ICEL

ICEL

Jokowi Tetap Unggul Dalam Visi Misi SDA Lingkungan Hidup

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- LSM Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) melakukan pembedahan terhadap visi dan misi dua calon presiden yang akan bertarung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 ini yaitu Joko ‘Jokowi’ Widodo dan Prabowo Subianto. Namun visi dan misi yang dibedah khusus dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan kebijakan lingkungan hidup.

Ada Apa dengan Pasal 69 UU PPLH

Salah satu sandungan dalam penegakan hukum lingkungan adalah Pasal 69 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Di satu sisi, pasal ini justru menjadi dasar yang kuat untuk melindungi lingkungan hidup; tetapi di sisi lain bisa ‘mengancam’ kelompok tertentu.

RPP Gambut Cacat Hukum!

KOPI, JAKARTA, 11/03/2014 – Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, cacat secara hukum sebab materi dalam RPP tersebut bertentangan dengan mandat Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). “PP yang dimandatkan oleh UUPPLH, khususnya Pasal 32, mengatur soal ketentuan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Tapi dalam RPP ini, justru pasal soal kriteria baku kerusakan tersebut paling sedikit, selain itu RPP ini lebih berorientas kepada urusan pemanfaatan lingkungan hidup, bukan perlindungan,” tegas Yustisia Rahman, Peneliti Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) dalam diskusi menganalisa RPP Ekosistem Gambut yang digelar Koalisi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global, di Jakarta, Senin (10/3/2014).

RPP Ekosistem Gambut Dinilai Cacat Hukum

Koalisi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global mengkritik substansi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPP Ekosistem Gambut). Koalisi berpendapat sebagian materi RPP  bertentangan dengan mandat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

[Siaran Pers Bersama] Surat Terbuka Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Presiden Republik Indonesia Mengenai Perlindungan Hutan Alam Yang Tersisa dan Ekosistem Lahan Gambut, Serta Penghormatan Terhadap Hak Tenurial Masyarakat Hukum Adat

Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia,

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyambut baik langkah kepemimpinan Bapak dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim. Komitmen yang Bapak wujudkan melalui Instruksi Presiden tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut serta Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca merupakan sebuah langkah maju.

Kami menyadari bahwa perubahan iklim lebih disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak bijak dalam pengelolaan sumberdaya alam yang kemudian turut berkontribusi dalam menghancurkan lingkungan. Kebijakan tersebut di atas bisa menjadi langkah awal yang baik dalam menjamin perlindungan hutan alam yang tersisa dan ekosistem lahan gambut. Hal ini sangat mendesak karena deforestasi, konversi lahan gambut, dan kebakaran hutan masih merupakan sumber emisi GRK terbesar Indonesia yang menyisakan kerusakan dan bencana lingkungan.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Surat Terbuka Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Presiden Republik Indonesia Mengenai Perlindungan Hutan Alam Yang Tersisa dan Ekosistem Lahan Gambut, Serta Penghormatan Terhadap Hak Tenurial Masyarakat Hukum Adat

[Siaran Pers Bersama] RPP Gambut Cacat Hukum!

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, cacat secara hukum sebab materi dalam RPP tersebut bertentangan dengan mandat Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

“PP yang dimandatkan oleh UUPPLH, khususnya Pasal 32, mengatur soal ketentuan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Tapi dalam RPP ini, justru pasal soal baku kerusakan tersebut paling sedikit, selain itu RPP ini lebih berorientasi kepada urusan pemanfaatan lingkungan hidup, bukan perlindungan,” tegas Peneliti Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) dalam diskusi menganalisa RPPE Gambut yang digelar Koalisi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global, di Jakarta, Senin (10/3/2014).

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] RPP Gambut Cacat Hukum!

Terbit Dua Pedoman Implementasi UU KIP

Centre for Law and Democracy (CLD) bersama dengan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menerbitkan dua pedoman yang didesain untuk membantu Badan Publik mengatasi berbagai permasalahan sehubungan dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (UU KIP). Pedoman pertama berisi peta jalan mengenai apa saja yang perlu dilakukan Badan Publik dalam mengimplementasikan UU ini, sedangkan pedoman kedua berfokus pada bagaimana menerapkan uji konsekuensi untuk mengecualikan suatu informasi.

RPP Limbah Berpihak Kepada Pengusaha

RANCANGAN Peraturan Pemerintah (RPP) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah B3, dan Dumping B3 yang kini tengah digodok Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menuai kritik. RPP itu dinilai terlalu berpihak kepada kepentingan pengusaha dan mengabaikan lingkungan.

Para aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut RPP itu bertentangan dengan UU induknya, yakni UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.