Pemerintah Didesak Bentuk Lembaga P3H

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah didesak merealisasikan pembentukan lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Keberadaan lembaga ini diperlukan untuk memastikan agar penegakan hukum tidak lagi menyasar masyarakat kecil di sekitar hutan seperti terjadi saat ini.

Undang-undang tersebut didesain untuk menindak kejahatan kehutanan yang terstruktur dan terorganisasi. Pasal 54 mengamanatkan agar Presiden membentuk lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (P3H).

“Mandat UU P3H adalah dua tahun (setelah diundangkan/jatuh tempo 2015) harus terbentuk lembaga ini melalui perpres (peraturan presiden). Artinya, Presiden Joko Widodo harus membentuk lembaga ini,” kata Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Senin (20/2), di Jakarta.

Undang-undang ini sempat mengundang reaksi negatif dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ataupun organisasi masyarakat sipil. Karena itu, UU P3H diajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, MK menolak permohonan uji materi.

Kekhawatiran saat itu, UU P3H rentan menyasar masyarakat di sekitar hutan. Kenyataannya, UU ini mengkriminalkan warga sekitar hutan. Contoh yang ramai pada 2015 adalah Asyani, nenek di Situbondo, Jawa Timur, yang diseret ke pengadilan karena mengambil kayu di area Perhutani.

Menurut Henri, pembentukan P3H akan meminimalkan kriminalisasi terhadap masyarakat kecil, baik komunitas masyarakat lokal maupun masyarakat adat yang tinggal di sekitar ataupun dalam kawasan hutan. Ini karena, dalam pandangannya, kewenangan dalam UU ini digunakan aparat penegak hukum tanpa memahami konteks dan semangat penyusunan UU P3H.

Firman Soebagyo, anggota Komisi IV DPR, yang saat penyusunan RUU P3H menjabat Ketua Panitia Kerja, mempertanyakan keseriusan pemerintah menghentikan perambahan dan kejahatan kehutanan. “Kita sering ribut soal perambahan ataupun kebun sawit di kawasan hutan. Tinggal jalankan UU P3H dengan tegas,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu.

Ia mengatakan, Baleg DPR telah dua kali mengundang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pelaksanaan UU P3H, tetapi menteri tidak hadir. Badan legislatif berencana mengirim undangan sekali lagi.

Secara terpisah, Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, mengatakan, ada atau tidak adanya Lembaga P3H, masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan tetap menjadi warga yang rawan dikriminalkan. Ia mencatat paling tidak empat masyarakat adat di Bengkulu dan satu di Sulawesi Selatan dikriminalisasi menggunakan UU P3H. Padahal, katanya, mereka memanfaatkan dan mengelola hutan sebagai tempat hidup secara turun-temurun.

 

Sumber: https://kompas.id/baca/humaniora/ilmu-pengetahuan-teknologi/2017/02/22/pemerintah-didesak-bentuk-lembaga-p3h/