ICEL

ICEL

Pemerintah tidak Berkomitmen Selesaikan Lapindo

Beritasatu.com – Penegakan hukum atas semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, yang  berdampak pada lingkungan hidup dan ratusan masyarakat masih bisa  dilakukan asal ada komitmen kuat dari pemerintah dan para penegak hukum, kata Henri Subagyo, Direktur Eksekutif Indonesian Center for  Environmental Law (ICEL), saat dihubungi Beritasatu.com, hari ini.

“[Penegakan hukum] masih bisa. Kenapa? Karena, Gakum yang baru dicoba itu kan dari NGO, yaitu gugatan dari Walhi dan LBH. Sebenarnya masih ada peluang, masih ada gugatan masyarakat sebagai korban, juga ada gugatan  dari pemerintah yang tidak mau dipakai oleh pemerintah. Masih ada juga gugatan pidana yang masih terkatung-katung,” kata Henri.

Koalisi Minta Moratorium Berbasis Capaian

Mongabay.co.id – KOALISI Organisasi Masyarakat Sipil mengeluarkan deklarasi terkait satu tahun moratorium hutan, 21 Mei 2012. Mereka meminta moratorium berdasarkan capaian, bukan waktu. Gabungan organisasi ini memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah.

Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, membacakan deklarasi itu di Jakarta, Senin(21/5/12). Deklarasi itu menyebutkan, moratorium merupakan upaya jeda eksploitasi dalam periode waktu tertentu untuk menghentikan atau menunda kegiatan tertentu. Lalu mengisi periode itu dengan langkah-langkah mencapai perubahan signifikan.

KLH Didesak Cabut Izin Korporasi Perusak Hutan

Beritasatu.com – Hal itu diungkapkan oleh Henry Subagyo, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), salah satu anggota Koalisi Anti Mafia Hutan di Jakarta, Jumat (4/5).

“KLH sudah pas sekali masuk untuk intervensi dan melakukan gugatan hukum, terutama dari dugaan ada kerusakan lingkungan. Apalagi KLH mempunyai kewenangan melakukan gugatan atas nama pemerintah,” kata Henry.

Henry menambahkan kewenangan KLH itu sudah tertuang pada UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Meski demikian, Henry mengingatkan tindakan KLH juga harus didukung oleh kementerian lainnya, terutama Kementerian Kehutanan.

Bioremediasi Chevron Diduga Fiktif

Lensaindonesia.com – Bioremediasi yang dilakukan Chevron pada periode 2006-2011 diduga fiktif. Demikian jelas Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta pada Senin (30/4).

Pengeboran minyak yang dilakukan perusahaan asal Amerika Serikat ini sudah menghasilkan lumpur pengeboran dan limbah cari yang dikategorikan Bahan Berbahaya dan Beracun. Untuk menghilangkan zat bahan berbahaya dan beracun itu, Chevron mengklaim tindakan remediasi mampu menetralisirnya.

Green Challenge

Thejakartapost.com – New innovations have made life easier, and happier. But as people replace their gadgets on a whim to keep themselves up-to-date, this trend has also shortened the life span of gadgets.

The high-tech boom has brought a new challenge — dealing with electronic waste (e-waste).

Old and dilapidated desktop and laptop computers, printers, mobile phones, pagers, digital photos and music devices, refrigerators, toys and televisions were among some of the main sources of waste listed by the United Nations Environment Programme (UNEP) in its 2010 report: Recycling — From E-waste to Resources.

NGOs demand that Forest Investment Program in Indonesia is postponed until demands are met

Redd-monitor.org – On 8 March 2012, the World Bank announced that the Draft Indonesia Forest Investment Plan was posted on the Ministry of Forestry’s website. The 114-page document was posted in English, with a comment period of “a little over two weeks”.

An Indonesian version has now been produced and is available on the Ministry of Forestry website. But the commenting process is far from transparent. Comments are to be sent to an email address. There is no way of knowing who commented, what they said, or whether their comments were incorporated into the final document. Instead, comments received “will be considered by the team to assess the level of relevance”.

Environmentalists Not Too Savvy in Court: Experts

Jakartaglobe.beritasatu.com – Bribery aside, legal experts blamed cases that were just plain weak for the high frequency of failure of environmental lawsuits in Indonesia.

“It’s not just limited to [issues of integrity],” Indonesian Center for Environmental Law director Henri Subagiyo said on Wednesday. “Sometimes the lawsuits are very weak.”

The comments came a day after a Jakarta court ruled that US-controlled miner Newmont Nusa Tenggara could keep dumping waste in the ocean, rejecting a lawsuit brought by a coalition of nongovernmental organizations against a 2011 Environment Ministry decree that renewed the company’s right to do so.

KLH Janji Lebih Transparan

Beritasatu.com – Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya, mengatakan kemenangan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) atas gugatan yang diajukan koalisi masyarakat sipil terkait dengan perpanjangan ijin pembuangan tailing limbah ke laut oleh PT Newmont Nusa Tenggara, harus dijadikan pembelajaran bagi KLH sendiri dan masyarakat.

KLH berjanji akan lebih transparan dalam pengeluaran ijin.

Hal tersebut diungkapkan Balthasar saat konperensi pers di Jakarta, Selasa (3/4), beberapa jam setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, menolak gugatan Koalisi Pulihkan Indonesia, terdiri dari Walhi, Kiara, Gema Alam, Elsam, YLBHI-LBH Jakarta, PilNet, ICEL, LBH Masyarakat, Omnest Institute, dan Jatam. Pemerintah kabupaten Sumbawa Barat juga tercatat sebagai penggugat intervensi.

Demokrasi Indonesia Penting Bagi Masa Depan Demokrasi Asia Tenggara

Pembaruanperadilan.net – Perkembangan demokrasi di Indonesia merupakan hal paling penting bagi masa depan demokrasi regional di Asia Tenggara. Begitulah optimisme Hon (ret) Justice Michael Kirby, mantan Hakim Agung pada High Court of Australia dalam workshopPenyelesaian sengketa Informasi Publik di Pengadilan dan Pengecualian Informasi yang diselenggarakan Kelompok Kerja Keterbukaan Informasi Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Center for Law and Democracy Kanada pada Kamis (08/03/2012) di Jakarta.

PP Izin Lingkungan Kurang Penuhi Harapan

Kompas.com – Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang ditandatangani Presiden pada 23 Februari 2012 diprotes karena dinilai menambah jalur birokrasi perizinan. Meski demikian, peraturan ini memberi ruang bagi publik untuk menyatakan keberatan atas pengelolaan lingkungan.

Hal itu dikemukakan Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo, Senin (12/3), di Jakarta. ”Ini tidak seperti semangat UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk menyederhanakan izin. Hal ini malah memperbanyak tahapan,” katanya.