ICEL

ICEL

Kementerian LHK Gandeng Komisi Yudisial, Antisipasi Putusan Serupa PN Meulaboh?

Rawa Tripa yang dibakar oleh PT. Kallista Alam. (Foto: Paul Hilton/SOCP/YEL)

 

Belum lama ini terjadi putusan aneh dalam tatanan peradilan di Indonesia. Betapa tidak, pengadilan negeri membatalkan putusan Mahkamah Agung! Cerita ini terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, sudah membatalkan putusan Mahkamah Agung tahun 2015 yang memerintahkan PN Meulaboh mengeksekusi PT Kallista Alam, atas kasus pembakaran hutan gambut Rawa Tripa.

Pada 12 April 2018, putusan PN Meulaboh mengabulkan gugatan perdata Kallista Alam dan menyatakan, putusan MA Nomor 651 K/Pdt/2015 yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tak mempunyai titel eksekutorial (tak bisa dieksekusi) dan menyatakan pembakaran hutan dalam kawasan gambut tak bisa dimintakan pertanggungjawaban hukumnya kepada Kallista Alam.

Kondisi ini, menimbulkan ketidakpastian hukum dan jadi tanda tanya bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Padahal, kasus Kallista Alam merupakan salah satu kemenangan negara dalam menangani penegakan hukum lingkungan hidup, dengan hukuman Rp114,3 miliar dan membayar biaya pemulihan lingkungan Rp251,76 miliar.

Selang satu bulan, pada 23 Mei 2018 di Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan Komisi Yudisial menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) kerjasama antarlembaga guna menyelesaikan perkara lingkungan dan kehutanan.

Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum, KLHK mengatakan, MoU ini sangat penting dalam penyelesaian kasus-kasus lingkungan. Mulai dari putusan perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun terkendala dalam proses eksekusi, penanganan perkara tindak pidana kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang memasuki tahap persidangan, sampai sengketa tata usaha negara terkait penegakan hukum administrasi.

Baca SelengkapnyaKementerian LHK Gandeng Komisi Yudisial, Antisipasi Putusan Serupa PN Meulaboh?

Kasus Tumpahan Minyak, ICEL: Sanksi Administratif Pertamina Harus Transparan

Foto : Tumpahan minyak dari kebocoran pipa bawah laut Pertamina, di Teluk Balikpapan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Mongabay Indonesia)

 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada Pertamina Refinery Unit V di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 30 April 2018. Kalangan organisasi masyarakat sipil meminta KLHK maupun Pertamina, transparan dalam pelaksanaan dan pengawasan sanksi itu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Mongabay, ada tujuh sanksi kepada Pertamina. Pertama, pemulihan lingkungan terdampak tumpahan minyak. Ada 12 lokasi tersebar di pantai, kawasan mangrove dan lain-lain. Sanksi ini perlu dilaksanakan pemulihan selama 180 hari.

Kedua, perubahan izin lingkungan agar dampak operasional single point monitoring itu terhadap alur pelayaran umum masuk dalam dampak penting hipotetik pada kajian analisa mengenai dampak lingkungan (180 hari). Ketiga, dampak lalu lintas kapal pada keamanan penyaluran pipa bawah laut (180 hari).

Keempat, audit lingkungan terhadap seluruh operasional kegiatan dengan memasukkan risiko terhadap seluruh pipa kilang dan proses produksi (180 hari). Kelima, membuat sistem penanganan dini tumpahan minyak, dengan membuat SOP (30 hari) dan membuat sistem pemantauan otomatis pengiriman minyak mentah dari terminal Lawe-Lawe menuju Pertamina Balikpapan (90 hari).

Keenam, inspeksi pipa secara berkala setahun sekali (30 hari). Ketujuh, tata kerja penggunaan alat pengoperasian pompa (transfer crude oil) dalam keadaan darurat (30 hari).

Adapun, pelaksanaan sanksi ini perlu dilakukan secara transparan dan dilaporkan berkala kepada publik.

”Suratnya sudah diterima Pertamina kemarin Kamis lalu 3 Mei 5 2018,” kata Yazid Nurhuda, Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Ditjen Penegakan Hukum KLHK kepada Mongabay.

Baca SelengkapnyaKasus Tumpahan Minyak, ICEL: Sanksi Administratif Pertamina Harus Transparan

Giliran ICEL Dkk Laporkan Hakim PN Meulaboh ke KY

Laporan dugaan pelanggaran KEPPH kasus ini sebenarnya sudah ditindaklanjuti KY dan Bawas MA.

 

Setelah dilaporkan ke Bawas Mahkamah Agung (MA), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang telah menganulir putusan peninjauan kembali (PK) yang telah menghukum PT Kalista Alam sebesar Rp366 miliar dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY). PT Kalista dianggap terbukti membakar hutan di Nagan Raya, Aceh, yang digugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Namun, belakangan putusan PK itu dianulir oleh putusan PN Meulaboh ini yang dinilai berdampak pada tertundanya pemulihan kerusakan lingkungan hidup seluas 1.000 hektare lahan gambut Rawa Tripa, di pesisir wilayah Aceh. Sehingga, putusan MA itu belum dapat dieksekusi. Putusan PN Meulaboh ini dinilai berdampak tertundanya pemulihan kerusakan lingkungan hidup seluas 1.000 hektare lahan gambut Rawa Tripa, di pesisir wilayah Aceh.

Atas dasar itu, Indonesian Center For Enviromental Law (ICEL) diwakili Henri Subagiyo selaku direktur eksekutif dan Masyarakat Peduli Kebakaran Hutan yang terdiri dari Kamil Razak, Yunus Hasan, Harimudin, Bambang Hero, Ichsan Zikry, Basuki Wasis, Togu Manurung, dan Achmad Santosa melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) kasus ini ke KY pada Selasa (22/5/2018).

Baca SelengkapnyaGiliran ICEL Dkk Laporkan Hakim PN Meulaboh ke KY

Ketimpangan Regulasi Hambat Perlindungan Ekosistem

Tanah Papua menjadi harapan terakhir bagi Indonesia untuk bisa mempertahankan citranya sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terkaya ketiga di dunia.

Selama bertahun-tahun, para peneliti kerap menemukan aneka spesies flora dan fauna baru di tanah yang masih menjadi tempat konflik bagi manusia itu.

Maret 2017, sebuah makalah ilmiah yang disusun dua peneliti asal Berlin, Jerman, dan satu peneliti dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, mengumumkan penemuan udang air tawar baru, Cherax warsamsonicus, tepatnya di Sungai Warsamson, Papua Barat.

Pada periode tahun yang sama, peneliti lain juga menemukan dua spesies anggrek baru, yakni Trichotosia Gabriel-asemiana di Tambrauw dan Dendrobium spiculatum di dataran tinggi Arfak, Papua Barat.

Dua penemuan itu masing-masingnya dilaporkan dalam jurnal Reinwardtia-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Malesian Orchid Journal.

Banyak peneliti yang meyakini, masih banyak spesies flora dan fauna baru di Papua yang belum teridentifikasi.

Baca SelengkapnyaKetimpangan Regulasi Hambat Perlindungan Ekosistem

Anulir Vonis Pembakar Hutan Rp 366 M, ICEL: Copot Ketua PN Meulaboh!

Meulaboh – PT Kallista Alam dihukum Rp 366 miliar oleh Mahkamah Agung karena membakar hutan di Aceh. Namun putusan ini dianulir oleh Pengadilan Negeri Meulaboh dengan menyatakan putusan MA tidak dapat dieksekusi.

“Keadilan lingkungan hidup lagi-lagi dicederai oleh upaya sistematis yang lahir dalam wujud putusan pengadilan,” demikian siaran pers Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) yang dikutip detikcom, Senin (7/5/2018).

Putusan PN Meulaboh itu berdampak pada tertundanya pemulihan kerusakan lingkungan hidup atas lahan seluas 1.000 hektare. ICEL menyayangkan putusan terbaru ini karena membentuk preseden buruk bagi pelaksanaan eksekusi dalam perkara karhutla.

“Meminta MA memeriksa majelis hakim dalam perkara ini untuk membuktikan apakah terdapat indikasi pelanggaran kode etik perilaku hakim. Mencopot dan mengganti Ketua PN Meulaboh karena terbukti telah menghambat pelaksanaan eksekusi putusan dalam perkara ini,” ujar ICEL dalam tuntutannya.

Alih-alih menegakkan hukum seadil-adilnya, PN Meulaboh bermaksud menggagalkan pelaksanaan eksekusi putusan sebelumnya. Oleh sebab itu, ICEL meminta MA mengabaikan putusan PN Meulaboh itu.

“Mempercepat pelaksanaan eksekusi putusan dalam perkara ini karena telah berkekuatan hukum tetap,” ujar ICEL.

ebagaimana diketahui, MA menghukum PT Kallista Alam membayar ganti rugi materi sekitar Rp 114 miliar ke negara dan harus membayar dana pemulihan lahan sekitar Rp 251 miliar hingga putusan berkekuatan hukum tetap.

Namun, pada April 2018, PN Meulaboh menyatakan eksekusi putusan pada 2014 tak dapat dilaksanakan sampai ada putusan terhadap gugatan baru. Dalam sidang gugatan yang dilayangkan PT Kallista Alam, majelis hakim PN Meulaboh yang dipimpin Said Hasan (Ketua PN Meulaboh) dan hakim anggota masing-masing Muhammad Tahir dan T Latiful menerima gugatan PT Kallista Alam dan menyatakan denda Rp 366 miliar PT Kallista Alam tak dapat dieksekusi.

 

Sumber :https://news.detik.com/berita/d-4008318/anulir-vonis-pembakar-hutan-rp-366-m-icel-copot-ketua-pn-meulaboh?_ga=2.261682509.1377610691.1525656250-1958032115.1505123390

Putusan PN Meulaboh pada Kasus PT Kalista Alam Mencederai Hukum

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menilai keadilan lingkungan hidup lagi-lagi dicederai oleh upaya sistematis yang lahir dalam wujud putusan pengadilan. Yakni dari putusan PN Meulaboh terkait kasus PT Kalista Alam (PT KA).

Putusan PN Meulaboh tersebut berdampak pada tertundanya pemullhan kerusakan lingkungan hidup atas lahan yang rusak. Putusan terbaru itu dianggap membentuk preseden buruk bagi pelaksanaan eksekusi dalam perkara kebakaran hutan dan lahan.

“Dalam tuntutannya PT Kalista Alam meminta agar terlepas dari seluruh tanggung jawab kerugian lingkungan hidup di wilayah HGU-nya. Alihh-alih mengklasifikasi luasan yang harus ia pertanggungjawabkan. PT Kallsta Alam justru menggunakan mekanisme ini untuk lepas darnmi seluruh tanggung lawab atas Putusan Sebelumnya. Jadi ini merupakan upaya terselubung yang diamini oleh Majelis hakim,” ujar Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo, kepada Media Indonesia, (04/05).

Ia mengatakan majelis hakim telah keliru dalam menerapkan hukum dalam perkara tersebut. Itu mengakibatkan tercorengnya kewibawaan pengadilan.

Melalui perkara tersebut Majells Hakim telah membebaskan segala tanggung lawab PT Kalista Alam dengan menganulir putusan Mahkamah Agung sebelumnya. Padahal suatu perlawanan eksekusi tidak dapat menahan dilaksakannya eksekusi putusan sebelumnya. Ataupun menganuli seluruh titel eksekutorial putusan sebelumnya yang sudah Inkracht.

“Berdasarkan hal tersebut, terlihat jelas Putusan PN Meulaboh bermaksud menggagalkan pelaksanaan eksekusi Putusan Sebelumnya, aIih-ahh menegakkan hukum seadil-adilnya,” ujar Henri.

 

Sumber :http://mediaindonesia.com/read/detail/159004-putusan-pn-meulaboh-pada-kasus-pt-kalista-alam-mencederai-hukum

[Siaran Pers] Putusan PN Meulaboh PT Kalista Alam Melawan KLHK: Upaya Sistematis Menggagalkan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung

Jumat, 4 Mei 2018 – Keadilan lingkungan hidup lagi-lagi diciderai oleh upaya sistematis yang lahir dalam wujud putusan pengadilan. Putusan yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada Kamis, 12 April 2018 (Putusan No. 16/Pdt-G/2017/PN Mbo) dalam sengketa antara PT Kalista Alam melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dkk. Berdampak pada tertundanya pemulihan kerusakan lingkungan hidup atas lahan seluas 1000 Ha sebagai pelaksanaan Putusan terkait kerugian lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) KLHK melawan PT Kalista Alam (Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO; Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA; Putusan Mahkamah Agung No. 651 K/Pdt/2015 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1 PK/PDT/2015/Putusan Sebelumnya).

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyayangkan Putusan terbaru ini karena membentuk preseden buruk bagi pelaksanaan eksekusi dalam perkara Karhutla, berupa:

  1. Adanya upaya pemutihan tanggung jawab oleh PT Kalista Alam yang telah diputuskan dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Gugatan PT Kalista Alam patut diduga sebagai bentuk perlawanan terhadap eksekusi. PT Kalista Alam dalam gugatannya mendalilkan bahwa sebagian dari wilayah yang digugat KLHK tidak berada dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU)-nya. Namun, dalam tuntutannya PT Kalista Alam justru meminta agar terlepas dari seluruh tanggung jawab kerugian lingkungan hidup di wilayah HGU-nya. Alih-alih mengklarifikasi luasan yang harus ia pertanggungjawabkan, PT Kalista Alam justru menggunakan mekanisme ini untuk lepas dari seluruh tanggung jawab atas Putusan Sebelumnya. Jadi ini merupakan upaya terselubung yang diamini oleh Majelis Hakim.

2. Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hokum pada perkara ini yang mengakibatkan tercorengnya kewibawaan pengadilan.

Melalui perkara ini, Majelis Hakim telah membebaskan segala tanggung jawab PT Kalista Alam dengan menganulir putusan Mahkamah Agung sebelumnya. Padahal suatu perlawanan eksekusi tidak dapat menahan dilaksakannya eksekusi Putusan Sebelumnya ataupun menganulir seluruh titel eksekutorial Putusan Sebelumnya yang sudah inkracht. Dengan menganulir seluruh titel eksekutorial Putusan MA, hakim mengabaikan fakta bahwa benar telah terjadi kebakaran di wilayah konsesi PT.Kalista Alam

 

Berdasarkan hal tersebut, terlihat jelas Putusan PN Meulaboh bermaksud menggagalkan pelaksanaan eksekusi Putusan Sebelumnya, alih-alih menegakkan hukum seadil-adilnya. Bukan kali ini saja PT. Kalista Alam berusaha menunda eksekusi putusan, di tahun 2016 dan 2017 pun PT.  Kalista Alam juga berusaha menunda pelaksanaan putusan dengan memohon penetapan penundaan pelaksanaan eksekusi kepada Ketua PN Meulaboh.

Oleh karena itu, demi menegakkan kewibawaan lembaga pengadilan, ICEL meminta kepada Mahkamah Agung RI untuk segera:

  1. Memeriksa Majelis Hakim dalam perkara ini untuk membuktikan apakah terdapat indikasi pelanggaran kode etik perilaku hakim;
  2. Mencopot dan mengganti Ketua PN Meulaboh karena terbukti telah menghambat pelaksanaan eksekusi putusan dalam perkara ini; dan
  3. Mempercepat pelaksanaan eksekusi putusan dalam perkara ini karena telah berkekuatan hukum tetap.

 

-selesai-

 

Narahubung:

Henri Subagiyo (081585741001)

Rika Fajrini (08112028925)

 

[Siaran Pers] ICEL: Putusan Ini Preseden Buruk Penegakan Hukum Lingkungan atas Proyek Strategis Nasional Jokowi

JAKARTA/BANDUNG, 4 Mei 2018 – Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL) menyayangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung atas perkara gugatan Walhi dan Sarjum melawan Kepala Dinas PMTSP Pemprov Jawa Barat yang menerbitkan izin lingkungan di tahun 2017 kepada PT Cirebon Energi Prasarana. Dalam amar putusannya, 2 Mei kemarin di Bandung, Hakim menyatakan dalam eksepsi bahwa PTUN Bandung tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara tersebut sementara dalam pokok perkara menolak seluruh gugatan penggugat.

 

“Ini preseden buruk bagi penegakan hukum lingkungan hidup sebagai elemen pengawasan dalam proyek strategis nasional. ICEL menyayangkan pertimbangan hukum hakim yang tidak memperhatikan aspek substantif dari perlindungan lingkungan hidup dalam putusannya,” kata Ohiongyi Marino, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL.

 

Menurut Ohiongyi, persoalan pertentangan proyek ini dengan RTRW sesungguhnya bukan hanya persoalan administratif. Sangat jelas bahwa izin lingkungan lama yang diterbitkan telah melanggar RTRW. Namun dengan keluarnya PP 13/2017, seolah-olah pelanggaran yang tersebut menjadi legal. Semestinya peraturan yang baru diterbitkan tidak dapat dilepaskan dari pelanggaran yang terjadi sebelumnya.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers] ICEL: Putusan Ini Preseden Buruk Penegakan Hukum Lingkungan atas Proyek Strategis Nasional Jokowi

Kala Kuasa Hukum Nur Alam Perkarakan Saksi Ahli Lingkungan, Berikut Pandangan Koalisi

Pada 17 April 2018, Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat, menggelar sidang gugatan kuasa hukum Nur Alam, Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara, kepada Basuki Wasis, saksi ahli lingkungan yang menghitung kerugian lingkungan pada perkara korupsi izin usaha pertambangan nikel PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). Kuasa hukum sang gubernur menilai, Basuki menyebabkan kerugian buat pelapor.

Siang itu, agenda sidang pemeriksaan kelengkapan administrasi kasus Basuki Wasis. ”Meskipun tergugat tak datang, sidang lanjut karena sudah dipanggil dua kali secara layak. Sidang lanjut dengan mediasi,” kata Muji Kartika Rahayu, Kuasa Hukum Basuki Wasis melalui pesan singkat.

Mediasi ditunda sampai 3 Mei dengan masing-masing pihak menyiapkan kesimpulan. Dalam mediasi ini, katanya, kemungkinan penghentian gugatan selalu ada. “Harapannya penggugat mencabut gugatan,” katanya.

Gugatan perdata dilayangkan Rabu (12/2/18). Putusan pidana korupsi Nur Alam vonis 12 tahun dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan pada 28 Maret 2018. Dia terbukti, memperkaya AHB sekitar Rp1,5 triliun dari pemberian izin tambang.

Baca SelengkapnyaKala Kuasa Hukum Nur Alam Perkarakan Saksi Ahli Lingkungan, Berikut Pandangan Koalisi

Kebakaran Hutan Penyebab 100.000 Kematian Prematur

Independen, Jakarta­ – “Kebakaran hutan dan lahan yang melanda Indonesia sejak tahun 2012-2015 turut andil menjadi penyebab 100.000 jiwa mengalami kematian prematur,” kata Adrianus Eryan Wisnu Wibowo, Tim Kuasa Hukum Citra Hartati saat sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat, Jakarta, Selasa (17/4) lalu.

Data itu mengutip hasil Peneliti Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS), Department of Earth and Planetary Sciences, dan T.H. Chan School of Public Health, berkolaborasi dengan Columbia University tentang dampak kebakaran hutan dan lahan, terutama dalam bentuk kabut asap.

Kasus sengketa informasi ini diajukan Citra Hartati melawan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam). Karena kementerian ini adalah penanggung jawab Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Kemenkopolhukam enggan membuka laporan pelaksaan inpres tersebut. 

Baca SelengkapnyaKebakaran Hutan Penyebab 100.000 Kematian Prematur