ICEL

ICEL

Dua Syarat dari ICEL untuk Ratifikasi Protokol Nagoya

Energytoday.com – Setidaknya, ada dua syarat yang harus dipersiapkan dalam meratifikasi Protokol Nagoya dan memberlakukannya Indonesia.

Persyaratan tersebut dilontarkan Henri Subagiyo dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII DPR, Selasa (29/1/2013).

Persyaratan tersebut, sambung Henri, mulai memastikan kesiapan regulasi dan kelembagaan dan memandatkannya dalam aturan peralihan dalam kurun waktu 2 tahun. Selain itu, tambahnya, ada Prasyarat yang Perlu di Pertimbangkan dalam masa persiapan.

Pertama,  aspek regulasinya, yaitu pembentukan peraturan pelaksana UU No. 32 Tahun 2009 sebagai instrumen perlindungan Lingkungan Hidup (LH) dari kerusakan dan pencemaran lingkungan yang berpotensi mengurangi potensi sumber daya genetik.

Setelah itu, pembentukan undang-undang yang memberikan jaminan keberadaan dan pengakuan hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Serta harmonisasi undang-undang sektoral yang mengatur hak masyarakat adat dalam pemanfaatan SDA.

“Perlu ada RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam Genetik (SDG),” tegas Henri.

Kemudian, penyesuaian UU dibawah rezim  HAKI agar selaras dengan RUU Ratifikasi Protokol Nagoya, Perlindungan dan pengelolaan, mekanisme akses (informasi, partisipasi, dan keadilan), kelembagaan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum, dan pembuatan serta pengesahan RUU Pengelolaan Sumber Daya Genetik.

Kedua, sambungnya, aspek kelembagaan. Mulai dari persiapan dan pembentukan national focal point (desain, bentuk dan kewenangan), prosedur penerapan prinsip PIC dan MAT kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan SDG, peningkatan kapasitas institusi pemerintah untuk melakukan invenatarisasi kekayaan SDG dan Pengetahuan Tradisional terkait dengan SDG dan peningkatan kapasita masyarakat adat

“Pengajuan, pembuatan, penetapan maupun penggunaan HAKI, jangan sampai membuat masyarakat adat malah tidak bisa lagi menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam genetik yang dimiliki atau berasal dari mereka,” tukasnya.

ITFN Tuntut Pemerintah Jamin Perlindungan Rakyat dan Lingkungan Dalam Negosiasi Merkuri

Balifokus.asia – Menjelang dilaksanakannya pertemuan Intergovernmental Negotiating Committee on Mercury ke-5 (INC5), Indonesia Toxics Free Network (ITFN) menuntut ketegasan sikap delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut. INC5 akan dilaksanakan pada 13-18 Januari 2013 di Jenewa, Swiss dan akan merundingkan draft final dari teks Konvensi yang akan mengatur penanganan zat berbahaya merkuri (Hg). Delegasi Indonesia akan diwakilii oleh Tim Teknis Merkuri yang terdiri dari perwakilan beberapa Kementerian/Lembaga terkait, dipimpin oleh perwakilan dari Deputi IV, Kementerian Lingkungan Hidup RI.

ITFN yang diwakili oleh Yayasan BaliFokus, Walhi, Greenpeace Indonesia dan ICEL melaksanakan konferensi pers untuk menyuarakan seruan agar delegasi Indonesia dapat mengambil sikap yang mencerminkan penjaminan perlindungan hak atas keberlanjutan lingkungan dan hak untuk hidup sehat bebas dari racun warga negara Indonesia. ITFN mendesak pemerintah Indonesia untuk segera merumuskan strategi nasional pengelolaan dan penghapusan penggunaan merkuri baik di dalam proses maupun produk di berbagai sektor untuk menuju Indonesia yang bebas merkuri.

Indonesia Harus Perkuat Instrumen Hukum Global Merkuri

Mongabay.co.id – Pada 13-18 Januari 2013,  akan ada pertemuan kelima panitia negoisasi antar-negara (intergovermental negoitating committee/INC). Pertemuan ini mempersiapkan instrumen hukum global yang mengikat mengenai mercuri. Untuk itu, kalangan organisasi masyarakat sipil,  seperti Walhi, Yayasan Bali Fokus, Greenpeace, dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mendesak delegasi pemerintah Indonesia, agar berusaha sekuat tenaga memperkuat substansi dari perjanjian global ini.

Organisasi masyakarat sipil menilai, draf konvensi pengaturan merkuri ini tidak sekuat yang diharapkan. Ada beberapa kelemahan dari draf konvensi INC5 ini. Antara lain, tidak ada kewajiban bagi pencemar membersihkan lokasi yang tercemar, membayar biaya pembersihan, serta tidak ada kewajiban memberi kompensasi kepada korban.

Pius Ginting, Manajer Kampanye Tambang dan Energi Walhi mengatakan, instrumen hukum global tentang merkuri ini sangat penting. Sebab, sifat zat ini tergolong sebagai bahan berbahaya beracun. “Ketika masuk ke lingkungan dapat menimbulkan dampak besar dan berjangka panjang. Sifatnya tak dapat terurai di alam dan bisa mengakibatkan bioakumulasi ketika masuk ke dalam rantai makanan,” katanya dalam pernyataan kepada media di Jakarta, Rabu(9/1/13).

Tragedi Minamata tahun 1950-an, salah satu contoh tragedi industri terbesar dalam sejarah. Di mana pencemaran merkuri mengakibatkan dampak kesehatan jangka panjang, hingga saat ini belum diselesaikan tuntas dan memenuhi rasa keadilan para korban.

Dyah Paramita dari ICEL mengungkapkan, delegasi pemerintah Indonesia,  berkewajiban memastikan substansi konvensi ini benar-benar kuat hingga bisa memberikan perlindungan warga negara terhadap ancaman bahan kimia berbahaya seperti merkuri.

Penelitian organisasi masyarakat sipil di Indonesia menunjukkan pelepasan merkuri ke lingkungan, terutama di badan-badan air jika tidak dilakukan pencegahan sejak dini sesuai precutionary principle (prinsip kehati-hatian dini) khawatir timbul dampak kesehatan serius bagi masyarakat.

Penelitian Greenpeace Indonesia, menemukan berbagai bahan kimia berbahaya seperti merkuri dibuang industri ke Sungai Citarum. Bahan-bahan kimia berbahaya ini bisa terakumulasi dalam rantai makanan manusia dan mengancam kesehatan manusia pada akhirnya.  “Satu-satunya cara mengatasi pencemaran bahan kimia berbahaya industri dengan memastikan bahan itu tidak digunakan sedari awal produksi, atau nol pembuangan,” kata Ahmad Ashov, Pengkampanye Toksik Greenpeace Indonesia.

Pelepasan senyawa merkuri ke lingkungan yang cukup besar juga terjadi di pembangkit-pembangkit listrik tenaga batubara (PLTU batubara). Menurut Pius, emisi merkuri dari pembangkit listrik tenaga batubara adalah sumber tunggal terbesar pencemaran merkuri global. “Diperkirakan 80 persen merkuri elementer dilepaskan ke udara dari aktivitas manusia, khusus dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batubara, kayu, migas. Lalupertambangan, smelter, dan pembakaran sampah.”

Tak hanya itu, penamaan dengan kata ‘konvensi’ menjadi permasalahan pelik yang perlu diputuskan dengan mekanisme lebih adil. Yuyun Ismawati, Advisor BaliFokus dan Indonesia Toxics-Free Network menyatakan, draf perjanjian merkuri ini sangat lemah dan tidak mencerminkan kebijakan maupun tindakan-tindakan yang bisa mencegah tragedi Minamata modern.  “Lebih dari 30.000 korban Minamata menderita sejak 50 tahun lalu, sampai sekarang masih memperjuangkan pengakuan dan kompensasi dari pemerintah Jepang,” ujar dia.

Organisasi masyarakat ini mengingatkan, perjanjian mengikat tentang merkuri global ini  harus menjadi satu perjanjian kuat, hingga bisa meminimalkan risiko dampak gangguan kesehatan terhadap masyarakat.

Merekapun mengajukan beberapa rekomendasi kepada pemerintah Indonesia.  Pertama, delegasi pemerintah RI harus berupaya sekuat tenaga memperkuat draf konvensi dan memastikan tidak lebih lemah dari peraturan di Indonesia. Untuk itu, beberapa prinsip yang diadopsi pemerintah Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), prinsip pencemar pembayar (polluters pay principle), serta prinsip kehati-hatian dini (precautionary principle) harus tercermin dalam substansi konvensi.

Dua, Indonesia segera memberlakukan phase-out (penghapusan berangssur-angsur) pemakaian merkuri dalam rantai produksi, dan pengelolaan limbah merkuri secara terencana. Hingga tercapai zero-discharge merkuri ke lingkungan, dengan penjangkaan waktu jelas dan transparan.

Ketiga, Indonesia segera memenuhi hak warga untuk mengetahui sumber-sumber mekuri dan pelepasan merkuri, dan bahaya merkuri bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Caranya, melalui sistem informasi transparan dan mudah diakses publik.Keempat, Indonesia bisa memperluas partisipasi masyarakat dalam Tim Teknis Merkuri Indonesia. Tidak hanya dibatasi kalangan industri.

Terakhir, pemerintah segera menetapkan daftar prioritas nasional penghapusan bahan berbahaya dan beracun. Termasuk, rencana aksi penghapusan, yang transparan dan terbuka, serta melibatkan partisipasi masyarakat luas.

Para Aktivis Lingkungan Meminta KLH Kaji Sistem dan Hapus Penghargaan Proper

Mongabay.co.id – “Hentikan Proper Tindak Penghancur Lingkungan.” “Proper Pelindung Perusak Lingkungan.” “Proper Topeng Perusahaan Perusak Lingkungan.”

Begitu bunyi spanduk dan  poster yang dibawa gabungan organisasi lingkungan kala aksi di Kementerian Lingkungan Hidup, Jumat(21/12/12).

Mereka antara lain dari Walhi, Jatam, Telapak, Kiara, ICEL, Satu Dunia, dan AMAN, protes atas pemberian trophy Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) hijau dan emas kepada perusahaan-perusahaan perusak lingkungan, seperti PT Lapindo Brantas. Perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie unit Wunut ini, mendapatkan Proper hijau.  Padahal, seharusnya, Proper hijau dan emas itu, sebagai label bahwa perusahaan telah berkinerja baik dalam mengelola lingkungan.

Untuk itu, mereka meminta  KLH serius mengkaji ulang sistem dan pelaksanaan Proper serta menghapus pemberian penghargaan bagi peserta. Sebab, menaati ketentuan peraturan UU sudah menjadi kewajiban perusahaan.

Gabungan aktivis lingkungan ini meminta KLH memperbaiki indikator dan kinerja Proper, antara lain, mekanisme jelas bagi partisipasi masyarakat, konsultasi publik atas kinerja peserta Proper, dan perbaikan maupun peninjauan standar lingkungan. Lalu, memasukkan dampak sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar dalam penilaian sebagai implikasi operasional dan kinerja perusahaan, menindak tegas perusahaan penerap standar ganda pada unit bisnis atau anak perusahaan. Juga menghapus pemberian penghargaan pada peserta Proper. Lalu, Proper dijadikan salah satu sistem environmental compliance history atau catatan ketaan kinerja lingkungan perusahaan yang dapat diakses publik.

Pius Ginting,  Manajer Kampanye Tambang dan Energi Walhi dalam orasi mengatakan, Proper itu digunakan perusahaan  sebagai alat jualan bahwa mereka sudah baik. “Padahal, di lapangan perusahaan itu merusak lingkungan,” katanya di Jakarta, Jumat(21/12/12).

Dia menyesalkan,  Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memberikan penghargaan dengan begitu mudah. Padahal, Proper itu sebuah kebijakan negara jadi memiliki kekuatan hukum. “KLH menyatakan perusahaan itu baik tidak melakukan pencemaran, padahal mereka banyak dosa.”

Dalam aksi itu, mereka mengajukan beberapa keberatan dan desakan kepada KLH. Mereka protes standar ganda perusahaan peserta Proper, seperti Lapindo unit Wunut menerima Proper hijau. Padahal, perusahaan ini menimbulkan bencana nasional dampak luapan lumpur di area operasi di Sidoarjo, sekitar 4,2 kilometer dari unit Wunut. “Proper hijau kepada Lapindo ini menimbulkan sesat pikir dan menjadi greenwash perusahaan,” ucap Pius.

Lalu, katanya, KLH berkelit menyatakan, Proper hanya melihat unit bisnis dari suatu korporasi, bukan korporat. “Metode penilaian ini sesat pikir, sangat dangkal dan tidak mendorong penataan hukum lingkungan oleh korporat.” KLH, seharusnya mendorong penataan kinerja lingkungan oleh perusahaan secara menyeluruh sesuai prinsip extended producers responsibility dan corporate social responsibility serta polluter pays principle.

Perusahaan,  harus menjamin penerapan standar lingkungan dan keselamatan yang tinggi, tidak hanya pada induk perusahaan juga pada anak dan unit bisnis mereka. “KLH sengaja membiarkan penerapan standar ganda perusahaan. Di satu unit dinilai baik, sedang unit lain menimbulkan masalah lingkungan yang tak kunjung selesai.”

Standar ganda ini, tak hanya pada PT Lapindo Brantas, tapi pada PT Indah Kiat Pulp and Proper (PT IKPP). Perusahaan ini mendapatkan Proper hijau tahun ini dan biru pada 2011. Padahal, PT IKPP yang beroperasi di Serang, Banten, menimbulkan pencemaran berat di Sungai Ciujung. Lucunya, masalah PT IKPP Serang ini  ditangani KLH tapi tidak menjadi dasar pertimbangan dalam memperbaiki metodologi Proper.

“PT Lapindo Brantas dan PT IKPP, jelas tak layak mendapatkan Proper hijau. Begitu juga perusahaan lain yang mendapatkan Proper biru, hijau dan emas yang menerapkan standar ganda dalam unit bisnis.”

Setelah aksi di depan Kantor KLH, para aktivis ini ingin bertemu Menteri Lingkungan Hidup.  Karena menteri tak bisa ditemui, aksipun bubar.

Dari KLH, Djurit Teguh Prakoso, Kabid Energi pada Asisten Deputi Pertambangan Energi dan Migas, ditugaskan berdialog dengan peserta aksi. Urung berdiskusi dengan aktivis, Djurit pun menjelaskan pemberian Proper kepada wartawan. “Ini khusus yang pertambangan ya, kalau yang manufaktur, bagian lain,” katanya.

Djurit menjelaskan secara teknis penilaian peserta Proper,  terutama PT Lapindo Brantas unit Wunut. “Saya ini orang teknis. Hasil penilaian kami beritakan kepada Dewan Pertimbangan Proper yang menerapkan kebijakan Proper ini.”

Menurut dia, penilaian Proper berdasarkan unit bisnis per area. “Kalau sektor Wunut, Wunut aja, ga yang lain.” Penilaian itu, dengan melihat lima aspek, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), upaya pengelolaan lingkungan (UKL)-upaya pemantauan lingkungan (UPL),  pengelolaan limbah B3, pengendalian pencemaran air, dan pengendalian pencemaran udara.

Untuk PT Lapindo Brantas, unit Wunut, semua sudah terpenuhi. Perusahaan ini mendapatkan nilai total 280,125 dari beberapa kriteria penilaian sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan sumber daya dan efesiensi bidang, serta CSR.

Dia menjelaskan sejarah ‘rapor’ Lapindo unit Wunut. Pada 2003-2004, Proper merah, 2004-2005 biru, Lalu, 2006-2007 biru, 2007-2008 biru minus, 2008-2009 sampai 2011 mendapatkan proper biru. Berdasarkan kebijakan, jika tiga kali Proper hijau berturut-turut maka bisa menjadi kandidat mendapatkan Proper hijau.

Menilai 1.317 perusahaan peserta Proper dalam satu tahun tentu KLH memerlukan biaya besar, tak hanya untuk operasional tim, juga ongkos-ongkos tes sampel. Program ini, kata Djurit, semua dibiayai KLH tetapi dia tidak menjelaskan berapa besaran anggaran ini.

Dia mengaku, tim KLH turun ke lapangan satu per satu untuk verifikasi, setelah mendapatkan laporan swa pantau dari perusahaan. “Seperti di Lapindo Wunut, tim turun ke sana. Kita lihat aspek-aspek penilaian, semua bagus. Memang, kalau di bawah,ngebor satu sumber, tapi kita lihat yang di atas.”

Bagaimana usulan agar sistem atau kriteria penilaian Proper diperbaiki demi mengingkatkan kredibilitas program ini? Djurit tak dapat menjawab pasti karena dia bukan pembuat kebijakan. Namun, jika melihat rekam jejak Proper ini, ada beberapa kali perubahan kriteria, seperti periode 2005-2006 yang sempat kosong karena sedang menggodok kriteria.

“Ya, pengkajian kriteria masih mungkin. Itu jadi masukan kita,” katanya.

Semoga saja, terjadi perbaikan kriteria, bukan perubahan kriteria yang hanya lebih memberikan keringanan standar kepada perusahaan.

Sumber: mongabay.co.id

Proper Hitam Untuk Men-LH!

infokampung.wp.com – Sejumlah Aktivis Lingkungan seperti, Walhi, JATAM, KIARA, Sawit Watch, HuMa, Solidaritas Perempuan (SP), LSAD, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), BaliFokus, Indonesian Center for Everomental Law (ICEL), dan Satu Dunia, mereka mendatangi Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di Jalan D.I. Panjaitan Kav. 24Kebon Nanas, Jakarta Jumat (21/12) Siang.

Program for Pollution Control, Evaluation and Rating (PROPER) atau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup[1] kembali menuai protes. Setelah kurang lebih satu dasawarsa pelaksanaan PROPER, para aktivis menilai PROPER hanyalah kegiatan pencitraan Kementerian Lingkungan Hidup dan Perusahaan. PROPER belum mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan, belum memberikan akses informasi secara luas kepada masyarakat yang terkena dampak bagi masyarakat umum,  apalagi  mendorong terciptanya peningkatan kualitas lingkungan hidup. Sebaliknya melemahkan hukum lingkungan di Indonesia.

Dalam aksi tersebut mereka mengajukan keberatan dan desakan kepada Kementerian Lingkungan Hidup sebagai berikut:

a. Bahwa salah satu penerima PROPER 2012 adalah Lapindo Brantas Unit Wunut. Padahal saat ini Lapindo menimbulkan bencana nasional akibat meluapnya Lumpur Lapindo di area operasinya di Sidoarjo. Sebagai bagian dari Lapindo group, penilaian PROPER Hijau untuk Lapindo menimbulkan sesat pikir dan menjadi “greenwash” perusahaan.

b. Kementerian Lingkungan Hidup berkelit bahwa PROPER hanya menilai unit bisnis dari suatu korporasi dan bukan korporat[2]. Kami berpendapat metode penilaian ini sesat pikir, sangat dangkal dan tidak mendorong penaatan hukum lingkungan oleh korporat. Terlebih program PROPER ini telah dilaksanakan lebih satu dasawarsa.

c. Kementerian Lingkungan Hidup seharusnya mendorong penaatan kinerja lingkungan oleh Perusahaan secara menyeluruh sesuai prinsip Extended Producers Responsibility dan Corporate Social Responsibility serta Polluter Pays Principle. Perusahaan harus menjamin penerapan standar lingkungan dan keselamatan  yang tinggi yang berlaku tidak hanya pada induk perusahaan tetapi juga pada anak perusahaannya dan/atau unit-unit bisnis perusahaanya. Atas hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup sengaja membiarkan penerapan standar ganda oleh Perusahaan, di satu unit dinilai baik sementara unit yang lain menimbulkan permasalahan lingkungan nasional yang tak kunjung selesai.

d. Bahwa standar ganda ini tidak hanya terjadi pada PT Lapindo Brantas, tetapi juga pada PT Indah Kiat Pulp and Paper (PT IKPP). PT IKPP Tangerang Mills  yang mendapatkan PROPER Hijau pada 2012 dan  PROPER Biru pada 2011. Di lain sisi, PT IKPP yang beroperasi di  Serang, Banten menimbulkan pencemaran berat pada Sungai Ciujung. Saat ini tengah dilakukan audit lingkungan  terhadap  PT IKPP Serang, Banten dan ditemukan ketidaktaatan PT IKPP Serang terhadap pengelolaan lingkungan diantaranya kinerja Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) I, II, dan III  yang buruk serta alat pada pengolah limbah yang tidak beroperasi[3]. Masalah PT IKPP Serang diketahui dan ditangani Kementerian Lingkungan Hidup. Ironisnya, hal ini tidak menjadi dasar pertimbangan Kementerian Lingkungan Hidup dalam melaksanakan dan memperbaiki metodologi PROPER.

e. PT Lapindo dan PT IKPP Tangerang Mills, jelas tidak layak mendapatkan PROPER Hijau, begitu pula dengan perusahaan lain yang mendapatkan PROPER Biru, HIjau atau Emas dengan menerapkan standar ganda pada unit-unit bisnis/usahanya.

1.    PROTES terhadap proses pelaksanaan PROPER yang tidak transparan

a. Program PROPER bertujuan mendorong peningkatan  kinerja  perusahaan dalam  pengelolaan  lingkungan  melalui  penyebaran  informasi  kinerja  penaatan  perusahaan  dalam pengelolaan lingkungan guna mencapai peningkatan kualitas  lingkungan hidup[4].

b. Kami berpendapat bahwa orientasi PROPER saat ini sangat pragmatis dan tidak untuk menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang paling rentan terkena dampak kegiatan industri. Masyarakat tidak terlibat dalam proses verifikasi, bahkan tidak ada mekanisme  partisipasi masyarakat yang jelas dalam proses penilaian. Padahal ini dibutuhkan untuk mencegah perusahaan peserta PROPER yang dinilai baik akan tetapi di tingkat  lapangan terdapat masalah  dengan  lingkungan dan masyarakat, serta menjadi alat kontrol bagi perusahaan yang menerapkan standar ganda pada unit bisnis yang lain.

c. Tidak ada akses informasi yang disediakan secara pro aktif atas laporan kinerja masing-masing perusahaan peserta PROPER. Masyarakat dan organisasi pemerintah hanya  mendapat informasi laporan peringkat PROPER secara umum saja.

d. Peningkatan kualitas ingkungan hidup tidak akan terjadi apabila akses informasi dan partispasi yang luas dan mutlak tidak diberikan kepada masyarakat.

2. Keberatan terhadap pelaksanaan PROPER yang dilakukan dengan mendasarkan pada kerangka regulasi yang lemah dan tidak komprehensif.

a. Indonesia tidak memiliki peraturan mengenai Pollutant Release Transfer Register (PRTRs) yang harus dipatuhi oleh perusahaan untuk melaporkan polutan yang dihasilkan dan dilepas ke media lingkungan dan.atau diangkut terkait dengan kegiatan operasinya.

b. Indonesia tidak memiliki standar untuk mengontrol emisi PAH (Polycyclic aromatic hydrocarbons) yang di lepaskan ke udara dari kegiatan minyak dan gas bumi, serta pembangkit listrik tenaga batu-bara. Indonesia juga tidak memiliki standar Aox[5] untuk limbah Pulp and Paper. Indonesia membiarkan praktek Submarine Tailing Disposal bagi perusahaan tambang sementara di banyak negara praktek ini menuai penolakan dan bahkan tidak mungkin dilakukan di negara maju berdasarkan standar lingkungan mereka.[6]

c. PROPER ditujukan untuk meningkatkan kinerja penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Akan tetapi penilaian ini didasarkan pada kerangka regulasi nasional yang lemah dan tidak komprehensif. Penilaian PROPER seharusnya mulai mempertimbangkan penerapan praktek-praktek terbaik internasional dan standard internasional  khususnya bagi perusahaan internasional dan Multi-National Corporations (MNCs)..

3. Kaji ulang total sistem dan pelaksanaan PROPER

Kami mendesak Kementrian Lingkungan Hidup melakukan kaji ulang yang mendasar dan serius terhadap sistem dan pelaksanaan PROPER serta penghapusan pemberian penghargaan terhadap perusahaan peserta PROPER. Sebab, sudah menjadi KEWAJIBAN bagi perusahaan untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kami mendesak perbaikan indikator penilaian dan kinerja PROPER secara partisipatif yang meliputi:

a.  Adanya mekanisme yang jelas bagi partisipasi masyarakat;

b.  Konsultasi publik atas kinerja peserta PROPER;

c.  Pemberian akses informasi terhadap dokumen pendukung PROPER setelah PROPER selesai diumumkan;

d. Perbaikan dan peninjauan  standar lingkungan, seperti penetapan peraturan mengenai baku mutu sedimen laut dan air, pengundangan PRTRs,  dan perbaikan  pengelolaan lingkungan perusahaan secara menyeluruh;

e. Memasukkan dampak sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar dalam penilaian sebagai implikasi operasional dan kinerja perusahaan;

f. Tindakan yang tegas bagi perusahaan yang menerapkan standar ganda pada unit bisnis atau anak perusahaan;

g. Penghapusan pemberian penghargaan  pada peserta PROPER dan menjadikan PROPER sebagai salah satu sistem Environmental Compliance History (catatan ketaatan kinerja lingkungan perusahaan) yang dapat diakses oleh  publik;

h. Proses penegakan hukum yang jelas dan tegas baik dalam proses penilaian PROPER dalam hal ditemukan ketidaktaatan.

Jakarta, 21 Desember 2012

1.             Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

2.             HuMa

3.             Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

4.             JATAM

5.             WALHI

6.             Kiara

7.             Satu Dunia


[1] Peringkat kinerja penaatan perusahaan ini dikelompokkan dengan kategori  emas, hijau,  biru,  merah, dan hitam sebagai peringkat kinerja terburuk.  PROPER bertujuan untuk mendorong peningkatan  kinerja  perusahaan dalam  pengelolaan  lingkungan  melalui  penyebaran  informasi  kinerja  penaatan  perusahaan  dalam pengelolaan lingkungan guna mencapai peningkatan kualitas  lingkungan hidup

[2] Penjelasan Mengenai Penilaian PROPER Pada Lapangan Gas Bumi Wunut,http://www.menlh.go.id/penjelasan-mengenai-penilaian-proper-pada-lapangan-gas-bumi-wunut/

[3] Draft Laporan Audit Lingkungan Hidup Wajib, Pengolahan Air Limbah dari Pabrik Pulp dan Kertas PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk Serang Berkaitan dengan Kualitas Air Sungai Ciujung di Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, 2012, halaman 62

[4] Laporan PROPER 2010

[5] Adsorbable Organic Halides (Aox) berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. The Pulp Pollution Primer, http://www.rfu.org/cacw/PulpPrimer.htm

[6] Misalnya, Submarine Tailing Disposal tidak mungkin dilakukan berdasarkan Clean Water Act Amerika Serikat, sementara perusahaan Amerika Serikat di Indonesia melakukan praktek ini. Siaran Pers Koalisi LSM PROTES TERHADAP PROPER 2011

Sumber: infokampung.wordpress.com

Sampel Air Batang Toru Dibawa ke Jakarta, Warga Ikut Jadi Saksi

Mongabay.co.id – SAMPEL air dari Sungai Batang Toru yang menjadi tempat pembuangan limbah tambang emas PT Agingcourt Resources, anak usaha G-Resources, diambil Kamis (22/11/12). Sampel-sampel air ini sudah dibawa ke Jakarta oleh tiga tim. Masing-masing tim akan membawa sampel ke Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (laboratorium di bawah pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup di Puspiptek Serpong), PT Analytical Laboratory Services Indonesia di Bogor, dan PT Intertek Utama Services di Jakarta Timur.

Dikutip dari Waspada Online, Bupati Tapanuli Selatan Syahrul Pasaribu mengatakan, Sabtu(24/11/12), sampel air diambil di tiga titik. Pertama, di sungai 20 meter sebelum limbah mengucur ke sungai, kedua, di titik pertemuan limbah dengan air sungai, ketiga,20 meter setelah limbah mengalir ke sungai.

Tim yang membawa sampel ke Jakarta sekaligus menjadi saksi terdiri dari warga di Kecamatan Batang Toru, Muara Batang Toru, dan Angkola Sangkunur. Ini tiga kecamatan yang dialiri limbah pabrik melalui Sungai Batang Toru. Lalu, unsur TNI, kepolisian, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, dan perusahaan.

Sebelumnya, warga Angkola Sangkunur tidak menjadi saksi pemeriksaan sampel di laboratorium yang ditunjuk. Saat Bupati Tapanuli memberi sambutan setelah pengambilan sampel selesai, warga protes hingga diberi kesempatan menjadi saksi.

Hasil pengujian sampel diharapkan keluar dalam waktu 14 hari kerja. Hasil uji ini akan menjadi pijakan Bupati dalam mengeluarkan izin pelepasan limbah ke Sungai Batang Toru.

Jika sesuai standar baku mutu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 202 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Bijih Emas, izin pelepasan limbah ke sungai Batang Toru dikeluarkan.

Eropa Larang Sianida

Tahun lalu, parlemen Eropa melarang penggunaan semua sianida di pertambangan benua ini, sebab senyawa yang sering dipakai untuk mengesktraksi logam dari bebatuan ini merupakan zat kimia sangat beracun.

Dalam 25 tahun terakhir, terjadi 30 kejadian besar terkait tumpahan sianida di seluruh dunia. Tak ada jaminan kecelakaan tidak terjadi lagi, terutama mempertimbangkan cuaca kian ekstrim. Parlemen Eropa pun mengumumkan pelarangan penuh penggunaan sianida dalam teknologi pertambangan di sana.

Kondisi terbalik terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumut. G-Resources, seperti tertuang dalam analisis dampak lingkungan (Amdal) menyatakan, tidak menggunakan mercuri dalam proses pertambangan tapi sianida. Lalu, air limbah olahan akan disalurkan ke Sungai Batang Toru, yang digunakan masyarakat untuk keperluan sehari-hari.

Dalam Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) PT Agincourt-G Resources menyatakan, dampak kegiatan penimbunan tailing (limbang tambang), terhadap keasaman (ph), kandungan padatan tersuspensi, cyanida (CN), SO4, Zn, As, dan Mn kecil kemungkinan secara langsung menimbulkan dampak terhadap manusia. Sebab, air limbah tambang disalurkan ke Sungai Batangtoru yang tidak digunakan sebagai sumber air minum.

Pius Ginting, Pengkampanye Tambang dan Energi  Walhi, Jumat(23/11/12) mengatakan, informasi dalam RKL-RPL ini bertentangan dengan kenyataan di lapangan. “Desa-desa sepanjang Sungai Batang Toru memanfaatkan  air sungai sebagai air minum. Seperti Desa Telo, Sipente, Hapesong Baru dan Lama, Bandar Tarutung, Sibara-bara, Simataniari,” katanya, dalam pernyataan kepada media di Jakarta.

Pencantuman informasi tidak sesuai kenyataan lapangan ini bisa dikategorikan sebagai tindakan memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan tidak benar. “Ini tindak pelanggaran serius dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup. Terlebih penambangan menggunakan sianida.”

Edy Gurning dari LBH Jakarta pun mendesak Menteri Lingkungan Hidup mengawasi dengan memerintahkan penghentian kegiatan pemasangan pipa air limbah tambang ke Sungai Batang Toru. Berdasarkan pasal 73 UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri Lingkungan Hidup bisa mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan yang izin lingkungan diterbitkan pemerintah daerah. “ Jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” ucap Edy.

Pius pun menyayangkan, KLH belum mengungkapkan upaya penyelidikan tindak pidana lingkungan hidup oleh perusahaan. “Ini terkait informasi palsu di dalam RKL-RPL/AMDAL.”

Menurut dia, Indonesia tidak boleh hanya mengejar investasi luar negeri, dengan tidak menerapkan aturan lingkungan hidup yang lebih melindungi lingkungan, seperti pelarangan penggunaan sianida di Eropa.

Dampak protes warga terhadap rencana pembuangan limbah tambang ke Sungai Batang Toru, yang sempat terjadi amuk massa, menyebabkan beberapa orang ditahan. Lambok Gurning dari PBHI Jakarta angkat bicara. Menurut dia, warga Batang Toru yang masih ditahan kepolisian Sumut harus dilepas. “Warga protes karena aspirasi mereka atas penolakan pembuangan air limbah tambang ke Batang Toru tidak pernah diindahkan perusahaan dan pemerintah daerah.”

Bahkan, polisi, harus segera menindaklanjuti laporan warga pada 26 Juli 2012 atas informasi palsu dalam Amdal. “Sangat disayangkan, hingga kini belum ada tindak lanjut.”

Aksi Bupati Tapanuli yang mengeluarkan surat izin hingga menjadi acuan komisi Amdal disesalkan Dyah Paramitha dari ICEL. Padahal, perda tentang kelas air Batang Toru belum ditetapkan sampai saat ini.

Pejabat Tapsel Ramai-ramai Minum Air Limbah

Pada Senin(19/11/12), para pejabat pemda Tapsel ramai-ramai meminum air yang keluar dari pipa pembuang sisa proses tambang di hilir Sungai Batang Toru. Mereka ini antara lain, Wakil Bupati Tapsel Aldinz Rapolo Siregar, Kaban Lingkungan Hidup Awaluddin Sibarani, Presiden Direktur Peter Albert, Direktur Tim Duffy dan Wakapolres Tapsel Kompol Zainuddin serta Korem 023 Kawal Samudera Kolonel Inf Andika Perkasa, Dandim 0212/ts Letkol Inf Edi Hartono.

Aksi dimulai peninjauan air di ujung pipa saluran pembuangan. Lalu unsur Muspida dan petinggi PT G-Resources mencuci muka, berkumur dan meminum air yang keluar dari pipa limbah emas Martabe itu. Dikutip dari Harian Analisa, aksi mereka ini guna meyakinkan masyarakat air limbah yang dibuang ke Sungai Batang Toru tidak berbahaya bagi kesehatan.

Menurut Presiden Direktur PT G- Resources Martabe Peter Albert, kepercayaan diri meminum air hasil pengolahan emas itu karena perusahaan rutin tes dan pengecekan air sisa pengolahan emas yang dibuang ke Sungai Batang Toru itu.

Kehadiran aparat keamanan pun bak menjadi penjaga setia investor. Danrem 023 Kawal Samudera Kolonel Inf Andika Perkasa menegaskan, kehadiran TNI hehadiran TNI dan Polri untuk memberi rasa aman sekaligus kesempatan bagi pihak investor tambang emas Martabe membuktikan kehadiran mereka benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan daerah. “Jangan mereka langsung difitnah sebelum diberi kesempatan, dulu sudah kami biarkan, namun malah terjadi aksi anarkis oleh masyarakat.”

Bahkan, tampaknya TNI senang hati menjaga perusahaan tak hanya saat memasang pipa. “Tentu, kami tak ingin dikatakan hanya memanfaatkan momen pemasangan pipa, namun lebih dari itu, hingga proses produksi tambang emas Martabe benar-benar berjalan aman dan lancar.”

Aksi minum bareng inipun mendapat kritikan para aktivis lingkungan. Hendrik Siregar dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengatakan, pembuangan limbah tambang ke sungai adalah tindakan pengingkaran hak konstitusi warga terhadap lingkungan yang sehat. “Perusahaan, pemerintah daerah, kepolisian harus menghentikan permainan sandiwara dengan meminum air sungai,” katanya.

Mereka ini hanya bermain “drama satu babak”, minum air sungai satu kali guna menunjukkan air  itu adalah aman. Sedang warga sepanjang Batang Toru setiap hari minum, mandi, menangkap ikan darat dari sungai itu. “Walau limbah masih dalam baku mutu, tapi itu tidak menjawab persoalan akumulasi dan kronis manakala manusia dan ikan-ikan minum air sungai itu setiap hari.”

Senada diungkapkan Mohammad Reza dari KruHa. Menuut dia, air yang baik diminum kian terbatas karena banyak pencemaran. Jadi, menjaga air Sungai Batang Toru dari pembuangan limbah tambang  harus menjadi perhatian semua pihak.

Sumber: Mongabay.co.id

Seri Diskusi Migas: Petroleum Fund dan Proses Nasionalisasi vs Tata Kelola Potensi Eksplorasi di Indonesia di Masa Depan

Ilustrasi: pixabay.com

Pada revisi UU Migas di DPR versi Juni 2011, terdapat klausul mengenai petroleum fund atau dana minyak dan gas bumi. Secara konseptual, petroleum fund adalah sebagian dana penerimaan negara dari sektor migas yang didepositokan atau disisihkan untuk peruntukkan tertentu. Munculnya wacana ini sebagai salah satu klausul di dalam RUU Migas yang dipicu oleh kekhawatiran akan depletion premium, yaitu kondisi di mana sumber daya migas tersedia dalam jumlah tertentu akan menurun karena tidak ada peningkatan stok dideposit terkait, atau karena laju penggunaan melebihi laju penggantian.

Baca SelengkapnyaSeri Diskusi Migas: Petroleum Fund dan Proses Nasionalisasi vs Tata Kelola Potensi Eksplorasi di Indonesia di Masa Depan

Seri Diskusi Migas: Aspek Production Sharing Contract dan Dokumen Migas

PSC (Production Sharing Contract) adalah skema pengelolaan sumber daya minyak dan gas (migas) dengan berpedoman kepada bagi hasil produksi, antara pemilik sumber daya dan investor. PSC dimulai tahun 1960-an terinspirasi dengan model pengelolaan bagi hasil di pertanian yang sudah turun temurun di Indonesia. Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC) diberikan untuk mencari dan mengembangkan cadangan hidrokarbon di area tertentu sebelum berproduksi secara komersial. PSC berlaku untuk beberapa tahun tergantung pada syarat kontrak, tergantung penemuan minyak dan gas dalam jumlah komersial dalam suatu periode tertentu, meskipun pada umumnya periode ini dapat diperpanjang.[1]

Ilustrasi: pixabay.com

Baca SelengkapnyaSeri Diskusi Migas: Aspek Production Sharing Contract dan Dokumen Migas

Indonesia lauded for laying REDD groundwork: Next step, true forestry management reform

Blog.cifor.org – Though Indonesia gets high marks for addressing governance challenges that affect the forestry sector, many of which are linked to the structure of the economy and its dependence on the extraction of natural resources, a new study points to key obstacles that will have to be tackled to advance a U.N.-backed scheme to reduce emissions from deforestation.

The report examines Indonesia’s development of the scheme Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) over the past five years — from 2007 when the concept first gained traction at the Bali climate change conference, until 2011 when Indonesia began developing an institutional framework for implementing a national REDD+ program.

State-owned forest area accounts for more than 70 percent (an estimated 130 million hectares) of Indonesia’s entire land cover. Many areas are inhabited by local and indigenous peoples claiming customary rights; some have been allocated or earmarked for future development activities, including oil palm plantations.

Two of the report’s authors — Daju Resosudarmo of the Center for International Forestry Research and Prayekti Murharjanti from the Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) – spoke to Forests Newsabout the most pressing issues Indonesia needs to address as it moves forward in implementing a national REDD+ program.

Q: The country profile documents the process of REDD+ policy development from 2007 to 2011. What is the next step for advancing REDD+ in Indonesia?

Resosudarmo: While some policies are in place, practical guidelines to advance REDD+ in Indonesia have yet to be formulated. For example, the REDD+ unit/agency that is to be responsible for implementing REDD+ is not yet established.  This institution has to have a strong legal mandate, widely accepted in practice and must be embraced by all relevant sectors and REDD+ stakeholders.  We have now an interim agency, the REDD+ Task Force, but I believe its mandate will cease at the end of this year.

Similarly, the financial and MRV (monitoring system for measurement, reporting and verification of REDD+ activities) mechanisms are not yet in place. REDD+ policies also have to be in line with the National Action Plan for Reducing Greenhouse Gas Emissions (the RAN GRK), which is now being translated into regional level action plans.

Q: Which aspects of forest management are the most critical to address in relation to REDD+? 

Resosudarmo: One of the most fundamental is resolving land use issues, including land use planning and land tenure issues. Provincial and district spatial planning must be completed to be used as a reference for all land-based development activities, and land tenure must be clarified to prevent conflicts. Different maps are currently used by different sectors and government offices.

There needs to be one map that all sectors and levels of government can refer to in the planning of activities and allocation of licenses for plantation, logging and mining concessions, as well as REDD+ projects. Indonesia is working towards establishing one map – to serve as one reference, standard, database, and geoportal. This is a big job and should be supported.

Rights to land (tenure) also need to be clarified, because this is tied to rights to participate (or not) and benefit from REDD+, as well as responsibilities for the delivery of carbon.

Murharjanti: Establishing a legal framework for REDD+ to move forward is one of the first things that must be addressed.

Currently there is very minimal legal recognition of indigenous people’s rights to their land. There are enabling provisions within the law that officially recognize indigenous rights, but in practice there is very little actual recognition of indigenous people’s rights over their land.

The lack of community entitlements to land is also a major obstacle. It is a common practice to see local governments granting logging concessions to companies on huge areas that communities have resided or owned for decades, raising conflicts that are not easy to resolve. Although on many occasions, the government has recognised the urgency to clarify land tenure in Indonesia, this shows that they lack the willingness to actually settle land tenure problems.

Q: So what must happen to change that?

Murharjanti: First of all, we need to change the Forestry Law (laws that define forest boundaries/Forest Estate, particularly in the aspect of participation and openness of the process) land use plans and the rights of local communities who live in the forests and depend on forests for their livelihood.

Secondly, within the existing legal framework, indigenous people’s lands must be identified. We need to clarify what land is theirs, and this is what the REDD+ Task Force is trying to do in Central Kalimantan (the REDD+ pilot province), in collaboration with the working group of the pilot province and in cooperation with the governor of central Kalimantan. The state has to start doing this. Some groups within civil society (e.g. The Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago (AMAN)) have tried to develop participatory mapping to identify indigenous people’s land, which within the current legal framework, should be the responsibility of the local governments.

There is also a lack of harmony between different laws that affect indigenous rights. For instance, under the Forestry Act, indigenous (customary/adat) forests are regarded as State Forests. This, for some views, is not in harmony with the Agrarian Act, which recognizes that indigenous people have rights over their land, and therefore should not be considered a part of the forest area administered by the state. This is for example the basis for the case brought by AMAN to the Constitutional Court.

In addition to providing legal clarity, the government must establish a transparent, participatory and accountable system for land delineation. Such a system must also respect communities’ rights over their land and provide a mechanism for resolving conflict resulting from overlapping claims. A single map must be produced to provide a clear reference for everybody to minimize conflict. Once the laws, accountability system and a single map are in place, the government must use them to resolve overlap in entitlements and enforce the law without delay.

Resosudarmo: REDD+ policies and projects can present new risks for forest-dependent communities and for vulnerable groups, including indigenous peoples, in various ways. For example, without adequate and balanced information, communities may be unaware of the risks and responsibilities involved in participating in a REDD+ program, and as a result they may get locked into unfavourable legal agreements. The concentration of REDD+ incentives in particular areas may create perverse effects, such as ‘resource rush’ that can challenge community rights, increase migration into a forest-rich area and speculation by powerful investors that can result in land disputes and conflicts with local communities.

On the other hand, if community rights are clarified (and respected by other REDD+ stakeholders) and if local communities are sufficiently informed about REDD+, including the rights and responsibilities involved, they would have the option to choose  between participating (and thus benefiting from REDD+) or not.

A range of measures will be needed to mitigate these risks during the design and implementation of REDD+ projects. These could include: clarifying ownership and legal rights to benefit from carbon (carbon rights in Indonesia are not explicitly separated from land tenure rights); improving access to REDD+ information in local languages; defining how revenues will be channeled to forest-dependent communities; securing effective redress and dispute resolution mechanisms; prioritising the broader development interests of local communities and governments,; and introducing creative approaches to community-based monitoring.

Q: Are there any cases of successful forest management reform in Indonesia that can serve as models for the rest of the country?

Resosudarmo: As I see it, one positive and related concrete improvement has been the granting of hutan desa, i.e., village management rights, to local communities by the Ministry of Forestry. However, clarifying tenure and resolving overlapping rights and forest boundaries continue to remain a challenge.

Q: Can you tell us a bit about what the report recommends for resolving the issues surrounding land licensing in Indonesia?

Murharjanti: There are many problems in the issuing of licenses and permits due to the lack of coordination among different government offices. For example, in Central Kalimantan we have found that many concessions or plantation licenses were issued without the acknowledgement or knowledge of the Ministry of Forestry. Also, there are often different documents specifying what is forest area and what is not. And data used by the local government to issue permits is not always readily available or understood by the central government.

This is not just the case in Central Kalimantan. Other provinces also face these same issues. There is no legal requirement to have coordination among different government offices. For example, within the legal framework that guides the process of granting plantation licenses, there is no legal requirement for local governments to have the approval of the Ministry of Forestry.

Under the law, plantation licenses can only be given for land outside the forest area. But the fact is — because of the lack of coordination with the central government and the lack of reliable maps—local governments can issue permits for any areas where they want to allow plantations or mining activities.

Legally speaking, plantation licenses can only be given outside the forest areas, and within any forest area approval by the Ministry of Forestry is needed before permits can be issued. But in fact this is not happening in many instances, and it is one of the major sources of deforestation and degradation. And in some instances, companies are cutting forests and conducting plantation activities even before they obtain any land titles.

So the licensing process must be tightened so that permits for plantations, logging and mining are not issued until it is verified that the area in question is not a forest area.

Q: How can the report be useful to REDD+ policy developers and stakeholders?

Resosudarmo: It’s important for all REDD+ stakeholders to understand the political-economy context of forest and land use in any country that’s developing REDD+.

Understanding the process of policy formulation and the process of establishing REDD+-related structures and institutions involves understanding the underlying drivers of deforestation and degradation, which can stem from sectors outside forestry, in addition to the forestry sector itself.

Sumber: Blog.cifor.org

ICEL: MP3EI Tempatkan SDA Semata Komoditas

itoday.co.id – Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) memandang, kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) hanya sebuah kebijakan, yang menempatkan sumber daya alam semata sebagai komoditas ekonomi.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif ICEL, Henri Subagiyo, di Jakarta, Kamis (4/10).

“MP3EI, kebijakan yang memperlihatkan  cara pandang pemerintah terhadap sumber daya alam hanya
sebagai komoditas,” kata dia.

Dalam MP3EI, kata dia, umber daya alam, tak dipandang  sebagai sebuah kesatuan entitas ruang hidup segenap bangsa dan negara yang merepersentasikan berbagai kepentingan hidup disana,  termasuk perlindungan lingkungan dan akses adil terhadap sumber daya itu. Tidak heran jika izin-izin usaha pun digenjot sedemikian rupa.

“Sayangnya itu mengabaikan prinsip-prinsip good environmental governance,” katanya.

Good environmental governance sendiri bertumpu pada prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung lingkungan. Tapi itu seperti diabaikan sedemikian rupa demi mengejar pertumbuhan.

“Harusnya masyarakat mendapatkan ruang yang proporsional dalam proses pengambilan kebijakan
bersama-sama pemangku kepentingan lainnya,” kata Henri.

Tapi, pengambilan kebijakan yang lebih pro investasi yang banyak dikeluarkan. Hal  itu berdampak pada  minimnya prinsip inklusifitas,  bahkan acapkali tindakan represif yang harus dihadapi oleh masyarakat ketika mereka menyuarakan hak bicaranya.

Banyak contoh kebijakan yang pro investasi, tapi mengabaikan prinsip transparansi dan akutabilitas. Contohnya Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Disana,  dari total 71.800 Hektar atau  65% adalah luasan izin Kuasa Pertambangan (KP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Barubara (PKP2B).

“Itu berdasarkan data Dinas Pertambangan Kota Samarinda,” kata dia.

Sedangkan merujuk pada data yang dikeluarkan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur,  70,66 persen dari luas Kota Samarinda adalah untuk izin KP dan PKP2B.

“Bisa dibayangkan dengan pola pendekatan yang sama-minimnya prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan pengakuan daya dukung lingkungan, maka potensi konflik lingkungan dan SDA merupakan ancaman yang sewaktu-waktu bisa meledak,” paparnya.

Selain potensi konflik,  kata dia, lemahnya praktek good environmental governance juga membuka potensi tumbuh suburnya  praktek KKN disektor lingkungan dan SDA. Wilayah yang rentan praktek KKN tersebut mulai dari proses awal hingga akhir dari pemberian izin.

“Di tahap awal misalnya pemenuhan persyaratan izin, pengawasan pelaksanaan izin, hingga pengakhiran izin seperti pelaksanaan reklamasi bagi sektor pertambangan dan reboisasi bagi sektor kehutanan,” ujar Henri.

Kolaborasi jahat antara pemodal dan pemerintah maupun penegak hukum ini semakin memberikan tekanan bagi kepentingan masyarakat maupun perlindungan lingkungan dan SDA.

“Ambil contoh pengakhiran izin tambang di Kota Samarinda dari total jumlah izin yang telah dikeluarkan, masyarakat tak diberi akses memadai, misal tentang bagaimana rencana reklamasinya, berapa besar dana reklamasi yang telah dijaminkan beserta bentuk penjaminannya, dan bagaimana pelaksanaannya,” pungkasnya.

Sumber: itoday.co.id