ICEL

ICEL

Delapan Warga Gugat Presiden RI Akibat Kerusakan Alam di Riau

Mongabay.co.id – Delapan  warga kampung di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hilir yang terkena dampak perubahan iklim di Provinsi Riau bersama Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), BT Telapak Riau dan Indonesia Centre Environmental Law (ICEL) resmi menggugat Presiden Republik Indonesia, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Riau di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini di Jalan Gajah Mada No 17, Jakarta Pusat, hari Senin 9 September 2013.

Dampak yang mereka alami berupa banjir minimal setahun sekali, musim tanam tidak menentu, sulitnya nelayan mencari ikan di laut hingga meningkatnya hama yang mengurangi hasil produksi pertanian menjadi alasan tuntutan hukum ini.

 

Delapan Warga Riau Gugat Presiden

Kompas.com – Delapan warga Riau yang berasal dari Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hilir menggugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena dianggap telah menjadikan mereka korban atas ketidakpedulian pemerintah saat ini.

“Warga mengaku telah menjadi korban atas terjadinya perubahan iklim seperti musibah banjir, cuaca ekstrem, sehingga mengakibatkan berkurangnya penghasilan mereka sebagai nelayan,” ujar Direktur Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Pekanbaru, Suryadi, di Pekanbaru, Senin (9/9/2013).

Untuk memuluskan niat itu, lanjutnya, mereka akan mendaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terletak di Jalan Gajah Mada, Nomor 17, Jakarta Pusat. Kedelapan warga itu didampingi Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) dan Indonesia Centre Environmental Law (ICEL).

Jika Tak Laksanakan Rekomendasi KLH, IKPP Segera Dilaporkan

Kabar-banten.com – Pemkab Serang akan melaporkan PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) ke pemerintah pusat jika tidak melaksanakan rekomendasi hasil audit lingkungan wajib dari Kementrian Lingkungan Hidup (KLH). KLH memberikan batas waktu sampai akhir September 2013 kepada PT IKPP untuk melaksanakannya. 

Demikian antara lain terungkap dalam Diskusi Publik ”Memulihkan Sungai Ciujung Pascaterbitnya Rekomendasi KLH dan Hasil Audit Lingkungan Wajib” di Rumah Makan “S” Rizky, Kota Serang, Selasa (30/7). Diskusi ini digelar Wahana Hijau Fortuna (WHF) dan Front Kebangkitan Petani dan Nelayan (FKPN) serta difasilitasi Indonesian Centre Enviromental Law (ICEL).

Diskusi yang diikuti perwakilan masyarakat terdampak dari enam kecamatan di Kabupaten Serang, organisasi mahasiswa, dan organisasi massa ini menghadirkan enam pembicara. Mereka adalah H Aeng Haerudin (Ketua DPRD Banten), AKBP Dr. Dadang, SH, MH (Kasubdit Kriminal Khusus Polda Banten), Yani (Kabag Pencegahan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang), Ahmad Sholeh (anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang), Raynaldo Sembiring (peneliti ICEL), dan Daddy Hartadi Rohmaluddin (Kadiv Advokasi WHF).

Kawal hasil audit
Dalam diskusi tersebut seluruh pembicara sepakat mendukung setiap program pencegahan dan pelestarian lingkungan hidup. Mereka juga sependapat rekomendasi hasil audit lingkungan wajib dari KLH terhadap PT IKPP perlu terus dikawal.

Terkait perkara ini, Dadang menyatakan, pihaknya akan mengumpulkan berkas permasalah ini sebagai bahan kajian pihak kepolisian. Dadang sependapat jika kejahatan terhadap lingkungan ini bisa dikategorikan luar biasa. Akan tetapi, untuk memasukkan kejahatan lingkungan sebagai hal luar biasa bukan domain polisi, melainkan politik.
Dadang menegaskan, pihak Polda Banten akan berupaya menegakkan hukum lingkungan secara terpadu. Pada tahun ini, menurut catatan Dadang, tidak ada satu pun perkara lingkungan hidup yang ditangani PPNS.

Pada bagian lain, dia mengakui, keterangan ahli terkadang menjadi hambatan dalam penangan perkara lingkungan hidup. Hal ini artinya, “scientific evidence” sebagai bukti hukum harus benar-benar menjadi dasar untuk pengajuan perkara ke proses hukum.

Kabag Pencegahan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, Yani dalam pemaparannya lebih banyak menjelaskan kronologi perkara dugaan pencemaran ke Sungai Ciujung. Menurut dia, sejak 2010, Pemkab Serang sudah menemukan indikasi adanya pencemaran Sungai Ciujung dari PT IKPP.

Sejak dugaan pencemaran itu mencuat, Pemkab Serang kemudian tidak memberikan izin pembuangan limbah kepada PT IKPP. “Hal ini malah yang menjadi dasar pelaksanaan audit lingkungan hidup,” katanya.

Pada 2011, Komisi VII kemudian melakukan kunjungan kerja. Dari hasil kunjungan kerja ini kemudian muncul rekomendasi untuk melaksanakan audit wajib PT IKPP.

Pada awal 2011, pemkab bersama dengan Komisi IV DPRD Serang mendiskusikan beberapa aspek yang dilanggar PT IKPP menjadikannya masuk ke dalam kelompok usaha wajib melakukan audit wajib.

“Pada Juli 2011, kami diundang untuk RDPU di Komisi VII DPR. Baru pada awal Februari 2012 dibahas ruang lingkup audit wajib yang dilakukan. Itu pun setelah Pemkab dan DPRD Serang ke Jakarta,” katanya.

Perlu sinergi
Yani menjelaskan, sejauh ini rekomendasi dari audit ini belum dilaksanakan IKPP. “Bahkan, kami dengar ada usulan dari IKPP untuk mundur pelaksanaannya,” katanya menilai, dalam penanganan perkara ini perlu ada sinergi antar pusat dan daerah.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang, Ahmad Sholeh, sangat mendukung perjuangan masyarakat untuk mengembalikan Ciujung seperti sedia kala. “Saya punya pengalaman personal dengan Ciujung.

Saya paling keras kalau bicara soal lingkungan hidup. Bukan uma soal Ciujung, soal pasir di Pabuaran (Padarincang) juga saya keras berbicara di media,” katanya.

Sholeh mengaku, sudah benar-benar melihat dampak dari pencemaran ini. Oleh karena itu, diharapkan tidak ada toleransi lagi terhadap perkara pencemaran ini.

“28 September 2013 batas akhir IKPP harus melaksanakan hasil rekomendasi audit lingkungan hidup. Ini yang harus dikawal,” tuturnya.

Raynaldo Sembiring (ICEL) memaparkan, ada tiga dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan untuk analisis audit PT IKPP. Ketiga dasar itu, UU No. 32/2009, Permen LH No. 3/2013 tentang Audit LH dan SK Ketua MA No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Ia menilai, dokumen audit lingkungan hidup bukan dokumen mati. Hasil audit ini seharusnya menjadi rujukan bagi instansi pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan peradilan) untuk pembaruan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup ”green policies”, ”green budgeting”, ”green bench”.

Pembicara terakhir Dady Hartadi (WHF) menjelaskan, pencemaran Ciujung ini juga berdampak ekonomi, yaitu rusaknya tambak-tambak masyarakat sekitar Sungai Ciujung. Padahal, perekonomian masyarakat bergantung pada tambak-tambak tersebut.

“Setelah Sungai Ciujung tercemar dan tambak-tambak rusak, perekonomian masyarakat surut. Hal ini menunjukkan pencemaran lingkungan hidup telah mendegradasi kualitas hidup masyarakat Serang,” katanya. 

 

Activists Demand Environment Minister’s Transparency on The Concession Map

Thejakartapost.com – Environment Minister Balthasar Kambuaya’s remark made on July 17 that he would not publish the concession had sparked criticism from environment activists.

The remark Balthasar made was a response to Singapore Minister of Environment and Water Resources Vivian Balakrishnan, who had asked him to reveal to the public the name of any individuals or companies that had been allowed to exploit Indonesian forests.

Carole Excell of the World Resource Institute said Balthasar’s remark had contradicted Indonesian government’s commitment in practicing Open Government Partnership (OGP).

RUU P3H Disahkan, Koalisi Siapkan “Judicial Review” ke MK

Mongabay.co.id –  Selasa (9/7/13) akhirnya rapat paripurna DPR RI menyetujui pengesahan RUU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) menjadi Undang-undang. Namapun berganti, sebelumnya RUU Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H).

Wakil Ketua DPR Pramono Anung memimpin rapat paripurna itu. “Apakah bisa menyetujui RUU P3H untuk disahkan menjadi Undang-undang?” Pramono bertanya pada para anggota DPR yang hadir. “Setuju….” Diapun mengetuk palu tanda setuju.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pelestarian Hutan menilai, pengesahan UU ini sebagai babak baru ketidakpahaman DPR atas perundang-undangan yang dibuat dan kebutuhan masyarakat yang terdampak langsung. Merekapun telah mempersiapkan materi judicial review UU ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami sedang rapatkan dengan koalisi dan tentukan materi yang akan kami ajukan ke MK,” kata Siti Rahma Mary dari HuMa di Jakarta, Selasa(9/7/13).

Diduga Terlibat Kebakaran Hutan, 117 Perusahaan Dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup

Mongabay.co.id – Koalisi masyarakat sipil melaporkan 117 perusahaan ke Kementerian Lingkungan Hidup, Rabu(26/6/13). Perusahaan-perusahaan ini diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan di Sumatera, hingga menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan udara di atas ambang batas kesehatan.

Muhnur Stayahaprabu, Manager Advokasi Hukum dan Kebijakan Walhi Nasional mengatakan, dari 117 perusahaan ini 33 perkebunan, 84 hutan tanaman industri dengan lokasi 99 persen di Riau.

“Kami menduga kebakaran bukan semata terjadi begitu saja, melainkan ada kepentingan korporasi yang jelas mendapatkan keuntungan di balik kebakaran lahan dan hutan itu,” katanya dalam rilis kepada media, di Jakarta, Rabu (26/6/13).

Reforming FOI Laws in Asia Urged to Help Environment

FreedomInfo.org – Asian countries need to improve their freedom of information laws as one component of providing better environmental information to the public, according to a statement issued May 1 from a conference in Jakarta attended by “representatives of governments, international organizations, civil society organizations, and academia from China, Indonesia, Japan, Mongolia, Philippines and Thailand.”

The issuance of  the “Jakarta Declaration” came at the end of three-day conference conducted as part of STRIPE, “Strengthening the Right to Information for People and the Environment,” a two-year research project undertaken by the World Resources Institute’s Access Initiative with its partners, the Thailand Environment Institute (TEI) and Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

“The project has sought to assess the use of the Freedom of information Law in Indonesia and Thailand to obtain access to discrete types of environmental and pollution control information, the availability of proactively released information on air and water and the challenges faced by communities and activists in heavily polluted areas to obtain information on air and water quality,” according to a description.

The Declaration includes numerous recommendations, many related to FOI and some about the need for laws mandating collection and disclosure of environmental data.

“Laws that guarante a specific right of access to environmental information without a request need to be operationalized to ensure quick and timely access to environmental information,” says one recommendation among several that promote proactive disclosure.

In proposing the Asian governments improve their FOI laws, the Declaration says that areas of priority in the region include:

a.       Protection of public officials from being sued for the release of information under FOI laws;

b.      Penalties and administrative sanctions where public officials intentionally breach the law;

c.       Reforming broad exemptions in FOI laws and ensuring the public interest is considered in deliberations whether to grant or refuse information;

d.      Removing limitations of the right to information to only citizens;

e.       Lowering fees for making requests and obtaining copies of documents;

f.       Removing requirements for people to provide a reason to make a request;

g.       Inclusion of private corporations that are required to carry out public functions and state owned enterprises within the scope of the law;

h.      Developing up-to-date archive and records management laws that mandate the collection, retention and management of information by governments;

i.        Ensuring that information commissioners are independent  and have sufficient power to order the release of information.

A related set of recommendations are aimed at effective implementation of FOI laws and the list is:

a.       Providing appropriate incentives to government officials to ensure compliance with FOI requirements;

b.      Allocation of necessary budgetary and other resources to ensure efficient and timely administration;

c.       Appointment of information commissioners with the tools to ensure adequate enforcement of the FOI law and providing methods for the disclosure of their decisions;

d.      Implementation of proactive disclosure provisions in FOI laws;

e.       Public education and training to empower civil society and communities to make full use of the right;

f.       Improving training for government officials and systems for tracking, transferring and monitoring requests,  and regular monitoring and reporting on the operation of the law;

g.       Collecting statistics on the number of requests submitted by the public, publication of FOI decisions, information declared public, and decisions or recommendations of information commissioners;

h.      Review of the operation and compliance with the law, by legislative bodies and information commissioners.

KLH Akan Perbaiki Metode Penilaian Peringkatan Perusahaan (Bahasa) KLH Akan Perbaiki Metode Penilaian Peringkatan Perusahaan

SatuNegeri.com – Salah satu komitmen Kementerian Lingkungan Hidup(KLH) untuk mendorong keterbukaan informasi kepada publik, adalah dengan memperbaiki metode Program Penilaian Peringkat Perusahaan, dengan menerapkan Pollutan Release and Transfer Register – PRTR.

Deputi VII KLH Henri Bastaman mengatakan, PRTR merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan dan menyebarluaskan secara proaktif – via internet, informasi lingkungan dan komposisi zat berbahaya yang dilepas industri ke wahana lingkungan hidup.

Selama ini KLH telah menerapkan program Proper lewat pemeringkatan perusahaan berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan berdasarkan metode color – coding. Namun, beberapa kalangan mengatakan, metode ini belum cukup mengakomodir ketersediaan informasi lingkungan masyarakat.

Sementara, Peneliti Indonesian Center for Environmental Law – ICEL Dyah Paramitha mengatakan, Proper tak cukup karena yang diumumkan hanya hasil pemeringkatan ditunjukkan dengan warna. Untuk proses, kriteria, dan data pendukung penilaian tidak disediakan kepada publik. “Jadi partisipasi masyarakat tidak dapat dilakukan,” katanya.

Kementerian Lingkungan Hidup Perbaiki Proper Melalui PRTR

Energitoday.com – Terkait pemenuhan hak atas informasi lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup – KLH berkomitmen mendorong keterbukaan informasi kepada publik. Salah satu wujud KLH adalah dengan memperbaiki metode Program Penilaian Peringkat Perusahaan, dengan menerapkan Pollutan Release and Transfer Register – PRTR.

Deputi VII KLH Henri Bastaman mengatakan, PRTR merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan dan menyebarluaskan secara proaktif – via internet, informasi lingkungan dan komposisi zat berbahaya yang dilepas industri ke wahana lingkungan hidup. “KLH menyambut baik sistem PRTR dan mendukung diimplementasikan sistem ini di Indonesia,” katanya di Jakarta.

Dia menambahkan, selama ini KLH telah menerapkan program Proper lewat pemeringkatan perusahaan berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan berdasarkan metode color – coding. Namun, beberapa kalangan mengatakan, metode ini belum cukup mengakomodir ketersediaan informasi lingkungan masyarakat.

Sementara, Peneliti Indonesian Center for Environmental Law – ICEL Dyah Paramitha mengatakan, Proper tak cukup karena yang diumumkan hanya hasil pemeringkatan ditunjukkan dengan warna. Untuk proses, kriteria, dan data pendukung penilaian tidak disediakan kepada publik. “Jadi partisipasi masyarakat tidak dapat dilakukan,” katanya.

Perbaiki Program Proper, KLH Siap Terapkan Sistem Informasi Lingkungan Proaktif

Mongabay.co.id – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berkomitmen mendorong keterbukaan informasi kepada publik, terkait pemenuhan hak atas informasi lingkungan.  Salah satu wujud, KLH bersedia memperbaiki metode progam Proper, dengan menerapkan Pollutant Release and Transfer Register (PRTR).

PRTR merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan dan menyebarluaskan secara prokatif (via internet) informasi lingkungan dan komposisi zat berbahaya yang dilepas industri ke wahana lingkungan hidup. “KLH menyambut baik sistem PRTR dan mendukung diimplementasikan sistem ini di Indonesia,” kata Henri Bastaman, Deputi VII KLH di sela-sela Konferensi Internasional tentang Hak Penguatan Informasi bagi Masyarakat dan Lingkungan, di Jakarta, Rabu(1/5/13),

Selama ini, KLH telah menerapkan program Proper lewat pemeringkatan perusahaan berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan berdasarkan metode color-coding. Namun, beberapa kalangan  metode ini belum cukup mengakomodir ketersediaan informasi lingkungan masyarakat.

Dyah Paramitha, Peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)  mengatakan,Proper tak cukup karena yang diumumkan hanya hasil pemeringkatan ditunjukkan dengan warna. Untuk proses, kriteria, dan data pendukung penilaian tidak disediakan kepada publik.  “Jadi, partisipasi masyarakat tidak dapat dilakukan.” Dalam konferensi inipun diusulkan penerapan PRTR dan KLH menyambut baik. “KLH sedang memilah informasi lingkungan yang akan dipublikasikan kepada publik,” ucap Henri.

Di dalam, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) juga mengatur kewajiban pengumuman dokumen-dokumen lingkungan. Kebijakan lain yang mendukung peraturan keterbukaan informasi publik dan lingkungan, antara lain instrumen berbasis lingkungan yang berbentuk insentif dan disinsentif. Instrumen ini, diharapkan bisa mendorong pemenuhan hak atas informasi lingkungan hidup.

“KLH berkomitmen mendorong keterbukaan informasi lingkungan kepada publik mencontoh negara-negara lain.  KLH ingin belajar dari negara lain tentang bagaimana mengemas informasi mudah dipahami masyarakat. Hingga masyarakat tidak dirugikan dengan sifat data lingkungan yang terlalu teknis,” kata Henri.

Konferensi yang dilaksanakan 29 April – 1 Mei 2013 di Jakarta, menyoroti temuan, pembelajaran, dan strategi negara-negara di Asia (Indonesia, Thailand, China, Mongolia, Filipina, dan Jepang) dalam mendorong pemenuhan hak atas informasi lingkungan hidup.

Beberapa permasalahan yang dapat dipetakan, seperti informasi lingkungan yang disediakan pro-aktif oleh pemerintah minim. Juga respon pemerintah terhadap permohonan informasi minim, format dan standar informasi sulit dipahami masyarakat, dan biaya memperoleh informasi mahal.