ICEL

ICEL

Komisi Informasi Kalbar Ditetapkan

Jakarta,-Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2014. Penetapan tersebut berdasarkan Surat Pengumuman DPRD No. 162/139/DPRD-D Tanggal 21 Agustus 2014. Kebebasaninformasi.org menerima berita tersebut melalui surat elektronik Dessy Eko Prayitno dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) pada Jumat 22 Agustus 2014.

Berikut nama-nama anggota Komisi Informasi Kalimantan Barat
1. Abdullah, S.Pd;
2. Hawad Sriyanto, S.H.;
3. Chaterina Pancer Istiyani, S.S., M.Hum;
4. SY. Muhammad Herry, M.H.;
5. Abang Amirullah;

Cadangan:
1. Rospita Vici Paulyn, S.T.;
2. Albertus, S.Pd., S.P.

Surat edaran tersebut ditandatangani Ketua DPRD Kalimanta Barat Minsen SH dan Koordinator Komisi A DPRD Kalimantan Barat Dr. Drs Nicodemus R Toun, MM

Prof. Dr. Jan Michiel Otto: Ahli Hukum Indonesia Harus Sering Kaji Putusan

Reformasi di Indonesia sudah berlangsung 16 tahun. Di rentang waktu itu, Indonesia terus berupaya menjadi negara hukum sebagaimana disebutkan dalam amandemen UUD 1945. Ada pencapaian yang bisa diapresiasi, tetapi ada juga tantangan yang masih harus dihadapi.
 
Hukumonline menggali pandangan Direktur Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Development, Prof. Dr. Jan Michiel Otto seputar perkembangan hukum di Indonesia sejak Orde Baru hingga era Reformasi. Jan Michiel Otto cukup sering melakukan penelitian mengenai hukum Indonesia di dua era itu.

Pesan buat Pemimpin Baru: Selamatkan Hutan, Gambut dan Jamin Hak Kelola Masyarakat

Moratorium hutan dan lahan gambut sudah memasuki tahun ketiga, tepat 20 Mei 2014. Kebijakan ini bertujuan memberi jeda waktu buat perbaikan tata kelola hutan. Tujuannya, memastikan keberlangsungan alam sekaligus pengakuan hak kelola masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan.

Sayangnya, dalam kurun tiga tahun, carut marut tetap terjadi.  Izin-izin buat perusahaan sawit, HTI, tambang dan lain-lain terlebih dengan dalih master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) terus berjalan di kawasan yang masuk moratorium. Alam dan kehidupan masyarakat terus terancam. Moratorium hutan dan lahan seakan dikangkangi.

Dinilai Tertutup, Rame-rame Desak Kemenhut Buka Informasi Tata Batas Hutan

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sedang dalam proses penetapan kawasan hutan. Namun, kegiatan ini dinilai tertutup alias tak transparan hingga berpotensi besar merampas hak-hak masyarakat adat maupun lokal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Untuk itu, kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan berbagai komunitas masyarakat menuntut Kemenhut membuka informasi berita acara tata batas beserta peta yang menjadi dasar penetapan kawasan hutan. Lembaga dan elemen masyarakat itu antara lain, dari Epistema Institute, HuMa, Walhi, KPA, AMAN, Silvagama, ICEL, RMI, Kontras, SetaM, Agra dan Spuba. Lalu, JPIK, LBH Semarang, Geram dan Lidah Tani.

Ada Pergeseran Pola Korupsi Jelang Pilpres

Anggota badan pekerja Indonesian Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, menilai ada pergeseran pola korupsi menjelang pemilihan presiden. Menurutnya, dulu para koruptor bermain dalam ranah anggaran dengan mengusik APBN maupun APBD. Kini, Emerson melihat pelaku korupsi cenderung menjadikan sumber daya alam sebagai lumbung sumber daya politik lewat izin.

Jokowi Tetap Unggul Dalam Visi Misi SDA Lingkungan Hidup

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- LSM Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) melakukan pembedahan terhadap visi dan misi dua calon presiden yang akan bertarung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 ini yaitu Joko ‘Jokowi’ Widodo dan Prabowo Subianto. Namun visi dan misi yang dibedah khusus dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan kebijakan lingkungan hidup.

Ada Apa dengan Pasal 69 UU PPLH

Salah satu sandungan dalam penegakan hukum lingkungan adalah Pasal 69 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Di satu sisi, pasal ini justru menjadi dasar yang kuat untuk melindungi lingkungan hidup; tetapi di sisi lain bisa ‘mengancam’ kelompok tertentu.

RPP Gambut Cacat Hukum!

KOPI, JAKARTA, 11/03/2014 – Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, cacat secara hukum sebab materi dalam RPP tersebut bertentangan dengan mandat Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). “PP yang dimandatkan oleh UUPPLH, khususnya Pasal 32, mengatur soal ketentuan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Tapi dalam RPP ini, justru pasal soal kriteria baku kerusakan tersebut paling sedikit, selain itu RPP ini lebih berorientas kepada urusan pemanfaatan lingkungan hidup, bukan perlindungan,” tegas Yustisia Rahman, Peneliti Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) dalam diskusi menganalisa RPP Ekosistem Gambut yang digelar Koalisi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global, di Jakarta, Senin (10/3/2014).