ICEL

ICEL

Warga Mesti Dilibatkan Tata Kelola Hutan

Beritasatu.com – Keterlibatan masyarakat selalu pada pengawasan saja, padahal mereka diikutsertakan dalam perencanaan.

Demi memperbaiki tata kelola kehutanan Indonesia, Jaringan Masyarakat Sipil untuk Tata Kelola Kehutanan Indonesia merekomendasikan pelibatan masyarakat dalam perencanaan, keterbukaan informasi bagi masyarakat, hingga penguatan kelembagaan.

Demikian disampaikan dari hasil kajian tata kelola hutan yang diluncurkan oleh Jaringan Tata Kelola Hutan (JKTH) di Indonesia, di Jakarta, Rabu (5/9). Jaringan masyarakat sipil tersebut terdiri dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Perkumpulan HuMa, Forest Watch Indonesia (FWI), Perkumpulan Telapak, dan Serasi Kelola Alam (Sekala).  

“Keterlibatan masyarakat itu selalu pada pengawasan saja, padahal mereka sebaiknya memang diikutsertakan dalam perencanaan (untuk tata kelola hutan). Lalu, ada soal transparansi, memang sudah ada keterbukaan informasi, tetapi masih belum jelas implementasinya di lapangan,” tandas Christian Purba, salah satu peneliti dari Forest Watch Indonesia, saat peluncuran kajian tersebut.

Analisa yang dilakukan JKTH berdasarkan kepada empat aspek prioritas untuk good governanceyaitu aspek Transparansi, aspek Partisipasi, aspek Akuntabilitas, dan aspek Koordinasi, dengan mengambil Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat sebagai propinsi pilot percontohan.

Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat dijadikan sebagai pilot percontohan meski tidak bisa diklaim mewakili keseluruhan Indonesia. Propinsi Kalimantan Tengah dipilih karena sedang disorot internasional sebagai propinsi percontohan untuk proyek Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, lebih dikenal sebagai REDD+.

NTB terpilih, selain karena mewakili ekosistem pulau-pulau kecil, juga karena dipandang sudah memiliki instrumen partisipasi masyarakat, yaitu melalui KPH atau Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Dalam analisa tersebut, masalah tata kelola, penataan ruang, tenurial, dan manajemen hutan masih menjadi permasalahan dasar bagi hutan di Indonesia.

“Untuk tenurial, susah sekali bagi masyarakat untuk kelola hutan kemasyarakatan (HKM). Izinnya terkadang dipersulit dan rumit ketimbang izin ekspansi [usaha] yang eksploitatif. Karena, ya memang harus diakui, tidak ada uangnya kalau [izin] untuk HKM,” jelas Bernardinus Steni, Manajer Program HuMa, menambahkan bahwa hak pengelolaan untuk masyarakat adat sudah diakui secara formal oleh negara.

Ia mencontohkan di Kalimantan Tengah yang memiliki sejarah tersendiri terkait izin hutan kemasyarakatan yang biasanya justru diberikan kepada militer atau organisasi mengatasnamakan keagamaan yang malah terjadi penebangan liar. “Akhirnya ya ada ‘pukul rata’ untuk hutan kemasyarakatan, yang memang niatnya tulus malah dipersulit karena itu,” jelasnya.

Christian mengharapkan pemerintah bisa menindaklanjuti rekomendasi penilaian tersebut melalui tindakan-tindakan, atau dikenal sebagai from research to action, untuk perbaikan tata kelola di sektor kehutanan Indonesia./FER

Sumber: beritasatu.com 

Rekomendasi untuk Perbaikan Tata Kelola Hutan Indonesia

Tatakelolahutan.wordpress.com – Inisiatif penilaian atas  kondisi tata kelola kehutanan  ini muncul sebagai respon atas semakin besarnya perhatian dunia internasional terhadap praktik pengelolaan hutan hujan tropis yang mempengaruhi konsentrasi emisi gas rumah kaca, baik sebagai emitter (penyumbang) maupun sebegai penyerap karbon. Kondisi ini mendorong munculnya berbagai inistif global terkait mitigasi perubahan iklim pada negara-negara yang masih memiliki  tutupan hutan tersisa. Tentunya kehadiran inisitif tersebut diharapkan dapat mendukung upaya penyelamatan kawasan hutan tersisa dari kehancuran.  Di Indonesia, berdasarkan laporan Forest Watch Indonesia menunjukkan bahwa trend laju deforestasi selalu meningkat sejak 1996, menjadi 2 juta ha per tahun di tahun 2000¹.   Sedangkan kurun waktu 2000-2009, walaupun telah mengalami penurunan dari periode sebelumnya, laju deforestasi di Indonesia masih dapat dikategorikan tinggi, yaitu sekitar 1,5 juta ha per tahun².

Patut disayangkan jika inisiatif global untuk membantu pencegahan deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang ini dipandang sebatas proyek semata, tanpa ada upaya sistematis untuk mengatasi persolaan mendasar pada tata kelola kehutanan itu sendiri.  Penegakan hukum yang lemah, kapasitas kelembagaan manajemen hutan pada level tapak yang lemah, tumpang tindih kebijakan hingga permasalahan tenurial yang melahirkan berbagai macam konflik multidimensi.  Dokumen kriteria dan indikator penilaian tata kelola kehutanan dari kajian ini diharapkan dapat membantu stakeholder khususnya para pengambil kebijakan untuk melihat kesenjangan antara kondisi ideal dengan realitas di lapangan dari aspek, transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi.  Dan tentunya dari temuan-temuan itulah kemudian dirumuskan prioritas tindakan dalam rangka perbaikan tata kelola di sektor kehutanan.

Untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini, Yulistia Rahman dari ICEL merekomendasikan agar, “dilakukan peningkatan kapasitas pengetahuan dan teknis bagi masyarakat maupun instansi pemerintahan dalam konteks pemenuhan hak prosedural dari masyarakat, yaitu ketersediaan informasi, partisipasi, dan akuntabilitas.”

Linggarjati, Direktur Eksekutif Yayasan Jari dari Kalimantan Tengah mengatakan, “pemerintah dan lembaga publik harus melaksanakan mandat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan segera membentuk Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi  di seluruh instansi pemerintah dan lembaga publik lainnya, baik di pusat maupun di daerah.”

Sedangkan Bernadinus Steni dari Perkumpulan HuMa menyatakan, “mendorong pelaksanaan musrenbang terkait sektor kehutanan yang lebih terbuka, partisipatif dan akuntabel sehingga mampu melahirkan rencana kerja dan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat dan komunitas lokal.”

Selain itu perlu langkah nyata untuk, “mendorong pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Kehutanan yang berkeadilan  dengan memperhatikan kawasan hutan sebagai bagian dari bentang alam serta mendistribusikan manfaat pendapatan kehutanan secara adil melalui pemberian insentif buat masyarakat di sekitar dan di dalam hutan”, seperti disampaikan oleh Made Iwan Dewantama, peneliti dari SEKALA.

”Pemerintah harus mengawal dan memastikan agar proses rekonsiliasi data kehutanan dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi aktif publik.  “Keterlibatan masyarakat secara penuh di dalam konteks manajemen hutan juga perlu dijamin, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap pengawasan”, tambah Christian Purba, peneliti dari Forest Watch Indonesia

Catatan untuk editor:

  • Jaringan Tata Kelola Hutan di Indonesia (JTKH), merupakan koalisi dari beberapa organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap perbaikan tata kelola di sektor kehutanan. Saat ini JTKH terdiri dari lima organisasi, yakni ICEL (Indonesian Center for Environmental Law), Perkumpulan HuMa, FWI (Forest Watch Indonesia), Perkumpulan Telapak dan SEKALA (Serasi Kelola Alam).  Proses penilaian di lapangan, maka JTKH dibantu oleh Yayasan JARI (Kalimantan Tengah), Yayasan Santiri dan Yayasan Gema Alam Nusa Tenggara Barat.  Proses penilaian juga melibatkan beberapa orang akademisi yang berasal dari Universitas Palangkaraya dan Universitas Mataram.
  • Tahap pertama penelitian tata kelola hutan dilakukan dengan uji coba penilaian atas kriteria dan indikator yang disusun oleh World Resources Institute (WRI), bekerjasama dengan Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazonia (Imazon) dan Instituto Centro de Vida dari Brazil.  Setelah uji coba di provinsi Kalimantan Barat maka dirasa perlu sebuah set kriteria dan indikator yang lebih kontekstual sesuai kondisi di Indonesia untuk  memperoleh gambaran terkait kesenjangan antara kondisi ideal dengan realitas di lapangan, sebagai bagian dari tahap kedua penelitian. Sebagai tahap ketiga, kriteria dan indikator yang telah direvisi kemudian digunakan sebagai instrumen penilaian terhadap kondisi nyata tata kelola hutan di provinsi Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat.
  • Perbaikan tata kelola hutan (good forest governance) menjadi salah satu pilihan solusi dalam menjawab permasalahan  kehutanan Indonesia. JTKH Indonesia memilih 4 (empat) aspek prioritas dari governance yang perlu untuk dipenuhi, yaitu Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas, dan Koordinasi. Kemudian indikator dari keempat aspek tersebut diarahkan untuk memetakan kondisi ke dalam beberapa isu kehutanan yang kontekstual dengan Indonesia, seperti tenurial, perencanaan ruang/lahan, manajemen kehutanan, dan pendapatan (revenues) dari sektor kehutanan. Keempat isu ini diharapkan bisa mewakili keseluruhan aspek pengelolaan hutan dari hulu hingga hilir.

Kontak Koalisi :

Yulistia Rahman, Program Officer ICEL – Tel: 085697250540
Linggarjati, Direktur Eksekutif Yayasan JARI Kalteng – Tel: 08115209331
Bernadinus Steni, Manager Program HuMa – Tel: 081319355355
Made Iwan Dewantama, Peneliti SEKALA – Tel: 081353048438
Christian Purba, Peneliti Forest Watch Indonesia – Tel: 08121105172

Untuk memperoleh dokumen penelitian dan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
Citra Hartati, Program Officer ICEL – Tel: 085263028706

Sumber: tatakelolahutan.wordpress.com 

[Siaran Pers Bersama] Lawan Penyalahgunaan: Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Dumping B3

RPP Pengelolaan B3 (Bahan Berbahaya Beracun), Limbah B3 dan Dumping B3 berpotensi diredusir oleh kalangan industri dan kementerian teknis agar PP yang disahkan nantinya menjadi mandul dan tidak efektif. Hal ini merupakan bentuk perlawanan sistematis, setelah sebelumnya bentuk perlawanan juga terjadi dengan tekanan terhadap rencana re- ekspor/repatriasi ribuan kontainer limbah B3 ke negara pengirim.

Formulasi regulasi di bidang lingkungan hidup harus dilandaskan pada prinsip kehati-hatian (precautinary principle) dalam rangka melindungi kelestarian lingkungan hidup demi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagai negara peratifikasi Konvensi Basel seharusnya muatan materi berbagai rancangan peraturan perundangan di atas dibuat selaras dengan prinsip-prinsip dan ketentuan dari Konvensi tersebut serta UU 32/2009. Penyimpangan dari prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan tersebut maupun pengaturan yang lebih longgar daripada PP sebelumnya, selain akan merugikan kepentingan lingkungan dan masyarakat juga akan merugikan Pemerintah SBY dimata internasional mengingat banyaknya elemen internasioal yang menaruh perhatian terkait persoalan ini ditengah deretan kasus B3 di Indonesia yang belum kunjung tuntas penegakan hukumnya.

Baca Selengkapnya[Siaran Pers Bersama] Lawan Penyalahgunaan: Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Dumping B3

Penerbitan PP No 60 Berpotensi Konflik

Pelangi.or.id – Pemerintah dinilai gegabah dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 yang memutihkan izin-izin perkebunan hutan di kawasan hutan. Pemutihan izin kebun ”ilegal” yang hanya berbekal izin kepala daerah ini dinilai membuka potensi konflik.

Peraturan pemerintah (PP) itu menggunakan dua penapis dalam ”mengampuni” para pelanggar, yaitu lokasi usaha sesuai tata ruang daerah dan peruntukan fungsi kawasan hutan. Persyaratan lain, seperti analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan persetujuan masyarakat sekitar lokasi, justru diabaikan.

”Seharusnya kalau tak ada kelengkapan dokumen amdal atau prosesnya bermasalah dengan sendirinya gugur dan tak diproses izinnya,” kata Dewi Tresya, Deputi Program Pengembangan Hukum Lingkungan (ICEL), Sabtu (11/8), di Jakarta.

Bisa saja perizinan yang sesuai tata ruang daerah merupakan lahan gambut dalam (lebih dari 3 meter yang harus dilindungi), tetapi masuk kawasan perkebunan. Ia menekankan, perizinan yang diproses harus benar secara material dan formal.

Dewi sepakat kebijakan pemberian kesempatan kepada pengguna kawasan hutan tanpa izin Kementerian Kehutanan ini sebagai pemutihan. Upaya ini seharusnya tak menjauhkan sanksi pidana atas pelanggaran kawasan hutan. Namun, soal sanksi pidana itu tidak diatur dalam PP.

Grahat Nagara, aktivis Silvagama, mengatakan, pemutihan izin-izin perkebunan memunculkan potensi konflik antara pemilik kebun besar dan kecil. Sebab, PP No 60/2012 hanya menyebut izin ”Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah…”.

Padahal, izin usaha perkebunan itu hanya untuk usaha pada luasan di atas 25 hektar (perkebunan sedang/besar). Sementara perkebunan kecil (di bawah 25 hektar) hanya diwajibkan mengurus surat tanda daftar usaha perkebunan dari bupati/wali kota. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No 26/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

”Potensi konflik ada di sini. Kenapa perkebunan besar diberi pemutihan, sedangkan perkebunan kecil yang notabene milik rakyat kecil tak diwadahi? PP No 60 memang untuk memutihkan izin-izin ilegal perkebunan besar,” paparnya.

Karena itu, ia mengatakan, langkah pemerintah menerbitkan PP No 60/2012 (Perubahan atas PP No 10/2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan) itu gegabah. ”Tiba-tiba muncul, ada apa?” ujarnya.

Yuyun Indradi, Juru Kampanye Politik Kehutanan Greenpeace Asia Tenggara di Indonesia, mengatakan, PP No 60 dan PP No 61 jelas-jelas upaya pemutihan atas pelanggaran hukum kehutanan. ”Seharusnya bupati atau kepala daerah yang menerbitkan izin diperiksa terlebih dulu. Di lapangan, aktivitas kebun atau tambang itu sudah telanjur beroperasi,” tuturnya. (ICH)

Sumber: Kompas Cetak

Pengamat: Perlu PP Pelaksanaan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Gresnews.com – Pemerintah didesak agar segera mengeluarkan peraturan pelaksanaan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pasalnya UU PPLH ini diandalkan sebagai perisai terhadap konflik norma antar perundangan. Desakan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Refleksi Atas Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” di Jakarta, Rabu (4/7).

Memang ada kemajuan jelas di bidang hukum lingkungan hidup di Indonesia, tetapi harus tetap didorong. Misalnya diturunkannya PP pelaksanaan UU LH untuk memudahkan penegakan hukum, ungkap ahli hukum Universitas Leiden, Belanda, Adriaan Bedner.

Lebih lanjut Bedner menjelaskan, pemerintah memiliki pekerjaan rumah yakni menyelesaikan problem hukum terkait dengan konflik norma antara UU PPLH dengan UU sektoral. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, peraturan pelaksanaan UU PPLH harus segera dikeluarkan.

Dalam diskusi itu juga berkembang berbagai pemikiran penting lainnya, seperti perlunya memperkuat konsep dan mekanisme tanggung gugat (liability). Khususnya bagi pemerintah yang mengabaikan UU PPLH, maupun membiarkan perusakan atau pencemaran lingkungan. Juga perlunya memperjelas dan mempertegas konsep, serta mekanisme dana jaminan pemulihan lingkungan.

Bicara soal perusakan, maka tak luput dari sanksi. Sehingga perlu pula dorongan terhadap kemauan pemerintah dalam menggunakan instrumen sanksi administrasi untuk menghentikan pelanggaran. Namun selain sanksi tentu perlu juga apresiasi.

Sehingga kriteria penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja (PROPER) harus diperbaiki dan menselaraskannya dengan penegakan hukum. Dengan begitu agar akuntabilitas undang-undang terjaga dan mendapatkan penerimaan masyarakat yang baik.

Diskusi ini sangat penting untuk terus menggali problem-problem yang dihadapi dan mencari jalan keluar bersama untuk menjawab problem lingkungan dan SDA yang semakin mendesak,” ungkap Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo. Acara diskusi tersebut diselenggarakan ICEL, bekerjasama dengan Van Vollenhoven Institute (VVI) dan Universiteit Leiden.

Giant Mining Corps Yet To Be Given Legal Sanctions

ima-api.com – In spite of Law No.32 of 2009 concerning Environmental Management and Protection being in effect now for 20 months and granting wide authority to the Ministry of the Environment A and B category mining corporations have yet to be given sanctions.

Assistant deputy for Environmental Dispute Settlements at the Ministry of the Environment, Cicilia Sulastri made the statement during a discussion on the law in question held by the Mining Advocacy Network (Jatam) in Jakarta on Thursday (6/23).

Among other resource persons present were environmental and urban settlement observer Tjuk Kuswartojo and senior researcher from the Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Rino Subagyo. Cicilia revealed up to now there were only a few in the C category given sanctions but in the A and B group there were not any, she said, adding that in the latter “ she did not mention how many- there were a few involved with the law and still undergoing questioning.

This is due to lack of commitment on the side of the related ministry and the regional authorities in addition to lack of comprehension and commitment from law enforcers, Cicilia said. Category A mining companies are engaged in extracting strategic material such as oil, gas, asphalt, coal, nickel, white tin, and uranium. Category B are extractors of iron, bauxite, copper, zinc, gold, platinum, silver and diamonds; Category C are extractors of a.o gems, quartz, marble, granite, clay/loam and sand.

Rino’s perspective on the issue was that there is no synergy between the Environmental Ministry and other ministries. Law enforcement is absolutely lacking also Proper results (evaluation of extracting companies). Blacklisted companies were not given sanctions. In short internal coordination seems to be a big problem, he said.

He continued to say Proper evaluations were lacking transparency and participation.  In fact the best evaluators would be the communities in the surrounds of the mines.

According to Tjuk the laws have granted extraordinary authority to the environmental ministry but can only be effectively implemented if the ministry is being reposed with a strong leadership.

First and foremost the minister of the environment should be brought to an equal level of empowerment with the minister of energy and mineral resources and the minister for public works, Tjuk said.

Would the ministry of the environment have the ability to stop forest destruction (as a result of the activities of another ministry?, he asked. For the 20 consecutive months the law is running, not one of the 30 government regulations and 19 ministerial decrees to endorse the law were published in spite of a one year deadline in place.

Pertemuan RIO+20 Hadapi Korporasi,Masyarakat Tak Terlindungi

iesr.or.id – Dokumen keluaran Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB di Rio de Janeiro, 20-22 Juni 2012, dinilai kian melemahkan perlindungan terhadap masyarakat sipil. Masyarakat dihadapkan langsung pada korporasi-korporasi besar dalam kerangka mekanisme pasar. Nyata bahwa peran negara dilucuti.

Demikian antara lain diskusi media dengan Organisasi Masyarakat Sipil di Jakarta, Selasa (12/6). Narasumber adalah Koordinator Forum Masyarakat Sipil (CSF) Siti Maemunah, aktivis Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Rakyat (Kiara) Mida Saragih, peneliti pada Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) Dyah Paramita, anggota Divisi Perempuan dan Konflik Sumber Daya Alam dari Solidaritas Perempuan (SP) Aliza Yuliana, serta Nika dari Institute for Essential Services Reform (IESR).

”Dari dokumen yang diajukan Indonesia untuk dokumen ’Future We Want’, peran negara dilucuti, dilemahkan,” kata Dyah. Sementara isi deklarasi tahun 1992 pada Konferensi Lingkungan dan Pembangunan di Rio cukup bagus. Ada 27 prinsip kuat yang mendorong perlindungan hukum di tingkat internasional dan nasional.
Saat ini, rakyat dihadapkan langsung dengan korporasi besar, transnasional tanpa perlindungan pemerintah. Semua diserahkan kepada mekanisme pasar.
Menurut Dyah, dokumen yang bakal keluar dari Konferensi Rio+20 bisa dikatakan mundur. ”Sudah 20 tahun sejak dokumen 1992, mestinya sekarang berbicara implementasi untuk menindaklanjuti, bukan memperbarui komitmen lagi,” katanya.
Tujuan Konferensi Rio+20 antara lain memperbarui komitmen pembangunan berkelanjutan dan membangun kelembagaan demi mencapainya.
Penghancuran lingkungan
Menurut Siti Maemunah, sepuluh tahun terakhir di Indonesia justru terjadi penghancuran lingkungan secara berkelanjutan. ”Indonesia dipuji karena pertumbuhan ekonominya 4-8 persen setahun, tetapi hanya 4 juta orang yang mapan dengan gaji Rp 250 juta hingga Rp 500 juta per tahun. Ada kesenjangan sosial luar biasa. Lebih kurang 56 persen aset negara dikuasai hanya 0,2 persen penduduk Indonesia,” ujarnya.
Di lapangan, pemberian konsesi marak untuk pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan pertanian skala besar. ”Pulau-pulau kecil dan kelautan diberikan kepada konglomerat dan korporasi transnasional,” ujarnya.
Mida mengungkapkan fakta- fakta dalam perkara kelautan dan pesisir. Hal itu di antaranya perubahan fungsi mangrove di Langkat, Sumatera Utara, yang menjadi perkebunan kelapa sawit. Sementara Nika dari IESR menegaskan perlunya pencapaian program akses energi untuk semua agar tercipta tahun 2030.
Keprihatinan juga muncul karena pada dokumen usulan Indonesia sama sekali tak menyinggung soal jender. ”Perempuan berisiko besar menanggung dampak kerusakan sumber daya alam dan lingkungan,” ujar Aliza.
Kemarin, masyarakat sipil menyerukan lima hal penting komitmen negara-negara peserta Konferensi Rio+20 untuk memikirkan nasib penghuni bumi.

Pemerintah tidak Berkomitmen Selesaikan Lapindo

Beritasatu.com – Penegakan hukum atas semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, yang  berdampak pada lingkungan hidup dan ratusan masyarakat masih bisa  dilakukan asal ada komitmen kuat dari pemerintah dan para penegak hukum, kata Henri Subagyo, Direktur Eksekutif Indonesian Center for  Environmental Law (ICEL), saat dihubungi Beritasatu.com, hari ini.

“[Penegakan hukum] masih bisa. Kenapa? Karena, Gakum yang baru dicoba itu kan dari NGO, yaitu gugatan dari Walhi dan LBH. Sebenarnya masih ada peluang, masih ada gugatan masyarakat sebagai korban, juga ada gugatan  dari pemerintah yang tidak mau dipakai oleh pemerintah. Masih ada juga gugatan pidana yang masih terkatung-katung,” kata Henri.

Koalisi Minta Moratorium Berbasis Capaian

Mongabay.co.id – KOALISI Organisasi Masyarakat Sipil mengeluarkan deklarasi terkait satu tahun moratorium hutan, 21 Mei 2012. Mereka meminta moratorium berdasarkan capaian, bukan waktu. Gabungan organisasi ini memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah.

Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, membacakan deklarasi itu di Jakarta, Senin(21/5/12). Deklarasi itu menyebutkan, moratorium merupakan upaya jeda eksploitasi dalam periode waktu tertentu untuk menghentikan atau menunda kegiatan tertentu. Lalu mengisi periode itu dengan langkah-langkah mencapai perubahan signifikan.

KLH Didesak Cabut Izin Korporasi Perusak Hutan

Beritasatu.com – Hal itu diungkapkan oleh Henry Subagyo, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), salah satu anggota Koalisi Anti Mafia Hutan di Jakarta, Jumat (4/5).

“KLH sudah pas sekali masuk untuk intervensi dan melakukan gugatan hukum, terutama dari dugaan ada kerusakan lingkungan. Apalagi KLH mempunyai kewenangan melakukan gugatan atas nama pemerintah,” kata Henry.

Henry menambahkan kewenangan KLH itu sudah tertuang pada UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Meski demikian, Henry mengingatkan tindakan KLH juga harus didukung oleh kementerian lainnya, terutama Kementerian Kehutanan.