ICEL

ICEL

Koalisi: RUU Pemberantasan Perusakan Hutan Rentan Kriminalisasi Rakyat

Mongabay.co.id – Pemerintah bersama DPR tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemberantasan Perusakan Hutan yang kabarnya segera disahkan awal April ini. Keberadaan RUU ini berpotensi mengkriminalisasi masyarakat, terutama yang hidup di dalam dan sekitar hutan.

Untuk itu, Koalisi Anti Mafia Kehutanan, mendesak DPR menghentikan proses pembahasan RUU ini. Mereka juga meminta DPR segera revisi UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, salah satu memperbaiki ketentuan berkaitan tindak pidana bidang kehutanan.

“Pembahasan RUU ini terkesan diam-diam, kalangan masyarakat sipil baru mengetahui keberadaan RUU ini beberapa hari lalu. Dari hasil analisis RUU ini, ternyata banyak kekurangan, mulai dari proses sampai isi,” kata Emerson Yuntho dari Indonesian Corruption Watch (ICW) dalam rilis Jumat (22/3/13).

Konflik-konflik agraria di kawasan hutan, terus merebak. Perkumpulan HuMa mencatat, sampai 2012, dari 129 juta hektar kawasan hutan di seluruh Indonesia, terdapat 72 konflik kehutanan di lahan hampir 1,3 juta hektar di 17 provinsi. Data Paguyuban Petani Hutan Jawa (PPHJ), selama 1999-2011 tercatat 34 petani meninggal dan 73 petani luka-luka ditembak dan dianiaya akibat konflik dalam kawasan hutan. “Konflik-konflik ini terjadi akibat ketidakadilan dan kepastian tenurial dalam kawasan hutan.” Salah satu pangkal dari persoalan ini adalah UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. “Tetapi, alih-alih menyelesaikan pangkal persoalan, pemerintah justru mengeluarkan RUU tentang Pemberantasan Perusakan Hutan,” ujar dia.

Siti Rakhma Mary, Koordinator Program Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik Perkumpulan HuMa  mengungkapkan, ada beberapa  masalah dalam RUU ini seperti proses tidak transparan, dengan tak ada keterlibatan publik, termasuk mekanisme konsultasi publik tidak diterapkan dalam RUU ini.

Lalu mengenai isi RUU. Aturan ini bertujuan menangkap para pembalak besar dan memidana orang yang menggunakan kawasan hutan tanpa izin untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan. “Sepintas, maksud RUU ini baik. namun, ada beberapa hal yang meleset, dan membahayakan masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal jika RUU ini diterapkan.”

Beberapa masalah dalam isi RUU ini, antara lain, pertama,  defenisi terorganisir tak jelas, hingga bisa menimbulkan salah tafsir. “Pengertian kejahatan terorganisasi dalam RUU ini berpotensi besar mengkriminalisasi masyarakat .”  Kedua, tak ada penjelasan mengenai definisi peladang tradisional hingga membuat penerapan RUU ini tidak jelas.

Ketiga, penjelasan makna pembalakan liar hanya dipersepsikan sebagai penebangan kayu tanpa izin. Seharusnya, termasuk pemanfaatan hasil hutan kayu di luar kawasan izin, di luar target volume yang ditetapkan dalam izin, dan dalam radius tertentu dari kawasan yang dilindungi.

Keempat, sistematika RUU tidak memisahkan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Padahal, keduanya menyangkut rezim kebijakan tumpang tindih.Kelima, tak memasukkan sertifikasi kayu sebagai bagian dari upaya pencegahan.

Keenam, ada ketentuan “lelang barang bukti” dalam RUU ini hingga membuka jalan bagi pencucian legalitas kayu. Kayu lelangan ini bisa didapatkan perusahaan lagi dengan harga murah.  “Begitu pula, barang bukti kayu tidak jelas jadi diperuntukkan kepentingan siapa?”

Ketujuh, RUU ini masih menggunakan peta penunjukan sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan.  “Ini tidak tepat, karena penunjukan kawasan hutan bukan sebagai dasar memastikan kawasan hutan, sesuai dengan putusan MK No. 45/ 2012,” ucap Rakhma.

Kedelapan, tidak ada pasal-pasal pidana yang dapat menjerat pelaku usaha perkebunan dan pertambangan yang beroperasi usaha tanpa izin sah atau lengkap berdasarkan peraturan berlaku. Kesembilan, tak ada pasal-pasal pidana yang menjerat pejabat berwenang yang mengetahui namun membiarkan pelanggaran para pengusaha itu.  

Untuk itu, koalisi mendesak RUU ini seharusnya tidak dibuat terlebih dahulu, karena berpotensi bertentangan dengan RUU Perlindungan Masyarakat Adat yang saat ini dibahas di DPR.  Rencana revisi UU Kehutanan pun sudah diagendakan DPR serta kemungkinan hasil judicial review UU Kehutanan oleh AMAN ke Mahkamah Konstitusi.  Belum lagi, pengukuhan kawasan hutan belum selesai hingga tidak memungkinkan RUU disahkan. “Karena akan tidak jelas diatas kawasan hutan yang mana RUU ini diterapkan,”  kata Yance Arizona, peneliti dari Epistema Insitute.

Dede Shineba dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)  menambahkan, RUU ini tidak menggolongkan degradasi hutan diakibatkan pengelolaan hutan oleh perusahaan tertentu sebagai perusakan hutan.

Jadi, koalisi berpendapat, RUU ini belum perlu dibuat. Sebab, masih banyak persoalan, dari pengukuhan kawasan hutan, perluasan pasal-pasal pemidanaan untuk korporasi dan pejabat yang memberikan izin, sampai pengaturan hak-hak masyarakat adat perlu mendapat ruang dalam UU No. 41 tahun 1999. Saat ini, yang perlu dilakukan segera revisi UU Kehutanan.

Koalisi ini terdiri dari, ICW, HuMa, Epistema Institute, KPA, Walhi, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Sylvagama, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Sawit Watch, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), dan Pusaka. 

Perda Reklamasi Cegah Tumpang Tindih

Korankaltim.com – Panitia Khusus (Pansus) rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Reklamasi dan Pasca Tambanga DPRD Kaltim melakukan konsultasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Jakarta, kemarin.
Rombongan dipimpin Ketua Pansus Andi Harun diterima pihak Dirjen Perundangan, yakni Lina dan Rahmah. Hadir anggota Pansus, yakni Sarkowi V Zahry, Darlis Pattalongi, Syaifuddin Dj, Hatta Zainal, Datuk Yaser Arafat, Agus Santoso, Masitah dan Jawad Sirajuddin. Konsultasi ditujukan untuk memperoleh gambaran tingkat harmonisasi tata norma yang dijadikan dasar penyusunan Raperda.
“Silakan saja Perda ini disusun dengan lebih detil. Agar Perda tidak hanya bagus konsepnya tapi diharapkan bisa efektif diterapkan,” kata Lina.
Dikatakan, Andi Harun bahwa perda reklamasi tambang dan pasca tambang diperlukan agar ada sanksi yang jelas.
“Kaltim ini banyak usaha pertambangan, tapi sulit sekali untuk penegakan hukumnya,” kata Andi Harun.
Dalam diskusi, Sarkowi V Zahry mengatakan perlunya harmonisasi aturan-aturan terkait. Bahkan diperlukan acuan-acuan dari Kementerian soal hal-hal dalam perumusan sanksi.
“Perda ini untuk menyelamatkan lingkungan Kaltim. Karena itu dalam pelaksanaannya jangan sampai bertentangan dengan aturan lain termasuk dalam penerapan sanksi. Sanksi administratif atau sanksi pidana yang akan diterapkan perlu diperjelas cantolan hukumnya,” kata Sarkowi.
Dari Kementerian Hukum dan HAM menyarankan agar dalam menerapkan sanksi bisa mengacu pada UU Lingkungan Hidup atau hukum lingkungan, yakni UU Nomor 32 Tahun 2009. Dengan demikian soal sanksi jangan sampai melebihi ketentuan yang ada tersebut.
“Bisa juga mengacu pada UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara,” tegasnya.
Dyah Paramita, peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengatakan di tingkat Pusat pun tidak adanya koordinasi antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Kehutanan soal reklamasi. Dyah mengatakan, hal ini berkaitan dengan penentuan keberhasilan proses reklamasi. Dalam PP No 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, pelaku usaha harus menyerahkan dana jaminan reklamasi tambang paling lambat 30 hari sejak rencana reklamasi disetujui Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Dana ini dikembalikan jika proses reklamasi dinilai selesai.
Namun, tidak ada ketentuan mengenai mekanisme audit keberhasilan proses reklamasi itu. Pemegang IUP Produksi dan IUPK Operasi Produksi dapat mengajukan pencairan dana jaminan itu ketika menganggap reklamasi sudah dilakukan. Untuk tingkat pusat, pencairan ini berdasarkan persetujuan Kementerian ESDM. Sayangnya, ulang Dyah, tidak ada koordinasi dengan Kementerian Kehutanan.

ICEL Akan Dorong Efektifitas UU dari Parlemen

Seruu.com – Dalam kurun waktu 2007 hingga 2011 eksplorasi SDA (sumber daya alam) di Indonesia memberikan kontribusi 64% dari Produk Nasional Bruto, bahkan pada tahun ini pemerintah menetargetkan penerimaan dalam pagu APBN 2013 dari sektor SDA sebesar Rp 197,2 triliun.

Adapun strategi peningkatan tersebut berdasar Nota Keuangan APBN 2013 yaitu dengan peningkatan target lifting migas di atas 1 juta barel perhari (bph), optimalisasi penerimaan SDA non Migas melalui peningkatan volume produksi dan pengembangan potensi usaha pertambangan panas bumi.

Melihat paparan dalam struktur APBN tersebut, terlebih suasana politik menjelang Pemilu 2014 dipastikan oleh Indonesian Center for Environtment Law (ICEL) dalam agenda tahun ini akan menyisakan banyak sekali persoalan terutama menyangkut kerusakan lingkungan yang pada kenyataanya hampir tidak pernah dijadikan agenda utama.

“Soal-soal lingkungan dan SDA yang tidak selesai, dan jika kita bercermin pada periode ini, merupakan pride carut marutnya Parlemen. Persoalan-persoalan tersebut akhirnya menjadi sangat beresiko dibarter di tahun politik ini,” tegas Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo kepada Seruu.com di Jakarta, Minggu (9/2/13).

Berdasarkan pemantauan ICEL, persoalan yang sangat urgent di tahun ini dilihat dari ketidakmampuan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam menekan kerusakan lingkungan akibat pertambangan, bahkan pembiaran oleh pemerintah pusat juga tidak adanya keseriusan dari perlemen menjadi indikator semakin parahnya dampak dari pertambangan.

Ini harus diseriusi oleh partai atau parlemen, ICEL melihat peluang bagaimana mengadvokasikan permasalahan ini ke DPR maupun DPD”, ujarnya.

Tian menambahkan, pihaknya kini juga tengah mendalami studi terkait implementasi UU ini, dan berupaya mendorong melalui kekuatan parlemen agar UU 32 Tahun 2009 mampu menjadi mekanisme  untuk melindungi lingkungan.

“Kita mendorong ini lewat kekuatan di Parlemen, ketidak patuhan pemerintah terhadap mandat UU sebagai  bentuk merendahkan lembaga perwakilan rakyat,”tandasnya.

Para Tokoh Paparkan Tujuan Pengarusutamaan Isu Lingkungan Hidup

Dalam paparan ICEL (Indonesian Center for Environtment Law), tren konflik dan pelanggaran HAM berbasis SDA pada tahun 2013 tercatat konflik yang diakibatkan oleh aktivitas eksploitasi SDA akan semakin meningkat seiring dengan makin maraknya perijinan yang diberikan Pra Pemilu maupun Pemilukada. Begitu pula dengan konflik yang diakibatkan oleh aktivitas “bisnis konservasi” yang turut meningkat dengan makin siapnya infrastruktur penunjang.

Dalam hal ini jelas hampir tidak adanya implementasi dari Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahkan isu lingkungan hidup tidak mendapatkan porsi semenarik isu korupsi meski banyak praktek KKN di dalamnya.

“Dan dampaknya langsung ke masyarakat sekitar, maka dari itu kami akan coba dorong ini dari DPR yang mempunyai peran sangat signifikan. Di UU 32 sendiri ada fungsi-fungsi yang diberikan kepada DPR,” tegas Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo kepada Seruu.com di Jakarta, Minggu (9/2/13).

Dengan dorongan melalui parlemen ICEL berharap bisa mendesak pemerintah untuk mengimplementasikan UU Nomor 23 tahun 2009. Ahmad Syafrudin, Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal mengatakan dengan peningkatan produksi energi tahun ini maka akan menjadi ancaman sendiri bagi lingkungan. Dimana energi tidak hanya digunakan tapi dieksploitasi. Sehingga banyak kawasan yang berdekatan dengan tempat penambangan yang menjadi tumbal dari kerusakan lingkungan.

“Seperti tambang nikel di Maluku Utara, bayi sejak lahir kepala luka dan tidak bisa disembuhkan. Banyak kasus yang berdampak dari pengelolaan SDA. Kalo di daerah perkotaan, studi kami 57 persen masyarakat Jakarta terkena pencemaran udara. Saya pikir agak sulit kalau kita mengedepankan isu lingkungan untuk jadi perhatian DPR,” jelasnya.

Ada opsi lain menurut Ahmad bagaimana agar mendorong Kementerian Lingkungan Hidup agar diisi oleh orang-orang yang mampu mengimplementasikan UU karena toh personil KLH sendiri diakuinya tidak kompeten. Ia pesimis 1 tahun kedepan persoalan ini bisa selesai.

“Ini catatan bagi politikus, agar mereka mengingat bagaimana utang mereka terselesaikan,” imbuh Ahmad.

Dua Syarat dari ICEL untuk Ratifikasi Protokol Nagoya

Energytoday.com – Setidaknya, ada dua syarat yang harus dipersiapkan dalam meratifikasi Protokol Nagoya dan memberlakukannya Indonesia.

Persyaratan tersebut dilontarkan Henri Subagiyo dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII DPR, Selasa (29/1/2013).

Persyaratan tersebut, sambung Henri, mulai memastikan kesiapan regulasi dan kelembagaan dan memandatkannya dalam aturan peralihan dalam kurun waktu 2 tahun. Selain itu, tambahnya, ada Prasyarat yang Perlu di Pertimbangkan dalam masa persiapan.

Pertama,  aspek regulasinya, yaitu pembentukan peraturan pelaksana UU No. 32 Tahun 2009 sebagai instrumen perlindungan Lingkungan Hidup (LH) dari kerusakan dan pencemaran lingkungan yang berpotensi mengurangi potensi sumber daya genetik.

Setelah itu, pembentukan undang-undang yang memberikan jaminan keberadaan dan pengakuan hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Serta harmonisasi undang-undang sektoral yang mengatur hak masyarakat adat dalam pemanfaatan SDA.

“Perlu ada RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam Genetik (SDG),” tegas Henri.

Kemudian, penyesuaian UU dibawah rezim  HAKI agar selaras dengan RUU Ratifikasi Protokol Nagoya, Perlindungan dan pengelolaan, mekanisme akses (informasi, partisipasi, dan keadilan), kelembagaan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum, dan pembuatan serta pengesahan RUU Pengelolaan Sumber Daya Genetik.

Kedua, sambungnya, aspek kelembagaan. Mulai dari persiapan dan pembentukan national focal point (desain, bentuk dan kewenangan), prosedur penerapan prinsip PIC dan MAT kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan SDG, peningkatan kapasitas institusi pemerintah untuk melakukan invenatarisasi kekayaan SDG dan Pengetahuan Tradisional terkait dengan SDG dan peningkatan kapasita masyarakat adat

“Pengajuan, pembuatan, penetapan maupun penggunaan HAKI, jangan sampai membuat masyarakat adat malah tidak bisa lagi menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam genetik yang dimiliki atau berasal dari mereka,” tukasnya.

ITFN Tuntut Pemerintah Jamin Perlindungan Rakyat dan Lingkungan Dalam Negosiasi Merkuri

Balifokus.asia – Menjelang dilaksanakannya pertemuan Intergovernmental Negotiating Committee on Mercury ke-5 (INC5), Indonesia Toxics Free Network (ITFN) menuntut ketegasan sikap delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut. INC5 akan dilaksanakan pada 13-18 Januari 2013 di Jenewa, Swiss dan akan merundingkan draft final dari teks Konvensi yang akan mengatur penanganan zat berbahaya merkuri (Hg). Delegasi Indonesia akan diwakilii oleh Tim Teknis Merkuri yang terdiri dari perwakilan beberapa Kementerian/Lembaga terkait, dipimpin oleh perwakilan dari Deputi IV, Kementerian Lingkungan Hidup RI.

ITFN yang diwakili oleh Yayasan BaliFokus, Walhi, Greenpeace Indonesia dan ICEL melaksanakan konferensi pers untuk menyuarakan seruan agar delegasi Indonesia dapat mengambil sikap yang mencerminkan penjaminan perlindungan hak atas keberlanjutan lingkungan dan hak untuk hidup sehat bebas dari racun warga negara Indonesia. ITFN mendesak pemerintah Indonesia untuk segera merumuskan strategi nasional pengelolaan dan penghapusan penggunaan merkuri baik di dalam proses maupun produk di berbagai sektor untuk menuju Indonesia yang bebas merkuri.

Indonesia Harus Perkuat Instrumen Hukum Global Merkuri

Mongabay.co.id – Pada 13-18 Januari 2013,  akan ada pertemuan kelima panitia negoisasi antar-negara (intergovermental negoitating committee/INC). Pertemuan ini mempersiapkan instrumen hukum global yang mengikat mengenai mercuri. Untuk itu, kalangan organisasi masyarakat sipil,  seperti Walhi, Yayasan Bali Fokus, Greenpeace, dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mendesak delegasi pemerintah Indonesia, agar berusaha sekuat tenaga memperkuat substansi dari perjanjian global ini.

Organisasi masyakarat sipil menilai, draf konvensi pengaturan merkuri ini tidak sekuat yang diharapkan. Ada beberapa kelemahan dari draf konvensi INC5 ini. Antara lain, tidak ada kewajiban bagi pencemar membersihkan lokasi yang tercemar, membayar biaya pembersihan, serta tidak ada kewajiban memberi kompensasi kepada korban.

Pius Ginting, Manajer Kampanye Tambang dan Energi Walhi mengatakan, instrumen hukum global tentang merkuri ini sangat penting. Sebab, sifat zat ini tergolong sebagai bahan berbahaya beracun. “Ketika masuk ke lingkungan dapat menimbulkan dampak besar dan berjangka panjang. Sifatnya tak dapat terurai di alam dan bisa mengakibatkan bioakumulasi ketika masuk ke dalam rantai makanan,” katanya dalam pernyataan kepada media di Jakarta, Rabu(9/1/13).

Tragedi Minamata tahun 1950-an, salah satu contoh tragedi industri terbesar dalam sejarah. Di mana pencemaran merkuri mengakibatkan dampak kesehatan jangka panjang, hingga saat ini belum diselesaikan tuntas dan memenuhi rasa keadilan para korban.

Dyah Paramita dari ICEL mengungkapkan, delegasi pemerintah Indonesia,  berkewajiban memastikan substansi konvensi ini benar-benar kuat hingga bisa memberikan perlindungan warga negara terhadap ancaman bahan kimia berbahaya seperti merkuri.

Penelitian organisasi masyarakat sipil di Indonesia menunjukkan pelepasan merkuri ke lingkungan, terutama di badan-badan air jika tidak dilakukan pencegahan sejak dini sesuai precutionary principle (prinsip kehati-hatian dini) khawatir timbul dampak kesehatan serius bagi masyarakat.

Penelitian Greenpeace Indonesia, menemukan berbagai bahan kimia berbahaya seperti merkuri dibuang industri ke Sungai Citarum. Bahan-bahan kimia berbahaya ini bisa terakumulasi dalam rantai makanan manusia dan mengancam kesehatan manusia pada akhirnya.  “Satu-satunya cara mengatasi pencemaran bahan kimia berbahaya industri dengan memastikan bahan itu tidak digunakan sedari awal produksi, atau nol pembuangan,” kata Ahmad Ashov, Pengkampanye Toksik Greenpeace Indonesia.

Pelepasan senyawa merkuri ke lingkungan yang cukup besar juga terjadi di pembangkit-pembangkit listrik tenaga batubara (PLTU batubara). Menurut Pius, emisi merkuri dari pembangkit listrik tenaga batubara adalah sumber tunggal terbesar pencemaran merkuri global. “Diperkirakan 80 persen merkuri elementer dilepaskan ke udara dari aktivitas manusia, khusus dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batubara, kayu, migas. Lalupertambangan, smelter, dan pembakaran sampah.”

Tak hanya itu, penamaan dengan kata ‘konvensi’ menjadi permasalahan pelik yang perlu diputuskan dengan mekanisme lebih adil. Yuyun Ismawati, Advisor BaliFokus dan Indonesia Toxics-Free Network menyatakan, draf perjanjian merkuri ini sangat lemah dan tidak mencerminkan kebijakan maupun tindakan-tindakan yang bisa mencegah tragedi Minamata modern.  “Lebih dari 30.000 korban Minamata menderita sejak 50 tahun lalu, sampai sekarang masih memperjuangkan pengakuan dan kompensasi dari pemerintah Jepang,” ujar dia.

Organisasi masyarakat ini mengingatkan, perjanjian mengikat tentang merkuri global ini  harus menjadi satu perjanjian kuat, hingga bisa meminimalkan risiko dampak gangguan kesehatan terhadap masyarakat.

Merekapun mengajukan beberapa rekomendasi kepada pemerintah Indonesia.  Pertama, delegasi pemerintah RI harus berupaya sekuat tenaga memperkuat draf konvensi dan memastikan tidak lebih lemah dari peraturan di Indonesia. Untuk itu, beberapa prinsip yang diadopsi pemerintah Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), prinsip pencemar pembayar (polluters pay principle), serta prinsip kehati-hatian dini (precautionary principle) harus tercermin dalam substansi konvensi.

Dua, Indonesia segera memberlakukan phase-out (penghapusan berangssur-angsur) pemakaian merkuri dalam rantai produksi, dan pengelolaan limbah merkuri secara terencana. Hingga tercapai zero-discharge merkuri ke lingkungan, dengan penjangkaan waktu jelas dan transparan.

Ketiga, Indonesia segera memenuhi hak warga untuk mengetahui sumber-sumber mekuri dan pelepasan merkuri, dan bahaya merkuri bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Caranya, melalui sistem informasi transparan dan mudah diakses publik.Keempat, Indonesia bisa memperluas partisipasi masyarakat dalam Tim Teknis Merkuri Indonesia. Tidak hanya dibatasi kalangan industri.

Terakhir, pemerintah segera menetapkan daftar prioritas nasional penghapusan bahan berbahaya dan beracun. Termasuk, rencana aksi penghapusan, yang transparan dan terbuka, serta melibatkan partisipasi masyarakat luas.

Para Aktivis Lingkungan Meminta KLH Kaji Sistem dan Hapus Penghargaan Proper

Mongabay.co.id – “Hentikan Proper Tindak Penghancur Lingkungan.” “Proper Pelindung Perusak Lingkungan.” “Proper Topeng Perusahaan Perusak Lingkungan.”

Begitu bunyi spanduk dan  poster yang dibawa gabungan organisasi lingkungan kala aksi di Kementerian Lingkungan Hidup, Jumat(21/12/12).

Mereka antara lain dari Walhi, Jatam, Telapak, Kiara, ICEL, Satu Dunia, dan AMAN, protes atas pemberian trophy Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) hijau dan emas kepada perusahaan-perusahaan perusak lingkungan, seperti PT Lapindo Brantas. Perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie unit Wunut ini, mendapatkan Proper hijau.  Padahal, seharusnya, Proper hijau dan emas itu, sebagai label bahwa perusahaan telah berkinerja baik dalam mengelola lingkungan.

Untuk itu, mereka meminta  KLH serius mengkaji ulang sistem dan pelaksanaan Proper serta menghapus pemberian penghargaan bagi peserta. Sebab, menaati ketentuan peraturan UU sudah menjadi kewajiban perusahaan.

Gabungan aktivis lingkungan ini meminta KLH memperbaiki indikator dan kinerja Proper, antara lain, mekanisme jelas bagi partisipasi masyarakat, konsultasi publik atas kinerja peserta Proper, dan perbaikan maupun peninjauan standar lingkungan. Lalu, memasukkan dampak sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar dalam penilaian sebagai implikasi operasional dan kinerja perusahaan, menindak tegas perusahaan penerap standar ganda pada unit bisnis atau anak perusahaan. Juga menghapus pemberian penghargaan pada peserta Proper. Lalu, Proper dijadikan salah satu sistem environmental compliance history atau catatan ketaan kinerja lingkungan perusahaan yang dapat diakses publik.

Pius Ginting,  Manajer Kampanye Tambang dan Energi Walhi dalam orasi mengatakan, Proper itu digunakan perusahaan  sebagai alat jualan bahwa mereka sudah baik. “Padahal, di lapangan perusahaan itu merusak lingkungan,” katanya di Jakarta, Jumat(21/12/12).

Dia menyesalkan,  Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memberikan penghargaan dengan begitu mudah. Padahal, Proper itu sebuah kebijakan negara jadi memiliki kekuatan hukum. “KLH menyatakan perusahaan itu baik tidak melakukan pencemaran, padahal mereka banyak dosa.”

Dalam aksi itu, mereka mengajukan beberapa keberatan dan desakan kepada KLH. Mereka protes standar ganda perusahaan peserta Proper, seperti Lapindo unit Wunut menerima Proper hijau. Padahal, perusahaan ini menimbulkan bencana nasional dampak luapan lumpur di area operasi di Sidoarjo, sekitar 4,2 kilometer dari unit Wunut. “Proper hijau kepada Lapindo ini menimbulkan sesat pikir dan menjadi greenwash perusahaan,” ucap Pius.

Lalu, katanya, KLH berkelit menyatakan, Proper hanya melihat unit bisnis dari suatu korporasi, bukan korporat. “Metode penilaian ini sesat pikir, sangat dangkal dan tidak mendorong penataan hukum lingkungan oleh korporat.” KLH, seharusnya mendorong penataan kinerja lingkungan oleh perusahaan secara menyeluruh sesuai prinsip extended producers responsibility dan corporate social responsibility serta polluter pays principle.

Perusahaan,  harus menjamin penerapan standar lingkungan dan keselamatan yang tinggi, tidak hanya pada induk perusahaan juga pada anak dan unit bisnis mereka. “KLH sengaja membiarkan penerapan standar ganda perusahaan. Di satu unit dinilai baik, sedang unit lain menimbulkan masalah lingkungan yang tak kunjung selesai.”

Standar ganda ini, tak hanya pada PT Lapindo Brantas, tapi pada PT Indah Kiat Pulp and Proper (PT IKPP). Perusahaan ini mendapatkan Proper hijau tahun ini dan biru pada 2011. Padahal, PT IKPP yang beroperasi di Serang, Banten, menimbulkan pencemaran berat di Sungai Ciujung. Lucunya, masalah PT IKPP Serang ini  ditangani KLH tapi tidak menjadi dasar pertimbangan dalam memperbaiki metodologi Proper.

“PT Lapindo Brantas dan PT IKPP, jelas tak layak mendapatkan Proper hijau. Begitu juga perusahaan lain yang mendapatkan Proper biru, hijau dan emas yang menerapkan standar ganda dalam unit bisnis.”

Setelah aksi di depan Kantor KLH, para aktivis ini ingin bertemu Menteri Lingkungan Hidup.  Karena menteri tak bisa ditemui, aksipun bubar.

Dari KLH, Djurit Teguh Prakoso, Kabid Energi pada Asisten Deputi Pertambangan Energi dan Migas, ditugaskan berdialog dengan peserta aksi. Urung berdiskusi dengan aktivis, Djurit pun menjelaskan pemberian Proper kepada wartawan. “Ini khusus yang pertambangan ya, kalau yang manufaktur, bagian lain,” katanya.

Djurit menjelaskan secara teknis penilaian peserta Proper,  terutama PT Lapindo Brantas unit Wunut. “Saya ini orang teknis. Hasil penilaian kami beritakan kepada Dewan Pertimbangan Proper yang menerapkan kebijakan Proper ini.”

Menurut dia, penilaian Proper berdasarkan unit bisnis per area. “Kalau sektor Wunut, Wunut aja, ga yang lain.” Penilaian itu, dengan melihat lima aspek, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), upaya pengelolaan lingkungan (UKL)-upaya pemantauan lingkungan (UPL),  pengelolaan limbah B3, pengendalian pencemaran air, dan pengendalian pencemaran udara.

Untuk PT Lapindo Brantas, unit Wunut, semua sudah terpenuhi. Perusahaan ini mendapatkan nilai total 280,125 dari beberapa kriteria penilaian sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan sumber daya dan efesiensi bidang, serta CSR.

Dia menjelaskan sejarah ‘rapor’ Lapindo unit Wunut. Pada 2003-2004, Proper merah, 2004-2005 biru, Lalu, 2006-2007 biru, 2007-2008 biru minus, 2008-2009 sampai 2011 mendapatkan proper biru. Berdasarkan kebijakan, jika tiga kali Proper hijau berturut-turut maka bisa menjadi kandidat mendapatkan Proper hijau.

Menilai 1.317 perusahaan peserta Proper dalam satu tahun tentu KLH memerlukan biaya besar, tak hanya untuk operasional tim, juga ongkos-ongkos tes sampel. Program ini, kata Djurit, semua dibiayai KLH tetapi dia tidak menjelaskan berapa besaran anggaran ini.

Dia mengaku, tim KLH turun ke lapangan satu per satu untuk verifikasi, setelah mendapatkan laporan swa pantau dari perusahaan. “Seperti di Lapindo Wunut, tim turun ke sana. Kita lihat aspek-aspek penilaian, semua bagus. Memang, kalau di bawah,ngebor satu sumber, tapi kita lihat yang di atas.”

Bagaimana usulan agar sistem atau kriteria penilaian Proper diperbaiki demi mengingkatkan kredibilitas program ini? Djurit tak dapat menjawab pasti karena dia bukan pembuat kebijakan. Namun, jika melihat rekam jejak Proper ini, ada beberapa kali perubahan kriteria, seperti periode 2005-2006 yang sempat kosong karena sedang menggodok kriteria.

“Ya, pengkajian kriteria masih mungkin. Itu jadi masukan kita,” katanya.

Semoga saja, terjadi perbaikan kriteria, bukan perubahan kriteria yang hanya lebih memberikan keringanan standar kepada perusahaan.

Sumber: mongabay.co.id

Proper Hitam Untuk Men-LH!

infokampung.wp.com – Sejumlah Aktivis Lingkungan seperti, Walhi, JATAM, KIARA, Sawit Watch, HuMa, Solidaritas Perempuan (SP), LSAD, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), BaliFokus, Indonesian Center for Everomental Law (ICEL), dan Satu Dunia, mereka mendatangi Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di Jalan D.I. Panjaitan Kav. 24Kebon Nanas, Jakarta Jumat (21/12) Siang.

Program for Pollution Control, Evaluation and Rating (PROPER) atau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup[1] kembali menuai protes. Setelah kurang lebih satu dasawarsa pelaksanaan PROPER, para aktivis menilai PROPER hanyalah kegiatan pencitraan Kementerian Lingkungan Hidup dan Perusahaan. PROPER belum mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan, belum memberikan akses informasi secara luas kepada masyarakat yang terkena dampak bagi masyarakat umum,  apalagi  mendorong terciptanya peningkatan kualitas lingkungan hidup. Sebaliknya melemahkan hukum lingkungan di Indonesia.

Dalam aksi tersebut mereka mengajukan keberatan dan desakan kepada Kementerian Lingkungan Hidup sebagai berikut:

a. Bahwa salah satu penerima PROPER 2012 adalah Lapindo Brantas Unit Wunut. Padahal saat ini Lapindo menimbulkan bencana nasional akibat meluapnya Lumpur Lapindo di area operasinya di Sidoarjo. Sebagai bagian dari Lapindo group, penilaian PROPER Hijau untuk Lapindo menimbulkan sesat pikir dan menjadi “greenwash” perusahaan.

b. Kementerian Lingkungan Hidup berkelit bahwa PROPER hanya menilai unit bisnis dari suatu korporasi dan bukan korporat[2]. Kami berpendapat metode penilaian ini sesat pikir, sangat dangkal dan tidak mendorong penaatan hukum lingkungan oleh korporat. Terlebih program PROPER ini telah dilaksanakan lebih satu dasawarsa.

c. Kementerian Lingkungan Hidup seharusnya mendorong penaatan kinerja lingkungan oleh Perusahaan secara menyeluruh sesuai prinsip Extended Producers Responsibility dan Corporate Social Responsibility serta Polluter Pays Principle. Perusahaan harus menjamin penerapan standar lingkungan dan keselamatan  yang tinggi yang berlaku tidak hanya pada induk perusahaan tetapi juga pada anak perusahaannya dan/atau unit-unit bisnis perusahaanya. Atas hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup sengaja membiarkan penerapan standar ganda oleh Perusahaan, di satu unit dinilai baik sementara unit yang lain menimbulkan permasalahan lingkungan nasional yang tak kunjung selesai.

d. Bahwa standar ganda ini tidak hanya terjadi pada PT Lapindo Brantas, tetapi juga pada PT Indah Kiat Pulp and Paper (PT IKPP). PT IKPP Tangerang Mills  yang mendapatkan PROPER Hijau pada 2012 dan  PROPER Biru pada 2011. Di lain sisi, PT IKPP yang beroperasi di  Serang, Banten menimbulkan pencemaran berat pada Sungai Ciujung. Saat ini tengah dilakukan audit lingkungan  terhadap  PT IKPP Serang, Banten dan ditemukan ketidaktaatan PT IKPP Serang terhadap pengelolaan lingkungan diantaranya kinerja Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) I, II, dan III  yang buruk serta alat pada pengolah limbah yang tidak beroperasi[3]. Masalah PT IKPP Serang diketahui dan ditangani Kementerian Lingkungan Hidup. Ironisnya, hal ini tidak menjadi dasar pertimbangan Kementerian Lingkungan Hidup dalam melaksanakan dan memperbaiki metodologi PROPER.

e. PT Lapindo dan PT IKPP Tangerang Mills, jelas tidak layak mendapatkan PROPER Hijau, begitu pula dengan perusahaan lain yang mendapatkan PROPER Biru, HIjau atau Emas dengan menerapkan standar ganda pada unit-unit bisnis/usahanya.

1.    PROTES terhadap proses pelaksanaan PROPER yang tidak transparan

a. Program PROPER bertujuan mendorong peningkatan  kinerja  perusahaan dalam  pengelolaan  lingkungan  melalui  penyebaran  informasi  kinerja  penaatan  perusahaan  dalam pengelolaan lingkungan guna mencapai peningkatan kualitas  lingkungan hidup[4].

b. Kami berpendapat bahwa orientasi PROPER saat ini sangat pragmatis dan tidak untuk menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang paling rentan terkena dampak kegiatan industri. Masyarakat tidak terlibat dalam proses verifikasi, bahkan tidak ada mekanisme  partisipasi masyarakat yang jelas dalam proses penilaian. Padahal ini dibutuhkan untuk mencegah perusahaan peserta PROPER yang dinilai baik akan tetapi di tingkat  lapangan terdapat masalah  dengan  lingkungan dan masyarakat, serta menjadi alat kontrol bagi perusahaan yang menerapkan standar ganda pada unit bisnis yang lain.

c. Tidak ada akses informasi yang disediakan secara pro aktif atas laporan kinerja masing-masing perusahaan peserta PROPER. Masyarakat dan organisasi pemerintah hanya  mendapat informasi laporan peringkat PROPER secara umum saja.

d. Peningkatan kualitas ingkungan hidup tidak akan terjadi apabila akses informasi dan partispasi yang luas dan mutlak tidak diberikan kepada masyarakat.

2. Keberatan terhadap pelaksanaan PROPER yang dilakukan dengan mendasarkan pada kerangka regulasi yang lemah dan tidak komprehensif.

a. Indonesia tidak memiliki peraturan mengenai Pollutant Release Transfer Register (PRTRs) yang harus dipatuhi oleh perusahaan untuk melaporkan polutan yang dihasilkan dan dilepas ke media lingkungan dan.atau diangkut terkait dengan kegiatan operasinya.

b. Indonesia tidak memiliki standar untuk mengontrol emisi PAH (Polycyclic aromatic hydrocarbons) yang di lepaskan ke udara dari kegiatan minyak dan gas bumi, serta pembangkit listrik tenaga batu-bara. Indonesia juga tidak memiliki standar Aox[5] untuk limbah Pulp and Paper. Indonesia membiarkan praktek Submarine Tailing Disposal bagi perusahaan tambang sementara di banyak negara praktek ini menuai penolakan dan bahkan tidak mungkin dilakukan di negara maju berdasarkan standar lingkungan mereka.[6]

c. PROPER ditujukan untuk meningkatkan kinerja penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Akan tetapi penilaian ini didasarkan pada kerangka regulasi nasional yang lemah dan tidak komprehensif. Penilaian PROPER seharusnya mulai mempertimbangkan penerapan praktek-praktek terbaik internasional dan standard internasional  khususnya bagi perusahaan internasional dan Multi-National Corporations (MNCs)..

3. Kaji ulang total sistem dan pelaksanaan PROPER

Kami mendesak Kementrian Lingkungan Hidup melakukan kaji ulang yang mendasar dan serius terhadap sistem dan pelaksanaan PROPER serta penghapusan pemberian penghargaan terhadap perusahaan peserta PROPER. Sebab, sudah menjadi KEWAJIBAN bagi perusahaan untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kami mendesak perbaikan indikator penilaian dan kinerja PROPER secara partisipatif yang meliputi:

a.  Adanya mekanisme yang jelas bagi partisipasi masyarakat;

b.  Konsultasi publik atas kinerja peserta PROPER;

c.  Pemberian akses informasi terhadap dokumen pendukung PROPER setelah PROPER selesai diumumkan;

d. Perbaikan dan peninjauan  standar lingkungan, seperti penetapan peraturan mengenai baku mutu sedimen laut dan air, pengundangan PRTRs,  dan perbaikan  pengelolaan lingkungan perusahaan secara menyeluruh;

e. Memasukkan dampak sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar dalam penilaian sebagai implikasi operasional dan kinerja perusahaan;

f. Tindakan yang tegas bagi perusahaan yang menerapkan standar ganda pada unit bisnis atau anak perusahaan;

g. Penghapusan pemberian penghargaan  pada peserta PROPER dan menjadikan PROPER sebagai salah satu sistem Environmental Compliance History (catatan ketaatan kinerja lingkungan perusahaan) yang dapat diakses oleh  publik;

h. Proses penegakan hukum yang jelas dan tegas baik dalam proses penilaian PROPER dalam hal ditemukan ketidaktaatan.

Jakarta, 21 Desember 2012

1.             Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

2.             HuMa

3.             Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

4.             JATAM

5.             WALHI

6.             Kiara

7.             Satu Dunia


[1] Peringkat kinerja penaatan perusahaan ini dikelompokkan dengan kategori  emas, hijau,  biru,  merah, dan hitam sebagai peringkat kinerja terburuk.  PROPER bertujuan untuk mendorong peningkatan  kinerja  perusahaan dalam  pengelolaan  lingkungan  melalui  penyebaran  informasi  kinerja  penaatan  perusahaan  dalam pengelolaan lingkungan guna mencapai peningkatan kualitas  lingkungan hidup

[2] Penjelasan Mengenai Penilaian PROPER Pada Lapangan Gas Bumi Wunut,http://www.menlh.go.id/penjelasan-mengenai-penilaian-proper-pada-lapangan-gas-bumi-wunut/

[3] Draft Laporan Audit Lingkungan Hidup Wajib, Pengolahan Air Limbah dari Pabrik Pulp dan Kertas PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk Serang Berkaitan dengan Kualitas Air Sungai Ciujung di Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, 2012, halaman 62

[4] Laporan PROPER 2010

[5] Adsorbable Organic Halides (Aox) berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. The Pulp Pollution Primer, http://www.rfu.org/cacw/PulpPrimer.htm

[6] Misalnya, Submarine Tailing Disposal tidak mungkin dilakukan berdasarkan Clean Water Act Amerika Serikat, sementara perusahaan Amerika Serikat di Indonesia melakukan praktek ini. Siaran Pers Koalisi LSM PROTES TERHADAP PROPER 2011

Sumber: infokampung.wordpress.com

Sampel Air Batang Toru Dibawa ke Jakarta, Warga Ikut Jadi Saksi

Mongabay.co.id – SAMPEL air dari Sungai Batang Toru yang menjadi tempat pembuangan limbah tambang emas PT Agingcourt Resources, anak usaha G-Resources, diambil Kamis (22/11/12). Sampel-sampel air ini sudah dibawa ke Jakarta oleh tiga tim. Masing-masing tim akan membawa sampel ke Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (laboratorium di bawah pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup di Puspiptek Serpong), PT Analytical Laboratory Services Indonesia di Bogor, dan PT Intertek Utama Services di Jakarta Timur.

Dikutip dari Waspada Online, Bupati Tapanuli Selatan Syahrul Pasaribu mengatakan, Sabtu(24/11/12), sampel air diambil di tiga titik. Pertama, di sungai 20 meter sebelum limbah mengucur ke sungai, kedua, di titik pertemuan limbah dengan air sungai, ketiga,20 meter setelah limbah mengalir ke sungai.

Tim yang membawa sampel ke Jakarta sekaligus menjadi saksi terdiri dari warga di Kecamatan Batang Toru, Muara Batang Toru, dan Angkola Sangkunur. Ini tiga kecamatan yang dialiri limbah pabrik melalui Sungai Batang Toru. Lalu, unsur TNI, kepolisian, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, dan perusahaan.

Sebelumnya, warga Angkola Sangkunur tidak menjadi saksi pemeriksaan sampel di laboratorium yang ditunjuk. Saat Bupati Tapanuli memberi sambutan setelah pengambilan sampel selesai, warga protes hingga diberi kesempatan menjadi saksi.

Hasil pengujian sampel diharapkan keluar dalam waktu 14 hari kerja. Hasil uji ini akan menjadi pijakan Bupati dalam mengeluarkan izin pelepasan limbah ke Sungai Batang Toru.

Jika sesuai standar baku mutu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 202 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Bijih Emas, izin pelepasan limbah ke sungai Batang Toru dikeluarkan.

Eropa Larang Sianida

Tahun lalu, parlemen Eropa melarang penggunaan semua sianida di pertambangan benua ini, sebab senyawa yang sering dipakai untuk mengesktraksi logam dari bebatuan ini merupakan zat kimia sangat beracun.

Dalam 25 tahun terakhir, terjadi 30 kejadian besar terkait tumpahan sianida di seluruh dunia. Tak ada jaminan kecelakaan tidak terjadi lagi, terutama mempertimbangkan cuaca kian ekstrim. Parlemen Eropa pun mengumumkan pelarangan penuh penggunaan sianida dalam teknologi pertambangan di sana.

Kondisi terbalik terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumut. G-Resources, seperti tertuang dalam analisis dampak lingkungan (Amdal) menyatakan, tidak menggunakan mercuri dalam proses pertambangan tapi sianida. Lalu, air limbah olahan akan disalurkan ke Sungai Batang Toru, yang digunakan masyarakat untuk keperluan sehari-hari.

Dalam Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) PT Agincourt-G Resources menyatakan, dampak kegiatan penimbunan tailing (limbang tambang), terhadap keasaman (ph), kandungan padatan tersuspensi, cyanida (CN), SO4, Zn, As, dan Mn kecil kemungkinan secara langsung menimbulkan dampak terhadap manusia. Sebab, air limbah tambang disalurkan ke Sungai Batangtoru yang tidak digunakan sebagai sumber air minum.

Pius Ginting, Pengkampanye Tambang dan Energi  Walhi, Jumat(23/11/12) mengatakan, informasi dalam RKL-RPL ini bertentangan dengan kenyataan di lapangan. “Desa-desa sepanjang Sungai Batang Toru memanfaatkan  air sungai sebagai air minum. Seperti Desa Telo, Sipente, Hapesong Baru dan Lama, Bandar Tarutung, Sibara-bara, Simataniari,” katanya, dalam pernyataan kepada media di Jakarta.

Pencantuman informasi tidak sesuai kenyataan lapangan ini bisa dikategorikan sebagai tindakan memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan tidak benar. “Ini tindak pelanggaran serius dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup. Terlebih penambangan menggunakan sianida.”

Edy Gurning dari LBH Jakarta pun mendesak Menteri Lingkungan Hidup mengawasi dengan memerintahkan penghentian kegiatan pemasangan pipa air limbah tambang ke Sungai Batang Toru. Berdasarkan pasal 73 UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri Lingkungan Hidup bisa mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan yang izin lingkungan diterbitkan pemerintah daerah. “ Jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” ucap Edy.

Pius pun menyayangkan, KLH belum mengungkapkan upaya penyelidikan tindak pidana lingkungan hidup oleh perusahaan. “Ini terkait informasi palsu di dalam RKL-RPL/AMDAL.”

Menurut dia, Indonesia tidak boleh hanya mengejar investasi luar negeri, dengan tidak menerapkan aturan lingkungan hidup yang lebih melindungi lingkungan, seperti pelarangan penggunaan sianida di Eropa.

Dampak protes warga terhadap rencana pembuangan limbah tambang ke Sungai Batang Toru, yang sempat terjadi amuk massa, menyebabkan beberapa orang ditahan. Lambok Gurning dari PBHI Jakarta angkat bicara. Menurut dia, warga Batang Toru yang masih ditahan kepolisian Sumut harus dilepas. “Warga protes karena aspirasi mereka atas penolakan pembuangan air limbah tambang ke Batang Toru tidak pernah diindahkan perusahaan dan pemerintah daerah.”

Bahkan, polisi, harus segera menindaklanjuti laporan warga pada 26 Juli 2012 atas informasi palsu dalam Amdal. “Sangat disayangkan, hingga kini belum ada tindak lanjut.”

Aksi Bupati Tapanuli yang mengeluarkan surat izin hingga menjadi acuan komisi Amdal disesalkan Dyah Paramitha dari ICEL. Padahal, perda tentang kelas air Batang Toru belum ditetapkan sampai saat ini.

Pejabat Tapsel Ramai-ramai Minum Air Limbah

Pada Senin(19/11/12), para pejabat pemda Tapsel ramai-ramai meminum air yang keluar dari pipa pembuang sisa proses tambang di hilir Sungai Batang Toru. Mereka ini antara lain, Wakil Bupati Tapsel Aldinz Rapolo Siregar, Kaban Lingkungan Hidup Awaluddin Sibarani, Presiden Direktur Peter Albert, Direktur Tim Duffy dan Wakapolres Tapsel Kompol Zainuddin serta Korem 023 Kawal Samudera Kolonel Inf Andika Perkasa, Dandim 0212/ts Letkol Inf Edi Hartono.

Aksi dimulai peninjauan air di ujung pipa saluran pembuangan. Lalu unsur Muspida dan petinggi PT G-Resources mencuci muka, berkumur dan meminum air yang keluar dari pipa limbah emas Martabe itu. Dikutip dari Harian Analisa, aksi mereka ini guna meyakinkan masyarakat air limbah yang dibuang ke Sungai Batang Toru tidak berbahaya bagi kesehatan.

Menurut Presiden Direktur PT G- Resources Martabe Peter Albert, kepercayaan diri meminum air hasil pengolahan emas itu karena perusahaan rutin tes dan pengecekan air sisa pengolahan emas yang dibuang ke Sungai Batang Toru itu.

Kehadiran aparat keamanan pun bak menjadi penjaga setia investor. Danrem 023 Kawal Samudera Kolonel Inf Andika Perkasa menegaskan, kehadiran TNI hehadiran TNI dan Polri untuk memberi rasa aman sekaligus kesempatan bagi pihak investor tambang emas Martabe membuktikan kehadiran mereka benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan daerah. “Jangan mereka langsung difitnah sebelum diberi kesempatan, dulu sudah kami biarkan, namun malah terjadi aksi anarkis oleh masyarakat.”

Bahkan, tampaknya TNI senang hati menjaga perusahaan tak hanya saat memasang pipa. “Tentu, kami tak ingin dikatakan hanya memanfaatkan momen pemasangan pipa, namun lebih dari itu, hingga proses produksi tambang emas Martabe benar-benar berjalan aman dan lancar.”

Aksi minum bareng inipun mendapat kritikan para aktivis lingkungan. Hendrik Siregar dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengatakan, pembuangan limbah tambang ke sungai adalah tindakan pengingkaran hak konstitusi warga terhadap lingkungan yang sehat. “Perusahaan, pemerintah daerah, kepolisian harus menghentikan permainan sandiwara dengan meminum air sungai,” katanya.

Mereka ini hanya bermain “drama satu babak”, minum air sungai satu kali guna menunjukkan air  itu adalah aman. Sedang warga sepanjang Batang Toru setiap hari minum, mandi, menangkap ikan darat dari sungai itu. “Walau limbah masih dalam baku mutu, tapi itu tidak menjawab persoalan akumulasi dan kronis manakala manusia dan ikan-ikan minum air sungai itu setiap hari.”

Senada diungkapkan Mohammad Reza dari KruHa. Menuut dia, air yang baik diminum kian terbatas karena banyak pencemaran. Jadi, menjaga air Sungai Batang Toru dari pembuangan limbah tambang  harus menjadi perhatian semua pihak.

Sumber: Mongabay.co.id