ICEL

ICEL

KLH Janji Lebih Transparan

Beritasatu.com – Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya, mengatakan kemenangan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) atas gugatan yang diajukan koalisi masyarakat sipil terkait dengan perpanjangan ijin pembuangan tailing limbah ke laut oleh PT Newmont Nusa Tenggara, harus dijadikan pembelajaran bagi KLH sendiri dan masyarakat.

KLH berjanji akan lebih transparan dalam pengeluaran ijin.

Hal tersebut diungkapkan Balthasar saat konperensi pers di Jakarta, Selasa (3/4), beberapa jam setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, menolak gugatan Koalisi Pulihkan Indonesia, terdiri dari Walhi, Kiara, Gema Alam, Elsam, YLBHI-LBH Jakarta, PilNet, ICEL, LBH Masyarakat, Omnest Institute, dan Jatam. Pemerintah kabupaten Sumbawa Barat juga tercatat sebagai penggugat intervensi.

Demokrasi Indonesia Penting Bagi Masa Depan Demokrasi Asia Tenggara

Pembaruanperadilan.net – Perkembangan demokrasi di Indonesia merupakan hal paling penting bagi masa depan demokrasi regional di Asia Tenggara. Begitulah optimisme Hon (ret) Justice Michael Kirby, mantan Hakim Agung pada High Court of Australia dalam workshopPenyelesaian sengketa Informasi Publik di Pengadilan dan Pengecualian Informasi yang diselenggarakan Kelompok Kerja Keterbukaan Informasi Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Center for Law and Democracy Kanada pada Kamis (08/03/2012) di Jakarta.

PP Izin Lingkungan Kurang Penuhi Harapan

Kompas.com – Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang ditandatangani Presiden pada 23 Februari 2012 diprotes karena dinilai menambah jalur birokrasi perizinan. Meski demikian, peraturan ini memberi ruang bagi publik untuk menyatakan keberatan atas pengelolaan lingkungan.

Hal itu dikemukakan Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo, Senin (12/3), di Jakarta. ”Ini tidak seperti semangat UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk menyederhanakan izin. Hal ini malah memperbanyak tahapan,” katanya.

Indonesia: Supreme Court, CLD and ICEL Hold Seminar on RTI

Law-democracy.org – A gathering of judges from Indonesia’s top courts, as well as leading government officials, met in Jakarta on 8 March 2012 to attend a workshop on exceptions to the right to information. The seminar, organised by Supreme Court, CLD and the Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), was held at the invitation of the Supreme Court.

One of Australia’s foremost jurists, the Honourable Michael Kirby AC CMG, delivered the keynote presentation. Among those in attendance were Sultony Mohdally, Supreme Court Judge, Regional Attorney General Suhendra, senior representatives from the Indonesian National Police Headquarters, and several judges and Information Commission representatives, who travelled from around Indonesia to attend the workshop.

Kembalikan ke Negara Pengirim, Indonesia Bukan Tempat Pembuangan Limbah B3!

Greenpeace.org – Bersama koalisi Indonesia Toxics-Free Network ( Walhi, Institut Hijau Indonesia, YLKI, BALIFOKUS, Gita Pertiwi, ICEL dan Greenpeace) kami telah mengirimkan surat terbuka kepada pemerintah Indonesia untuk mendesak pemerintah agar mempercepat proses pemeriksaan ke 113 kontainer berisi limbah B3 dan membuka informasi kepada masyarakat secara terbuka terkait proses pemeriksaan tersebut dan juga mendesak pemerintah untuk segera mengirimkan kembali ke 113 kontainer B3 tersebut ke negara pengirim. Indonesia bukan tempat pembuangan limbah B3!

Berita sangat mengejutkan ketika pada akhir bulan Januari 2012, 113 kontainer B3 dari Inggris dan Belanda yang ditahan di Pelabuhan Tanjung Priok dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dan merupakan jumlah terbesar yang pernah diketahui publik. Isu ini bukan hanya membuka masyarakat Indonesia, tetapi juga mata dunia karena melibatkan 3-4 negara. 

2011, Karpet Merah untuk Investor Perusak Lingkungan

Jakarta – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) berpendapat kebijakan dan regulasi lingkungan hidup yang diterbitkan tahun 2011 lebih pro investor. Hampir tidak ada kasus lingkungan hidup yang selesai diproses.

\\\”Jadi tahun 2011 ini merupakan tahun pemberian karpet merah bagi investor perusak lingkungan,\\\” kata Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henry Subagiyo, dalam jumpa pers refleksi akhir tahun 2011 di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (29\/12\/2011).

Ia memaparkan pemerintah menerbitkan Perpres nomor 28 tahun 2011 tentang penggunaan kawasan hutan lindung untuk penambangan bawah tanah pada Mei 2011.

19 Desember 2011, pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan menandatangani nota kesepahaman mengenai penggunaan kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi untuk pemanfaatan panas bumi.

\\\”MoU tersebut menjadikan penggunaan kawasan hutan lindung untuk pemanfaatan panas bumi menjadi semakin mudah,\\\” ujar Henry.

Sementara sepanjang tahun 2011, kata Henry, Kemenhut menerbitkan 18 perizinan penggunaan kawasan hutan untuk panas bumi. Dalam proses penegakan hukumnya pemerintah terkesan lempeng.

\\\”Hampir tidak ada kasus pelanggaran yang diselesaikan. Kami berharap adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan di sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam yang melibatkan para pemangku kepentingan. Harmonisasi ini harus dipimpin langsung oleh Presiden,\\\” papar Henry.

Peraturan Menteri Pertanian No.61/2011 Langgar Undang-Undang

Peraturan Menteri Pertanian No. 61/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas melanggar undang-undang dan prinsip kehati-hatian hanya demi kepentingan jangka pendek dan investor, sehingga Menteri Pertanian harus menarik kembali Permen tersebut demi kepentingan masyarakat dan lingkungan. Demikan tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi untuk Desa Sejahtera, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia .

“Prinsip Kehati-hatian, merupakan prinsip dasar dalam menangani produk hasil rekayasa genetik, dengan diakuinya potensi dampak lingkungan, sosial ekonomi  dan kesehatan . Sangat jelas hal ini tidak menjadi roh dari Peraturan Menteri Pertanian No. 61/2011 ini.  Alasan demi menerapkan amanat MP3EI yang berpihak pada investor membuat Mentan berani mengabaikan kepentingan publik. Ini jelas salah” tegas Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Nasional ADS.

Hal ini juga menunjukkan bagaimana pemerintah tidak mau belajar dari kesalahan 10 tahun lalu saat pelepasan kapas transgenik milik Monsanto, yang merugikan petani dan gagal memenuhi janji. “Perlu diingat saat itu keputusan juga dilakukan secara tergesa-gesa dan sembunyi-sembunyi untuk memfasilitasi kepentingan perusahaan.” Tambah Tejo.

”Secara substansi, Permentan ini cacat hukum karena bertentangan dengan UU.32/2009, tentang ketentuan AMDAL dan izin lingkungan. Oleh karenanya perlu ditinjau ulang, karena selain merugikan kepentingan lingkungan hidup, Permentan ini justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.” jelas Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif ICEL. Henri mengingatkan bahwa para pelaku usaha, dan juga pemberi izin yang melanggar UU.32/2009 akan dihadapkan pada ancaman pidana kejahatan lingkungan hidup.

Selain itu kesehatan publik harus menjadi perhatian utama saat menangani produk transgenik.”Apalagi aturan yang ada terkait keamanan pangan transgenik yaitu PP 21/2005 hanya mencantumkan kesepadanan substansial yang lagi-lagi tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian.  Sudah itu diserahkan kepada klaim produsennya, tanpa kewajiban uji laboratorium oleh pemerintah.” papar Huzna Zahir, dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

Sementara studi yang dilakukan oleh Joël Spiroux de Vendômois, François Roullier, Dominique Cellier, Gilles-Eric Séralini dengan membandingkan dampak 3 Varietas jagung transgenik (NK 603 tahan herbisida , MON 810 dan MON 863 tahan hama dengan disisipkan gen dari Bacillus thuringiensis) terhadap kesehatan mamalia (2009) menunjukkan ketiganya mengandung residu pestisida baru baik saat menjadi pakan atau pangan.

Adalah salah arah, saat kebijakan pangan yang diambil hanya memberikan fasilitas dan jalan mudah bagi investor untuk mengendalikan pangan negeri ini, dengan mengabaikan keselamatan warga, menempatkan petani dan lingkungan dalam ancaman monopoli dan ketamakan segelintir perusahaan tanpa perlindungan yang cukup dari Negara.   “Tidak bisa tidak, dukungan terhadap produsen kecil yang harus diprioritaskan oleh pemerintah untuk menciptakan kemandirian pangan yang sehat dan berkeadilan. Menyerahkan urusan pangan kita kepada investor raksasa sama saja artinya dengan menciptakan ketergantungan baru, membiarkan monopoli ekonomi menjajah kita dan membiarkan rantai pangan kita dikuasai. Sungguh pilihan kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi.” tegas Tejo.

***

Catatan:

  1. Peraturan Menteri Pertanian No. 61/0T.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas diterbitkan pada 5 Oktober 2011.
  2. Pengembangan tanaman transgenic pertama secara komersial dilakukan di 7 Kabupaten di Sulawesi selatan pada 2001, dan diakhiri pada 2003 oleh Menteri Pertanian saat itu karena gagal total dan menimbulkan konflik antara petani dan perusahaan, Branitha Sandhini anak perusahaan Monsanto yang inggkar janji.
  3. MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) merupakan strategi untuk membuka sumbat pembangunan ,”debottlenecking”  dengan kerjasama dengan swasta.
  4. World Economic Forum on East Asia 2011 merupakan kerjasama dunia usaha dengan pemerintah, menghasilkan kesepakatan membentuk World Economic Forum Partnership for Indonesian Sustainable Agriculture.  Menghasilkan formula triple 20: 20% peningkatan produksi, 20% pengurangan emisi, 20% pengurangan kemiskinan di pedesaan.  Ada 14 perusahaan multinasional dibidang pangan bergabung menyodorkan  komitmen 20-20-20 untuk meningkatkan perekonomian pedesaan.
  5. Aliansi untuk Desa Sejahtera merupakan aliansi dari 18 Ornop dan jaringan dengan fokus kerja mengupayakan penghidupan pedesaan yang lestari dengan pendekatan pada 3 komoditas : (1) beras/pangan, ketua pokja Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP); (2) sawit, ketua Pokja Sawit Watch dan (3) ikan, ketua Pokja Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Aliansi untuk Desa Sejahtera memiliki 4 pilar untuk memperkuat penghidupan di pedesaan (1) akses terhadap sumber daya alam, (2) akses pasar, (3) adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, dan (4) keadilan gender.

ICEL Minta KESDM Jalankan Fungsi Pengawasan Pertambangan

Jakarta-TAMBANG. Menjelang akhir tahun 2011 ini, Direktur Eksekutif, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, memberikan catatan khusus bagi Kementerian ESDM di soal pengawasan usaha pertambangan. Menurutnya, sepanjang tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, dirinya belum pernah melihat Kementerian ESDM mengumumkan perusahaan tambang yang diberikan sanksi akibat menyalahi aturan yang dibuat pemerintah.

�Sejauh ini KESDM hanya menjalankan fungsinya sebagai lembaga pemerintah yang hanya menjamin jalannya industry pertambangan. Sedangkan konteks pengawasan hingga saat belum terjadi, hal ini terukur dari belum pernahnya KESDM mengumumkan industry pertambangan yang diberikan sanksi akibat melanggar aturan perundang-undangan,� ujarnya kepada Majalah TAMBANG, di Jakarta.

Kalau pun itu sudah dilakukan, lanjutnya, seharusnya KESDM mengumukan ke publik terkait dengan pemberian sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang nakal itu. Dengan demikian fungsi pengawasan yang dilakukan oleh KESDM dapat dilihat oleh publik.

�Jangan-jangan fungsi pengawasan di KESDM belum optimal, maka itu kedepan harus dioptimalkan ini demi keberlangsungan kegiatan pertambangan yang ramah terhadap masyarakat dan lingkungan,� ucapnya.

Dirinya mencatat, kalau selama ini masih ada beberapa perusahaan pertambangan yang aktif menjalankan kegiatan produksinya. Padahal, menurutnya, perusahaan tersebut telah jelas-jelas melakukan pelanggaran terkait soal reklamasi.

�KPC misalnya, dia jelas-jelas melanggar komitmen untuk melakukan reklamasi. Memang ada sebagian yang sudah direklamasi, tapi untuk pit atari masih belum dilakukan reklamasi,� katanya.

Selain itu, dirinya juga mengkritik soal masih adanya tumpang tidih perizinan pertambangan, akibat pemberian izin yang dilakukan oleh daerah. Karena itu dirinya berharap KESDM dapat mengoptimalkan perannya sebagai pengawas disektor pertambangan.

�Jangan sampai ini terus dibiarkan, karena sering sekali lahan untuk pertanian misalnya tergusur akibat pemberian perizinan pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan, maka itu KESDM harus mengoptimalkan pengawasan ,� pungkasnya.

Ratusan Ribu Hektar Hutan Berubah Fungsi

Jakarta, Kompas – Perkebunan kelapa sawit dan pertambangan merusak ratusan ribu hektar kawasan konservasi. Kerusakan disebut-sebut terkait otonomi daerah dan biaya politik lokal.

Aktivitas tambang bersinggungan (overlap) dengan kawasan konservasi sekitar 1 persen, sedangkan kelapa sawit 460.000 hektar. Adapun luas kawasan konservasi 27 juta hektar.

”Terjadi di seluruh hutan konservasi di Indonesia,” kata Direktur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan, Sonny Partono, Senin (5/12), di Jakarta, seusai berbicara dalam diskusi Implikasi Putusan Mahkamah Agung terhadap Status dan Fungsi Taman Nasional (TN) Batang Gadis di Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Menurut Sonny, pemilihan kepala daerah, terutama bupati/wali kota, punya andil merusak. Kawasan hutan ditabrak untuk mengembalikan ongkos politik.

Kementerian Kehutanan setahun ini menargetkan mengembalikan lahan sawit/tambang menjadi hutan konservasi. Sonny mencontohkan, pihaknya bekerja sama dengan polisi dan tentara membongkar perkebunan sawit di TN Gunung Leuser (4.000 hektar), TN Bukit Barisan Selatan (8.000 ha), dan TN Way Kambas (6.000 ha). Target 2014 dibebaskan 25.000 ha.

”Pohon sawit kami tebang dan cabut, lalu ditanami dengan tanaman setempat,” ucapnya.

Kasus Batang Gadis

Hendrik Siregar, Pengampanye Emas Jaringan Advokasi Tambang, mengatakan, kawasan konservasi seluas 106.000 ha di TN Batang Gadis (TNBG) di Kabupaten Mandailing Natal, Sumut, 31 persennya terkena areal kontrak karya PT Sorikmas Mining dengan luas 66.000 ha.

Kebijakan itu digugat ke Mahkamah Agung. Putusan MA menguatkan posisi perusahaan. Konsekuensinya, kawasan TNBG terfragmentasi menjadi empat bagian (seluas 21.297 ha, 71 ha, 43.390 ha, dan 7.392 ha).

Untuk beroperasi, status hutan konservasi (TN) harus diturunkan menjadi hutan lindung. Selain itu, perusahaan juga harus mendapatkan izin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan.

Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Hukum Lingkungan, mengingatkan, operasional perkebunan sawit dan tambang harus dilengkapi izin lingkungan serta dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). ”Polisi ataupun polisi hutan harus awasi betul-betul karena kecenderungan langsung buka hutan setelah dapat izin. Padahal, proses masih panjang,” ucapnya. (ICH)