ICEL

ICEL

Kontes Inovasi Solusi 2014, untuk Indonesia yang Lebih Baik

Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar keempat di dunia. Untuk menjembatani hal tersebut Open Government Indonesia  (OGI) mengadakan suatu acara yang bernama “Kontes Inovasi Solusi 2014”. Ini merupakan ajang partisipasi publik untuk pemerintah yang lebih baik.  Acara ini minimal mencakup dalam tiga area yaitu pemerintah memberikan layanan publik yang lebih baik, ramah masyarakat, pemerintah lebih bersih dari korupsi, dan supaya birokrasi yang ada bekerja lebih efisien.

Tata Kelola Hutan Indonesia Sangat Buruk

Kompas.com – Pengelolaan hutan di Indonesia di tingkat kabupaten cenderung tertutup. Hal itu menunjukkan buruknya tata kelola hutan dan lahan di Indonesia.

Seknas Fitra, Icel, didukung oleh The Asia Foundation dan UK Aid mengembangkan Indeks Kelola Hutan dan Lahan (IKHL) untuk menilai pemerintahan yang baik dalam sektor kehutanan di tingkat kabupaten.

Indeks disusun lewat studi pemerintahan yang baik dalam pengelolaan hutan di 9 kabupaten, yaitu Sintang, Paser, Muba, Bulungan, Kubu Raya, Mura, Berau, Kayung Utara, dan Banyuasin.

Masyarakat Rasakan Manfaat UU KIP

Komisiinformasi.go.id – Masyarakat sudah dapat merasakan manfaat dari Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah diberlakukan selama dua tahun. Hal ini mengemuka dalam Diskusi Publik “Manfaat UU KIP bagi Badan Publik dan Masyarakat,” yang merupakan rangkaian acara Peringatan Hari Hak untuk Tahu Internasional, di Hotel Redtop, Jakarta, Jum’at (28/9).

Dalam Diskusi yang dipandu Komisioner KIP Ahmad Alamsyah Saragih ini dihadirkan para pemohon informasi dan perwakilan Badan Publik, yakni Bambang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Amhar Azet (calon mahasiswa peserta SNMPTN), dan Dyah Paramitha (peneliti ICEL). Ketua KIP Abdul Rahman Ma’mun juga diundang tampil sebagai pembahas.

Diskusi Menyongsong 2 Tahun Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Bersama ICEL dan CLD

Komisiinformasi.go.id – Ketua dan Komisioner KIP, Abdul Rahman Ma’mun dan Alamsyah Saragih pada Senin, 6 Februari 2012 lalu menjadi pembicara sekaligus membuka acara Seminar Menyonsong 2 tahun Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Seminar yang diadakan di Hotel Alila  ini, diprakarsai oleh Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) bekerjasama dengan Center for Law and Democracy (CLD) untuk menyambut 2 tahun penerapan UU KIP di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama UU KIP akan memasuki umur 2 tahun  penerapannya pada tanggal 1 Mei 2012.

Seminar yang mengundang 100 PPID badan Publik ini sekaligus menjadi ajang peluncuran buku mengenai penafsiran atas pengecualian dalam hak atas informasi yang disusun oleh ICEL dan Center for law and Democracy dalam 2 bahasa, Indonesia dan Inggris.

Pemerintah Didesak Bikin Aturan Ketat Soal Mercuri

Mongabay.co.id – Kalangan organisasi masyarakat sipil di Indonesia, mendesak pemerintah segera mengatur ketat distribusi dan penggunaan mercuri beserta penegakan hukum bagi pelanggar karena mengancam manusia dan lingkungan. Apalagi, Indonesia telah sepakat menandatangani dan siap meratifikasi Minamata Convention on Mercury, hasil pertemuan di Kumamoto, Jepang pada 10 Oktober 2013.

Dengan perjanjian baru ini,  mengatur perdagangan dan peredaran merkuri, pembatasan dan penghapusan penggunaan merkuri dalam produk dan proses industri. Ia juga membatasi pengelolaan merkuri di tambang emas skala kecil (PESK), pengendalian emisi dan lepasan merkuri ke udara, air dan tanah, pengelolaan limbah merkuri dan penyimpanan stok merkuri, serta remediasi lahan tercemar merkuri. Dampak pencemaran merkuri terhadap kesehatan dan lingkungan adalah signifikan dan tidak dapat dipulihkan.

Activists Call for Halt in Mercury Imports After Treaty Signing

Jakartaglobe.beritasatu.com – A coalition of activist groups has praised Indonesia for signing an international treaty on mercury emissions, but emphasized that the country has much to do to reduce the use of the highly toxic metal across the archipelago.

“We have to stop importing mercury and Indonesia must set a mercury-reduction target immediately in the national implementation plan,” said Yuyun Ismawati, a representative of BaliFokus.

On Oct 10, government representatives from 139 countries agreed to adopt the new mercury treaty, named the Minamata Convention on Mercury, in Kumamoto, Japan. As of today, 94 countries, including Indonesia, have signed the treaty.

Indonesia Dikepung Merkuri, Bahan Berbahaya dan Mematikan

Gresnews.com – Pada tanggal 10 Oktober 2013, wakil pemerintah dari 139 negara sepakat mengadopsi perjanjian baru tentang merkuri, dinamakan Minamata Convention on Mercury, di Kumamoto, Jepang. Saat ini 94 negara, termasuk Indonesia, telah menandatangani dan sedang mempersiapkan ratifikasi.

Perjanjian baru ini mengatur perdagangan dan peredaran merkuri, pembatasan dan penghapusan penggunaan merkuri dalam produk dan proses industri, pengelolaan merkuri di tambang emas skala kecil (PESK), pengendalian emisi dan lepasan merkuri ke udara, air dan tanah, pengelolaan limbah merkuri dan penyimpanan stok merkuri, dan remediasi lahan tercemar merkuri

Suryadi, Berkeras Tangani Kasus Sumberdaya Alam Kendati Tak Hasilkan Materi

Mongabay.co.id – Belum sempat beristirahat setelah lima jam menempuh perjalanan Pekanbaru-Bengkalis, Suryadi bergegas keluar dari mobil memasuki ruang sidang Pengadilan Negeri Bengkalis. Tiga majelis hakim, panitera Aminah, Penuntut Umum Zia Ulfattah dan terdakwa Yannas sudah berada dalam ruang sidang.

Pagi itu, pukul 11.25, Kamis, 31 Oktober 2013 sidang kasus penembakan oleh masyarakat terhadap pekerja PT Riau Andalan Pulp and Paper dengan agenda pembacaan putusan akan segera dilakukan. Dalam persidangan ini hakim menyatakan terdakwa Yannas bersalah, karena melakukan penembakan terhadap pekerja PT RAPP bernama Chodirin tanggal 13 Juli 2013 silam. Hakim memutuskan terdakwa Yannas, yang merupakan warga yang merasa dirugikan oleh PT RAPP dengan hukuman di balik jeruji selama 16 tahun.

Diskusi: Peran Mahasiswa Dalam Mendorong Transparansi Pemilu 2014

Rumahpemilu.org – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) bekerja sama dengan Departemen Kajian Strategis BEM Universitas Indonesia akan menyelenggarakan Diskusi Publik untuk memaksimalkan peran mahasiswa dalam terlaksananya Pemilu yang transparan dan akuntabel pada 2014, dengan Tema “Peran Mahasiswa Dalam Mendorong Transparansi Pemilu 2014″

Narasumber yang kami undang dalam acara ini antara lain:

a. Bapak  John Fresly (Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat);
b. Bapak Muhammad Arwani Thomafi (anggota DPR RI);
c. Perwakilan KPU.
d. Dessy Eko Prayitno (Peneliti ICEL).

Program: Penguatan Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Sistem Untuk Merespon Permintaan Atas Transparansi Informasi

Jarikalteng.or.id – Disahkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) tahun 2008 telah menghadirkan perubahan di Republik Indonesia. Ini merupakan penegasan, bahwa hak atas informasi setiap warga negara dijamin oleh negara. Artinya, pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik dapat dijalankan dengan lebih optimal.

UU KIP telah lama dinantikan. Dahulu, akses masyarakat terhadap segala macam informasi benar-benar terbatas. Informasi diberikan hanya jika diminta, semuanya dianggap sebagai hak institusi dan bersifat rahasia, kecuali yang dipublikasikan. Sesudah UU KIP disahkan, informasi pun menjadi hak warga negara. Kini semua informasi adalah milik publik, kecuali yang dirahasiakan, dan institusi wajib mempublikasikannya secara pro aktif, pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan. Presiden RI menginstruksikan keterbukaan di bahkan tanpa perlu diminta terlebih dahulu.