ICEL

ICEL

Ratusan Ribu Hektar Hutan Berubah Fungsi

Jakarta, Kompas – Perkebunan kelapa sawit dan pertambangan merusak ratusan ribu hektar kawasan konservasi. Kerusakan disebut-sebut terkait otonomi daerah dan biaya politik lokal.

Aktivitas tambang bersinggungan (overlap) dengan kawasan konservasi sekitar 1 persen, sedangkan kelapa sawit 460.000 hektar. Adapun luas kawasan konservasi 27 juta hektar.

”Terjadi di seluruh hutan konservasi di Indonesia,” kata Direktur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan, Sonny Partono, Senin (5/12), di Jakarta, seusai berbicara dalam diskusi Implikasi Putusan Mahkamah Agung terhadap Status dan Fungsi Taman Nasional (TN) Batang Gadis di Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Menurut Sonny, pemilihan kepala daerah, terutama bupati/wali kota, punya andil merusak. Kawasan hutan ditabrak untuk mengembalikan ongkos politik.

Kementerian Kehutanan setahun ini menargetkan mengembalikan lahan sawit/tambang menjadi hutan konservasi. Sonny mencontohkan, pihaknya bekerja sama dengan polisi dan tentara membongkar perkebunan sawit di TN Gunung Leuser (4.000 hektar), TN Bukit Barisan Selatan (8.000 ha), dan TN Way Kambas (6.000 ha). Target 2014 dibebaskan 25.000 ha.

”Pohon sawit kami tebang dan cabut, lalu ditanami dengan tanaman setempat,” ucapnya.

Kasus Batang Gadis

Hendrik Siregar, Pengampanye Emas Jaringan Advokasi Tambang, mengatakan, kawasan konservasi seluas 106.000 ha di TN Batang Gadis (TNBG) di Kabupaten Mandailing Natal, Sumut, 31 persennya terkena areal kontrak karya PT Sorikmas Mining dengan luas 66.000 ha.

Kebijakan itu digugat ke Mahkamah Agung. Putusan MA menguatkan posisi perusahaan. Konsekuensinya, kawasan TNBG terfragmentasi menjadi empat bagian (seluas 21.297 ha, 71 ha, 43.390 ha, dan 7.392 ha).

Untuk beroperasi, status hutan konservasi (TN) harus diturunkan menjadi hutan lindung. Selain itu, perusahaan juga harus mendapatkan izin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan.

Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Hukum Lingkungan, mengingatkan, operasional perkebunan sawit dan tambang harus dilengkapi izin lingkungan serta dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). ”Polisi ataupun polisi hutan harus awasi betul-betul karena kecenderungan langsung buka hutan setelah dapat izin. Padahal, proses masih panjang,” ucapnya. (ICH)

Corporate Green Ratings Slammed as Cover  for Polluting Indonesian Companies

Environmental activists have lashed out at the government over its latest list of environmentally responsible companies, saying it has recognized firms with questionable green credentials.

Henri Subagiyo, executive director of the Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), said on Friday that the 2011 Proper Index, in which companies volunteer to be assessed and rated for their environmental stewardship, was fundamentally flawed.

“We reject the Proper Index because its rating mechanism is not standardized,” Henri said. “It cannot be used as a legitimate measure [of a company’s environmental impact] because it doesn’t comply [with prevailing standards].”

The index assigns color codes to companies based on their environmental credentials, with black for the worst polluters and gold for those who go “beyond compliance.” While the index serves to name and shame polluting companies, it does not punish offenders or require them to clean up their acts.

In this year’s list, released late last month, the companies awarded gold ratings included oil firm Medco E&P for its Rimau oil block in South Sumatra; Chevron Geothermal Salak, operating in West Java; and Badak NGL, which runs a liquefied natural gas plant in East Kalimantan.

Others were Pertamina Geothermal for its Kamojang field in West Java, and cement producer Holcim for its Cilacap plant in Central Java.

“The government needs to be judicious about awarding these ratings because they inform public opinion,” Henri said.

“A company can claim that it has complied with environmental regulations yet still be in conflict with local residents.”

The ICEL and several other nongovernmental organizations, including the Mining Advocacy Network (Jatam), have filed a formal protest with the Environment Ministry over the 2011 Proper Index.

They contend that in addition to the gold ratings not being merited, some of the companies with a green rating, the second-highest in the index, are clearly undeserving of the honor.

They cited, among others, Newmont Nusa Tenggara, which operates the Batu Hijau copper and gold mine in Sumbawa, West Nusa Tenggara. The company’s practice of dumping tailings into the sea has earned it the ire of environmentalists and the local population, although it contends that the practice is environmentally sound.

In their protest letter, the NGOs are calling for these companies’ ratings to be rescinded and for a serious environmental evaluation to be carried out into their operations.

LSM Tolak Proper 2011 KLH

Koalisi lembaga swadaya masyarakat menolak tegas hasil pemeringkatan kinerja perusahaan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) karena standar penilaian masih jauh dari harapan.
 
Hal tersebut disampaikan oleh Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), di Jakarta, Jumat (2/12), menanggapi pengumuman Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau lebih dikenal sebagai Proper tahun 2011.
 
“Kami, masyarakat sipil menolak sistem Proper karena sistem penilaian belum cukup penuhi standard. (Proper) tidak bisa dijadikan sebagai legitimasi karena belum comply,” kata Henri.
 
Meskipun hanya bersifat sukarela, namun Henri menegaskan justru penilaian harus dilaksanakan “beyond compliance”.

“Peraturan-peraturannya kan juga harus jelas. Di KLH sendiri baku mutu yang digunakan masih belum memasukkan beberapa partikel, itu harus dibenahi dulu. Kemudian, turunan peraturan dari UU 32 (tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) juga masih belum ada,” jelasnya.
 
Lebih lanjut, ia menyatakan, mekanisme pengaduan atau protes dari masyarakat belum ditampung di dalam mekanisme penilaian Proper, sehingga beberapa perusahaan yang sedang konflik dengan masyarakat justru mendapatkan peringkat yang baik.

“Ini kan harus hati-hati dalam pemberian Proper karena bisa mempengaruhi publik, perusahaan bisa mengklaim mereka sudah penuhi standar lingkungan, padahal sebenarnya mereka masih berkonflik dengan masyarakat setempat,” tambah Henri.
 
Proper merupakan program tahunan yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan menerapkan model peringkat untuk menilai perusahaan mana saja yang taat dan patuh terhadap aturan-aturan lingkungan hidup. Peringkat yang diberikan berdasarkan warna, yaitu Emas, Hijau, Biru, Merah, dan Hitam.
 
Untuk Emas, perusahaan tersebut telah menaati peraturan beyond compliance’, sementara, yang terjelek akan mendapatkan Hitam.
 
Tahun ini, lima perusahaan berhasil mendapatkan Emas, yaitu PT Holcim Indonesia – Cilacap Plant, PT Pertamina Geothermal Area Kamojang, Chevron Geothermal Salak Ltd, PT Medco E&P Indonesia – Rimau Asset, dan PT Badak NGL.
 
Henri juga menambahkan tidak adanya perubahan dalam sistem Proper terlihat dari masih kurangnya penegakan hukum bagi perusahaan yang berpredikat Hitam.

“Seandainya baku mutu ketat dan jelas aturannya, maka perusahaan Hitam akan langsung diproses, tapi, hingga saat ini tidak ada keterkaitan langsung antara penegakan hukum dengan Proper,” tandasnya.

/WEB

ICEL Tolak PROPER Perusahaan Tambang “Bermasalah”

Jakarta-TAMBANG. Direktur Eksekutif, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, mengaku keberatan terhadap tiga perusahaan penerima peringkat kategori Hijau dalam PROPER 2011. Yaitu, PT Newmont Nusa Tenggara, PT. Kaltim Prima Coal dan PT Kideco Jaya Agung. Menurutnya, ketiga perusahaan tersebut telah membawa dampak kerusakan lingkungan sekitar dan berakibat buruk pada masyarakat setempat.

Menurutnya, praktek pembuangan limbah tailing ke laut adalah salah satu pelanggaran yang dilakukan PTNNT, padahal berdasarkan Extractive Industry Review yang diinisiasi oleh World Bank di tahun 2000 dan menjadi referensi internasional dalam pengelolaan pertambangan yang baik, mengatakan pembuangan tailing ke laut seharusnya tidak boleh dilakukan sebelum dilakukannya riset yang seimbang dan tidak bias, akuntabel pada pemangku kebutuhan dan terbukti keamanannya.

�Hingga saat ini belum ada konsensus dan bukti ilmiah yang kuat akan keamanan dan keselamatan praktek pembuangan limbah tailing ke laut. Ditambah lagi, PTNNT sedang menjalankan proses sengketa hukum Lingkungan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait dengan pembuangan limbah tailing ke laut,� katanya.

Sedangkan PT. Kaltim Prima Coal, lanjutnya, sejak diambil alih Bumi Resources pada 2002, operasi penambangan PT. Kaltim Prima Coal di Sangatta Project, telah menyebabkan banjir dan kini menjadi menu tahunan bagi warga di Kecamatan Sangatta dan Bengalon Kutai Timur Kalimantan Timur. Rusaknya hulu sungai Sangatta tidak hanya mengakibatkan banjir tapi juga air menjadi keruh dan tak layak lagi dapat di konsumsi.

�Di pit Bengalon (A,B dan C), operasi tambang PT. Kaltim Prima Coal telah mencemari sungai Bengalon dan mengakibatkan banjir melanda Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bangalon. Perusahaan diyakini tak akan mampu melakukan reklamasi atau penutupan pada lokasi tambangnya di pit Hatari, Sangatta. Pit Hatari disembunyikan karena besar dan sangat dalam. PT. Kaltim Prima Coal selalu mempromosikan pit G, Bukit Pandang sebagai tempat wisata dan kunjungan dari pihak pemerintah,� ucapnya.

Begitu pula dengan PT Kideco Jaya Agung yang telah mendapatkan keluhan dari masyarakat akibat pengoperasian kapal tongkang. Selain itu, PT Kideco Jaya Agung Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, juga melakukan kesalahan dengan melakukan penggusuran tanah tumbuh petani sekitar.

Berkaca dari hasil PROPER sebelumnya, lanjutnya, tidaklah mengherankan apabila beberapa perusahaan yang mendapatkan kategori hijau tersebut ternyata dinilai tidak layak oleh masyarakat, serta terdapat masalah dalam pengelolaan limbahnya yang diakibatkan karena lemahnya standard penilaian PROPER.

Padahal, seharusnya Kementerian Lingkungan Hidup juga harus mempertimbangkan penerapan praktek-praktek terbaik internasional dan standard internasional khususnya bagi perusahaan internasional.

Sebab itu, dirinya menilai kalau PROPER tidak menjadikan rekomendasi bagi para penentu kebijakan untuk mengkaji ulang, memperbaiki dan memperketat regulasi dan standar lingkungan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha.

�Indonesia juga tidak memiliki Pollutant Release Transfer Registers (PRTRs) yang mewajibkan perusahaan untuk membuka informasi mengenai bahan kimia yang dilepaskan ke lingkungan dari operasinya,� pungkasnya.

ICEL Desak KLH Tunda Pengumuman PROPER 2011

Jakarta-TAMBANG. Direktur Eksekutif, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, mendesak Kementerian Lingkungan Hidup untuk menunda penilaian dan pengumuman PROPER 2011, yang rencananya akan digelar hari ini, Rabu 30 November 2011. Dirinya beralasan, selama kurang lebih satu dasawarsa pelaksanaannya, PROPER dinilai belum dapat secara penuh mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.

�Kami berpendapat bahwa orientasi PROPER saat ini tidak untuk menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang paling rentan terkena dampak dari kegiatan industri ekstraktif. Masyarakat tidak tahu menahu mengenai bahan kimia yang dilepas ke lingkungan dan dapat membahayakan keselamatan lingkungan dan manusia, serta bagaimana mengatasinya,� ujarnya, Rabu 30 November 2011.

Selain itu, dirinya melihat tidak adanya prosedur yang jelas mengenai partisipasi masyarakat dalam penentuan PROPER. Dimana, masyarakat luas tidak mendapatkan informasi terhadap calon perusahaan yang mendapat peringkat hijau dan biru.

�Padahal ini sangat berguna untuk mencegah adanya perusahaan yang dinilai baik akan tetapi di tingkat lapangan terdapat masalah dengan lingkungan dan masyarakat,� katanya.

Terlebih lagi, lanjutnya, dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menjamin hak akses informasi dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

�Penilaian PROPER seharusnya sangat selektif dan hati-hati, tidak obral peringkat hijau dan biru. Peningkatan kualitas ingkungan hidup tidak akan terjadi apabila akses informasi dan partispasi yang luas dan mutlak tidak diberikan kepada masyarakat,� cetusnya.

Dirinya juga menilai kalau sejauh ini, Indonesia tidak memiliki standar baku mutu pencemaran sedimen laut dan sungai yang berguna untuk mengontrol salah satu aspek pencemaran dari kegiatan pertambangan, standar untuk mengontrol emisi PAH (Polycyclic aromatic hydrocarbons) yang di lepaskan ke udara dari kegiatan minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh perusahaan ekstraktif.

�Indonesia juga tidak memiliki Pollutant Release Transfer Registers (PRTRs) yang mewajibkan perusahaan untuk membuka informasi mengenai bahan kimia yang dilepaskan ke lingkungan dari operasinya,� ucapnya.

Berkaca dari hasil PROPER sebelumnya, tambahnya, tidaklah mengherankan apabila beberapa perusahaan yang mendapatkan kategori hijau dan biru ternyata dinilai tidak layak oleh masyarakat serta terdapat masalah dalam pengelolaan limbahnya yang diakibatkan ketiadaan lemahnya pengawasan.

�Karena itu selama 10 (sepuluh) tahun, pelaksanaan PROPER hanya menjadi kegiatan business as usual karena menggunakan sistem penilaian yang tidak transparan, tidak partisipatif dan tidak akuntabel,� pungkasnya.

Indonesia to monitor used electronics

ndonesia will be better protected against electronic waste (e-waste) after the global ban on electronic waste exports was agreed to in Colombia last month, an official at the Environment Ministry says.

More than 170 countries agreed to accelerate the adoption of a global ban on the export of hazardous waste such as old electronics to developing countries.

The environmental group Basel Action Network called the deal, which was brokered by Switzerland and Indonesia, a major breakthrough.

Ministry data showed that in 2006, Indonesia had 80 large and 150 small- and medium-sized electronics manufacturers located mainly in Java, North Sumatra and Batam.

Many spare parts are imported, which opens loopholes for illegal imports of electronic waste.

Reports also showed that far-flung islands such as Batam and Wakatobi have similar facilities for recycling electronic waste. No exact data has been recorded as to the amount of illegal electronic waste entering Indonesia.

Ministry deputy Masnellyarti Hilman said that the ban was a follow up to a conference of parties (COP) decision to forbid Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) countries from dumping electronic waste in developing countries even for recycling, reuse or recovery purposes.

“Every year, developed countries want to send their waste to Indonesia. Due to our lack of awareness, they sometimes sent the waste illegally and others falsely claimed that the waste was basic materials,” she said.

She said that the flow of waste into Indonesia had lowered the age of landfills in the country and caused health problems among scavengers.

“With the ban coming into force, perpetrators will be punished. We can also return the waste. It was not easy to get this ban accepted because not all developed countries understand the issue,” she said.

She added that the ministry was cooperating with the Trade Ministry to draft a regulation on Secondhand Workable Electronic Stuff to prevent the flow of electronic waste to Indonesia.

She said that cathode ray tubes were included in the stuff that could not enter because they contained lead.

“The secondhand workable electronic stuff must be no more than five years old and should still be in one piece. Other countries oblige importers to send the stuff in good packages. We have a bit looser regulations because we received many protests from businesses,” she said.

Masnellyarti said that the ministry was also drafting a ministerial regulation on domestically produced electronic waste management. She said that the regulation could create alternatives for distributors to pull their products or to provide information to people on where to dump their electronic waste.

“We are going to give permits to companies for use or processing. We also plan to take inventory of electronic waste. We expect to complete it by the end of this year,” she said.

Dyah Paramita from the Indonesian Center for Environment Law (ICEL) said that Indonesia should make electronic waste definitions to prevent the flow of electronic waste into the country.

She said that the definition for secondhand workable stuff should be expanded to other products that were used daily.

“Actually, now I’m more worried that the electronic waste will enter Indonesia through donations,” she said.

She said that to prevent the flow of electronic waste, the Environment Ministry should work with the Trade Ministry and customs. 

Aturan Transgenik Abaikan Prinsip Kehati-hatian

JAKARTA, KOMPAS.com – Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan, dan Penarikan Varietas, mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Demi kepentingan jangka pendek dan investor, Menteri Pertanian dinilai tidak memedulikan dampak serius produk rekayasa genetika pada lingkungan dan kesehatan warganya.

Hal ini mengemuka dalam diskusi yang menghadirkan Tejo Wahyu Jatmiko (koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera), Henri Subagiyo (Direktur Eksekutif Indonesian Center for Enviromental Law/ICEL), dan Huzna Zahir (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), Kamis (20/10/2011) di Jakarta.

“Prinsip Kehati-hatian merupakan prinsip dasar dalam menangani produk hasil rekayasa genetik, dengan diakuinya potensi dampak lingkungan, sosial ekonomi, dan kesehatan. Sangat jelas, hal ini tidak menjadi roh dari permentan itu. Alasan demi menerapkan amanat MP3EI yang berpihak pada investor, membuat Menteri Pertanian berani mengabaikan kepentingan publik. Ini jelas salah,” ucap Tejo.

Ia menunjukkan, pemerintah tidak mau belajar dari kesalahan 10 tahun lalu saat pelepasan kapas transgenik milik Monsanto yang merugikan petani dan gagal memenuhi janji.

“Perlu diingat saat itu keputusan juga dilakukan tergesa-gesa, dan sembunyi-sembunyi untuk memfasilitasi kepentingan perusahaan,” katanya.

[Siaran Pers Bersama] Surat Terbuka Untuk Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka Right To Know Day

Kepada Yang Terhormat:

  1. Presiden Republik Indonesia
  2. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
  3. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Republik Indonesia
  4. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Republik Indonesia
  5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (BAPPENAS)
  6. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
  7. Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
  8. Gubernur Provinsi Jawa Tengah
  9. Gubernur Provinsi Banten
  10. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
  11. Komisi Informasi Provinsi Banten
  12. Bupati Jepara
  13. Bupati Serang

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Surat Terbuka Untuk Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka Right To Know Day

Perkara Lingkungan Harus Diadili Hakim Lingkungan

Mahkamah Agung menerbitkan aturan tentang sertifikasi hakim lingkungan. Dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung No 134/KMA/SK/IX/2011, yang baru diterbitkan 5 September lalu, mengharuskan perkara lingkungan hidup ditangani hakim yang bersertifikat lingkungan.

“Perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup,” demikian bunyi rumusan Pasal 5 ayat (1). Pasal 2 menegaskan pula “Perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup yang bersertifikat dan telah diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung”.

Sertifikasi hakim lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara-perkara lingkungan hidup di pengadilan. Hal ini merupakan bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup dan pemenuhan rasa keadilan. 

Aturan sertifikasi hakim lingkungan diterbitkan antara lain karena Mahkamah Agung memandang pengadilan memiliki tanggung jawab untuk memastikan penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia berjalan dengan baik. Oleh karena itu, perkara lingkungan hidup perlu ditangani secara khusus dan oleh hakim yang kompeten.

Ketua Dewan Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Suryadi, menyambut baik terbitnya Surat Keputusan Ketua MA tersebut. “Itu sangat diperlukan,” ujarnya kepada hukumonline, “agar penanganan perkara lingkungan lebih terarah”.

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagyo, mengatakan Surat Keputusan Ketua MA tersebut membuat sistem dan kapasitas hakim lingkungan menjadi tertata. Selama ini, yang ada baru berupa pendidikan khusus, sehingga lebih pada kemampuan perseorangan. Surat Keputusan 5 September lalu lebih menata sistem rekrutmen hakim khusus lingkungan dan penempatan mereka.

Sebelum SK No 134 keluar sebenarnya Mahkamah Agung sudah mendidik banyak hakim khusus lingkungan. Bahkan para hakim lingkungan diajak mengadakan studi banding ke luar negeri. Namun Suryadi menilai keberadaan para hakim itu belum terlalu signifikan menegakkan hukum lingkungan. 

Memang, kata Suryadi, hakim tak bisa sepenuhnya disalahkan dalam penanganan kasus lingkungan. Sebab, hakim adalah penjaga gawang. Titik awal penanganan kasus pidana lingkungan justru ada di tangan polisi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan jaksa. Jika sejak penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sudah bermasalah, penanganan kasus lingkungan di muka pengadilan tak akan optimal. Lain halnya jika yang muncul adalah gugatan perdata lingkungan hidup.

Jenis Perkara Lingkungan Hidup

a. Pelangaran terhadap peraturan administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk peraturan kehutanan, perkebunan, pertambangan, pesisir dan kelautan, tata ruang, sumber daya air, energi, perindustrian, dan konservasi sumber daya alam.

b. Pelanggaran ketentuan perdata dan pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk peraturan kehutanan, perkebunan, pertambangan, pesisir dan kelautan, tata ruang, sumber daya air, energi, perindustrian, dan konservasi sumber daya alam.

Detasering

Henri mengatakan Mahkamah Agung perlu menetapkan jumlah hakim agung yang dibutuhkan. Untuk itu perlu dilakukan analisis. Jika kebutuhan hakim lingkungan sudah terpenuhi, kekhawatiran terhadap kapasitas hakim di pengadilan bisa dikurangi. Kalaupun di suatu pengadilan tidak ada hakim bersertifikat, SK 134 sudah memberi jalan keluar.

Pertama, tidak perlu semua anggota majelis mendapatkan sertifikasi. Cukup ketua majelis hakim yang sudah punya sertifikat. Kedua, kalaupun di pengadilan itu tak ada satu pun hakim bersertifikat, Ketua Pengadilan Tinggi setempat menunjuk hakim dari pengadilan lain yang ada di wilayahnya secara detasering.

Dalam detasering, hakim tertentu ditunjuk untuk menangani perkara di pengadilan yang bukan tempat tugas resminya. Detasering pernah dipakai untuk menangani perkara kekerasan di Ambon, dan bisa dipakai untuk kasus hak asasi manusia.

Berdasarkan SK Ketua MA, jika ternyata di level Pengadilan Tinggi masih tetap belum ada hakim bersertifikat hakim lingkungan, Ketua Mahkamah Agung dapat langsung menunjuk hakim yang menangani perkara lingkungan hidup. Ketua Pengadilan Tinggi mengusulkan hakim yang akan ditunjuk untuk memimpin sidang perkara lingkungan tersebut.

Participants in Indonesian Training to Submit Requests

Some 40 participants in a recent training session in Indonesia have agreed to each submit 10 requests under the Indonesian FOI law.

The participants come from different civil society groups and will have support from the Centre for Law and Democracy, based in Halifax, Canada, and the Indonesian Alliance of Independent Journalists (AJI).

The commitment developed from a series of training sessions in late June at which a new manual on the Indonesian Act on Public Information Transparency,which came into force in May 2010. “The project is designed to raise awareness within Indonesia about international standards on secrecy, and is providing input into the ongoing debate about a secrecy law in Indonesia,” according to CLD. The manual can be accessed both in English and in Bahasa Indonesia.

CLD is partnering on this project with a number of Indonesian organizations, including PATTIRO, the Alliance of Independent Journalists, Yayasan 28, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) and Yayasan SET.  “We will also work closely with the Central Information Commission and other public bodies to implement this project.”

CLD is offering financial support to participants, as well as technical support with the requesting process along with AJI.

“In connection with this project, CLD is also working to develop a number of knowledge tools, including a comparative study on approaches to secrecy in different countries around the world, a paper on the consequences of excessive secrecy, a comparative study on the work of information commissions and a study on the steps taken so far by select public bodies in Indonesia, as well as the gaps in preparing for implementation of the law,” CLD said.