik di laut. Kebetulan, pada 21 September lalu, bertepatan dengan satu tahun Peraturan Presiden (Perpres) No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Perpres ini adalah regulasi yang menunjukkan komitmen Pemerintah untuk mengurangi sampah plastic di laut hingga 70 persen pada 2025.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah penerbitan regulasi teknis untuk menindaklanjuti Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanggulangan Sampah Laut. Dalam perpres tersebut disebutkan empat peraturan dan satu peraturan internasional yang masih harus diterbitkan pada 2018-2019 untuk menunjang pelaksanaan program pengurangan sampah. Ketiadaan regulasi itu dianggap sebagai wujud rendahnya komitmen pemerintah. ICEL menilai komitmen Pemerintah dalam melaksanakan Perpres ini sangat rendah.

Berkaitan dengan pengelolaan sampah di laut, regulasi yang masih dibutuhkan adalah PP tentang cukai plastik; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Ada pula Peraturan Menteri Pariwisata mengenai standar operasional pengelolaan sampah dari kegiatan destinasi bahari; dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai peningkatan penggunaan sampah plastik sebagai bahan tambahan pembuatan jalan. Adapun traktat internasional adalah mengenai penanggulangan sampak plastik di laut yang mencakup persoalan lintas batas negara.

Baca SelengkapnyaICEL Tagih Komitmen Pemerintah Tangani Sampah Plastik di Laut

Diusulkan Bentuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferesi pers pada 20 September 2019 pukul 14.33 WIB memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan kepada DPR agar pengesahan RUU KUHP ditunda. Presiden meminta agar pengesahan RUU KUHP tidak dilakukan DPR pada periode ini. Langkah Presiden diapresiasi. Selanjutnya, Presiden disarankan untuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana.

“Atas sikap Presiden Jokowi tersebut, ICJR memberikan apresiasi terhadap langkah yang diambil Presiden ini. Langkah ini, menurut kami, adalah sebuah langkah yang tepat mengingat dalam draf RUU KUHP yang ada sekarang masih perlu dibahas dan terus diperbaiki,” kata Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara, di Jakarta, Minggu (22/9).

Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana ini lanjut Anggara, melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari akademisi dan ahli dari seluruh bidang ilmu yang terkait seperti kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan masyarakat serta masyarakat sipil.

Keberadaan komite tersebut penting untuk dapat menjaga kebijakan hukum pidana yang dibuat selalu sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. ”Dan dibahas secara komprehensif yang mendapatkan dukungan luas dari masyarakat,” ujarnya.

Baca SelengkapnyaDiusulkan Bentuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana

Workshop Penyusunan Buku Keterbukaan Informasi Publik di Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam

 

Jakarta – ICEL mengadakan Workshop Penyusunan Buku Keterbukaan Informasi Publik di Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Beberapa organisasi masyarakat sipil yg fokus pada isu lingkungan dan sumber daya alam ikut hadir dalam Workshop ini, diantaranya GERAK Aceh, FITRA Riau, JARI Kalbar, Sikola Mombine Sulteng, LBH Padang, KIPRA Papua, PERDU Papua Barat, Mnukwar Papua Barat, JANGKAR Papua Barat, PBHKP Papua Barat, JATAM Kalimantan Timur, PLH Kalimantan Utara, Lalingka Kalimantan Utara, BUMI Kalimantan Timur, JAL Kalimantan Timur dan Forest Watch Indonesia (FWI). Di Hotel Aston TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (23/09/2019).

Buku yang akan disusun ini akan memuat perjalanan advokasi keterbukaan informasi di sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan segala capaian dan tantangannya. Ragam advokasi baik berupa pendampingan Komisi Informasi dan Badan Publik, maupun pendampingan masyarakat dan permintaan informasi dari organisasi yg hadir sejak tahun 2010 akan dirangkum menjadi satu.
Harapannya, buku ini nanti dapat menambah literasi keterbukaan informasi yang memang masih sangat minim.

“Saat ini masih sedikit sekali literatur terkait keterbukaan informasi publik yg beredar di masyarakat. Buku ini nantinya diharapkan dapat menjadi bahan tambahan pembelajaran baik bagi masyarakat maupun organisasi masyarakat sipil yang mau melakukan advokasi keterbukaan informasi publik baik dalam bentuk pendampingan pemerintah ataupun masyarakat,” terang Astrid Debora Meliala Deputi Direktur ICEL yang juga aktif mengawal isu keterbukaan informasi.
Selamat peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia (Right To Know Day) 28 September 2019!

Siaran Pers Satu Tahun Perpres 83/2018: Rendahnya Komitmen Pemerintah dalam Penanganan Sampah Plastik di Laut

JAKARTA, 21 September 2019 – Hari ini tepat satu tahun berlakunya Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Perpres ini merupakan tindak lanjut komitmen Pemerintah untuk mengurangi sampah plastik di laut sebesar 70% sampai dengan tahun 2025. Namun komitmen pemerintah dalam melaksanakan Perpres ini sangat rendah.  Masih sedikit tindakan nyata yang dilakukan Pemerintah dalam implementasi Perpres ini.

Sejauh ini, sebagian besar tindakan nyata yang dilakukan Pemerintah berfokus pada upaya penanggulangan, sedangkan upaya pencegahan masih minim perhatian Pemerintah. ICEL menaruh perhatian besar pada amanat pembentukan peraturan perundang-undangan dalam perpres ini. Amanat dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan Sampah Laut dalam Perpres No. 83 Tahun 2018 adalah membentuk 4 (empat) peraturan perundang-undangan dan 1 (satu) kesepakatan internasional untuk tahun 2018-2019.  Semua peraturan ini masih belum ada atau disahkan oleh Pemerintah. Peraturan dan kesepakatan internasional yang dimaksud adalah:

Baca SelengkapnyaSiaran Pers Satu Tahun Perpres 83/2018: Rendahnya Komitmen Pemerintah dalam Penanganan Sampah Plastik di Laut

[Siaran Pers] RKUHP: Menguntungkan Pelaku Korporasi Perusak Lingkungan

Jakarta, Jumat, 20 September 2019 – Kian hari DPR mengebut pengesahan beberapa rancangan undang-undang, termasuk RKUHP yang digadang-gadang menjadi maha karya anak bangsa. Namun, pembahasan RKHUP dilakukan secara diam-diam pada 14-15 September 2019. Kami menilai rancangan terakhir per 15 September 2019 masih terdapat banyak kecacatan, tidak terkecuali perumusan tindak pidana lingkungan hidup dan pertanggungjawaban korporasi. Lebih lanjut, pemerintah dan DPR tak peduli dengan konsekuensi rancangan yang cacat tersebut dengan menyetujuinya pada rapat tingkat 1 di DPR Rabu, 18 September 2019 siang.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] RKUHP: Menguntungkan Pelaku Korporasi Perusak Lingkungan

[Siaran Pers] Indonesia Darurat Udara Bersih

Jakarta, 17 September 2019. Permasalahan udara bersih saat ini tidak hanya menjadi isu masyarakat perkotaan metropolitan seperti Jakarta, tetapi juga telah menjadi masalah di berbagai daerah di Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran hutan dan kabut asap semakin pekat melanda berbagai daerah di Kalimantan dan Sumatra. Berdasarkan situs SiPongi milik KLHK, tercatat titik api terbanyak muncul di seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan. Saat ini seluruh daerah tersebut terpapar kabut asap beracun. Bahkan ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara) Palangkaraya sempat tercatat mencapai angka 2000, sangat jauh dari angka indikator batas aman 50 dan indikator berbahaya 300-500 yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Adrianus Eryan, Peneliti dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyatakan, perusahaan yang lahannya terbakar harus bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan kewajiban perusahaan saat memperoleh izin usaha, antara lain melakukan pembukaan lahan tanpa bakar, membentuk brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan (brigdalkarhutla), serta menyediakan sarana prasarana pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan yang memadai.

Tanggung jawab perusahaan hendaknya tidak dianggap berhenti ketika api padam, tetapi juga tetap berlaku hingga pemulihan hutan dan lahan selesai dilakukan. Gugatan perdata KLHK terhadap perusahaan pembakar hutan dan lahan sejak tahun 2012 yang dikabulkan oleh pengadilan telah mencapai angka 2.72 triliun rupiah. Namun, belum ada satupun perusahaan yang menuruti perintah pengadilan untuk membayar ganti rugi. Alhasil, upaya pemulihan pun belum dapat dilaksanakan karena putusan belum dapat dieksekusi.” kata Adrianus.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] Indonesia Darurat Udara Bersih

BNPB Kewalahan Padamkan Api, Kebakaran Meluas Kabut Asap Semakin Parah

KOMPAS.com – Pemerintah disarankan segera menangani dampak kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Di sisi lain, BNPB mengaku kewalahan lantaran peralatan yang dimiliki tak cukup mumpuni memadamkan api dengan cepat. Warga di Pekanbaru, Riau dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menyebut kabut asap yang mengepung sekitar rumah mereka hari-hari ini hampir menyerupai kondisi terparah dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan empat tahun silam atau pada 2015. Lilis Alice, seorang warga Palangkaraya, bercerita terpaksa menutup semua ventilasi udara rumahnya dengan karton sejak awal September lalu. Gara-garanya, asap sudah tak bisa dibendung.

Kata dia, lantai rumahnya menjadi licin dan agak berminyak. Gorden yang tadinya berwarna putih, berubah jadi kecoklatan. Agar udara tidak pengap, ia mengandalkan kipas angin. “Sudah dua minggu sudah tidak buka jendela dan pintu. Asap ini sudah masuk ke rumah,” ujarnya kesal ketika dihubungi BBC News Indonesia, Minggu (15/9/2019). “Kalau pagi, kayak tinggal di negeri di atas awan. Gelap-gelapan. Jadi kalau di dalam rumah, saya nyalakan lampu, saking gelapnya,” sambungnya.

Baca SelengkapnyaBNPB Kewalahan Padamkan Api, Kebakaran Meluas Kabut Asap Semakin Parah

[Siaran Pers Bersama] Pembahasan Cenderung Tertutup: Pengesahan RKUHP Harus Ditunda!

15 September 2019 merupakan Hari Demokrasi Internasional. Namun, saat ini demokrasi kita berada di ujung tanduk! Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) mengancam demokrasi Indonesia, sehingga pengesahannya harus ditunda.

 

Hari Senin 16 September 2019 dijadwalkan sebagai rapat pengambilan keputusan tingkat I Panitia Kerja (Panja) RKUHP, kemudian dibahas untuk mengambil keputusan melalui rapat paripurna yang dijadwalkan pada 24 September 2019. Artinya, pembahasan RKUHP dianggap telah mencapai tahap akhir substansi dan siap untuk disahkan.

 

Kami, Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi yang tak henti mengawal dan memonitor pembahasan RKUHP, menolak untuk dilakukannya pengesahan RKUHP. Kami juga menolak pertemuan 16 September 2019 sebagai pertemuan akhir pembahasan RKUHP di Panja DPR. RKUHP masih mengandung banyak masalah, baik secara substansi maupun proses pembahasan. Berikut ini adalah beberapa alasan yang menjadi pertimbangan mengapa RKUHP harus ditunda pengesahannya:

 

A. Sejak 30 Mei 2018, pembahasan perubahan-perubahan rumusan dalam RKUHP cenderung tertutup, tanpa melibatkan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan dalam pembahasan UU sesuai dengan Pasal 5 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

B. Pemerintah belum pernah memaparkan atau mempublikasikan secara terbuka mengenai substansi apa saja yang diubah dalam draft akhir RKUHP. Kami mendapat informasi, bahwa perubahan justru banyak dilakukan pada isu-isu yang tidak tercatat sebagai pending issues. Pada rapat hari ini, seharusnya Panja terlebih dahulu meminta pemerintah untuk mempresentasikan secara komprehensif dan menyeluruh apa saja yang diubah pada naskah akhir penyusunan RKUHP.

C. Kami juga menemukan banyak persoalan dalam substansi RKUHP, bahkan hingga versi yang diklaim sebagai versi final pemerintah pada 28 Agustus 2019, antara lain:

 

  1. Tidak ada penjelasan rinci atas klaim pemerintah tentang metode pola penghitungan pidana.
  2. Hadirnya kembali pasal-pasal kolonial yang sudah tidak relevan dalam tatanan Negara Demokrasi, seperti pasal penghinaan presiden (Pasal 218- 220 RKUHP), pasal penghinaan pemerintah yang sah (Pasal 240-241 RKUHP), dan pasal penghinaan badan umum (Pasal 353- 354 RKUHP). Serta Pasal 440-443 RKUHP, tentang pengaturan tindak pidana penghinaan yang masih memuat pidana penjara sebagai hukuman.
  3. Pasal 234-235 RKUHP, tentang penghinaan simbol negara; bendera nasional. Pasal ini cenderung mengkriminalisasikan perbuatan secara formil dengan hukuman yang tinggi
  4. Pasal 2 jo. Pasal 598 RKUHP, tentang pengaturan hukum yang hidup di dalam masyarakat akan melahirkan ketidakpastian hukum dan merampas kedaulatan masyarakat adat untuk menegakkan hukum adatnya.
  5. Pasal 67, pasal 98-102 RKUHP, tentang pidana mati yang seharusnya dihapuskan, justru memuat rumusan yang lebih buruk
  6. Minimnya alternatif pemidanaan yang tidak jelas dengan syarat yang lebih sulit untuk diterapkan, sehingga tidak akan mengatasi beban berlebih (overcrowding) lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.
  7. Pasal 167 RKUHP, tentang pengaturan makar yang masih tidak merujuk pada makna makar yang asli sebagaimana yang tercantum dalam Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI). Istilah makar disebut aanslag yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah “serangan”
  8. Pasal 281-282 RKUHP, perihal kriminalisasi tindak pidana gangguan dan penyesatan proses peradilan (contempt of court) yang berpotensi mengekang kebebasan berpendapat dan kebebasan pers.
  9. Pasal 304 RKUHP tentang rumusan tindak pidana penghinaan terhadap agama, justru bertentangan dengan jaminan pemenuhan hak asasi manusia untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya. Pasal ini tidak memuat unsur penting yaitu ‘niat’ untuk melakukan penghinaan.
  10. Pasal 417 RKUHP, tentang tindak pidana semua bentuk persetubuhan di luar perkawinan adalah bentuk pidana yang memasuki ruang privat warga negara. Pasal ini juga membuka peluang kriminalisasi terhadap korban perkosaan serta dapat melanggengkan perkawinan anak karena perkawinan dianggap sebagai solusi akhir di luar pemidanaan.
  11. Pasal 414 RKUHP, tentang ancaman pidana bagi yang mempromosikan alat kontrasepsi kepada anak, justru bertentangan dengan kebijakan edukasi penanggulangan HIV/AIDS
  12. Pasal 432 RKUHP, tentang pidana pada warga negara yang menggelandang berpotensi mengkriminalisasi warga negara miskin. Padahal, sesuai amanat UUD 1945, orang miskin dan anak terlantar harus dipelihara negara
  13. Pasal 251, pasal 470-472 RKUHP tentang tindak pidana aborsi dengan tanpa pengecualian dapat mengkriminalisasi perempuan yang melakukan aborsi atas alasan medis serta mengkriminalisasi perempuan korban perkosaan. Selain memidana korban, pasal ini juga berpotensi memidana petugas medis yang membantu proses aborsi.
  14. Pasal 346 & 347 RKUHP dan Vide pasal 626 tentang tindak pidana lingkungan hidup, secara jelas dan nyata melemahkan penegakan hukum pidana lingkungan sesuai ketentuan pidana UU 32/2009 pengganti UU 23/1997.
  15. Pasal 78 RKUHP tentang gangguan terhadap tanah, benih, tanaman dan pekarangan, dapat mempidanakan pemilik hewan ternak ketika hewan ternaknya melintasi kebun atau tanah orang lain.
  16. Pasal 46 RKUHP tentang pertanggungjawaban pidana tidak seharusnya memuat definisi cakupan korporasi yang meliputi korporasi tidak berbadan hukum
  17. Pasal 611-615 tentang tindak pidana narkotika bertentangan dengan kebijakan kesehatan masyarakat dan UU Narkotika. Pengaturan aspek administrasi seperti jaminan rehabilitasi dan penggolongan narkotika akan terhambat dengan masuknya tindak pidana narkotika ke dalam RKUHP
  18. Pasal 604-607 RKUHP, tentang tindak pidana korupsi akan melahirkan duplikasi rumusan dan mencabut jaminan kekhususan (lex specialis) tindak pidana korupsi.
  19. Pasal 599-600 RKUHP, tentang tindak pidana pelanggaran HAM berat, tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.
  20. Pasal 617-627 RKUHP, tentang ketentuan peralihan dan ketentuan penutup, masih banyak kesalahan teknis yang termuat dalam ketentuan peradilan dan penutup, terlebih lagi dalam ketentuan penutup pasal-pasal yang dicabut RKUHP banyak yang tidak relevan, misalnya pada Pasal 626 ayat (1) huruf c RKUHP mencabut Pasal 41, 42 UU No 23/1997, padahal UU 23/1997 sudah dicabut dengan UU No. 32/2009. Kemudian, ketentuan penutup masa transisi 3 tahun, perlu dipertimbangkan kembali, karena, hingga saat ini UU SPPA yang sudah berlaku 5 tahun saja masih belum melengkapi peraturan pelaksana, hingga saat ini saja jumlah Balai Pemasyrakatan hanya 77 unit, di saat harusnya berjumlah 514.

 

Perlu diingat, bahwa upaya revisi KUHP dilakukan sejak tahun 2005 sebagai sebuah perjuangan masyarakat sipil pro-demokrasi untuk mereformasi RKUHP. Jangan sampai RKUHP yang akan disahkan saat ini, justru mengkhianati semangat reformasi KUHP yang menjunjung demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

 

Atas hal tersebut kami menuntut Pemerintah dan DPR RI untuk:

 

  1. Menghentikan seluruh usaha mengesahkan RKUHP yang masih memuat banyak permasalahan.
  2. Meminta Pemerintah untuk menarik RKUHP dan membahas ulang dengan berbasis data dan pendekatan lintas disiplin ilmu, dengan melibatkan seluruh pihak, lembaga terkait, dan masyarakat sipil, serta DPR harus mengawal setiap proses tersebut, setiap rapat subtansi di Pemerintah juga harus dapat diakses publik;
  3. Menolak RKUHP sekadar dijadikan pajangan “maha karya” bagi pemerintah Indonesia dan DPR, yang saat ini dipaksakan pengesahannya.
  4. Kami kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi menyerukan: TUNDA RKHUP, TUNDA DEMI SEMUA, HAPUS PASAL NGAWUR!

 

Narahubung

Maidina           : +62 857-7382-5822

Nining Elitos    : +62 813-1733-1801

Pratiwi             : +62 813-8740-0670

Yogi                 : +62 812-1419-4445

[Siaran Pers Bersama-Hari Demokrasi Internasional] Peringatan Untuk Seluruh Rakyat: Demokrasi Indonesia Sedang Di Ujung Tanduk!

Tanggal 15 September ditetapkan sebagai Hari Demokrasi Internasional oleh PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa), yang merupakan momentum tahunan bagi warga dunia untuk saling meninjau ulang keadaan demokrasi di negara masing-masing. Salah satu tolak ukur dalam peninjauan ulang ini adalah kondisi kebebasan dan partisipasi masyarakat sipil di masing-masing negara.

Naasnya, kondisi demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia mengalami penurunan kualitas yang dikuatkan dalam laporan Freedom in The World 2019 yang diterbitkan oleh Freedom House, yang menunjukkan skor kondisi jaminan hak politik dan kebebasan sipil Indonesia terus mengalami penurunan dan kebebasan sipil hanya terjadi disebagian sektor.

Hal serupa juga muncul dalam laporan Indeks Demokrasi The Economist Intelligence Unit tahun 2018. Dalam laporannya menunjukkan kondisi demokrasi Indonesia adalah demokrasi cacat, ditandai dengan penurunan skor pada partisipasi politik, proses elektoral dan pluralisme politik, kebebasan sipil, rendahnya budaya politik, dan ketidakberfungsian pemerintah.

Ada empat aspek penting untuk menilai secara segmentif kondisi demokrasi di Indonesia, antara lain: kebebasan sipil, partisipasi sipil, supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam aspek kebebasan sipil, Indonesia mengalami penurunan, yang bahkan akan semakin menurun jika RUU KUHP tetap disahkan dalam waktu dekat. Dikarenakan dalam RUU KUHP sendiri masih terdapat banyak delik-delik pidana yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan HAM (Hak Asasi Manusia) serta menutup rapat ruang serta daya kritis publik dalam mengawal demokrasi.

Untuk aspek perlindungan HAM, tidak adanya keseriusan dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu secara terbuka. Berdasarkan hasil penyelidikan pro justisia Komnas HAM, hingga saat ini ada sembilan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang masih menggantung di Kejaksaan Agung. Dengan tidak selesainya berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu itu, menjadikan pemerintah Indonesia tidak akuntabel dan sangat permisif terhadap pelanggaran HAM yang terjadi saat ini seperti masih adanya penyiksaan, extra judicial killing atau eksekusi di luar putusan pengadilan, kriminalisasi terhadap pembela HAM, pembubaran paksa organisasi tanpa melalui proses peradilan, ancaman pidana bagi orang yang mengekspresikan pikiran serta pilihan politiknya yang dilakukan secara damai, pembungkaman kebebasan akademik di kampus, serta berbagai bentuk pelanggaran HAM lainnya.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama-Hari Demokrasi Internasional] Peringatan Untuk Seluruh Rakyat: Demokrasi Indonesia Sedang Di Ujung Tanduk!