ICEL

ICEL

ICEL: RPP Limbah B3 Tak Berpihak pada Perlindungan Lingkungan Hidup

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Rencana Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (RPP Limbah B3) tidak berorientasi pada perlindungan lingkungan dan kesehatan. Hal ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Ini disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo dalam Konsultasi Publik RPP B3 di Jakarta Pusat pekan lalu.

Tiga Alasan ICEL Kritik RPP Limbah B3

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengkritik sebagian materi RPP Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Bahkan saat konsultasi publik RPP ini di Jakarta, Kamis pekan lalu, ICEL termasuk yang bersuara keras menentang sebagian materi RPP. Di mata ICEL, RPP ini tidak berpihak pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perizinan di Sektor Tambang Paling Buruk

JAKARTA – Buruknya perizinan sektor pertambangan membuat pengelolaan sumber daya alam menjadi tak terkontrol. Hasilnya jutaan hektare (ha) hutan dan berbagai jenis biodiversitas menghilang.

“Di bidang pertambangan sekitar 68 persen dokumen izin tidak diberikan. Bidang kehutanan sekitar 46 persen dokumen izin tidak diberikan. Bidang perkebunan sekitar 36 persen dokumen izin tidak diberikan,” Ohongyi Marino menguraikan, peneliti Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), di Jakarta, Minggu (9/2).

Pemimpin Daerah Minim Niat Hadapi Bencana

JAKARTA – Animo pemimpin daerah dalam upaya mitigasi bencana masih terlihat minim. Penyebab dominannya disinyalisasi akibat kurangnya wawasan lingkungan. Demikian diungkapkan beberapa pengamat bencana, Kamis (23/1).

“Sejauh ini, pengelolaan lingkungan hidup masih dilakukan parsial berbasis, wilayah administratif masing-masing daerah. Itu tanpa mengedepankan konsep kesatuan ekoregion yang sudah dimandatkan UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH),” ujar Yustisia Rahman dari Pusat Hukum Lingkungan Indonesia (Indonesia Center for Environmental Law/Icel).

KI Pusat Gandeng IPC dan ICEL Susun Renstra dan Roadmap

KI Pusat melakukan dialog lanjutan tentang penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Peta Jalan (Roadmap) KI Pusat dengan Indonesia Parliament Center (IPC) dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) di Kantor KI Pusat Jakarta, Selasa (21/1). Bagi KI Pusat, bantuan program dari IPC dan ICEL merupakan kebutuhan karena dana dari APBN belum bisa mendukung berbagai program substansial dan pencapaian visi-misi KI Pusat.

Kebutuhan Informasi Lingkungan Meningkat

Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA menegaskan bahwa kunci penyelesaian permasalahan lingkungan hidup adalah “masyarakat sadar, peduli dan bergerak” dengan menjunjung lingkungan hidup pada posisi strategis dalam pembangunan. “Karena itu diperlukan diperlukan informasi yang benar dan terus menerus dikomunikasikan dengan tepat kepada masyarakat,” kata Balthasar Kambuaya pada acara Refleksi Akhir Tahun Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 19 Desember 2011 di Jakarta.

ICEL: Vonis PN Meulaboh yang Prolingkungan Pantas Diapresiasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh yang diketuai Rahmawati dan memutus bersalah perusahaan sawit PT Kalista Alam karena merusak lingkungan pada Rabu, 8 Januari lalu, harus mendapat apresiasi. Hal itu disampaikan peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Raynaldo Sembiring dalam siaran pers di Jakarta yang diterima pada Selasa (14/1).

Vonis PT Kalista Alam sebagai Pelajaran akan Urgensi Sertifikasi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan

KOPI – Sejumlah kalangan sontak mengapresiasi ketika Pengadilan Negeri (PN) Melabouh memutus PT Kalista Alam -perusahaan sawit di lahan gambut Rawa Tripa, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh- bersalah karena merusak lingkungan.

Dalam putusan No.12/PDT.G/2012/PN-MBO, Rabu (8/1/14) malam lalu, Majelis hakim PN Meulaboh yang diketuai Rahmawati mengharuskan PT Kalista Alam membayar ganti rugi materi Rp 114,3 miliar dan biaya pemulihan lingkungan, Rp 251,7 miliar, menyita lahan bersertifikat HGU atas nama PT. Kalista Alam seluas 5.769 hektare dan menerapkan uang paksa disetiap keterlambatan.