ICEL

ICEL

Kualitas Udara Jakarta Memburuk

Foto : Kompas

 

JAKARTA, KOMPAS—Kualitas udara di kota-kota besar di Indonesia, khususnya Jakarta dan sekitarnya, memburuk sehingga rentan memicu berbagai persoalan kesehatan. Untuk itu, pemerintah dituntut menyiapkan rencana aksi untuk mengatasi persoalan ini didasarkan data saintifik dan terbuka bagi publik.

​“Dari berbagai data yang ada, kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya melebihi ambang batas kesehatan yang disarankan WHO (Organisasi Kesehatan Dunia). Namun, sampai sekarang belum ada rencana aksi yang jelas untuk mengatasi hal ini,” kata Pengkampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu, di Jakarta, Selasa (4/12).

​Menurut data Greenpeace Indonesia, rata-rata konsentrasi partikel pencemar atau dengan ukuran di bawah 2,5 mikron gram per meter kubik (μg/m3) atau PM 2,5 di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan dari tahun 2017 dan2018 menunjukkan peningkatan.

Data yang diolah dari stasiun Kedutaan Besar Amerika Serikat inimenunjukkan, rata-rata konsentrasi PM 2.5 di Jakarta Selatan pada semester pertama tahun 2017 sebesar 26,8 μg/m3 dan Jakarta Pusat 29,09 μg/m3. Sedangkan pada periode sama tahun 2018 di Jakarta Selatan 31,88 μg/m3 dan di Jakarta Pusat 38,34 μg/m3.

Sebagaimana diketahui, pencemaran PM2,5 bisa berdampak pada berbagai masalah kesehatan, mulai dari pernafasan hingga menjadi pemicu kanker. Kualitas udara di Jakarta ini, menurut Bondan, dikhawatirkan memburuk seiring rencana pembangunan sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menggunakan sumber energi batubara. ​

Baca SelengkapnyaKualitas Udara Jakarta Memburuk

[Siaran Pers] Kematian Biota Laut Akibat Sampah Laut, Penerapan Perpres Penanganan Sampah Laut Mendesak Dilakukan

Dalam rentang waktu 1 minggu, sudah ditemukan dua jenis biota laut mati dengan keadaan perut yang berisi sampah laut. Tanggal 19 November 2018 ditemukan seekor paus sperma mati terdampar di perairan Pulau Kapota, Taman Nasional Wakatobi karena menelan 5,9 kg sampah plastik. 8 hari kemudian di Pulau Pari, Kepulauan Seribu ditemukan juga dua hingga tiga penyu mati yang diduga akibat memakan sampah. Di sekitar lokasi tempat matinya penyu terdapat banyak sampah, eceng gondok, dan tumpahan minyak tetapi yang paling mendominasi adalah sampah plastik .

Ketidakseriusan pemerintah dalam penanganan sampah laut menjadi permasalahan masih banyaknya sampah laut. Masih minimnya langkah nyata penanganan sampah laut dan lambatnya penerbitan regulasi penanganan sampah laut menjadi gambaran ketidakseriusan pemerintah. Terkait penerbitan regulasi penanganan sampah laut, pemerintah telah berkomitmen sejak tahun 2016 untuk menurunkan sampah laut, namun aturan pelaksananya  baru muncul akhir tahun 2018 yaitu Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.

Penerapan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 yang berisi rencana aksi nasional penanganan sampah laut tahun 2018-2025 menjadi penting untuk dilaksanakan. Peraturan ini menjadi wadah hukum pertama dan satu-satunya yang mengatur penanganan sampah plastik di laut secara terpadu dan komprehensif. Sampai sekarang belum terlihat aksi – aksi tegas dalam melaksanakan aturan ini.

Untuk penanganan sampah laut ini, ICEL mendesak pemerintah untuk melakukan langkah awal dengan mengurangi jumlah sampah laut dengan melakukan pembersihan dan pengambilan sampah laut. Lalu dalam jangka panjang, melakukan pencegahan sampah hasil kegiatan di darat agar tidak sampai ke laut dan melakukan pengawasan dan memberikan sanksi kepada pelaku yang melakukan pembuangan sampah dari kegiatan di laut.

Selain penerapan rencana aksi dan langkah-langkah awal tersebut, Pemerintah juga harus melakukan harmonisasi pelaksanaan Perpres No. 83 Tahun 2018 dengan Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah TanggaPerpres No. 83 Tahun 2018 disusun untuk menindaklanjuti komitmen Pemerintah yang akan mengurangi sampah plastik di laut sampai dengan 70% di tahun 2025 dan Perpres No. 97 Tahun 2017 disusun dengan target pengurangan sampah hingga 30% dan pengelolaan sampah hingga 70% pada tahun 2025.

“Pada aturan masing-masing, kedua Perpres ini menjadi acuan oleh pemerintah daerah, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian dalam menyusun dokumen rencana strategis masing-masing. Bagaimana kedua Perpres ini dapat saling mendukung tercapainya target untuk mengurangi sampah merupakan pekerjaan rumah Pemerintah,” ujar Ohiongyi Marino, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL.

ICEL memberikan kritik atas Perpres No. 83 Tahun 2018 yang tidak memuat masukan dari publik terkait perlunya kebijakan disinsentif bagi produsen, pemegang merek dan pelaku usaha ritel modern, pusat perbelanjaan, jasa dan makanan.

“Kebijakan disinsentif ini diperlukan untuk memberikan dorongan yang lebih kuat bagi produsen, pemegang merek dan pelaku usaha dalam mengurangi penggunaan sampah plastik,” menurut Ohiongyi.

ICEL menilai rencana aksi dalam Perpres ini juga hanya memberikan standard capaian setiap program yang hanya melihat ‘bungkus’ saja tanpa melihat dalamnya. Misalkan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya sampah plastik diukur hanya berdasarkan jumlah sosialisasi yang akan dilakukan, tidak ada penilaian secara spesifik mengenai apa yang dapat dikatakan sudah terjadi peningkatan kesadaran ataupun target pengelolaan sampah yang baik yang diukur dari jumlah sarana pengelolaan sampah, bukan dari performa masing-masing sarana tersebut nantinya. Namun terlepas kelemahan perpres ini, langkah nyata mendesak untuk segera dilakukan.

“Jika tidak segera dilakukan, dikhawatirkan rencana aksi ini hanya menjadi aturan belaka. Sehingga  kematian paus di Wakatobi dan penyu di Pulau Pari hanyalah awal dari kasus-kasus serupa yang akan muncul ke depannya.” tutup Ohiongyi.

Perpres ini ditandatangani satu bulan sebelum Our Ocean Conference diselenggarakan di Bali.

Penerapan Perpres No. 8 Tahun 2018 penting untuk dilakukan untuk menanggulangi sampah laut di Indonesia, selain itu penerapan akan Perpres ini akan membuktikan komitmen Indonesia di mata dunia intenasional dalam menjaga laut agar tetap sehat. Tidak hanya dalam membuat aturan, tapi juga langkah nyata aturan tersebut.

 

 

Narahubung

Ohiongyi Marino(Kepala Divisi Pesisir dan Maritim) 085777070735

Pengetatan Emisi Mutlak Diperlukan

Para pembicara kunci berfoto bersama usai pembukaan Better Air Quality Ke-10 di Kuching, Sarawak, Malaysia, Rabu (14/11/2018; Foto :KOMPAS/ICHWAN SUSANTO)

 

KUCHING, KOMPAS – Sistem berupa regulasi dari pemerintah masih diperlukan bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk memperbaiki kualitas udara di perkotaan. Indonesia harus memperketat baku mutu ambien polusi udara yang telah berumur 20 tahun maupun baku mutu emisi berbagai sumber utama pencemaran udara seperti pembangkit tenaga listrik berbahan bakar yang berumur 10 tahun.

Pencemaran udara merupakan tantangan banyak negara di Asia baik yang bersumber dari industri maupun penggunaan bahan bakar biomassa di rumah tangga. Dalam Better Air Quality Conference Ke-10, 14-16 November 2018, di Kuching, Malaysia kecepatan China dalam memperbaiki kualitas udaranya dalam lima tahun terakhir menjadi sorotan.

Meski saat ini emisi yang ditimbulkan masih sangat tinggi, namun angka dan kualitas udaranya sudah jauh lebih baik. Sumber pencemaran utama di Kota Beijing dan sekitarnya berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar batubara.

Baca SelengkapnyaPengetatan Emisi Mutlak Diperlukan

Banyak Sungai Tercemar Limbah Sawit, Berharap KPK Tangani Tak Hanya di Danau Sembuluh

Pembuangan limbah dari pabrik PT. Mustika Sembuluh yang mengalir ke Sungai Sampit dan Pondok Damar. Kini, sungai Sampit pun tak bisa digunakan keperluan sehari-hari layaknya dahulu. Foto: Walhi Kalteng 2013

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyeret beberapa petinggi anak usaha sawit Sinar Mas dan anggota DPRD Kalimantan Tengah, dalam kasus suap pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh. Enam orang sudah ditahan atas dugaan suap oleh PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) dan PT Smart Tbk, kepada beberapa anggota DPRD Kalteng.

Febri Diansyah, juru bicara KPK mengatakan, yang ditahan antara lain Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, Sekteratis Komisi B DPRD Kalteng Punding LH Bangkan, dan anggota Komisi B DPRD Kalteng Arisavanah dan Edy Rosada. Dari perusahaan ditahan Direktur BAP Edy Saputra Suradja, dan CEO BAP wilayah Kalteng bagian utara, Willy Agung Adipradhana.

“Enam tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan di empat rumah tahanan terpisah. Tersangka ESS dan PUN ditahan di Rutan Klas I Jakarta Timur cabang KPK. WAA di Rutan Klas I Jakarta Pusat. BM ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat, dan ER di Rutan Polres Metro Jakarta Timur,” katanya dalam keterangan pers pekan lalu.

Dikutip dari Kompas.com, satu tersangka lain, Manajer Legal BAP, Teguh Dudy Syamsury Zaldy, menyerahkan diri ke KPK Senin (29/10/18). Teguh diduga sebagai pemberi suap.

Baca SelengkapnyaBanyak Sungai Tercemar Limbah Sawit, Berharap KPK Tangani Tak Hanya di Danau Sembuluh

[Call for Paper] Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol. 5 Issue 2

 

CALL FOR PAPERS !!

Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (ISSN: 2355-1305) menerima artikel ilmiah untuk:

Vol. 5 Issue 2 (April 2019)

 

JHLI mengangkat tema “Dinamika Politik terhadap Kebijakan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam” dengan cakupan topik: (1) Pencemaran air, udara, tanah dan bahan beracun berbahaya (B3); (2) Pengelolaan sampah; (3) Perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati; (4) Tata kelola hutan dan lahan; (5) Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam laut; (6) Kesehatan lingkungan dan hak asasi manusia; (7) Keadilan lingkungan; (8) Tata ruang dan lingkungan hidup; (9) Perubahan iklim; (10) Perikanan; (11) Keterbukaan informasi; dan lain-lain.

 

Syarat artikel:

  1. Artikel orisinil yang belum pernah dipublikasikan;
  2. Panjang naskah 4.000 – 5.000 kata (tidak termasuk catatan kaki & daftar pustaka) dilengkapi abstrak max. 150 kata;
  3. Mematuhi kaidah pengutipan (catatan kaki & daftar pustaka: Chicago style) dan bebas unsur plagiarisme;
  4. Mematuhi syarat formil lainnya

(lih: http://icel.or.id/berita/pengumuman )

Tulisan dapat dikirimkan ke jurnal@icel.or.id dengan cc astrid@icel.or.id.
Abstrak diterima selambat-lambatnya 30 November 2018 dan naskah lengkap diterima selambat-lambatnya 31 Januari 2019. Tulisan yang diterima Sidang Redaksi akan diberikan notifikasi melalui surel.

 

 

Penegak Hukum Agar Cegah Kriminalisasi Pembela Lingkungan

Sejumlah pihak berfoto usai memberikan keterangan pers Menanggapi Gugatan Korporasi terhadap Saksi Ahli Lingkungan, Jumat (26/10/2018) di Jakarta. Ini dilatarbelakangi gugatan yang dilayangkan terhadap saksi ahli Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis (Institut Pertanian Bogor). Dari kanan ke kiri M Isnur (YLBHI), Raynaldo G Sembiring (ICEL), Sandrayati Moniaga (Komnas HAM), Hasto Atmojo Suroyo (LPSK), Made Ali (Jikalahari), Tama S Langkun (ICW), Boy Even Sembiring (Walhi), dan Boenk Aldoe (pencetus petisi). (Foto : Kompas/ Ichwan Susanto)

 

JAKARTA, KOMPAS—Institusi penegakan hukum lingkungan di kepolisian, kejaksaan, dan kementerian terkait agar menciptakan sistem yang melindungi saksi ahli ataupun pembela lingkungan. Hal itu untuk mengantisipasi timbulnya kriminalisasi terhadap masyarakat yang membela lingkungan.

Gugatan perdata seperti dialami pakar dari Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis, memunculkan kesadaran untuk melindungi para pembela lingkungan.

Di ranah peradilan, ada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Itu bisa menjadi acuan bagi hakim yang menangani perkara lingkungan agar diputuskan lebih dulu dalam putusan sela.

Raynaldo G Sembiring, Deputi Direktur Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Jumat (26/10/2018), di Jakarta mengatakan, perlindungan bagi pembela lingkungan belum diatur sistematis dan aplikatif. Hak atas perlindungan itu tertera dalam Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Raynaldo bersama Sandrayati Moniaga (Komnas HAM), Hasto Atmojo Suroyo (Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), Made Ali (Jikalahari), M Isnur (YLBHI), Boy Jerry Even Sembiring (Walhi), dan Tama Satrya Langkun (ICW) menanggapi gugatan korporasi terhadap saksi ahli lingkungan.
Idealnya, antisipasi gugatan ataupun kriminalisasi terhadap pembela lingkungan (Strategic Lawsuit Against Public Participation/SLAPP) diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. ”Namun, tak mudah merevisi kedua kitab itu,” ujarnya.

Baca SelengkapnyaPenegak Hukum Agar Cegah Kriminalisasi Pembela Lingkungan

Saksi Ahli Digugat, Kebebasan Akademik Terancam

Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) oleh PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) terhadap Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Kehutanan IPB dan saksi ahli lingkungan hidup, merupakan ancaman terhadap kebebasan akademik dan membahayakan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup Indonesia serta dapat merusak kredibilitas institusi peradilan Indonesia. (KOMPAS/ Ichwan Susanto)

 

JAKARTA, KOMPAS – Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh PT Jatim Jaya Perkasa terhadap  Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor dan saksi ahli lingkungan hidup, merupakan ancaman terhadap kebebasan akademik saksi ahli lingkungan hidup. Hal ini pun membahayakan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup Indonesia serta dapat merusak kredibilitas institusi peradilan Indonesia.

Gugatan Jatim Jaya Perkasa (JJP) dilayangkan pada 17 September 2018 di Pengadilan Negeri Cibinong pascaperusahaan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kebakaran hutan dan lahan di areal konsesinya seluas 1.000 ha pada 2013. Kasus ini telah menjalani tuntutan pidana korporasi dan individu serta perdata di PN Jakarta Utara, PN Rokan Ilir, PT Riau, PT DKI Jakarta, dan Mahkamah Agung.

JJP menggugat Bambang Hero atas dugaan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dan harus membayar seluruh kerugian yang dialami perusahaan tersebut sebesar Rp 510 miliar, meliputi biaya operasional, pengurusan masalah lingkungan hidup, biaya akomodasi dan biaya lainnya sebesar Rp 10 miliar serta kerugian moril sebesar Rp 500 miliar. Perusahaan menggunakan alasan laboratorium yang digunakan Bambang Hero belum terakreditasi seperti syarat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 6 tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan.

Baca SelengkapnyaSaksi Ahli Digugat, Kebebasan Akademik Terancam

Saksi Ahli Tergugat Hukum, Preseden Buruk dan Ancaman Pelestarian Lingkungan

Gugatan perdata terhadap guru besar kenamaan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo, oleh PT Jatim Jaya Perkasa, memasuki sidang pertama, Rabu (17/10/18), di Pengadilan Negeri Cibinong. Kala itu, perusahaan perkebunan sawit ini menyatakan mencabut gugatan dan akan menyiapkan yang baru.

”Jadi maksud dan tujuan kita cabut gugatan untuk melengkapi berkas. Ada fakta dan dalil belum kita masukkan,” kata Didik Kusmiharsono, kuasa hukum JJP kepada Mongabay.

Mereka menyerahkan resmi mewakili JJP surat pencabutan kepada Majelis Hakim. Meski, hakim belum bisa menerima keputusan yang mencabut gugatan karena mempertanyakan keabsahan pemberi kuasa dari Direktur Utama JJP, Halim Ghozali dan melengkapi berkas administrasi berupa akta notaris dan AD/ART perusahaan.

”Gugatan baru masih kami kaji lebih mendalam dan diskusikan secara komprehensif dengan tim,” katanya.

Bambang Hero digugat JJP karena laboratorium kebakaran hutan dan lahan IPB belum terakreditasi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 soal laboratorium lingkungan dalam persyaratan tambahan menyebutkan laboratorium yang dipakai dalam analisis pengujian parameter kualitas lingkungan harus dilengkapi akreditasi, berstandar ISO/IEC 17025 edisi terbaru.

Sidang lanjutan di PN Cibinong, yang menggugat Bambang membayar total Rp510 miliar dijadwalkan kembali 24 Oktober 2018.

Baca SelengkapnyaSaksi Ahli Tergugat Hukum, Preseden Buruk dan Ancaman Pelestarian Lingkungan

Forum Akademisi dan Masyarakat Sipil Peduli Basuki-Bambang, Gelar Diskusi Media “Stop Intimidasi Hukum Bagi Civitas Akademik”

Diskusi Media : Stop Intimidasi bagi Civitas Akademik yang bertempat di Hotel Santika Slipi Jakarta ( Jakarta, 19/10/2018)

 

ICEL – Jumat, 19 Oktober 2018. Forum Akademisi dan Masyarakat Sipil Peduli Basuki-Bambang menggelar diskusi media terkait gugatan yang dilakukan oleh PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) terhadap Prof. Bambang Hero Saharjo di Jakarta.

Dalam diskusi tersebut hadir sebagai Narasumber Guru Besar Kehutanan IPB dan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo, Akademisi Universitas Andalas, Charles Simabura, S.H., M.H., Akademisi Universitas Indonesia, Wiwiek Awiati, SH., MH, Weatlands International-Indonesia, Dr. I Nyoman Suryadiputra, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan,  dan Forest Watch Indonesia (FWI), Martua Sirait. Dalam diskusi media tersebut turut hadir, sejumlah akademisi lainnya dari berbagai Universitas yang ada di Indonesia serta perwakilan media nasional.

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo, menyatakan, “Hal ini menjadi sebuah fenomena menarik yang dikhawatirkan akan merusak tatanan hukum ketika keterangan seorang saksi ahli yang sifatnya adalah sebagai bahan pertimbangan dan tidak mengikat menjadi objek gugatan dan menjadi dasar pencegahan hukum atas vonis yang sudah diputukan oleh hakim terhadap PT Jatim Jaya Perkasa (JJP).”

Baca SelengkapnyaForum Akademisi dan Masyarakat Sipil Peduli Basuki-Bambang, Gelar Diskusi Media “Stop Intimidasi Hukum Bagi Civitas Akademik”

Keterangan Prof. Bambang Hero Bagian dari Kebebasan Akademik

Hakim Ketua Parlas Nababan (tengah) berdiskusi dengan saksi ahli dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hero (kiri) saat sidang lapangan gugatan kebakaran lahan tahun 2014 di Districk Simpang Tiga, Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel, Selasa (1/12). Sidang lapangan dilakukan untuk melihat langsung dan menyamakan bukti yang diajukan KLHK. (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

 

Apabila terdapat keberatan dan sebagainya, ranahnya harus dikembalikan kepada institusi dan bukan dibawa ke ranah hukum.

Jakarta (ANTARA News)- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengatakan keterangan Prof. Bambang Hero sebagai saksi ahli kebakaran hutan kasus PT Jatim Jaya Perkasa merupakan bagian dari kebebasan akademik.

Selain Prof. Bambang Hero, akademisi yang dikriminalisasi setelah menjadi saksi ahli adalah Dr Basuki Wasis dalam perkara tindak pidana korupsi mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam.

Henri Subagyo dari ICEL di Jakarta. Jumat, mengatakan apa yang dilakukan para saksi ahli merupakan upaya menjalankan amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi.

“Oleh karena itu, apabila terdapat keberatan dan sebagainya, ranahnya harus dikembalikan kepada institusi dan bukan dibawa ke ranah hukum,” kata dia.

Sebagai kapasitas dia sebagai keterangan ahli, apabila diduga ada ketidaksesuaian secara akademik maka harus dikembalikan kepada ranah akademik yang ada. misalnya melalui peer review mechanisme atau bahkan sidang etik akademik.

Dia mengatakan aksi hukum yang sedang terjadi merupakan ancaman terhadap kebebasan akademik saksi ahli lingkungan hidup dan dapat membahayakan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup Indonesia serta dapat merusak kredibilitas institusi peradilan Indonesia.

Dia meminta Presiden RI, Jaksa Agung, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta lembaga negara lainnya, serius melakukan langkah-langkah pembelaan dan pendampingan terhadap para saksi ahli tersebut.

Kemudian dia meminta Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut untuk tidak menerima atau menolak aksi hukum semacam itu agar tidak menjadi preseden buruk bagi sistem peradilan, kebebasan akademik dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

 

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/760042/keterangan-prof-bambang-hero-bagian-dari-kebebasan-akademik