ICEL

ICEL

RPP Ekosistem Gambut Dinilai Cacat Hukum

Koalisi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global mengkritik substansi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPP Ekosistem Gambut). Koalisi berpendapat sebagian materi RPP  bertentangan dengan mandat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

[Siaran Pers Bersama] Surat Terbuka Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Presiden Republik Indonesia Mengenai Perlindungan Hutan Alam Yang Tersisa dan Ekosistem Lahan Gambut, Serta Penghormatan Terhadap Hak Tenurial Masyarakat Hukum Adat

Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia,

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyambut baik langkah kepemimpinan Bapak dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim. Komitmen yang Bapak wujudkan melalui Instruksi Presiden tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut serta Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca merupakan sebuah langkah maju.

Kami menyadari bahwa perubahan iklim lebih disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak bijak dalam pengelolaan sumberdaya alam yang kemudian turut berkontribusi dalam menghancurkan lingkungan. Kebijakan tersebut di atas bisa menjadi langkah awal yang baik dalam menjamin perlindungan hutan alam yang tersisa dan ekosistem lahan gambut. Hal ini sangat mendesak karena deforestasi, konversi lahan gambut, dan kebakaran hutan masih merupakan sumber emisi GRK terbesar Indonesia yang menyisakan kerusakan dan bencana lingkungan.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Surat Terbuka Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Presiden Republik Indonesia Mengenai Perlindungan Hutan Alam Yang Tersisa dan Ekosistem Lahan Gambut, Serta Penghormatan Terhadap Hak Tenurial Masyarakat Hukum Adat

[Siaran Pers Bersama] RPP Gambut Cacat Hukum!

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, cacat secara hukum sebab materi dalam RPP tersebut bertentangan dengan mandat Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

“PP yang dimandatkan oleh UUPPLH, khususnya Pasal 32, mengatur soal ketentuan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Tapi dalam RPP ini, justru pasal soal baku kerusakan tersebut paling sedikit, selain itu RPP ini lebih berorientasi kepada urusan pemanfaatan lingkungan hidup, bukan perlindungan,” tegas Peneliti Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) dalam diskusi menganalisa RPPE Gambut yang digelar Koalisi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global, di Jakarta, Senin (10/3/2014).

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] RPP Gambut Cacat Hukum!

Terbit Dua Pedoman Implementasi UU KIP

Centre for Law and Democracy (CLD) bersama dengan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menerbitkan dua pedoman yang didesain untuk membantu Badan Publik mengatasi berbagai permasalahan sehubungan dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (UU KIP). Pedoman pertama berisi peta jalan mengenai apa saja yang perlu dilakukan Badan Publik dalam mengimplementasikan UU ini, sedangkan pedoman kedua berfokus pada bagaimana menerapkan uji konsekuensi untuk mengecualikan suatu informasi.

RPP Limbah Berpihak Kepada Pengusaha

RANCANGAN Peraturan Pemerintah (RPP) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah B3, dan Dumping B3 yang kini tengah digodok Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menuai kritik. RPP itu dinilai terlalu berpihak kepada kepentingan pengusaha dan mengabaikan lingkungan.

Para aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut RPP itu bertentangan dengan UU induknya, yakni UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hakim Agung Dukung In Dubio Pro Natura

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) meluncurkan Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Kamis (13/2) lalu. Berdasarkan catatan hukumonline, ini bukan kali pertama ICEL meluncurkan jurnal sejenis. Tetapi penerbitan edisi lama tersendat, hingga kemudian diluncurkan kembali. Edisi perdana Januari 2014 secara khusus mengangkat tema Demokrasi Lingkungan.

ICEL: UU PPLH Jangan Sampai Dirumahkacakan!

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) jangan sampai dirumahkacakan dan menjadi tidak berkutik.

Hal itu disampaikan Direktur Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) Henri Subagiyo dalam diskusi ‘Demokrasi Lingkungan’, yang merupakan rangkaian Peluncuran Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia di Jakarta pada Kamis (13/2).

ICEL: RPP Limbah B3 Tak Berpihak pada Perlindungan Lingkungan Hidup

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Rencana Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (RPP Limbah B3) tidak berorientasi pada perlindungan lingkungan dan kesehatan. Hal ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Ini disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo dalam Konsultasi Publik RPP B3 di Jakarta Pusat pekan lalu.

Tiga Alasan ICEL Kritik RPP Limbah B3

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengkritik sebagian materi RPP Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Bahkan saat konsultasi publik RPP ini di Jakarta, Kamis pekan lalu, ICEL termasuk yang bersuara keras menentang sebagian materi RPP. Di mata ICEL, RPP ini tidak berpihak pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perizinan di Sektor Tambang Paling Buruk

JAKARTA – Buruknya perizinan sektor pertambangan membuat pengelolaan sumber daya alam menjadi tak terkontrol. Hasilnya jutaan hektare (ha) hutan dan berbagai jenis biodiversitas menghilang.

“Di bidang pertambangan sekitar 68 persen dokumen izin tidak diberikan. Bidang kehutanan sekitar 46 persen dokumen izin tidak diberikan. Bidang perkebunan sekitar 36 persen dokumen izin tidak diberikan,” Ohongyi Marino menguraikan, peneliti Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), di Jakarta, Minggu (9/2).