ICEL

ICEL

Indonesia: Supreme Court, CLD and ICEL Hold Seminar on RTI

Law-democracy.org – A gathering of judges from Indonesia’s top courts, as well as leading government officials, met in Jakarta on 8 March 2012 to attend a workshop on exceptions to the right to information. The seminar, organised by Supreme Court, CLD and the Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), was held at the invitation of the Supreme Court.

One of Australia’s foremost jurists, the Honourable Michael Kirby AC CMG, delivered the keynote presentation. Among those in attendance were Sultony Mohdally, Supreme Court Judge, Regional Attorney General Suhendra, senior representatives from the Indonesian National Police Headquarters, and several judges and Information Commission representatives, who travelled from around Indonesia to attend the workshop.

Kembalikan ke Negara Pengirim, Indonesia Bukan Tempat Pembuangan Limbah B3!

Greenpeace.org – Bersama koalisi Indonesia Toxics-Free Network ( Walhi, Institut Hijau Indonesia, YLKI, BALIFOKUS, Gita Pertiwi, ICEL dan Greenpeace) kami telah mengirimkan surat terbuka kepada pemerintah Indonesia untuk mendesak pemerintah agar mempercepat proses pemeriksaan ke 113 kontainer berisi limbah B3 dan membuka informasi kepada masyarakat secara terbuka terkait proses pemeriksaan tersebut dan juga mendesak pemerintah untuk segera mengirimkan kembali ke 113 kontainer B3 tersebut ke negara pengirim. Indonesia bukan tempat pembuangan limbah B3!

Berita sangat mengejutkan ketika pada akhir bulan Januari 2012, 113 kontainer B3 dari Inggris dan Belanda yang ditahan di Pelabuhan Tanjung Priok dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dan merupakan jumlah terbesar yang pernah diketahui publik. Isu ini bukan hanya membuka masyarakat Indonesia, tetapi juga mata dunia karena melibatkan 3-4 negara. 

2011, Karpet Merah untuk Investor Perusak Lingkungan

Jakarta – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) berpendapat kebijakan dan regulasi lingkungan hidup yang diterbitkan tahun 2011 lebih pro investor. Hampir tidak ada kasus lingkungan hidup yang selesai diproses.

\\\”Jadi tahun 2011 ini merupakan tahun pemberian karpet merah bagi investor perusak lingkungan,\\\” kata Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henry Subagiyo, dalam jumpa pers refleksi akhir tahun 2011 di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (29\/12\/2011).

Ia memaparkan pemerintah menerbitkan Perpres nomor 28 tahun 2011 tentang penggunaan kawasan hutan lindung untuk penambangan bawah tanah pada Mei 2011.

19 Desember 2011, pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan menandatangani nota kesepahaman mengenai penggunaan kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi untuk pemanfaatan panas bumi.

\\\”MoU tersebut menjadikan penggunaan kawasan hutan lindung untuk pemanfaatan panas bumi menjadi semakin mudah,\\\” ujar Henry.

Sementara sepanjang tahun 2011, kata Henry, Kemenhut menerbitkan 18 perizinan penggunaan kawasan hutan untuk panas bumi. Dalam proses penegakan hukumnya pemerintah terkesan lempeng.

\\\”Hampir tidak ada kasus pelanggaran yang diselesaikan. Kami berharap adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan di sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam yang melibatkan para pemangku kepentingan. Harmonisasi ini harus dipimpin langsung oleh Presiden,\\\” papar Henry.

Peraturan Menteri Pertanian No.61/2011 Langgar Undang-Undang

Peraturan Menteri Pertanian No. 61/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas melanggar undang-undang dan prinsip kehati-hatian hanya demi kepentingan jangka pendek dan investor, sehingga Menteri Pertanian harus menarik kembali Permen tersebut demi kepentingan masyarakat dan lingkungan. Demikan tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi untuk Desa Sejahtera, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia .

“Prinsip Kehati-hatian, merupakan prinsip dasar dalam menangani produk hasil rekayasa genetik, dengan diakuinya potensi dampak lingkungan, sosial ekonomi  dan kesehatan . Sangat jelas hal ini tidak menjadi roh dari Peraturan Menteri Pertanian No. 61/2011 ini.  Alasan demi menerapkan amanat MP3EI yang berpihak pada investor membuat Mentan berani mengabaikan kepentingan publik. Ini jelas salah” tegas Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Nasional ADS.

Hal ini juga menunjukkan bagaimana pemerintah tidak mau belajar dari kesalahan 10 tahun lalu saat pelepasan kapas transgenik milik Monsanto, yang merugikan petani dan gagal memenuhi janji. “Perlu diingat saat itu keputusan juga dilakukan secara tergesa-gesa dan sembunyi-sembunyi untuk memfasilitasi kepentingan perusahaan.” Tambah Tejo.

”Secara substansi, Permentan ini cacat hukum karena bertentangan dengan UU.32/2009, tentang ketentuan AMDAL dan izin lingkungan. Oleh karenanya perlu ditinjau ulang, karena selain merugikan kepentingan lingkungan hidup, Permentan ini justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.” jelas Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif ICEL. Henri mengingatkan bahwa para pelaku usaha, dan juga pemberi izin yang melanggar UU.32/2009 akan dihadapkan pada ancaman pidana kejahatan lingkungan hidup.

Selain itu kesehatan publik harus menjadi perhatian utama saat menangani produk transgenik.”Apalagi aturan yang ada terkait keamanan pangan transgenik yaitu PP 21/2005 hanya mencantumkan kesepadanan substansial yang lagi-lagi tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian.  Sudah itu diserahkan kepada klaim produsennya, tanpa kewajiban uji laboratorium oleh pemerintah.” papar Huzna Zahir, dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

Sementara studi yang dilakukan oleh Joël Spiroux de Vendômois, François Roullier, Dominique Cellier, Gilles-Eric Séralini dengan membandingkan dampak 3 Varietas jagung transgenik (NK 603 tahan herbisida , MON 810 dan MON 863 tahan hama dengan disisipkan gen dari Bacillus thuringiensis) terhadap kesehatan mamalia (2009) menunjukkan ketiganya mengandung residu pestisida baru baik saat menjadi pakan atau pangan.

Adalah salah arah, saat kebijakan pangan yang diambil hanya memberikan fasilitas dan jalan mudah bagi investor untuk mengendalikan pangan negeri ini, dengan mengabaikan keselamatan warga, menempatkan petani dan lingkungan dalam ancaman monopoli dan ketamakan segelintir perusahaan tanpa perlindungan yang cukup dari Negara.   “Tidak bisa tidak, dukungan terhadap produsen kecil yang harus diprioritaskan oleh pemerintah untuk menciptakan kemandirian pangan yang sehat dan berkeadilan. Menyerahkan urusan pangan kita kepada investor raksasa sama saja artinya dengan menciptakan ketergantungan baru, membiarkan monopoli ekonomi menjajah kita dan membiarkan rantai pangan kita dikuasai. Sungguh pilihan kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi.” tegas Tejo.

***

Catatan:

  1. Peraturan Menteri Pertanian No. 61/0T.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas diterbitkan pada 5 Oktober 2011.
  2. Pengembangan tanaman transgenic pertama secara komersial dilakukan di 7 Kabupaten di Sulawesi selatan pada 2001, dan diakhiri pada 2003 oleh Menteri Pertanian saat itu karena gagal total dan menimbulkan konflik antara petani dan perusahaan, Branitha Sandhini anak perusahaan Monsanto yang inggkar janji.
  3. MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) merupakan strategi untuk membuka sumbat pembangunan ,”debottlenecking”  dengan kerjasama dengan swasta.
  4. World Economic Forum on East Asia 2011 merupakan kerjasama dunia usaha dengan pemerintah, menghasilkan kesepakatan membentuk World Economic Forum Partnership for Indonesian Sustainable Agriculture.  Menghasilkan formula triple 20: 20% peningkatan produksi, 20% pengurangan emisi, 20% pengurangan kemiskinan di pedesaan.  Ada 14 perusahaan multinasional dibidang pangan bergabung menyodorkan  komitmen 20-20-20 untuk meningkatkan perekonomian pedesaan.
  5. Aliansi untuk Desa Sejahtera merupakan aliansi dari 18 Ornop dan jaringan dengan fokus kerja mengupayakan penghidupan pedesaan yang lestari dengan pendekatan pada 3 komoditas : (1) beras/pangan, ketua pokja Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP); (2) sawit, ketua Pokja Sawit Watch dan (3) ikan, ketua Pokja Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Aliansi untuk Desa Sejahtera memiliki 4 pilar untuk memperkuat penghidupan di pedesaan (1) akses terhadap sumber daya alam, (2) akses pasar, (3) adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, dan (4) keadilan gender.

ICEL Minta KESDM Jalankan Fungsi Pengawasan Pertambangan

Jakarta-TAMBANG. Menjelang akhir tahun 2011 ini, Direktur Eksekutif, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, memberikan catatan khusus bagi Kementerian ESDM di soal pengawasan usaha pertambangan. Menurutnya, sepanjang tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, dirinya belum pernah melihat Kementerian ESDM mengumumkan perusahaan tambang yang diberikan sanksi akibat menyalahi aturan yang dibuat pemerintah.

�Sejauh ini KESDM hanya menjalankan fungsinya sebagai lembaga pemerintah yang hanya menjamin jalannya industry pertambangan. Sedangkan konteks pengawasan hingga saat belum terjadi, hal ini terukur dari belum pernahnya KESDM mengumumkan industry pertambangan yang diberikan sanksi akibat melanggar aturan perundang-undangan,� ujarnya kepada Majalah TAMBANG, di Jakarta.

Kalau pun itu sudah dilakukan, lanjutnya, seharusnya KESDM mengumukan ke publik terkait dengan pemberian sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang nakal itu. Dengan demikian fungsi pengawasan yang dilakukan oleh KESDM dapat dilihat oleh publik.

�Jangan-jangan fungsi pengawasan di KESDM belum optimal, maka itu kedepan harus dioptimalkan ini demi keberlangsungan kegiatan pertambangan yang ramah terhadap masyarakat dan lingkungan,� ucapnya.

Dirinya mencatat, kalau selama ini masih ada beberapa perusahaan pertambangan yang aktif menjalankan kegiatan produksinya. Padahal, menurutnya, perusahaan tersebut telah jelas-jelas melakukan pelanggaran terkait soal reklamasi.

�KPC misalnya, dia jelas-jelas melanggar komitmen untuk melakukan reklamasi. Memang ada sebagian yang sudah direklamasi, tapi untuk pit atari masih belum dilakukan reklamasi,� katanya.

Selain itu, dirinya juga mengkritik soal masih adanya tumpang tidih perizinan pertambangan, akibat pemberian izin yang dilakukan oleh daerah. Karena itu dirinya berharap KESDM dapat mengoptimalkan perannya sebagai pengawas disektor pertambangan.

�Jangan sampai ini terus dibiarkan, karena sering sekali lahan untuk pertanian misalnya tergusur akibat pemberian perizinan pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan, maka itu KESDM harus mengoptimalkan pengawasan ,� pungkasnya.

Ratusan Ribu Hektar Hutan Berubah Fungsi

Jakarta, Kompas – Perkebunan kelapa sawit dan pertambangan merusak ratusan ribu hektar kawasan konservasi. Kerusakan disebut-sebut terkait otonomi daerah dan biaya politik lokal.

Aktivitas tambang bersinggungan (overlap) dengan kawasan konservasi sekitar 1 persen, sedangkan kelapa sawit 460.000 hektar. Adapun luas kawasan konservasi 27 juta hektar.

”Terjadi di seluruh hutan konservasi di Indonesia,” kata Direktur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan, Sonny Partono, Senin (5/12), di Jakarta, seusai berbicara dalam diskusi Implikasi Putusan Mahkamah Agung terhadap Status dan Fungsi Taman Nasional (TN) Batang Gadis di Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Menurut Sonny, pemilihan kepala daerah, terutama bupati/wali kota, punya andil merusak. Kawasan hutan ditabrak untuk mengembalikan ongkos politik.

Kementerian Kehutanan setahun ini menargetkan mengembalikan lahan sawit/tambang menjadi hutan konservasi. Sonny mencontohkan, pihaknya bekerja sama dengan polisi dan tentara membongkar perkebunan sawit di TN Gunung Leuser (4.000 hektar), TN Bukit Barisan Selatan (8.000 ha), dan TN Way Kambas (6.000 ha). Target 2014 dibebaskan 25.000 ha.

”Pohon sawit kami tebang dan cabut, lalu ditanami dengan tanaman setempat,” ucapnya.

Kasus Batang Gadis

Hendrik Siregar, Pengampanye Emas Jaringan Advokasi Tambang, mengatakan, kawasan konservasi seluas 106.000 ha di TN Batang Gadis (TNBG) di Kabupaten Mandailing Natal, Sumut, 31 persennya terkena areal kontrak karya PT Sorikmas Mining dengan luas 66.000 ha.

Kebijakan itu digugat ke Mahkamah Agung. Putusan MA menguatkan posisi perusahaan. Konsekuensinya, kawasan TNBG terfragmentasi menjadi empat bagian (seluas 21.297 ha, 71 ha, 43.390 ha, dan 7.392 ha).

Untuk beroperasi, status hutan konservasi (TN) harus diturunkan menjadi hutan lindung. Selain itu, perusahaan juga harus mendapatkan izin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan.

Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Hukum Lingkungan, mengingatkan, operasional perkebunan sawit dan tambang harus dilengkapi izin lingkungan serta dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). ”Polisi ataupun polisi hutan harus awasi betul-betul karena kecenderungan langsung buka hutan setelah dapat izin. Padahal, proses masih panjang,” ucapnya. (ICH)

Corporate Green Ratings Slammed as Cover  for Polluting Indonesian Companies

Environmental activists have lashed out at the government over its latest list of environmentally responsible companies, saying it has recognized firms with questionable green credentials.

Henri Subagiyo, executive director of the Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), said on Friday that the 2011 Proper Index, in which companies volunteer to be assessed and rated for their environmental stewardship, was fundamentally flawed.

“We reject the Proper Index because its rating mechanism is not standardized,” Henri said. “It cannot be used as a legitimate measure [of a company’s environmental impact] because it doesn’t comply [with prevailing standards].”

The index assigns color codes to companies based on their environmental credentials, with black for the worst polluters and gold for those who go “beyond compliance.” While the index serves to name and shame polluting companies, it does not punish offenders or require them to clean up their acts.

In this year’s list, released late last month, the companies awarded gold ratings included oil firm Medco E&P for its Rimau oil block in South Sumatra; Chevron Geothermal Salak, operating in West Java; and Badak NGL, which runs a liquefied natural gas plant in East Kalimantan.

Others were Pertamina Geothermal for its Kamojang field in West Java, and cement producer Holcim for its Cilacap plant in Central Java.

“The government needs to be judicious about awarding these ratings because they inform public opinion,” Henri said.

“A company can claim that it has complied with environmental regulations yet still be in conflict with local residents.”

The ICEL and several other nongovernmental organizations, including the Mining Advocacy Network (Jatam), have filed a formal protest with the Environment Ministry over the 2011 Proper Index.

They contend that in addition to the gold ratings not being merited, some of the companies with a green rating, the second-highest in the index, are clearly undeserving of the honor.

They cited, among others, Newmont Nusa Tenggara, which operates the Batu Hijau copper and gold mine in Sumbawa, West Nusa Tenggara. The company’s practice of dumping tailings into the sea has earned it the ire of environmentalists and the local population, although it contends that the practice is environmentally sound.

In their protest letter, the NGOs are calling for these companies’ ratings to be rescinded and for a serious environmental evaluation to be carried out into their operations.

LSM Tolak Proper 2011 KLH

Koalisi lembaga swadaya masyarakat menolak tegas hasil pemeringkatan kinerja perusahaan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) karena standar penilaian masih jauh dari harapan.
 
Hal tersebut disampaikan oleh Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), di Jakarta, Jumat (2/12), menanggapi pengumuman Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau lebih dikenal sebagai Proper tahun 2011.
 
“Kami, masyarakat sipil menolak sistem Proper karena sistem penilaian belum cukup penuhi standard. (Proper) tidak bisa dijadikan sebagai legitimasi karena belum comply,” kata Henri.
 
Meskipun hanya bersifat sukarela, namun Henri menegaskan justru penilaian harus dilaksanakan “beyond compliance”.

“Peraturan-peraturannya kan juga harus jelas. Di KLH sendiri baku mutu yang digunakan masih belum memasukkan beberapa partikel, itu harus dibenahi dulu. Kemudian, turunan peraturan dari UU 32 (tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) juga masih belum ada,” jelasnya.
 
Lebih lanjut, ia menyatakan, mekanisme pengaduan atau protes dari masyarakat belum ditampung di dalam mekanisme penilaian Proper, sehingga beberapa perusahaan yang sedang konflik dengan masyarakat justru mendapatkan peringkat yang baik.

“Ini kan harus hati-hati dalam pemberian Proper karena bisa mempengaruhi publik, perusahaan bisa mengklaim mereka sudah penuhi standar lingkungan, padahal sebenarnya mereka masih berkonflik dengan masyarakat setempat,” tambah Henri.
 
Proper merupakan program tahunan yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan menerapkan model peringkat untuk menilai perusahaan mana saja yang taat dan patuh terhadap aturan-aturan lingkungan hidup. Peringkat yang diberikan berdasarkan warna, yaitu Emas, Hijau, Biru, Merah, dan Hitam.
 
Untuk Emas, perusahaan tersebut telah menaati peraturan beyond compliance’, sementara, yang terjelek akan mendapatkan Hitam.
 
Tahun ini, lima perusahaan berhasil mendapatkan Emas, yaitu PT Holcim Indonesia – Cilacap Plant, PT Pertamina Geothermal Area Kamojang, Chevron Geothermal Salak Ltd, PT Medco E&P Indonesia – Rimau Asset, dan PT Badak NGL.
 
Henri juga menambahkan tidak adanya perubahan dalam sistem Proper terlihat dari masih kurangnya penegakan hukum bagi perusahaan yang berpredikat Hitam.

“Seandainya baku mutu ketat dan jelas aturannya, maka perusahaan Hitam akan langsung diproses, tapi, hingga saat ini tidak ada keterkaitan langsung antara penegakan hukum dengan Proper,” tandasnya.

/WEB

ICEL Tolak PROPER Perusahaan Tambang “Bermasalah”

Jakarta-TAMBANG. Direktur Eksekutif, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, mengaku keberatan terhadap tiga perusahaan penerima peringkat kategori Hijau dalam PROPER 2011. Yaitu, PT Newmont Nusa Tenggara, PT. Kaltim Prima Coal dan PT Kideco Jaya Agung. Menurutnya, ketiga perusahaan tersebut telah membawa dampak kerusakan lingkungan sekitar dan berakibat buruk pada masyarakat setempat.

Menurutnya, praktek pembuangan limbah tailing ke laut adalah salah satu pelanggaran yang dilakukan PTNNT, padahal berdasarkan Extractive Industry Review yang diinisiasi oleh World Bank di tahun 2000 dan menjadi referensi internasional dalam pengelolaan pertambangan yang baik, mengatakan pembuangan tailing ke laut seharusnya tidak boleh dilakukan sebelum dilakukannya riset yang seimbang dan tidak bias, akuntabel pada pemangku kebutuhan dan terbukti keamanannya.

�Hingga saat ini belum ada konsensus dan bukti ilmiah yang kuat akan keamanan dan keselamatan praktek pembuangan limbah tailing ke laut. Ditambah lagi, PTNNT sedang menjalankan proses sengketa hukum Lingkungan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait dengan pembuangan limbah tailing ke laut,� katanya.

Sedangkan PT. Kaltim Prima Coal, lanjutnya, sejak diambil alih Bumi Resources pada 2002, operasi penambangan PT. Kaltim Prima Coal di Sangatta Project, telah menyebabkan banjir dan kini menjadi menu tahunan bagi warga di Kecamatan Sangatta dan Bengalon Kutai Timur Kalimantan Timur. Rusaknya hulu sungai Sangatta tidak hanya mengakibatkan banjir tapi juga air menjadi keruh dan tak layak lagi dapat di konsumsi.

�Di pit Bengalon (A,B dan C), operasi tambang PT. Kaltim Prima Coal telah mencemari sungai Bengalon dan mengakibatkan banjir melanda Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bangalon. Perusahaan diyakini tak akan mampu melakukan reklamasi atau penutupan pada lokasi tambangnya di pit Hatari, Sangatta. Pit Hatari disembunyikan karena besar dan sangat dalam. PT. Kaltim Prima Coal selalu mempromosikan pit G, Bukit Pandang sebagai tempat wisata dan kunjungan dari pihak pemerintah,� ucapnya.

Begitu pula dengan PT Kideco Jaya Agung yang telah mendapatkan keluhan dari masyarakat akibat pengoperasian kapal tongkang. Selain itu, PT Kideco Jaya Agung Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, juga melakukan kesalahan dengan melakukan penggusuran tanah tumbuh petani sekitar.

Berkaca dari hasil PROPER sebelumnya, lanjutnya, tidaklah mengherankan apabila beberapa perusahaan yang mendapatkan kategori hijau tersebut ternyata dinilai tidak layak oleh masyarakat, serta terdapat masalah dalam pengelolaan limbahnya yang diakibatkan karena lemahnya standard penilaian PROPER.

Padahal, seharusnya Kementerian Lingkungan Hidup juga harus mempertimbangkan penerapan praktek-praktek terbaik internasional dan standard internasional khususnya bagi perusahaan internasional.

Sebab itu, dirinya menilai kalau PROPER tidak menjadikan rekomendasi bagi para penentu kebijakan untuk mengkaji ulang, memperbaiki dan memperketat regulasi dan standar lingkungan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha.

�Indonesia juga tidak memiliki Pollutant Release Transfer Registers (PRTRs) yang mewajibkan perusahaan untuk membuka informasi mengenai bahan kimia yang dilepaskan ke lingkungan dari operasinya,� pungkasnya.