Penanganan Pascatambang Tak Terencana

Jakarta, Kompas – Reklamasi dan perlakuan pascatambang batu bara di sejumlah wilayah Kalimantan tidak terencana dengan baik. Masyarakat dihadapkan pada rusaknya lingkungan yang menimbulkan banjir pada setiap musim hujan dan genangan di lokasi bekas tambang yang merugikan kesehatan.

”Kajian kami, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang luasnya 71.800 hektar, saat ini 78,14 persennya masuk kawasan perizinan usaha pertambangan batubara. Upaya reklamasi dan penanganan pascatambang tidak memadai,” kata Dyah Paramita, peneliti Indonesian Center for Environtmental Law (ICEL), dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (31/5).

ICEL bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal, Pokja 30, sejak akhir 2010 hingga Mei 2011 membuat kajian ”Potret Reklamasi dan Pascatambang di Indonesia”. Secara spesifik dipilih studi kasus di Kota Samarinda.

Peneliti dari LSM Pokja 30, Carolus Tuah, mengatakan, banjir sudah menjadi peristiwa rutin di Samarinda. Ia menunjukkan gambar kompleks perumahan Bangkuring, Kecamatan Samarinda Utara, yang selalu tenggelam pada musim hujan.

”Beberapa rumah penduduk dalam kondisi miring karena tanahnya tergerus air akibat pengerukan batubara,” katanya.

Ia menyatakan, dalam waktu 10 tahun ke depan Samarinda akan menghadapi persoalan ekologi serius. Selain itu, konflik agraria mulai muncul.

Dyah Paramita mengatakan, mudahnya izin usaha pertambangan atau kuasa pertambangan turut mempercepat eksploitasi batubara dan kerusakan lingkungan. Bentuk usaha CV yang dibentuk tanpa persyaratan modal dan dengan minimal anggota dua orang banyak ditemui dan berkontribusi menyimpang dari kewajiban pembayaran dana jaminan reklamasi dan pascatambang. (NAW)